PT.Bdg

P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2014/PT.Bdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :----------------------------------------------------

Nama lengkap

: OKIH bin IYAN;------------------------

Tempat lahir

: Indramayu; ---------------------------------

Umur/tanggal lahir

: 53 tahun; ------------------------------------

Jenis kelamin

: Laki-laki;------------------------------------

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia; --------------------------------Tempat tinggal

: Desa Situraja Blok Babakan Plasah RT.001-RW.001, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;-----------------

Agama

: Islam; -------------------------------------

Pekerjaan

: Tani;-----------------------------------------

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013; --------------------------------------------Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:---------------------------------1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 16 September 2013;-------2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 s/d 23 Oktober 2013;-------------------------------------------------------------------------------3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013;---4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2013

s/d

29

Nopember 2013;---------------------------------------------------------------------------5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2013 s/d 28 Januari 2014;----------------------------------------------------------------------6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 23 Februari 2014;---------------------------------------------------------------------

Hal 1 dari 9 hal put No.69/Pid.Sus /2014/PT. Bdg.

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d 25 Maret 2014;------------------------------------------------------------------------------------------8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 24 Mei 2014;---------------------------------------------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Maret 2014 No.69/Pen/Pid.Sus/2014/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;--------------------------------------------------------------------------------2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-82/INMYU/Euh.2/10/ 2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa terdakwa OKIH Bin IYAN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul l6.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus 2013, di Petak 11 K RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Cibiuk Kp. Parabon Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, Memiliki, menguasai hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak syah dan atau menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan syah nya hasil hutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ENGKOS dihubungi oleh saksi KARSIM Selaku Asisten Perhutani untuk melaksanakan patroli hutan rutin di petak 11, selanjutnya saksi KARSIM, saksi ENGKOS, saksi AYIM, saksi NURIN dan saksi OMAN langsung berangkat melaksanakan patroli, selanjutnya pada saat melaksanakan patroli di Petak 11K RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Cibiuk Kp. Parabon Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu saksi KARSIM, Dkk melihat tunggak atau batang pohon yang bekas ditebang, kemudian saksi KARSIM merasa curiga dengan melihat gubuk terdakwa yang berada disekitar areal tersebut, selanjutnya saksi KARSIM, Dkk mendatangi gubug terdakwa kemudian ditemukannya 8 (delapan)


batang kayu jati persegian yang terdakwa simpan dibawah tempat tidur terdakwa. --------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) batang kayu tersebut dengan cara mengumpulkan kayu jati yang terkena bencana alam atau yang sudah tergeletak dikawasan Hutan Perum Perhutani, selanjutnya kayu jati tersebut terdakwa membawanya sendiri ke gubug terdakwa yang berada disekitar hutan tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya di bawah tempat tidur terdakwa yang selanjutnya kayu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk membuat rumah. -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) batang kayu jati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 16 Cm, panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm tanpa seijin Perum Perhutani. --------------------------Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.264.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 78 ayat (5), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; -------------------------------------------------

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-82/INMYU/Euh 2/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa OKIH Bin IYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me1akukan tindak pidana "Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruffL1.J RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) dan (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam dakwaan tunggal.-------------------------


2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKIH Bin IYAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah). subsidair 2 (dua) bulan penjara; -----------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------• 8 (delapan) batang kayujati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 14 Cm, ukuran panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm 1ebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan ukuran panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm., dirampas untuk Negara; -----------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);----------------------------------------------------

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 534/Pid.B/ Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan terdakwa OKIH BIN IYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Memiliki hasil hutan

yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan “ (SKSHH) ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;--------------3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;-------------------------------------------5. Memerintahkan barang bukti : --------------------------------------------------------•

8 (delapan) batang kayu jati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 14 Cm, ukuran panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran


panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan ukuran panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm., dirampas untuk Negara ;----------------------------------------------------------------------------6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) ;

5. Akta Permintaan Banding No.01/Akta.Pid/2014/PN.Im yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, mengajukan permintaan banding

Penasehat

Hukum Terdakwa telah

terhadap putusan Pengadilan Negeri

Indramayu Nomor 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2014;---------------------

6. Memori banding yang ditanda tangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Maret 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014; --------------------------------------------------------------------------------------

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.543/Pid.B/2013/PN.Im yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Indramayu tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk

diperiksa dalam tingkat

banding; -----------------------------------------------------------------------------------------

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Indramayu kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Maret 2014 No. W11.U12/488/HN.01.03/III/2014 tentang permintaan bantuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penasehat Hukum Terdakwa;------------------------------


Menimbang,

bahwa

karena

pembacaan

putusan

Pengadilan

Negeri Indramayu No.534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im atas nama Terdakwa dilakukan pada persidangan tanggal 18 Februari 2014 dan pengajuan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Februari 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya

pengajuan

permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa

dalam memori

bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, padahal pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut sejak tanggal 6 Agustus 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 112 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan pasal 56 KUHAP yaitu hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam tingkat penyidikan, dimana karena karena pada saat diperiksa ditingkat penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, hasil pemeriksaan tingkat penyidikan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; 3. Bahwa perkara Terdakwa adalah merupakan perkara perdata karena barang bukti berupa kayu yang dimiliki oleh Terdakwa itu mempunyai latar belakang


sengketa lahan pertanian antara Terdakwa/para Petani dengan Perhutani dan perselisihan perdata atas kerjasama usaha bagi hasil dengan program PHBM – LMDH, yaitu 25% untuk Petani dan 75 % untuk Perhutani;------------

Menimbang, perkara

dan

bahwa

turunan

setelah mempelajari

resmi

putusan

secara

Pengadilan

seksama berkas

Negeri

Indramayu

No.534/Pid.B/Sus/ 2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 serta memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana

Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan

maupun

mengenai

penerapan

hukumnya,

sehingga

oleh

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang,

bahwa

menurut

surat

dakwaan

Penuntut

Umum

No.Reg.Perkara: PDM-82/INMYU/Euh.2/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f juncto pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diundangkan dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 6 Agustus 2013, ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf

f UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf No.41

f

UU

Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah dinyatakan dicabut dan tidak

berlakui lagi sejak tanggal 6 Agustus 2013, dan waktu terjadinya tindak pidana (tempos delicti) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah pada tanggal 28 Agustus 2013, maka secara hukum ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf f UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak dapat diberlakukan/diterapkan terhadap


Terdakwa, sehingga dengan demikian penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;---------------------------------------

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka Terdakwa yang sejak perkaranya diperiksa ditingkat penyidikan berada dalam tahanan haruslah diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan;------------------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

karena

penuntutan

Penuntut

Umum

terhadap

Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara;------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;-------------------------------------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;------------------------------------------------------------------

Mengingat selain pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----------------------

M E N G A D I L I: • Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa; • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 534/Pid.B/Sus/ 2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa OKIH bin IYAN tidak dapat diterima;-------------------------------------------------------------2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;-------------


3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;---------------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan pada

hari Selasa, tanggal 8 April 2014 dalam

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Frederik Willem Saija,SH.MH. dan Russedar,SH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Bambang Belardaya,SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;--

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TTD

TTD

Frederik Willem Saija, SH.MH.

Edi Widodo, SH.MHum.

TTD Russedar, SH.

PANITERA-PENGGANTI;

TTD Bambang Belardaya, SH.


PT.Bdg

Recommend Documents