PT.BDG

PUTUSAN NOMOR : 127/PDT/2014/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ======================================== PT. KARINA BUANA , berkedudukan di Bekasi - Kota Bekasi di Komp . Perum Danamon Jl . Primadana Raya Blok . C No . 24 – 25 Rt.010 . Rw. 010 Kelurahan Kota

Bekasi

( dahulu

Jatisari , Kec . Jatiasih , sebagai

Tergugat

dalam

perkaraNo.133/Pdt.G/2011/PN.Bks) ; ============== PEMBANDING SEMULA TERGUGAT/PELAWAN ; ==

=================L A W A N================

1. BERNARD SUBARDJA, beralamat di Jl. Pendidikan Cilandak Barat, PENGGUGAT

Jakarta

No.20

Selatan

dalam

Rt.007/Rw.09,

(dahulu perkara

sebagai No.

133/Pdt.G/2011/PN.Bks) ; ==================== TERBANDING SEMULA PENGGUGAT/TERLAWAN ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI ,

beralamat di Jl.Khairil

Kotamadya Bekasi (dahulu sebagai

Anwar

No. 25

Turut Tergugat

dalam perkara No.133/Pdt.G/2011/PN.Bks) ; =======

Putusan : No.127/PDT/2014. Hal 1 dari 16 hal

TURUT

TERBANDING

SEMULA

TURUT

TERGUGAT/TURUT TERLAWAN ; ==============

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : ============================== Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 12 Maret 2014

Nomor : 127/PEN/PDT/2014/PT.BDG, tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : =====

Membaca berkas perkara , salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : ================================

================= TENTANG DUDUK PERKARANYA ===========

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 133/Pdt/Verz/2011/PN.Bks, yang amar selengkapnya sebagai berikut : === 1. Menyatakan

menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan untuk

sebagian ; ==================================================== 2. Menyatakan Pondok Gede

5 (lima) bidang tanah

yang terletak (dahulu) di Desa

dan sekarang dikenal

Jatiluhur

dengan Kelurahan Jatisari , Kecamatan

Jatiasih Daerah Tingkat II Bekasi dengan bukti hak masing-masing : ========== -

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1 Jatiluhur –Bekasi , atas nama Bernard Subardja / M. Thoyib seluas 16.270 M2 ; ============================

-

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3 Jatiluhur –Bekasi , atas nama Bernard Subardja / M. Thoyib seluas 3.015 M2 ; ===========================

-

Sertifikat Hak Milik

(SHM)

No.4

Jatiluhur –Bekasi , atas nama

Anita

Dharman seluas .2.015 M2 ; =====================================


-


(SHM)

No.7


Anita

Dharman / M. Thoyib seluas 2.400 M2 ; =========================== -

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14 Jatiluhur –Bekasi , atas nama Syanglir Bin Jambul

seluas 7.035 M2 ; ====================================

Adalah milik Penggugat /Terlawan ; =================================== 3. Menyatakan Sertifikat Hak milik yaitu : =============================== -

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1 Jatiluhur –Bekasi , atas nama Bernard Subardja / M. Thoyib ; ==========================================

-

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3 Jatiluhur –Bekasi , atas nama Bernard Subardja / M. Thoyib ; ==========================================

-


(SHM)

No.4


Anita

Dharman ; ================================================ -


(SHM)

No.7


Anita

Dharman / M. Thoyib ; ======================================= -

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14 Jatiluhur –Bekasi , atas nama Syanglir Bin Jambul

seluas ; ===========================================

Adalah sah secara hukum serta merupakan satu - satunya bukti hak atas tanah sengketa ; ===================================================== 4. Menyatakan Tergugat/Pelawan

telah melakukan suatu perbuatan melawan

hukum ; ======================================================== 5. Menghukum Tergugat/Pelawan/PT.Karina Buana dan Turut Terlawan ( dahulu Turut Tergugat/BPN) maupun

orang-orang

untuk menyerahkan

bidang tanah yang terletak

5 (lima)

yang mendapat hak

daripadanya

(dahulu)

di Desa

Jatiluhur Pondok Gede Bekasi dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Jatisari ,Kecamatan Jatiasih Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1 Jatiluhur – Bekasi , seluas 16.270 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM)


No.3

Jatiluhur –Bekasi , seluas 3.015

M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4

Jatiluhur –Bekasi seluas .2.015 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7 Jatiluhur – Bekasi seluas 2.400 M2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14 Jatiluhur –Bekasi seluas 7.035 M2 kepada Terlawan ( dahulu Penggugat/ Bernard Subardja) dalam keadaan kosong dan baik ; ======================================= 6. Menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum semua sertifikat yang diterbitkan berdasarkan penggantian dari SHM No.1 Jatiluhur –Bekasi , seluas 16.270 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3 Jatiluhur –Bekasi , seluas 3.015 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4 Jatiluhur - Bekasi seluas .2.015 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7 Jatiluhur –Bekasi seluas 2.400 M2 , Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14 Jatiluhur –Bekasi seluas 7.035 M2 yang dulu pernah dinyatakan hilang

dan sertifikat turunanya

milik Pelawan (dahulu Tergugat I/PT.Karina

Buana) dan menghidupkan kembali sertifikat milik Terlawan ( dahulu Penggugat /Bernard Subardja) ; ============================================== 7. Menghukum Tergugat / Pelawan

untuk

membayar uang paksa (dwangsom)

kepada Penggugat/Terlawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat/Pelawan

lalai

melaksanakan

isi putusan

dalam perkara ini

terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga putusan tersebut telah dijalankan oleh Tergugat/Pelawan ; ============================== 8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terlawan /BPN untuk tunduk atas isi putusan dalam perkara ini ; ================================================ 9. Menghukum Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya

perkara yang muncul

dalam perkara ini sebesar Rp.391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ======================================================= 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; ======================


Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25

Nopember

2013,Kuasa

Hukum

Pembanding

semula

Tergugat/Pelawan

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Nopember 2013

Nomor

: 133/Pdt/Verz/2011/PN.Bks untuk

diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding : ======================

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat/Terlawan : ===============================================

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat/Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Banding

tersebut

telah

diberitahukan

pada tanggal 30 Januari 2014, Memori kepada

pihak

Terbanding

semula

Penggugat/Terlawan pada tanggal 12 Februari 2014 dan tanggal 5 Februari 2014 kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Turut Terlawan secara sah dan seksama : =======================================================

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat/Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Turut Terlawan tertanggal Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 05 Maret 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan


kepada pihak Pembanding semula Tergugat/Pelawan pada tanggal 04 Maret 2014 dan tanggal 05 Maret 2014 secara sah dan seksama : ========================

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 133/Pdt/Verz/2011/PN.Bks , yang Pengadilan

dibuat

oleh

Jurusita

pada

Negeri Bekasi telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding

semula Tergugat/Pelawan dan Terbanding semula Penggugat/Terlawan pada tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 15 Januari 2014 kepada Terbanding semula Penggugat/Terlawan serta tanggal 10 Januari 2014 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Turut Terlawan secara sah dan seksama sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya : ========================

============= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ==============

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ===================

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca/mempelajari dengan seksama berkas perkara incasu, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 133/Pdt.Verz/2011/PN.Bks jo. Putusan (Verstek) tanggal 21 Nopember 2011 Nomor 133/Pdt.G/2011/PN.Bks dan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2014 dari Kuasa Pembanding semula Pelawan/Tergugat, Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2014 dari Kuasa Terbanding semula Terlawan/Penggugat serta Kontra Memori


Banding tertanggal Februari 2014 dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan/Turut Tergugat dan telah memperhatikan pula Putusan Sela Pengadilan Tingkat Banding sendiri tanggal 13 April 2014 Nomor 127/Pdt/2014/PT.Bdg berikut dengan Berita Acara Persidangan Pengadialan Tingkat Banding,berpendapat adalah sebagai berikut ; ====

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan/Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; ============== - Bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan (onvol doende gemotiveerd) terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan/Turut Tergugat ; == - Bahwa

terdapat

dualism

putusan,

yang

pada

dasarnya

Putusan

Verzet

menggantikan putusan Verstek terdahulu, namun dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak membatalkan putusan Verstek terdahulu, sehingga terdapat 2 (dua) putusan yang berlaku yakni putusan Verstek dan Putusan Verzet ; ================================ - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melebihi dari petitum gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan/Penggugat yakni pada amar putusan angka 6 (enam) yang berbunyi ; “ Menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum semua sertifikat yang diterbitkan

berdasarkan

penggantian dari sertifikat hak milik (SHM) No.1 Jatiluhur, Bekasi seluas 16.270 M2, Sertifikat Hak Milik No.3 Jatiluhur Bekasi seluas 3015 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 4 Jatiluhur Bekasi seluas 2015 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 7 Jatiluhur Bekasi seluas 2400 M2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Jatiluhur Bekasi seluas 7035 M2 yang dulu pernah dinyatakan hilang dan Sertifikat Turunannya milik Pelawan (dahulu Tergugat.I/PT.Karina Buana) dan menghidupkan kembali sertifikat milik Terlawan (dahulu Penggugat/Bernard Subardja), oleh karenanya sudah sepatutnya putusan perkara tersebut untuk dibatalkan ; =====================


- Bahwa Hak atas Tanah yang diperoleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat adalah berdasarkan pemberian Hak dari Turut Terbanding/Turut Terlawan/Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat, yang mana berdasarkan SK ( Surat Keputusan ) Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat no. 1028/HGB/Kw BPN/1999 tertanggal 31 Maret 1999 ( Vide bukti P.3 ) memberikan hak atas tanah – tanah tersebut kepada Pembanding/Pelawan/Tergugat, dengan demikian maka jelas dan tegas bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat telah memenuhi syarat – syarat yang dibutuhkan dalam pemberian hal tersebut sehingga diberikan Hak tersebut oleh Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat ; ================

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan/Tergugat, pihak Terbanding semula sebagai Terlawan/Penggugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Pebruari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ========================= - Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan persidangan tidak tertib dan tidak memberikan kesepakatan kepada Pembanding untuk menjawab dan membuktikan

dalil

sangkalannya

atas

gugatan

dari

Terbanding

dahulu

Penggugat/Terlawan adalah mengada – ada, karena Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesepakatan yang sama kepada pihak – pihak dalam perkara ini ; =================================================== - Bahwa pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat mempermasalahkan pengajuan surat bukti Terbanding/Terlawan/Penggugat yakni T.I s/d T.II, yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim dan meminta agar surat bukti T.I s/d T.II diperiksa kembali dan pada akhirnya surat bukti tersebut diperiksa kembali dari Terbanding/Terlawan/Penggugat memperlihatkan lagi asli dari surat bukti tersebut dimuka persidangan ; ========== - Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan putusan verstek yang sebelumnya pernyataan ini semakin membuat Pembanding tidak


memahami tentang perkara verzet yang diajukan sebagai salah satu alasan diajukannya banding, bahwa sudah tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa perkara ini kembali, karena dengan diterimanya verzet ini maka putusan verstek no. 133/Pdt.G/2011/PN.Bks menjadi gugur ; ======================== - Bahwa menurut Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhi putusan yang melebihi petitum gugatan, yakni pada amar putusan pada angka 6, sedangkan didalam surat gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat pada petitum angka 7 tertulis :” Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 647, sertifikat Hak Milik nomor 646, sertifikat Hak Milik nomor 648, sertifikat Hak Milik 654 dan sertifikat Hak Milik nomor 655 dan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2042 serta sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2043 yang kesemuanya atas nama PT. Karina Buana (Tergugat/Pelawan) adalah batal demi hukum atau setidak – tidaknya dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti Hak kepemilikan atas tanah sengketa”, maka jelas amar putusan nomor 6 sama dengan petitum angka 7, kami berpendapat bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat atau kuasanya tidak memahami isi dari putusan nomor 133/Pdt.Verz/2011/PN.Bks tersebut ; ========= - Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa tentang Dwangsom tidak ada dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan di dalam putusannya ; ================================================

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan/Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori bandingnya atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : =================================================== - Bahwa Turut Terbanding telah secara resmi menerima Memori banding melalui Kepaniteraan Negeri Bekasi pada tanggal 05 Pebruari 2014 ; =================


- Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas Turut Terbanding/Turut Terlawan/Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutus : ======================== - Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan/Tergugat ;========== - Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

nomor.

133/Pdt.

Verzet/2011/PN.Bks, tanggal 14 November 2013 ; =======================

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat yang sekarang Terbanding/Terlawan,

jawaban/Perlawanan

dari

Perlawanan

yang

sekarang

Pembanding/Tergugat, serta Replik,Duplik dari kedua pihak yang berperkara mempertimbangkan akan hal – hal adalah sebagai berikut ; ==================

Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah: ========================================================== - Bahwa tanah milik Penggugat ( sekarang sebagai Terbanding/Terlawan ) yang terdiri dari sertifikat Hak Milik nomor I Jatiluhur – Bekasi seluas 16270 M², sertifikat Hak Milik nomor 3 Jatiluhur – Bekasi seluas 3015 M², sertifikat Hak Milik nomor 4 Jatiluhur – Bekasi seluas 2015 M², sertifikat Hak Milik nomor 7 Jatiluhur – Bekasi seluas 2015 M² dan sertifikat Hak Milik nomor 14 Jatiluhur – Bekasi seluas 7035 M², yang jumlah luas keseluruhan 30.735 M² ; ================================ - Bahwa Tanah Milik Penggugat sekarang Terbanding/Terlawan) di kuasai oleh Pelawan (sekarang Pembanding/Tergugat) dengan Hak Guna Bangunan Nomor 2041, Hak Guna Bangunan Nomor 2043 dan Hak Guna Bangunan Nomor 2042 yang kesemuanya atas nama Pembanding semula Pelawan/Tergugat ; ========= - Bahwa atas Sertifikat tanah milik Penggugat/Terlawan yang sekarang sebagai Terbanding tersebut oleh Turut Terbanding/Turut Terlawan/Turut Tergugat diganti masing-masing menjadi Sertifikat Nomor 647, Sertifikat Hak Milik

Nomor 646,


Sertifikat Hak Milik Nomor 648, Sertifikat Hak Milik Nomor 654 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 655 dan kemudian berubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2041 , Nomor 2042 dan Nomor 2043 kesemuanya atas nama PT.Karina Buana (Pembanding semula Pelawan/Tergugat ; ========================== - Bahwa perubahan sertifikat tanah milik Penggugat (sekarang Terbanding/Terlawan) yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 7 dan Nomor 14 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 647, Nomor 646, Nomor 648, Nomor 654 dan Nomor 655 dan kemudian menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2041, Nomor 2042 dan Nomor 2043 atas nama Pelawa (sekarang Pembanding/Tergugat) adalah berdasarkan Surat Keputusan/SK.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 1028/HGB/KWBPN/1999 tanggal 31 Maret 1999, yang memutuskan antara lain ; Yakni memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi untuk menarik asli bukti-bukti pemilikan dan melakukan pencatatan tentang pelepasan dan penegasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ; =========================================

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta permasalahan sebagai yang tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa timbulnya masalah aquo

adalah

disebabkan

dalam

perkara

penggantian / perubahan Sertifikat Hak Milik

Penggugat/Terlawan/Terbanding yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 3, Sertifikat Hak Milik Nomor 4, Sertifikat Hak Milik Nomor 7 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 647, Sertifikat Hak Milik Nomor 646, Sertifikat Hak Milik Nomor 648, Sertifikat Hak Milik Nomor 654 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 655 dan kemudian menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2041, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2042 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2043,adalah atas nama Pembanding semula Pelawan/Tergugat (PT.Karina Buana) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Nomor 1028/HGB/KWBPN/1999 tanggal 31 Maret 1999 ; ===========


Menimbang, bahwa Penggugat (sekarang Terbanding/Terlawan) dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Nomor 133/Pdt.G/2011/PN.Bks mengajukan gugatan terhadap PT.Karina Buana sebagai Tergugat dan Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi sebagai Turut Tergugat dan bukan mencantumkan Badan Pertanahan Nasional cq.Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi ; =======================================

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena penggantian Sertifikat Hak Milik Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 7 dan Nomor 14 kemudian menjadi SHM Nomor 647, SHM Nomor 646, SHM Nomor 647, SHM Nomor 648, SHM Nomor 654 dan SHM Nomor 655 yang kemudian berubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2041, Nomor 2042, Nomor 2043 dan Nomor 2044 yang terbitnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Nomor 1028/HGB/KwBpn/1999 tanggal 31 Maret 1999 ( vide surat bukti P-3,P-4a,P-4b,P-4c,T-2, T-4, T-6, T-7, T-9 dan surat bukti Turut Tergugat/Terlawan ; TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10 ) ; ==

Menimbang, bahwa baik Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek perkara milik Terbanding semula Terlawan/Penggugat maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat adalah samasama diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menilai tentang keabsahan masing-masing Sertifikat tanah milik kedua belah pihak yang berperkara tersebut, oleh karena terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dari formalitas surat gugatan Penggugat/Terlawan yang sekarang Terbanding dimana Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi hanya di posisikan sebagai Turut Tergugat, sedangkan terbitnya sertifikat-sertifikat milik Pelawan/Tergugat/Pembanding adalah berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat


yang memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, yakni Hak Guna Bangunan Nomor 2041, Hak Guna Bangunan Nomor 2042, Hak Guna Bangunan Nomor 2043 dan Hak Guna Bangunan Nomor 2044, dengan demikian seharusnya Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat dijadikan pula sebagai Pihak Tergugat ; ==============================

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas obyek sengketa, dimana diatas tanah milik Penggugat tersebut sebahagiannya telah dibangun komplek perumahan oleh Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding, serta keterangan saksi dari Penggugat yakni saksi

Suryono dan saksi Sri yang

menerangkan bahwa diatas tanah tersebut terdapat Perumahan Bank Danamon yang ditempati oleh karyawan/mantan karyawan Bank Danamon tersebut, sehubungan pula dengan tanggapan/jawaban dari Terlawan/Penggugat tertanggal 29 Agustus 2013 dalam perkara Perlawanan(Verzet) nomor 133/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks, pada angka 3 (tiga) nya yang menyatakan : “ Bahwa sebelum Terlawan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Maret 2011, Terlawan telah melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut yang diatasnya telah dibangun perumahan Green Hill milik Pelawan, yang telah terjual hampir kurang lebih 60 % dan pada saat gugatan telah dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Bekasi, Terlawan pernah datang ke lokasi Kantor Pelawan/Kantor Pemasaran Perumahan tersebut, untuk menyampaikan informasi mengenai adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Terlawan kepada Pelawan ”………….dan seterusnya ; ====================================================

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, juga terbukti bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa terdapat Subyek Hukum lainnya yang juga harus digugat/dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat/Terlawan yang sekarang Terbanding ; =============================================


Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagai yang terurai diatas, maka gugatan Penggugat/Terlawan sekarang sebagai Terbanding adalah kurang pihak ; =============================================== Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding kurang pihak maka gugatan Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ; ======================================

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 133/Pdt.Verz/2011/PN.Bks yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan untuk sebagian, adalah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagai yang tersebut dibawah ini ; ===========================================

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan/Penggugat, oleh karena perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidaklah relevan untuk dipertimbangkan ; =============================================

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Terlawan/Penggugat berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini ; =======================================

Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-


undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; ==========================

================== M E N G A D I L I ================

-

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat tersebut : ========================================

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi,tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 133/Pdt.Verz/2011/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut : ==============================================

==================MENGADILI

SENDIRI================

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) : ======================== -

Menghukum Terbanding semula Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; =============

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : R A B U. TANGGAL 2 JULI 2014 kami

oleh

: H.NUZUARDI.SH.MH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai

Hakim Ketua Majelis ,dengan H.SYAMSUL ALI.SH.MH. dan ENOS RADJAWANE.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Maret 2014, Nomor

: 127/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg, ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut


pada hari Rabu ,tanggal 9 Juli 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : APAY SYAHIDIN.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini : ===========================

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1.

H.SYAMSUL ALI.SH.MH.

H.NUZUARDI.SH.MH.

2.

ENOS RADJAWANE.SH.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH

Perincian Biaya Perkara

:

- Redaksi Putusan

: ……………………………………………Rp. 5.000,-

- Materai Putusan

: ……………………………………………Rp.

6.000,-

- Pemberkasan/Penjilidan: ……………………………………………Rp. 139.000,===========================================================+ J U M L A H

: …………………………………………… Rp. 150.000,-



PT.BDG

Recommend Documents