PT.BDG

P U T U S A N

Nomor : 351/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARI SYARIF HIDAYAT Cs ahli waris Alm. Rd. PURWO SUWIGNYO alias Rd. PURWO

alias

ADEN,

dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

kepada

1.

PENGADILEN GINTING, S.H., 2. ALI YINAH LUBIS, S.H., & Patner, Advokat,

beralamat di Jalan Jl.Kencana Blok C 4a No.17 Villa Serpong BSD, Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015 ;

Sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

L a w a n: 1. PT. GAPURA PRIMA Tbk, berkedudukan di Bleza Grand ITC Permata

Hijau Jl.Letjen Supeno No.34 Jakarta Selatan yang diwakili oleh Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL MANANI,

S.H.,C.N, FIRMANSYAH ADNAN, S.H, dan ZENO JUSTICIANO, S.H Advokat, beralamat di Sovereign Plaza 21 Floor J.TB Simatupang Kav, 36, 12430, Jakarta Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Janjuari 2016 ;

Sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. H. ENTONG Bin DULMAJID alias DULPATETIH, beralamat di Kampung

Situ Pete RT.01/RW.10 Kelurahan Sukadamai kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor Propinsi Jawa Barat ;

Sebagai Tebanding II, semula sebagai Tergugat II;

3. Drs.

MUSTAQIM,

beralamat

di.

Jl.Dr.Semeru

142

Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;

RT.001/RW.006

Sebagai Terbandingm III, semula sebagai Tergugat III ;

4. H. MUCHTAR Bin H.SYUKUR, beralamat di Kedung Badak RT.002/ RW.002 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor,

halaman 1 dari 33 halaman perkara No. 351/Pdt/2016/PT.BDG.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Mahyudin, S.H.,Msi.,

Djalaluddin Riva’i,S.H Advokat pada Kantor Beny Mahyudin, S.H., Msi & Rekan , beralamat di Jl. H. Achmad Sobana, S.H. No.107 Kota Bogor Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2014 ; Sebagai Terbanding IV, semula sebagai Tergugat IV;

5. H. AHMAD Bin AMUD, beralamat di Kampung Situ Pete RT.03/RW.08

Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, dalam hal ini memberikan

kuasa

kepada

Beny

Mahyudin,

S.H.,Msi.,

Djalaluddin

Riva’i,S.H Advokat pada Kantor Beny Mahyudin, S.H.,Msi & Rekan , beralamat di Jl.H.Achmad Sobana, S.H No.107 Kota Bogor Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2014 ;

Sebagai Terbanding V, semula sebagai Tergugat V; Dan : 1. KEPALA KELURAHAN MEKARWANGI KECAMATAN TANAH SEREAL

KOTA BOGOR, beralamat di Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor ;

Sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I;

2. Notaris KURNIA ARYANTI, S.H, beralamat di Raden Saleh Raya No.36 E Karang Mulia Kota Tangerang, ;

Sebagai Turut Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat II;

3. Notaris DIAN TRIANAWATY , berelamat di Jl.K.H.Soleh Iskandar No.5 Tanah Sereal Bogor ;

Sebagai Turut Terbanding III, semula sebagai Turut Tergugat III;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, beralamat di Jl.A.Yani No.41 Kota Bogor ;

Sebagai Turut Terbanding IV, semula sebagai Turut Tergugat IV; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

di Bandung

tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 351/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr ;


TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan tanggal 21 Oktober 2014 yang diterima dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Oktober 2014

dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa R. Purwo Suwigno semasa hidupnya menikah dengan

perempuan bernama Raden Nganten Siti Karmini dan meninggalkan ahli waris yaitu Ari Syarif Hidayat Cs. Selaku Penggugat dalam perkara ini

sesuai

dengan

N0.20/Pdt.P/2009/PA.Bgr,

Penetapan

Pengadilan

Agama

Bogor

2. Bahwa almarhum R. Purwo Suwignyo alias Rd.Purwo alias Aden

mempunyai hak atas tanah seluas 36.050,- m2 terdiri dari dua bidang dan berdekatan satu hamparan tanpa dipisah oleh Persil 178 karena

Persil 178 adalah sebelah Timur Persil 177 dan masih dibatasi kali yang tercatat dengan C Girik (Ketetapan Pajak Hasil Bumi) N0.1062

Persil 177 S III seluas 28.550 m² dan Persil 179 S III seluas 7500 m² terletak di Kampung Cimanggis Rt.01/Rw.01 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan

Tanah

Sareal

Kota

Bogor

dahulu

Desa

Kencana

Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat

: Blok Sengon / kampung Cimanggis

: Kali/batas kelurahan Mekar Wangi - Kelurahan Kencana.

: Makam / batas Kelurahan Sukadamai

: Blok Balong

untuk selanjutnya disebut Tanah Terperkara.

3. Bahwa Rd.Purwo Suwigno semasa hidupnya dan juga ahli warisnya

belum pernah menjual, mengalihkan atau menjaminkan tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain baik kepada perorangan maupun kepada perusahaan .

4. Bahwa tanah R.Purwo Swignjo tersebut seluruhnya digarap/dikerjakan

oleh penduduk setempat antara lain Bapak Alim, Bapak Omat, Bapak Abdulmajid alias Dulpatetih (orang tua tergugat lII dan hasil garapan tersebut sebagian diserahkan oleh penggarap kepada Raden Purwo

dan setelah Raden Purwo meninggal dunia pembagian hasil tersebut selanjutnya diterima oleh anaknya Rd. Ahmad Asep.


5. Bahwa secara tanpa hak Tergugat II telah menjual sebagian tanah

Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan pelepasan hak Nomor 01 Tanggal 01 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris KURNIA ARYANI , SH Turut Tergugat II beralamat di Jalan Raden Saleh Raya N0.36 E Karang Mulya Kota Tangerang.

6. Bahwa pelepasan hak yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah penggugat adalah telah bertentangan dengan hukum

karena Tergugat II tidak pernah membeli tanah terpekara dari

Penggugat dan dalam akta pelepasan hak NO.01 tanggal 01 Desember 2012 tersebut Tergugat II Menyatakan "dalam melakukan tindakan hukum dalam Akta ini, tidak perlu peresetujuan siapapun ,selaku pihak

yang'melepaskan" pada hal tidak ada bukti kepemilikan Tergugat II dalam pelepasan hak atas tanah tersebut.

7. Bahwa Tergugat III bekerja sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V pernah

memalsukan

Girik

1062

atas

nama

Rd.Purwo

yaitu

menggunakan Girik Palsu mengadakan Perdamaian dengan Tergugat II dan Tergugat I guna mendapatkan konpensasi dari Tergugat I yaitu

Akta Perdamaian N0.7 tanggal 11 Juli 2008 dan sebagai konpensasi dari perdamaian tersebut Tergugat ill bersama dengan Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan Girik NO.1062 atas nama Purwo Rd.kepada

Tergugat I melalui Kuasa Tergugat II dan Tergugat I menyerahkan uang konpensasi kepada Tergugat III sebesar Rp.400.000.000.-(empat ratus

juta rupiah) dan Tergugat 1 bersedia membeli tanah yang dikuasai oleh Tergugat II , oleh karena itu sangat jelas alasan Tergugat I mau

membeli tanah dari Tergugat II karena Perdamaian N0.7 tanggal 11 Juli 2008;

8. Bahwa dengan adanya Girik 1062 atas nama Rd.Purwo yang

dipalsukan oleh Tergugat III bekerjasama dengan Tergugat IV dan

Tergugat V dan mengadakan Perdamaian dengan Tergugat I untuk mendapatkan uang konpensasi dari Tergugat I sesuai dengan Akta

Perdamaian N0.7 tanggal 11 Juli 2008 sehingga Tergugat I mau membeli tanah yang dikuasai oleh Tergugat II telah ada Putusan

Pidana N0.323/Pid./B/2010/PN.Bgr. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terbukti Tergugat I

menguasai tanah Penggugat dengan Melawan Hukum karena orang


yang melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I adalah Te-gugat II yang tidak mempunyai bukti Kepemilikan hak atas tanah . f

10. Bahwa secara melawan hukum tergugat II menjual tanah Penggugat

kepada'Tergugat I sesuai dengan Akta Peiepasn Hak No.01 Tanggal 1 Desember 2012 seluas 15.000^2 tapi Tergugat I menguasai seluruhnya

tanah Penggugat sehingga jelas tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa Tergugat I sedang melakukan kegiatan pembangunan diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo sehingga Penggugat mohori kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat kiranya memutuskan putusan sela sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menghukum

Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan

pembangunan diatas tanah objek perkara a quo sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa karena Tergugat I menguasai tanah Penggugat dengan melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I menyerahkan tanah

Penggugat yang menjadi objek perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan.kosong seketika setelah adanya putusan hakim.

13. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini disertai dengan

bukti-bukti yang kuat maka penggugat mohon agar putusan hakim

dalam perkara Ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat banding dan kasasi (uitvoerbaar bijj voorraad);

14. Bahwa Turut Tergugat I apabila telah mengeluarkan surat-surat

keterangan yang berhubungan dengan tanah objek perkara a quo,Turut Tergugat II sehubungan dengan Akta Pelepasan Hak N0.1 tanggal 1

Desember 2012, Turut Tergugat III sehubungan dengan Akta

Perdamaian NO.7 (tujuh) tanggal 11 Juli 2008 dan Turut Tergugat IV harus tunduk kepada putusan hakim dalam perkara ini.

15. Untuk menjaga gugatan penggugat tidak sia-sia dan tanah objek perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Coservatoir beslag) atas tanah objek perkara a quo.

16. Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum para tergugat denda RP.10.000.000,- (sepuluh juta


rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagal berikut:

DALAM PROVISI :

Menghukum Tergugat I untuk menghentikan sementara kegiatan Pembangunan

diatas objek tanah perkara a quo sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA 1. 2. 3.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah objek perkara ini.

Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek perkara a quo yaitu tanah Persil 177 S III seluas

28.550 m² dan tanah Persil 179 S III seluas 7.500 m2 sesuai dengan C/Girik (Ketetapan Pajak hasil Bumi) NO.1062 Kampung Cimanggis Rt.01/Rw.01 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dahulu Desa 4.

Kencana Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor;

Menyatakan dalam hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah Penggugat bekerja sama dengan Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V

5.

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara

6.

Menghukum para tergugat dengan denda Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah )

7.

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

8.

Menyatakan Putusan Hikim dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

a quo kepada penggugat dalam keadaan kosong.

perhari apabila lalai melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini. ini.

dahulu walaupun para Tergugat banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij voorraad).

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon keadilan adilnya(tx ae quo et bono) ;


Membaca, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut

pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I. KONPENSI

DALAM EKSEPSI A. Eksepsi Kompetensi Absolut Wewenang Pengadilan Agama

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris Rd. Poerwo, namun

berdasarkan Putusan Pengadllan Negeri Bogor No. : 99/PdtG/2008/PN. Bgr.,(bukti Tergugat I),tercermin bahwa masih ada ahli waris lain selain Penggugat yaitu

Fransiscus Ali Abadi (anak dari Rd. Poerwo dengan istrinya yang di Semarang)., oleh karena itu maka seharusnya masalah kewarisan ini diputuskan oleh Pengadilan

Agama lebih dahulu sebelwn Pengadilan Negeri Bogor memeriksa pokok perkara ini, untuk menentukan siapakah yang sebenarnya sebagai ahli waris Rd.Poerwo.

Bahwa masalah penentuan ahli waris ini adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dan oleh karena Pengadilan Negeri Bogor harus menyatakan

tidak berwenang memeriksa & mengadili perkara ini Berdasarkan pasal 49 UU. No. : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam c. Wakaf dan shodakoh Dst…

Bidang kewarisan sebagaimana dirnaksud dalam ayat l huruf b ialah

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peningggalan tersebut.

Bahwa oteh karena telah terbukti gugatan para Penggugat ini meropakan

wewenang dari Pengadilan Agama maka Demi Hukum Pengadilan Negeri Bogor

tidak berwenang memeriksa & mengadili perkara ini, oleh karena itu sudilah kiranya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan Sela yang

intinya bahwa Pengadilan Negeri Bogor menyatakan tidak berwenang memeriksa & mengadili perkara ini.


B. Eksepsi Kompetensi Relatif 1. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan penggugat ini harus dinyatakan Ne Bin In Idem, karena

realitanya perkara ini hanya sifatnya ulangan dengan perkara No. Rek. :

125/Pdt/G/2013/PN. Bgr yang telah diputus pada tanggal 02 Juli 2014 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

 Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ic. PT. Perdana Gapuraprima, Tbk.,

(yang sekarang dalam perkara 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr ini juga sebagai Tergugat I).

 Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. : No. Rek. : 115/Pdt/G/2013/PN.Bgr.

 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbal dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.391.000,-

Berdasarkan Yurispradensi MARI tanggal 13 April 1976 No. 467 K/Sip/1973 ditegaskan bahwa ada tidaknya azaz ne bis in idem tidak. semata-mata

ditentukan oleh para pihak saja, melainkan ditentukan terutama obyek dari sengketa yang sudah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan negeri

yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 06 Desember 1967 No. 145K/Sip/ 1967 ditegaskan "'bahwa yang menjadi hakekat azaz ne bis in idem sematamata ditentukan oleh obyek sengketa yang sama"

Dalam perkara ,No. : 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr. ini, Penggugat telah berbuat

curang, licik dan hendak mengelabuhi hukum, hakim. dengan cara

mendramatisir & mengubah para pihak dengan tendensi agar dlpandang seolah-olah tidak dikatagorikan ne bis in idem, namun hakekat gugatannya

adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara 125/Pdt.G/2013/PN.Bgr lni.

Perkara lni Seharusnya dinyatakan ne bis in iden, karena seharusnya

Penggugat pengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu sesuai dengan amar putusan perkara No. Rek. : 12/Pdt/G/2013/PN.Bgr. (bukti Tergugat I) bukan

mengajukan ulang di PN. Bogor, seperti sekarang ini, karena sesuai amanat

putusan · tersebut ditegaskan bahwa yang berwenang memeriksa & mengadili perkara ini adalah PTUN.


Dimana salah satu amarnya berbunyi :

Menyatakan Pengailan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan mengadill perkara gugatan No. : No. Rek. : 125/Pdt /G/2013/ PN.Bgr.

Kecurangan, kellicikan lain dari penggugat yang lebih konkrlt adalah

Penggugat mendramatisir dengan menggugat BPN Bogor tetapi tidak meminta agar produk BPN yaitu sertipikat tidak sah, hal ini merupakan kecurangan dengan tendensi menghindari ne bis In Idem yang merupakan kewenangan absolut.

Dalam perkara No Rek. : 125/Pdt/G/2013/PN.Bgr. (bukti Tergugat I) Peng gugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I cs di Pengadilan Negeri

Bogor dan pada tanggal 2 Juni 2014 telah diputus dengan putusan sela yang

intinya PN. Bogor menyatakan bahwa tidak berwenang memeriksa & mengadili perkara ini, karena yang berwenaog memeriksa & mengadili perkara ini adalah PTUN.

2. Exceptio Obscurum Libelluum

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena para Penggugat tidak mampu menunjukan batas-batas tanah yang digugat, terbukti :

Dalam gugatannya ini penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) obyek tanah seluas 36.050 M yaitu persil 177 dan 179, namun penunjukan batasnya

hanya satu batas, padahal seharusnya antara persil 177 & 179 masing-masing mempunyai batas sendiri-sendiri yaitu batas tanah untuk persil 177 dan batas

tanah untuk persil 179 bahkan letak tanah persll 177 dengan 179 adalah berjauhan dan berbeda karena dipisahkan dengan persil 178.

Selain obyek gugatan letaknya & batas-batasnya dipisahkan dengan persil 178, terbukti kedua tanah obyek gugatan /tu blok nya-pun berbeda yaitu "persil

177 adaJah blok PULE, sedangkan persil 179 blok TALANG " haJ ini

membukdkan bahwa batas tanah sengketa tidak hanya satu batas seperti dalam gugatan penggugat halaman 3 (dga), melainkan 2 (dua)batas tanah obyek sengketa.

Tanda batas yang disebutkan oleh Penggugat sebelah Utara adalah

berbatasan dengan blok sengon, sedangkan sebelah barat dengan blok balong, batas tanah seperti ini jelas kabur,karena batas blok adalah sangat

luas dan tidak riel alias kabur bahkan dalam satu blok pemilik tanah bisa berpuluh-puluh pemilik tanah.


Bahwa tanah yang-dijadikan obyek gugatan yaitu tanah seluas 36.050 M2² pada hakekatnya baik sebagian atau seluruhnya merupakan tanah SHGB No. 7/Mekarwangi an. PT. Perdana Gapuraprima, Tbk, "Tergugat I", yang

realitanya saat ini sudah dibangun perumahan dan sudah dimiliki oleh pihak konsumen, jadi tanda batas tanah sudah tidak ada.

Dalam SHGB No. 7/Mekarwangi an. PT. Perdana Gapuraprima, Tbk, "Tergugat I", luas tanah adalah 7,7 Ha, jadi tidak mungkin penggugat mampu

menunjukan batas tanah seluas 36.050 M². karena tanah selnas 36.050 M2, merupakan bagian dari tanah seluas 7,7 Ha dimana sudah tidak ada tanda batasnya.

Bahwa dalam perkara No. : 99/Pdt. G/2008/PN.Bgr. Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima "NO", karena Penggugat tidak mempu menunjukkan batas tanah yang digugat.

Gugatan Penggugat tersebut kabur dan Non Executable, terbukti obyek

sengketa terdiri 2 (dua) bidang tapi batas tanah hanya (1) satu bidang. padahal perolehannya maupun penguasaan & pemilikan tanah yang terakhir juga berbeda-beda.

Sesuai yurisprudensi MARI., tanggal 17 Desember 1995 No. : 962 K/Pdt/1995,

ditegaskan bahwa didalam perkara perdata dimana obyeknya berbeda (dua bidang atau lebih) maka gugatan harus ajukan secara terpisah terhadap

masing-masing obyek sengketa oleh karena itu apabila dalam sengketa penggugat mengajukan gugatan yang obyek sengketa berheda digabung menjadi satu, maka harus dinyatakan tidak dapat dilerima.

Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075.K/SIP/1980 tanggal 8 Desember 1982, Jo. No. : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember

1970 ditegaskan bahwa gugatan yang tidak sempurna, setidak-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, maka harus diputus dengan NO. Oleh karena itu maka sangat beralasan Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima " niet onvantelijk verclaar".

Berdasarkan yurisprudensi MARI NO. : 586/Pdt/2000 tanggal 23 Mel 2001 dltegaskan bahwa apabila ada perbedaan luas dan batas-batas tanah dalam posila dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas & kabur.

3. Exceptio Prulium litis Consorsium


Dalam positanya, penggugat mengakui sebagian tanah sengketa yaitu seluas 22. 256 M² sudah dibangun perumahan dan sudah dimiliki oleh konsumen. dan

oleh karena pemilik sebagian tanah sengketa tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka hal ini membuktikan gugatan penggugat ini kurang

pihak, apalagi tanah seluas 22.256 M² tersebut sudah mernpunyai SHGB yang merupakan splitsing dari SHGB No. 7 /Mekarwangi tersebut.

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I inibukan sekedar eksepsi asalasalan, tetapi eksepsi yang betul - betul menyentuh pada akar masalah dalam gugatan ini, karena eksepsi ini menyangkut pelaksanakan putusan &

kepemilikan (eksekusi), jadi seandainya pun –qud non- penggugat menang

perkara, maka perkara ini tidak mungkin bisa eksekusi, karena pemilik terakhir atas tanah sengketa ini akan melakukan daden verzet apabila dilakukan ekesekusi.

Majelis Hakim yang terhormat, memang ada yurisprudensi yang menegaskan

bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat, itu boleh jadi apabila eksepsi kurang pihak hanya sekedar pelengkap, misalnya

Lurah, Camat atau penjual tanah sengketa, namun eksepsi kurang pihak yang

diajukan oleh Tergugat I sangat subtansial yaitu masalah kepemilikan & eksekusi.

4. Exceptio on Reclunatlje of Ongegrond

Berdasarkan SHGB No. 7/Mekarwangi an. PT. Perdana Gapuraprima. Tbk, "Tergugat I", luas tanah adalah 7, 7 Ha, terbukti Tergugat I tidak pernah

mempunyai hubungan hukurn dengan penggugat, karena perolehan hak atas tanah oleh Tergugat I sama sekali tidak mutasi dari girik C No. : 1062

melainkan dari pemilik tanah yaitu bukan penggugat. Dengan demikian maka secara yuridis Tergugat I tidak mempunyai Penggugat.

hubungan hukum dengan

5. Exceptio Doli Parasintis

Gugatan penggugat ini diajukan dengan iktikad buruk, terbukti :

a) Gugatan ini hanya spekulasi untuk mendapatkan keuntungan.

b) Gugatan ini didasarkan dengan bukti yang palsu mohon periksa putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara Pidana No. : 323/Pid/B/2010/PN.

Bgr., dalam putusan tersebut diputuskan bahwa Girik C No.: 1062 an Poerwo adalah PALSU.

Oleh karena telah terbukti gugatan yang diajukan oleh, para Penggugat alas

dasar kelicikan & bukti palsu., maka sangat beralasan Majelis Hakim yang


mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima "niet onvantelijk verclaar".

6. Exceptio Vrijaring

Berdasarkan pasal 32 (2) PP 24 tahun 1997, sebagai Lex Specialis, terbukti gugatan para Penggugat ini telah daluwarsa, karena gugatan terhadap

pembatalan SHGB No. 7/Mekarwangi an. PT. Perdana Gapuraprirna, Tbk, '"Tergugat I', telah lewat 5 (lima) tahun, terhitung sejak terbitnya Sertifikat tersebut.

Oleh karena gugatan para Penggugat ini telah daluwarsa, maka sangat

beralasan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima "niet onvantelijk verclaar".

7. Exceptio aculumatie

Bahwa gugatan penggugat ini merupakan akumulasi baik subyek hukum rnaupun obyek hukumnya, terbukti:

Dari subyek hukum : diakumulasi Tergugat 1 s/d 9 padahal peran masing-

masing tergugat adalah berbeda dan untuk tanah yang juga berbeda, misalnya peran Tergugat I, II, III hanya untuk tanah seluas 15.000 m², sedangkan tergugat lainnya sama sekali tidak berperan dalam

tanah seluas 15.000 m² tersebut, namun penggugat mengakumulasi Tergugat

I s/d 9 yang pada hakekatnya tidak seluruhnya ada hubungannya dengan tanah sengketa seluas 36.050 m².

Dari obyek gugatan : dalam gugatan penggugat terbukti ada akumulasi obyek

gugatan yaitu terhadap tanah seluas 15.000 m² dengan tanah seluas 21.050

m² diakumulasi rnenjadi satu seolah-olah satu obyek yaitu seluas 36.050 m². Bahwa tanah seluas 36.050 m² ini pada hakekatnya terdiri dua obyek tanah

yang berbeda pemiliknya, berbeda perolehannya, beda penjualnya, beda buktinya (ada beberapa SHGB).

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan para Penggugat ini tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Hukum Acara Perdata, karena penggabungan gugatan adalah dilarang untuk itu sangat beralasan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan para Penggugat

tidak dapat diterima "niet onvantelijk verclaar ". Mobon periksa Yurisprodensi MARI tanggal 17 Desember 1995 No. : 962K/Pdt/1995, secara tegas disebutkan bahwa "didalam suatu gugatan perdata dimana obyek perkara

bebeda, maka gugatan harus diajukan secara terpisah terhadap masing-


masing obyek dan apabila dalam sengketa, pwnggugat mengajukan gugatan

obyek sengketa berbeda digabung menjadi satu, maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak iterima ''

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Tergugat I menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat butir 1 yang mengaku sebagai satu-satunya ahli waris R. Poerwo, karena terbukti ada ahli waris lain

yaitu Fransiscus AU Abadi yang juga pemah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 99/Pdt/G/2008/PN. Bgr;

4. Seharusnya rnajelis hakim yang rnengadili perkara ini menolak gugatan

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat ini tidak diterima, Karena masih ada sengketa kewarisan terbukti ada pihak lain yang

juga sebagai ahli waris Poerwo yang juga mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa sekalipun Penggugat membuktikan dengan Penetapan Ahli Waris yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor No. : 20/Pdt.P/2009/P A. Bgr, tetapi patut diduga keras bahwa isi dari penetapan tersebut palsu, terbukti pada

halaman pertama penetapan tersebut berbunyi "bahwa R. Poerwo S, semasa

hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama

Raden Nganten Siti Karmini dilaksanakan secara Islam sekitar tahun 1888 di Bogor".

Isi penetapan tersebut patut diduga keras palsu, terbukti :

 R. Poerwo tidak menikah hanya 1 (satu) kali dengan Siti Karmini, melainkan

juga telah menikah dengan Dewi Hajar binti Latung Kesambi yang ahli warisnya menurut putusan perkara perdata No. : 99/Pdt/G/2008/PN. Bgr., adalah Fransiscus Ali Abadi

 Penggugat juga tidak mampu membuktikan dengan akta perkawinan antara Siti Karmini dengan Poerwo, tetapi hanya didalilkan seolah-olah ada perkawinan secara Islam tahun 1888.

5. Bahwa dengan tidak diputusnya masalah kewarisan ini terlebih dahulu, maka akan menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena ada dua pihak yang


mengklaim sebagai ahli waris Poerwo yang nota bene dua-duanya juga mengaku sebagai pemilik tanah sengketa ini.

6. Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 2 yang mengklaim memiliki tanah seluas 36.050 m², yang mendasarkan bukti Girik C. 1062 atas nama Poerwo. Dalil Penggugat tersebut hams ditolak dengan keras, karena : 



Girik C. 1062 an Poerwo tersebut PALSU sebagaimana terbukti dalam

putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara pidana No : 323/PidB/ 2010/PN.Bgr.

Girik C. I 062 an Poerwo tersebut, bukan bukti kepemilikan hak atas tanah

berdasarkan: Penjelasan Pasal 4 UU. No. : 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi & Bangtman dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI. No. : 5/252JMK/04.1989 & berdasarkan Yurisprudensi MARI No.: 84



 

K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973.

Seandainya benar -quad non- tanah sengketa ini awalnya adalah tanah

Poerwo, namun tanah tersebut terhitung sejak tahun 1960 tanah tersebut sudah habis dijual kepada pihak ketiga.

Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah, karena terhitung sejak 1963

s/d sekarang tanah tersebut sudah milik orang lain.

Penggugat tidak terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor IPEDA, kecuali

hanya pada tahun 2012 dan itu terjadi karena Penggugat merekayasa

dasar permohonan wajib pajak dimana direkayasa seolah-olah Entong bin H. Dul Majid (Tergugat 11) menjual kepada Penggugat, namun oleb karena

aksi kejinya tersebut diketauhi oleh Entong bin H. Dul Majid (Tergugat II) maka akhimya Entong bin H. Dul Majid (Tergugat II) mengajukan

perubahan kembali ke atas nama Entong bin H. Dul Majid (Tergugat II), maka akhirnya Kantor IPEDA Bogor, menghapus kembali nama Poerwo 

tersebut sebagai wajib pajak

Tanah sengketa bukan milik Penggugat, tetapi tanah sengketa dalam

perkara ini adalah milik Tergugat I " PT. Perdana Gapuraprima, Tbk.,

sebagaimana terbukti berdasarkan SHGB No. : 7/Mekarwangi an." PT. Perdana Gapuraprima, Tbk.,

7. Dalam posita buitr 3 dimana Penggugat mendalilkan seolah-olah semasa hidupnya Rd. Poerwo tidak pernah memindah-tangankan tanah kepada siapapun.

Dalil tersebut harus ditolak dengan keras, karena tanah obyek sengketa tersebut sudah dijual habis oleb Rd. Porwo, terbukti:


persil 177 S III blok pule luasnya 28.000 m² sudah habis dimutasi:

 Pada tanggal 25 Januari 1963 dimutasi ke No. : 20.f/1571 atas nama Dulmajid alias Dulpatetih

 Pada tanggal 25 Januari 1963 dimutasi ke No. : 626/1502 alas nama Mimin yang kemudian pada tanggal 21 Maret 1987 dibalik-nama ke No. : 1U5 an Surdi

 Pada tanggal 25 Januari 1963 dimutasi ke No. : 81711503 aJas nama Rois

Omi yang kemudian pada tanggal 21 Maret 1987 dibalik-nama ke No.: 1U3 an Mansur.

Bahwa dengan pengakuan Penggugat tersebut membuktikan tanah sengketa sudah habis dijual oleh Poerwo.

Berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata ditegaskan bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang sempuma.

Berdasarkan Pasal 1926 KUH Perdata ditegaskan bahwa pengakuan tidak dapat dicabut lagi, oleh karena itu, maka sangat lah beralasan majelis hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan pasal 174 lllR, ditegaskan bahwa pengakuan yang disampaikan

didepan hakim menjadibukti untuk memberatkan bagi yang mengaku baik disampaikan sendiri atau melalui kuasanya.

8. Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat posita butir 4 & 5, karena

Tergugat I tidak pernah menerima pelepasan hak atas tanah seluas 36.050 M2 dari Tergugat II, seandainya benar -quad non- Tergugat I memperoleh tanah

dari Tergugat II itu-pun hanya sebagian clan secara yuridis harus dinyatakan SAH,

karena

telah

dilakukan

sesuai

dengan

hukum

yang

berlaku,

sebagairnana terbukti berdasarkan Akte Pelepas Hak No.: Oi Tanggal 01

Desember 2012 yang dibuat dihadapan Kumia Ariyani, SH, Notaris Tangerang dan karena itu maka, Tergugat I harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beriktikad baik.

9. Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat posita butir 6,7, & 8, dimana Penggugat mendalilkan seolah-olah perbuatan Tergugat II menjual sebagian tanah miliknya adalah tidak sah. Dalil Penggugat tersebut harus ditolak dengan tegas, karena:

 Perbuatan hukun pelepasan hak ataas sebagian tanah milik Tergugat II

kepada Teregugat I dilakukan sesuai dengari ketentuan hukum yang berlaku.


 Tanah tersebut semula adalah milik orang tua Tergugat II Terhitung sejak

tanggal 25 Januari 1963 tanah C No. : I 062 an Poerwo sudah dijual oleh

Poerwo kepada : Dul Majid alias Dulpatetih, Mimin, Rois dll, dan sejak itulah mereka-mereka sebagai pembeli atas tanah tersebut yang menguasai dan membayar PBB-nya, namun secara licik sekarang Penggugat

mengajukan gugatan seperti sekarang ini dengan mandalilkan seolah-olah tanah tersebut belum pernah dijual.

 Tanah tersebut bukan milik Penggugat, terbukti sejak tahun 1960 Poerwo

tidak lagi menguasi fisik tanah tersebut clan tidak pernah lagi membayar

PBB serta tidak pernah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor IPEDA Bogor.

 Kecuali hanya pada tahun 2012 saja, Penggugat memang pernah terdaftar sebagai wajib pajak, itupun dilakukan dmgan merekayasa seolah-olah Tergugat II menjual tanah kepada Penggugat, namun aksi kejinya itu

akhimya diketahul oleh Tergugat I & II, maka Tergugat I & II langsung mengajukan

permohonan

untuk

perubahan

kembali,

Penggugat dihapus kembali dari daftar wajib pajak.

dan

akhirnya

BUKTI PENGGUGAT PALSU

10. Penggugat mengajukan gugatan dengan bukti PALSU, oleh karena itu Tergugat I menolak dalil Penggugat mengaku seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa ini dengan dasar girik C no. : 1062, karena :

 Untuk menguatkan pengakuannya seolah--0/ah penggugat sebagai pemiJik tanah seluas 36.050 m² tersebut, hanya mengandalkan bukti girlk C No. :

1061 an. Poerwo (padahal girik tersebut adalah Palsu), sedangkan buktibukti lainnya yang akan dibuktikan oleh Penggugat hanya pelengkap yang tidak berhubungan dengan bukti upemilikan hak atas tanah;

 Berdasarkan putusan PN. Bogor No, : 323/Pid/B/2010/PN.Bgr, tanggal 11 Jun/ 1011 ditegaskan bahwa Girlie C No. : 1061 an. Poerwo adalah paIsu.

Pengadilan

Negeri

Bogor

telah

menjatuh

putusan

pidana

No.

:

323/Pid/B/2010/PN.Bgr tanggat 21 Juni 2011 dimana secara tegas diputuskan

bahwa Girik C.1062 atas nama Poerwo adalah palsu, oleh karena itu maka

secara yuridis putusan pidana ini adaJah sebagai bukti otentik yang

membuktikan bahwa Girik C.1062 atas narna Poerwo yang sekarang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini adalah Palsu.


Putusan Pidana No.: 323/Pid/B/2010/PN.Bgr tanggal 21 Juni 2011 Amar putusan :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I Drs H Mustaqin, Terdakwa II H. Muchtar, dan

terdakwa III H. Ahmad bin Amud tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar (palsu).

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan.

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari temyata ada perintah lain dalarn putusan hakim karena

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 12 bulan.

4. Menetapkan masa penahanan kota yang sudah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut

5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

 Asli buku C Desa kelurahan Mekarwangi dalam Buku Register Padjeg Boemi (Padjegna satoe-satoe orang) Karesidenan Kabupaten Bogor, Desa Kampung Kentjana No. 40 dikembalikan ke Desa/Kelurahan Mekarwangi.

 l (satu) lembar Girik C.1062 atas nama Poerwo tetap terlampir dalam berkas perkara.

11. Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30, 31, & 32, secara tegas menyatakan babwa girik

C No.: 1062 atas nama Poerwo adalah palsu, terbukti pada halaman 31 alinea kedua disebutkan :

Menimbang, surat Girik C No.: 1062 atas narna Poerwo dengan persil 177 dan

179 yang dijadikan salah satu dasar oleh Terdakwa I, II & III untuk melakukan perdamaian ( dading ) dengan pihak H. Entong dan PT. Perdana

Gapuraprima, Tbk. Yaitu Akte Perdarnaian No. : 7 tanggal 11 juli 2008, guna

mendapatkan uang konpensasi dari PT. Perdana Gapuraprima, Tbk, ternyata Surat Girik tersebut tidak sesuai dengan buku letter C Desa atas nama Poerwo

yang ada di Kantor Kelurahan Mekarwangi (vide: keterangan saksi M. Soleh,

H. Murtadlo, Spd, S. Sos. Msi, Handi Efendl, S.E. dan saksi Zaenal Abidin dan Desa atas nama Poerwo), terdapat banyak mutasi diantaranya:

Buku berisi letter C yang persil 177 S III blok pule pada tanggal 25 Januari I

963 dibalik-nama ke nomor C 626/1502 an. Mimin Iyung, seluas 2.500 m², halaman 17 dari 33 halaman perkara No. 351/Pdt/2016/PT.BDG.

kemudian pada tanggal 21 Maret 1987 tanah tersebut dibalik-namakan kepada No. : C 1145 an. Surdi (terdaftar dalam buku letter C kelurahan Mekarwangi

yang baru) Persil 177 S III blok pule pada tanggal 25 Januari 1963 dibaliknama ke nomor C 817 /1503 a.n. Rois Umi, seluas 2.500 m², kemudian pada

tanggal 21 Maret 1987 tanah tersebut dibalik-namakan kepada No. : C 1143 ke atas nama Mansyur (didaftar dalam buku letter C kelurahan Mekarwangi yang baru).

Bahwa persil 179 S III blok pule pada tanggal 28 Maret 1987 dibalik-nama ke nomor C 1144 atas nama Ratjim Iran, seluas 7.000 m².

Bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa salah satu

unsur palsunya girik C No. : 1062 a.n Poerwo tersebut adalah girik tersebut tidaJc sesuai dengan buku letter C Desa Mekarwangi dimana da/am buku

letter C Desa Melcarwangi tanah C No.1062 atas nama Poerwo sudah habis, tetapi dalam Giriknya seolah-olah belum terjadi mutasi (seolah-olah masih utuh).

Seterusnya majelis hakim yang mengadili perkara pidana ini memberikan pertimbangan bahwa seharusnya girik C. No. : 1062 a.n. Poerwo barus sama dengan buku Letter C Desa Mekarwangi.

Bahwa putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap "irrbuttable presemption of law" maka kepalsuan girik C. No. 1062 a.n. Poerwo sudah merupakan ketetapan hukum yang tidak dapat dirubah kembali.

Note : H. Mustaqim adalah orang yang menggunakan girik palsu yaitu girik C.

No. : 1062 a.n. Poerwo, telah dihukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 (2) KUHP.

Begitu juga seandainya Sdr. Ari Syarif Hidayat Cs. (Penggugat I juga

menggunakan girik pnlsu tersebut untuk pembuktian dalam perkara ini, maka niscaya telah melakukan kejahatan yang dapat dipidana melanggar pasal 362 (2) KUHP (sama seperti H. Mustaqim tersebut).

12. Bahwa sekalipun Girik asli C. 1062 atas nama Poerwo tetap terlampir dalam berkas perkara pidana tersebut, namun secara licik Ari Syarif Hidayat

"Penggugat" masih mempunyai Girik yang sama bahkan patut diduga keras penggugat menyimpan 2 (dua) girik.

Dengan demikian Girik C No. : 1062 an Poerwo ada 3 (tiga) paling tidak ada 2 (dua) girik, yaitu:


a. Terlampir dalam berkara perkara pidana No.: 323/Pid/B/2010/PN. Bgr tanggal 21 Juni 2011

b. Oleh Penggugat melalui kuasanya yang bernama Eddy Edwin Gill sudah diserahkan kepada Tergugat I pada saat permintaan uang kerohiman oleh Penggugat kepada Tergugat I

c. Kemungkinan yang I (satu) girik lagi masih dipegang oleh Penggugat.

Note : apabila dalam pembuktian perkara ini penggugat tidak menunjukan

bukti asli Girik C No. :1062 tersebut, maka Girik C No.: 1062 a.n. Poerwo,

hanya ada 2 ex. Dan apabila penggugat mengajukan bukti girik C 1062, maka girik dapat dipastikan ada 3 (tiga) girik.

Beredarnya Girlk C No. : 1062 an. Poerwo lebih dari 1 (satu) girlk ( ADA 2

(dua) atau 3 (tiga) girik), hal ini justru membuktikan girik tersebut memang PALSU, karena seharusnya girik C 1062 an. Poerwo hanya ada satu.

13. Girik C. 1062 atas narna Poerwo yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 4 Juni 1961 yang ditandatangani oleh E. Arbawijaya adalah palsu karena :  

Kepala kantor daerah IPEDA Bandung saat itu adalah E. Arpawijaya.

Girik yang dipegang oleh Ari Syarif Hidayat (penggugat) harusnya bukan

Girik IPEDA tetapi Girik PHB karena Girik IPEDA baru lahir tahun 1965 sesuai dengan PERPU No.11 tahun 1959 tentang pajak hasil bumi.





Girik bukan bukti kepemilikan hak atas tanah

Berdasarkan Penjelasan pasal 4 UU no. 12 tahun 1985 tentang PBB

ditegaskan "Girik I Tanda pembayaran pajak, bukan merupakan bukti hak atas tanah".

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No.5/252/MK/04/1989

perihal : Status Girik/Petuk/Salinan Kikitir/Kohir Pajak Bumi, ditegaskan bahwa Girlk/Kikitir adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas

tanah, melainkan hanya sebagai tanda bukti administrasi di bidang 

perpajakan belaka.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 84/K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973,

ditegaskan bahwa catatan buku tanah letter C./Girik tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik atas tanah.

Tanah Penggugtat sudah habis

14. Bahwa tanah Girik C.1062 atas nama Poerwo seluas 36.050 m² ini yang

digugat penggugat sudah dialihkan haknya kepada pihak ketiga (habis), terbukti:


 Berdasarkan Kronologis Tanah Milik R. Poerwo yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mekarwangi tanggal 03 Aprll 2006, terbukti:

Berdasarkan catatan pada buku letter C yang ada di Kelurahan Mekarwangi

(buku C induk sebelum dimekarkan), R Poerwo awalnya memiliki 2 (dua) bidang tanah berlokasi:

- Persil 177 S Ill blok pule seluas : 28.550 m²

- Persil 179 S III blok talang seluas : 7.500 m² Berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahana Bulu Lor (Semarang) No. 474.2/III/2006, terbukti R. Poerwo meningggal tanggal 19 Maret 1949.

Berdasarkan catatan buku letter C Desa Kencana (buku C induk sebelum

dimekarkan) yang dikutip pada tahun 1952 bahwa persil 177 S III seluas 28.550 m², sbb. :

Bahwa persil 177 S III blok pule pada tanggal 25 Januari 1963 dibalik-nama ke nomor C 626/1502 a.n. Mimin Iyung, seluas 2.500 m² kemudian pada tanggal 21 Maret 1987 tanah tersebut dibalik-namakan kepada No. : C 1145 a.n. Surdi (daftar dalam buku letter C kelurahan Mekarwangi yang baru).

Bahwa persil 177 S III blok pule pada tanggal 25 Januari 1963 dibalik-nama ke nomor C 817/1503 a.n. Rois Umi, seluas 2.500 m² kemudian pada

tanggal 21 Maret 1987 ta.nab tersebut dibalik-namakan kepada No. : C 1143 an. Mansyur (daftar dalam buku letter C kelurahan Mekarwangi yang baru).

Bahwa persil 177 S m blok pule pada tanggal 25 Januari 1963 dibalik-nama ke nomor C 204/1571 an. l Majid), seluas 11.780 m².

Bahwa persil 177 S III blok pule pada tanggal .25 Maret 1972 dibalik-nama ke nomor C 962/1076 a.n. Mimin iyung, seluas 500 m².

Bahwa persil 177 S III blok pule pada tanggal 28 Maret 1987 dibalik-nama ke nomor C 1144 a.n. Ratjim Iran, seluas 7.000 m². Dengan demikian sudah habis

 Berdasarkan buku letter C terbukti: terbukti bahwa tanah C No. : 1062 an. Poerwo persil 177 sudah habis, sedangkan persil 179 sisa 455 m² adalah tanah makam.

TANAH SENGKETA MILIK TERGUGAT I


15. Berdasarkan SHGB No. : 7 atas nama. PT. Perdana Gapuraprima, Tbk., membuktikan bahwa tanah obyek sengketa ini adalah milik Tergugat I, dan

bukti kepemilikan yang berupa SHGB tersebut sama sekali tidak gugat baik

melalui PTUN dan/atau PN.oleh Penggugat, maka secara yuridis SHGB

tersebut tetap sah yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I.

16. Tergugat I menolak dalil Penggugat Posita butir 8-12, karena: Tergugat I tidak pernah me/akukan perbuatan melawan hukum, terbukti:

 Tergugat I memperoleh tanah bu k an dari girik C No. 1062 atas nama Poerwo, melainkan dari pemilik tanah salah satunya adalah Surdi, Mansyur, dll

 Transaksi peralihan hak dari para pemilik kepada tergugat I yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan tersebut justru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi hukum adalah sah.

 Dari dasar perolehan hak tersebut Tergugat I mengajukan perrnohonan HGB ke Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan kemudian Kepala kantor Wilayah BPN Jawa Barat pada tanggal 20 Maret 1996 menertbitkan S.K. pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Perdana Gapuraprima, Tbk.. "Tergugat I' sebagaimana dimaksud dalam SK. No.1328/HGB/KWBPN/

1996 adalah perbuatan yang legal, karena penerbitan SK tersebut telah memenuhi syarat yang diwajibkan oleh UU.

 Untuk seterusnya dari SK HGB No. : 1328/HGB/KWBPN/1996 tersebut

pada tanggal 17 April 1996 telah diterbitkan SHGB No.II Mekarwangi an. PT Perdana Gapuraprima, Tbk.

 Penerbitan sertifikat HGB tersebut adalah legal karena tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor adalah tindakan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum

 Untuk selanjutnya penguasaan dan tindakan kepemilikan dan/atau tindakan pembebanan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah miliknya adalah

bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi justru perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

 Lagi pula Penggugat tidak meminta membatalkan terhadap SHGB yang

telah diterbitkan oleh BPN (Tergugat 9), maka secara yuridis SHGB tesebut tetap SAH.


17. Tergugat I menolak permohonan CB yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita 15 , karena :

 Dasar gugatan Penggugat adalah bukti palsu

 Gugatan Penggugat itu hanya akal-akalan dan spekulasi untuk mendapat keuntungan

 Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.

 Gugatan ini hanya sekedar untuk mengganggu kepemilikan hak atas tanah Tergugat I

18. Tergugat I menolak dalil Penggugat petitwn 8 yang intinya Penggugat minta putusan serta merta. Dalil tersebut harus ditolak dengan tegas, karena :  

Gugatannya bertentangan dengan hukum Dasar gugatannya dengan bukti palsu

19. Tergugat I menolak gugatan Penggugat tmtuk selain dan selebihnya III. PETITUM

 Tergugat I menolak petitum penggugat untuk seluruhnya;

 Tergugat I menolak petitum yang menyatakan tanah sengketa seluas 36.050

M2 sebagai milik Penggugat, karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I bahkan sekarang sudah milik orang lain;

 Tergugat I menolak permohonan CB dari penggugat, karena dasar gugatannya

adalah bukti palsu, disamping gugatan penggugat ini bertentangan deogao hukum acara perdata;

 Tergugat I menolak petitum butir 4 agar para Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I tidak pernah

melakukan perbuatan melawan hukum, Justru yang melakukan PMH adalah penggugat sendiri;

 Tergugat I menolak petitum 5 karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I;

 Tergugat I menolak petitum butir 6 yang meminta agar Para Tergugat dihukum

membayar denda Rp. 10.000.000,- perhari apabila lalai melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini. Petitum ini harus ditolak dengan tegas, karena dasar gugatan Penggugat dengan bukti palsu;

 Tergugat I menolak petitum untuk selain dan selebihnya. IV. REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkar, dengan Rekonpensi ini;


2. Bahwa Penggugat I Rekonpensi semula Tergugat I Konpensi adalah pemilik tanah seluas 36.050 m² yang merupakan bagian dari tanah SHGB No. 7/Mekarwangi an. PT. Perdana Gapuraprima, Tbk.;

3. Bahwa sebagian tanah tersebut yaitu tanah seluas 15.000 m² diperoleh Penggugat I Rekonpensi berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.: 01 tanggal 01

Desember 2012 yang dibuat dihadapan Kurnia. Ariyani, S.H., Notaris

Tangerang dan oleh karena itu maka akta pelepasan hak tersebut harus dinyatakan sah;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dengan menggunakan bukti PALSU, maka

tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut telah mengganggu kepemilikan bagi

Penggugat Rekonpensi, dan atas tindakan Tergugat Rekonpensi ini. Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian. untuk itu sangat beralasan Tergugat

Rekonpensi

dihukum

untuk

membayar

ganti

sebesar

Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi

5. Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dengan sempura terhadap

gugatan rekonpensinya, untuk itu maka sangat beralasan gugatan rekonpensi ini dikabulkan untuk seluruhnya;

PRIMAIR

A. KONPENSI

1. Dalam Eksepsi

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima "niet onvantelijk verclaar ";

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

B. REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi ini untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat I Rekonpensi sebagai pemilikltanah seluas 36.050 m².

3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp.2..500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);


C. KONPENSI & REKONPENSI

Menghukum Para Penggugat Konpensi Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca jawaban, oleh Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan

jawaban sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT Ne bis In Idem

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Sdr.ARIF HIDAYAT cS Ahli Waris

dari Ahn Rd.Purwo Suwignyo alias Purwo alias Aden sebelumnya telah diajukan guagtan dan telah putmanya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Perkara No: 125/Pdt,G/2013/PN.BGR, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggai 6

Desember i960 dimana disebutkan : hnkekat dari asas hukum nc bis in idem

adalah " Bahwa para pihak yang berperkara (subjek ) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama ", Juga

menurut putusan Mahkamah Angung RI No. 123 K/Sip/1978, tanggal 23 April 1969, dimana disebutkan : " Meskipun posita gugatan tidak sama dengan

gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam" subjek dan

nobjeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah incracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ";

2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur Exceptio Obscuur Libel)

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur ( obscuur l i b e l )

sehingga tidak memnuhi standar syarat Ibrmil gugatan, dengan dasar alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah menentukan batas -batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, dimana batas batas yang disebutkan tersebut di dalam fakta

fisik di lokasi objek yang diperkarakan oleh Penggugat telah rata tanahnya bahkan sudah menjadi rumah-rumah, juga atas objek sengketa tersebut pada

saat gugatan sebelumnya telah di lakukan sidang ditempai ( desente ), namun

pihak Penggugat kalau akan menunjukan batas-batas atas objek perkara sangat tidak mungkin bisa menunjukan batas-batas yang menjadi objek sengketa tanah


yang

dimaksud

oleh

No.l25/Pdt.G/PN.BGR)

Penggugat.

(

vide

putusan

Pengadilan

Bogor

3. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1980)

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan guagatnya kepada Tergugat. IV dan Terggugat, V adalah merupakan gugatan yang salah pihak, oleh karena didalam proses transaksi pengalihan hak atas tanah yang dimaksudkan oleh

Penggugat terhadap objek pekara dimaksud, tidak ada keterlibatan sama sekali Tergugat.IV dan Tergugat. V, bahwa kalaupun yang Penggugat dalilkan bahwa

antara Tergugat.IV Tergugat. V telah bekerja sama dengan Tergugat III itu adalah urusan peketjaan yang lain yaitu urusan bisnis Uang Brazil ( UB ) atau

lebih dikenal sebutan bisnis uka-uka, jadi dasar dari mana Penggugat, mendalilkan bahwa Tergugat. IV dan Tergugat V bertanggung jawab atas

terjadinya pengalihan Hak Atas Tanah dimaksud dengan pihak Tergugat. I selaku Pembeli dengan Tergugat. II selaku Penjual.

4. Tidak jelas Objek Gugatan ( Putusan Mahkamah Agung RI No.913 K/Sip/Pdt/1995) :

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan banwa objek sengketa adalah Penggugat mempunyai tanah seluas 36.050 M2 yang terdiri dari 2 bidang tanah

dan berdekatan satu hamparan tanpa terpisah oleh persil 178 karena persil 178 adalah sebelah Timur Persil 177 dan masih dibnatasi oleh kali yang tercatat

dengan C/Oirk ( Kctetpan Pajak Hasil Bumi) No.1062 Persil 177 S III seluas 28.550 M2 dan Persil 179 S III seluas 7500 M2 terletak di Kampung Cimanggis

RLOl/Rw.Ol Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sarcai Kota Bogor ,

dahulu Desa Kencana Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor dengan Batasbatas sebegai berikut Sebeleah Utara: Blok Sengon/Kampung Cimanggis,

Sebelah Timur : Kall /batas Kelurahan Mekarwangi-Kelurahan Kencan«, Sebelah Selatan : Makam / Batas Kelurahan Sukadamai, Sebetah barat : Blok Balong, Bahwa atas penyebutan dan penunjukan batas batas dimaksud oleh Penggugat

sudah tidak mungkin lagi bisa di lihat dengan pasti, oleh karena batas batas

dimaksud oleh Penggugat sudah rata tanahnya dan sudah menjadi rumah

rumah, bahkan batas yang disebutkan Penggugat tersebut hanya berdasarkan perkiraan semata, sehingga penunjukan batas yang dimaksudkan oleh

Penggugat tersebut sebagi tidak jelas atas objek Gugatan oleh karenanya

gugatan Penggugat atas objek tersebut adalah batal demi hukum utuu setidak tidaknya tidak dapat diterima.


5. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap ( Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat tidak menyertakan

sebagai Tergugat pihak Kantor Kecamatan dimana objek tanah perkara tersebut berada, bahwa kalaupun benar adanya telah terjadi Pengalihan Hak Atas Tanah

atas tanah objek sengketa tersbut, berada di wilayah Kelurahan, namun segala bentuk administrasi surat terkait dengan tanah objek sengketa tersebut, pihak kelurahan setempat tidak memutuskan atau membuat rekomendasi sepihak tanpa

berkoordiansi fltnu konsultusi lebih dahulu, bahkan rekomendasi dalam bentuk surat akan keluar dari kantor kecamatan dimana objek tanah perktira berada di wilayah

kecamatan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang lengkap pihak-

pihaknya, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

6. Para Pihak Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat ( Eksepsi Diskualifikatoir )

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebagaimana dalam

gugatanya lelah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ari Syarif CS

selaku Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Penetapan PengadiJan Agama Bogor No.20 / Pdt.P/20119/PA.BGR, atas hal tersebut pihak Penggugat

yang dimaksudkan Ari Syarif CS tidak jelas menunjukan siapa siapa orangnya yang memiliki kualitas selaku Penggugat, oleh karena yang dimaksudkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor tersebut juga tidak jelas menyangkut

permasalah apa, sehingga tidak menjadikan para pihak yang digugat selaku

pihak dalam gugatan Penggugat ini harus meraba raba Penetapan Pengadilan Agama Bogor tersebut, oleh karenanya patut kiranya tidak terpenuhinya syarat formal dalam guagtan a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai "

légitima persona standi in judicio “ . maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa semua yang Tergugat.IV dan Tergugat, V kemukakan pada bagian

Eksepsi diutus adajlah merupoakan satu kosutuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2. Tergugat,IV dan Tergugat. V menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan

Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegau oleh Tergugat.IV dan Tergugat.V.

3. Bahwa Tergugat.IV dan Tergugat.V tidak akan menangggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkailan dengan objek pe.karu,


4. Bahwa Terguagt. IV dan Tergugat. V membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka I sampai dengan angka 6 dalam gugatan

Penggugat, oleh karena Tergugat. IV dan Tergugat V tidak ada kaitannya serta tidak tahu menahu atas apa yang dimksiulktin oleh Penggugat tersebut.

5. Bahwa Tergugat. IV dan Tergugat.V membantah serta menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7, dalam kapasitas apa Tergugat IV dan Tergugat, V di

dalam akta perdamaian tersebut, oleh karena Tergugat, IV dan Tergugat V tidak tahu yang dimaksudkan oleh Penggugat dengan Akta Perdamaian No.7,

tanggal 11 Juli 2008 tersebut, untuk itu Tergugat, IV dan Tergugat. V mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil tuduhannya tersebut.

Bahwa Tergugat. IV dan Tergugat, V membantah dan menolak dengan tegas dalil tuduhan Penggugat angka H dalam surat gugatunya, oleh karena

hubungan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat 1)1 adalah urusan yang berbeda, bukan urusan tanah objek yang disengketakan Penggugat,

lebih tegasnya - urusan Tergugat.IV dan Tergugat. V dengan urusan Tergugat. III adalah urusan bisnis Uang Brazil i HB ) atau lebih dikenal urusan

uka uka, adapun Tergugat III ndn urutmu terkait objek tanah perkara bukan menjadiurusan Tergugat. IV dan Tergugat. V, sehingga Tuduhan Penggugat

kepada Tergugat. IV dan Tergugat. V adalah salah alamat, oleh karenanya

Tergugat. IV dan Tergugat. V mensomir Penggugat silahkan untuk membuktikan dalil gugatannya,

7. Bahwa terkait adanya pengalihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat

seharusnya ditujukan secara tegas kepada Tergugat, i dan Tergugat. II dan

Tergugat. IH serta turut Tergugat. I, II, UI dan Turut Tergugat. IV. Dan mengeluarkan Tergugat IV dan Tergugat.V sebagai pihak dalam gugatan ini.

Berdasarkan uraian - uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan dalil dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat. IV dan Tergugat. V jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat. IV dan Terguagt. V seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Formal;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Neit Ortvankelijk Verklaard)


4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan terhadap objek tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu tanggal 7

Nopember 2015, Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Tergugat I rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik tanah seluas 36.050 M²; 3. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 4.461.000,- (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding perkara Nomor 121/Pdt.G/2014/

PN.Bgr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa

pada

tanggal

25

Nopember

2015

Kuasa

Pembanding/Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2015

Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding

Nomor W11.U2.10/ HT.02.02/XII/2015, tanggal Bogor, 04 Desember 2015 yang

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberitahukan kepada Pihak Terbanding I/Tergugat I, PT. PERDANA GAPURA PRIMA beralamat di

Grand ITC Permata Hijau Jl.Let.Jen. Supeno No. 34 Jakarta Selatan dan (Surat


Susulan ke 1 Nomor W11-U2/333/Ht.02.02/II/2016, dan surat susulan ke-2 Nomor W11.U2/1259/HT.02.02/VI/2016, dalam perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2014/

PN.Bgr), permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 05 Januari 2016, kepada

Terbanding III/Tergugat III, kepada Terbanding IV/Tergugat IV, dan Kepada

Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 06 Januari 2016, pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 05 Januari 2016,

pemberitahuan banding kepada Turut Teranding II/Turut Tergugat II ( Notaris

KURNIA ARIYANI, S.H., Jl. Kencana Blok C 4a No. 17 Villa Serpong BSD, Tangerang) melalui surat Nomor W11.U2/2476/HT.02.02/XII/2015, tanggal 30

Desember 2015 mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan surat susulan ke 2 mohon bantuan berdasarkan

surat Nomor W11-U2/1260/HT.02.02/VI/2016 tanggal 02 JUni 2016, pemberitahuan

banding kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 05 Januari 2016, dan pemberitahunan banding kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 30 Desember 2015 secara patut dan seksama ;

Membaca surat memori banding dari kuasa Pembanding/Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Maret 2016, dan telah diserahkan dan diberitahukan kepada

para pihak dalam perkara ini, masing-masing kepada Terbanding I/Tergugat I melalui surat Nomor W11.U2/678/HT.02.02/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 mohon bantuan

pemberitahuan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan surat susulan Nomor W11-U2/1258/HT.02.02/VI/2016 tanggal 02 Jni 2016,

pemberitahuan memori banding kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 28 Maret 2016, pemberitahuan

memori banding kepada Terbanding III/Tergugat III, kepada Terbanding IV/Tergugat

IV, kepada Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 29 Maret 2016, dan pemberitahuan memori banding kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 11 April 2016 secara patut dan sekama ;

Membaca surat kontra memori banding dari kuasa Terbanding I/ Tergugat

I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 31 Mei 2016, dan telah diserahkan dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara kepada

Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat Nomor W11. U2/1396/ HT.04.10/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 mohon bantuan pemberitahuan

kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dimana pihak


Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Reonvensi tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara patut dan sekama ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor memohon bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan

surat Nomor W11.U2/1138/HT.04.10/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 kepada pihak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan surat

Nomor W11.U2/939/HT.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 mohon bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan kepada Turut

Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 21 April 2016, serta berdasarkan surat Nomor W11.U2/940/Ht.02.02/IV/2016 tanggal 26 April 2016 mohon bantuan

pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Tangerang kepada pihak Turut Terbanding II/Turut Tergugat II secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 121/Pdt.G/

2014/PN.Bgr tersebut diucapkan pada tanggal 7 Nopember 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi serta kuasa Tergugat IV dan V Konvensi, selanjutnya

terhadap putusan tersebut pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi pada tanggal 25 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding

yang diajukan

oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

diatur oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi/Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan keberatankeberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya, tanggal 7 Maret 2016, pada pokoknya :

 Bahwa Penggugat telah jelas membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;

 Bahwa semua dalil-dalil guatan Penggugat Konvensi telah dibuktikan oleh Penggugat Konvensi di depan persidangan hal ini terbukti bahwa hakim dalam


perkara a quo dapat mengetahui adanya Girik C. No. 1062 Persil 177 S III seluas

28.550 m2 dan Persil 179 S III seluas 7500 m2 dan total luas seluruhnya 36.050 m2 adalah dari bukti Penggugat Konvensi ;

 Bahwa amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalamperkara a quo adalah bertentangan

dengan

pertimbangan

hukumnya

yaitu

pada

halaman

38

pertimbangannya mengatakan : “Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara“ ;

Pada halaman 39 pertimbangannya mengatakan : “Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang dikalahkan maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara” ;

 Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan : “Menghukum Tergu-

gat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.461.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

 Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima permohonan banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat I/Terbanding I telah menga

jukan Kontra Memori Banding, tertanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

-

Bahwa

Tergugat

I/Terbanding

I

menolak

seluruh

dalil-dalil

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Bahwa keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam

memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah

dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Nopember 2015, Nomor 121/Pdt.G/2014/ PN.Bgr,

dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding,

yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan

kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat

pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan halaman 31 dari 33 halaman perkara No. 351/Pdt/2016/PT.BDG.

menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang mejadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, kecuali ada beberapa hal yang perlu Majelis Hakim Tingkat Banding meperbaikinya yaitu :

1. Halaman 33 alinea pertama tentang bukti P-10 (conform bukti T1-2) merupakan turunan putusan Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Bgr tidak terlampir didalam daftar

bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat. Karenanya Majelis Tingkat Banding mengenyampingkannya ;

2. Halaman 40 dalam amar putusan sub-bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp 4.461.000,- (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah ironi karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang menang dan seharunya yang membayar adalah pihak yang kalah yaitu pihak Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan

putusan

Pengadilan

Tinggi

sendiri,

sehingga

putusan

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Nopember 2015, Nomor 121/Pdt.G/ 2014/PN.Bgr dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat

dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding I, dan hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Pembanding, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku

khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

dan

MENGADILI ……………


MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Nopember

2015, Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum

Pembanding

semula

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Rabu tanggal 21 September

2016, oleh kami AMRIL,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan A. FADLOL TAMAM,S.H.,M.Hum., dan

KAREL TUPPU,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua, Ttd

A. FADLOL TAMAM,S.H.,M.Hum.

A M R I L, S.H.,M.Hum.

Ttd

KAREL TUPPU,S.H.,MH.

Panitera Pengganti : Ttd

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ……………. Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan ……………… Rp 139.000,J u m l a h …………………………… Rp 150.000,-

S O E T J I P T O.


PT.BDG

Recommend Documents