PT.BDG

P U T U S A N

Nomor : 221/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Akhliwaris Almarhum ADJAN alias H. WAHYU bin MAR’I :

1) Hj EPON, beralamatkan di Kampung Lembur suuk RT.02 / RW.04, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

2) UJANG RAHMAT Bin Ajan Alias H.Wahyu Alm, beralamatkan di

Kampung Lembur suuk RT.02 / RW.04, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

3) ILIS Binti Ajan Alias H.Wahyu Alm, beralamatkan di Kampung Lembur

suuk RT.02 / RW.04, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

4) IIM Binti Ajan Alias H.Wahyu Alm, beralamatkan di Kampung Lembur

suuk RT.02 / RW.04, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung;

5) NENENG Binti Ajan Alias H.Wahyu Alm, beralamatkan

di

Kampung

Lembur suuk RT.02 / RW.04, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

6) ADE II Bin AJAN Alias H.WAHYU Alm, beralamatkan di Kampung Babakan

Kiara

RT./RW.

Kabupaten Bandung;

Desa

Pulosari,

Kecamatan

Pangalengan,

Selanjutnya disebut Tergugat I;

2. Akhliwaris Almarhumah HJ. RAHMI SOLIHAT:

- Ibu S U S I, beralamat di Cijalupang RT. 02, RW. 01, Kelurahan Pasir Endah,

Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;

3. NINA FARIDA beralamatkan di Jalan Laswi / Kampung Munjul RT.07/RW.19, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung; Selanjutnya disebut Tergugat IV;

4.. AZHARI SAREN, beralamatkan di Jalan Laswi / Kampung Munjul RT.07/RW.19, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

halaman 1 dari 58 halaman perkara No. 221/Pdt/2016/PT.BDG.

Selanjutnya disebut Tergugat V;

Sebagai Para Pembanding, semula Para Tergugat I, II, IV, dan Tergugat V; Lawan: 1. TATANG, beralamatkan di Kampung Malakasari RT.03/RW.08, Desa Ciluncat, 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

WENDA, beralamatkan di Kampung Bojongkoneng RT.03/RW.04, Desa

Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

RAHMAT DIPRAJA, beralamatkan di Kampung Malakasari RT.03/RW.08, Desa

Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. SUPINAH,

beralamatkan

di

Kampung

Cangkuang

RT.02/RW.05,

Desa

Panyirapan

RT.03/RW.14,

Desa

Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. WAHYU,

beralamatkan

di

Kampung

Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

TITIN SUPRIATIN, beralamatkan di Kampung Malakasari RT.03/RW.08, Desa

Ciluncat, Kecaatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

DADANG JOHANES, beralamatkan di Kampung Ciluncat RT.01/RW.01, Desa

Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

Sebagai Para Terbanding, semula Para Penggugat ; dan :

1. H. HIDAYAT, semula beralamat di Kp. Ciherang RT.03, RW. 05, Desa Kamasan,

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut Tergugat III;

2. OSCAR DIONO D, beralamatkan di RUMAH MAKAN PONDOK MANA samping

Kolam Renang Ciherang Jalan Raya Soreang – Banjaran RT 005 /RW.003,Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung; Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

3. KEPALA DESA KAMASAN – Kab Bandung, berkantor di Jalan Raya Banjaran No.220, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung; Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;


4. CAMAT KECAMATAN BANJARAN Kabupaten Bandung, berkantor di Jalan Raya

Alun-alun Selatan No.222/ 215 Banjaran,Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.BANDUNG, berkantor di

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung- Soreang, sebagai Turut Tergugat IV ;

Sebagai Para Turut Terbanding, semula sebagai Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13

Mei 2016, Nomor : 221/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan tanggal Februari 2015 yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung pada tanggal

27 Pebruari 2015 tercatat dalam Register Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.BLB, telah

mengajukan gugatan dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 01 April 2015, tentang kedudukan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut : SEMULA DITULIS :

2. Almarhumah HJ. RAHMI SOLIHAT, semula beralamat di Kp. Cijalupang Kel. Pasir

Endah,

Kec.

Ujungberung,

Kota

Bandung

yang

sekarang

para

akhliwarisnya baik nama maupun alamatnya sudah tidak diketahui lagi

keberadaan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut TERGUGAT II ;

DIPERBAIKI MENJADI :

2. Akhliwaris Almarhumah HJ. RAHMI SOLIHAT :

- Ibu S U S I, beralamat di Cijalupang RT. 02, RW. 01, Kelurahan Pasir Endah,

Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;

Yang isinya adalah sebagai berikut:


1.

Bahwa, semasa hidupnya antara H.Jakaria alias Kanda telah menikah dengan seorang

perempuan

bernama

Hj.Supianah,

akan

tetapi

selama

dalam

pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak kandung/tidak memiliki keturunan;

2.

Bahwa, semasa hidupnya H. DJakaria alias Kanda telah membeli tanah sawah

3.

Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1978 H.Djakaria alias Kanda telah meninggal dunia

seluas 4,950 M2 di Blok Kamasan Kohir No.538 dari NY.Munirah;

kemudian pada tahun 1994 Hj.Supianah telah meninggal dunia, dengan meninggalkan banyak harta kekayaan dan diantaranya:

 Sebidang tanah sawah seluas 4,950 M2 di Blok Kamasan Kohir No.538 dapat beli dari NY.Munirah, dan pembelian tanah tersebut sebagaimana tertuang

dalam Akta Jual Beli No.35/1968 tanggal 6 Mei 1968, akan tetapi didalam Akta

Jual Beli tertulis penjual Ny.Munirah dan Pembeli tertulis nama Ajan bin H.Djakaria yang kemudian di renvooi/dicoret oleh TERGUGAT III menjadi AJAN alias H. WAHYU bin MAR’I;

4. Bahwa Almarhum H. DJAKARIA meninggalkan akhliwaris 6 (enam) orang keponakan dan 1(satu) adik kandung sebagaimana terbukti dari SURAT

KETERANGAN SUSUNAN AKHLI WARIS Nomor : 474.3/25/WRS/2009 tanggal 13 Agustus 2009, yaitu masing-masing:

1. TATANG, hubungan keluarga sebagai keponakan;

2. WENDA, hubungan keluarga sebagai adik kandung;

3. RAHMAT DIPRAJA, hubungan keluarga sebagai keponakan; 4. SUPIANAH, hubungan keluarga sebagai keponakan; 5. WAHYU, hubungan keluarga sebagai keponakan;

6. TITIN SUPRIATIN, hubungan keluarga keponakan;

7. DADANG JOHANES, hubungan keluarga keponakan; Semuanya adalah PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa pembuatan / transaksi jual beli atas obyek tanah yang dibeli H. Djakaria dari Ny. Munirah tersebut diatas sehingga terbit Akta Jual Beli No. 35/1968

tanggal 6 Mei 1968, berawal dari semasa hidupnya Alm. H. DJAKARIA mempunyai pegawai / karyawan untuk mengelola penjualan ikan bernama Ajan

Bin Mar’i yang kemudian dinikahkan dengan adik iparnya yang bernama Ny. Epon (TERGUGAT I), kemudian Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i, dengan tanpa sepengetahuan Alm. H. Djakaria telah melakukan:

 Pertama-tama Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i/TERGUGAT I telah datang kepada Ny. Munirah selaku Penjual tanah kepada H.Djakaria alias Kanda


sesuai dengan Akta Jual Beli No.35/1968 dimana nama penjual Ny.Munirah dan Pembeli tertulis nama Ajan Bin H.Djakaria;

 Adapun maksud dan tujuan Ajan alias H.Wahyu bin Mar’i/TERGUGAT I

mendatangi Ny.Munirah adalah untuk membujuk Ny.Munirah untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1994 yang isinya Ny.Munirah telah

menjual tanah seluas 4,950 M2 di Blok Kamasan Kohir No.538 kepada Ajan alias H.Wahyu bin Mar’i/TERGUGAT I atas tanah yang termaksud pada Akta

Jual Beli No.35/1968 dengan penjual Ny.Munirah dan Pembeli tertulis nama Ajan Bin H.Djakaria bukan ditulis nama Ajan bin Mar’i dimana ayah kandung sebenarnya adalah Mar’i sehingga seharusnya Ajan bin Mar’i;

 Bahwa, Ajan Alias H.Wahyu bin Mar’i/TERGUGAT I secara melawan hukum telah membuat Camat Kec Banjaran / TURUT TERGUGAT III mempercayai

adalah benar nama ADJAN bin H.DJAKARIA yang merubah nama karena telah

selesai

menunaikan

ibadah

haji

menjadi

Ajan

Alias

H.Wahyu/TERGUGAT I, sehingga Akta Jual Beli No.35/1968 dengan penjual Ny.Munirah

dan

Pembeli

tertulis

nama

Ajan

Bin

H.Djakaria

telah

merenvooi/merubah dari pembeli nama ADJAN bin H.DJAKARIA menjadi nama AJAN Alias H.WAHYU Bin MAR’I;

 Bahwa, Ajan Alias H.Wahyu Bin Mar’i, selanjutnya dengan secara melawan

hukum membuat Sertipikat melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung / TURUT TERGUGAT IV, sehingga terbit Sertipikat No.323 / Ds Kamasan atas nama Ajan Alias H.Wahyu bin Mar’i dengan persil 19 S.III C.583 Surat Gambar Ukur No. 3933/1996 luas 3415 m2 Tgl 15 - 04 – 96;

 Bahwa, setelah terbit Sertipikat No.323 / Ds Kamasan atas nama Ajan Alias H.Wahyu bin Mar’i dengan persil 19 S.III C.583 Surat Gambar Ukur

No.

3933/1996 luas 3415 m2 Tgl 15 - 04 – 96 , kemudian Ajan alias H.Wahyu Bin

Mar’i telah melakukan penjualan tanah terperkara a qou yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas dijual seluas + 1204 kepada Hj.

RAHMI SOLIHAT/ TERGUGAT II dan kepada H. HIDAYAT/TERGUGAT III, sebagaimana terbukti Akta Jual Beli No. 2108/Banjaran/95 tanggal 23 Nopember 1995 penjual AJAN alias H. WAHYU dan pembeli Hj. RAHMI

SOLIHAT (TERGUGAT II) yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III, dan

sebagian lagi kepada H. HIDAYAT (TERGUGAT III), kemudian dari TERGUGAT II dijual lagi kepada TERGUGAT V;

 Bahwa Ajan Alias H. Wahyu menjual tanah seluas 1204 m2 sebagian tanah milik Alm. H. Djakaria dari seluas 4950 m2 yaitu seluas 1204 m2 telah menjual


tanah terperkara a qou kepada TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan

TERGUGAT V, dan terakhir dikuasai oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana terbukti dari adanya:

1) Sertipikat Hak Milik No. 416/Kamasan tanggal 8 Juni 2004 a.n. NINA FARIDA, seluas 140 m2, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2004 No. 00063/2004;

2) Akta Jual Beli No.184/Banjaran /1997 tanggal 7 Maret 1997, seluas 140 m2;

3) Akta Jual Beli No.207/Banjaran/1997 tanggal 03 Maret 1997, seluas 238 m2;

4) Akta Jual Beli No.328/Banjaran/2003 tanggal 18 Desember 2003, seluas 140 m2;

5) Sertipikat Hak Milik No. 336 / Desa Kamasan Gambar Situasi tanggal 24-

07-1996 No. 8992/1996, seluas 546 m2, yang kemudian menjual kepada Hj. RAHMI SOLIHAT / TERGUGAT II dan dari TERGUGAT II dijual lagi

kepada AZHARI SAREN / TERGUGAT V, sehingga Sertipikat Hak Milik

No. 336 tersebut atas nama terakhir adalah AZHARI SAREN / TERGUGAT V;

6. Bahwa, dengan adanya perbuatan Ajan alias H.Wahyu bin Mar’i tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan

pada pihak kepolisian sehubungan dengan penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan memalsukan identitasnya yang itu dengan memakai

nama AJAN bin H. DJAKARIA sehingga obyek tanah seluas 4950 m2 milik Alm. H. DJakaria dapat dikuasai dan diperjual belikan oleh AJAN alias WAHYU bin MAR’I/TERGUGAT I, atas perbuatan TERGUGAT I tersebut telah dilaporkan

kepada pihak kepolisian dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kls I.B

Bale Bandung dalam register perkara No.154 /Pid.B/2001/PN.BB dan telah diputus pada tanggal 25 Mei 2001 dengan putusan yang pada pokoknya

menyatakan AJAN Alias H.WAHYU Bin MAR’I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYURUH MENEMPATKAN

KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK dan PENGGELAPAN HAK

ATAS BARANG TIDAK BERGERAK, dan Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan, atas

putusan tersebut Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i mengajukan upaya banding dan oleh putusan banding / Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 10 Juli 2001 dalam perkara Nomor : 202/PID/2001/PT.BDG telah diputus dengan putusan

pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut


diatas, demikian juga permohonan kasasi Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 09 November 2001 No.

1562K/Pid/2001 pada pokoknya permohonan kasasi Ajan alias H. Wahyu bin

Mar’i ditolak oleh Mahkamah Agung R.I, kemudian Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I permohonan Peninjauan Kembali inipun pada tanggal 9 Januari 2003 dalam perkara No. 56 PK/Pid/2002 dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan

demikian secara hukum bahwa perbuatan Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i telah

terbukti melakukan tindak pidana MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK dan PENGGFELAPAN HAK ATAS BARANG

TIDAK BERGERAK, yaitu terhadap Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei

1968, adapun perbuatan tersebut sehubungan dengan perbuatan Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i telah membuat Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968

dimana selaku Penjual adalah Hj. Munirah dan Pembeli Ajan bin H. Djakaria

dengan obyek tanahnya seluas 4950 m2, seolah-olah Ajan adalah anak dari H. Djakaria, maka dengan berdasar kepada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.154 /Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal 10 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9 November 2001 jo.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003,

terbukti bahwa Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan nama dalam Akta Jual Beli No. 35/1968

tanggal 6 Mei 1968 tersebut sehingga dapat menguasai sebagian harta kekayaan peninggalan Alm. H. Djakaria yaitu sawah seluas 4,950 M2 di Blok Kamasan

Kohir No.538, dengan adanya perbuatan AJAN alias H. WAHYU bin MAR’I tersebut dengan menyuruh TURUT TERGUGAT III merenvooi nama pembeli dalam AKta Jual Beli No. 35/1968 dari nama AJAN Bin H. JAKARIA dicoret /

direnvooi menjadi nama AJAN Alias H. WAHYU bin MAR’I, maka berdasar hukum TURUT TERGUGAT III harus mengembalikan nama pembeli dalam Akta 7.

Jual Beli No. 35/1968 tersebut kepada H. DJAKARIA;

Bahwa, PARA PENGGUGAT memposisikan PARA akhli waris Alm. Ajan alias H. Wahyu

bin

Mar’i sebagai TERGUGAT

I

karena

yang harus menjadi

tanggungjawab adalah ahli warisnya karena kedudukan Alm. H. AJAN alias H.WAHYU adalah sebagai yang menimbulkan permasalahan hukum para pihak dalam perkara dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;


8.

Bahwa dengan telah meninggal dunia Alm. H. Djakaria, maka PARA PENGGUGAT / Tatang Bin Endi Alm cs selaku ahli waris yang sah secara hukum

dari Alm. H.Djakaria, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/25/WRS/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang dikeluarkan

oleh Camat Kecamatan Cangkuang, PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris Alm.

H. Djakaria semula tidak dapat menguasai terhadap bidang tanah sawah seluas 4,950 M2 di Blok Kamasan Kohir No.538 hasil pembelian dari NY.Munirah, dan akhirnya sebagian tanah dari seluas 4.950 m2 yaitu seluas 3746 m2 telah dapat dikuasai/dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi yang seluas

1204 m2 tidak dapat dikuasai dan saat ini dikuasai oleh pihak TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dimana penguasaan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang dijadikan dasar pengusaannya adalah:

 Sertipikat Hak Milik No. 416/Kamasan tanggal 8 Juni 2004 a.n. NINA FARIDA, seluas 140 m2, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2004 No. 00063/2004;

 Akta Jual Beli No.184/Banjaran /1997 tanggal 7 Maret 1997, seluas 140 m2;

 Akta Jual Beli No.207/Banjaran/1997 tanggal 03 Maret 1997, seluas 238 m2;

 Akta Jual Beli No.328/Banjaran/2003 tanggal 18 Desember 2003, seluas 140 m2;

 Bahwa disamping menjual kepada NINA FARIDA / TERGUGAT IV, juga Ajan

alias H. Wayu bin Mar’i telah membuat Sertipikat Hak Milik No. 336 / Desa Kamasan Gambar Situasi tanggal 24-07-1996 No. 8992/1996, seluas 546 m2,

yang kemudian menjual kepada Hj. RAHMI SOLIHAT / TERGUGAT II dan dari

TERGUGAT II dijual lagi kepada AZHARI SAREN / TERGUGAT V, sehingga

Sertipikat Hak Milik No. 336 tersebut atas nama terakhir adalah AZHARI 9.

SAREN / TERGUGAT V;

Bahwa, sejak meninggal Alm. H.Djakaria alias Kanda semua harta peninggalan

Alm H.Djakaria alias kanda dikuasai secara sepihak oleh isterinya (Hj. Supianah), kecuali tanah yang seluas 4950 m2 oleh Ajan alias H.Wahyu (TERGUGAT I) yang berlokasi di Blok Kamasan Kohir No.538 dari NY.Munirah sesuai dengan Akta Jual Beli No.35/1968 dimana dalam Akta Jual Beli No. 35/1968 tersebut

tertulis penjual Ny.Munirah dan Pembeli tertulis nama Ajan Bin H.Djakaria tersebut yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum sebagaimana

putusan tersebut diatas, dimana cara penguasaannya Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i dengan cara yang melanggar hukum yaitu dengan mencantumkan nama Ajan Alias H. Wahyu bin Mar’i sehingga dapat menguasai sebagian harta kekayaan peninggalan Alm. H. Djakaria dan telah berusaha membuat Sertipikat


dengan melawan hukum menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam

suatu akta authentic, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.154 /Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Bandung No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal 10 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9 November 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003 tersebut diatas;

10. Bahwa, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.154

/Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal 10 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9 November 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003, maka ke 3 (tiga) akta

Jual Beli atas nama Penjual Ajan alias H.Wahyu dan Pembeli Nina Farida / TERGUGAT IV, yaitu:




Yang saat ini masih tersimpan dalam berkas perkara pidana dengan register No: No.154 / Pid.B /2001/PN.BB yang diputus tanggal 25 Mei 2001 akan tetapi

dengan secara Melawan Hukum tetap saja dimohonkan untuk diproses permohonan pembuatan Sertipikat melalui TURUT TERGUGAT IV, kemudian

terbit Sertipikat Hak Milik No.416/Ds Kamasan atas nama Nina Farida / TERGUGAT IV yang terbit pada tanggal 26 Mei 2004 seluas 140 m2, sehingga

Kantor Pertanahan Nasional RI Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat

Keterangan No.633/7-32.04-300/IV/2012 tanggal 25-4-2012 yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang isinya menyatakan

berdasarkan data warkah dan buku tanah yang ada pada kantor pertanahan Kabupaten Bandung Sertipikat No.323/Kamasan, Gambar Situasi tgl.15-04-1996 No.3933/1996 luas 3.415 m2 tercatat an. Sdr.Ajan Alias H.Wahyu. terhadap

Sertipikat Hak Milik No.323/Kamasan tersebut diatas, saat ini terdapat catatan

dalam keadaan diblokir oleh Kepolisian RI. Daerah Jawa Barat Resort Bandung berdasarkan surat No.Pol. D.1381/I/2001/ Serse tgl.25-1-2001;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT menunjuk putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.154 /Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei

2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal


10 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9

November 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003, maka :


Yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT IV adalah cacat hukum,




 Sertipikat Hak Milik No.416/Ds Kamasan atas nama Nina Farida / TERGUGAT IV terbit tanggal 26 Mei 2004;

Yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III adalah cacat hokum;

yang didasarkan dari Akta Jual Beli No. 32/1968 adalah cacat hukum untuk tanah

seluas 1402 m2, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan, yaitu:

 Sertipikat Hak Milik No.416/Ds Kamasan atas nama Nina Farida / TERGUGAT IV terbit tanggal mempunyai

26 Mei 2004, seluas 140 m2, cacat hukum dan tidak

kekuatan

hukum

yang

mengikat

PENGGUGAT atau perseorangan atau badan hukum;

baik

terhadap

PARA

 Akta Jual Beli No.184/Banjaran /1997 tanggal 7 Maret 1997, seluas 140 m2,

cacat hukum serta TURUT TERGUGAT III diperintahkan untuk mencoret Akta Jual Beli No.184/Banjaran /1997 tanggal 7 Maret 1997;

 Akta Jual Beli No.207/Banjaran/1997 tanggal 03 Maret 1997, seluas 238 m2, cacat hukum serta TURUT TERGUGAT III diperintahkan untuk mencoret Akta Jual Beli No.207/Banjaran/1997 tanggal 03 Maret 1997;

 Akta Jual Beli No.328/Banjaran/2003 tanggal 18 Desember 2003, seluas 140

m2, cacat hukum serta TURUT TERGUGAT III diperintahkan untuk mencoret Akta Jual Beli No.328/Banjaran/2003 tanggal 18 Desember 2003;

 Akta Jual beli 2108/ Banjaran tahun 1995 tanggal 23 Nopember 1995, seluas

546 m2 pemilik terakhir Azhari Saren / TERGUGAT V cacat hukum serta

memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III untuk mencoret Akta Jual beli 2108/ Banjaran tahun 1995 tanggal 23 Nopember 1995;


 Sertipikat Hak Milik No.416/Ds Kamasan atas nama Nina Farida / TERGUGAT IV terbit tanggal mempunyai

26 Mei 2004, seluas 140 m2, cacat hukum dan tidak

kekuatan

hukum

yang

mengikat


baik

terhadap

PARA

 Sertipikat Hak Milik No.336 /Kamasan atas nama Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997, seluas 546 m2, cacat hukum dan tidak mempunyai

kekuatan

hukum

yang

mengikat


baik

terhadap

PARA

12. Bahwa, demikian juga Azhari Saren / TERGUGAT V selaku pemilik terakhir dari Akta Jual beli 2108/ Banjaran tahun 1995 atas nama Penjual dari Ajan Alias H.Wahyu Bin Mar’i kepada pembeli Rahmi Solihat / TERGUGAT II, telah beralih pada Azhari Saren / TERGUGAT V sebagaimana terbukti adanya Sertipikat Hak

Milik No.336 /Kamasan atas nama terakhir Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997;

Bahwa, sewaktu laporan PARA PENGGUGAT pada pihak kepolisian dan telah disidangkan kemudian di putus sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bale

Bandung No.154 /Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal 10 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9 November 2001 jo.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003. Yang pada pokoknya Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “ MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK dan PENGGELAPAN HAK ATAS BARANG TIDAK BERGERAK “;

Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya, mengenai barang bukti berupa Akta Jual beli 2108/ Banjaran tahun 1995 pada tanggal 23 Nopember 1995 atas nama Penjual Ajan alias H.Wahyu bin Mar’i dan selaku Pembeli Rahmi Solihat tetap

dalam berkas perkara, maka Sertipikat Hak Milik No.336 /ak sahKamasan atas nama Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997 adalah

merupakan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum baik terhadap PARA PENGGUGAT ataupun pihak lain karena terbitnya Sertipikat Hak Milik No.

336/Kamasan tersebut berasal dari perbuatan yang dilakukan AJAN alias H. WAHYU bin MAR’I / TERGUGAT I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum Sertipikat Hak Milik No.336 /Kamasan atas nama Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997 yang diterbitkan TURUT TERGUGAT IV adalah cacat hukum;


13. Bahwa, dengan telah dikuasainya sebagian tanah milik adat

Almarhum

H.Djakaria alias Kanda semenjak meninggal dunia pada tanggal 10 Mei tahun

1978 oleh Ajan alias H.Wahyu / TERGUGAT I, sedangkan Alm. H. Djakaria alias Kanda semasa hidupnya belum pernah merasa menjual tanah terperkara aquo kepada siapapun baik kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT

II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, maka oleh karena itu

segala bentuk peralihan hak dari TERGUGAT I yang terjadi dan atau berasal dari Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968 dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atau kepada

pihak lain yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa sejak dikuasai sebagian objek tanah milik peninggalan Alm. H. Djakaria secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tanah terperkara a qou dijadikan bangunan rumah oleh TERGUGAT IV dan

TERGUGAT V, yang disewakan kepada TURUT TERGUGAT I sekarang

dijadikan rumah makan Pondok Mana, maka berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”;

15. Bahwa

penguasaan

tanah

milik adat

/

obyek

perkara

yang

sekarang

dikuasai oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan mengakui sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari pemilik tanah yaitu Alm. H.Djakaria alias

Kanda ataupun PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm H.Djakaria alias Kanda. Dan juga TERGUGAT IV serta TERGUGAT V telah mendirikan bangunan

di atas tanah dari Alm H.Djakaria alias Kanda tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin PARA PENGGUGAT adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

Bahwa, PARA PENGGUGAT berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”;

Dengan demikian, oleh karena perbuatan Almarhum Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2006, maka adalah wajar

terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT


yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa, PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari H.Djakaria alias Kanda menuntut baik terhadap PARA TERGUGAT termasuk PARA TURUT TERGUGAT

untuk mengembalikan

serta

menyerahkan

hak kepemilikan

sebagian tanah adat Alm H.Djakaria alias Kanda yang seluas 1204 m2 kepada

PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Alm H.Djakaria alias Kanda dalam keadaan kosong dengan tanpa beban apapun, yaitu berupa bidang tanah sebagaimana tercantum:





 Sertipikat Hak Milik No.336 /Kamasan atas nama Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997, seluas 546 m2;

Bahwa, PARA PENGGUGAT, berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.154 /Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal 10 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9 November 2001

jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003

maka segala peralihan hak yang timbul dari adanya Akta Jual Beli No. 35/1968

tanggal 6 Mei 1968 Sertipkat dan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan cacat hukum;

17. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah a quo tanpa dasar hukum

yang

sah

hingga

saat

ini

adalah

sangat

merugikan PARA

PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, karenanya wajar apabila

PARA

PENGGUGAT menuntut

TERGUGAT dengan perincian:

ganti

rugi

kepada PARA

Materiil:

Bilamana objek tanah terperkara a qou termaksud sekarang ini dijual per 1 meter seharga Rp. 1 juta rupiah, maka kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT

adalah 1204 m2 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.204.000.000,- ( satu milyar dua ratus


empat juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT; Imateriil:

Bahwa, walapun kerugian imateriil tidak dapat dihitung dengan sejumlah keuangan, akan tetapi PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kls I.A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara

ini untuk kepastian hukumnya adalah menghukum PARA TERGUGAT membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

18. Bahwa, agar gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak sia-sia dan agar obyek perkara tidak dipindah tangankan dengan jalan dialihkan, digadaikan,

dijual, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri kelas IA Bale Bandung untuk terlebih meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), terhadap:

Bidang tanah seluas 1204 m2 (seribu dua ratus empat meter persegi) sebagaimana tercantum dalam:

1) Sertipikat Hak Milik No.416/Ds Kamasan atas nama Nina Farida / TERGUGAT IV terbit tanggal 26 Mei 2004, seluas 140 m2.




5) Sertipikat Hak Milik No.336 /Kamasan atas nama Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997, seluas 546 m2;

19. Bahwa, agar PARA TERGUGAT mematuhi isi putusan adalah wajar bila PARA

PENGGUGAT, mohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng

membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari

apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

20. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon

agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad); Berdasarkan

uraian

yang

telah

diuraikan

di

atas

maka PARA

PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri KLs.IA Bale Bandung berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah akhliwaris yang sah dari Almarhum H. Djakaria;


3. Menyatakan tanah sawah milik adat Kohir No. 538 Persil 19.S.III luas + 4950 m2,

sebagaimana Akta Jual Beli No. 32/1968 tanggal 6 Mei 1968 adalah hak milik Alm. H. Djakaria PENGGUGAT;

yang

sekarang digantikan oleh akhliwarisnya yaitu PARA

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah milik adat Kohir No. 583 Persil 19 S.III untuk tanah seluas + 1204 m2, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968;

5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

6. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum peralihan hak yang didasarkan peralihannya dari Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968 oleh TERGUGAT I kepada PARA TERGUGAT atau kepada pihak lain yang mendapat hak daripadanya terhadap tanah seluas 1204 m2, yaitu:

1) Sertipikat Hak Milik No.416/Ds Kamasan atas nama Nina Farida / TERGUGAT IV terbit tanggal 26 Mei 2004, seluas 140 m2;




5) Sertipikat Hak Milik No.336 /Kamasan atas nama Azhari Saren / TERGUGAT V terbit tanggal 20 Januari 1997, seluas 546 m2;

Adalah tidak sah dan cacat hukum serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atau siapapun yang mendapat

hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah milik adat kohir No.583 persil 19 S.III untuk tanah seluas + 1204 m2 sebagian yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968 tersebut dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT tanpa beban dan syarat apapun;

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III / Camat Kecamatan Banjaran untuk mencabut Renvooi nama Pembeli AJAN alias H. WAHYU bin MAR’I dalam Akta

Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968, dan dikembalikan kepada nama Pembeli H. DJAKARIA;

9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bandung untuk menerbitkan Sertipikat atas nama PARA PENGGUGAT terhadap tanah seluas 1204 m2 tanah sawah milik adat Kohir No. 538 Persil 19.S.III yang didasarkan kepada Akta Jual Beli No. 35/1968 tanggal 6 Mei 1968;


10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan

TERGUGAT V untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya dari Almarhum H.Djakaria alias Kanda yang sah, adalah sebagai berikut: Materiil:

kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT adalah Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian, adalah sebagai berikut:

Rp.1.000.000 x luas tanah 4.950 m sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

2

= Rp. 4.950.000.000,- ( empat milyar

Immateriil:

TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah );

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila PARA TERGUGAT

lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);

13. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

kepantingan Para Penggugat (TATANG, WENDA, RAHMAT DIPRAJA, SUPINAH,

WAHYU, TITIN SUPRIATIN dan DADANG JOHANES), datang menghadap ke persidangan Kuasanya bernama A.YADI SUPARIADI, SH dan TUBAGUS MUHAMAD ATING, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ CEMERLANG “

berkantor di Jalan Jend. Amir Mahmud (Cilember) No. 269 Kota Cimahi Tlp. 022-

6658231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2015 dan telah

dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dibawah Nomor W11 U6-126-HT.04.10 Tahun 2015;


Untuk kepentingan Tergugat I (Ahliwaris almarhum ADJAN alias H. WAHYU

bin MAR’I, masing-masing bernama

Hj. EPON, UJANG ROHMAN, LILIS, IIM,

NENENG dan DEDE RUHYANA), datang menghadap ke persidangan Kuasanya bernama M.NOOR ZAWADI, SH dan SUJARWO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 dan telah dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dibawah Nomor W11 U6-265-HT.04.10 Tahun 2015;

Untuk kepentingan Tergugat II (Ahliwaris almarhumah Hj.RATMI SIOLIHAT,

masing-masing bernama DADANG SOLIHIN, MAMAN SULAEMAN, SUSAN AFANDI,

ASEP DIDIN WAHYUDIN, SUSI HOTIMAH dan WIWIK), datang menghadap ke persidangan Kuasanya bernama M.NOOR ZAWADI, SH dan SUJARWO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2015 dan telah dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dibawah Nomor W11 U6-350-HT.04.10 Tahun 2015;

Untuk kepentingan Tergugat III (H. HIDAYAT), tidak ada yang datang

kemuka persidangan baik ia sendiri maupun Kuasanya atau orang lain sebagai wakilnya yang sah, dengan tanpa memberikan suatu alasan yang sah pula, walaupun

kepada Tergugat III telah dipanggil secara patut berturut-turut selama 3 (tiga) kali, masing-masing:

1. Surat Panggilan (Relaas) Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, tertanggal 06 April 2015 untuk Sidang Hari Kamis, tanggal 16 April 2015;

2. Surat Panggilan (Relaas) Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, tertanggal 08 Mei 2015 untuk Sidang Hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015;

3. Surat Panggilan (Relaas) Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, tertanggal 03 Juni 2015 untuk Sidang Hari Kamis, tanggal 22 Juni 2015;

Untuk kepentingan Tergugat IV (NINA FARIDA) dan Tergugat V (AZHARI

SAREN), datang menghadap ke persidangan Kuasanya bernama M.NOOR ZAWADI, SH dan SUJARWO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015

dan telah dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk keperluan itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dibawah Nomor W11 U6-266-HT.04.10 Tahun 2015;

Untuk kepentingan Turut Tergugat I (OSCAR DIONO), tidak ada yang

datang kemuka persidangan baik ia sendiri maupun Kuasanya atau orang lain sebagai wakilnya yang sah, dengan tanpa memberikan suatu alasan yang sah pula,

walaupun kepada Turut Tergugat I telah dipanggil secara patut berturut-turut selama 4 (empat) kali, masing-masing:





4. Surat Panggilan (Relaas) Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, tertanggal 09 September 2015 untuk Sidang Hari Senin, tanggal 14 September 2015;

Untuk kepentingan Turut Tergugat II (KEPALA DESA KAMASAN), tidak ada

yang datang kemuka persidangan baik ia sendiri maupun Kuasanya atau orang lain sebagai wakilnya yang sah, dengan tanpa memberikan suatu alasan yang sah pula,

walaupun kepada Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut berturut-turut selama 4 (empat) kali, masing-masing:





Untuk kepentingan Turut Tergugat III (CAMAT KECAMATAN BANJARAN),

tidak ada yang datang kemuka persidangan baik ia sendiri maupun Kuasanya atau

orang lain sebagai wakilnya yang sah, dengan tanpa memberikan suatu alasan yang sah pula, walaupun kepada Turut Tergugat III telah dipanggil secara patut berturutturut selama 4 (empat) kali, masing-masing:





Untuk kepentingan Turut Tergugat IV (KEPALA KANTOR BADAN

PERTAHANAN KABUPATEN BANDUNG), datang menghadap ke persidangan


Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015 Nomor 994/1432.04-600/IV/2015 dan berdasarakan Surat Tugas secara bergantian masing-masing

bernama YUSANDI, A.Ptnh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, METY RATNA KANDIA, SH,MH, Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan, CECEP KUSNADI,

SH Analis Permasalahan Pertanahan, FARID WIDIANTORO Pengadministrasi Umum

dan EKO FITRI ACHADI Pengadministrasi Umum, semuanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bandung Kepala Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing tanggal 19 Mei

2015 Nomor 1359/ST.32.04-600/V/2015, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 1817/ST.32.04600/VI/2015, tanggal 3 Juli 2015 Nomor 2049/ST.32.04-600/VII/2015, tanggal 15 Juli

2015 Nomor 2153/ST.32.04-600/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Nomor 2176/ST.32.04600/VII/2015, tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 2242/ST.32.04-600/VIII/2015, tanggal 9 Oktober

2015

Nomor

2762/ST.32.04-600/X/2015,

20

Oktober

2015

Nomor

2846/ST.32.04-600/X/2015, 2 Nopember 2015 Nomor 2975/ST.32.04-600/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 3031/ST.32.04-600/XI/2015 dan tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 3116/ST.32.04-600/XI/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara

para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SYARIF, SH.MH,

Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, sebagai Mediator,

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, tertanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 6 Agustus

2015, tentang Laporan Pelaksanaan Mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015, ternyata proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan

sengketa tersebut dengan jalan perdamaian (sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Ketidak Berhasilan Mediasi tertanggal 6 Agustus 2015);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para

Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT I:

Sebagaimana Jawaban tertulisnya tertanggal 1 September 2015, yang

diterima dipersidangan pada tanggal 21 September 2015, yaitu sebagai berikut: D A L A M K O N V E N S I:


Dalam eksepsi:

Bahwa Gugatan penggugat dalam perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, tertanggal 27 Pebruari 2015 adalah kekurangan Pihak, dengan alasan:

A. Pihak penggugat dalam surat gugatanya ini, tidak memasukan Alm Ny Munirah

yang diwakili oleh ahliwarinya sebagai pihak Tergugat atau minimal sebagai

pihakTurut Tergugat. karena dengan alasan Alm Ny Munirah adalah tokoh sentral dalam perkara ini, karena gara-gara surat pernyatan Alm Ny Munirah lah, Alm

Adjan alias H, Wahyu di tuduh telah melakukan pemalsuan surat dan penggelapan hak atas tanah milik Alm H. Zakaria yang dibeli dari Alm Ny Munirah. dan alasan

tersebut dijadikan dasar gugatan adanya perbuatan melawah hukum oleh para penggugat Terhadap para Tergugat;

B. Bahwa berdasar fakta nyata, atas tanah asal mula milik Ny Munirah tersebut telah

terbit akta Jual beli 351/2002 berdasarkan persil 19 S III Kohir 583 Blok Kamasan

yang pernah dicoret atau direnvoi oleh Camat Banjaran menjadi 583 atas nama Penjual adalah Emma Komala Sari dan Pembeli Alm H. Achmad Zaenal Wahid.

(Bukti Ajb No 351/2002 dan Ajb No 35/1968). Maka berdasarkan alasan tersebut diatas seharusnya Emma dan Achmad Zaenal Wahid diikut sertakan sebagai tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadil perkara ini, untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena kekurangan pihak-pihak yang digugatnya; Jawaban Dalam Pokok Perkara:

A. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini

karena Salah alamat

sebab keliru menyangkut Subjek hukum dan Objek hukum ” yang digugatnya. ( Error In Persona);

B. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak memiliki kafasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ” karena bukan ahli waris dari Alm H. Djakaria”;

C. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini”Objek Gugatannya Kabur ” atau Obscuur Label karena jumlah luas tanan yang menjadi objek digugatnya berubah-rubah / tidak jelas;

yang

D. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini “Batal demi hukum“ sebab Objek Hukumnya ”. yaitu sebagian tanah milik para Tergugat yang digugatnya,

telah dikuasai dan dialihkan kepada orang lain secara melawan hak dan melawan

hukum oleh para Penggugat sendiri. Dengan terlebih dahulu menyuruh Kepala


Desa Kamasan untuk membuatkan Leter C dengan Nomor Kohir Palsu atau dipalsukan;

E. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan Fakta-fakta Hukum dan Fakta-Fakta Nyata sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat terbukti telah keliru mengajukan gugatan kepada Para Tergugat mengenai objek tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, Karena: i. Objek tanah yang seharusnya digugat oleh para Penggugat

adalah Objek

tanah yang tercatat didalam Akta auntentik yaitu Akta Untuk Mendapatkan Hak No 34

tanggal 6 mei 1968 yang dibuat serta ditandatangani oleh Camat

Banjaran dan telah terdaftar di Departemen Agraria Kabupaten Bandung

tanggal 10-6-1968. Akta tersebut menerangkan penjual Ny Munirah pembeli Hj Sopianah istri H. Djakaria. Dan Objek tanah tersebut berlokasi blok Cirengit dulu, sekarang Blok Kamasan.seluas 3150 Meter (Vide Bukti T1. TI)

ii. Sedangkan objek tanah yang digugat oleh para Penggugat sekarang adalah

adalah Murni Milik Adjan alias H Wahyu dan ahliwarisnya. berdasarkan Bukti Akta aurtentik yaitu Akta Untuk Mendapatkan Hak No 35 tanggal 6 mei 1968 tercatat tercatat Penjual

Ny Munirah dan Pembeli Adjan.

tanah tersebut

berlokasi di Blok Kamasan / Pintu, seluas 4.950 Meter persegi, dibuat dan

ditandatangani oleh Camat Banjaran telah terdaftar di Departemen Agraria Kabupaten Bandung tanggal 10-6-1968

(Vide Bukti T2. T I). Akta autentik

tersebut menjadi dasar Terbitnya Sertifikat No 323 Hak milik atas Nama Adjan alias H Wahyu;

iii. Dan seharusnya Para Penggugat menggugat kepada Alm Ny Sopianah

melalui ahliwarisnya. bukan kepada Alm Adjan alias H Wahyu atau bukan kepada ahliwarisnya;

2. Berdasarkan bukti kedua akta autentik yaitu Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak No 34 yang terbit Tanggal 6 Mei 1968 dan Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak No 35

yang terbit Tanggal 6 Mei 1968 tersebut diatas: Ny Munirah di hari , tanggal ,

bulan dan tahun yang sama telah dua kali menjual tanahnya yaitu kepada Istri H. Djakaria yaitu Hj Sopianah. dan kepada Adjan alias H Wahyu. dengan lokasi tanahnya yang sangat berdekatan. dan lokasinya berbatasan. Cuma dibedakan bloknya saja.

3. Bahwa Surat putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, (Vide Bukt T3. T1.) yang dijadikan dasar gugata adanya perbuatan melawan hukum untuk menuntut hak-hak tanah milik Alm Adjan alias H Wahyu

yang


dikuasai oleh para Tergugat

sebagai ahli waris Alm Adjan alias H Wahyu

berdasarkan Sertifikat 323 yang diakui oleh para Penggugat bahwa surat tanah dan tanah yang tercantum dalam sertifikat No 323 itu adalam milik Alm H Djakaria adalah pendapat hal yang keliru. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, pembuktianya hanya didasarkan

Pengakuan

dan

kesaksian

dari

Ny

Munirah

saja.yang

menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada H. Wahyu. adalah kesaksian tersebut didasarkan adanya kekeliruan nama;

b. Putusan

perkara

pidana

Nomor

154

/

Pid.B/2001/

PN.BB,

tidak

mempertimbangkan para pihak atau nama-nama yang tercantum dalam dua

alat bukti akta autentik yaitu Akta Untuk Mendapatkan Hak No 34 tanggal 6

mei 1968 dan Akta Untuk Mendapatkan Hak No 35 tanggal 6 mei 1968 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

c. Putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, tersebut

tidak

mempertimbangkan fakta-fakta hukum menyangkut kekuatan alat-alat bukti yang ada,

bahwa surat bukti autentik dapat digugurkan kekuatan

pembuktianya hanya dengan surat pengakuan Ny Munirah yang dibuat dibawah tangan;

d. Kedua alat bukti Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak No 34 dan No 35 tersebut

diatas. adalah akta autentiek yang tidak dapat dibantah kebenaranya hanya dengan pernyataan atau kesaksian saja kecuali ada akta yang mempunyai kekuatan hukum sama yang menyatakan sebaliknya.bahwa benar Ny Munirah tidak pernah menjual tanah kepada Adjan alias H. Wahyu;

e. Dan pada waktu memberikan kesaksian dalam perkara Pidana tersebut Ny Munirah sudah sangat sepuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran kesaksiannya. karena proses jual beli tersebut sudah sangat lama dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2000 yaitu terjadinya proses pidana terhadap Alm Adjan sudah 32 tahun;

f. Pada waktu melakukan jual beli tanah Alm Adjan dengan Ny Munirah masih

menggunakan nama Adjan . belum menggunakan nama H Wahyu. karena

pada tahun 1968 Alm Adjan belum melaksanakan ibadah haji. akibatnya Ny

Munirah tidak akan mengenal terhadap nama H. Wahyu. padahal nama tersebut adalah nama lain dari Adjan;

g. Dan Penulisan Ajan bin H. Djakaria yang seharusnya penulisan Adjan saja tidak memakai bin Djakaria

dalam akta Jual Beli No 35 adalah murni

kesalahan penulisan oleh Pejabat Pertanahan di Kecamatan Banjaran dan hal


tersebut diluar inisiatif atau kehendaknya Adjan, yang terjadi pada waktu terjadi jual beli;

h. Oleh sabab itulah Alm Adjan mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta jual beli tanah no 35 karena ada kesalahan penulisan, dan karena Adjan telah naik haji namanya berubah menjadi H. Wahyu;

i. permohonan perubahan nama tersebut di tujukan kepada kepala Desa kamasan yang dijabat pada waktu itu oleh Aten Wahyat;

j. dengan dasar permohonan tersebut ATEN WAHYAT, SE. selaku Kepala Desa Kamasan Pada tanggal 10 april 1995

mebuat surat keterangan Nomor

149/164/ Des/ 95 yang menerangkan bahwa sejak pulang dari Haji Alm Adjan berubah nama menjadi H. Wahyu (Vide Bukti T4. TI.);

k. Dan berdasarkan permohonan Alm Adjan alias H Wahyu,Aten Wahyat selaku

kepala Desa meminta kepada Camat Banjaran untuk melakukan perubahan nama Adjan bin H Djakaria menjadi Adjan Alias H Wahyu didalam akta Jual

beli No 35 sekaligus meminta melakukan sertifikasi, maka terbitlah sertifikat 323 atas nama hak milik Adjan alias H Wahyu;

l. Bahwa harus diakui,

Aten Wahyat sebagai

Kepala Desa Kamasan serta

Camat Banjaran telah melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangannya

yaitu dengan cara melakukan perubahan nama Adjan yang tertulis Adjan bib H Djakaria dalam Akta Jual beli No: 35 menjadi Ajan alias H Wahyu dan merubah kohir No 538 menjadi Kohir No: 583 yang ada didalam persil No 19 S III. blok Kamasan milik Adjan

dengan cara merenvoi saja tanpa melalui

prosedur hukum yang benar , yaitu seharusnya melalui permohonan perubahan nama dan perubahan akta jual beli dulu ke Pengadilan Negeri ( Vide Bukti T2 . T. I );

m. Bahwa akibat kesalahan prosedur hukum tersebut adalah suatu hal yang tidak

adil dan keliru apabila akibat hukumnya harus ditanggung seluruhnya oleh Alm Adjan Alias H Wahyu;

n. Putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, yang dijadikan bukti adanya hak untuk menuntup kepada Tergugat I adalah mengandung cacad

hukum, bahwa didalam putusan tersebut Alm Adjan alias H Wahyu terbukti bersalah telah melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan penggelapan hak atas tanah tidak bergerak;

o. Bahwa putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, mengadung cacad hukum karena tanah sebagai benda tidak bergerak yang di jadikan alat bukti dalam putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, secara


hukum tidak dapat digelapkan. yang dapat digelapkan hanyalah benda yang bergerak saja yaitu dalam hal ini adalah sertifikat No 323 atau akta jual belinya No 35/1968;

p. Berdasarkan Fakta hukum bahwa kedua surat Akta Jual beli No 35/1968 dan

sertifikat no 323 yang dijadikan alat bukti dalam perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, dan dalam gugatan ini adalah murni milik adjan alias H Wahyu. jadi tidak ada yang digelapkan oleh alm Adjan alias H Wahyu dalam perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB;

Bahwa Para Penggugat terbuti tidak memiliki kafasitas untuk mengajukan gugatan

perdata atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Surat putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, dengan bukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa adalah benar dalil penggugat dalam poin 1, yang menyatakan H. Djakaria alias Kanda telah menikah dengan Hj Sopianah adalah kakak kandung Hj Epon

Istri Alm Ajan alias H. Wahyu sabagai tergugat I dalam perkara ini. Dan benar, tidak dikaruniai anak. Oleh karena itu siapakah yang sebenarnya menjadi ahliwaris Alm H. Djakaria alias Kanda ?;

5. Bahwa bukti surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh Para Penggugat dalam

surat

gugatan

ini

474.3/25/WRS/2009 tanggal

yaitu

surat

keterangan

13 agustus 2009

ahli

waris

Nomor

yang menyatakan Para

penggugat sebagai ahli waris H Djakaria alias Kanda dan Alm Hajjah Sopianah. “diragugan kebenaranya atau keabsahanya “. karena derajat hubungan warisnya

sudah sangat jauh dan nama-nama yang terdapat dalam surat keterangan ahliwaris tersebut tidak dikenal oleh ahliwaris dari Alm Hj Sopianah janda Alm H. Djakaria sendiri;

6. Bahwa bukti surat keterangan ahli waris Nomor 474.3/25/WRS/2009 tanggal 13 agustus 2009

milik Para Penggugat saling bertentangan atau berbeda dengan

bukti surat keterangan ahli waris yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

a. Berbeda dengan Surat Keterangan Ahliwaris No 474.3/08/ WRS/PEN/ 1995. yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ap Kepala Sub Bag Adm

Kependudukan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung. Surat keterangan tersebut pernah dan telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam perkara Pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB, (Vide Surat Bukti T 5. TI);


b. Berbeda dengan Surat Keterangan Ahliwaris No 474.3/154/ WRS/PEN/ 1995.

yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan u.b atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, (Vide Surat Bukti T 6. TI);

c. Berbeda dengan Surat berita acara Pembukaan pembagian menetapkan

peninggalan Pa H. Jakaria yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1978. oleh Ny Sopianah, (Vide Bukti T7. TI);

d. Berbeda dengan catatan surat guar waris yang dibuat oleh Alm Sopianah janda Alm H Zakaria, tanggal 26 september 1978, (Vide Bukti T8. TI);

e. Bahwa kedua surat segel

berita acara pembukaan pembagian penetapan

Peninggalan Pa H. Jakaria Alm tanggal 15 Agustus 1978 dan Segel surat berita acara guar waris yang dibuat

pada tanggal 26 september 1975.

menerangkan yang menjadi ahliwaris dari H. Djakaria Alm adalah Nyi Dati,

Cahyu Ny Juju sebagai anak angkat Alm H. Jakaria. dan Nyi Dati, Cahyu Ny Juju sebagai anak;

f. Berbeda dengan Akta Autentik yaitu Akta Permohonan untuk mendapat Ijin Hak No Pejabat 34 Tahun 1968 tertanggal 6 Mei 1968

dibuat dan

ditandatangani oleh Camat Banjaran, yang menerangkan susunan keluarga

Alm Sopianah adalah Alm H Djakaria dan anak-anak angkatnya yaitu Nyi Dati, Cahyu, Nyi Juju (Vide Bukti T1 T1);

g. Berbeda dengan bukti surat putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/

PN.BB Yang menerangkan menjadi ahli waris dari Alm Haji Zakaria dan Alm Hajjah Sopianah adalah Tergugat satu yaitu Hj. Epon sebagai Adik kandung dari Hj. Sopiah, sebagai istri yang syah dari Alm Haji Zakaria. ( Vide Bukt T3. T1);

Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ”Objek Gugatanya Kabur” atau OBSSCUUR LIBEL dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

7. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini”Objek Gugatanya Kabur ” atau OBSSCUUR LIBEL karena jumlah luas tanan yang menjadi objek yang digugatnya berubah-ubah/ tidak jelas;

a. Bahwa terbukti luas tanah yang objek gugatan

dalam perkara No.

34/Pdt.G/2015/PN.Blb . tertanggal 27 Pebruari 2015 ( halaman 6 poin 7 ) ini,

adalah seluas 1.204 Meter persegi yang tidak dapat dikuasai saja oleh para Pengggugat . Dalam hal ini tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

b. Bahwa sedangkan gugatan sebelumnya yaitu dalam poin

17 halaman 9

berdasarkan Surat Putusan perkara Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. dan


telah diputus NO ( Vide Bukti T9. T I). Para Penggugat menggugat objek tanah yang tercatat dalam sertifikat No: 323 atas hak milik Adjan bin H. Jakria.

seluas 4.950 meter persegi yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dan Tergugat V;

c. Bahwa

Surat Putusan perkara Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. dan

Gugatan Para Penggugat

telah diputus NO oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bale Bandung semata-mata bahwa gugatan para Penggugat diputus hanya “Kekurangan Pihak” maka yang harus diperbaiki atau dilengkapi adalah Pihak-Pihak Tergugatnya saja bukan yang diperbaiki Objek Gugatannya;

d. Bahwa berdasarkan fakta nyata yaitu hasil persidangan Putusan perkara Perdata

No.60/Pdt.G/2014/PN.BB.

Telah

dilakukan

Upaya

Hukum

Pemeriksaan setempat (PS), yang disaksikan oleh Bapak Endang selaku

Penitra dan Ibu Hj Ningrum Bapak John Lar Purba selaku Hakim dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara tersebut.

Para penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat

menujukan Objek Tanah yang telah digugatnya;

e. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukan seluruh tanah seluas 4.950 Meter persegi yang semula dikuasai Tergugat I ( Alm Adjan dan ahliwarisnya).

Dan Para Penggugat tidak dapat menunjukan Tanah mana yang dikuasai oleh Nina Farida (Tergugat IV) dan Azhari Saren ( Tergugat V) yang dibeli

dari Alm Adjan, tanah mana yang dibeli dari Rahmi Solihat (Tergugat II) serta

tanah mana yang dibeli dari H. Hidayat ( Tergugat III) apa lagi harus menunjukan dimana batas-batas letak tanah dan harus menghitung jumlah luas tanah yang menjadi objek yang digugatnya;

f. bahwa sebagian objek tanah milik

Tergugat I yang digugat oleh para

penggugat telah dikuasai dan dialihkan serta telah dijual belikan kepada pihak ke tiga dalam perkara ini dengan cara melawan hukum. Bahwa sebagai bukti Penggugat telah menguasai tanah para Tergugat I adalah adanya pengakuan

dari para penggugat sendiri. dalam surat gugatanya dipoin7 halaman 6 bahwa yang menyatakan “ Tergugat I telah mengembalikan tanah seluas 3.746 meter persegi kepada Para Penggugat adalah tidak benar;

Bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam poin a s/d f tersebut diatas.bahwa

gugatan para penggugat Objek Gugatanya Kabur” atau

OBSSCUUR LIBEL. Maka Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI. No: 81. K/Sip/ 1971.

tanggal 9Juli 1975 dan Yurisprudensi yaitu Putusan MA- RI.No 565. K/Sip 1973 Tanggal 21 agustus 1974 gugatan harus dinyatakan tidak diterima;


“ Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI. No: 81. K/Sip/ 1971. tanggal 9Juli 1975 yang isinya Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, atas perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasai tergugat

ternyata tidak sama batas,batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“ Berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MA- RI.No 565. K/Sip 1973 Tanggal 21 agustus 1974

menyatakan: Isi surat Gugatan, Gugatan harus

dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”;

8. Bahwa Para Penggugat Tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Ajan bin

Jakaria itu adalah nama lain dari H. Zakaria yang telah membeli tanah milik Ny Munirah berdasarkan Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak

No 35 tanggal 6 Mei

1968. kerena Nama Ajan Bin H. Zakaria adalah Ajan . (Vide Bukti T2. TI halaman Akhir);

9. Bahwa berdasarkan Surat berita acara Pembukaan pembagian menetapkan peninggalan Pa H. Jakaria tanggal 15 Agustus 1978 (Vide Bukti T7. TI) catatan

surat guar waris yang dibuat oleh Alm Sopianah janda Alm H Zakaria. tanggal 26 September 1978 (Vide Bukti T8. TI) tidak ada satupun surat yang menerangkan

bahwa tanah yang teletak di blok Kamasan Desa Kamasan Kecamatan Banjaran

yang tercatat dalam Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak No 35 yang terbit Tanggal 6 Mei 1968 adalah termasuk Budel harta pusaka peninggalan H. Djakaria dan Alm Hj Sopianah;

10. Bahwa Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak No 35 yang terbit Tanggal 6 Mei 1968

milik Alm Adjan sejak Hj Sopianah Masih Hidup. tidak pernah masuk sebagai objek hukum dalam Surat berita acara Pembukaan pembagian menetapkan peninggalan Pa H. Jakaria tanggal 15 Agustus 1978 (Vide Bukti T7. TI) catatan

surat guar waris yang dibuat oleh Alm Sopianah janda Alm H Zakaria. tanggal 26 September 1978 (Vide Bukti T8. TI) tersebut;

11. Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan baik dalam bentuk surat atau kwitansi jual beli apapun

atau akta outentik yang membuktikan bahwa

H.

Zakaria semasa hidup telah membeli tanah seluas 4.950 M2 di Blok Kamasan Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

dari Ny Munirah.

terkecuali terdapat didalam Akta autentiek yaitu ; Akta Untuk Mendapatkan Ijin Hak

No 34 tanggal 6 Mei 1968. (vide Bukti TI. TI) yang dibuat oleh Camat

Banjaran telah terdaftar di Departemen Agraria Kabupaten Bandung tanggal 106-1968;


Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini “Batal demi hukum“ sebab objek hukumnya yaitu tanah yang digugat oleh para Penggugat sebagian sudah dikuasai dan telah dialihkan oleh para Penggugat sendiri kepada pihak lain dengan cara melawan hukum . Dengan terlebih dahulu menyuruh Kepala Desa Kamasan untuk membuatkan Leter C dengan Nomor Kohir Palsu atau

dipalsukan. Hal-hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan pernyataan Para Penggugat dalam poin 7 halaman 6 bahwa Tergugat I telah mengembalikan tanah seluas 3.746 meter persegi kepada Para Penggugat adalah tidak benar;

13. Bahwa yang sebenarnya bahwa Para Penggugatlah secara melawan hukum

telah melakukan penyerobotan dan penguasaan fisik tanah milik Pihak Tergugat I tanpa alas hukum yang sah,

berkerja sama dengan ORMAS / LSM. terbuti

dengan adanya surat Pernyataa Ny Emma Komala Sari yang dibuat bulan mei 2002. (Vide Bukti T10. T1);

14. Bahwa secara melawan hukum Para Penggugat telah mengalihkan tanah

tersebut kepada Ny Emma dan selanjutnya Ny Emma berdasarkan persetujuan

Tatang yaitu salah seorang penggugat dalam perkara ini, Menjual tanah kepada Alm Drs H Zaenal Wahid. seluas 2.758 Meter persegi .yang dituangkan kedalam Akta Jual Beli No: 351/ 2002 tanggal 16 April 2002 ( Vide Bukti T 11. T. I );

15. Bahwa pengalihan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Kepala Desa Kamasan dan Camat Banjaran. dengan terlebih

dahulu menerbitkan

kembali Persil no 19 S III kohir Nomor 538 yang telah di coret atau direnvoi oleh camat Banjaran didalam akta jual beli No 35/1968 milik Alm Adjan. ( Vide Bukti T 12. T. I);

16. Bahwa berdasarkan

Akta Jual Beli No: 351/ 2002 tanggal 16 April 2002 yang

dibuat oleh A. Iskandardinata S. Sos Camat Banjaran. tersebut membuktikan Para Penggugat (Tatang Cs), Ny Emma selaku penjual tanah dan Drs.H. E.

Achmad Zaenal Wahid Alm. selaku pembeli tanah. telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechmatigedaat);

17. Bahwa terbitnya

Akta Jual Beli No: 351/ 2002 tanggal 16 April 2002 yang

menerangkan Ny Emma selaku penjual dan Drs.H. E. Achmad Zaenal Wahid Alm. selaku pembeli atas tanah milik Adjan alias H. Wahyu. diawali dengan

adanya pengikatan jual beli yang dibuat oleh Masri Husen Notaris di Kota Bandung. (Vide Bukti T11 halaman 2 . T1);


18. Bahwa Akta Jual Beli No: 351/ 2002 tanggal 16 April 2002 yang dibuat oleh A. Iskandardinata S. Sos Camat Banjaran. tersebut telah didaftar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung

dengan No berkas 8102/2002

Tanggal 1 Mei 2002. atas nama E. Achmad Zaenal Wahid. untuk diterbitkan Sertifikat Tanah ( Vide Bukti T13. TI);

19. Bahwa untuk memperlancar proses sertifikasi tersebut Para Penggugat dengan melawan hukum dan tanpa ijin dari Tergugat I telah telah bekerja sama dengan Ny Emma dan Drs.H. E. Achmad Zaenal Wahid Alm. mengajukan permohonan

Pembatalan atas Sertifikat No 323 kepada Badan Pertanahan Nasioanal kabupaten Bandung, Agar dikembalikan statusnya menjadi tanah milik adat;

20. Bahwa akibat permohonan tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Bandung telah menerbitkan Surat permohonan Pembatalan sertifikat hak milik No 323/Kamasan atas nama Ajan alias H Wahyu tertanggal 18 September 2002

yang ditujukan Kepala Badan pertanahan Nasional di Jln Sisingamangaraja No: 2

Jakarta Selatan Melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat. yang di tandatangani oleh H. Iwa Rukiwa. SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. ( Vide Bukti T14. TI);

21. Bahwa Isi surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung tertanggal 18 September 2002 yang ditujukan Kepala Badan pertanahan Nasional di Jln Sisingamangaraja No: 2 Jkt Selatan Melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, yaitu:

a. Memohon untuk sertifikat Hak Milik No 323, Desa Kamasan atas nama Adjan alias H Wahyu luas 3.415 M2 Gambar situasi Nomor 3933 tertanggal 15-04-

1996 terletak di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dapat dibatalkan dan dikembalikan pada status semula;

b. Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 323/ Desa Kamasan tidak perlu ditarik karena

telah disatukan dan terlampir dengan berkas perkaradi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

22. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Penggugat dengan cara,tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum merubah status tanah dari status tanah hak milik atau bersertifikat, dikembalikan menjadi tanah hak milik adat. Dengan cara:

a. Merubah status sebagian tanah Hak Milik Adjan alias H Wahyu berdasarkan Akta jual beli No 35/1968 dan SHM No 323 menjadi milik Emma dan selanjutnya menjualnya kepada Achmad Zanal Wahid seluas 2.758 M2. dengan bukti Akte jual beli No 351/2002;


b. Perubahan statutes

tanah tersebut

dilakukan

dengan terlebih dahulu

menyuruh Kepala Desa Kamasan menerbitkan kembali Persil No 19 S III Blok Kamasan dengan Kohir palsu No 583 dimana Kohir tersebut adalah semula

milik Alm Adjan yang telah dicoret atau direnvoi oleh Camat Banjaran menjadi Kohir No 583 Persil No 19 S III.dan diberlakukan kembali dengan dipalsukan menjadi milik Emma;

c. Maka Gugatan Para penggugat dalam perkara ini menjadi Kabur karena objek hukum yang digugatnya tidak jelas karena sudah dikuasai, sudah dialihkan dan sudah dijual belikan kepada orang lain. dengan cara-cara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-Fakta hukum tersebut diatas para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. yang akibatnya gugatan para penggugat kepada Tergugat I ini menjadi kabur atau OBSSCUUR LIBEL;

23. Bahwa seperti apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam poin 9 halaman 7, bahwa sertifikat 323 tercatat nama hak miliknya

Adjan alias H. Wahyu Alm.

masih tersimpan dalam berkas Perkara Pidana 514/Pid.B/2001/PN.BB. dan telah

di blokir oleh kepolisian No Pol. D. 21381/1/2001/Serse, Tanggal 25 Januari 2001

dan oleh kejaksaan belum dikembalikan kepada pihak kami selaku pemilik yang sah. tetapi dengan tanpa dasar hukum atau alas hukum yang sah

para

penggugat dapat menjual sebagian tanah yang terdapat dalam sertifikat 323 tersebut dengan menerterbitkan Akta Jual Beli No: 351/ 2002 tanggal 16 April 2002 yang dibuat oleh A. Iskandardinata S. Sos Camat Banjaran;

24. Bahwa sampai saat ini belum ada satu kekuatan hukum apapun yang dapat

membatalkan hak kepemilikan Adjan alias H. Wahyu Alm dan ahli warisnya,

berdasarkan akta Jual beli No 35/1968 dan Sertifikat 323 atau menyatakan tidak

sah atau cacad hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Administrasi Negara yang bekekuatan hukum tetap;

25. Bahwa berdasarkan fakta nyata untuk segala perbuatan hukum

yang telah

dilakukan oleh Adjan alias H. Wahyu Alm dengan Hj Rahmi Solihat, H. Hidayat, Nina Farida, dan Azhari Saren adalah sah dan tidak menyalahi hukum dan

dilakukan atau terjadi sebelum adanya laporan para penggugat kepada pihak kepolisian. Sehingga adanya putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB;

26. Bahwa bukti putusan Hakim perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB. yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjadi dasar bukti adanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Alm Adjan alias H. Wahyu. yang diwakili


oleh ahliwarisnya.

bahwa

putusan hakim

tersebut, diduga tidak pernah

memeriksa atau mempertimbangkan adanya surat-surat bukti seperti yang telah

disampaikan dalam jawaban ini. Oleh karena itu kami selaku Tergugat I, mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memeriksa dan mempertimbangkanya kembali, agar memenuhi rasa keadilan sehingga tercapai kebenaran hakiki;

Maka berdasarkan dalili-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

kami selaku Tergugat I dalam perkara ini. Memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER: I.

Menolak atau Tidak Menerima Seluruh Gugatan dari Para Penggugat;

III.

Menolak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah

II.

Menolak permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan oleh Para Penggugat; merugikanPara Penggugat;

IV.

Menolak Tuntutan Para Pengugat yang meminta Tergugat I untuk membayar

V.

Menyatakan gugatan Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada

VI.

Menyatakan Gugatan para Penggugat Kabur atau OBSSCUUR LIBEL;

ganti rugi;

para penggugat ( ERROR IN PERSONA);

VII. Menyatakan Para penggugat tidak punya kafasitas untuk mengajukan gugatan perdata ini;

VIII. Menyatakan Para

Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

karena telah melakukan penguasaan fisik dan pengalihan serta menjual Hak

IX.

milik tanah MilikTergugat I tanpa alas hak yang sah;

Menyatakan batal demi hukum Akta Jual beli No351/ 2002 tanggal 16 April 2002 yang dibuat oleh A. Iskandardinata S. Sos

Camat Banjaran. karena dibuat

dengan tanpa dasar hukum dan alas hukum yang sah. dan bersifat melawan X.

XI.

hukum;

Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mengembalikan tanah seluas

2.758 M2, yang dikuasai secara melawan hukum untuk dikembalikan kepada Para Tergugat I;

Menyatakan Akta jual Beli No 35/1968 dan Akta Untuk Mendapatkan Hak No 35 tanggal 6 mei 1968 serta sertifikat No:323 atas nama Adjan alias H. Wahyu adalah sebagai alat bukti hak yang sah menurut hokum;


XII. Menyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 4.950 M2

yang berlokasi di Blok Kamasan desa Kamasan Kecamatan Banjaran berdasarkan sertifikat Hak Milik No:323 atas nama Adjan alias H. Wahyu;

XIII. Menyatakan sah semua Jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm Ajan alias H. Wahyu dengan Rahmi solihat, H. Hidayat, Nina Farida dan Azhari Saren;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain:

SUBSIDER : bono);

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et

JAWABAN TERGUGAT II:


diterima dipersidangan pada tanggal 14 September 2015, yaitu sebagai berikut: JAWABAN DALAM KONVENSI: Dalam Eksepsi:

Bahwa Gugatan Para penggugat yang disampaikan dalam perkara No.

34/Pdt.G/2015/PN.Blb . tertanggal 27 Pebruari 2015 ini secara relatif gugatanya KEKURANGAN PIHAK karena:

a. Hanya memasukan seorang yang bernama SUSI sebagai ahliwaris, dan ditulis sebagai ahli waris Hj RAHMI SOLIHAT, mungkin itu benar Nama SUSI tersebut ahli waris Hj RAHMI SOLIHAT. Tapi bukan ahli waris SOLIHAT. kerena tidak ada yang namanya SUSI;

dari Alm Hj RATMI

b. Bahwa yang membeli tanah kepada alm Adjan alias H. wahyu adalah Alm Hj RATMI SOLIHAT selanjutnya menjualnya lagi tanah tersebut kepada Azhari Saren adalah Alm Hj RATMI SOLIHAT bukan RAHMI SOLIHAT;

c. Bahwa alm Hj RATMI SOLIHAT ini mempunyai 6 orang ahli waris yaitu:

1. DADANG SOLIHIN, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Jl. Ujungberung No. 29/33 Bandung;

2. MAMAN

Rt.02-Rw.01

SULAEMAN,

Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota

Pekerjaan

Wiraswasta,Tempat

tinggal

Jalanl

H.A.Nasution No.36 RT.02 RW.01 Ds. Pasirendah, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;

3. SUSAN AFANDI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ujungberung No. 29/33 Rt.02 Rw.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

4. ASEP DIDIN WAHYUDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan

Ujungberung No. 29/33 Rt.02 Rw.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;


5. SUSI HOTIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ujungberung No.29/33

Bandung;

Rt.02-Rw.01

Ds. Pasirendah, Kecamatan Ujungberung Kota

6. WIWIK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalanl H.A.Nasution No.29/33 RT.02 RW.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung (Vide Bukt T I. TII);

Bahwa Pihak penggugat dalam surat gugatanya ini, tidak memasukan Alm Ny

Munirah yang diwakili oleh ahliwarinya sebagai pihak Tergugat atau minimal sebagai pihakTurut Tergugat. karena dengan alasan Alm Ny Munirah adalah tokoh sentral

dalam perkara ini, karena gara-gara surat pernyatan Alm Ny Munirah lah, Alm Adjan

alias H, Wahyu di tuduh telah melakukan pemalsuan surat dan penggelapan hak atas tanah milik Alm H. Zakaria yang dibeli dari Alm Ny Munirah. dan alasan tersebut dijadikan dasar gugatan adanya perbuatan melawah hukum oleh para penggugat Terhadap para Tergugat;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, maka demi hukum gugatan yang

diajukan oleh para penggugat dalam perkara perdata ini “ Secara Mutlak atau Secara

Relatif adalah Kekurangan Pihak “Oleh sebab itu Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan atau Memutuskan Tidak Menerima Gugatan dari para Penggugat yang disampaikan dalam 34/Pdt.G/2015/PN.Blb . tertanggal 27 Pebruari 2015 ini; Jawaban Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini

perkara No.

”Objek Gugatanya Kabur

” atau OBSSCUUR LIBEL karena jumlah luas tanan yang menjadi objek yang digugatnya berubah-ubah/tidak jelas;


dalam perkara No.

34/Pdt.G/2015/PN.Blb . tertanggal 27 Pebruari 2015 ( halaman 6 poin 7 ) ini,



17 halaman 9

berdasarkan Surat Putusan perkara Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. dan telah diputus NO . Para Penggugat menggugat objek tanah yang tercatat dalam sertifikat No: 323 atas hak milik Adjan bin H. Zakaria.

seluas 4.950 meter

persegi yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dan Tergugat V;

c. Bahwa Surat Putusan perkara Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. dan Gugatan Para Penggugat telah diputus NO oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale


Bandung semata-mata bahwa gugatan para Penggugat diputus hanya “Kekurangan PIHAk” maka yang harus diperbaiki atau dilengkapi adalah PihakPihak Tergugatnya saja bukan yang diperbaiki Objek Gugatannya;

d. Bahwa berdasarkan fakta nyata yaitu hasil persidangan Putusan perkara

Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. Telah dilakukan Upaya Hukum Pemeriksaan

Setempat (PS), yang disaksikan oleh Bapak Endang selaku Penitra dan Ibu Hj Ningrum Bapak John Lar Purba selaku Hakim dan Ketua Majelis Hakim yang

memeriksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara tersebut. Para

penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat menujukan Objek Tanah yang telah digugatnya;


Dan Para Penggugat tidak dapat menujukan Tanah mana yang dikuasai oleh

Nina Farida (Tergugat IV) dan Azhari Saren ( Tergugat V) yang dibeli dari Alm Adjan, tanah mana yang dibeli dari Rami Solihat (Tergugat II) serta tanah mana

yang dibeli dari H. Hidayat ( Tergugat III) apa lagi harus menujukan dimana

batas-batas letak tanah dan harus menghitung jumlah luas tanah yang menjadi objek yang digugatnya;

2. Bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam poin a

s/d e tersebut diatas.bahwa gugatan para penggugat Objek Gugatanya Kabur ”

atau OBSSCUUR LIBEL. Maka Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI. No: 81. K/Sip/

1971. tanggal 9Juli 1975 dan Yurisprudensi yaitu Putusan MA- RI.No 565. K/Sip 1973 Tanggal 21 agustus 1974 gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

“ Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI. No: 81. K/Sip/ 1971. tanggal 9Juli 1975 yang

isinya

Karena

setelah

diadakan

pemeriksaan

setempat

oleh

Pengadilan Negeri, atas perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasai

tergugat ternyata tidak sama batas,batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“ Berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MA- RI.No 565. K/Sip 1973

Tanggal 21 agustus 1974 menyatakan: Isi surat Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa adalah benar dalil penggugat dalam poin 1, yang menyatakan H. Djakaria alias Kanda telah menikah dengan Hj Sopianah adalah kakak kandung Hj Epon Istri Alm Ajan alias H. Wahyu sabagai tergugat I dalam perkara ini. Dan benar,


tidak dikaruniai anak. Oleh karena itu siapakah yang sebenarnya menjadi ahliwaris Alm H. Djakaria …………… ?;

4. Bahwa terbukti dipemeriksaan bukti-bukti surat dalam persidangan sebelumnya

bahwa bukti surat keterangan ahli waris Nomor 474.3/25/WRS/2009 tanggal 13 agustus 2009 yang pernah diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan Para

penggugat sebagai ahli waris H Djakaria alias Kanda dan Alm Hajjah Sopianah.

“diragugan kebenaranya atau keabsahanya “. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Derajat hubungan warisnya sudah sangat jauh. dan ada nama ahli waris yang derajatnya lebih dekatyaitu Ibu Epon istri Alm Adjan alias H wahyu;

b. Nama-nama yang terdapat dalam surat keterangan ahliwaris tersebut tidak dikenal oleh Tergugat II (Hj Ratmi Solihat);

c. Surat keterangan ahliwaris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut saling bertetangan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Yaitu: -

-

Surat segel

guar waris

yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Hj

Sopianah istri sah Alm H Djakaria;

Surat keterangan ahliwaris yang terdapat dalam Akta permohoan untuk

mendapatkan hak No 34/1968

Kamasan dan Camat Banjaran;

yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah

Berdasarkan bukti surat putusan perkara pidana Nomor 154/ Pid.B/2001/

PN.BB menyebutkan yang menjadi ahli waris dari Alm Haji Zakaria dan Alm Hajjah Sopianah adalah Tergugat satu yaitu Hj. Epon;

5. Bahwa Terbukti dalam pemeriksaan bukti surat dalam sidang selumnya tidak

terbukti ada bukti surat satupun yang menerangkan bahwa tanah yang teletak di blok Kamasan Desa Kamasan Kecamatan Banjaran

adalah termasuk harta

pusaka peninggalan H. Djakaria dan Alm Hj Sopianah yang dibeli dari Ny Munirah dengan alasan-alasan:

a. Karena Tanah yang digugat oleh Para Penggugat sudah dikuasai oleh Alm Adjan alias H. Wahyu selama 23 tahun;

b. Sejak Hj Sopianah Masih Hidup.dan tidak pernah tercatat dalam catatan surat guar waris yang dibuat oleh Alm Sopianah janda Alm H Zakaria;

c. Tidak ada bukti surat kwitansi jual beli apapun atau akta outentik yang yang

diajukan oleh Para Penggugat dengan menerangkan bahwa H. Zakaria semasa hidup telah membeli tanah seluas 4.950 M2 di Blok kamasan desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dari Ny Munirah;


d. Tidak ada Bukti autentik yang menjadi dasar gugatan para penggugat dengan

cara menafsirkan Ajan bin Haji Zakaria itu, adalah nama lain dari H. Zakaria

yang telah membeli tanah milik Ny Munirah berdasarkan akta jual beli nomor 35 tahun 1968;

e. Berdasarkan pemeriksaan terbukti dipersidangan sebelumnya yang dimaksud

Ajan Bin H. Zakaria yang terdapat dalam akta autentik atau surat permonanun untuk mendapat hak nomor 35 tahun 1968 Ajan;

Nama Ajan Bin H. Zakaria adalah

f. keterangan saksi ATEN WAHYAT mantan lurah dan yang membenarkan surat keterangan Nomor 149/164/ Des/ 95

yang dibuat dan ditandatangani oleh

Kepala desa Kamasan yaitu ATEN WAHYAT, SE. Pada tanggal 10 april 1995. Adjan bin Djakaria adalah adjan alias H Wahyu;

g. Bahwa berdasarkan fakta nyata terbukti di persidangan sebelumnya untuk segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Adjan alias H. Wahyu Alm

dengan Hj Rahmi Solihat, H. Hidayat, Nina Farida, dan Azhari Saren adalah sah dan tidak menyalahi hukum dan dilakukan atau terjadi sebelum adanya laporan para penggugat kepada pihak kepolisian. Sehingga adanya putusan perkara

pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB. Dan sampai saat ini belum ada satu

kekuatan hukum apapun yang dapat membatalkan hak kepemilikan Adjan alias

H. Wahyu Alm dan ahli warisnya, atau menyatakan tidak sah atau cacad hukum atas segala perbuatan hukumnya;

6. Bahwa Para penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) karena dengan alasan-alasan:

a. Tidak ada fakta hukum yang membuktikan Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) telah bersalah atau turut serta atau setidak-tidaknya turut membantu

melakukan

perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau undangundang dan kesusilaan atau kepatutan dimasyarakat;

yang harus diindahkan yang berlaku

b. Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) sebagai Pihak pembeli tanah milik Ajan Alias Haji Wahyu yang beritikad baik yaitu membeli dengan harga yang wajar dan dengan

prosedur yang benar yaitu memenuhi syarat-syarat hukum baik secara hukum materiil yaitu Pasal 1320 KUHPerdata maupu hukum formiil pasal 19 UUPA;

c. Dan demi hukum secara otomatis telah memenuhi Pasal 1338 Bahwa Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

d. Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) adalah pemilik sah menurut hukum atas tanah yang telah dibelinya dari Alm Adjan alias H Wahyu dan telah menjual tanah


tersebut dengan prosedur hukum yang benar, maupun menurut hukum Formiil;

baik secara hukum Materiil

7. Tergugat II (Hj Ratmi Solihat)tidak dapat dikatagorikan sebagi pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau merugikan siapapun, seperti apa yang digugat oleh para Penggugat;

8. Bahwa Tergugat II (Hj Ratmi Solihat),membeli tanah kepada Alm Adjan alias H Wahyu jauh sebelum terjadinya perkara pidana tersebut terjadi. dan sistim hukum perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia pembuktianya “ Tidak Belaku Surut” kebelakang;

9. Bahwa bukti putusan Hakim perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB. yang diajukan oleh Para Penggugat

yang menjadi dasar bukti adanya gugatan

perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) adalah tanpa

dasar dan keliru. dan tidak dapat dijadikan alasan atau dasar pembatalan jual beli yang telah dilakukan antara Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) dengan Tergugat V (Azhari Saren), (Tergugat I);

dengan alasan telah membeli dari Alm Adjan alias H wahyu


kami selaku Tergugat I dalam perkara ini. Memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili pekara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER: I.


III.

Menolak Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) telah melakukan hukum yang merugikan

II.

Menolak permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan oleh Para Penggugat; Para Penggugat;

IV.

Menolak Tuntutan Para Penngugat yang meminta Tergugat II (Hj Ratmi Solihat)

V.

Menyatakan gugatan Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada

VI.

Menyatakan Gugatan para Penggugat Kabur atau OBSSCUUR LIBEL;

untuk membayar ganti rugi;

Tergugat II (Hj Ratmi Solihat) ( ERROR IN PERSONA);


VIII. Menyatakan Akta jual Beli No 35 /1968 dan Akta Untuk Mendapatkan Hak No 35 tanggal 6 mei 1968 serta sertifikat No:323 atas nama Adjan alias H. Wahyu

yang menjadi dasar terbitnya Akta Jual beli No 2108/ Banjaran 1995 atas Nama


Pembeli Azhari Saren. Penjual Hj Ratmi Solihat. sebagai alat bukti hak milik IX.

X.

yang sah menurut hukum;

Menyatakan sah semua Jual beli tanah yang dilakukan Azhari Saren pembeli dan Hj. Ratmi

Solihat atas tanah yang terletak di blok Kamasan Banjaran

berasal dari asal tanah hak milik Alm Ajan alias H. Wahyu;

Menyatakan Tergugat II (Hj Ratmi Solihat)adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi haknya dengan undang-undang;


SUBSIDER : bono);


JAWABAN TERGUGAT IV dan TERGUGAT V:


diterima dipersidangan pada tanggal 21 September 2015, yaitu sebagai berikut: JAWABAN DALAM KONVENSI: Dalam eksepsi:

Bahwa Gugatan penggugat dalam perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Blb

tertanggal 27 Pebruari 2015 adalah kekurangan Pihak. oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk tidak menerima seluruh gugatan perdata dari para penggugat dengan alasan:

A. Pihak penggugat dalam surat gugatanya ini, tidak memasukan Alm Ny Munirah

yang diwakili oleh ahliwarinya sebagai pihak Tergugat atau minimal sebagai

pihakTurut Tergugat. karena dengan alasan Alm Ny Munirah adalah tokoh sentral dalam perkara ini, karena gara-gara surat pernyatan Alm Ny Munirah lah, Alm

Adjan alias H, Wahyu di tuduh telah melakukan pemalsuan surat dan penggelapan hak atas tanah milik Alm H. Zakaria yang dibeli dari Alm Ny Munirah. dan alasan

tersebut dijadikan dasar gugatan adanya perbuatan melawah hukum oleh para penggugat Terhadap para Tergugat;

B. Pihak Penggugat hanya memasukan seorang yang bernama SUSI, sebagai ahli waris dari Alm Hj RATMI SOLIHAT;

C. Bahwa alm Hj RATMI SOLIHAT ini mempunyai 6 orang ahli waris yaitu: 1. DADANG

SOLIHIN,

Pekerjaan

Wiraswasta,

Tempat

tinggal

di

Jalan

Ujungberung No. 29/33 Rt.02 Rw.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;


2. MAMAN

SULAEMAN,

Pekerjaan

Wiraswasta,

Tempat

tinggal

Jalan

H.A.Nasution No.36 RT.02 RW.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;

3. SUSAN AFANDI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ujungberung No. 29/33 Rt.02 Rw.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

4. ASEP DIDIN WAHYUDIN Pekerjaan; Wiraswasta,Tempat tinggal ;

diJalan.

Ujungberung No. 29/33 Rt.02-Rw.01 Ds. Pasirendah, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;

5. SUSI HOTIMAH, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Ujungberung No.29/33

Bandung;

Rt.02 Rw.01

Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota

6. WIWIK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan H.A.Nasution No.29/33 RT.02 RW.01 Ds. Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;

Secara relatif gugatanya KEKURANGAN PIHAK karena hanya memasukan

seorang yang bernama SUSI sebagai ahliwaris, dan ditulis sebagai ahli waris; Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini”Objek Gugatanya Kabur ” atau OBSSCUUR LIBEL karena jumlah luas tanan yang menjadi objek yang digugatnya berubah-ubah/ tidak jelas:


dalam perkara No.

34/Pdt.G/2015/PN.Blb tertanggal 27 Pebruari 2015 ( halaman 6 poin 7 ) ini,



17 halaman 9

berdasarkan Surat Putusan perkara Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. dan telah diputus NO ( Vide Bukti TI. T IV. dan T V.). Para Penggugat menggugat

objek tanah yang tercatat dalam sertifikat No: 323 atas hak milik Adjan bin H. Jakria. seluas 4.950 meter persegi yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dan Tergugat V;

c. Bahwa

Surat Putusan perkara Perdata No.60/Pdt.G/2014/PN.BB. dan

Gugatan Para Penggugat

telah diputus NO oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bale Bandung semata-mata bahwa gugatan para Penggugat diputus

hanya “Kekurangan PIHak” maka yang harus diperbaiki atau dilengkapi adalah Pihak-Pihak Tergugatnya saja bukan yang diperbaiki Objek Gugatannya;


d. Bahwa berdasarkan fakta nyata yaitu hasil persidangan Putusan perkara Perdata

No.60/Pdt.G/2014/PN.BB.

Telah

dilakukan

Upaya

Hukum

Pemeriksaan Setempat (PS), yang disaksikan oleh Bapak Endang selaku

Panitra dan Ibu Hj Ningrum Bapak John Lar Purba selaku Hakim dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara tersebut.

Para penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat

menujukan Objek Tanah yang telah digugatnya;


Dan Para Penggugat tidak dapat menunjukan Tanah mana yang dikuasai oleh Nina Farida (Tergugat IV) dan Azhari Saren ( Tergugat V) yang dibeli

dari Alm Adjan, tanah mana yang dibeli dari Ratmi Solihat (Tergugat II) serta

tanah mana yang dibeli dari H. Hidayat ( Tergugat III) apa lagi harus menunjukan dimana batas-batas letak tanah dan harus menghitung jumlah luas tanah yang menjadi objek yang digugatnya;

2. Bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam poin a

s/d e tersebut diatas.bahwa gugatan para penggugat Objek Gugatanya Kabur ” atau OBSSCUUR LIBEL. Maka Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI. No: 81. K/Sip/

1971. tanggal 9Juli 1975 dan Yurisprudensi yaitu Putusan MA- RI.No 565. K/Sip 1973 Tanggal 21 agustus 1974 gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

“ Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI. No: 81. K/Sip/ 1971. tanggal 9Juli 1975 yang

isinya

Karena

setelah

diadakan

pemeriksaan

setempat

oleh

Pengadilan Negeri, atas perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasai

tergugat ternyata tidak sama batas,batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“ Berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MA- RI.No 565. K/Sip 1973

Tanggal 21 agustus 1974 menyatakan: Isi surat Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa adalah benar dalil penggugat dalam poin 1, yang menyatakan H. Djakaria alias Kanda telah menikah dengan Hj Sopianah adalah kakak kandung Hj Epon

Istri Alm Ajan alias H. Wahyu sabagai tergugat I dalam perkara ini. Dan benar, tidak dikaruniai anak. Oleh karena itu siapakah yang sebenarnya menjadi ahliwaris Alm H. Djakaria ………………?;

4. Bahwa terbukti dipemeriksaan bukti-bukti surat dalam persidangan sebelumnya bahwa bukti surat keterangan ahli waris Nomor 474.3/25/WRS/2009 tanggal 13


agustus 2009

yang pernah diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan

Para penggugat sebagai ahli waris H Djakaria alias Kanda dan Alm Hajjah Sopianah. “diragukan kebenaranya atau keabsahanya “. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Derajat hubungan warisnya sudah sangat jauh;

b. Nama-nama yang terdapat dalam surat keterangan ahliwaris tersebut tidak dikenal oleh ahliwaris dari Alm Hj Sopianah janda Alm H. Djakaria sendiri;

c. Surat keterangan ahliwaris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut saling bertetangan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Yaitu: i. Surat segel

guar waris

yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Hj

Sopianah istri sah Alm H Djakaria yang diajukan oleh Tergugat I;

ii. Surat keterangan ahliwaris yang terdapat dalam Akta permohonan untuk mendapatkan hak No 34/1968

Kamasan dan Camat Banjaran;

d. Berdasarkan

yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah

bukti surat putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/

PN.BB menyebutkan yang menjadi ahli waris dari Alm Haji Zakaria dan Alm

Hajjah Sopianah adalah Tergugat satu yaitu Hj. Epon sebagai Adik kandung dari Hj. Sopiah, sebagai istri yang syah dari Alm Haji Zakaria;

5. Bahwa Terbukti dalam pemeriksaan bukti surat dalam sidang selumnya tidak

terbukti ada bukti surat satupun yang menerangkan bahwa tanah yang teletak di blok Kamasan Desa Kamasan Kecamatan Banjaran

adalah termasuk harta

pusaka peninggalan H. Djakaria dan Alm Hj Sopianah Munirah dengan alasan-alasan:

yang dibeli dari Ny

a. Karena Tanah yang digugat oleh Para Penggugat sudah dikuasai oleh Alm Adjan alias H. Wahyu selama 23 tahun;

b. Sejak Hj Sopianah Masih Hidup.dan tidak pernah tercatat dalam catatan surat guar waris yang dibuat oleh Alm Sopianah janda Alm H Zakaria;

c. Tidak ada bukti surat kwitansi jual beli apapun atau akta outentik yang yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menerangkan bahwa

H. Zakaria

semasa hidup telah membeli tanah seluas 4.950 M2 di Blok kamasan desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dari Ny Munirah;

d. Tidak ada Bukti autentik yang menjadi dasar gugatan para penggugat dengan

cara menafsirkan Ajan bin Haji Zakaria itu, adalah nama lain dari H. Zakaria yang telah membeli tanah milik Ny Munirah berdasarkan akta jual beli nomor 35 tahun 1968;


e. Berdasarkan pemeriksaan terbukti dipersidangan sebelumnya yang dimaksud

Ajan Bin H. Zakaria yang terdapat dalam akta autentik atau surat permohon untuk mendapat hak nomor 35 tahun 1968 Nama Ajan Bin H. Zakaria adalah Ajan;

f. keterangan saksi ATEN WAHYAT mantan lurah

dan yang membenarkan

surat keterangan Nomor 149/164/ Des/ 95 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala desa Kamasan yaitu ATEN WAHYAT, SE. Pada tanggal 10 april 1995. Adjan bin Djakaria adalah adjan alias H Wahyu;

g. Bahwa berdasarkan fakta nyata terbukti di persidangan sebelumnya untuk segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Adjan alias H. Wahyu Alm

dengan Hj Ratmi Solihat, H. Hidayat, Nina Farida, dan Azhari Saren adalah sah dan tidak menyalahi hukum dan dilakukan atau terjadi sebelum adanya

laporan para penggugat kepada pihak kepolisian. Sehingga adanya putusan perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB. Dan sampai saat ini belum

ada satu kekuatan hukum apapun yang dapat membatalkan hak kepemilikan

Adjan alias H. Wahyu Alm dan ahli warisnya, atau menyatakan tidak sah atau cacad hukum atas segala perbuatan hukumnya;

6. Bahwa Para penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat IV (Nina Farida) dan Tergugat V (Azhari Saren), karena dengan alasan-alasan: a. Tidak ada fakta hukum yang membuktikan Tergugat IV (Nina Farida)

dan

Tergugat V (Azhari Saren), telah bersalah atau turut serta atau setidaktidaknya turut membantu

melakukan perbuatan melawan hukum atau

bertentangan dengan hukum atau undang-undang dan kesusilaan atau kepatutan yang harus diindahkan yang berlaku dimasyarakat;

b. Tergugat IV (Nina Farida)

dan Tergugat V (Azhari Saren), sebagai Pihak

pembeli tanah milik Ajan Alias Haji Wahyu yang beritikad baik yaitu membeli dengan harga yang wajar dan dengan prosedur yang benar yaitu memenuhi syarat-syarat hukum baik secara hukum materiil yaitu Pasal 1320 KUHPerdata maupu hukum formiil pasal 19 UUPA;

c. Dan demi hukum

secara otomatis telah memenuhi Pasal 1338

Bahwa

Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

d. Tergugat IV (Nina farida) dan Tergugat V (Azhari Saren), adalah pemilik sah menurut hukum atas tanah yang telah dibelinya dari Alm Adjan alias H Wahyu

dan dari Ratmi solihat dan H. Hidayat berdasarkan bukti – bukti sebagai berikut: i.

Akta Jual beli No 184/ Banjaran 1997 atas Nama Nina Farida;


ii.


iii.


v.

Akta Jual beli No 2108/ Banjaran 1995 atas Nama Azhari Saren;

iv. vi.

Akta Jual beli No 146/ Banjaran atas Nama Nina Farida;

Sertifikat SHM No 336 yang dikeluarkan BPN Kabupate Bandung;

vii. Sertifikat SHM No 416 yang dikeluarkan BPN Kabupate Bandung;

7. Tergugat IV (Nina farida)

dan Tergugat V (Azhari Saren),tidak dapat

dikatagorikan sebagi pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau merugikan siapapun, seperti apa yang digugat oleh para Penggugat;

8. Apa lagi terbukti bahwa Tergugat IV (Nina Farida)

dan Tergugat V (Azhari

Saren),adalah bertindak selaku Pihak ke 3 dalam derajat jual beli tersebut tidak membeli langsung kepada Adjan alias H Wahyu;

9. Bahwa Tergugat IV (Nina farida) dan Tergugat V (Azhari Saren),membeli tanah kepada Alm Adjan alias H Wahyu

jauh sebelum terjadinya perkara pidana

tersebut terjadi. dan sistim hukum perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia pembuktianya “ Tidak Belaku Surut” kebelakang;

10. Bahwa bukti putusan Hakim perkara pidana Nomor 154 / Pid.B/2001/ PN.BB. yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjadi dasar bukti adanya gugatan

perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV (Nina Farida) dan Tergugat V (Azhari Saren), adalah tanpa dasar dan keliru. dan tidak dapat dijadikan alasan atau dasar pembatalan jual beli yang telah dilakukan antara Tergugat IV (Nina farida)

dan Tergugat V (Azhari Saren), dengan Ratmi Solihat (Tergugat II)

dengan H Hidayat (Tergugat III) dan Alm Adjan alias H wahyu (Tergugat I);


kami selaku Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut: PRIMER: I.


II. Menolak permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan oleh Para Penggugat;

III. Menolak Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan hukum yang merugikan Para Penggugat;

IV. Menolak Tuntutan Para Penngugat yang meminta Tergugat I untuk membayar gantirugi;

V. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada para penggugat ( ERROR IN PERSONEN);


VI. Menyatakan Gugatan para Penggugat Kabur atau OBSSCUUR LIBEL;


VIII.

Menyatakan Akta jual Beli No 35 /1968 dan Akta Untuk Mendapatkan Hak No

35 tanggal 6 mei 1968 serta sertifikat No:323 atas nama Adjan alias H. Wahyu yang menjadi

dasar terbitnya Akta tersebut dibawah ini:

- Jual beli No 184/ Banjaran 1997 atas Nama Nina Farida;

- Akta Jual beli No 207/ Banjaran 1997 atas Nama Nina Farida; - Akta Jual beli No 328/ Banjaran 2003 atas Nama Nina Farida; - Akta Jual beli No 146/ Banjaran atas Nama Nina Farida;

- Akta Jual beli No 2108/ Banjaran 1995 atas Nama Azhari Saren; - Sertifikat SHM No 336 atas hak milik Azhari Saren; - Sertifikat SHM No 416 atas hak milik Nina Farida;

Adalah sebagai alat bukti hak yang sah menurut hukum. atas hak milik tanah

Tergugat IV dan Tergugat V yang terletak di Blok Kamasan Banjaran;

IX. Menyatakan sah semua Jual beli tanah yang dilakukan Nina Farida (Tergugat IV)

dan Azhari Saren (Tergugat V) dengan Alm Ajan alias H. Wahyu dengan Ratmi

X.

solihat, dengan H. Hidayat;

Menyatakan Nina Farida (Tergugat IV) dan Azhari Saren (Tergugat V) adalah

pembeli yang beritikad baik yang dilindungi haknya dengan undang-undang;


SUBSIDER : bono);


JAWABAN TURUT TERGUGAT IV:

Sebagaimana Jawaban tertulisnya tertanggal September 2015, yang diterima

dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2015, yaitu sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga apa yang telah didalilkan

dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat IV;


3. Bahwa Turut Tergugat IV dalam memproses permohonan Sertifikat Hak Milik objek perkara a quo telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No.10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3

Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Bahwa untuk memperjelas objek perkara a quo dalam gugatan ini, akan kami jelaskan riwayat tanah objek perkara a quo sebagai berikut: a. Sertifikat Hak Milik No. 233/Ds. Kamasan.

1) Bahwa semula tanah tersebut berasa dari bekas tanah adat Persil 19 S.III C.583 an. Hajjah Munirah;

2) Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6 Juni 1968 No. 35/1968

yang dibuat oleh Rd. Affandi di Kabupaten Bandung, dimohon Sertifikat Hak Milik an. Ajan alias Haji Wahyu melalui konversi dan terbit SHM No.

323/Ds. Kamasan, Gambar Situasi tanggal 15-04-96 No. 3933/1996 seluas 3.415 M2 an. Ajan alias Haji Wahyu, terbit tanggal 3-9-1996;

b. Sertifikat Hak Milik No. 336/Ds. Kamasan.

1) Bahwa semula tanah tersebut berasal dari bekas tanah milik adat Persil 19 S.III seb. Kohir 1719 an. Ajan bin H. Wahyu;

2) Kemudian

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

tanggal

23-11-1992

No.

2108/Banjaran/1992 yang dibuat oleh Drs. Abas Bastari, selaku PPAT di Kabupaten Bandung, dimohon Sertifikat Hak Milik melalui konversi oleh

Hajah Ratmi Solihat dan terbit SHM 336/Ds. Kamasan, Gambar Situasi tanggal 24-07-1996 No. 8992/1996 seluas 546 M2 an. Hajah Ratmi Solihat, terbit tanggal 20-01-1997;

3) Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5-2-2001 No. 50/2001 yang

dibuat oleh Betty Herlina Lukman, SH, PPAT di Kabupaten Bandung, dijual kepada Azhari Saren, Balik Nama dicatat tanggal 14-02-2001;

c. Sertifikat Hak Milik No. 416/Ds. Kamasan.

1) Bahwa semula tanah tersebut berasal dari pemisahan SHM No. 356/Ds. Kamasan

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

tanggal

19-01-1998

No.

19/Banjaran/1998 yang dibuat oleh Drs. B. Budihardjo, selaku PPAT di

Kabupaten Bandung dan terbit SHM 416/Ds. Kamasan, Surat Ukur tanggal 26-05-2004 No. 00063/2004 seluas 140 M2, an. NINA FARIDA, terbit tanggal 8 Juni 2004;


Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbil dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

IV dan Tergugat V tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 28 September 2015 yang diterima dipesidangan pada tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Jawaban Turut Tergugat IV tersebut,

selanjutnya Para Penggugat telah pula mengajukan Replik tertulis tertanggal 14 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Para

Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) serta Turut Tergugat

IV telah pula mengajukan Duplik tertulis masing-masing sebagaimana tertuang dalam:

- Duplik tertulis Tergugat I tertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2015;

- Duplik tertulis Tergugat II tanggal 5 Oktober 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2015;

- Duplik tertulis Tergugat IV dan Tergugat V tanggal 5 Oktober 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2015;

- Duplik tertulis Turut Tergugat IV tertanggal 21 Oktober 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini (Penggugat Rekonvensi)

telah mengajukan gugat dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Konvensi (Tergugat Rekonvensi), sebagaimana suratnya tertanggal 1 September 2015 yang diterima dipersidangan pada tanggal 21 September 2015, yaitu sebagai berikut: DALAM REKONVENSI:

Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dR) semula Penggugat

dalam Konvensi (Penggugat dK) ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Tergugat dK dalam Jawabannya. Maka Para Tergugat dR terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan kepada Penggugat

dR atau semula Tergugat dK. Oleh karena itu Penggugat dR mohon kepada Majelis


Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat dK menjadi satu kesatuan dengan apa yang akan diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat dR ini;

Bahwa Para Tergugat dR terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum

yang berakibat merugikan kepada Penggugat dR dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dR (TATANG Cs) tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penguasaan Fisik, pengalihan dan menjual belikan tanah seluas

2.758 Meter persegi hak milik Alm Adjan alias H. Wahyu oleh para Penggugat I dR (Tatang Cs) dengan menyuruh Emma Komala Sari selaku tokoh LSM. untuk

menyuruh kepala Desa Kamasan yang dulu dijabat oleh Aten Wahyat untuk memalsukan dan mengeluarkan surat Leter C Palsu yaitu Leter C Persil No: 19. S. III dengan No Kohir 538 yang telah dipalsukan;

2. Bahwa surat Leter C Palsu yaitu Leret C Persil No: 19. S. III Kohir 538. atas

nama Emma Komala Sari tersebut. Semula adalah leter C milik Alm Adjan yang telah direnvoi/dicoret oleh Camat Banjaran didalam akta jual beli No 35/1968

3.

(Vide Bukti T12. TI);

Bahwa berbekal surat Leter C Palsu yaitu Leret C Persil No: 19. S. III dengan

nomor Kohir 538.yang telah dipalsukan tersebut Tergugat

dR (Tatang Cs)

bersama Emma Komala Sari telah menjual tanah seluas 2.758 Meter persegi hak milik Alm Adjan alias H Wahyu kepada H. Achmad Zainal Wahid Alm;

4. Bahwa Tergugat dR (Tatang Cs) dan Emma Komala sari telah sepakat menjual tanah seluas 2.758 Meter persegi hak milik Alm Adjan alias H Wahyu kepada H. Achmad Zainal Wahid Alm. dengan harga Rp 507.500.000,- (Vide Bukti T15. TI);

5. Bahwa Tergugat dR (Tatang Cs), Emma Komala sari) serta H. Achmad Zainal

Wahid Alm. bersama-sama menghadap kepada Masri Husen /Notaris untuk dibuatkan akta pengikatan jual beli No 9 Tgl 11-12-2001. ( Vide Bukti T11. TI halaman 2);

6. Bahwa Tergugat dR (Tatang Cs) dan Emma Komala sari serta H. Achmad Zainal Wahid Alm . dengan berbekal akta pengikatan jual beli No 9 Tgl 11-12-2001.

yang dibuat oleh Masri Husen tersebut. Menghadap Kepala Desa Kamasan Dan Camat Banjaran untuk dibuatkan akta jual beli No: 351/ 2002. (Vide Bukti T11. T1);

7. Bahwa Tergugat dR (Tatang Cs) dan Emma Komala sari pada bulan mei 2002 diketahui oleh

Kepala Desa Cangkuang melakukan kesepakatan untuk

membantu Achmad Zanal

Wahid melakukan sertifikasi atas akta jual beli


No351/2002 tersebut diatas kepada BPN Kabupaten Bandung. (Vide Bukti T 10. T1);

8. Bahwa berdasarkan akta jual beli No: 351/ 2002. Tergugat dR (Tatang Cs) Emma Komala sari serta Alm Zaenal Wahid pada tanggal 1 bulan mei 2002

menghadap kepada BPN Kabupaten Bandung. untuk mendaptarkan Akta jual beli tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, maka terbitlah tanda

bukti pendaptaran dan pembayaran dari BPN Kabupaten Bandung (Vide Bukti T13. T1);

9. Bahwa Tergugat

dR (Tatang Cs) dan Emma Komala sari serta Alm Zaenal

Wahid pada tanggal 18 september 2002 meminta kepada BPN Kabupaten

Bandung untuk melakukan pembatalan sertifikat No 323 hak milik atas Nama Adjan alias H Wahyu seluas 3.415 M2;

10. Bahwa berdasarkan permintaan

Tergugat dR (Tatang Cs) dan Emma Komala

sari kepada serta Alm Zaenal Wahid. BPN Kabupaten Bandung menerbitkan

surat permohon pembatalan sertifikat No 323 atas nama Adjan alias H. Wahyu. yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwa Rukiwa selaku Kepala BPN Kabupaten

Bandung dan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat. (Vide Bukti T16. T1);

11. Maka berdasarkan fakta-fakta nyata dan fakta-fakta hukum

tersebut diatas.

Terbukti Tergugat dR, (Tatang Cs) telah melakukan perbuatan melawan hukum

dengan cara melakukan penguasaan fisik dan pengalihan hak milik atas tanah

milik para Penggugat dR (Alm Adjan dan ahli warisnya) , kepada Emma Komala Sari dan Alm Zaenal Wahid, tanpa alas hak yang sah dan tanpa dasar hukum .

Dengan terlebih dahulu menyuruh kepada kepala Desa Kamasan untuk membuat

Persil 19 S. III kohir No 538 adalah Persil dan Kohir palsu atau dipalsukan untuk ditempatkan dalam akta jual beli No 351/2002 yang dibuat oleh Camat Banjaran.

yang bertujuan untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri dengan merugikan kepada Para Penggugat dR;


kami selaku Pengugat dalam Renkonvensi atau Tergugat dalam Konvensi dalam perkara ini. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara ini untuk Memutuskan dengan Putusan sebagai berikut: PRIMEIR:


I.

Memberikan putusan Sela, dengan Menerima Seluruh

Gugatan Rekonvensi

yang diajukan oleh Para Penggugat dR semula Tergugat dK kepada Para Tergugat dR semula Penggugat dK;

II. Menyatakan Gugatan dalam Rekonvensi ini seluruhnya dapat dikabulkan;

III. Menyatakan bahwa Tergugat I dR (Tatang Cs) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara: -

Menguasai tanpa alas hak atau dasar hukum yang sah atas penguasaan

sebagian tanah seluas 2.758 Meter persegi;

Telah menyuruh kepala Desa Kamasan telah melakukan pemalsuan surat

leter C Persil S. III No Kohir No 538 yang terbukti palsu atau dipalsukan

untuk ditempatkan dalam akta jual beli No 351/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Banjaran untuk menguasai dan mengalihkan Tanah hak milik Para Penggugat dR/ Tergugat dK (Ahliwaris Alm Adjan) berdasarkan Persil 19 S.III

dengan Kohir 583 yang menjadi dasar terbitnya Akta jual Beli No 35/1968 dan Sertifikat 323 hak milik Adjan alias H Wahyu;

IV. Menghukum Tergugat

dR (Tatang Cs) membayar ganti kerugian Rp

2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah). secara tanggung renten kepada Para Penggugat dR. (Alm Adjan /ahliwarinya);

V. Memerintahkan kepada Tergugat dR (Tatang Cs) untuk mengembalikan Tanah yang telah dikuasainya;

VI. Memutuskan bahwa Akta Jual Beli No: 351/2002 atas nama Penjual Emma dan Pembeli Achmad Zaenal Wahid atas perstujuan Tatan Cs (Tergugat dR)adalah Cacad Hukum atau Batal demi Hukum;

VII. Menyatakan batal demi hukum Persil 19. S III. dan Kohir 538. yang menjadi dasar diterbitkanya Akta Jual Beli No: 351/2002;

VIII.

Menyatakan bahwa Persil 19. S III. dan Kohir 583. adalah Persil dan Kohir

yang benar, yang menjadi dasar hukum terbitnya Akta jual Beli No 35 yang temuat dalam surat untuk mengajukan Hak no 35 dan menjadi dasar terbitnya

sertifikat No 323 atas Hak Milik Alm Adjan alias H wahyu untuk tanah di Blok Kamasan seluas 4.950 M2;

IX. Menyatakan Alm Adjan alias H. Wahyu adalah Pemilik Sah atas tanah seluas 4.950 M2 diBlok kamasan berdasarkan Persil 19. S III. Kohir No 583 dan

berdasarkan Akta Jual Beli No 35/1968 serta berdasarkan Akta permohonan untuk mendapatkan ijin hak No 35 dan berdasarkan sertifikat No 323;

X. Menyatakan Sertifikat No 323 yang terbit berdasarkan Persil 19. S III. Kohir No 583 dan berdasarkan Akta Jual Beli No

35/1968 serta berdasarkan Akta


permohonan untuk mendapatkan ijin hak No 35/1968 adalah sah menurut hukum tidak mengandung cacad hukum;

XI. Menetapkan sita jaminan Conservatoir Beslag atas tanah yang terletak di Blok Kamasan seluas 2.758 M2 Persil 19 S III Kohir No 538 tercatat dalam Akta jual beli No 351/2002;

XII. Menyatakan sah semua Jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm Ajan alias H. Wahyu dengan Ratmi Solihat, H. Hidayat, Nina Farida dan Azhari Saren dan semua akta jual beli yang terbit berdasarkan Sertifikat No 323 atas nama Hak Milik Adjan alias H Wahyu;


SUBSIDER: bono);

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

(Tergugat I Konvensi) tersebut, selanjutnya Tergugat Rekonpensi (Penggugat

Konvensi) telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana

tertuang dalam Replik tertulis tanggal 28 September 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal 28 September 2015, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT D.R menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi PENGGUGAT D.R kecuali yang diakuinya secara nyata kebenarannya;

- Bahwa TERGUGAT D.R memohon segala apa yang terurai pada bagian KonVensi

yang tercantum dalam Replik diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi PENGGUGAT D.R terhadap TERGUGAT

D.R adalah gugatan yang mengada-ada, karena semua peralihan hak oleh TERGUGAT D.R adalah didasarkan kepada suatu putusan hukum Pengadilan

Negeri Bale Bandung No. 154/Pid.B/2001/PN.BB tanggal 25 Mei 2001 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung No. 202/PID/2001/PT.BDG tanggal 10 Juni 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1562 K/Pid/2001 tanggal 9 November 2001 Jo.

Putusan mahkamah Agung RI No. 56 PK/Pid/2002 tanggal 9 Januari 2003, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana yang dikatagorikan telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah alm. Ajan alias H. Wahyu, dengan cara yang melanggar hukum dengan mencantumkan nama bin H. Djakaria yang

seolah-olah alm. Ajan anaknya H. Djakaria alm, hal tersebut untuk mengelabui penjual, dimana perbuatan tersebut telah terurai dalam dakwaan maupun

pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara


pidana No. 154/Pid.B/2001/PN.BB Jo. No. 202/PID/2001/PT.BDG Jo. No. 1562

K/Pid/2001 Jo. No. 56 PK/Pid/2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sehingga segala perbuatan peralihan hak yang dilakukan TERGUGAT D.R sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT D.R pada point 1 s/d 11 adalah betentangan dengan fakta hukum, semuanya dlakukan dengan dasar ada suatu putusan yang tidak dapat disangkal lagi;

- Bahwa

dalil

gugatan

Rekonvensi

PENGGUGAT

D.R

yang

menyatakan

TERGUGAT D.R telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan

pemutar balikan fakta, karena sebagaimana fakta hukum dari putusan-putusan pidana tersebut diatas, bahwa yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

adalah alm. Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i dengan cara-cara memanipulasi / memalsukan identitas nama dalam suatu Akta Autentik sehingga menimbulkan suatu peralihan hak, sehinggga dari akibat adanya perbuatan alm. Ajan tersebut berakibat batalnya semua peralihan hak atas objek tanah perkara a quo, dimana

Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak

subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai Melawan Undang-Undang;

2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:

- Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang

normal

dapat

menduga

kemungkinan

timbulnya

akibat

dan

kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;

- Subjektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatanya;

Dari unsur-unsur tersebut telah nyata alm. Ajan alias H. Wahyu bin Mar’i telah

mengetahui adanya unsur melawan hukum dengan cara merenvooi / mencoret nama alm. H. Djakaria, padahal pembeli objek tanah dalam perkara ini adalah alm. H. Djakaria;

Bahwa semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi PENGGUGAT D.R pin 1 s/d 11 adanya

suatu perbuatan TERGUGAT D.R adalah dalil yang bertentangan fakta hukum suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan

tingkat Peninjauan Kembali, maka oleh karena itu sepatutnya gugatan Rekonvensi PENGGUGAT D.R berdasar hukum harus ditolak seluruhnya ;


Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, selanjutnya

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Rekonvensi secara tertulis

tertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Rekonvensi tersebut

Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2015, yang diterima dipersidangan pada tanggal12 Oktober 2015 ;

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 34/PDT.G/2015/PN.BLB, yang amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi

:

Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan

Tergugat V) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah akhliwaris yang sah dari Almarhum H. DJAKARIA;

3. Menyatakan tanah sawah milik Adat Kohir No. 538 Persil 19.S.III, luas + 4.950 M2

(empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Akta Jual Beli

Nomor 32/1968 tanggal 6 Mei 1968 adalah hak milik almarhum H. DJAKARIA yang sekarang digantikan oleh akhliwarisnya yaitu Para Penggugat;

4. Menyatakan

Para

Tergugat

(Onrechtmatigedaad);

telah

melakukan Perbuatan

Melawan

Hukum

5. Menyatakan peralihan hak yang didasarkan dari Akta Jual Beli Nomor 35/1968 tanggal 6 Mei 1968 oleh Tergugat I kepada Para Tergugat atau kepada pihak lain yang mendapat hak daripadanya terhadap tanah seluas 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi), yaitu:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor 416/Ds Kamasan atas nama NINA FARIDA (Tergugat IV), terbit tanggal 26 Mei 2004, seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi);

2) Akta Jual Beli Nomor 184/Banjaran/1997 tanggal 7 Maret 1997, seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi);


3) Akta Jual Beli Nomor 207/Banjaran/1997 tanggal 03 Maret 1997, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi);

4) Akta Jual Beli Nomor 328/Banjaran/2003 tanggal 18 Desember 2003, seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi);

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Kamasan atas nama AZHARI SAREN (Tergugat V) terbit tanggal 20 Januari 1997, seluas 546 M2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi);

Adalah tidak sah dan cacat hukum serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah milik Adat kohir Nomor 583

Persil 19 S.III untuk tanah seluas + 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi) sebagian yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 35/1968 tanggal 6

Mei 1968 tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun;

7. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 184/Banjaran/1997,

tertanggal

7

Maret

1997,

Akta

Jual

Beli

Nomor

207/Banjaran/1997, tertanggal 20 Maret 1997, Akta Jual Beli Nomor 328/2003,

tertanggal 18 Desember 2003 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 dan Tergugat V untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 kepada Para Penggugat;

8. Memerintahkan Camat Kecamatan Banjaran (Turut Tergugat III) untuk mencabut

renvooi nama Pembeli AJAN alias H. WAHYU bin MAR’I dalam Akta Jual Beli Nom 35/1968 tanggal 6 Mei 1968 dan dikembalikan kepada nama Pembeli H. DJAKARIA;

9. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat

IV) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi) tanah sawah milik

Adat Kohir Nomor 538 Persil 19.S.III yang didasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor 35/1968 tanggal 6 Mei 1968;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan secara sukarela,

terhitung setelah 8 (delapan) hari Tergugat ditegur Ketua Pengadilan Negeri untuk memenuhi putusan yang bekekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan;


11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);

12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

13. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.811.000,- (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Pani

tera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 29

Desember 2015 dengan melalui Kuasa Para Tergugat I, II, IV, dan V/Para

Pembanding yaitu 1. M NOOR ZAWADJ, S.H., dan 2. SUJARWO, S.H., berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2015, telah mengajukan permohonan agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis

tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa

pada tanggal 18 Pebruari 2016, tanggal 4 Pebruari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016

permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan

seksama, masing-masing kepada Pihak para Terbanding/Para Penggugat, dan kepada para Pihak Turut Terbanding/Tergugat III/Turut Tergugat I, II, III, dan IV ;

Membaca, surat memori banding tanggal 8 Pebruari 2016 yang diajukan

oleh Kuasa para Pembanding/Tergugat I, II, IV, dan V, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Februari 2016, dan surat memori

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak dalam perkara ini pada tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016 ;

Membaca, surat Kontra memori banding tertanggal…Maret 2016 yang

diajukan oleh Kuasa para Terbanding/para Penggugat yaitu : 1. ASEP YADHI SUPRI


ADI,S.H., 2. TUBAGUS MUHAMAD ATING,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2016, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 April 2016 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para pihak dalam perkara ini ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini dengan patut dan seksama masing-masing tanggal 11 April 2016, tanggal 18 Pebruari 2016, tanggal 4 Pebruari 2016, dan tanggal 10 Maret 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

ucapkan

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut di

pada tanggal 17 Desember 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa para

Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat I Konpensi /Penggugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan V, serta Kuasa

Turut Tergugt IV, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut

Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya terhadap putusan tersebut, pihak para Tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas mengajukan permohonan

banding pada tanggal 29 Desember 2015, sehingga permohonan banding dari Kuasa

Hukum para Tergugat, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat

banding hanya dimohonkan oleh para Pembanding semula para Tergugat,

akan

tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi para Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai para turut terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 34/ Pdt.G/2015/PN.Blb, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama

memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru

yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian


Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat

pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang mejadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

keberatan-keberatan

yang

dituangkan

dalam

memori

banding

dari

para

Tergugat/para Pembanding, ternyata merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang,bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan

putusan

Pengadilan

Tinggi

sendiri,

sehingga

putusan

Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 34/Pdt.G/ 2015/PN.Blb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat

dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/para Terbanding dan hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/para Pembanding,

tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku

khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;


- Menerima

MENGADILI:

permohonan banding dari Kuasa para Tergugat/para

Pembanding ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, oleh kami DJAMER PASARIBU,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan I. NYOMAN DIKA,S.H.,M.H., dan

SYAFARUDDIN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota, Ttd I. NYOMAN DIKA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua, Ttd DJAMER PASARIBU,S.H.

Ttd SYAFARUDDIN,S.H.

Panitera Pengganti : Ttd

S O E T J I P T O.


Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............……………

Rp.

2. Biaya Redaksi putusan ……………. Rp.

6.000,-

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………………Rp 139.000,-

J u m l a h …………………………… Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents