PT.BDG

PUTUSAN

Nomor . 321/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di Bandung yang memeriksa

mengadili

perkara-perkara

perdata

dalam

tingkat

banding,

telah

menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------

YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN Jl Palasari Nomor:

9/Patuha Nomor: 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT. Melawan :

H. DASEP SOEPARDI, bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Umum

dan Drs. KUSWARI, bertindak dalam kedudukannya selaku Sekretaris dari dan

oleh karenanya bertindak untuk dan atasnama YAYASAN LEMBAGA

PENDIDIKAN MUSLIMIN, yang berlamat/berdomisili kantor di Jalan Palasari Nomor: 9 /Patuha Nomor: 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Dalam hal Ini diwakili oleh kuasanya : Drs. Rd. SUBAGIA SURADHIPRADJA, S.H. dan MAMAN SURYAMAN, S.H, keduanya advokat &

konsultan hukum pada kantor hukum DRS. RD. SUBAGIA SURADHIPARDJA, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Pungkur Nomor: 151 Kota Bandung,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2015 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT. 1.

2.

DAN

YULIUS ANWAR, S.H., Notaris beralamat di Jalan Peta No. 15 Astanaanyar Kota Bandung 40243, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA KOTA BANDUNG - JAWA BARAT, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.

PENGADILAN TINGGI tersebut .

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang

berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; --

Halaman.1 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat

gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

pada tanggal 14 September 2015

register nomor. 387/Pdt/G/2015/ PN. Bdg telah mengemukakan sebagai berikut : 1.

Bahwa

PENGGUGAT

adalah

dibawah

hal – hal

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN

MUSLIMIN (YLPM) Badan Hukum Indonesia yang sah menurut hukum

berdasarkan Undang-undang No. 16 tentang Yayasan Jo. Undang-

undang Rl Nomor: 28 tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor: 63 tahun 2008 yang didirikan berdasarkan AKTA NOMOR: 46 TANGGAL 17 JULI 1982 KOMAR ANDASASMITA, notaris di

Bandung Jo. BERITA NEGARA nomor: 41 tanggal 25-5-1985 LEMBARAN NEGARA nomor: 19 Jo. SURAT DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I

nomor: C-HT.01.09-489 tanggal 17-11-2007 dan TELAH DIDAFTAR DALAM DAFTAR YAYASAN TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I. tanggal

8-6-2007 Jo. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN nomor: 22 tanggal 29

Desember 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan ARIE PRIO BUNTORO, S.H. notaris di Bandung, yang berlamat/berdomisili /berkantor di Jalan Palasari Nomor: 9 /Patuha Nomor: 36 Kelurahan Lingkar Selatan 2.

Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

Bahwa

PENGGUGAT

adalah

sebagai

pihak

PENGELOLA

dan

PENYELENGGARA Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tingkat TK, SD,

SMP Muslimin 3, SMU, SMK Muslimin 1 dan SMK Muslimin di atas tanah dan bangunan Komplek Pendidikan Muslimin Jalan Palasari nomor: 9/ jalan Patuha nomor: 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong 3.

Kota Bandung;

Bahwa

alasan

hukum

gugatan

PENGGUGAT

diajukan

kepada

TERGUGAT dalam hal ini terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, antara lain sebagai berikut: -

BERITA ACARA/RISALAH PENYERAHAN HAK DAN PENGALIHAN

HAK PENGELOLAAN DAN IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN, AKTA NOMOR: 5 TANGGAL 12 JULI 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I;

Halaman.2 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

-

-

4.

SERAH TERIMA KEKAYAAN SISA HASIL LIKWIDASI YAYASAN

AKTA NOMOR: 10 TANGGAL 27 JULI 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I;

PELEPASAN HAK ATAS TANAH AKTA NOMOR: 1 TANGGAL 3

AGUSTUS

2010

TERGUGAT I;

yang

dibuat

oleh

dan

dihadapan

TURUT

Bahwa perbuatan-perbuatan hukum TERGUGAT pada poin 3 tersebut

diatas, dalam putusan register perkara Nomor: 45/PDT/G/2011/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkrach), TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Majelis Hakim memutus antara lain sebagai berikut, Menimbang, bahwa oleh karena Yayasan tidak Berbadan Hukum pada waktu menyerahkan asset-asetnya kepada Yayasan PEMBAHARUAN Pendidikan Muslimin maka berdasarkan pasal 13A Undans-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, oleh karena itu PENYERAHAN

ASSET,

HAK

PENGELOLAAN

DAN

IZIN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SERTA TANAH OBJEK PERKARA dengan mengatasnamakan Yayasan tersebut diatas menjadi tanggung

jawab para pengurus yang menyerahkan secara tanggung renteng bukan tanggung jawab Yayasan.

Dapat disimpulkan secara hukum, bahwa "TIDAK ADA HUBUNGAN

HUKUM ANTARA YAYASAN AKTA NOMOR: 9 TANGGAL 11 JUNI 1990

DENGAN YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN AKTA PENDIRIAN 5.

NOMOR: 7 TANGGAL 25 MEI 2010 ".

Bahwa PELEPASAN HAK ATAS TANAH yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I AKTA NOMOR: 1 TANGGAL 3 AGUSTUS 2010

TANGGAL 11 AGUSTUS 2010 berdasarkan pada SURAT KEPUTUSAN MENTERI

NEGARA

AGRARIA/KEPALA

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL Nomor: 780/HGB/BPN/97 tanggal 5 Desember 1997 Jo. SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL nomor : 780/HGB/BPN/97.a.30. tanggal 17

Juni 1998, telah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK BERLAKU berdasarkan

SURAT DARI BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA

BANDUNG/ TURUT TERGUGAT II NOMOR: 500.908.1999 TANGGAL 28 JUNI 1999 Jo. SURAT BPN/ TURUT TERGUGAT II NOMOR : 639/13.32.73/IV/2010

TANGGAL

29

APRIL

2010

Jo.

PUTUSAN

Halaman.3 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

PERKARA NO. 262/PDT.G/2009/PN BDG TANGGAL 26 AGUSTUS 2010. 6.

YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH):

Bahwa pencantuman domicili/ sekretariat/ alamat kantor TERGUGAT di

Jalan Palasari Nomor: 9 /Patuha Nomor: 36 Bandung adalah suatu pernyataan dan atau keterangan yang mengandung "kebohonqan publik " dikarenakan berdasarkan surat pernyataan dari para kepala sekolah yang

berada dilingkungan pendidikan Muslimin anggal 02-12-2014 Jo. tanggal 02-09-2015 secara defacto dan deyure YAYASAN PEMBAHARUAN

PENDIDIKAN MUSLIMIN SAMA SEKALI TIDAK PERNAH BERDOMISILI/ BERSEKRETARIAT/ 7.

BERKANTOR/

DAN

JUGA

TIDAK

MENGELOLA DAN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN;

PERNAH

Bahwa oleh karena TERGUGAT telah mencantumkan, memakai dan atau

mempergunakan surat keterangan alamat kantor di Jalan Palasari Nomor: 9 /Patuha Nomor: 36 Bandung seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

sehingga

pemakaian

dan/atau

pencantuman

domicili/

sekretariat/ alamat kantor TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian 8.

bagi PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan SURAT DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Lengkong Kelurahan Lingkar Selatan

Nomor: sen' 02559, SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Nomor : 08/DM/III/2009 tanggal 4 Maret 2009.. adalah YAYASAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN/TERGUGAT AKTA PENDIRIAN NOMOR

46

TANGGGAL

17

JULI

1982

NOTARIS

KOMAR

ANDASASMITA. NOTARIS DI BANDUNG, alamat kantor Jalan Palasari

Nomor: 9/ jalan Patuha nomor: 36 Bandung, bergerak dalam bidang PENDIDIKAN.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang diuraikan diatas, PENGGUGAT

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, yang menangani,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara, berkenan untuk memutus sebagai berikut: 1. 2.

3.

Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya. Menyatakan

bahwa

perbuatan

TERGUGAT

merupakan

perbuatan

melawan hukum terhadap dan menimbulkan akibat kerugian pada PENGGUGAT.

Menyatakan secara hukum bahwa TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM Halaman.4 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

YAYASAN AKTA NOMOR: 9 TANGGAL 11 JUNI 1990 PADA WAKTU PENYERAHAN

ASSET,

HAK

PENGELOLAAN

DAN

IZIN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SERTA TANAH OBJEK PERKARA 4.

KEPADA TERGUGAT;

Menyatakan berdomisili/

secara hukum

bersekretariat/

bahwa

berkantor/

TERGUGAT dan

juga

TIDAK

TIDAK

PERNAH

PERNAH

mengelola dan menyelenggarakan pendidikan diatas tanah dan bangunan

seluas ± 12.788 M2 di Jalan Palasari Jalan PaLasari Nomor: 9 /Jl. Patuha

Nomor: 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

5.

Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk

6.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

7.

tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi (uitverbaar bij vooraad).

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila/Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo etbony).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan

Penggugat sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:

• Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam

surat gugatannya tertanggal 14 September 2015, kecuali apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.

A. PENGGUGAT

TIDAK

MEMILIKI

LEGAL

STANDING

UNTUK

MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT. dengan alasan hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan faktanya LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (LPM) yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1949, dengan badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Negara Pasundan No.HUK/ P/83/49, tanggal 31 Desember 1949, dan

Halaman.5 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

2. YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM) didirikan pada

tanggal 17 Juli 1982 berdasarkan Akta Nomor : 46, yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung.

Yang mana kedua (2) lembaga atau yayasan tersebut pada tanggal 12 Juni 1990, berdasarkan Muktamar Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Khusus dalam

sidang Paripurna Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin

(YLPM), bertempat di Wisma Harapan Jalan Gatot Soebroto No.45 B, Bandung, TELAH DINYATAKAN BUBAR berdasarkan: a. KEPUTUSAN

MUKTAMAR

KHUSUS

LPM

di

Bandung,

sebagaimana tercantum dalam Keputusan No.01/Kpts/MuksusLPM/90, tanggal 12 Juni 1990 Tentang PEMBUBARAN LEMBAGA

PENDIDIKAN MUSLIMIN ( LPM ) dan PEMBENTUKAN TEAM LIKWIDASI, dan

b. Berdasarkan

Hasil

Keputusan

Rapat

Khusus

dalam

Sidang

Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin pada tanggal 12 Juni 1990, yang isinya tentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi YLPM dan Likwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada

Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing C. Adikusumah No.9, tanggal 11 Juni 1990.

c. MELIKUIDASI

SELURUH

ASSETNYA

KEPADA

YAYASAN

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ), sebagaimana tercantum dalam Akta dan surat:

• Berdasarkan Akta Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota Tentang

PEMBUBARAN

PERKUMPULAN

"LEMBAGA

PENDIDIKAN MUSLIMIN", tanggal 8 Desember 1990 No. 11, yang dibuat dihadapan Obing C. Adikusumah, SH. Notaris berkedudukan di Bandung;

• Waarmaking

oleh

Obing

C.

Adikusumah,

SH.

Notaris,

berkedudukan di Bandung, tanggal 13 Desember 1990 No.2588 Tentang Hibah dan Pengalihan serta penyerahan hak (dibawah tangan).

• Kedua (2) Akta tersebut diatas diperkuat dengan penjelasan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman.6 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Direktorat Jenderral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-

AH.01.01-6299, tanggal 06 Juni 2012, menerangkan bahwa

Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin Pembubarannya telah selesai dan pembentukan pengurus perkumpulan yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibubarkan pada tahun 1990, adalah tidak sah.

3. Bahwa, mengingat LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (LPM) dan

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM) TELAH BUBAR dan dibentuk Team Likwidasi sebagaimana yang telah

diuraikan diatas, dan telah menghibahkan dan mengalihkan serta menyerahkan

haknya

kepada

YAYASAN

PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) yang didirikan berdasarkan Akta tertanggal 11 Juni 1990 Nomor : 9, yang dibuat dihadapan Obing. C. Adikusumah, SH. Notaris di Bandung.

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 November

2009

No.l25/ Pdt.G/ 2009/ PN.BB.

yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya (angka 6, 7, 8 dan 9) mengatakan :

6. Menyatakan sah demi hukum tentang pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin Notaris

badan

hukum

sesuai

Akta

Komar Andasasmita No.46 tahun 1982 yang dilakukan

pada tanggal 12 Juni 1990 berdasarkan hasil keputusan rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan

Lembaga Pendidikan

Muslimin yang isinya tentang pembubaran yayasan lembaga pendidikan Muslimin

(YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi

YLPM dan Likwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan kepada

Yayasan

Pembangunan

Muslimin

Pendidikan Muslimin Akta

Notaris Obing C. Adikusumah No.9, tanggal 11 Juni 1990.

7. Menghukum Para Tergugat beserta semua pihak yang terkait denga yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanpa terkecuali

untuk tunduk dan patuh kepada Keputusan Rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tentang pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990 yang isinya adalah tentang Pembubaran Yayasan

Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Likwidasi Halaman.7 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

YLPM.

8. Menyatakan Waarmeking Akta Hibahan dan Pengalihan Hak dari Lembaga

Pendidikan

Muslimin

adalah

kepada

Yayasan

Pembangunan Pemdidikan Muslimin (YPPM) melalui Notaris Obing C. Adikusumah, SH. Tanggal 13 Desember 1990 adalah sah demi hukum.

9. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Palasari no.9 dan Patuha No.36, kota Bandung ex Pemda seluas 12.778

M2. Kelurahan Lingkar Selatan, kecamatan Lengkong, Kota

Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut riwayat tanahnya adalah milik Yvyasan Pembangunan Pendidikan Muslimin.

5. Bahwa, mengingat Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin

(YPPM) terlambat menyesuaikan dan/atau mendaftar diri sebagaimana

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU Rl No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan, maka pada tanggal 25 Mei 2010 dibentuklah yayasan baru yang bernama "YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN" (YPPM), yang

beralamat di Jalan Palasari No.9 dan Jalan Patuha No.36, Kelurahan

Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagaimana

dengan Akta No.7, tanggal 25 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris Yulius Anwar, SH, berkedudukan di Bandung, dan telah mendapatkan

pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2551.AH.01.04 Tahun 2010, tertanggal 25 Juni 2010.

Dengan demikian jelas bahwa Akta No.46, tanggal 17 Juli 1982 Jo. Akta No.33 tanggal 22 Pebruari 1984, yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung TIDAK ADA

HUBUNGAN HUKUM dengan Akta No.19, tanggal 28 Desember 2005 Jo. Akta No.Ol tanggal 03 Juli 2006 Jo. Akta No.Ol, tanggal 01 Nopember

2006,

yang

semuanya

dibuat

oleh

Notaris

Amalia

Ratnakomala, SH, berkedudukan di Bandung Juncto TAMBAHAN

BERITA NEGARA Rl tanggal 8 Juni 2007 No. 46, KARENA AKTA No.46, tanggal 17 Juli 1982 Jo. Akta No.33, tanggal 22 Pebruari 1984,

yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung,

Halaman.8 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

TELAH DINYATAKAN BUBAR/TIDAK BERLAKU LAG I sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum (Rechts betrekking) dengan Tergugat, dinyatakan ditolak.

dengan demikian

gugatan penggugat

haruslah

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa, dasar hukum (rechts grond) dalil Gugatan Penggugat adalah

berdasarkan Akta No.46, tanggal 17 Juli 1982 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, tidak dibenarkan dijadikan

sebagai dasar hukum, karena Akta No.46, tangal 17 Juli 1982 jo. Akta

No.33, tanggal 22 Pebruari 1984 terse but, berdasarkan Muktamar

Khusus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Khusus dalam sidang Paripurna Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), bertempat di Wisma Harapan

Jalan Gatot Soebroto No.45 B, Bandung, pada tangal 12 Juni 1990, TELAH DINYATAKAN BUBAR.

2. Bahwa, berdasarkan Surat Penjelasan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum

No.AHU.2-AH.01.01-6618,

tanggal

19

Agustus

2010

menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Gempolsari tanggal 22 Maret 2006 dan

diketahui Camat Bandung Kulon, bahwa domisili Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin di jalan Gempol No.151, Rt.02, Rw.Ol, Kelurahan

Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Bandung, sedangkan dalam Surat Gugatannya, Penggugat beralamat/berdomisili di jalan Palasari

No.9 /Patuha No.36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah TIDAK JELAS (OBSCUUR

LIBELS), sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima.(Vide : Putusan Mahkamah Agung Rl No.492 K/ Sip/1970), Juncto

Putusan MA Rl No. 250 K/Pdt/ 1984, Juncto Putusan MA Rl No. 1145 K/Pdt/1984).

Halaman.9 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. 1. Bahwa,

berdasarkan

fakta-fakta

hukum

yang

dikemukan

oleh

Penggugat dalam posita gugatannya mengatakan bahwa Akta No.22,

tanggal 29 Desember 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat

Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, yang dibuat dihadapan

ARIE

PRIO

BUNTORO,

SH.

Notaris

di

Bandung,

berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan

diatas, jelas Arie Prio Buntoro, SH. Notaris berkedudukan di Bandung harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena apa dasarnya suatu Yayasan yang telah dibubarkan, kemudian dihidupkan kembali.

2. Bahwa, berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU.2AH.01.01-6618, tanggal 19 Agustus 2010, menjelaskan : Yayasan

Lembaga Pendidikan Muslimin telah melakukan penyesuaian arrggaran

dasar yayasan dengan undang-undang yayasan dan telah tercatat dengan

surat

pencatatan

Nomor:

C-HT.01.09-489,

tanggal

17

Nopember 2006, berdasarkan akta no. 19, tanggal 28 Desember 2005,

Akta No.Ol, tanggal 03 Juli 2006 dan Akta No.Ol tanggal 01 Nopember 2006 yang dibuat oleh Notaris Amalia Ratnakomala, SH, berkedudukan

di Bandung, berdasarkan Surat Menkumham dan Akta-Akta Notaris Amalia Ratnakomala, SH. Tersebut sudah sepatutnya Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Amalia Ratnakomala, SH. Selaku Notaris ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat di dalam bagian

Eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan (satukesatuan) dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa, kedudukan Penggugat (legal standing) selaku Ketua Umum dan Sekretaris

Yayasan

Lembaga

Pendidikan

Muslimin

(YLPM)

yang

berdasarkan Akta No.46, tanggal 17 Juli 1982 Jo. Akta No.33, tanggal 22

Pebruari 1984, yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung adalah tidak berdasarkan hukum, karena YLPM SUDAH DIBUBARKAN berdasarkan : a.

Keputusan Muktamar Khusus LPM Nomor : Ol/Kpts/Muksus-LPM/90, tanggal 12 Juni 1990Tentang Pembubaran LPM dan Proses

Halaman.10 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Pembubaran LPM serta Likuidasi asset dikuatkan berdasarkan : 





Laporan

Neraca

LPM

per Juli

1990 ditandatangani oleh

Team Likuidasi yang terdiri atas Sumedi Erawan, Drs. H. Yaya Rusmana dan R.H. Yusuf Mahmud.

Akta Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota Tentang

pembubaran LPM dibuat dihadapan Obing C. Adikusumah, SH. Notaris di Bandung Nomor : 11, tanggal 8 Desember 1990.

Waarmeking oleh Obing C. Adikusummah, SH, Notaris di

Bandung, tanggal 13 Desember 1990 Nomor : 2588 tentang Hibahan dan pengalihan serta penyerahan hak(dibawah



tangan).

Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republii

Indonesia Direktorat Jenderral Administrasi Hukum Umum, menerangkan

bahwa

Perkumpulan

Lembaga

Pendidikan

Muslimin Pembubarannya telah selesai dan pembentukan

pengurus perkumpulan yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibubarkan pada tahun 1990, adalah b.

tidak sah.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 November 2009 No.l25/Pdt.G/2009/PN.BB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya (angka 6,1, 8 dan 9) mengatakan :

6. Menyatakan sah demi hukum tentang pembubaran Yayasan

Lembaga Pendidikan Muslimin badan hukum sesuai Akta Notaris

Komar Andasasmita No.46 tahun 1982 yang dilakukan pada

tanggal 12 Juni 1990 berdasarkan hasil keputusan rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang isinya tentang pembubaran yayasan lembaga pendidikan Muslimin (YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi YLPM dan Likwidasi

Yayasan

Lembaga

Pendidikan

Muslimin

kepada

Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing C. Adikusumah No.9, tanggal 11 Juni 1990.

7. Menghukum Para Tergugat beserta semua pihak yang terkait

denga yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh kepada Keputusan Rapat Khusus dalam sidang Paripurna Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tentang

Halaman.11 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990 yang isinya adalah tentang Pembubaran Yayasan Lembaga

Pendidikan

Likwidasi YLPM.

Muslimin

(YLPM)

dan

Pembentukan

8. Menyatakan Waarmeking Akta Hibahan dan Pengalihan Hak dari Lembaga

Pendidikan

Muslimin

adalah

kepada

Yayasan

Pembangunan Pemdidikan Muslimin (YPPM) melalui Notaris Obing C. Adikusumah, SH. Tanggal 13 Desember 1990 adalah sah demi hukum.

9. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Palasari no.9 dan Patuha No.36, Kota Bandung ex Pemda seluas 12.778 M2. Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota

Bandung, Propinsi Jawa Barat, berikut riwayat tanahnya adalah milik Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas jelas, dalil posita gugatan penggugat angka 1 (satu) yang mengatas namakan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM), haruslah

dinyatakan ditolak, karena YLPM sudah dinyatakan bubar dan asset teSah dilikwidasi, dengan nilai asset NIHIL.

3. Bahwa, mengenai hak pengelolaan dan izin penyelenggaraan dari Yayasan

Pembangunan

Pendidikan

Muslimin

Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM), berdasarkan : a.

Pendidikan

kepada Yayasan

Akta .Notaris Yulius Anwar, SH. Nomor: 05 tangga! 12 Ju!i 2010

tentang berita acara penyerahan dan pengaiihan hak pengelolaan dan izin penyelenggaraan Pendidikan dari Yayasan Pembarsgunan

Pendidikan Muslimin kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan b.

Muslimin.

Surat dari Kernenterian Agarna

Barat Nomor :

Kantor Kabupaten

Bandung

Kd.l0.26/2/PP.03/1260.d/2010, tanggal 03 Agustus

2010, Perihal: Izin Penyelenggaraan Pendidikan YPPM, yang

ditujukan kepada Yth. Ketua Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM).

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas tidak benar Penggugat adalah sebagai Pengelola dan Penvelenggara kegiatan belaiar mengaiar di jalan Palasari No.9, / jalan Patuha No.36,

Halaman.12 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dengan demikian dalil posita gugatan penggugat angka 2 haruslah dinyatakan ditolak.

4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam bagian Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas, yang mana Tergugat ("YAYASAN PEMBAHARUAN

PENDIDIKAN MUSLIMIN" (YPPM), yang beralamat di Jalan Palasari No.9 dan Jalan Patuha No.36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong,

Kota Bandung, sebagaimana dengan Akta No.7, tanggal 25 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris Yulius An war, SH, berkedudukan di Bandung., (Turut Tergugat I), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2551.AH.01.04 Tahun 2010, tertanggal 25 Juni 2010.

5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, jelas Akta-Akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Yulius Anwar, SH. Notaris di Bandung) diantaranya Akta No.5, tanggal 12 Juli 2010, Akta No.10, tanggal

27 Juli 2010 dan Akta No.l, tanggal 3 Agustus 2010, bukanlah merupakan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang mana terhadap

Akta No.l, tanggal 3 Agustus 2010 Pelepasan Hak Atas Tanah telah dilaporkan oleh Penggugat (LPM) kepada Majelis Pemeriksaan Wilayah

Notaris Propinsi Jawa Barat, yang mana berdasarkan Putusan Maielis PemerJksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat tanggal 11 September 2012 No.04/PTS/MPWN.Prov/Jabar/IX/2012 Juncto Putusan Maielis Pemeriksaan Pusat Notaris tanggal 29 Mei 2013 No. 02/B/MJ.PPN/V/2013 yang

menyatakan bahwa "Terlapor selaku Notaris di Kota Bandung telah

menjalankan jabatannya sesuai ketentuan Undang-Undang no.30 Tahun

2004 tentang Ja baton Notaris da lam membuat Akta No.l, tanggal 3 Aguatus 2010 tentang Pelepasan Hak Atas tanah dari Yayasan Pembangunan

Pendidikan Muslimin (YPPM) kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin".

6. Bahwa, dengan adanya pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Yayasan

Pembangunan

KEPUTUSAN

MENTERI

Pendidikan

NEGARA

Muslimin

(YPPM),

berdasarkan

AGRARIA/KEPALA

BADAN

PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 780/HGB/BPN/97, tanggal 5 Desember

1997, menunjukkan bahwa, YPPM diakui Pemerintah keabsahannya dan memiki hak prioritas terhadap tanah yang terletak di Jalan Palasari No.9/

Halaman.13 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

jalan Patuha No.36, Kota Bandung.

Berdasarkan aiasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, cukup beralasan hukum dalil-dalil posita gugatan penggugat angka 3, 4, 5 ,6, 7 dan 8 dinyatakan ditoiak untuk seiuruhnya.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagairnana yang telah diuraikan diatas, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi

persyaratan formil- materiai, Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oieh Penggugat harusiah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hai-hai tersebut diatas, maka Tergugat, mohon dengan

normal, agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadiii perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSl,

 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA:

 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/ atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila PengadiLan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadii-adiinya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 telah memberikan jawaban atas

gugatan penggugat sebagai berikut : EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini tentang Perbuatan melawan Hukum yang objeknya adalah:

a. Akta Pengalihan Hak Pengelolaan dan Ijin Pendidikan dengan akta yang dibuat dihadapan saya ( Turut Tergugat I ) nomor : 5, tanggal 12 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Yayasan Pembaruan Pendidikan Muslimin.

b. Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan dengan Halaman.14 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

akta saya (Turut Tergugat I ) nomor : 10, tanggal 27 Juli 2010 antara Yayasan

Pembangunan

Pendidikan

Pembaruan Pendidikan Muslimin.

Muslimin

dengan

Yayasan

c. Akta Pelepasan Hak Prioritas atas tanah dengan akta nomor: 1, tanggal

03 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan saya ( Turut Tergugat I ) antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dengan Yayasan Pembaruan Pendidikan Muslimin.

Yang kesemua Akta - akta tersebut adalah para pihaknya tidak ada nama Penggugat ( penggugat bukan sebagai pihak penghadap dalam

Akta yang Turut Tergugat I buat). Penggugat bukan pemilik hak atas tanah yang telah Turut Tergugat I buat Aktanya.

Bahwa Penggugat telah melakukan pembohongan publik karena Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin yang didirikan berdasarkan

akta nomor : 46, tanggal 17 Juli 1982 yang dibuat dihadapan KOMAR ANDASASMITA, Notaris di Bandung pada waktu itu adalah sudah

bubar dengan Keputusan Rapat khusus Yayasan Lembaga Pendidikan

Muslimin yang diadakan pada tanggal 12 Juni 1990, dengan Ketua Sidang : KH. NASYARUDIN LATIEF SN, Sekretaris Sidang : DAUD SETIAWAN, apabila Penggugat mengatas namakan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin berarti Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin

yang baru dan sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan Akta - akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, akan tetapi KALAU Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin mengaku penyesuaian dengan UU

nomor 16 tahun 2001 Jo. UU No 28 tahun 2004 tentang Yayasan,

harus jelas komparisinya dan Notaris yang membuat penyesuaian

Yayasan harus dihadirkan dalam sidang ini, sebab Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin adalah sudah bubar, kalau ini sampai disesuaikan

berarti Penghadap yang telah datang ke Notaris dapat dikategorikan

memberikan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik dan saat ini Akta tersebut digunakan untuk sidang ini, untuk itu perlu dilaporkan adanya

Tindak Pidana. Dengan demikian Legal Standing Penggugat tidak ada dalam

hal

ini,

sehingga

Penggugat

tidak

berhak

menggugat

mengatasnamakan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sebagai penerus Akta No. 46 tanggal 17 Juli 1982 di depan Pengadilan ini.

Halaman.15 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat

2. Gugatan

Penggugat kekurangan

pihak karena tidak semua Notaris

pembuat akta Penggugat dijadikan Tergugat / Turut Tergugat. Karena :

Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dengan akta No : 46,

tanggal 17 Juli 1982 yang dibuat dihadapan KOMAR ANDASASMITA, Notaris di Bandung pada waktu itu, dan sekarang siapa pemegang Protokolnya itu, dan Notaris siapa yang menyesuaikan Akta Yayasan

Lembaga Pendidikan Muslimin nomor : 46 tanggal 17 Juli 1982 sehingga

Penggugat tiba - tiba mengaku penyesuaian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin nomor : 22 tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris ARIE PRIO

BUNTORO, SH dan Notaris tersebut harus dihadirkan dan turut sebagai tergugat.

Dan mungkin ada lagi Notaris lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat

diantaranya Notaris yang menyesuaikan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, untuk disesuaikan dengan Undang - undang Yayasan, kenapa

Notaris ini disembunyikan yang juga tidak dijadikat Tergugat / Turut Tergugat.

Dalam hal ini Penggugat menggugat yang ( dipotong ) yang seharusnya para Notaris Pembuat Akta Penggugat digugat sebagai alur YLPM sejak berdiri

tahun 1982 sampai dengan sekarang disebutkan semuanya sehingga dasar Hukum gugatan bisa nampak jelas dan tidak bikin pusing Bapak Hakim yang memeriksanya KALAU TURUT TERGUGAT I, SUDAH TAU AKAL LICIKNYA PENGGUGAT.

Ini semua Notaris harus dijadikan subjek dalam gugatan Penggugat,

Kementerian Hukum dan HAM Rl juga tidak digugat oleh Pengugat, karena

ini penting sekali yaitu Instansi yang mengeluarkan SK penyesuaian sehingga

disitu

jelas

dimana

manipulasinya

dan

/

dengan

siapa

konspirasinya sampai hal ini bisa terjadi, dengan demikian secara tegas saya

menyatakan YLPM dengan Akta nomor: 46 tanggal 17 Juli 1982 telah bubar.

berhubungan para Notaris pembuat Akta - akta Penggugat dan Kementerian Hukum dan HAM Rl tidak dihadirkan, sebagai Tergugat / Turut Tergugat maka gugatan Penggugat kekurangan Pihak.

Halaman.16 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Untuk itu kami Turut Tergugat I memohon kepada Ketua dan majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

II. POKOK PERKARA

1. Apa yang telah Turut Tergugat I uraikan diatas, mohon termuat kembali dalam jawaban perkara int.

2. Apa yang telah Turut Tergugat I perbuat dalam akta nomor : 5, tanggai

12 Juli 2010 dan akta nomor: 1, tanggal 03 Agustus 2010 adalah benar

adanya, dan telah dibuktikan kebenarannya oleh sidang Komite Etik Notaris dengan sidang MPPN INI di Jakarta yang diputuskan dengan perkara nomor : 02/B/MJ.PPN/V/2013, tanggal 20 Mei 2013.

Jadi Akta - akta yang telah Turut Tergugat I buat adalah telah sesuai dengan aturan dalam pembuatan akta yaitu Undang -undang Jabatan Notaris ( UU Nomor 30 Tahun 2004 ) pada waktu itu sekarang UU Nomor 2 Tahun 2014.

3. Bahwa sampai saat in! saya tidak mempercayai YLPM dengan SK surat Departemen Hukum dan HAM Rl Nomor : C-HT.01.09-489, tanggal 17

November 2007 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YLPM nomor : 02, tanggal 29 Dsember 2012 adalah kelanjutan akta nomor :

46, tanggal 17 Juli 1982, untuk itu hadapkan semua subjek pembuat

akta - akta tersebut, ini adalah kebohongan publik, dan Penggugat tidak henti - hentinya melaporkan masalah ini.

4. Dan perlu Turut Tergugat I kemukakan disini, kami Turut Tergugat I

dengan membuat Akta - akta tersebut telah dilaporkan oleh Ketua

Umum LPM ( Lembaga Pendidikan Muslimin ) Sdr SAEFULLAH

ROSYAD dan Alhamdulillah mereka tumbang dan Akta - akta kami ( Turut Tergugat I) adalah syah dan benar dan saat ini kami digugat

lewat Pengadilan Negeri, oleh YLPM yang notabene Ketua Pembina Yaitu itu juga : Sdr SAEFULLAH ROSYAD, saya hanya bisa

mengingatkan "Hai manusia - manusia sadarlah, hidup didunia hanya menumpang lewat yang bersifat sementara ( ingat kelak setelah meninggal dunia masih ada kehidupan di AKHERAT )." Kami telah

dilaporkan kesemua Instansi dengan memakai nama LPM, sekarang YLPM orang -orang nya itu saja.

Selebihnya yang belum Turut Tergugat I, tanggapi kami menolak semua alasan Penggugat.

Halaman.17 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami Turut Tergugat I memohon kepada ketua dan Majelis f Hakim untuk memutuskan sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI

1) Menerima semua eksepsi Turut tergugat I. 2) Menolak semua dalil Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1) Menerima semua alasan Turut Tergugat I 2) Menolak semua dalil Penggugat.

3) Menghukum Pengggugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah memberikan jawaban atas

gugatan penggugat sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas dakui dan menguntungkan Turut Tergugat II;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat yang menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur (obscuur libelle) dan tidak

beralasan hukum, karena pokok gugatan perkara ini adalah gugatan perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan

oleh

Tergugat

yang

mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga tidak ada

keterkaitannya sama sekali dengan tiigas pokok dari Turut Tergugat II, dimana tugas pokok Turut Tergugat II antara lain menerbitkan maupun

mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar

permohonan dari masyarakat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onyantkelijke verklaard);

3. Bahwa Turut Tergugat II berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat II, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan |Para Penggugat tidak terdapat perbuatan

Turut Tergugat II, yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut

Halaman.18 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo

berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat

yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (niet onyantkelijk verklaard)',

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani daft

memutus perkara ini agar apa yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II;

3. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak ada keterkaitannya secara langsung dengan tugas pokok Turut Tergugat II, namun demikan Turut Tergugat II

akan tunduk dan patuh pada putusan tanpa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa, Turut Tergugat II pernah menerbitkan Surat Keputusan Menteri

Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.780/HGB/BPN/97

tanggal 5 Desember 1997 Jo. No. 780/HGB/BPN/97/A/30 tanggal 17 Juni 1998 atas nama Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM),

namun sampai dengan masa berlakunya berakhir Surat Keputusan No.

780/HGB/BPN/97 tanggal 5 Desember 1997 Jo. No. 780/HGB/BPN/97/A/30

tanggal 17 Juni 1998 tersebut tidak didaftarkan pada kantor Pertanahan Kota Bandung;

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara;

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman.19 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016 Nomor. 387/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan domisili hukum kantor Penggugat beralamat di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha No.36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan domisili hukumnya

beralamat di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha No.36, Kelurahan

Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan Penggugat sebagai pengelola dan penyelenggara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Jalan Palasari No.9 / Jalan Patuha No.36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.861.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat akan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor.

77/Pdt.B/2016/PN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016 Nomor.

387/Pdt.G/2015/PN.Bdg,

permohonan

banding

mana

telah

diberitahukan dengan cara seksama dan patut, masing-masing pada tanggal 09 Juni 2016, kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I

semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman.20 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Memperhatikan memori banding tertanggal 18 Juli 2016 yang diajukan

oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juli 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan di serahkan dengan cara seksama dan patut, masingmasing pada tanggal 26 Juli 2016, kepada Terbanding semula Penggugat,

kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini

tidak mengajukan kontra memori banding; -------------------------------------------------

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage) Nomor. 387/Pdt.G/2015/PN.BDG, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Para pihak masingmasing kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2016, kepada

Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara yang dimintakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; ------------------------------TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang

telah ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori

bandingnya tertanggal 18 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian Eksepsi.

1. Bahwa terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat menyatakan Penggugat

tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap

Tergugat, Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel), gugatan

Halaman.21 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Penggugat

bersamaan

kurang

dengan

pihak,

pokok

Yudex

Factie

perkara,

tetapi

akan

dipertimbangkan

Yudex

Factie

tidak

memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi Tergugat dan Turut

Tergugat dan dinyatakan ditolak, dalam amar putusanbagian eksepsi

tidak tercantum apakah eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak atau dikabulkan;

2. Bahwa, selain itu putusan Yudex Factie pada bagian eksepsi tidak

mempertimbangkan secara lengkap seluruh bagian yang menjadi keberatan pada bagian eksepsi Pembanding/Tergugat;

3. Bahwa sebagaimana dalil surat gugatan in casu, Teerbanding/

Penggugat telah menempatkan diri sebagai kedudukannya selaku Ketua

Umum dan Sekretaris Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) yang

mana

berdasarkan

Pembanding/Tergugat

bukti-bukti

membuktikan

yang

bahwa

diajukan

Yayasan

oleh

Lembaga

Pendidikan Muslimin (YLPM) pada tanggal 12 Juni 1990 telah dibubarkan berdasarkan Surat Muktamar Khusus Nomor : 11 tanggal 8

Desember 1990 yang dibuat dihadapan Obing CV. Adikusumah, SH, Notaris di Bandung;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diuraikan

diatas, Terbanding/Penggugat tidak mempunyai Legal standing untuk

mengajukan gugatan in casu, sehingga gugatan yang diajukan oleh

Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit onvankelijk veerklaard);

B. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian pokok perkara;

1. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum

putusan Yudex Factie halaman 43 alinea 4 dan seterusnya,

dimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (P-1

s/d P-7 tidak bisa dan atau tidak dibenarkan oleh hukum untuk dijadikan sebagai bukti yang sempurna karena bukti-bukti surat tersebut telah dinyatakan batal atau dibubarkan;

2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta mengenai pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) tahun 1990 tersebut

Halaman.22 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Saksi H. Saifullah Rusyad selaku Pembina YLPM dibawah sumpah;

3. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie yang mengatakan bahwa domisili Tergugat di jalan Palasari No. 9/Jalan Patuha No.36, Kelurahan Lingkar

Selatan,

Kecamatan

Lengkong,

Kota

Bandung

adalah

perbuatan melawan hukum itu adalah keliru dan harus dibatalkan demi hukum, karena alamat tersebut telah terdaftar di Menkumham RI

sedangkan Terbanding/Penggugat berdasarkan Surat Penjelasan dari Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Umum No.AHU.2-

AH.01.01-6618, tanggal 19 Agustus 2010 bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah Gempolsari tanggal 22 Maret 2006 dan diketahui Camat Bandung Kulon, bahwa

Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin di Jalan Gempolsari No. 151, Rt.02, Rw.01, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon. Dan

pertimbangan Hukum Yudex Factie pada halaman 50 berdasarkan hasil

pemeriksaan setempat (PS) di lokasi, Yudex Factie menemukan: Kantor Lembaga

Pendidikan

Muslimin

(LPM),

bukan

Kantor

YLPM

(Penggugat), Penyelenggara Pendidikan adalah Alfa Centauri dan AlAzhar, bukan YLPM (Penggugat), dan ditemukan plang dengan tulisan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, plang itu adalah plang sejak

dulu (lama) yang belum dibongkar. Hal itu tidak sesuai dengan faktanya dilapangan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie halaman 45 sampai dengan halaman 50 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena

pertimbangan hukum tersebut tidak diminta/dimohon oleh Pengguat/ Terbanding, dengan demikian jelas Yudex Factie telah melampaui

kewenangan, hal ini jelas bertentangan dengan pasal 178 Ayat (3) HIR (pasal189 ayat (3) RBG), yang mengatakan: Ia (Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, berdasarkan alasan tersebut maka cukup beralasan hukum bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Bandung/Jawa Barat, untuk membatalkan Putusan Yudex Factie in casu yang telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat; --------------------------------------------------------------------

Halaman.23 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016 Nomor.

387/Pdt.G/2015/PN.Bdg,

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada

hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat

pertama oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; -------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016 Nomor. 387/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; --------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada

dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; ---------------------------------------------------------------

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 tahun 1947, ,

maupun pasal 1917 KUHPerdata serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; ---------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2016

Nomor. 387/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;--------

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos

perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Selasa tanggal 30 Agustus 2016, oleh kami: DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H.M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, H.HANIFAH HIDAYAT

NOOR, S.H.M.H dan DR. RIDWAN RAMLI, S.H M.H masing-masing sebagai Halaman.24 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Bandung, Tanggal 18 Juli 2016, Nomor : 321/PEN/PDT/2016/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H.M.H

Ttd DR. RIDWAN RAMLI, S.H M.H PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH

Perincian biaya perkara :

- Redaksi putusan …………………..

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan……………..……….. Penggandaan ……………………… Pengiriman ………………………... J u m l a h…………………………..

Rp. Rp. Rp. Rp.

139.000,+ 150.000,-

- Materai…………………………….

Rp.

6.000,-

Halaman.25 dari 25 halaman put. No. 321/Pdt/2016/PT.Bdg