PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 212/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : AGOENG NUGROHO (Mantan Ketua PPRS - MPR) bertempat tinggal di Perumahan Harapan Indah Cluster Taman Sari Blok HN 16 Nomor 1 Bekasi Barat, yang dalam tingkat banding ini telahg memberikan kuasanya kepada 1. RM. SAMPANG NAKULA, S.H. dan

2. SARWORINI, S.H., para Advokat

dan Penasehat Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum dan Advokat PP.POLRI POLDA METRO JAYA, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ; PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I ;

L aw a n :

Perhimpunan

Penghuni

Rumah

Susun

(PPRS)

Mediterania

Palace

Residence, bertempat tinggal di Jalan Pacu Utara Selatan Blok A1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10630 ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Martono,SH. dan Fauzan,SH Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Martono,SH & Rekan” di Apartemen Mediterania Palace Residences Tower A Lt 2 BG Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor : 519/SK/2017/PN.Bks tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 22

Dan:

1. SUPENDI, bertempat tinggal di Jalan Pondok Alam Indah Nomor. 79 Rt 004 / 03 Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II ; 2. AMAN SITOR SITUMORANG (Koordinator Pengawas Pengelolaan PPRSMPR), bertempat tinggal di Badan Pengelola (BP) Apartemen Mediterania Palace Residence Tower Alexandra Lantai P2 A Jalan Landas pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2 Kemayoran

Jakarta

Pusat

10630,

selanjutnya

disebut

sebagai TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT I ; 3. ANDREAS BUSTAMAN (Mantan Pengawas Pengelolaan PPRS - MPR) bertempat tinggal di Badan Pengelola (BP) Apartemen Mediterania Palace Residence Tower Alexandra Lantai P2 A Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2 Kemayoran

Jakarta

Pusat

10630,

selanjutnya

disebut

sebagai TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT II ; 4. ADRI KUSDIANTO (Pengawas Pengelolaan PPRS - MPR) bertempat tinggal di

Badan

Pengelola

Apartemen

Mediterania

Palace

Residence Tower Alexandra Lantai P2 A Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10630, selanjutnya disebut sebagai; TURUT TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT III ; 5. TINI KARTINI (Pengawas Pengelolaan PPRS - MPR), bertempat tinggal di Badan Pengelola Apartemen Mediterania Palace Residence Tower Alexandra Lantai P2 A Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V SEMULA TURUT TERGUGAT IV ; 6. SUWITO (Mantan Pengawas Pengelolaan PPRS - MPR) bertempat tinggal di Badan Pengelola (BP) Apartemen Mediterania Palace Residence Tower Alexandra Lantai P2 A Jalan Landas Pacu


Utara Selatan Blok A1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING VI SEMULA TURUT TERGUGAT V; 7. EDWARD FRANS (Mantan Dewan Pertimbangan) bertempat tinggal di Badan Pengelola (BP) Apartemen Mediterania Palace Residence Tower Alexandra Lantai P2 A Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING VII SEMULA TURUT TERGUGAT VI ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 3 Mei 2017 Nomor

212/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Januari 2017, Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.BKS ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Pebruari 2016 dengan Register Nomor: 72 / Pdt.G / 2016/ PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa

Penggugat

adalah

Perhimpunan

Penghuni

Rumah

Susun

Mediterania Palace Residences yang diwakili oleh Khairil Poloan sebagai Ketua dan Iksan sebagai Sekretaris yang diangkat berdasarkan rapat anggota luar biasa untuk periode 2016 - 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2015 sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa


Anggota Perhimpunan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian , yang dibuat oleh Notaris P.Sutrisno. A. Tampubolon (PI). 2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Mediterania Palace Residences , pada pasal 19 ayat 3 tertulis antara lain Ketua dan Sekretaris mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar Pengadilan tentang hal - hal dan dalam segala hal kejadian

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (P2) . 3.

Bahwa TERGUGAT I adalah mantan ketua PPRS - MPR untuk periode 2013-2016 dengan di dampingi oleh ADJIT LAUHATTA Sebagai Sekretaris. Sebelum Jabatannya berakhir Tergugat I telah di BERHENTIKAN oleh Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Mediterania Kemayoran pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Rapat Pengurus, karena TERGUGAT I tidak pernah aklif dan melanggar anggaran dasar PPRS MPR ( P ).

4. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu No. 89/PGA/PPRS - MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 12 September 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat I pada saat itu menjabat Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Kemayoran (PPRS - MPR ) Periode 2013-2016. 5. Bahwa Perjanjian Kerja waktu tertentu tersebut yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I adalah untuk mengangkat TERGUGAT II sebagai Apartemen Manager, Untuk waktu 2 (Dua) Tahun terhitung tanggal 03 September 2014 sampai dengan 02 September 2016 dengan gaji yang ditanggung oleh PPRS - MPR Sebesar Rp 20.000.000/ Bulan (P 3). 6. Bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah tidak sah, karena mengandung cacat hukum baik Formal maupun Material . Hal tersebut Penggugat buktikan sebagai berikut: a.

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah hanya ditanda tangani oleh Ketua PPRS - MPR. Periode 2012 - 2015 (Saudara AGOENG NOEGROGO) tanpa mengikutsertakan Sekretaris PPRS -MPR (Saudara ADJ1T LAUHATTA) bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan anggaran dasar PPRS - MPR pasa! 19 ayat 3 yang tertulis antara lain Ketua dan


sekretaris mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar Pengadilan tentang hal - hal dan dalam segala hal kejadian ...,(P2). Dari pasal 19 ayat 3 dapat disimpulkan bahwa Ketua dan Sekretaris adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan . Atau dengan kata lain semua perjanjian yang berkaitan dengan pihak ketiga harus medapat persetujuan Ketua dan Sekretaris PPRS - MPR. b.

Perjanjian kerja waktu tertentu No.089/PGA/PPRS.MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 02 September 2013 tidak terdaftar atau belum di catatkan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bahwa menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pasal 3 dinyatakan WAJIB dicatatkan oleh Pengusaha kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten /Kota setempat selambat - lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak penanda tanganan.

c.

Bahwa PPRS - MPR tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian dengan Tergugat II sebagai Apartemen Manager, karena yang berhak melakukan pengangkatan Apartemen Manager adalah PT.PRIMA BUANA INTERNUSA / INNER CITY Sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga (P ). Bahwa mengenai hal tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga karena Tergugat I pernah menjadi Ketua PPRS - MPR untuk Periode 2013 - 2016. Selain itu , Tergugat II pernah diangkat sebagai Apartemen Manager Berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh PT. PRIMA BUANA INTERNUSA / INNER CITY terhitung tanggal 13 Juli 2013 dan berakhir 20 Agustus 2014 dengan gaji yang ditanggung oleh PBI / INNER CITY bukan PPRS-MPR.

7. Selain hal - hal yang diutarakan pada point 6.1 sampai 6. 3 ternyata ada hal - hal yang janggal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dalam perjanjian kerja waktu tertentu No.089/PGA/PPRS- MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 02 September 2013 di tanda tangani oleh TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT VI , pada hal para TURUT


TERGUGAT tersebut tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengangkatan Apartemen Manager. 8. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 089 /PGA/PPRS - MPR / PKWT VIII/14 tanggal 02 September 2013. 9. Bahwa akibat perbuatan tersebut PENGGUGAT menderita kerugian yang cukup besar dengan perincian sebagai berikut; Atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No . 129/ PDT.SUS.PHI/2015/PNJAKARTA PUSAT Tanggal 15 November 2015 . PENGGUGAT diwajibkan untuk bulan September 2014 sebesar Rp 20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah ). -

Membayar Upah selama sisa kontrak kerja sebesar Rp 460.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

-

Untuk mencari Keadilan bagi PENGGUGAT , PENGGUGAT membayar Jasa Pengacara sebesar Rp 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ).

-

Jumlah Kerugian yang harus di bayar oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sebesar Rp 530.000.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ).

10. Berdasarkan Uraian tersebut diatas telah jelas bahwa perjanjian kerja waktu tertentu No.089/PGA/PPRS- MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 02 September 2013 yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan ditanda tangani oleh TURUT TERGUGAT I sampai TURUT TERGUGAT VI adalah cacat hukum baik Formal maupun Material. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara itu, Untuk membatalkan atau setidak - tidaknya menyatakan lidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 089/PGA/PPRS-MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 02 September 2013. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan Sebagai Berikut: Dalam Pokok Perkara :


1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2) Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum . 3) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp 530.000.000 ( Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) . 4) Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.089 PGA / PPRS MPR/PKWT/14 tanggal 02 September 2013 adalah batal demi Hukum atau setidak- tidaknya tidak mcmpunyai kekuatan hukum . 5) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VAAROOD ) Walaupun ada VERZET , banding atau pun Kasasi. 6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini . 7) Menghukum TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. atau jika yang Mulia MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya . (EX AEQUA ETBONO) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN

PENGGUGAT

KURANG

PIHAK

SEBAGAI

PENGGUGATNYA (Plurium Litis Consortium) Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan dirinya sebagai yang mewakili Ketua dan Sekretaris Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR). Maka seharusnya yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara perdata gugatan ini sebagai pihak Penggugat tidak hanya Penggugat sendiri saja, melainkan juga Para Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) lainnya Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) harus disebutkan Pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu


Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri, akan tetapi didalam Gugatan ini tidak dimasukan sebagai Pihak Penggugat dan/atau disebutkan di dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga gugatan Penggugat Eror In Persona dan patut ditolak. 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) Bahwa gugatan penggugat mengenai adanya kerugian di dalam gugatannya tidak menyebutkan rincian ganti rugi secara nyata (actual loss) kerugian materiil dan secara kerugian immateril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand). Bahwa gugatan Penggugat didalam Petitum dan pokok perkara tidak jelas dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menyebutkan diri Tergugat II adalah SUPENDI yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat I karena Tergugat II hanya sebagai Pekerja dan bukan sebagai Pengurus. Adapun mengenai Gugatan Penggugat Eror In Persona sehingga gugatan Penggugat patut ditolak. 3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM PENULISAN Bahwa gugatan penggugat menyatakan adanya Peijanjian Keija Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS-MPR/PKWT/14 tertanggal 02 September 2013 yang sebenarnnya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS- MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014. sehingga gugatan Penggugat patut ditolak. 4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT 4.1. Bahwa Tergugat I selaku Penghuni Rumah Susun/Apartemen Mediterania Palace Residences unit B/12 D/AC RT.020 RW.013 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran - Jakarta Pusat yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Kusen IV No.l Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur bukan di Perumahan Harapan Indah Cluster Taman Sari Blok HN 16 No.l Bekasi Barat, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I salah alamat yang seharusnya Pengadilan Negeri Pusat dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili perkara


a quo bukan Pengadilan Negeri Bekasi oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bekasi menolak gugatan Penggugat. 4.2. Bahwa gugatan penggugat menyebutkan Supendi selaku Tergugat II karena sudah jelas Tergugat II hanyalah sebagai Karyawan Perhimpunan

Penghuni

Rumah

Susun

Mediterania

Palace

Residences (PPRS MPR) berdasarkan fakta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS-MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014 dimana yang bertindak dalam organisasi dan/atau

Pengurus

Perhimpunan

Penghuni

Rumah

Susun

Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) adalah : - Aman Sitor Situmorang selaku Koordinator Pengawas - Andreas Bustaman selaku Pengawas Keuangan - Andri Kusdianto selaku Pengawas Keamanan - Tini Kartini selaku Pengawas Humas - Suwito selaku Pengawas Pengelolahan - Edward

Frans

selaku

Dewan

Pertimbangan

Perhimpunan

Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) Sehingga

apabila dianggap

melanggar

Anggaran

Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) seharusnya secara bersama-sama Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) disebut sebagai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VII bukan SUPENDI selaku Tergugat II dan lainnya sebagai Para Turut Tergugat I sampai dengan VI sehingga gugatan Penggugat di dalam isi gugatannya salah alamat dan patut ditolak; II.

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa hal-hal yang diuraikan/dikemukakan di dalam uraian DALAM EKSEPSI tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dengan

hal-hal

yang

diuraikan/dikemukakan di dalam uraian DALAM POKOK PERKARA


2. Bahwa Tergugat I berkeberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas-tegas dan jelas kebenarannya; 3. Bahwa Jabatan Sekretaris di Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR) saat itu diisi oleh Sdr. Adjit Lauhatta adalah Karyawan PT. Prima Buana Internusa (PBI) dan juga menjabat Pengurus PPRS di Apartemen lain walaupun tidak tinggal / menghuni di rumah susun sehingga hal ini melanggar ART PPRS tentang Pengurus PPRS yang mengutamakan Penghuni sebagai Pengurus PPRS dalam artian konflik kepentingan PT. Prima Buana Internusa (PBI) sebagai anak Perusahaan Developer Agung Podomoro Group tetap ingin menguasai Pengelolaaan Gedung Apartemen Walaupun Unit yang lain sudah terjual 100% ; 4. Bahwa mengenai Tergugat I diberhentikan dikarenakan tidak aktif adalah hal yang mengada-ngada dan tidak beralasan dikarenakan sehubungan dengan adanya permasalahan Peijanjian Keija Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS-MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014 dengan Tergugat II ; 5. Bahwa dalil Penggugat pada angka (4), (5), (6) dan (7) telah mengaitkan Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS- MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014 adalah jelas mengada-ngada dan tidak didasar pada kenyataan fakta sebenarnya adalah Tergugat I bersama pengurus lainnya telah mengangkat Tergugat II sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2011 Pengganti UU nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun Pasal 75 Ayat (1) " Sebagaimana dapat dibentuk atau menunjuk Badan Pengelolah " sehubungan Tergugat I tidak menunjuk Badan Pengelola pihak PT. Prima Buana Internusa (PBI), karena telah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2011 Pengganti UU nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun Pasal 56 Ayat (3) " Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada

Ayat

(2)

harus

mendaftar

dan

mendapatkan

izin

dari

Bupati/Walikota dan Ayat (4) " Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus mendaftar dan mendapat Izin Usaha " sehingga dikarenakan pihak PT. Prima Buana Internusa (PBI) tidak mempunyai izin Pengelolah Rumah Susun dari


Pemda DKI maka Tergugat I mengangkat Tergugat II sebagai Apartemen Manager/Badan Pengelola yang terlepas dari pihak PT. Prima Buana Internusa (PBI) dan Tergugat I membatalkan Peijanjian Pengelolahan karena pihak PT. Prima Buana Internusa (PBI) tidak mempunyai izin sehingga melanggar dalam UU Nomor 20 tahun 2011 Pengganti UU nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun Pasal 56 Ayat (3) dan Ayat (4) karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ; 6. Bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalildalil Penggugat pada angka (8), (9) dan (10) patut ditolak dan dikesampingkan karena Penggugat terlalu mengada-ada karena sudah jelas mengenai Peijanjian Keija Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS-MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukut berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

pada

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

Nomor

:

129/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Kasasi 139 K/Pdt.SusPHI/2016 tertanggal 25 April 2016 yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) yang amar putusannya berbunyi: " MENOLAK Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pihak Pengurus Penghuni Rumah Susun Mediterania Palace Residences (PPRS MPR)" 7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I baik dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak . Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I.

DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA ; 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No : 089 PGA/PPRS- MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah mempunyai


kekuatan Hukum tetap / INKRAH berdasarkan Putusan Makamah Agung RI Nomor: 139 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 25 April 2016 ; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang Pesangon Terhadap Tergugat II dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

Nomor

:

129/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah); 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini; Atau apabila Ibu Ketua Majelis Hakim Mulia berpendapat lain, Tergugat I mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

Bahwa gugatan yang disampaikanTergugat kepada Saya adalah SALAH ALAMAT Faktanya surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (KONTRAK I) No: 089/PGA/PPRS- MPR/PKWT/IX/2014, tanggal 02 September 2014, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak, yaitu Pihak Pertama bertindak untuk dan atas nama Organisasi atau Pengurus PPRS-MPR yang diwakili oleh : 1.

Agoeng Noegroho, selaku Ketua PPRS

2.

Aman Sitor Situmorang, selaku Koordinator Pengawas

3.

Andreas Bustaman, selaku Pengawas Keuangan

4.

Tini Kartini, selaku Pengawas Humas

5.

Adri Kusdianto, selaku Pengawas Keamanan

6.

Suwito, selaku Pengawas Pengelolaan

7.

Edward Frans , selaku Dewan Pertimbangan PPRS


Adalah Pihak Pertama secara bersama-sama dan secara hirarki seharusnya mereka sebagai Tergugat I s/d VII oleh Penggugat, jika dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Pedoman Internal Organisasi Pengurus PPRS. Sebagai Pihak Kedua, Saya adalah selaku Pekerja bukan bagian dari Pengurus, sehingga saya berpendapat, bahwa gugatan tersebut Salah Alamat, karena saya tidak ada kaitannya didalam Intern Organisasi tersebut. -

Bahwa Faktanya adalah Surat ANJURAN No. 46/-1.835.1, tertanggal 8 Januari 2015, dari Suku DinasTenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, (terlampir)

-

Bahwa Faktanya adalah surat "Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 129/ Pdt.Sus.PHI/2015/ PN.JKT.PST( terlampir)

-

Bahwa PUTUSAN No:129/PdLSus.PHI/2015/PN.JKT.PST, tersebut telah dimohonkan Pemeriksaan Kasasi (PK) oleh Penggugat Pengurus Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

Bahwa Faktanya dari "INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, bahwa PK(Pemeriksaan Kasasi) oleh Pemohon Pengurus Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania Palace Residences telah DITOLAK oleh MAHKAMAH AGUNG pada tanggal Putus 25 April 2016 (termpir)

Karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan Gugatan Perkara tersebut, karena proses hukum perkara tersebut sudah "DIPUTUS" oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan PK yang dimohonkan Penggugat

telah

"DITOLAK"

oleh

MAHKAMAH

AGUNG

REPUBLIK

INDONESIA.

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

TURUT

TERGUGAT

I,

TURUT

TERGUGAT III sampai TURUT TERGUGAT VI telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA.


Bahwa inti gugatan Penggugat adalah tidak sah Perjanjian antar waktu tertentu bernomor 089 PGA/PPRS-MPR/PKWT/1X/14 tanggal 12 September 2013 yang dilakukan Tergugat I pada saat ia menjabat ketua ketua perhimpunan penghuni rumah susun Mediterania Palace Kemayoran (PPRSMPR) periode 2013-2016. Bahwa pada periode aquo Para Tergugat juga sebagai pengurus yang diangkat oleh Ketua, Sekertaris dan Bendahara guna membantu tugas PPRS dalam menglola PPRS-MPR. Bahwa Benar Perjanjian antar waktu tertentu aquo dilakukan oleh Tergugat I tanpa seijin sekertaris, dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat pengurus adapun tanda tangan para Turut Tergugat dalam Perjanjian antar waktu

tertentu

bernomor

089

PGA/PPRS-MPR/PKWT/IX/14

tidak

mempengeruhi sah atau tidaknya perjanjian tesebut. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 3 anggaran dasar Perhimpunan Penghuni Rumah susun Mediterania Palace Residences telah dengan jelas diatur bahwa " ketua dan sekertaris mewakili perhimpunan di dalam maupun diluar pengadilan tentang hal- hal, dan dalam segala kejadian ..................................................... " Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 6 anggaran rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah susun Mediterania Palace Residences telah dengan jelas diatur bahwa " Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika sekurang kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah pengurus " Bahwa berdasarkan pasal 57 ayat 2 Peratutan pemerintah No 4 tahun 1988 tentang rumah susun : " Pengurus Perhimpunan Pengghuni sekurangkurangnya terdiri dari Seorang Ketua, Seorang Sekretaris, seorang pengawas Pengelolan ". Ayat 3 " Dalam hal diperlukan Pengurus dapat membentuk Unit pengawasan Pengelolaan " Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana disebut dalam poin 6 diatas terbukti tanda tangan Para Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian aquo tidak mempengaruhi sah atau tidaknya surat tersebut. Bahwa adanya tandatangan Para Turut Tergugat dalam perjanjian aquo karena Tergugat I mengatakan untuk mengajukan surat protes ke Badan


pengolola (PT. PBI) yang akan mengganti Tergugat II selaku Apartemen Manager di MPR kemayoran tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada PPRS. Bukan untuk menandatangani perjanjian antar waktu aquo. Bahwa Para Turut Tergugat terlalu percaya kepada Tergugat I dan tanpa membaca isi surat langsung tandatangani, itu adalah kecerobohan para Turut Tergugat.

Tapi

Tergugat

I

lupa

karena

sebagaimana

aturan

hukum

sebagaimana disebut diatas tanda tangan Para Turut Tergugat tidak ada Pengaruhnya apapun karena menurut hukum Perjanjian aquo baru dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaaris. Bahwa berdasarkaan pasal 66 Peratutan pemerintah No 4 tahun 1988 tentang rumah susun " Badan Pengelola yang dibentuk sendiri oleh perhimpunan penghuni harus mempunyai status badan hukum dan Profesional ". Faktanya Tergugat II yang diangkat oleh Tergugat I selaku Badan pengolola adalah perorangan bukan badan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan diatas. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya Perjanjian meliputi: 1. Adanya sepakat antara mereka yang mengikatkan diri; 2. Para pihak pembuat perjanjian cakap untuk membuat Perjanjian; 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. Bahwa adalah fakta Perjanjian kerja aquo bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH perdata aquo hal ini dapat dibuktikan dari: -

Perjanjian kerja aquo dilakukan oleh Tergugat I dan II, tanpa melalui rapat PPRS. (melanggar pasal 9 ayat 6 anggaran rumah tangga Perhimpunan

Penghuni

Rumah

susun

Mediterania

Palace

Residences) -

Perjanjian aquo dibuat oleh Tergugat I tanpa melibatkan sekertaris. (melanggar pasal 19 ayat 3 anggaran dasar Perhimpunan Penghuni Rumah susun Mediterania Palace Residences)

-

Perjanjuan kerja aquo dibuat dengan perorangan (melanggar pasal 66 Peraturan pemerintah No 4 tahun 1988 tentang rumah susun)


Bahwa didasari atas ketentuan sebagaimana diatas terbukti perjanjian kerja aquo bertentangan dengan hukum maka sangat beralasan membatalkan perjanjian tersebut untuk selanjutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dan karena gugatan Penggugat didukung oleh fakta yang benar maka sangat beralasan mengabulkan gugatan Penggugat. Bahwa Pengadilan hubungan industrial ( PHI ) sesuai dengan peraturan perundang- undangan tidak mempunyai kewenangan mengadili sahnya suatu perjanjian karena kewenangan tersebut ada dalam peradilan umum, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi Berdasarkan uraian hukum sebagaimna disebut diatas maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : DALAM POKOK PERKARA.  Mengabulkan

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya.

Atau  Dalam hal ini Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Januari

2017

Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.BKS,

yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah); 4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 089/PGA/PPRS-


MPR/PKWT/IX/14 tertanggal 02 September 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 6.286.000,- (Enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bks., yang dibuat pada tanggal 21 April 2017 oleh Dwi Andaru K. Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita Penganti guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2017 Nomor W.11.U5/2481/HT.04.10/IV/2017/AJI telah memberitahukan dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bks.,

tanggal

24

Januari

2017

kepada

ANDREAS

BASTAMAN / Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II. Secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.BKS, Jo. Nomor 8/Bdg/2017/PN.Bks yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H. Negeri

Bekasi

Panitera Pengadilan

yang menerangkan bahwa RM. SAMPANG NAKULA, S.H.

kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 6 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Januari 2016, Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.BKS. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :  Terbanding semula Penggugat

pada tanggal 03 April 2017;

 Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017 ;  Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2017 ;


 Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2017;  Turut Terbanding V semula Turut Terugat IV pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 31 Maret 2017 ; Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada tanggal 15 Maret 2017,

selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :  Terbanding semula Penggugat


 Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017 ;  Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2017;  Turut Terbanding V semula Turut Terugat IV pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 31 Maret 2017 ; Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari kuasa hukumTerbanding semula Penggugat

pada tanggal 10 April 2017, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi pada tanggal 13 April

2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 

Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2017 ; Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa

berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.BKS. Jo. 8/BDG/2017/PN.BKS yang dibuat oleh

EMAN SUMANTRI dan

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

Jurusita

DWI ANDARU K,

S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk


memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :  Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 4 April 2017 ;  Terbanding semula Penggugat


 Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2017 ;  Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2017;  Turut Terbanding V semula Turut Terugat IV pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Maret 2017 ;  Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VI pada tanggal 31 Maret 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa

hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut: 

Bahwa Pembanding semula Tergugat

I

dengan putusan Judex Factie

dikarenakan putusan tersebut tidak mencerminkan fakta dan kenyataan hukum yang sebenarnya dan telah terbukti dalam persidangan yang sah dan telah mempunyai nilai kebenaran terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, sehingga Judex Factie telah menyimpang dari rasa keadilan dan Kepastian hukum yang assensi dan atau atas dasar Penegakan hukum ; 

Bahwa Pembanding semula Tergugat I sangat keberatan dengan putusan Judex Factie maupun dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut pada halaman 19 sampai dengan 20 pertimbangan hukumnya tidak fair dan


hanya berdasarkan pertimbangan pribadi dari Ketua Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa pengajuan eksepsi haruslah tentang permasalahan formalitas dari suatu gugatan, dan bukanlah bantahan pokok permasalahan dalam perkara dan menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat I Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :  Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya mengenai Yudex Factie yang tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding semula Tergugat I adalah tidak benar;  Bahwa mengenai eksepsi yang telah diajukan Pembanding semula Tergugat I telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;  Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat I sekitar masalah eksepsi bukanlah merupakan hal-hal baru melainkan suatu pengulangan yang telah dikemukakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I sebagaimana dikemukakan didalam memori bandingnya tanggal 15

Maret

2017 dan kontra memori

banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat tanggal 10 April 2017, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut tidak perlu dibahas secara khusus disini, sebab keberatankeberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapnya sudah tercakup dalam pertimbangan hukum

Majelis Hakim

tingkat pertama yang sudah tepat dipertimbangkan ; Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Januari 2017,

Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Bks.,

dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding

yang

berpendapat

bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar


sesuai dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya

sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mengadili dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Januari 72/Pdt.G/2016/PN.Bks.,

yang

dimohonkan

banding

2017, Nomor tersebut

dapat

dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI :  Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I ;  Menguatkan 24

Januari

putusan 2017,

Pengadilan Nomor

Negeri

Bekasi,

tanggal

72/Pdt.G/2016/PN.Bks.,

yang

dimohonkan banding tersebut ;  Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 8 -

Juni

- 2017

oleh kami IMAM SU’UDI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DRS. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H., dan AMRIDDIN. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 – Juni - 2017 oleh Hakim Ketua


Majelis

dengan dihadiri

oleh

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

NENOY APRILOSANA, S.H., Panitera Pengganti Jawa Barat

tersebut, tetapi

pada Pengadilan Tinggi

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.

HAKIM ANGGOTA, Ttd

HAKIM KETUA, Ttd

DRS. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.

IMAM SU’UDI, S.H.,M.H.

Ttd AMRIDDIN. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd

NENOY APRILOSANA, S.H. Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp. 5.000.00 Materai …………………… Rp. 6.000.00 Pemberkasan ……………. Rp. 139.000.00 Jumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents