PT.BDG

PUTUSA N NOMOR 623/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Tuan AEN SUGANDI BIN SANTAIP alias AEN SUGANDI dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Antonius Tadon Hurit, S.H., dan 2.Juliandri M. Ismail, S.H., keduanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANTONIUS – JULIAN & REKAN, yang beralamat Kantor di Kp. Sularaja Kaum,

RT.03/RW.08,

Nomor

35,

Desa

Sukaraja,

Kecamatan Sukaraja, Kabupaem Bogor 16710 Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut : PEMBANDING

SEMULA

PENGGUGAT

DALAM

KONPENSI /TERGUGAT DALAM REKONPENSI ; Lawan : 1. BAMBANG SUTANTIYO yang diketahui bertempat tinggal di Cimory Riverside/Cimory

Jalan

Raya

Puncak

Km.76

Bogor,

Cipayung, Puncak, Jawa Barat, yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya kepada Johanes Wiratno, S.H., M.H., Advokat, berekantor di Wiratno & Patner, beralamat di Gedung Sun Motor Lantai 3, Jalan Matraman Rayaq 140 Jakarta Timur, berdasarkan Suat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2016; untuk selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING

I

SEMULA

TERGUGAT

I

DALAM

KONPENSI /PENGGUGAT DALAM REKONPENSI; 2. TINAWATI DJAPA SUGIANTO yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Sukasari I No. 25 RT 006 RW 002, Kelurahan Sukasari,

Putusan Nomor 623/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 29

Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat dan juga diketahui pula bertempat tinggal di Show Room Mobil Bintang Motor Cemerlang, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING

II

SEMULA

TERGUGAT

II

DALAM

KONPENSI ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, 28 Desember 2016 Nomor 623/PEN/PDT/2016/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 September 2016, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

pada

tanggal

27

Januari

2016

dalam

Register

Nomor

23/Pdt.G/2016/PN Cbi, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut: 1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara a quo adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 900 m2 (sembilan ratus meter per segi) yang terletak di Jalan Desa Blok 008 Kampung Cipayung RT 01/04 Desa/Kelurahan Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas yaitu ; sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan tembok Batas Desa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Ma’mur dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr. Harsono yang tercantum dalam Girik Nomor : 443/2186, Persil 312 D.I, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Desa/Kelurahan Cipayung

Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Nomor : 593/13 Pem/VIII/2015 yang dikuasai oleh TERGUGAT I tanpa hak;


2. Bahwa obyek sengketa tanpa hak dalam perkara a quo bermula ketika sekitar tahun 1937 Tuan Santaip bekerja pada orang Belanda bernama Van Lingen sebagai centeng dan merawat kebun; 3. Bahwa pada tahun 1942 Van Lingen pindah ke Cilacap, walaupun demikian Tuan Santaip tetap menjaga dan merawat kebun (tanah) a quo; 4. Bahwa pada tahun 1960 PENGGUGAT yang adalah anak kandung dari alm. Tuan Santaip melanjutkan mengurus dan merawat tanah a quo; 5. Bahwa 1964 PENGGUGAT memohon kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memiliki tanah a quo bekas peninggalan Van Lingen. Atas permohonan PENGGUGAT, pada tahun 1965 Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kantor Agraria Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspkesi Agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1095 Nomor : IV/VIII-54/D/65 tanggal 16 Desember 1965 atas nama Tuan Ma’mur dan PENGGUGAT; 6. Bahwa atas Surat Keputusan Kepala Inspkesi Agraria Jawa Barat, PENGGUGAT melaui Tuan Ma’mur melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp115 500,00 (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melaui Bank Negara Indonesia Unit II Kantor Cabang Bogor pada tanggal 18 Mei 1966; 7. Bahwa setelah tanah a quo dibayar lunas oleh PENGGUGAT, masih dalam kurun waktu tahun 1966 tanah a quo dipinjam oleh Batalyon Infantri 315 Garuda Gunung Batu Bogor sebagai pos pengamanan karena adanya G 30 S PKI; 8. Bahwa pada tahun 1977 Batalyon Infantri Garudan Gunung Batu Bogor keluar dari tanah a quo, akan tetapi tanah a quo bukan diserahkan kepada PENGGUGAT, akan tetapi langsung digarap oleh salah satu keluarga Batalyon Infantri 315 bernama Tuan Ujang Unep juga tanpa hak; 9. Bahwa sementara tanah a quo digarap oleh Tuan Ujang Unep, muncul seseorang yang bernama Nyonya Tinawati Djapa Sugianto yang mengklaim bahwa tanah a quo adalah miliknya karena memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 41 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor; 10. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Nyonya Tinawati Djapa Sugianto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sebagai hak kepemilikan atas sebidang tanah, akan tetapi lokasi atau letak tanah milik Nyonya Tinawati Djapa Sugianto sama sekali bukan diatas tanah milik PENGGUGAT;


11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 atas nama Nyonya Tinawati Djapa Sugianto tidak mempuyai kekuatan hukum; 12. Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikian hak atas tanah a quo, mantan kepala Desa Cipayung Girang (Bpk. R. A. Kohar) pada tanggal 5 Mei 2010 membuat pernyataan diatas materai yang pada pokoknya menyatakan obyek tanah a quo belum pernah diperjual-belikan dan masih atas nama PENGGUGAT; 13. Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa ijin TERGUGAT I membangun pagar keliling di lokasi tanah milik a quo dengan warna sapi perah yang identik dengan logo usaha milik TERGUGAT I; 14. Bahwa PENGGUGAT menuntut agar tembok pagar warna sapi perah yang dibangun oleh TERGUGAT I tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan tersebut, segera dibongkar oleh TERGUGAT I karena tanah a quo adalah milik PENGGUGAT; 15. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mencari kebenaran-kebenaran atas penguasaan tanah a quo tanpa hak oleh TERGUGAT I. Usaha PENGGUGAT

tersebut

justru

ditanggapi

dengan

berbagai

macam

penawaran sejumlah uang baik dari TERGUGAT I maupun penawaran dari TERGUGAT II, yaitu antara lain: a. PENGGUGAT pernah diundang ke kantor TERGIGAT I (penggugat datang bersama anaknya bernama Tuan Wardi) dan ditawarkan sejumlah uang

sebesar

Rp50.000.000,00

(lima

puluh

juta

rupiah)

untuk

penyelesaian masalah tanah a quo; b. Haji Tatang pernah pula ditawari oleh TERGUGAT II yaitu Nyonya Tinawati Djapa Sugianto sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kentucky Fried Chiken (KFC) Baranangsiang, Bogor; c. Lurah Cipayung Girang pernah menawarkan perdamaian kepada PENGGUGAT melalui Haji Tatang di Hotel Seruni; d. TERGUGAT I

yaitu Bambang Sutantiyo juga pernah menawarkan

sejumlah uang kepada Haji Tatang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi pemberian tersebut ditolak karena Haji Tatang merasa uang itu bukan haknya; 16. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya

memohon

Kabupaten

Bogor

kepada

agar

dapat

Badan

Pertanahan

menangani

Nasional

sengketa

tanah

(BPN) milik

PENGGUGAT yang sejak tahun 2011 dikuasai oleh TERGUGAT I tanpa hak;


17. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor mengundang PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 2863/UND-600/IX/2015 Perihal : Undangan Gelar Kasus Pertanahan untuk menyelesaikan permasalahan tanah a quo; 18. Bahwa PENGGUGAT juga kembali membuat surat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 12 Oktober 2015 Perihal : Permohonan Penanganan Perkara; 19. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dalam Surat Nomor : 3611/UND-600/XI/2015 Perihal : Undangan Penelitian Lapangan yang berlangsung pada tanggal 23 Nopember 2015

dengan hasil sebagaimana Surat Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kabupaten Bogor Nomor : 4374/SD-600/XII/2015; 20. Bahwa dengan telah dikuasainya tanah milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa ijin semenjak tahun 2011 sampai dengan saat ini sangat merugikan PENGGUGAT. Padahal sampai dengan saat ini PENGGUGAT merasa belum pernah menjual atau memindahtangankan tanah a quo kepada siapa pun termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II; 21. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menyatakan “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”; 22. Bahwa penguasaan tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT dengan mengaku sebagai pemilik tanah a quo tanpa pernah membeli dari PENGGUGAT dan telah mendirikan bangunan berupa pagar dengan gambar sapi perah di atas tanah milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa ijin terlebih dahulu merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; 23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian

kepada

orang

lain,

mewajibkan

orang

yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”; Dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat diminta pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;


24. Bahwa sebagai warga negara yang baik dan patuh pada aturan hukum dan PENGGUGAT tahu dan menyadari bahwa obyek tanah

a quo adalah

miliknya yang sah, maka PENGGUGAT tetap melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan tetap membayar pajak atas tanah milik PENGGUGAT dengan Nomor SPPT (NOP) : 32. 03. 091. 005. 008-0203. 0 sampai dengan tahun 2015; 25. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari kententuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 yang menyatakan “Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”; 26. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah a quo dengan memiliki sertifikat hak milik yang tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tahun 2011 hingga saat ini sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan immaterial yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karenanya wajar dan cukup beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan perincian; Kerugian Materiil: a. Terjadinya jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa hak sejak tahun 2010, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); b. TERGUGAT I mendirikan pagar dengan warna sapi perah yang identik dengan logo usaha miliknya, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); c. Batalnya pembelian tanah dari pembeli dengan harga Rp3.000.000,00 x 900m2 = Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah); (Total a + b + c : Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah); i. Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT tidak dapat dihitung (keuntungan yang diharapkan) nilainya, namun apabila dihitung maka PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); (Total i + ii : Rp11.700.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah);


27. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mematuhi putusan ini, maka wajar dan cukup beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap; Putusan Sela (Putusan Awal) 28. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia dan hampa dikemudian hari serta untuk menghindari TERGUGATI dan TERGUGAT II tidak memenuhi keputusan dengan beritikad buruk, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cobinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk: a. Meletakan sita jaminan (consevatoir beslaq) atas harta benda milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta seluruh isi yang terdapat di dalamnya terletak di Jalan Raya Puncak Km 76, Bogor, Cipayung, Puncak, Jawa Barat; b. Membongkar pagar yang bergambar sapi perah yang identik dengan logo usaha milik TERGUGAT I; c. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan aktifitas apapun di lahan

a quo dengan memberikan tanda atau plang yang

bertuliskan “TANAH MASIH DALAM PROSES HUKUM DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG” agar dapat diketahui oleh umum/masyarakat bahwa tanah a quo bukanlah milik TERGUGAT I; 29. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PENGGUGAT tidak lagi dijual, digelapkan, dipindah-tangankan atau dialihkan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah a quo seluas kurang lebih 900 m2 yang terletak di Jalan Desa Blok 008 Kampung Cipayung RT 01/04 Desa/Kelurahan Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Jalan raya;

Sebelah Timur

:

Tembok batas desa;

Sebelah Selatan

:

Tanah milik sdr. Ma’mur;

Sebelah Barat

:

Tanah milik Harsono;

30. Bahwa semenjak antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1997 tanah a quo digunakan oleh Batalyion Infantri Garuda Gunung Batu Bogor sebagai tempat pos keamanan karena adanya Gerakan 30 September PKI (G 30 S


PKI) sampai dengan saat ini belum dapat dinikmati, maka PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT I untuk menyerahkan tanah a quo kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik; 31. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, sempurna, mengikat serta menentukan, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorraad); PERMOHONAN : Berdasarkan alasan, penjelasan dan keterangan-keterangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum sah Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;. 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 40 dan Sertifikat Hak Milik No. 41 tidak mempunyai kekuatan hokum;. 4. Menyatakan secara hukum sah Tergugat I tidak mempunyai hak membangun pagar dengan warna sapi perah yang identik dengan logo usaha miliknya’. 5. Menyatakan secara hukum tanah seluas kurang lebih 900 m2 yang terletak di Jalan Desa Blok 008, Kampung Cipayung RT.01/04 Desa/Kelurahan Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas, sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Jalan raya;

Sebelah Timur

:

Tembok batas desa;

Sebelah Selatan

:


Sebelah Barat

:


Adalah sah secara hukum milik PENGGUGAT. 6. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar sekaligus ganti rugi

materiil

dan

immaterial

kepada

PENGGUGAT

sebesar

Rp11.700.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari


apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) tanah seluas kurang lebih 900 m2 yang terletak di Jalan Desa Blok 008, Kampung Cipayung

RT.01/04,

Desa/Kelurahan

Cipayung

Girang,

Kecamatan

Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Jalan raya;

Sebelah Timur

:

Tembok batas desa;

Sebelah Selatan

:


Sebelah Barat

:


9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij vorraad); 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU, apabila Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: I. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMAL 1. Bahwa gugatan ini diajukan beralaskan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016, yang diberikan AIN SUGANDI BIN SANTAIP alias AEN SUGANDI kepada kuasa hukumnya dari Kantor Advokat TOHIR & Rekan, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong, yang berbunyi sbb: “Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa hak di Pengadilan Negeri Cibinong atas tanah seluas lebih kurang 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) yang terletak di jalan Desa Blok 008, Kampung Cipayung RT 01/04 Desa/ Kelurahan Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung,Kabupaten Bogor”;


2. Bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh AIN SUGANDI BIN SANTAIP alias AEN SUGANDI (Penggugat) kepada kuasa hukumnya tersebut tidak menyebut Pihak-Pihak siapa saja yang harus ditarik sebagai Tergugat; 3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 mengatur tentang syarat komulatif dari Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:  Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;  Menyebutkan tentang kompetensi relative;  Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara jelas, dan  Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan; 4. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut tidak memenuhi syarat komulatif dari Surat Kuasa Khusus berdasarkan SEMA, karena tidak menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak secara jelas ( bahkan tidak menyebut pihak-pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat); 5. Bahwa oleh karena syarat surat kuasa khusus itu bersifat komulatif maka apabila apabila ada salah satu syarat diatas tidak dipenuhi, akan mengakibatkan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus. Hal mana kecacatan tersebut berakibat surat kuasa menjadi tidak sah; 6. Bahwa karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2016 tersebut yang dijadikan dasar diajukannya gugatan tidak sah, maka cukup alasan untuk terciptanya Peradilan yang Efisien, Efektif dengan biaya ringan (murah) dimohonkan agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkata aquo dalam PUTUSAN SELA dengan membuat putusan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; II. GUGATAN KEDALUWARSA / VERJARING 1. Bahwa menyitir dalil gugatan dari Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 9, pada pokoknya gugatan tersebut membuat pengakuan bahwa Penggugat adalah anak Santaip yang menjadi centeng dan bekerja sebagai penggarap lahan milik orang Belanda bernama Van Lingen sejak tahun 1937; 2. Bahwa Penggugat adalah anak dari Santaip melanjutkan mengurus dan merawat kebun (tanah) aquo dan pada tahun 1964 Penggugat memohon


kepada Pemerintah untuk memiliki bekas peninggalan Van Lingen dan pada tahun 1965 Pemerintah melalui Kantor Agraria Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor IV/VIII-54/D/65 tanggal 16 Desember 1965; 3. Bahwa atas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Penggugat melalui Tuan Makmur melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah sebesar Rp. 115.500,- (Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) melalui Bank Negara Indonesia Unit II Kantor Cabang Bogor pada tanggal 18 Mei 1966; 4. Bahwa pada tahun 1977 didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah aquo digarap oleh keluarga Batalion Infantri 315 bernama Tuan UJANG UNEP dan sementara tanah aquo digarap oleh UJANG UNEP muncul Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO yang meng klaim sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 41 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. 5. Bahwa mensitir dalil Penggugat tersebut

dapat

disimpulkan

bahwa

setidaknya Penggugat telah membuat klaim atas kepemilikan tanah aquo setidaknya dari tanggal 18 Mei 1966 sebagaimana Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah; 6. Bahwa apabila dihitung klaim kepemilikan sejak 18 Mei 1966 hingga gugatan ini diajukan pada tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut diajukan 50 (lima puluh) tahun berselang sejak klaim kepemilikan tanah oleh Penggugat; 7. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1967 jelas mengatur tentang daluwarsa yang berbunyi sebagai berikut: “ Segala Tuntutan Hukum , baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa karena lewatnya waktu tiga puluh tahun “ 8. Bahwa dengan dapat dibuktikannya bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan setelah 50 tahun terhitung dari klaim kepemilikannya sejak tahun 1966, maka gugatan demikian tergolong daluwarsa menurut hukum; 9. Bahwa karena gugatan Penggugat daluwarsa maka cukup alasan bagi Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan putusan gugatan tidak dapat diterima. III. RECHTSVERWERKING / DIANGGAP MELEPASKAN HAK


1. Bahwa sebagaimana di dalilkan pada romawi II, Penggugat mengajukan gugatannya setelah 50 tahun sejak Penggugat membuat klaim kepemilikan yang setidaknya dapat disimpulkan kepemilikan itu terjadi pada tanggal 18 Mei 1966; 2. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 32 ayat (2) mengatur hal sbb : “bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ 3. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyoal tanah dalam perkara aquo diatas alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 40 dan Sertifikat Hak Milik No. 41 milik Ny. TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II) yang telah dibeli oleh Tergugat I; 4. Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam surat yang ditujukan kepada kuasa Penggugat, Surat No. 4374/SD-600/XII/2015 tanggal Cibinong 20 Desember 2015 yang ditembuskan kepada Tergugat I perihal Permohonan Penanganan Sengketa, dijelaskan catatan administrasi Sertifikat Hak Milik No. 40/ desa Tjipayung seluas 1439 m2 pertama kali diterbitkan Sertifikat pada tanggal 17 Oktober 1962 asal conversi bekas Eig.Perp No. 3694, telah beberapa kali berubah kepemilikan dan pada tanggal 22 Januari 1979 tercatat atas nama TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II); 5. Bahwa demikian pula atas Sertifikat Hak Milik No, 41/ desa Tjipayung seluas 2560 m2 pertama kali diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanggal 17 Oktober 1962 atas conversi Eig Perp No. 3364, beberapa kali berubah kepemilikan hingga pada tanggal 16 Pebruari 1979 tercatat atas nama TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II)’ 6. Bahwa atas kedua bidang tanah tersebut telah dibeli Tergugat I dari Tergugat II, yang jual belinya dicatat dalam Akta Jual Beli No. 277/2010 dan 278/2010


masing2 tertanggal 21 Desember 2010, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji OLEH, S.H.,M.s.i; 7. Bahwa berdasarkan bukti hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat

telah

dianggap

melepaskan

hak

keperdataannya

(rechtsverwerking) karena lampaunya waktu hingga 50 tahun membiarkan haknya dan baru mengajukan gugatan pada tahun 2016; 8. Bahwa Lembaga Rechtsverwerking dikenal dalam tatanan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat berdasarkan putusan-putusan perkara perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diantaranya putusan perkara sbb: 

Putusan Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 dalam kasus di kabupaten Pandeglang Jawa Barat, gugatan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan hak nya (rechtsverwerking);



Putusan Mahkamah Agung RI No. 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 : “apabila dalam perbuatan hokum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”;



Putusan Mahkamah Agung RI No. 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974 : “ Bahwa sekalipun penghibahan tanah tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni tanggal 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut”;

9. Bahwa dengan dalil dalil hukum tersebut cukup alasan apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus perkara dengan menyatakan bahwa Penggugat telah dianggap lalai dengan membiarkan haknya selama 50 tahun sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan hak keperdataa nya (rechtsverwerking) demi azaz kepastian hukum’; 10. Bahwa atas

Rechtsverwerking tersebut maka cukup alasan apabila

Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; IV. GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL 1. Mensitir dalil gugatan Penggugat pada no. 10 didalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No, 40 dan Sertifikat Hak Milik No, 41 atas nama Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sebagai hak kepemilikan atas tanah, akan


tetapi lokasi atau letak tanah milik Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO sama sekali bukan diatas tanah milik Penggugat; 2. Bahwa menjadi pertanyaan apabila tanah milik Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO tersebut didalilkan sama sekali bukan diatas tanah milik Penggugat, mengapa didalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II, bahkan didalam petitumnya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hokum, dituntut membayar ganti rugi, dan sertifikat tanah hak Milik No.40 dan Hak Milik No. 41 dimohonkan untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari penyusunan gugatan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan

bersebrangan (berlawanan)

dengan petitum gugatan. Oleh karenanya gugatan demikian adalah gugatan yang kabur / obscuur libel; 4. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur / obscuur libel maka cukup alasan apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; V. GUGATAN KURANG PIHAK 1. Bahwa

Penggugat

telah

mendalilkan

dalam

gugatannya

Bahwa

Penggugat adalah anak dari Santaip melanjutkan mengurus dan merawat kebun (tanah) aquo dan pada tahun 1964 Penggugat memohon kepada Pemerintah untuk memiliki bekas peninggalan Van Lingen dan pada tahun

1965

Pemerintah

melalui

Kantor

Agraria

Jawa

Barat

mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor IV/VIII-54/D/65 tanggal 16 Desember 1965; 2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya atas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Penggugat melalui Tuan Makmur melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah sebesar Rp115.500,00 (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Negara Indonesia Unit II Kantor Cabang Bogor pada tanggal 18 Mei 1966; 3. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada tahun 1977 didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah aquo digarap oleh keluarga Batalion Infantri 315 bernama Tuan UJANG UNEP dan sementara tanah aquo digarap oleh UJANG UNEP muncul Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO yang meng klaim sebagai pemilik tanah berdasarkan


Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40 dan Sertifikat hak Milik (SHM) No. 41 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor; 4. Bahwa ternyata pihak-pihak yang disebut oleh Penggugat dan sangat erat kaitannya dengan kepemilikan tanah dalam perkara aquo yang didalilkan oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak didalam gugatan; 5. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang didalilkan dalam gugatan, membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan cukup alasan hukum apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam menjawab gugatan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam jawaban eksepsi, merupakan jawaban Tergugat I yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan jawaban Tergugat I dalam pokok perkara (Mutatis Mutandis); 3. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik 2 bidang tanah yang terletak di desa Cipayung

Girang,

Kecamatan

Mega

Mendung,

Kabupaten

Bogor,

sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 40 seluas 1.439 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 41 seluas 2.560 m2; 4. Bahwa benar Tergugat I membeli tanah sebagaimana dimaksud dari Tergugat II, hal mana jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah haji OLEH, S.H., M.s.i., dibawah Akta Jual Beli No. 277 / 2010 dan Akta Jual Beli 278/2010’; 5. Bahwa didalam catatan administrasi buku tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam surat yang ditujukan kepada kuasa Penggugat, Surat No. 4374/SD-600/XII/2015 tanggal Cibinong 20 Desember 2015 yang ditembuskan kepada Tergugat I, perihal Permohonan Penanganan Sengketa, dijelaskan catatan administrasi Sertifikat Hak Milik No. 40/ desa Tjipayung seluas 1439 m2 pertama kali diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanggal 17 Oktober 1962 asal conversi bekas Eig.Perp No. 3694, dan telah beberapa kali berubah kepemilikan dan pada tanggal 22 januari 1979 kepemilikan tersebut tercatat atas nama TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II);


6. Bahwa demikian pula atas Sertifikat Hak Milik No, 41/ desa Tjipayung seluas 2560 m2 pertama kali diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanggal 17 Oktober 1962 asal conversi Eig Perp No. 3364, beberapa kali berubah kepemilikan hingga pada tanggal 16 Pebruari 1979 tercatat atas nama TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II)’; 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik karena riwayat atas tanah yang dibeli memiliki catatan lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, sebagaimana diuraikan diatas, dan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan; 8. Bahwa menyitir dalil gugatan dari Penggugat

pada pokoknya gugatan

tersebut membuat pengakuan bahwa Penggugat adalah anak Santaip yang menjadi centeng dan bekerja sebagai penggarap lahan milik orang Belanda bernama Van Lingen sejak tahun 1937, membuktikan bahwa asal tanah tersebut adalah milik orang Barat (Belanda); 9. Bahwa pengakuan dalil gugatan bahwa asal muasal tanah dalam perkara aquo adalah tanah milik orang Belanda yang disebut Penggugat bernama VAN LINGEN, dapat diartikan memberi petunjuk bahwa atas tanah tersebut berasal dari alas hak Eigendom Pervonding / Hak Milik Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata BAB KETIGA Tentang Hak Milik (Eigendom) pasal 570; 10. Bahwa upaya Penggugat memohon kepada Negara atas kepemilikan tanah sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor IV/VIII-54/D/65 tanggal 16 Desember 1965, dan dalil bahwa Penggugat telah membayar ganti rugi kepada Pemerintah melalui Tuan Makmur sebesar Rp115.500,00 (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Negara Indonesia Unit II Kantor Cabang Bogor pada tanggal 18 Mei 1966, tentu merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar peralihan kepemilikan; 11. Bahwa kepemilikan tanpa dasar peralihan hak sementara di buku tanah Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa tanah tersebut telah tersertifikasi sejak tahun 1962 karena konversi dari Eigendom Pervonding, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor IV/VIII-54/D/65

tanggal 16 Desember 1965 tidak akan bisa dieksekusi

(tersertifikasi) di Badan Pertanahan Nasional; 12. Bahwa oleh karena riwayat kepemilikan tanah tersebut sangatlah jelas, dan terekam sempurna pada catatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, maka Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil


kepemilikan tanah yang diakui milik Penggugat dan Tergugat I menolak dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanpa hak atas tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut; 13. Bahwa karena Tergugat I menolak semua dalil gugatan kepemilikan tanah milik Penggugat, maka dengan sendirinya Tergugat I menolak dalil tuntutantuntutan Penggugat selebihnya yang ditujukan kepada Tergugat I, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan permohonan agar Sertifikat tanah milik Tergugat I yakni Sertifikat Hak Milik No. 40 dan Sertifikat No. 41 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; 14. Bahwa menjadi pertanyaan dengan cara dan maksud apa Penggugat memohon kepada Pemerintah atas kepemilikan tanah yang nyata-nyata diakui “milik tuannya” yang nota bene diakui sebagai orang Belanda bernama Van Lingen ?; 15. Bahwa permohonan peralihan hak kepemilikan yang nyata-nyata diakui dan diketahui milik orang lain tanpa melibatkan pemilik asalnya, perbuatan demikian merupakan perbuatan melawan hukum; 16. Bahwa oleh karena Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti hukum , maka cukup alasan apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membuat putusan Menolak seluruh gugatan Penggugat dengan segala akibat hukumnya; 17. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka biaya perkara menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat. Untuk itu dimohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONVENSI: 1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam jawaban Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, secara mutatis mutandis, dianggap sebagai bagian dalam gugatan rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat I adalah pemilik 2 bidang tanah yang terletak di desa Cipayung Girang, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 40 seluas 1.439 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 41 seluas 2.560 m2; 3.

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I membeli tanah sebagaimana dimaksud dari Tergugat II dalam Konvensi, hal mana jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010, dibuat dihadapan Pejabat


Pembuat Akta Tanah haji OLEH, SH Msi dibawah Akta Jual Beli No. 277 / 2010 dan Akta Jual Beli 278/2010’; 4. Bahwa didalam catatan administrasi buku tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam surat yang ditujukan kepada kuasa Penggugat, Surat No. 4374/SD-600/XII/2015 tanggal Cibinong 20 Desember

2015,

yang

juga

ditembuskan

kepada

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat I, perihal Permohonan Penanganan Sengketa, dijelaskan catatan administrasi Sertifikat Hak Milik No. 40/ desa Tjipayung seluas 1439 m2 pertama kali diterbitkan Sertifikat pada tanggal 17 Oktober 1962 asal converse bekas Eig.Perp No. 3694, beberapa kali telah berubah kepemilikan dan pada tanggal 22 januari 1979 kepemilikan atas tanah tersebut tercatat atas nama TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II); 5. Bahwa demikianm pula atas Sertifikat Hak Milik No, 41/ desa Tjipayung seluas 2560 m2 pertama kali diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tanggal 17 Oktober 1962 atas converse Eig Perp No. 3364, beberapa kali berubah kepemilikan, hingga pada tanggal 16 Pebruari 1979 kepemilikan

tanah

tersebut tercatat atas nama TINAWATI DJAPA SUGIANTO (Tergugat II)’ 6. Bahwa berdasarkan catatan riwayat kepemilikan tanah tersebut, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat I telah benar membeli tanah dari Tergugat II dalam Konvensi, dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 2 bidang tanah di desa Cipayung Girang, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik no. 40 seluas 1.439 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 41 seluas 2.560 M2; 7. Bahwa selain dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 2 bidang tanah tersebut, maka cukup alasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat I mohon dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan mendapat perlindungan undang-undang; 8. Bahwa dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat pada nomor 10 gugatan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No, 40 dan Sertifikat Hak Milik No, 41 atas nama Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sebagai hak kepemilikan atas tanah, akan tetapi lokasi atau letak tanah milik Nyonya TINAWATI DJAPA SUGIANTO sama sekali bukan diatas tanah milik Penggugat;


9. Bahwa secara de facto

sekalipun Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 40 dan Sertifikat hak Milik No. 41 sama sekali bukan diatas tanah milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat, namun Tergugat Rekonvensi /Penggugat tetap mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi; 10. Bahwa perbuatan dengan sengaja menggugat seseorang hal mana didalilkan sendiri bahwa atas tanah yang disengketakan diakui sama sesekali bukan diatas tanah milik Penggugat, perbuatan hukum demikian dapat diklasifikasikan sebagai dan merupakan perbuatan melawan hukum; 11. Bahwah karenanya cukup alasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat dinyatakaan telah melakukan perbuatan melawan hukum; 12. Bahwa

perbuatan

melawan

hukum

yang dilakukan

oleh Tergugat

Rekonvensi/Penggugat tersebut telah merugikan secara materiil karena hilangnya kesempatan untuk menjadikan tanah sebagaomana dimaksud menjadi jaminan pinjaman untuk modal kerja, dan juga mengakibatkan kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I karena hilangnya kesempatan / waktu kerja, akibat harus meluangkan waktu untuk berkoordinasi dalam penanggapi (melawan) gugatan perkara aquo; 13. Bahwa kerugian materiil yang Penggugat alami akibat tidak dapat dijaminkannya Sertifikat tanah dalam perkara aquo kepada Bank untuk modal kerja dapat ditaksir sebagai berikut : Luas 2 bidang tanah lebih kurang 3.999 M2 bila dikalikan harga saat ini berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta)

per

meter

persegi

maka

harga

tanah

tersebut

adalah

Rp11.997.000.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); 14. Bahwa apabila tanah tersebut dijaminkan ke Bank untuk mendapatkan modal usaha, maka dapat ditaksir Bank akan memberi pinjaman 70% dari velue nilai tanah atau sebesar 70% x Rp11.997.000.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) adalah Rp8.397.900.000,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); 15. Bahwa apabila modal pinjaman tersebut dipakai untuk menjalankan usaha dengan estimasi keuntungan 36 % per tahun, maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dapat dihitung sebesar 36% X Rp8.397.900.000,00 = Rp 3.023.244.000,00 (tiga milyar dua puluh tiga


juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) per tahun kerugian hingga putusan berkekuatan hukum tetap; 16. Bahwa oleh karena perjalan perkara ini dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum ditaksir memakan waktu 5 tahun, maka kerugian material yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam 5 tahun dapat dihitung sebesar

5 X

Rp3.023.244.000,00 = Rp15.116.220.000,00 (lima belas milyar seratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); 17. Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp15.116.220.000,00 (ima belas milyar seratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap; 18. Bahwa

hilangnya kesempatan/waktu untuk bekerja akibat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, jelas mengakibatkan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, yang sekalipun tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila ditaksir dapat dinilai setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 19. Bahwa kerugian demikian sudah sepantasnya ditanggungkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk memberi efek jera, dan oleh karenanya cukup alasan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap; 20. Bahwa untuk member efek jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi, kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat juga dimohonkan untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, pada harian Kompas 1 halaman penuh, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; 21. Bahwa untuk mematuhi isi putusan juga dimohonkan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus, untuk setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan;


22. Bahwa untuk terlaksananya Putusan ini maka dimohonkan agar Yang Mulia memutus perkara ini dengan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong, untuk mengangkat juru sita / juru sita pengganti, untuk melakukan tegoran-tegoran serta melakukan eksekusi penagihan atas putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I; PERMOHONAN : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara ini sebagai berikut: DALAM PUTUSAN SELA : 1. Menerima Eksepsi Tergugat I tentang Surat Kuasa khusus Penggugat cacat formal; 2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan. DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan atau sebagian; 2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;. DALAM REKONVENSI : 1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya dan atau sebagian; 2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah atas 2 bidang tanah di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 40 seluas 1.439 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 41 seluas 2.560 M2 3. Menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat I sebagai pembeli yang beritikat baik dan mendapat perlindungan undang-undang; 4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;


5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat I secara tunai dan sekaligus sebesar Rp15.116.220.000,00 (lima belas milyar seratus enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I secara tunai dan sekali gus sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat Rekonvensi/Tergugat I secara terbuka pada harian Kompas 1 halaman penuh paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak putusan berkekuatan hukum tetap; 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mematuhi isi putusan; 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar

Rp10.000.000,00

(sepuluh

juta

rupiah)

atas

setiap

hari

keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 10. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong untuk mengangkat juru sita / juru sita pengganti untuk melakukan tegoran-tegoran serta melakukan eksekusi (penagihan)

atas setiap bunyi putusan aquo

yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar sejumlah

uang

secara

tunai

dan

sekaligus

kepada

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat I, sejak Putusan berkekuatan hukum tetap. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas IB Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 September 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI ;  DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;

 DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONVENSI;


Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi Tidak Dapat Diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi dibuat oleh Thorico Monada, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong atas Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan permohonan bantuan dari Pengadilan Negeri Cibinong, dengan suratnya tertanggal 28 September 2016, Nomor : W11-U.20/3646/HK.02/2016 telah

memberitahukan

dengan resmi

kepada

TINAWATI DJAPA SUGIANTO Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi, yang diketahui beralamat di Jalan Sukasari I Nomor 25 RT.06/02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, dan diketahui pula beralamat di Show Room Mobil Bintang Motor Cemerlang, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor,

Jawa Barat

yang pada pokoknya menerangkan

bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2016 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 September 2016, Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Cbi.; Menimbang, bahwa telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi dibuat oleh

Drs. JUNAEDI, S.H.,M.H. Panitera

Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa ANTONIUS T. HURIT, S.H., kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi

pada tanggal

04 Oktober

2016 telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 September

2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi selanjutnya permohonan

banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding

I

semula Tergugat

I

dalam

konpensi/Penggugat

dalam

rekonpensi pada tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Terbanding II semula

Tergugat II dalam konpensi

pada tanggal

04

Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi


pada tanggal 18 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding

I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam

rekonpensi pada tanggal 20 Oktober 2016 ; 2. Terbanding II

semula

Tergugat II dalam konpensi

pada tanggal

09

Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi pada tanggal 07 Nopember

2016, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Nopember 2016, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : - Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 08 Nopember 2016; - Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 08 Nopember 2016, dan tanggal 07 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa telah membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cbi., bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada : 1. Pembanding,

semula

Penggugat

dalam

konpensi/Tergugat

dalam

rekonpensi pada tanggal 20 Oktober 2016 ; 2. Terbanding

I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam

rekonpensi pada tanggal 20 Oktober 2016 ; 3. Terbanding II semula

Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 09

Nopember 2016 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa

hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan


oleh undang-undang, maka oleh karenanya

pemohonan

banding tersebut

secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa kuasa hukum

Pembanding semula

Penggugat

dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :  Bahwa Pembanding / Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa yang

digugat karena melanggar hak dan merugikan diri Pembanding/ Penggugat:  Bahwa

seorang atau beberapa orang yang dirasa oleh Pembanding/

Penggugat telah melanggar hak dan merugikan diri Pembanding /Penggugat dan secara nyata menguasai barang sengketa adalah : - Terbanding I Bambang Suitanto dengan tanpa hak membangun pagar

keliling berwarna sapi perah yng identic dengan logo usahanya di atas Tanah milik Adat Pembanding ; - Terbanding II Tinawati Djapa Sugianto dengan tanpa hak menjual Tanah

milik Adat kepada Terbanding I ; - Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KItab Undang-

undang Hukum Acara Perdata menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut ; - Bahwa dengan demikian Gugatan Pembanding telah sempurna untuk

diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya menurut hukum  Bahwa Terbanding II/Tergugat II tidak hadir selama persidangan ;  Bahwa Terbanding II/Tergugat II tidak membantah, mengakui dan menrima dalil gugatan ;  Bahwa

keterangan-keterangan

saksi

yang

dihadirkan

oleh

Pembanding/Penggugat adalah sangat penting untuk melengkapi dan mendukung dalil-dalil dalam gugatan dan menguatkan bukti surat yang telkah diajukan dalam perkara a quo, sehinga membantu JUdex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum demi mencapai suatu putusan yang berkualitas dan mengamdung nilai-nilai keberanran dan keadilan  Bahwa saat pemeriksaan saksi tidak lengkap, tidak cermat dan tidak teliti ;  Bahwa pertimbangan hukum judex factie tidak teliti dan tidak cermat ;


 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 tidak mempunyai kekautan hukum

berlaku dan juga cacat administrasi dalam

pengurusannya sehingga dinyatakan tidak berlaku ;  Bahwa Terbanding II tidak pernah menguasai tanah sebagaimana objek tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41; Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Pengugat dalam rekonpensi yang telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut :  Bahwa Terbanding I semula Tergugat I

menolak seluruh dalil-dalil yang

diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam kontra memori banding ini;  Bahwa gugatan tersebut judex factie telah membuat putusan yang benar, hal mana untuk pembuktian kepemilikan tanah tersebut

Badan Pertanahan

Nasional lah yang paling berkompeten menjelaskan bukti-bukti kepemilikan tanah aquo. Untuk itulah badan Pertanahan Nasional menjadi Pihak yang semestinya diikut sertakan oleh Penggugat didalam mengajukan gugatannya;  Bahwa tentang Sertifikasi tanah Terbanding I / Tergugat I (SHM No.40 dan SHNo. 41) yang didalilkan oleh Pembanding misterius karena catatan buku desa tidak pernah tercatat ada peralihan kepemilikan dapat Terbanding I / Tergugat I berikan sanggahan sbb : -

Bahwa dasar dari diterbitkannya Sertifikat Hak Milik

Nomor. 40 dan

Sertifikat Hak Milik Nomor. 41 adalah konversi dari Eigendom Verpoonding sebagaimana bukti Surat (T1- 8) yakni Surat Badan Pertanahan

Nasional

Kabupaten

Bogor

yang

ditujukan

kepada

Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat I; -

Bahwa Surat Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 29 Desember 2015 menerangkan pada intinya membuktikan bahwa riwayat tanah tersebut berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional berasal mula dari Verponding Eigendom, yang pertama kali diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1962, dan beberapa kali telah berganti kepemilikan;

-

Bahwa jelas dibuku catatan desa tentang tanah adat yang disoal oleh Pembanding / Penggugat tidak pernah tertulis adanya perailahan kepemilikan. Hal ini disebabkan dasar kepemilikan SHM 40 dan SHM 41


adalah konversi dari Eigendom Verpoonding dan bukan dari jualbeli tanah adat; -

Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pembanding / Penggugat tidak memahami soal pertanahan di Indonesia dan hal ini dapat dibuktikan sekalipun mendalilkan bahwa tanahnya ex milik orang Belanda tetapi membuktikannya dengan catatan tanah buku desa (tanah adat) dan walaupun Badan Pertanahan Nasional telah bersurat menjelaskan silsilah sertifikasi Sertifikat Hak Milik

Nomor .40 dan

Sertifikat Hak Milik 41yang berasal dari Eigendom Verpoonding, namun Pembanding /Penggugat selalu berupaya mengkoperasi sertifikasi tanah Sertifikat Hak Milik

40 dan Sertifikat Hak Milik

41 tersebut dengan

catatan buku Desa. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dan dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 September 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi. serta telah membaca dan memperhatikan memori banding,

kontra memori banding dari para pihak yang berperkara

Majelis

Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut terhadap Eksepsi maupun yang menyangkut tentang Pokok Perkara ; Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi

tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis

Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 September 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI :  Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi ;  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 September 2016, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Cbi., yang dimohonkan banding tersebut ;  Menghukum

Pembanding

semula

Penggugat

dalam

konpensi/

Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 8 - Pebruari - 2017 oleh kami KAREL TUPPU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan AMRIL, S.H.,M.Hum. dan A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 - Pebruari - 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh


NOVRAN VERIZAL, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.

HAKIM ANGGOTA, Ttd

HAKIM KETUA, Ttd

AMRIL, S.H. M.Hum.

KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

Ttd

A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI, Ttd NOVRAN VERIZAL, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp. 5.000.00 Materai …………………… Rp. 6.000.00 Pemberkasan ……………. Rp. 139.000.00 Jumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents