PT.BDG

PUTUSAN

Nomor : 286 / PDT / 2016 /PT.BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara –

perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOELYADI ADIWIKARTA,Umur + 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat

tinggal

di

Jalan

Raya

Cilember (Jl. Jend. H. Amir Machmud) RT.01 RW.06 Kelurahan

Cigugur

Tengah

Kecamatan

Cimahi

Tengah Kota Cimahi, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; --------------------L awan:

1.

HERI B,

Pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Dusun

Narongtong RT.03 RW.3 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor

Kabupaten

Sumedang,

selanjutnya

disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; ------2.

Hj. KOMARIAH binti WANGSADIRIA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cimindi Rt.03 Rw.15 Kelurahan

Cigugur

Tengah

Kecamatan

Cimahi

Tengah Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; --------3.

SUHANA,

bertempat tinggal di Dusun Narongtong RT.03 RW.3

Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat II;---------------PENGADILAN TINGGI, tersebut ;--------------------------------------------------------Telah membaca :

1. Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni

2016 No.286/Pen/Pdt/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

Hal 1 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang No.34/Pdt.G/2015/PN. Smd., tanggal 08 Maret 2016 ; TENTANG DUDUK PERKARANYA --------- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 5 Nopember 2015 dalam Register Nomor : telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa

34/Pdt.G/2015/PN.Smd,

IYOH ROKAYAH Alias AMINAH alias Hj. SITI AMINAH

(Almarhumah) pernah menikah dengan WANGSADIRIA kemudian bercerai dan mempunyai 4 (empat) orang anak,yaitu: 1) Turut Tergugat 1.

2) Unangsih Binti Wangsadaria (Almarhumah). 3) Cacih Binti Wangsadaria (Almarhumah).

4) Achmad sapardi Bin Wangsadaria (almarhum).

2. Bahwa

setelah bercearai dengan Wangsadiria (almarhum) IYOH

ROKAYAH Alias AMINAH alias Hj. SITI AMINAH (Almarhumah) menikah lagi dengan IDI ADIWIKARTA (Almarhum) dan mempunyai anak satusatunya yaitu,pengggugat.

3. Bahwa

IYOH

ROKAYAH

Alias

AMINAH

alias

Hj.SITI

AMINAH

(Almarhumah) dengan IDI ADIWIKARTA (almarhum) semasa hidupnya tinggal dirumah kediaman bersama seluas ± 150 M2 (seratus lima puluh

meter persegi) yang berdiri diatas Tanah seluas ± 1400 M2 (seribu empat

ratus meter persegi) terdiri dari persil 016.b/074,016.b/075,016.b/076 kohir c 69,terletak di dusun Narongtong RT 03 RW 3 Desa cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

4. Bahwa sepeninggal

IYOH ROKAYAH Alias AMINAH alias Hj.SITI

AMINAH (Almarhumah) pada tahun 2011,penggugat hendak mengurus

Tanah dan Rumah peninggalan IYOH ROKAYAH Alias Hj.AMINAH (Almarhumah) tetapi tergugat

mengaku tanah dan Bangunan Rumah

tersebut sudah menjadi hak miliknya,dengan memperlihatkan:

1) Surat perjanjian jual beli Tanah dan Rumah antara Hj. Siti Aminah dengan Tergugat terletak di dusun Narongtong RT 03 RW 03 Desa

cileles ,Tanah seluas ± 246 M2 dan berdiri bangunan Rumah seluas

± 150 M2 yang di saksikan oleh Tergugat 1,Turut Tergugat 2 dan batas-batasnya :


Sebelah Utara

: Tanah milik Hj.Komariah

Sebelah Timur

: Tanah Lola Rosmawati

Sebelah Selatan : Tanah milik Achmad sapardi (alm) Sebelah Barat

: Jalan Desa Cikuda-Narongtong

2) Tanda Terima uang pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Tertanggal 16 oktober 2010 yang telah dibagi-bagi oleh Terguguat sendiri kepada : -

Hj.SITI AMINAH (Almarhumah) sebesar Rp.10.000.000, dengan

cara di cicil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setaip bulannya Turut Tergugat 1 sebesar 10.000.000, Maryati sebesar Rp.10.000.000,

Keluarga Achmad supardi sebesar Rp.10.000.000, Keluarga unangsih sebesar Rp.10.000.000,

5. Bahwa obyek dalam surat perjanjian jual Beli Tanah dan Rumah antara

Hj,SITI AMINAH dengan Tergugat,tidak jelas.Yaitu:

1) Dari luas tanah yang tercatat di Desa Cileles atas nama AMINAH adalah

seluas

±

1400

M2

terdiri

dari

persil

016.b/074,016.b/075,016.b/076 kohir C 69 sedangkan dalam surat

perjanjian jual Beli Tanah Antara Hj.Siti Aminah dengan tergugat seluas ± 246 M2 dan tidak ada persil dan kohir C

2) Dari batas-batas yang tercatat di Desa Cileles atas nama AMINAH -

adalah :

Sebelah Utara

: Tanah milik Hj.Siti Aminah

Sebelah Timur

: Tanah milik Darma

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj.Siti Aminah Sebelah Barat

:Jalan Desa Cileles

Sedangkan dalam surat perjanjian jual Beli Tanah Antara Hj.Siti Aminah

dengan tergugat adalah : -

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur

: Tanah milik Lola Rosmawati

-

Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Tanah milik Achmad Sapardi (alm) : jalan Desa Cikuda-Narongtong

6. Bahwa dalam surat perjanjian jual Beli Tanah dan Rumah antara Hj.Siti

Aminah dengan tergugat,disebutkan Hj.Siti Aminah berusia ± 102 (kurang lebih seratus dua) Tahun, padahal salah satu syarat sahnya perjanjian

adalah para pihak harus cakap dimuka hukum. Karena itu perjanjian jual Hal 3 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

Beli Tanah dan Rumah antara Hj.Siti Aminah dengan Tergugat memenuhi unsur-unsur perjanjian.

tidak

7. Bahwa perjanjian jual Beli Tanah dan Rumah antara Hj.Siti Aminah

dengan Tergugat adalah perjanjian mengenai peralihan hak yang dilakukan setelah berlakunya UU pkok Agraria

Tahun 1960 yang

menurut UU tersebut jual Beli sah apabila dilakukan dihadapan pejabat

pembuat Akta Tanah/PPAT dan dibuat Akta jual Belinya,karena itu

perjanjian jual Beli Tanah dan Rumah antara HJ.Siti Aminah dengan

Tergugat yang dilakukan dibawah tangan adalah perjanjian jual Beli yang tidak sah.

8. Bahwa menurut hukum adat, apabila salah-satu pihak tidak dapat

membubuhkan tandatangan pada satu perbuatan hukum maka untuk memenuhi unsur terang dalam suatu perjanjian,surat perjanjian dibuat

dan dibacakan oleh Sekretaris Desa serta pembubuhan cap jempol harus dilakukan dihadapan kepala Desa.Maka tidak beralihnya catatan

kepemilikan Tanah di Desa Cileles kepada nama Terguga,masih atas nama Hj.Aminah,jelas pembubuhan cap jempol dalam surat perjanjian

jual Beli Tanah dan Rumah antara Hj.Siti Aminah dengan Tergugat tidak dilakukan dihadapan kepala Desa.

9. Bahwa

penguasaan atas Tanah dan Rumah peninggalan IYOH

ROKAYAH Alias AMINAH alias Hj.SITI AMINAH (Almarhumah) oleh Tergugat dengan ALAS HAK surat perjanjian jual Beli yang tidak sah

adalah perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pembayaran sebesar

Rp.50.000.000,- tertanggal 16 oktober 2010 yang uangnya tidak diterima

utuh oleh Hj.SITI AMINAH (Almarhumah) adalah pembayaran dari Tergugat yang tidak sah.

10. Bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai akan adanya jual-beli Tanah

dan Rumah pada tahun 2010 dari Tergugat,atau setidak-tidaknya dari Turut

Tergugat

1

sebagai

penggugat.penggugat beranggapan

saudara

sekandung

dengan

adanya itikad tidak baik dari

Tergugat maupun Turut tergugat 1, sehingga penggugat berupaya beberapa

kali

penyelesaiannya.

untuk

memusyawarahkan,

tetapi

tidak

ada

11. Bahwa penguasaan tanpa hak oleh Tergugat selama ± 5 Tahun,sehingga

penggugat tidak dapat mengelola dan menikmati penghasilan atas Tanah

dan Rumah tersebut,maka dengan demikian telah dirugikan baik moril maupun materiil.


12. Bahwa kerugian materiil yang diderita penggugat apabila Rumah

disewakan setiap tahunnya Rp.15.000.000,-adalah:

5 tahun X Harga sewa Rp.15.000.000,-=Rp.75.000.000,-

...................(tujuh puluh lima juta)..............................

Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jumlah kerugian tidak terbatas.

13. Bahwa karena pengggugat telah menderita kerugian yang seharusnya

diterima dan dinikmati selama 5 tahun sebesar Rp.75.000.000,- maka sesuai pasal 1365 KUH perdata,Tergugat mempunyai kewajiban

membayar ganti rugi sebesar tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus.

14. Bahwa agar gugatan penggugat tidak ilusionir serta untuk menghindari

serta menjamin agar kepemilikan atas Tanah dan Rumah tidak

dipindahtangankan dalam bentuk jual/gadai/kontrak/sewa dan lain sebagainya,maka penggugat mohon agar dapat diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa,terhadap :

Tanah dan Rumah sebagaimana dimaksudkan dalam surat perjanjian

jual Beli Tanah dan Rumah antara Hj.Siti Aminah (almarhumah) dengan

tergugat,Tanah seluas ± 246 M2 dan berdiri bangunan Rumah seluas ± 150 M2 terletak di Dusun Narongtong RT 03 RW 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara


Sebelah Timur


Sebelah Selatan : Tanah milik Achmad sapardi (alm) Sebelah Barat

: Jalan Desa Cikuda-Narongtong

15. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah

dan otentik sebagaimana disyaratkan dalam pasal 180 HIR,maka mohon

kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij vooraad).

Meskipun ada upaya hukum perlawanan,banding ataupun kasasi.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas,maka penggugat mengajukan

permohonan kehadapan bapak ketua pengadilan negeri Sumedang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.


2. Menyatakan surat perjanjian jual Beli Tanah dan Rumah antara Hj.Siti Aminah (Almarhumah) dan tergugat,berupaya Tanah seluas ± 246 M2 dan berdiri bangunan rumah seluas ± 150 M2 terletak di Dusun Narongtong RT 03 RW 03 Desa Cileles,dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Tanah milik Lola Rosmawati


: Tanah milik Achmad supardi (Alm)

: Jalan Cikuda-Narongtong

Berikut bukti pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- Tertanggal 16 oktober 2010 adalah tidak sah.

3. Menyatakan Tanah dan Rumah terletak di Dusun Narongtong RT 03 RW

03 tercatat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan persil 016.b/074,016.b/075,016.b/076 kohir C 69 1400 M2 seluas ± 1400 M2 (lebih kurang seribu empat ratus meter persegi), Berdiri

Bangunan Rumah ± 150 M2 atas nama nama AMINAH Dengan batasbatas :

Sebelah Utara

: Tanah Milik Hj.Siti Aminah

Sebelah Selatan

: Tanah Milik Hj.Siti Aminah

Sebelah Barat

Sebelah Timur

: Jalan Desa Cileles

: Tanah Milik Darma

Adalah Tanah dan Rumah peninggalan IYOH ROKAYAH Alias AMINAH alias Hj.SITI AMINAH (Almarhumah) yang masih utuh dan sah.

4. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang diberikan hak olehnya untuk segera mengosongkan Tanah dan Rumah sebagaimana dalam surat perjanjian jual Beli Tanah dan Rumah antara Hj.siti aminah dengan

Tergugat ,berupa Tanah seluas ± 246 M2 dan berdiri bangunan Rumah seluas ± 150 M2 terletak di Dusun Narongtong RT 03 RW 03 Desa Cileles,dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah Milik Hj.komariah

Sebelah Timur



: Tanah Milik Achmad sapardi (Alm) : Jalan Desa Cikuda-Narongtong

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp.75.000.000,- secara tunai

dan seketika sampai dengan

putusan yang tetap dengan jumlah kerugian tidak terbatas.

6. Menghukum Turut Tergugat 1,Turut Tergugat 2 untuk patuh dan taat pada putusan ini.


7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum baik banding ataupun kasasi.

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan Negeri Sumedang c.q. Majelis Hakim dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

1. Bahwa Berdasarkan sumber informasi dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah)

semasa hidupnya bahwa betul Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) telah menikah dengan Bapak Wangsadiria (Almarhum), beliau Ditinggal Mati

(Meninggal Dunia) oleh Suaminya yaitu Bapak Wangsadiria (Almarhum), bukan Cerai sebagaimana di Utarakan oleh PENGGUGAT.

Dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1).

Ibu Hj. Komariah Binti Wangsadiria (Turut Tergugat I)

3).

Ibu Cacih (Alamarhumah) Binti Wangsadiria

2). 4)

Ibu Unangsih (Alamarhumah) Binti Wangsadiria

Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) Bin Wangsadiria

Menurut beliau pada waktu itu mereka tinggal di Dusun Kiaraberes Desa Sayang Kecamatan Jatinangor

Kabupaten Sumedang tinggal serumah

bersama Suami dan ke-4 (empat) orang anaknya. Setelah membina rumah tangga antara Bapak Wangsadiria (Alamarhum) dengan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) Bapak Wangsadiria (Alamarhum) dipanggil oleh yang Maha

Kuasa Meninggal Dunia, meninggalkan Istri dan ke-4 (empat ) orang anaknya yang masih kecil.

Sepeninggal Bapak Wangsadiria (Alamarhum), Ibu Hj. Siti Aminah

(Alamarhumah) berpikir tinggal di Dusun Kiaraberes Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Suami Sudah Tidak Ada,

maka beliau memutuskan untuk pulang kampung bersama ke-4 (empat) orang anaknya yaitu kembali ke Dusun Narongtong Desa Cileles Kecamatan

Jatinangor Kabupaten Sumedang tinggal bersama Ibu ICIH (Almarhumah) orang tua dari Ibu Hj. Siti Aminah (Alamarhumah).

Sekembalinya beliau ke kampung halaman yaitu Dusun Narongtong Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dan tinggal bersama Ibunya yaitu Ibu ICIH (Almarhumah),

beliau dibekali uang dari PIHAK KELUARGA mantan

Suaminya yang telah meninggal dunia uang sebesar Rp. 30,- (tiga puluh

rupiah). Uang tersebut oleh Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dibelikan sebidang tanah seluas  957 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) M2 yang

diatasnya sudah berdiri rumah panggung, beliau membeli dari Nini CIEM


(Almarhumah) yang terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa

Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tanah tersebut berbatasan dengan : -

Sebelah Utara

-

Sebelah Timur

-

Sebelah Selatan

-

Sebelah Barat

: Tanah milik Darma (Alamarhum)

: Tanah milik Sumarta (Almarhum)

: Tanah milik Darma (Alamarhum) : Jalan Desa Cileles

Setelah membeli tanah dan rumah dari Nini CIEM (Almarhumah), Ibu Hj.

Siti Aminah (Almarhumah), tinggal di rumah tersebut, hidup menjanda ditemani ke-4 (empat) orang anaknya yang masih kecil-kecil dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum).

2. Bahwa  2 (dua) tahun kemudian, Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dipersunting oleh Bapak Idi Adiwikarta (Almarhum), sehingga pada akhirnya ke-4 (empat) anak dari Bapak Wangsadiria (Almarhum) tersebut tinggal

bersama, serumah dengan Bapak Tirinya di tanah yang diatasnya berdiri rumah yang dibelinya dari hasil pemberian Pihak Keluarga Suami Pertama yang meninggal dunia.

Setelah Menikah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum) beliau dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1). 2).

Bapak Moelyadi Adiwikarta (PENGGUGAT)

Nani (Almarhumah) meninggal dunia masih balita.

Sehingga pada akhirnya mereka (anak-anak) baik dari Keturuan Bapak

Wangsadiria (Almarhum) maupun dari Keturunan Bapak Idi Wikarta (Almarhum), ke-5 (lima) anak tersebut tinggal bersama walaupun mereka

beda Bapak, mereka tinggal di tanah yang di atasnya berdiri rumah yang dibelikan sebelumnya oleh Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), sebelum menikah dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum).

Menjelang ke-5 (lima) anak-anak mulai menginjak dewasa, rumah tangga

antara Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum) ada perselisihan paham, sehingga pada akhirnya mereka BERCERAI.

Bapak Idi Wikarta (Almarhumah) pulang ke kampung halamannya yaitu

Dusun Babakan Limus Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tanpa Meninggalkan Harta gono-gini kepada mantan Istrinya.

Sepeninggal CERAI dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum) Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) tinggal di rumah yang beliau beli sebelumnya, tinggal

bersama ke-5 (lima) anaknya, baik dari keturunan Bapak Wangsadiria Hal 8 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

(Almarhum) maupun Bapak Idi Wikarta (Almarhum) yaitu di Dusun Narongtong Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Setelah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) BERCERAI, Bapak Idi Wikarta

(Almarhum) katanya menikah lagi dengan Ibu Isah (Almarhumah), dari hasil pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak tinggal di Dusun

Babakan Limus Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Menjelang beberapa tahun kemudian menurut informasi Bapak Idi Wikarta

(Almarhum) Meninggal Dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak dari pernikahan yang berbeda yaitu dari pernikahannya dengan Ibu Hj. Siti

Aminah (Almarhumah) yang dicerainya dan dari pernikahan dengan Ibu Isah (Almarhumah).

Semenjak itulah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) menghibahkan sebagian hartanya yang dimiliki kepada masing-masing anaknya.

Harta bawaan dari Peninggalan Suami yang Pertama yaitu sebidang tanah 

957 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) M2 yang diatasnya sudah berdiri rumah panggung, beliau membeli dari Nini CIEM (Almarhumah) yang

terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, tanah tersebut berbatasan dengan : -

Sebelah Utara

-

Sebelah Timur

-


: Tanah milik Darma (Almarhum)

: Tanah milik Sumarta (Almarhum)

: Tanah milik Darma (Alamarhum) : Jalan Desa Cileles

Dihibahkan kepada 4 (empat) orang anaknya dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) yaitu kepada :

1) Ibu Hj. Komariah Binti Wangsadiria (Turut Tergugat I) mendapatkan bagian tanah seluas  190 (Seratus Sembilan Puluh) M2

2) Ibu Unangsih (Alamarhumah) Binti Wangsadiria Mendapatkan bagian tanah seluas  213 (Dua Ratus Tiga Belas) M2

3) Ibu Cacih (Alamarhumah) Binti Wangsadiria mendapatkan bagian tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2

4) Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) Bin Wangsadiria mendapatkan

bagian tanah seluas  308 (Tiga Ratus Delapan) M2 yang diatasnya telah berdiri rumah panggung yang telah dibelinya dahulu oleh Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dari Nini CIEM (Almarhumah).


Sedangkan kepada 1 (satu) orang anaknya dari keturunan Bapak Idi Wikarta

(Almarhum) yaitu Bapak Moelyadi Adiwikarta (PENGGUGAT) mendapatkan seluruh peninggalan dari Bapaknya yaitu tanah darat dan sawah yang terletak di Dusun Babakan Limus Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Sementara Bagian dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) sendiri, yaitu warisan

peninggalan dari Ibu Icih (Almarhumah) pada tahun 1975 telah

dijual oleh Hj. Siti Aminah (Almarhumah) sendiri, untuk biaya pergi ke tanah

Suci menunaikan rukun Islam yang ke-5 (lima) yaitu Ibadah Haji, atas

sepengetahuan ke-5 (lima) anak tersebut baik dari Anak-anak Bapak Wangsadiria (Almarhum) maupun anak dari Bapak Idi Wikarta (Almarhum).

Setelah pembagian hibah dilakukan, anak-anak dari Keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) sudah mulai ada yang menikah, akhirnya mereka

menempati bagiannya masing-masing membuat rumah dan tinggal bersama Suami mereka dan anak-anaknya.

Tahun 1987 anak ke-2 (dua) dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum)

Meninggal Dunia yaitu Ibu Unangsih (Almarhumah) beliau dikaruniai 6 (enam) orang anak dan tinggal di tanah yang telah dihibahkannya. Pada Tahun 1997 ada pemberitahuan/ himbauan

dari Pemerintah Desa

Cileles kepada warganya, didalam himbauan tersebut isinya kurang lebih : bahwa akan ada pengukuran tanah dari Badan Agraria Kabupaten Sumedang dan bagi yang belum ada bukti kepemilikan tanah agar membuat bukti dari kepemilikan tersebut.

Maka pada Tahun 1998 setelah ada pengukuran yang dilakukan oleh Badan

Agraria Kabupaten Sumedang, sepakat bahwa tanah yang telah dihibahkan

oleh Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) terhadap anak-anaknya dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) akan dibuatkan Akta Hibah sebagai bukti syah kepemilikan dari masing-masing anak.

Yang DIKUASAKAN oleh Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) untuk pembuatan

(Almarhum)

Akta

pada

(PENGGUGAT),

Hibah

waktu

untuk

menjelang

itu

anak-anak

adalah

beberapa

dari

Bapak bulan

Bapak

Moelyadi

Wangsadiria

kemudian,

Adiwikarta

terjadilah

penandatanganan antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, pada waktu itu

berhubung salah-satu

anak

dari keturunan

Bapak Wangsadiria

(Almarhum) telah meninggal dunia yaitu Ibu Unangsih (Almarhumah), maka pada Akta Hibah Bagian Ibu Unangsih (Almarhumah) ditulis nama Halimah (anak yang tinggal serumah bersama Ibunya).


Berdasarkan informasi dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) semasa

hidupnya, Bapak Moelyadi Adiwikarta meminta kepada Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), sebagian

hartanya dari peninggalan Bapak Wangsadiria

(Almarhum) dengan alasan sama-sama anak katanya, padahal sudah jelasjelas bahwa PENGGUGAT

bukan haknya, karena sudah mendapatkan

seluruh hartanya dari peninggalan Bapak Idi Wikarta (Almarhum).

Sehingga pada akhirnya, tanah bagian Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) yang semula tanah seluas  308 (Tiga Ratus Delapan) M2 yang diatasnya

telah berdiri rumah yang telah dihibahkannya oleh Ibu Hj. Siti Aminah

(Almarhumah) terpecah beradasarkan SPPT menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Achmad Sapardi (Almarhumah) tanah seluas 

atas nama Bapak

154

(Seratus Lima Puluh Empat) M2 No SPPT : 32.13.010.011.010-005.0 dan Bagian Bapak Moelyadi Adiwikarta (PENGGUGAT) tanah seluas  154 (Seratus Lima Puluh Empat) M2. No SPPT : 32.13.010.011.010-006.0 Sungguh

mulia

Bapak

Achmad

Sapardi

(Almarhum),

saya

selaku

TERGUGAT, merasa bangga atas ketulusan hati beliau yang sudah jelas bahwa tanah tersebut miliknya, rela dipecah oleh Ibunya Hj. Siti Aminah (Almarhumah) atas permintaan PENGGUGAT menjadi 2 (dua) bagian dengan adik tirinya yang beda Bapak.

Yang saya ketahui selaku TERGUGAT, Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) beliau betul-betul anak memperhatikan

biaya

yang berbakti terhadap Ibunya dari mulai

hidupnya,

bagaimana

kesehatannya

dan

lain

sebagainya. Beliau betul-betul menjadi Tauladan bagi Saudara-Saudarinya, dan anak-anaknya.

Setelah sekian lama waktu berjalan yaitu dari Tahun 1998 s/d Tahun 2003

dari mulai pembuatan Akta Hibah, akhirnya Akta Hibah Tersebut dibagian kepada masing-masing penerima hibah, namun Akta Hibah tersebut belum

selesai hanya sebatas Pemberi Hibah dan Penerima Hibah belum ada pengesahan dari pihak yang berwenang.

Pada Tahun 2003 Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) Sakit, beliau dibawa oleh Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) ke salah satu Rumah Sakit di

Bandung, berobat jalan dan pada waktu itu atas kesepakatan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) untuk sementara beliau tinggal di rumah kediaman Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) di BANDUNG.

Setelah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) membaik, beliau masih tetap tinggal di rumah kediaman Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) di Hal 11 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

BANDUNG dengan alasan apabila sakit lagi dekat untuk berobat ke Rumah Sakit.

Pada Tahun 2004 tepatnya pada hari Raya Idul Fitri anak-anak, cucu dari keluarga Ibu Unangsih (Almarhumah), Ibu Cacih (Almarhumah), Bapak

Moelyadi Adiwikarta (PENGGUGAT) yang biasanya silaturahmi ke Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) datang kerumahnya di Dusun Narongtong, pada

saat itu mereka datang ke Bandung di kediaman Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) karena Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah ) tinggal di sana. Selelah silaturami berjalan, tiba-tiba

Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah)

mohon ijin untuk berbicara di depan anak-anak dan cucu-cucunya yang

hadir, pada saat itu beliau memanggil kepada Bapak Achmad Sapardi

(Almarhum) dan Bapak Moelyadi Adiwikarta (PENGGUGAT) agar duduk di dekat

Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), beliau berkata dalam bahasa

Sunda kurang lebih sebagai berikut :

“MUMU EMA TEH RUMASA HILAP REHNA TANAH ANU BAGIAN SI UJANG PARDI YAETA ANU GEUS DIHIBAHKEUN KU EMA

KA

MANEHNA KALAYAN GEUS DIPECAH BUKTI SPPTNA EMA TEH HILAP,

DA-ETAMAH TANAH BAGEAN TI BAPAK ANAK ANU 4 (OPAT),

WAYAHNA EMA AYEUNA MENTA KASAKSIAN KU ANAK-ANAK JEUNG INCU-INCU ANU AYA, TANAH ANU GEUS DIBIKEUN KU EMA KA MUMU ANU BAGEAN SI UJANG PARDI, KU EMA AYEUNA DITARIK DEUI, DIBIKEUN KA SI UJANG PARDI, DA MUMU MAH GEUS MEUNANG BAGEAN DI BABAKAN LIMUS TI BAPAK IDIWIKARTA (ALMARHUM)”

Pada waktu itu PENGGUGAT menjawab “Mangga Ma Da Etamah hak Ema”,

sejak kejadian itulah selama Ibu Hj. Siti Aminah tinggal dikediaman Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) yaitu dari tahun

2003 s/d tahun 2007

PENGGUGAT tidak menginjakan kakinya lagi baik melihat Ibunya ataupun Saudaranya.

Pada Tahun 2008 Ibu Cacih (Almarhumah) anak ke-3 dari keturunan Bapak Wangsadiria

(Almarhum)

Meninggal

Dunia,

Ibu

Hj.

Siti

Aminah

(Almarhumah) memutuskan untuk pulang kampung kembali ke rumahnya

tinggal di rumah yang telah di hibahkannya ke Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) di Dusun Narongtong Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Sepeninggalnya Ibu Cacih (Almarhumah), Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) tinggal

di

rumah

yang

sudah

dihibahkannya

kepada

Ibu

Cacih

(Almarhumah), tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan


berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2 ditemani

anaknya yang paling tua dari keturunan Suami yang Pertama dari Bapak Wangsadiria (Almarhum) yaitu Ibu Hj. Komariah.. Beliau menempati rumah tersebut sejak Tahun 2009 yang terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berbatasan dengan :

Sebelah Utara

: Tanah Milik Ibu Hj. Komariah

Sebelah Timur

: Tanah Milik Lola Rosmalawati


Dengan

alasan

: Tanah milik Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) : Jalan Desa Cikuda- Narongtong/ Cileles

bahwa

Ibu

Cacih

(Almarhumah)

tidak

mempunyai

keturunan/ahli waris, maka tanah, rumah dan sebagian tanah hasil pembelian Ibu Cacih (Almarhumah) semasa hidupnya dari Saudara Kardin yang dibuatkan sumur dan kamar mandi kembali lagi ke Pemberi

Sebelumnya yaitu Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah). Sementara rumah

kepunyaan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), yang berdiri di atas tanah

yang telah di Hibahkan Kepada Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) rumahnya telah roboh (sekarang rumah tersebut sudah tidak ada).

Pada Tahun 2010 Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) anak ke-4 dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) Meninggal Dunia, sejak beliau

meninggal dunia kehidupan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) kurang ada yang memperhatikan, yang biasanya biaya hidup, ditanggung oleh Bapak

Achmad Sapardi (Almarhum). Maka sejak itulah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) memutuskan untuk menjual rumah yang didiaminya yaitu

rumah dan tanah yang telah dihibahkannya kepada Ibu Cacih (Almarhumah).

Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) menyuruh anaknya yang paling tua yang tinggal bersama menemani beliau, dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) untuk menawarkan/ menjual tanah dan rumah yang didiami saat

itu, karena tanah tesebut sepeninggalnya Ibu Cacih (Almarhumah) yang tidak mempunyai keturunan, kembali lagi ke Pemberi Sebelumnya menjadi hak milik lagi Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah).

Pada suatu saat saya selaku TERGUGAT ditawari oleh Ibu Hj. Siti Aminah

(Almarhumah) untuk membeli tanah tersebut, beliau mengatakan untuk biaya hidup, dan bekal apabila meninggal dunia. Saya merasa terharu dan

sedih atas ucapan beliau. Menjelang 2 (dua) hari setelah ditawari tersebut, saya dipanggil lagi oleh beliau pada waktu itu mengatakan :


“Ema teh teu rido lamun ieu tanah jeung imah urut paninggalan Cacih anu ku Ema ayeuna dieusian di jual ka batur, lamun seug maneh boga duit pikiran kumaneh”

beliau pada waktu itu bicara dalam bahasa sunda. Pada saat itu saya menayakan kepada beliau dalam bahasa sunda juga

“Hoyong sabaraha atuh Ema teh bade ngical ieu tanah sareng bumi teh” Jawaban beliau :

“Nya Sailaharna we sesuai jeung harga ayeuna Rp. 50.000.000,-” Saya Menjawab :

“Nya ari Ema keukeuh sareng keukeuh mah kedah kapimilik ku abdi, abdi nyuhunkeun doa ti Ema mugi abdi sing dipaparin rejeki ku Gusti Allah”.

Pada saat itu saya selaku TERGUGAT menanyakan kepada beliau, beliau

ditemani oleh Anak tertua yang masih hidup Ibu Hj. Komariah dari Keturunan

Bapak Wangsadiria (Almarhum), Silsilah atau Assal muasal tanah tersebut, beliau mengatakan panjang lebar dari A sampai Z, sehingga pada akhirnya saya dapat menguraian kronologisnya.

Selanjutnya saya menanyakan kepada beliau apakah tidak akan ada

masalah jika tanah dan rumah tersebut di beli oleh saya misalkan Anak dari Keturunan Bapak Idi Wikarta (Almarhum) yaitu PENGGUGAT beliau menjawab “Ema tanggung jawab kulantaran ieu mah geus jelas-jelas milik

Ema, emang saacana ieu teh geus dihibahkeun ka Cacih kulantaran Cacih

teu boga anak kandung aya oge anak angkat yaeta Maryati jeung Maneh ku Ema dipimilik deui. Da ieumah tanah anu tadina pamere ti keluarga Bapakna” Jawaban beliau.

2 (dua) minggu setelah adanya penjelasan dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) sebagaimana tersebut di atas, akhirnya saya mencoba

mencari pinjaman di tempat kerjaan Alhamdulillah ada yang mempercaya memberi

pinjaman

uang

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah). Seletah uang pinjaman keterima tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2010, saya mendatangi Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) ditemani Bapak

saya yaitu Bapak Suhana sambil membawa surat perjanjian jual beli tanah

dan rumah serta kwitansi pembayan. Pada saat itu, sebelum terjadinya akad surat perjanjian dibacakan oleh anak tertua dihadapan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) yaitu Ibu Hj. Komariah, setelah kedua belah pihak sepakat

dengan itikad baik melakukan jual beli atas dasar mupakat dari kedua belah

pihak, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari pihak penjual dan pembeli akhirnya terjadilah AKAD jual beli.


Saya membayar seluruhnya sebagaimana permintaan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) yaitu uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

tanpa dicicil, bahkan yang menghitung uang tersebut adalah Saksi dari pihak penjual yaitu Ibu Hj. Komariah.

Pada Tahun 2011 Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) meninggal dunia.

Setelah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) meninggal dunia, pada tanggal 04

Juli 2012 saya berikut keturunan dari Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) berikut keturunan dari Ibu Unangsih (Almarhumah) diundang oleh Kuasa Hukum dari Bapak Moelyadi Adiwikarta melalui kuasa hukumnya yaitu

“BAMBANG HERMANTO, SH, & REKAN” sebagaimana surat terlampir untuk melakukan musawarah, namun tidak ada penyelesaian. Pada Tanggal 22 November 2014 Achmad

Sapardi

(Almarhum)

saya berikut keturunan dari Bapak

berikut

keturunan

dari

Ibu

Unangsih

(Almarhumah) diundang yang ke 2 (dua) kalinya oleh Kuasa Hukum yang berbeda dari 1) Bapak Moelyadi Adiwikarta dan 2) Ibu Engkom Komariah

melalui kuasa hukumnya yaitu 1). Muchtar Sulaiman, S.H, 2). Asep Jejen, S.H. sebagaimana surat terlampir. Pada waktu itu bertempat di balai Desa

Cileles Bapak Moelyadi Adiwikarta didampingi kuasa hukumnya, meminta

kepada yang diundang untuk menyerahkan bukti-bukti kepemelikan atas tanah yang dimilikinya.

Pada Tanggal 11 November 2015 saya mendapat Panggilan untuk menghadiri sidang atas Gugatan PENGGUGAT sebagaimana terlampir.

Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT menyebutkan bahwa Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) semasa hidupnya bersama seluas  150 M2 yang

tinggal dirumah kediaman

berdiri diatas tanah seluas  1400 M2

berdasarkan Persil 016.b/074, 016.b/075, 016.b/076 kohir C 69, yang terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Menanggapi Gugatan PENGGUGAT tinggal dirumah kediaman bersama ?

Memang betul setelah menikah Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dan Bapak Idi Wikarta (Almarhum) tinggal dirumah bersama, tetapi PENGGUGAT

mungkin khilap, tidak menyebutkan bahwa mereka tinggal di tanah dan rumah dari pemberian Pihak Keluarga Suami Ibu Hj. Siti Aminah

(Almarhumah) yang Pertama yaitu Bapak Wangsadiria (Almarhum) yang

dibelikan sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah membeli dari Hal 15 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

Nini CIEM (Almarhumah) yang terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

PENGGUGAT mengatakan mereka tinggal dirumah kediaman bersama di atas tanah seluas  1400 M2 ?

Berdasarkan Akta Hibah yang telah dimiliki oleh masing-masing anak dari

keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) bahwa tanah yang dibeli oleh Ibu

Hj. Siti Aminah (Almarhumah) sebagaimana tersebut di atas, hanyalah seluas  957 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) M2. PENGGUGAT mengatakan  1400 (Seribu Empat Ratus) M2.

Tanah mana yang

PENGGUGAT maksudkan sehingga ada selisih seluas  443 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga) M2.

3. Bahwa pada isi Gugatan PENGGUGAT mengatakan hendak mengurus tanah dan rumah peninggalan Iyoh Rokayah alias Hj. Siti Aminah (Almarhumah).

Pada uraian Poin1 dan 2 sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, bahwa tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh Pemiliknya

Sendiri semasa hidupnya yaitu Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) kepada TERGUGAT, tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2 yaitu tanah

yang telah dihibahkan kepada anaknya Ibu Cacih (Almarhumah), berhubung beliau tidak mempunyai keturunan/anak kandung, maka tanah tersebut

kembali lagi ke Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), tanah yang terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berbatasan dengan : Sebelah Utara


Sebelah Timur



: Tanah milik Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) : Jalan Desa Cikuda- Narongtong/ Cileles

Sebagaimana bukti kepemilikan (terlampir)

1. Photo copy Akta Hibah atas nama CACIH yang didapat TERGUGAT pada saat Perjanjian Jual Beli Dari Ibu Hj.Siti Aminah (Almarhumah);

2. Photo copy Perjanjian Jual Beli Tanah & Rumah; 3. Photo copy Kwitansi Bukti Pembayaran Lunas.

Mohon kepada PENGGUGAT apabila betul tanah dan rumah ini milik PENGGUGAT, saya sebagai TERGUGAT supaya diberitahu bukti-bukti atas kepemilikan tersebut.


Mengenai Poin 4 angka 2) PENGGUGAT mengatakan bahwa uang pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 16

Oktober 2010 yang telah dibagi-bagikan oleh TERGUGAT sendiri menurut PENGGUGAT ?.

Itu tidak benar berdasarkan bukti kwitansi pembayaran dan perjanjian jual beli antara TERGUGAT dan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) kedua belah pihak sepakat dengan itikad baik.

TERGUGAT membayar seluruhnya

sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) TANPA DICICIL.

Mengenai uang dari hasil penjualan tersebut oleh Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) mau di apa-apakan itu adalah hak beliau sebagai pemilik. Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah & Rumah antara TERGUGAT

dan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) mengatakan “Apabila dikemudian hari

muncul tuntutan dari Pihak ke III atau Pihak Lain, maka Pihak Ke I dan Pihak Ke II terlepas dari berbagai tuntutan tersebut baik secara Perdata maupun Pidana”.

4. Bahwa

menanggapi

isi

Gugatan

PENGGUGAT

yang

menyatakan

ketidakjelasan Surat Perjanjian Jual Beli dari luas tanah berbeda dengan

yang tercatat di Desa Cileles adalah menunjukan ketidakmengertian

PENGGUGAT akan objek gugatannya. Perlu TERGUGAT jelaskan sekali lagi bahwa yang menjadi objek Surat Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT

dengan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) adalah hanya tanah dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh

Enam) M2 dan berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh)

M2 yaitu tanah yang telah dihibahkan kepada anaknya Ibu Cacih (Almarhumah), berhubung beliau tidak mempunyai keturunan, maka tanah

tersebut kembali lagi ke Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah), tanah yang terletak di Dusun Narongtong Rt. 03 Rw. 03 Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang berbatasan dengan : Sebelah Utara


Sebelah Timur



: Tanah Milik Bapak Achmad Sapardi (Almarhum) : Jalan Desa Cikuda- Narongtong/ Cileles

TERGUGAT sama sekali tidak menjadikan seluruh tanah milik Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) seluas  957 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) M2 sebagai objek jual beli, melainkan hanya tanah seluas  246 (Dua Rtus

Empat Puluh Enam) M2 dan berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Hal 17 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

Lima Puluh) M2. Adapun perbedaan batas-batas tanah antara yang tercatat

di Desa dengan yang tertulis di Perjanjian Jual Beli dikarenakan data yang ada di Desa belum diperbaharui (terupdate) padahal disekitar tanah telah terjadi peralihan hak.

Ingin TERGUGAT tambahkan dalam pointer ini, sebagaimana

telah

disebutkan PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan ”Persil

016.b/074, 016.b/075, 016.b/076 Kohir C 69 telah tercatat di Desa Cileles atas nama Aminah, hal ini menunjukan bahwa pemilik hak atas tanah dalam persil tersebut adalah Hj. Siti Aminah, karena memang Ibu Hj. Siti Aminah

membelinya dari Nini CIEM (Almarhumah), yang luas sesungguhnya di lapangan  957 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh) M2, sebagaimana

termasuk objek gugatan dalam perkara ini. Jika saja tanah yang dimaksud

persil tersebut adalah harta bersama peninggalan hasil perkawinan Ibu Hj.

Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum) yaitu

Bapak Moelyadi Adiwikarta (PENGGUGAT), tentu saja persil akan tercatat di Desa Cileles atas nama Bapak Idi Wikarta (Almarhum) bukannya seperti kenyataan yang terjadi yaitu atas nama Aminah. Hal ini jelas merupakan

tambahan alasan logis dan pendukung bukti formil konkrit menguatkan kronologis yang telah diuraikan di atas.

5. Bahwa sebagaimana diketahui syarat sah perjanjian

diatur dalam Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (“KUH Perdata”), yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Cakap hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan

perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Kecakapan di depan hukum ini diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 330 yang menyatakan : “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya”.

Kemudian, tidak cakap hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu : 1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang dibawah pengampuan.

3. Orang yang perempuan yang telah kawin, namun ketentuan ini dengan sendirinya

menjadi terhapus dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31 menentukan Hal 18 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dan masing-masing berhak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Orang di bawah pengampuan adalah diatur dalam Pasal 443 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 443 KUH Perdata setiap orang dewasa yang selalu

dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah

pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan

pikirannya. Dan seorang dewasa dapat pula ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan

perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari suaminya diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 31 (1) UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan

istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan di rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selanjutnya

Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, saat ini seorang wanita

yang telah bersuami boleh melakukan perbuatan hukum tanpa harus mendapat ijin terlebih dari suaminya.

TERGUGAT secara sadar memahami dan menyadarinya akan kecakapan hukum dari Ibu Hj. Siti Aminah. (Almarhumah) untuk melakukan perbuatan hukum jual beli sebagaimana landasan yuridis yang telah dijelaskan dalam point 6 ini.

Ingin TERGUGAT sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis

Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd, yang memeriksa perkara ini, bahwa pada saat Perjanjian Jual Beli dilakukan, antara Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan TERGUGAT, kami pada waktu itu atas dasar Sepakat dan Mupakat dari kedua belah pihak dengan itikad baik

melakukan

Perjanjian Jual Beli dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ibu Hj. Siti

Aminah saat itu telah dewasa berumur di atas 21 tahun (sebagaimana Pasal 330 KUH Perdata), beliau usianya  102 tahun. Dalam usia itu, beliau Ibu Hj.

Siti Aminah tidak dibawah Pengampuan karena beliau masih cakap

berbicara, masih bisa melihat dan pendengarannya masih normal, panca indera masih bisa digunakan untuk melakukan tindakan/ perbuatan hukum

bagi dirinya secara mandiri tanpa paksaan dan dia pun masih bisa menolak atau menerima sesuatu baginya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

pikiran kehendaknya. Hal ini jelas Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) tidaklah Hal 19 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

termasuk kategori dibawah pengampuan sebagaimana Pasal 433 KUH Perdata.

Perjanjian Jual Beli ini juga disaksikan oleh anak Tertua yang

menemani beliau yang tinggal di rumah bekas kepunyaan Ibu Cacih (Almarhumah) yaitu Ibu Hj. Komariah. Oleh karenanya segala pendapat

yang berkaitan Ibu. Hj. Siti Aminah (Almarhumah) sudah tidak cakap dimuka hukum adalah tanpa alasan dan patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa perjanjian dibawah tangan adalah sah dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna selama apa yang tercantum pada isi perjanjian di bawah

tangan tidak disangkal oleh pihak-pihak yang menggunakan perjanjian/ akta

tersebut. Para pihak dalam Perjanjian Jual Beli, termasuk para Saksi ternyata tidak ada yang menyangkal dan membantahnya. Perjanjian Jual

Beli Tanah dan Rumah antara Hj. Siti Aminah dengan Heri B tertanggal 16 Oktober 2010 telah memenuhi syarat sah perjanjian

diatur dalam Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (“KUH Perdata”), tidak

ada keraguan lagi dalam hal ini. Namun kemudian ternyata dikemudian hari ada pihak dari luar yaitu PENGGUGAT yang tidak ada sangkut pautnya

ternyata mempermasalahkannya. PENGGUGAT sebagaimana telah di

jelaskan pada awal Jawaban Gugatan ini, tidak ada kaitan terhadap objek gugatan dalam perkara ini, karena tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima

Puluh) M2 telah dijual Ibu Hj. Siti Aminah kepada TERGUGAT dengan

perjanjian jual beli yang sah sehingga telah terjadi peralihan hak kepemilikan dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) kepada TERGUGAT. Selain dari itu Tanah objek gugatan adalah harta bawaan perkawinan peninggalan dengan

suami yang pertama Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) yaitu Bapak Wangsadiria (Almarhum). Sedangkan PENGGUGAT adalah anak dari

pernikahan kedua Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan harta perkawinan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta

bawaan. Perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami atau isteri sepenuhnya menguasai harta bawaannya, sehingga mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya.

Harta bersama terpisah dengan harta bawaan suami atau isteri. Inilah yang terjadi, dimana Hj. Siti Aminah (Almarhumah) berhak dan berkuasa penuh

menjual harta bawaaannya berupa tanah dan rumah kepada TERGUGAT dengan Perjanjian Jual Beli yang sah.


Perlu TERGUGAT jelaskan, Perjanjian Jual Beli terutama dibawah tangan tidaklah diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria namum hanya sekilas disebutkan mengenai jual beli tanah dalam Pasal 26.

Akta dalam suatu perjanjian adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat

untuk

dijadikan

bukti

ditandatangani pihak yang membuatnya.

tentang suatu peristiwa

dan

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a. Perjanjian Di bawah Tangan (Onderhands) b. Akta Resmi (Otentik).

Perjanjian Di bawah Tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan

pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu perjanjian

dibawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di

bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian Jual Beli Antara TERGUGAT dengan Ibu Hj. Siti Aminah

(Almarhumah) diterima para pihak serta para Saksi bahkan oleh semua anak dan cucu dari Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dari perkawinannya dengan Bapak Wangsadiria (Almarhum), sehingga Perjanjian Jual Beli Tanah dan

Rumah antara Hj. Siti Aminah dan Heri B selaku TERGUGAT tertanggal 16

Oktober 2010 memiliki kekuatan sempurna dan kekuatan yang sama dengan

suatu Akta Otentik sebagai bukti peralihan hak kepemilikan kepada pihak TERGUGAT.

7. Bahwa dalam prakteknya cap jempol tetap dan sering dibubuhkan dalam

pembuatan akta otentik sebagai pengganti tandatangan berdasarkan kebiasaan dalam praktek notariat; Dan ada atau tidaknya pembubuhan cap

jempol tidak akan membawa akibat hukum yang berbeda, dalam arti perjanjian jual beli tersebut tetap merupakan perjanjian otentik sepanjang

telah dijelaskan bahwa pihak dalam hal ini Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) tidak

bisa

membubuhkan

tandatangannya

dikarenakan

tidak

punya

tandatangan. Sehingga dalil keharusan membubuhkan cap jempol didepan kepala Desa adalah alasan tanpa landasan yuridis yang jelas karena tidak

ada aturan yang mengatur mengenai hal itu, hanya sebatas kebiasaan saja, Hal 21 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

yang jika disimpangi tidak menimbulkan konsekwensi logis batalnya suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli.

8. Bahwa Perlu disampaikan keadaan tanah dan bangunan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah sangat memprihatinkan sehingga tidak ada

yang mau untuk menyewanya. Namun saya akan menanggapi terhadap

point gugatan PENGGUGAT tersebut Nomor 9-13, yang dengan sendirinya terpatahkan dan tidak bisa menuntut kerugian karena telah TERGUGAT

jelaskan bahwa sekali lagi PENGGUGAT tidak punya hak karena tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan berdiri bangunan

rumah seluas  150 (seratus Lima Puluh) M2 adalah harta bawaan dari perkawinan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Wangsadiria

(Almarhum) Suami yang pertama, yang telah dijual secara sah kepada

TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang sah dihadapan hukum. Sedangkan PENGGUGAT adalah anak dari pernikahan kedua Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum). Harta bawaan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dari Suami pertama yaitu Bapak

Wangsadiria (Almarhum) harus dipisahkan dan terpisah adanya, dengan harta bersama hasil perkawinan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan

Suami kedua Bapak Idi Wikarta (Almarhum). “Harta bawaan dari masingmasing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain sesuai dengan Pasal 35 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya tuntutan ganti kerugian haruslah dikesampingan dan mohon

kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd untuk tidak menerimanya.

9. Bahwa Dari penjelesan-penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa PENGGUGAT tidak punya hak sama sekali untuk menuntut bagian dari tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2 karena harta

tersebut adalah harta bawaan hasil peninggalan Suami Pertama Ibu Hj. Siti

Aminah (Almarhumah) yang telah dijual oleh Ibu Hj. Siti Aminah

(Almarhumah) kepada TERGUGAT berdasarkan bukti Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah antara Ibu Hj. Siti Aminah dengan Heri B tertanggal 16

Oktober 2010. Sedangkan PENGGUGAT adalah anak dari pernikahan

kedua Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta Hal 22 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

(Almarhum). Harta Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Wangsadiria (Almarhum) harus dipisahkan dan terpisahkan dengan

sendirinya dengan harta hasil perkawinan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Bapak Idi Wikarta (Almarhum). Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama”. “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

bawah

penguasaan

masing-masing sepanjang

para

pihak

tidak

menentukan lain”, sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari Kaidah ini jelas, bahwa Ibu Hj. Siti Aminah

(Almarhumah) memiliki hak dan kuasa penuh untuk melakukan

perbuatan hukum atas tanah untuk menjualnya kepada pihak lain dalam hal ini adalah TERGUGAT dengan perjanjian jual beli yang sah.

10. Bahwa sebelum mengakhiri Jawaban Gugatan dari PENGGUGAT, ingin TERGUGAT sampaikan bahwa sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun

2012, TERGUGAT terus membayar pajak secara tepat waktu atas tanah

dan bangunan yang menjadi objek perkara ini, namun kemudian TERGUGAT tidak dapat membayar pajak tahun berikutnya dikarenakan

SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama CACIH telah diambil PENGGUGAT dari Bapak Kepala Dusun Desa Cileles sekira  Tahun 2014 tanpa sepengetahuan TERGUGAT.

Pada Bulan Agustus tahun 2014 Tergugat mau membayar kewajiban pajak atas tanah dan bangunan tersebut, datang ke Bank BJB, namun jawaban

dari pihak Bank pada waktu itu bahwa SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama CACIH tidak terdaftar, Pihak Bank agar menanyakan

selanjutnya saya diberi informasi oleh

ke kantor Pajak Dinas Perimbangan

Kabupaten Sumedang, saya datang ke Kantor tersebut menanyakan perihal di atas, jawaban dari kantor tersebut mengatakan bahwa SPPT NOP :

32.010.011.010-0004.0 atas nama CACIH telah ada yang menghapus di database sehingga tidak muncul lagi SPPT tahun berikutnya atas nama tersebut.

Hal ini sangat merugikan TERGUGAT karena bukti pembayaran pajak merupakan bukti pendukung penguasaan atas objek tanah.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah TERGUGAT kemukakan, maka

Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak didasarkan pada kenyataan fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak didasarkan hukum yang berlaku, Hal 23 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

sedangkan

yang

dipermasalahkan

PENGGUGAT

adalah

Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechtmatige daad). PENGGUGAT jelas-jelas tidak mampu

menunjukkan

secara

hukum,

PENGGUGAT

telah

gagal

membuktikan dalil gugatannya, perbuatan mana dari TERGUGAT, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dinyatakan sebagai melanggar/

melawan hukum. Oleh sebab itu, saya selaku TERGUGAT mohon kepada

Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd yang memeriksa

dan

mengadili

perkara

PENGGUGAT Seluruhnya.

12. Bahwa

oleh

karena

PENGGUGAT

ini,

untuk

menolak

Gugatan

tidak

dapat

membuktikan

dalil

gugatannya dimana dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT tidak berpijak pada fakta-fakta dan tanpa

landasan yuridis formil yang berlaku; Objek

gugatan di luar hak dari PENGGUGAT; Dan Bapak SUHANA ternyata

terbukti diluar para Pihak namun PENGGUGAT menyatakan dalam gugatannya sebagai TURUT TERGUGAT II, maka TERGUGAT dapat

mengambil kaidah bahwa gugatan PENGGUGAT telah salah alamat (error in

persona) atau plurium litis consortium dan telah kabur (obscuur libel); sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung cacat secara formil, maka

berdasarkan Pasal 123 ayat (1) H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 1996, TERGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd, untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT

atau

setidak-tidaknya gugatan PENGGUGAT

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dengan

mengesahkan kepemilikan objek tanah dan bangunan dalam perkara ini

yaitu tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2 atas nama TERGUGAT,

berdasarkan bukti Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah

antara Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) dengan Heri B tertanggal 16 Oktober 2010, yang memiliki kekuatan sempurna sebagai bukti peralihan hak milik.

TERGUGAT dalam Eksepsi/ Jawaban ini sekaligus akan mengajukan Gugatan Rekonvensi/ Gugat Balik sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT sebagai pemilik sebidang tanah seluas  246 (Dua

Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2, yang telah dibuat Perjanjian Jual

Beli antara Ibu Hj. Siti Aminah dengan Heri B (TERGUGAT), pada Hal 24 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

tanggal 16 Oktober 2010 yang disaksikan oleh anak tertua dari keturunan Bapak Wangsadiria (Almarhum) yaitu Ibu Hj. Komariah dan orang tua TERGUGAT yaitu Bapak Suhana.

2. Bahwa Objek Tanah dan Bangunan tersebut, secara berturut-turut

dikuasai oleh TERGUGAT selaku pemilik, sejak transaksi perjanjian jual

beli sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada keberatan dari ahli waris lain baik Ibu Hj. Komariah, anak-anak keturunan dari Ibu Unangsih

(Almarhumah) maupun anak keturunan dari Bapak Achmad Sapardi (Almarhum), serta telah dikuatkan oleh Para Saksi.

3. Bahwa sebagai bukti itikad baik TERGUGAT secara rutin, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 membayar pajak Bumi dan Bangunan

terhadap objek pajak tanah dan bangunan tersebut. Namun TERGUGAT

tidak dapat membayar pajak tahun berikutnya dikarenakan SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama CACIH telah diambil PENGGUGAT dari Bapak Kepala Dusun Desa Cileles sekira  Tahun 2014 tanpa sepengetahuan TERGUGAT.

Pada tahun 2014 Tergugat

mau

membayar kewajiban pajak atas tanah dan bangunan tersebut, datang ke

Bank BJB, namun jawaban dari pihak Bank pada waktu itu bahwa SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama CACIH tidak terdaftar,

selanjutnya saya diberi informasi oleh Pihak Bank agar menanyakan ke kantor Pajak Dinas Perimbangan Kabupaten Sumedang, saya datang ke

Kantor tersebut menanyakan perihal diatas, jabawan dari kantor tersebut mengatakan bahwa SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama

CACIH telah ada yang menghapus di database sehingga tidak muncul lagi SPPT tahun berikutnya atas nama tersebut.

Hal ini sangat merugikan TERGUGAT karena tanpa SPPT tidak dapat membayar kewajiban pajak sejak Tahun 2013 terhutang. Selain dari itu,

terbitnya SPPT merupakan dasar pembayaran pajak sebagai bukti pendukung penguasaan penuh hak milik atas objek tanah.

Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Jual Beli Tanah dan Bangunan seluas  246 (Dua Ratus Empat

Puluh Enam) M2 dan diatasnya berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2 milik TERGUGAT adalah syah secara hukum.


2.

Bahwa TERGUGAT sebagai pemilik Tanah dan Bangunan yang syah

3.

Memerintahkan

secara hukum.

PENGGUGAT,

untuk

memulihkan

sebagaimana

mestinya SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama CACIH, yang

telah dihapus dari kantor Pajak Dinas Perimbangan Kabupaten

Sumedang atas permintaan TERGUGAT dan setelah terbitnya kembali SPPT tersebut, segera menyerahkannya kepada TERGUGAT dalam 4.

tempo yang sesingkat-singkatnya.

Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

menghukum PENGGUGAT untuk membayar Denda Keterlambatan

Pajak Bumi dan Bangunan terhutang, sejak Tahun 2013 atas objek tanah seluas  246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) M2 dan diatasnya berdiri bangunan rumah seluas  150 (Seratus Lima Puluh) M2,

sebagaimana bukti SPPT NOP : 32.010.011.010-0004.0 atas nama

CACIH, karena denda keterlambatan pembayaran Pajak terhutang sejak tahun

2013

PENGGUGAT.

adalah

benar-benar

murni

akibat

dari

perbuatan

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Bapak Ketua

Majelis Hakim Perkara No. : 34/Pdt.G/2015/PN.Smd yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :    



Menerima Eksepsi/Jawaban TERGUGAT seluruhnya;

Mengabulkan Permohonan (petitum) TERGUGAT dalam Rekonvensi

seluruhnya;

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Atau

setidak-tidaknya

menyatakan

gugatan

PENGGUGAT

tidak

memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menyatakan gugatan PENGGUGAT

tidak beralasan dan tidak

berkekuatan formil, terhadap TERGUGAT yang harus mengganti rugi

uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); karena

tanah dan rumah tersebut bukanlah hak milik PENGGUGAT, melainkan hak dan dalam kuasa penuh secara hukum dari TERGUGAT;




Membebaskan TERGUGAT

sebagaimana yang tercantum di dalam

Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT dan Ibu Hj. Siti Aminah (Almarhumah) yang berbunyi :

Apabila dikemudian hari muncul tuntutan dari Pihak ke III atau

Pihak Lain, maka Pihak Ke I dan Pihak Ke II terlepas dari berbagai tuntutan tersebut baik secara Perdata maupun Pidana; 



Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara. Namun,

bilamana

Bapak

Ketua

Majelis

Hakim

Perkara

No.

:

34/Pdt.G/2015/PN.Smd yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri

Sumedang telah menjatuhkan putusan No.34/Pdt.G/2015/PN. Smd. tanggal 08 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

-

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------

dalam perkara ini sebesar Rp. 1.951.000, 00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). --------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan

Banding No.02/Pdt.BD/2016/PN.Smd., Jo. No.34/Pdt.G/2015/PN.Smd., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 16 Maret 2016, Penggugat

telah mengajukan permintaan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Sumedang, No.34/Pdt.G/2015/PN. Smd. tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan

Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, pengajuan

permohonan

banding oleh

Penggugat/Pembanding

tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat/Terbanding

dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 April 2016, dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2016; Menimbang,

bahwa

bandingnya, Penggugat/Pembanding

untuk

melengkapi

dalam hal ini

permohonan

mengirimkan memori


bandingnya tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 01 April 2016, dan telah

diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/ Terbanding dan

Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 11 April 2016 serta kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penggugat/

Pembanding tersebut, pihak Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2016 yang diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 20 April 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat / Pembanding melalui Surat mohon bantuan pemberitahuan kepada

Ketua Pengadilan Negeri Bandung

No.W11.U13/1020/HT.04.10/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Relaas

dan

Risalah

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sumedang , kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara

(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang masing-masing pada tanggal 11 April 2016 dan 17 Mei 2016 serta 20 Mei 2016, sebelum berkas tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca

memori banding yang dikirimkan oleh

Pembanding semula

Pengugat dan

kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa semua yang diuraikan dalam memori banding dan kontra memori

banding

tersebut

tidak

ditemukan

hal-hal

baru

yang

dapat

mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan secara umum apa yang menjadi keberatan para pihak semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;


Menimbang, bahwa

setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkara berupa salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Sumedang tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 34 / Pdt. G / 2015 / PN.Smd,

Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti kedua belah pihak dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding

Terbanding semula Tergugat , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum, pertimbangan hukum

dalam putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan

hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas,

menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 34 / Pdt. G / 2015 / PN.Smd. yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk DIKUATKAN ; Menimbang, bahwa

oleh karena

Pembanding

semula

Penggugat

berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan dalam amar putusan; Mengingat

pasal-pasal

dari

peraturan

ditetapkan

perundang-undangan

yang

bersangkutan;--------------------------------------------------------------------------------- 



Menerima

MENGADILI

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat;------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 08

Maret 2016 Nomor : 34 / Pdt. G / 2015 / PN.Smd, yang dimohonkan

banding tersebut;--------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding dahulu Penggugat, untuk membayar

beaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------------------------------.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh

Kami LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Hal 29 put No : 286/Pdt/2016/PT. BDG

AMRIDDIN, SH.MH dan EDDY PANGARIBUAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Hakim Anggota dengan dibantu oleh KAIRUL FASJA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ; Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

AMRIDDIN, SH.MH

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH

Panitera Pengganti Ttd KAIRUL FASJA, SH

Rincian Biaya : Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,Materai----- --------------------Rp. 6.000,Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents