PT.BDG

PUTUSAN Nomor 587/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------------------SUPENDI, bertempat tinggal di Kampung Cieundeur RT 07/ RW 01 Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding

semula Tergugat I Konvensi / Penggugat

Rekonvensi ; ---------------------------------------------------------------------LAWAN ANNE CHOERUNISA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Muwardi Nomor 178 RT/ RW : 01/ 02, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Inu Jajuli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Inu Jajuli dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 178 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ; -----------------------------------------D A N 1. NINA (Isteri Tergugat I), bertempat tinggal di Kampung Cieundeur RT 07/ RW 01 Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, dalam gugatan ini, (Nina-Isteri Tergugat-I) telah meninggal dunia (Surat keterangan kematian terlampir)

maka kedudukannya digantikan

oleh ahli waris/anaknya Memet Berlian, umur 35 tahun, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di Kp.Cieundeur Rt.001/001, Kel/Desa Cieundeur, Kec.Warungkondang, Kab.Cianjur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Kholik, S.H., Ubun Burhanudin, S.H., Oon Suhendar, S.H., Nurdin Hidayatulloh, S.H., dan Erwin Herryansyah, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 28 hal putusan Nomor 587/PDT/2016/PT.BDG.

Cianjur (LBHC), beralamat di Jalan Siti Boededar (Masjid Agung) Nomor 128 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2016, Terbanding I

semula

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat

Rekonvensi ; ----------------------------------------------------------------------2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Jawa Barat c.q. Bupati Cianjur c.q. Juru Bayar Gaji Pegawai Pemda Cianjur, berkedudukan di Jalan Siti Jenab Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Suparjo, M.H., Ricky Ardhi Hikmat, S.H., M.H., Endan Hamdani, S.H., M.H., Yuky Bahtiar Mufthi, S.H., M.H., Drs. H. Asep Suhara, S.H., Yati Nurhayati, S.H., Dindin Solihin, S.H., Idang Muharam, S.H., Diana Wulandari Cahaya, S.H., Sri Rahayu Kartini, S.H., Nina Risnawati, S.H., Agus Rahmat dari Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I ; 3. Kepala Desa Cieundeur Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II ; ---------------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 September 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Cjr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal nihil (tidak memiliki tanggal) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 Februari 2016 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------DALAM POSITA : 1. Bahwa pada awalnya Tergugat I telah sepakat dengan Penggugat untuk menyewa mobil milik Penggugat dengan bayaran Rp.250.000,- (dua ratus


lima puluh ribu rupiah) per hari sewa. Pada awalnya pembayaran tersebut lancar, namun pada kisaran bulan April 2014 hingga april 2015 mengalami kemacetan pembayaran; 2. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 dibuatlah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I serta diketahui oleh Tergugat II (istri tergugat I) yang isinya antara lain berbunyi sbb:“…. Saya betul memiliki hutang sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sampai tanggal 14 April 2015 hari selasa kepada Anne Choerunisa Fitria beralamat di Jl Dr Muwardi No 178a Cianjur dan saya siap untuk membayar hutang tersebut selama

10

hari

dari

tanggal

sekarang

dan

akan

memberikan

jaminan….”(vide bukti P.1); 3. Bahwa pada faktanya setelah lewat tanggal yang dijanjikan yakni 10 (sepuluh) hari sejak perjanjian dibuat atau setelah tanggal 24 Januari 2015 Tergugat I tidak melunasi hutang tersebut; 4. Bahwa Penggugat lewat kuasanya pernah 3 (tiga) kali mengirimkan somasi sekaligus surat tagihan hutang yakni:  Tagihan ke 1 tanggal 22 November 2015 diterima oleh Tergugat II;  Tagihan ke 2 tanggal 3 Desember 2015 diterima langsung Tergugat I;  Tagihan ke 3 tanggal 13 Desember 2015 diterima oleh Tergugat II. Namun meski sudah 3 (tiga) kali ditagih, Tergugat I tetap tidak mau membayar hutangnya. (videbukti. P.2); 5. Bahwa berdasarkan lewatnya waktu pembayaran yang dijanjikan Tergugat I serta somasi/tagihan hutang yang telah dilaksanakan lebih dari tiga kali maka Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini agar menyatakan Tergugat I telah wanprestasi/ ingkar janji; 6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I maka Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah); 7. Bahwa akibat wanprestasi/ ingkar janji tersebut Penggugat mohon agar terhadap Tergugat I dikenakan hukuman untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) yang dibayar kepada Penggugat; 8. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I untuk membayar bunga atau keuntungan yang


seharusnya diperoleh Penggugat sebesar 5% / Bulan

(lima persen per

bulan) sebagaimana Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”; 9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 14 April 2015 Tergugat I berjanji akan membayar 10 hari setelah tanggal tersebut maka wajar apabila diminta bunga 5% / bulan (lima persen per bulan) sejak tanggal 24 April 2015 hingga nanti Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. 10. Bahwa Tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Cianjur, Tergugat I setiap bulannya memperoleh gaji, agar putusannya nanti dapat dilaksanakan Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat I,untuk menyerahkan seluruh gaji Tergugat I setiap bulannya kepada Penggugat hingga hutang pokok sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) lunas; 11. Bahwa adalah wajar bila Turut Tergugat I sebagai juru bayar gaji bulanan pegawai Pemda Cianjur termasuk gaji bulanan Terggugat I turut dihukum untuk menyerahkan seluruh gaji bulanan yang biasanya diterima Tergugat I diserahkan

langsung

kepada

Penggugat

hingga

seluruh

kewajiban

pembayaran yang nantinya akan diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terpenuhi dan dapat dilaksanakan; 12. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan trauma

mendalam

bagi

Penggugat.

Perasaan

sakit

hati

karena

dipermainkan oleh Tergugat I yang hanya janji janji akan membayar, mengulur ngulur waktu, sering Penggugat dan / atau karyawannya bulak balik ke rumah Tergugat I, sering bulak balik ke kantor Pemda Cianjur mencari ke tempat galian pasir di daerah Cilaku dan Jonggol, hingga Penggugat mengadukan ke Reskrim Polres Cianjur. Penggugat merasa kesal/trauma dan sering menangis tidak tahan dipermainkan sedangkan Penggugat hanyalah wanita biasa yang tidak berdaya sementara Tergugat I seorang aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemda Cianjur, selama ini Penggugat sabar hingga habis kesabarannya dan mengajukan gugatan ini. Kerugian kerugian ini adalah kerugian non materiil yang memang sukar untuk dirinci namun sangat terasa,maka adalah wajar apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat


I dihukum membayar kerugian Non Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); 13. Bahwa

dengan

dimasukannya

Turut

Tergugat

II

sebagai

Aparat

Pemerintahan Desa yang sah adalah sehubungan dengan di keluarkannya Surat Keterangan Nomor 146/474/VII/2015yang ditandatangani dan dicap Desa diatas kop surat Desa tertanggal 15 Juli 2015 yang menerangkan : “ .......surat keterangan ini diberikan guna menerangkan bahwa nama tersebut betul pemilik sebidang tanah darat yang terletak di Kp. Cieundeur Rt 001 Rw 001, Desa Cieundeur dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi dengan batas batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan tanah milik Endi, Timur berbatasan dengan tanah milik H. Enjay, Selatan berbatasan dengan tanah milik Udin s, Barat berbatasan dengan tanah milik Kikih S ; 14. Bahwa, untuk menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap gaji bulanan yang biasa diterima Tergugat I ; 15. Bahwa, untuk menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kp. Cieundeur Rt 001 Rw 001, Desa Cieundeur dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi dengan batas batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan tanah milik Endi, Timur berbatasan dengan tanah milik H. Enjay, Selatan berbatasan dengan tanah milik Udin S, Barat berbatasan dengan tanah milik Kikih S ; 16. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar nantinya

putusan

perkara

ini

dapat

dijalankan

terlebih

dahulu

(uitvoerbaarbijvoeraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ; 17. Bahwa Penggugat juga mohon kiranya agar dapat menjamin pelaksanaan putusan, agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;


Maka Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM PETITUM 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; 3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah Wanprestasi/ Ingkar janji; 4. Menyatakan surat Pernyataan tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 5. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan isi pernyataan tertanggal 14 April 2015 dengan membayar hutang sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan seluruh gaji bulanannya kepada Tergugat I hingga jumlahRp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah); 7. Menghukum Turut Tergugat I sebagai juru bayar gaji Pemda Cianjur untuk menyerahkan seluruh gaji Tergugat I setiap bulannya kepada Penggugat hingga berjumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah); 8. Menyatakan Tergugat I untuk membayar keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebesar 5 % (lima persen) atau Rp.515.000,-setiap bulannya terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai Tergugat I melaksanakan isi Putusan ini; 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sebesar 5 % (lima persen) atau Rp.515.000,-setiap bulannya terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai Tergugat I melaksanakan isi Putusan ini; 10. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan seluruh gaji bulanan Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi bunga / keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat sebesar 5% perbulan atau Rp. 515.000,- per bulan;


11. Menyatakan akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I menimbulkan

kerugian

non

materiil

bagi

Penggugat

sebesar

Rp.

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); 12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan seluruh Gaji setiap bulannya kepada Penggugat untuk membayar kerugian non materiil hingga keseluruhan berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); 13. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan seluruh gaji Tergugat I setiap bulannya kepada Penggugat untuk membayar kerugian non materiil hingga keseluruhan berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); 14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan; 15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; 16. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 146/474/VII/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Cieundeur, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur tertanggal 15 Juli 2015. 17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap gaji bulanan Tergugat I di Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Cianjur; 18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kp. Cieundeur Rt 001 Rw 001, Desa Cieundeur dengan luas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan tanah milik Endi, Timur berbatasan dengan tanah milik H. Enjay, Selatan berbatasan dengan tanah milik Udin S, Barat berbatasan dengan tanah milik Kikih S; 19. Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat pada putusan ini; 20. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau :


Apabila Yang

Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------Jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi : --------------------------DALAM EKSEPSI: 1. EKSEPSI

MENGENAI

GUGATAN

PENGGUGAT

YANG

TIDAK

MEMENUHI SYARAT FORMIL; 1.2

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana yang disyaratkan dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Tahun 1986, yang pada butir 100, mensyaratkan pada pokoknya agar Surat Gugatan dibubuhi Surat materai yang cukup;

1.3

Bahwa demikian juga sesuai dengan ketentuan UU Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengguna harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah Rp 6000.(enam ribu rupiah);

1.4

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut, dan oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DIANGGAP, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KABUR (obscuur libel); 2.1

Bahwa

setelah

dipelajari

dengan

seksama,

penggugat

telah

memohon kepada Yang Mulia Majlis Hakim pemeriksa perkara A quo pada petitum gugatannya angka 6 sebagai berikut :”menghukum


Tergugat I untuk menyerahkan seluruh gaji bulanannya kepada Tergugat I hingga jumlah Rp 103.000.000.- (seratus tijga juta rupiah; 2.2

Bahwa bila dihubungkan dengan posita gugatan penggugat, Tergugat I tidak menemukan dalil posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sebagaimana apa yang dimintakan dalam petitum pada angka 6 tersebut, dan apa yang telah di uraikan dalam posita gugatan penggugat dengan petitum gugatanya menjadi kontra diktif, yang oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan “Kabur” (obscuur libel);

2.3

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya : HUkum Acara Perdata

Tentang Gugatan,

Persidangan, penyitaan dan putusan Pengadilan Cet. Ke 8 JakartaSinar Grafika, 2008, halaman 449, yang menyebutkan : “Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi Syarat Formil”; 2.4

Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat patut dianggap melanggar tertib hukum Acara Perdata”, sehingga menjadi Kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya, gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA : Dalam Konvensi : 1. Bahwa Tergugat I Konvensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas akan kebenarannya; 2. Bahwa tidak benar dan tidak mendasar secara hukum apa yang didalilkan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi, karena Tergugat I Konvensi telah melakukan pembayaran/ pencicilan pembayaran sewa mobil/ rental kepada Penggugat Konvensi selama 6 kali cicilan, dengan rinciannya sebagai berikut:


2.1

Pada bulan April 2015 sebesar Rp 3.000.000.-

2.2

Sekitar bulan Mei 2015 sebesar Rp 2.000.000.- dilakukan oleh Tergugat I langsung kepada Penggugat di rumahnya;

2.3

Sekitar Bulan juli 2015 melalui BCA sebesar Rp 1.000.000.- ditambah Rp

500.000.-

dan

sebesar

Rp

500.000.-

melalui

No.

AC.

1830353981,3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi pada posita angka 2 pada gugatannya yang menyatakan Tergugat I Konvensi telah mempunyai hutang sebesar Rp 103.000.000.- (seratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi, jumlah sebesar tersebut adalah klaim Penggugat Konvensi sendiri, karena Tergugat I Konvensi selama menyewa/ merental kendaraan Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran sebagaimana dalam jawaban angka 2, namun demikian memang benar Tergugat I Konvensi telah terlambat melakukan pembayaran tetapi tidak sebesar yang Penggugat Konvensi sebagaimana tuduhkan dalam gugatannya; 4. Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II (Alm) merasa terpaksa dan tertekan menanda- tangani Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi, yang berisi pada pokoknya Tergugat I Konvensi mempunyai hutang pembayaran sewa mobil/ merental kepada Penggugat konvensi sebesar Rp 103.000.000.- (Seratus Tiga Juta Rupiah) dan telah melakukan wanprestasi serta harus membayar setiap bulannya sebesar 5% (lima per seratus) perbulan. Sesungguhnya Isi Pernyataan tersebut adalah tidak benar karena Tergugat I Konvensi merasa tidak melakukan wanprestasi karena kerap kali melakukan pembayaran setiap menyewa, walaupun diakui beberapa kali belum melakukan pembayaran, tetapi menurut Tergugat I kalkulasi tidak sebesar Rp 103.000.000.- (seratus tiga juta rupiah); 5. Bahwa, Tentang dikenakannya bunga sebesar 5% (lama per seratus) pada setiap bulannya, menurut Tergugat I Konvensi adalah telah bertentangan dan melanggar ketentuan hukum perundang-undangan khususnya Pasal 1250 BW jo Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 (Stb. No. 22/1948), bahwa bunga yang diatur dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan tersebut adalah sebesar 6 % pertahun; 6. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata


berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”. Sedangkan berdasarkan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 menentukan :Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I Konvensi menolak dan sangat berkeberatan, kalau untuk membayar hutang kepada Penggugat konvensi harus dibayar dari gaji Tergugat I Konvensi semuanya setiap bulannya. Tergugat I Konvensi pada pokoknya akan tetap membayar dan beritikad baik untuk membayar kepada Penggugat konvensi, asalkan besaran kalkulasi yang sesuai dengan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan dan Tergugat I Konvensi bersedia untuk membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan Tergugat I konvensi; 8. Bahwa Tergugat I Konvensi juga menolak dan berkeberatan dengan dalil Penggugat Konvensi dalam Posita angka 11 yang menyatakan Tergugat II (Alm) sebagai Isteri Tergugat I Konvensi harus memikul atau harus dipotong gajinya untuk membayar hutang Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dengan alasan Tergugat II (alm) tidak terlibat dan tidak tahu menahu hutang Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi; 9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya pada angka 12, 13, 14, 15, 16 dan 17;. Bila mana Yang Mulia Majlis Hakim pemeriksa perkara a quo, berpendapat lain, Tergugat I Konvensi memohon sebagai berikut: DALAM REKONPENSI: Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan pada bagian Eksepsi maupun pada pokok perkara dalam konvensi, mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi : 1. Bahwa

sebagaimana

Surat

Perjanjian

tanggal

30-01-2015

antara

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyebutkan jumlah hutang yang telah disepakati


sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keterangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tanggal 15 Juli 2015 menyebutkan sebesar Rp 87.500.000.(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 2. Bahwa berdasarkan pembayaran Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang telah dilakukan secara pencicilan pembayaran sewa mobil/ rental kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 6 kali cicilan, dengan rinciannya sebagai berikut: 2.1

Pada bulan April 2015 sebesar Rp 3.000.000.-

2.2

Sekitar bulan Mei 2015 sebesar Rp 2.000.000.- dilakukan oleh Tergugat I langsung kepada Penggugat di rumahnya;

2.3

Sekitar Bulan juli 2015 melalui BCA sebesar Rp 1.000.000.- ditambah Rp

500.000.-

dan

sebesar

Rp

500.000.-

melalui

No.

AC.

1830353981,3. Bahwa selain telah melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan niat serta itikad baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah pula menyerahkan jaminan berupa AKTA HIBAH Nomor : 170/2016 sebagaimana tercatat dalam C. No. 581/1679 persil 29. II blok Ciawitali, Luas + 109 M2 tercatat a/n AAH; 4. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang berisi pada pokoknya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang pembayaran sewa mobil/merental kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 103.000.000.- (Seratus Tiga Juta Rupiah) dan telah melakukan wanprestasi serta harus membayar setiap bulannya sebesar 5% (lima per seratus) perbulan adalah fakta hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah membebankan bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 1250 BW jo Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (Stb. No. 22/1948) ; 5. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang berisi pada pokoknya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang pembayaran sewa mobil/merental kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 103.000.000.- (Seratus Tiga Juta Rupiah) dengan


tambahan pembayararan pada setiap bulannya sebesar 5% (lima per seratus) telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang berisi pada pokoknya Tergugat

I

Konvensi/

Penggugat

Rekonvensi

mempunyai

hutang

pembayaran sewa mobil/merental kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 103.000.000.- (Seratus Tiga Juta Rupiah) dengan tambahan pembayararan pada setiap bulannya sebesar 5% (lima per seratus) mengandung Cacat Hukum; 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Perjanjian tanggal 30-01-2015 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyebutkan jumlah hutang yang telah disepakati sebesar Rp 87.500.000.(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Keterangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tanggal 15 Juli 2015 menyebutkan sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah menurut hukum; 7. Bahwa oleh karena jumlah hutang Pengugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum Jumlah hutang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi; 8. Bahwa oleh karena pembebanan bunga yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka sepantasnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini; 9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah cukup alasan dan didasarkan kepada bukti-bukti formil yang otentik serta telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar putusan


ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaarbij vorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi; Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonvensi memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur c/q Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;

-

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA; -

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

-

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI ; PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang berisi pada pokoknya Tergugat

I

Konvensi/

Penggugat

Rekonvensi

mempunyai

hutang

pembayaran sewa mobil/merental kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 103.000.000.- (Seratus Tiga Juta Rupiah) dengan tambahan pembayararan pada setiap bulannya sebesar 5% (lima per seratus) mengadung Cacat Hukum; 3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 30-01-2015 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyebutkan jumlah hutang yang telah disepakati sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Keterangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tanggal 15 Juli


2015 yang menyebutkan sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah menurut hukum; 4. Menetapkan secara hukum Jumlah hutang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 87.500.000.- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini; 6. Menyatakan putusan A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum (banding, Verzet maupun kasasi); 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; SUBSIDAIR : Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya; Jawaban Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi : -------------------------DALAM EKSEPSI : 1. EKSEPSI

MENGENAI

GUAGATAN

PENGGUGAT

YANG

TIDAK

MEMENUHI SYARAT FORMIL ; 1.2

Bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat Formil sebagai gugatan karena tidak dibubuhi material yang cukup, sebagai yang disyaratkan dalam hasil rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tahun 1986, yang pada butir 100, menisyaratkan pada pokonya agar surat gugatan dibubuhi material yang cukup;

1.3

Bahwa demikian juga sesuai dengan ketentuan UU Nomor : 13 tahun 1985 tentang kita bisa nilai bea materai jo peraturan pemerintah no. 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai, Harga nominal material yang dikenakan dalam Gugatan adalah Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);


1.4

Bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat tidak dibubuhi material yang cukup sebagaimana yang di syaratkan, maka dengan demikian gugatan penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dan oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN

PENGGUGAT

PATUT

DIANGGAP,

TIDAK

MEMENUHI

SYARAT FORMIL KABUR (obscuur libel); 2.1

Bahwa gugatan penggugat yang di ajukan terhadap tergugat ll salah sasaran karena tidak mempunyai hubugan hukum antara penggugat dengan tergugat ll kita perhatikan hal tersebut, dalam posita gugatan penggugat disebutkan pada tanggal 14 April 2015 dibuat surat pernyataan dan tanda tanganilah oleh tergugat l serta diketahui oleh tergugat ll yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut:

2.2

Bahwa “saya betul memiliki hutang sebesar Rp. 103.000.000,(seratus tiga juta rupiah) sampai tanggal 14 April 2015 hari selasa kepada Ane Horiah Fitria, dan saya siap untuk membayar hutang selama 10 hari dari tanggal sekarang dan akan memberikan jaminan;

2.3

Bahwa tergugat ll dalam pernyataan 14 April 2015 dia sebagai saksi dan bukan sebagai pihak-pihak dalam pernyataan tersebut adalah salah menurut hukum Acara untuk dijadikan sebagai tergugat ll karena tidak terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat ll;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim A quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat patut di anggap melanggar tertib hukum acara perdata sehingga penggugat tertib hukum acara perdata sehingga penggugat tidak mempunyai legal stending untuk menjadikan tergugat ll sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan haruslah di tolak atau setidak tidaknya tidak dapat di terima; DALAM POKOK PERKARA : Apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tergugat dianggap merupakan 1 kesatuan dengan jawaban pokok perkara yang akan di uraikan di bawah ini bahwa posita dalam poin 2;


Bahwa tergugat ll menyangkal dalil dalil yang di kemukakan dalam Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas; Bahwa tergugat ll merasa terpaksa dan tertekan sebagai saksi mendatangani pernyataan yang dibuat oleh Penggugat yang berisi pada pokoknya Tergugat l mempunyai hutang pembayaran sewa mobil kepada Penggugat yag berisi pada pokoknya Tergugat l mempunyai hutang pembayaran sewa mobil kepada Penggugat sebesar Rp.103.000.000,- serta harus membayar setiap bulanya sebesar 5% sesungguhnya pernyataan tersebut tidak benar, merasa tidak melakukan wanpretasi karena kerap kali melakukan pembayaran tetapi menurut Tergugat l kalkulasi tidak sebesar Rp. 103.000.000,Dalam petitum no 4 yang menyatakan pernyataan tanggal 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh tergugat l dan tergugat ll adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum seperti yang telah diterangkan didalam poin yang telah diuraikan di atas surat; Pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan tertekan dan terpaksa sehingga surat pernyataan tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum yang sah Penggugat menyatakan sah surat keterangan kepala Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor 678/474/VII/2015 karena tanah milik Tergugat ll dan setelah Tergugat ll meninggal menjadi milik Ahli waris Tergugat ll; Bahwa tidak ada alasan sah dan berharga dikarenakan sita jaminan atas Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kampung Cieundeur Rw/Rt 001/001 Desa Cieundeur seluas 270 m2, karena setelah Tergugat ll meninggal tanah dan rumah tersebut sekarang menjadi milik para ahli waris Tergugat ll bukan milik Tergugat l maka berdasarkan apa yang terurai tersebut Tergugat ll memohon dengan hormat, sudilah kira nya Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo berkenan memutuskan: PRIMAIR : DALAM EKSEPSI: -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ll, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima


SUBSIDER : Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan Seadil-adilnya. Jawaban Turut Tergugat I : -----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : A. GUGATAN ERROR IN PERSONA I. Keliru menarik pihak 1. Bahwa

pada

halaman

2

dalam

Gugatan,

Penggugat

telah

menerangkan pihak yang dijadikan sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan a quo adalah “Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Jawa Barat c.q. Bupati Cianjur c.q. Juru Bayar Gaji Pegawai Pemda Cianjur yang beralamat di Jalan Siti Jenab Cianjur”, hal mana dari redaksi tersebut jelas menunjukan suatu kekeliruan apabila “Juru Bayar Gaji Pemda Cianjur yang beralamat di Jalan Siti Jenab Cianjur” dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini mengingat: a. Bahwa dalam nomenklatur organ kepegawaian pada Organisasi Pemerintah Daerah yang berada di lingkungan alamat Jalan Siti Jenab Cianjur tidak ada jabatan yang bernama : “Juru Bayar Gaji

Pemda

Cianjur”

sebagaimana

yang

dimaksudkan

Penggugat dalam gugatan a quo; b. Bahwa selain itu apabila ditinjau dari aspek pengertian (makna) dari “Juru Bayar Gaji Pemda Cianjur”, maka jelas redaksi tersebut menunjuk kepada suatu organ fungsional yang kapasitasnya membayarkan gaji kepada seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sedangkan sebenarnya jabatan fungsional yang bertugas untuk membayar gaji kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Bendahara Gaji yang kedudukannya berada di masingmasing Organisasi Perangkat Daerah/Dinas/Badan/Kantor (terpisah) Dan tidak dipegang oleh satu orang pejabat fungsional (bendahara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat a quo), sehingga jelas menjadi suatu kekeliruan


apabila Penggugat menarik pihak yang sama sekali tidak ada dalam nomenklatur kepegawaian di Pemerintah Daerah; c. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan apabila selanjutnya yang menjawab gugatan ini adalah Bupati Cianjur, hal ini mengingat Bupati Cianjur sendiri juga telah diposisikan dalam rangkaian pihak Turut Tergugat I oleh Penggugat dalam gugatan a quo; 2. Bahwa dengan mendasarkan kepada hal – hal sebagaimana di atas maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah mengandung cacat error in persona akibat keliru dalam menarik pihak; II. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium) 1. Bahwa Turut Tergugat I memandang sebenarnya masih ada pihak yang semestinya ditarik atau diposisikan sebagai pihak dalam gugatan, padahal para pihak yang tidak ditarik itu mempunyai urgensi dengan kepentingan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada posita point 11 hal. 3 Jo. Petitum point 7 dan 10 hal. 6 dalam Gugatan.

Adapun

Perangkat

Daerah

pihak

tersebut

adalah

(OPD) dimana Tergugat

Kepala

Organisasi

I bertugas

Dan

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Cianjur, karena apabila yang dimaksud Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat itu adalah Bendahara yang membayar Gaji bulanan Tergugat I (quodnon), maka pada hakekatnya Bendahara Gaji tersebut hanya sekedar menerima dari Kas Umum Daerah untuk kemudian menyerahkan gaji kepada para Pegawai yang berada di Organisasinya masing – masing, sedangkan di sisi lain pencairan anggaran tidak dapat terealisasikan apabila tanpa ada persetujuan dari Kepala OPD selaku Pemegang kebijakan anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) berikut Bendahara Umum Daerah sehingga atas dasar tersebut sudah sepatutnya kedua pihak tersebut juga ditarik sebagai pihak; 2. Bahwa dikarenakan para pihak sebagaimana tersebut di atas tidak ditarik sebagai Pihak dalam gugatan maka dengan mengacu kepada telah adanya Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984 Jo. Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 Jo. Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 yang


kesemuanya telah memberikan contoh dikabulkannya exception plurium litis consortium (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap) maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur juga menyatakan bahwa gugatan a quo telah mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium karena gugatan yang diajukan kurang pihaknya; B. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL I. Jumlah tuntutan ganti rugi hingga mencapai Rp. 103.000.000,- tidak diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret. 1. Bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi Penggugat kepada Tergugat I mengandung ketidakjelasan / kabur karena dalam positanya tidak diuraikan secara tegas & jelas jumlah hari yang valid disaat Tergugat I tidak membayar sewa mobil kepada Penggugat, namun Penggugat

hanya

menerangkan

secara

gelondongan

dengan

menyatakan “Kisaran bulan April 2014 hingga april 2015” tanpa menyebutkan tanggalnya sehingga padahal jumlah hari tersebut jelas berimplikasi kepada jumlah yang seharusnya / semestinya dibayar Tergugat I; 2. Bahwa selain itu hitung – hitungan mengenai besaran nilai kerugian

Penggugat

hingga

mencapai

Rp.

103.000.000,-

sebagaimana posita point 2 hal. 2 Jo. posita point 6 & 7 hal. 3 gugatan

juga

tidak

teridentifikasi

dengan

jelas

darimana

perinciannya dalam gugatan a quo, karena: a. Bahwa apabila merujuk kepada posita Penggugat pada point 1 & 2 hal. 2 maka terlihat bahwa uang sewa mobil per hari Rp. 250.000,yang belum dipenuhi / dibayarkan oleh Tergugat I adalah “…pada kisaran bulan april 2014 hingga april 2015….”, sehingga apabila “kisaran bulan April 2014” yang dimaksudkan Penggugat

itu

terhitung mulai tanggal 1 April 2014, dan “hingga April 2015” yang dimaksud Penggugat itu adalah HINGGA tanggal 14 April 2015

(sejak

terbitnya

Surat

Pernyataan

sebagaimana

dimaksud dalam posita point 2 gugatan), maka sebenarnya nilai kerugian Penggugat TIDAK SAMPAI hingga sebesar Rp.103.000.000,- hal ini didasarkan kepada pertimbangan sbb:


No

Bulan / Tahun

Jumlah hari

1.

April 2014

30

2.

Mei 2014

31

3.

Juni 2014

30

4.

Juli 2014

31

5.

Agustus 2014

31

6.

September 2014

30

7.

Oktober 2014

31

8.

November 2014

30

9.

Desember 2014

31

10. Januari 2015

31

11. Februari 2015

28

12. Maret 2015

31

13. April 2015

14

Jumlah Hari sejak 1 April

379

2014 – 14 April 2015 (sejak dibuatnya pernyataan) Jadi, 379 hari x Rp. 250.000,- (biaya sewa) = Rp.94.750.000,b. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil di atas maka jelas kerugian yang dialami Penggugat apabila dirinya mendalilkan Tergugat I belum membayar sejak bulan April 2014 hingga April 2015 adalah sebesar Rp. 94.750.000,- bukan sebesar Rp. 103.000.000,- sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena penetapan nilai kerugian hingga mencapai Rp. 103.000.000,- tidak jelas darimana perinciannya. II. Ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan yang lainnya 1. Bahwa

pada

posita

point

2

Penggugat

menerangkan

Surat

Pernyataan Tergugat I dibuat pada tanggal 14 April 2015, sedangkan pada posita selanjutnya (point 3) Penggugat justru menerangkan bahwa “setelah lewat tanggal yang dijanjikan yakni 10 hari sejak perjanjian dibuat atau setelah tanggal 24 Januari 2015….” Sehingga seolah – olah surat pernyataan Tergugat I itu dibuat pada bulan


Januari bukan bulan April sebagaimana yang diterangkan Penggugat pada posita sebelumnya; 2. Bahwa dari dalil di atas jelas menunjukan Penggugat tidak hati – hati /

teliti

dalam

memformulasikan

gugatannya

sehingga

telah

menimbulkan kontradiksi diantara positanya yang mengakibatkan suatu ketidak jelasan / kaburnya dalil gugatan; III. Ketidakselarasan / tidak sejalan antara petitum satu dengan petitum yang lainnya; 1. Bahwa kepada petitum point 5 hal. 5 dalam gugatan Penggugat menyatakan : “Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan isi pernyataan tertanggal 14 April 2015 dengan membayar hutang sebesar Rp. 103.000.000,- paling lama 7 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”, akan tetapi selanjutnya pada petitum point 6 Dan 7 hal.6 dalam gugatan Penggugat malah menuntut kepada Tergugat I Dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan seluruh gaji Tergugat I setiap bulannya kepada Penggugat hingga berjumlah Rp. 103.000.000,-. 2. Bahwa dari kedua petitum di atas jelas terdapat suatu KONTRADIKSI dimana di satu sisi Penggugat sendiri meminta agar Tergugat I membayar hutang sebesar Rp. 103.000.000,- paling lama 7 hari kerja sejak putusan in kracht van gewisjde, namun kemudian di sisi lain menuntut pula kepada Tergugat I untuk menyerahkan gaji yang notabene diperoleh setiap bulan hingga berjumlah Rp. 103.000.000,sehingga dari adanya kontradiksi ini jelas menunjukan bahwa gugatan mengandung cacat obscuur libel; IV. Dasar gugatan wanprestasi tidak jelas. 1. Bahwa apabila merujuk kepada perihal gugatan pada halaman 1 dalam gugatan, maka menunjukan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah Gugatan Wanprestasi, hal mana apabila ditinjau dari segi hukum maka wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata, akan tetapi dalam keseluruhan posita dalam gugatan tidak ada kejelasan


sejak kapan serta bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di antara Penggugat dengan Tergugat I namun

yang

ada

adalah

surat

pernyataan

dari

a quo,

Tergugat

I

sebagaimana posita point 2 hal. 2 dalam gugatan, padahal surat pernyataan

tersebut hanyalah sekedar merupakan pernyataan

sepihak dari Tergugat I dan bukan dikategorikan sebagai suatu kesepakatan diantara para pihak, sehingga menjadi keliru apabila gugatan ini dikategorikan sebagai gugatan Wanprestasi; 2. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak jelas Dan hanya didasarkan kepada suatu surat Pernyataan sepihak; Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi para Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Turut Tergugat I mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Turut Tergugat I. 3. Bahwa apabila memperhatikan kepada keseluruhan posita dalam gugatan, maka pada dasarnya dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I termuat pada posita point 11 hal.3 dalam gugatan sedangkan petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I termuat pada point 7, 10 dan point 13 dalam gugatan, sehingga pada bagian pokok perkara ini Turut Tergugat I hanya akan menanggapi dalil terhadap posita maupun petitum tersebut, sbb: a. Bahwa dalil Posita Penggugat pada point 11 hal. 3 dalam gugatan adalah suatu dalil yang keliru karena dalam nomenklatur organ kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak ada jabatan fungsional yang bernama “Juru bayar gaji Pegawai Pemda Cianjur”;


b. Bahwa selain itu apabila ditinjau dari aspek pengertian (makna) dari “Juru Bayar Gaji Pemda Cianjur”, maka jelas redaksi tersebut menunjuk kepada suatu organ fungsional yang kapasitasnya membayarkan gaji kepada seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sedangkan sebenarnya jabatan fungsional yang bertugas untuk membayar gaji kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai

Negeri

Sipil

(PNS)

adalah

Bendahara

Gaji

yang

kedudukannya berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Dinas/Badan/Kantor (terpisah) Dan tidak dipegang oleh satu orang

pejabat

fungsional

(bendahara

sebagaimana

yang

dimaksudkan oleh Penggugat a quo), sehingga jelas menjadi suatu kekeliruan apabila Penggugat menarik pihak yang sama sekali tidak ada dalam nomenklatur kepegawaian di Pemerintah Daerah; c. Bahwa kemudian adanya dalil Petitum Penggugat pada point 7 hal. 6 dalam gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I jelas menjadi kontradiktif apabila dihubungkan dengan adanya dalil petitum Penggugat pada point 5 hal. 5 dalam gugatan, karena di satu sisi Penggugat sendiri meminta agar Tergugat I membayar hutang sebesar Rp. 103.000.000,paling lama 7 hari kerja sejak putusan in kracht van gewisjde, namun kemudian di sisi lain menuntut pula kepada Tergugat I untuk menyerahkan gaji yang notabene diperoleh setiap bulan hingga berjumlah Rp. 103.000.000,- sehingga dari adanya kontradiksi ini jelas menunjukan bahwa gugatan mengandung cacat obscuur libel; d. Bahwa selanjutnya dikarenakan pihak Penggugat telah keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat I maka jelas dalil petitum penggugat pada point 10 & 13 hal.6 dalam gugatan sudah sepatutnya diabaikan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili gugatan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Cj, agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;


DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima & menyatakan dalil – dalil yang dikemukakan Turut Tergugat I sah dan beralasan hukum; 2. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima; 3. Membebaskan Turut Tergugat I dari segala tuntutan yang diajukan Penggugat SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cianur telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Cjr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian; 2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah Wanprestasi / Ingkar janji; 3. Menyatakan surat Pernyataan tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 4. Menghukum

Tergugat

I

Konvensi

/

Penggugat

Rekonvensi

untuk

melaksanakan isi pernyataan tertanggal 14 April 2015 dengan membayar hutang sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 146/474/VII/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Cieundeur, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur tertanggal 15 Juli 2015;


6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya; DALAM REKONVENSI -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Cjr. tanggal 06 Oktober 2016, yang dibuat oleh H. Iyus Suryana, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang

menerangkan bahwa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Cianjur

tanggal

22

September

2016

Nomor

7/Pdt.G/2016/PN.Cjr, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan kepada Turut Terbanding I dan III semula Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing tanggal 11 November 2016, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 10 November 2016 ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur masing-masing pada tanggal 10, 11, 15 dan 22 November 2016 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam

tenggang

waktu

14

(empat

belas)

hari

setelah

diterimanya

pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; --------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding akan tetapi


sampai perkara ini diputus pada tingkat banding Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan memori banding ; ---------Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 September 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Cjr,

Majelis

Hakim

tingkat

banding

dapat

menyetujui

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 September 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Cjr, beralasan hukum untuk dikuatkan ; ---------------------------Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka

harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; ---------------------------------------------------Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan ; --------------------------MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut ; --------------------------------------

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 September 2016 Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Cjr, yang dimohonkan banding ; ------------

Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh kami, Tumpak Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firzal Arzy, S.H., M.H. dan Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,


yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 587/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2016, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,-

Hakim Anggota, Ttd

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

Hakim Ketua, Ttd

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

Ttd SULAIMAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan

Rp.

6.000,00,-

- Redaksi /putusan

Rp.

5.000,00,-

- Pemberkasan Rp. 139.000,00,==========================================================+ Jumlah ………………………… Rp. 150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents