PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 89/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ------------------------------------------------------------------------------------1. ZAKI

M

IRVAN

bin

ZAENAL

MUTAQIN

3273171006760006, Pekerjaan

BURHAN,

Direktur

PT.

NIK

Corbec,

Alamat Kantor Jl. Soekarno Hatta No. 71 Kota Bandung, Alamat Rumah Jl. Kopo Gg. Pakasih No. 17 Rt. 05/ Rw. 07

Kebon

Lega,

Kecamatan Bojongloa Kidul Kota

Bandung, sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;

2. ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin BURHANUDDIN, Pekerjaan Direktur

Utama PT. Corbec, Alamat Kantor Jl. Soekarno Hatta No. 71 Kota Bandung, Alamat Rumah Jl. Kopo Gg. Pakasih

No. 17 Rt. 05/ Rw. 07 Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ; ---------------------------------------------------------

Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya H.

Ikbal Asimudin Abdul Fatah, Alamat Jl. Kopo Gg. Pakasih

No.17 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2015, yang selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut juga sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----------------------------------------------------------M ELAWAN 1. SONI KUSUMO, Alamat di Jl. Sawahlio IV Nomor. 10 Rt. 001/Rw. 007 Kel. Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; --------------------

2. FANDY HERIANTO, Alamat di Jl. Sawahlio IV Nomor. 2 Rt. 003/Rw. 008

Kel. Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; ------------------

Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 42 hal.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Willy Wirada, S.H. dan Muhammad Ali Ramadhan, S.H. Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RW & Associates beralamat di Apartemen Mediterania, Tower D 17 BF, Jl.

Lodan Raya Ancol, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016 yang di

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bandung tanggal 27 Januari 2016.

3. MARINA SOEWANA, Notaris, Alamat Jl. Gunung Sahari Raya, No. 2 K Jakarta Pusat, sebagai Terbanding III semula Tergugat III

4. TUBAGUS ZAKARIA, SH, Notaris/PPAT Wilayah Kota Bandung, Alamat Jl. K. Natawijaya Gang Pak Yahya No. 24/89, Tr. 02/ Rw. 04

Kel. Cibadak, Astana Anyar, Pagarsih Kota Bandung, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ; ---------------

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dede Kusmana, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dede Kusmana, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Terusan Buah

Batu No. 53 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 29 Januari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Februari 2016.

5. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG, Jl. Soekarno- Hatta No. 586 Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; -----------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Maret

2016, Nomor 89/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara

kedua belah pihak

tersebut di atas ; --------------------------------------------------------------------------------


2. Berkas perkara berikut

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 25 November 2015 ; --------------------TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 23 Januari 2015

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung pada tanggal 27 Januari 2015 dibawah Register Perkara Nomor. 39/Pdt.G/2015/PN. Bdg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---------TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Tentang utang piutang antara penggugat II kepada tergugat I dengan penanggung utang (bourgtough) penggugat I. 1.

Bahwa PENGGUGAT I adalahpemilik yang sah :

a. Sertifikat HM No. 846/Kelurahan Warung Muncang Bandung Kulon Kota

Bandung, terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, atas nama PENGGUGAT I (dalam Sertifikat tertulis HAJI MOHAMAD IRPAN), yaitu :

Luas Tanah

Luas Bangunan

: 1510 M2

: 1470.75 M2

: (berdasarkan IMB yang diterbitkan oleh Kantor Tata Kota Bandung, No.: 503 644.4/2038

Sertipikat Terbit Gambar Situasi

Terletak di

tanggal 11 Oktober 2000) ;

: 17 September 1992

: Nomor : 2783 Tanggal 29 November 1977 : Kelurahan

Warung

muncang

Kecamatan

Bandung Kulon Kota Bandung, tepatnya terletak

yang sekarang dikenal sebagai Jl. Soekarno Hatta No. 71 Bandung;

Dengan batas-batas : ~

Sebelah Barat milik

~

Sebelah Selatan milik

~ ~

: Sajira

Sebelah Timur milik

: Viva Kosmetik

Sebelah Utara milik

: Viva Kosmetik(vide bukti, P-2)

: Jalan Raya

b. Sertifikat HM No.: 835/Joglo, atas nama PENGGUGAT I Luas Tanah

: 991 M2


Terletak di

: Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, tepatnya terletak yang sekarang dikenal sebagai Jl. Masjid Al-Mubarak Joglo-Kembangan, Jakarta Barat (vide bukti, P-3);

2.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 PENGGUGAT II meminjam uang

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT I,

dengan demikian PENGGUGAT II, adalah dalam posisi sebagai DEBITUR dan TERGUGAT I sebagai KREDITUR, dalam utang-piutang aquo ;

3. Bahwa atas pinjaman tersebut TERGUGAT I meminta jaminan sertifikat

tanah kepada PENGGUGAT II, yang kemudian oleh PENGGUGAT II

diberikanlah beberapa aset tanah milik PENGGUGAT II untuk memilihnya, namun TERGUGAT I justru memilih 2 (dua) sertifikat tanah milik PENGGUGAT I, berupa sertifkat sebagaimana dimaksud dalam posita I.1;

4. Bahwa untuk memenuhi maksud dan / atau keinginanTERGUGAT I, maka PENGGUGAT II meminta PENGGUGAT I untuk dapat menjadi Penanggung

(Bourgtogh) atas hutangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I, dengan

menyerahkan sertifikat tanahnya untuk jaminan tambahan (accesoir) atas hutangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagaimana dimaksud

posita I.1 tersebut , dikarenakan TERGUGAT I tidak mau diberikan jaminan sertifikat atas nama PENGGUGAT II, “sehingga pada saat terjadinya hutang

piutang antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I, telah ada aset milik

PENGGUGAT II yang dapat dijadikan JAMINAN POKOK atas hutangnya ~

kepada TERGUGAT I”

Pasal : 1131 KUHPerdata, menyebutkan :

“ Bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”.

Dengan demikian, segala harta kekayaan debitur (PENGGUGAT II) secara

otomatis menjadi JAMINAN POKOK atas utangnya kepada TERGUGAT I, meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. 5.

Bahwa untuk hal dimaksud dalam posita 3 tersebut, PENGGUGAT I

sebagai Penanggung (Bourgtogh) atas utangnya PENGGUGAT II kepada

TERGUGAT I, maka pada tanggal 15 Oktober 2004, PENGGUGAT I Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 4 dari 42 hal.

melakukan pengikatan utang piutang dengan TERGUGAT I, dalam bentuk

Pengakuan Utang dan Surat Kuasa Jual dihadapan dan/atau dibuat oleh

TERGUGAT III, sebagai Notaris Jakarta Pusat, dengan Akta Pengakuan Hutang No.: 32 (vide bukti, P-4)dan Akta Kuasa Jual No.: 33 (vide bukti, P5) untuk semata kepentingan PENGGUGAT II ; 6.

Bahwa PENGGUGAT II, pada tanggal 19 Desember 2009, telah menebus

Jaminan Tambahan atas hutangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT

I dan telah mengembalikannya kepada PENGGUGAT I atas obyek Tanah sebagaimana dimaksud Posita I.1.b, dengan tebusan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) (vide bukti, P-6), sehingga

hutang PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I, tinggal Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; 7.

Bahwa oleh karena Akta Kuasa Jual No.: 33 terhadap 2 (dua) sertifikat

milik PENGGUGAT I mendasarkan atas Akta Pengakuan Utang No.: 32,

PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah),

maka

dikarenakan

sudah

ada

pembayaran

Rp.

250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sekaligus merupakan penebusan atas SHM No.: 835/Joglo Jakarta Barat, maka dengan demikian akta-akta tersebut harus dilakukan perubahan, setidak-tidaknya Akta Pengakuan

Utang PENGGUGAT I yang mendasarkan utangnya PENGGUGAT II

kepada TERGUGAT I haruslah berbunyi menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan 1 (satu) jaminan Sertifikat HM No.:

846/Kelurahan Warung Muncang Bandung Kulon Kota Bandung, yang di

tempatkan pada Akta Kuasa Jual dalam dimaksud dalam revisi, dengan kata lain akta-akta No.: 32 dan 33 yang dibuat oleh TERGUGAT III, sejak tanggal 19 Desember 2009 menjadi “TIDAK BERLAKU LAGI” ; 8.

Bahwa hal tersebut juga didukung oleh terbitnya Surat Pernyataan yang

dibuat PENGGUGAT I diberikan kepada TERGUGAT I yang disetujui TERGUGAT I, menyatakan utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I (untuk menjamin hutangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I)

sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a tersebut dan dalam Pernyataan

tersebut

TERGUGAT

I

“HANYA

MEMPERBOLEHKAN

MENJAMINKAN OBYEK DIMAKSUD BUKAN UNTUK DIJUAL” (vide bukti, Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 5 dari 42 hal.

P-7), hal tersebut oleh adanya sebagian pembayaran utang yang dilakukan PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I pada tanggal 19

Desember 2009 yang sekaligus merupakan penebusan obyek jaminan 9.

utang sebagaimana dimaksud poista I.1.b milik PENGGUGAT I ;

Bahwa bukti PENGGUGAT II sebagai debitur atas utangnya kepada TERGUGAT I, adalah dengan adanya, yaitu :

1. Somasi yang disampaikan Kantor Hukum STH & P tanggal 29 September 2012 (vide bukti, P-8);

2. Negosiasi PENGGUGAT II dengan Kuasa Hukum TERGUGAT I soal Pembayaran Hutang PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I yang dituangkan dalam Minute of Meeting tanggal 1 Oktober 2012 (vide bukti, P-9);

3. Keterangan TERGUGAT I dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Republik Indonesia Resort Bandung, tanggal ...............2013 atas Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT II yang menjadikan PENGGUGAT II sebagai TERSANGKA sekarang duduk sebagai TERDAKWA (vide bukti, P-10);

Bahwa atas hal yang demikian, maka PENGGUGAT I nyata-nyata hanya

sebagai PENANGGUNG (bourgtogh) atas hutangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I, sehingga berlaku :

~ Pasal 1831 KUHPerdata, menyebutkan bahwa : “Penanggung

(PENGGUGAT I) tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur

lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”.

Sehingga TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan dalam posita

I.1.sampai dengan posita I.6. tersebut, tidak dapat menyita dan/atau menjual aset Jaminan accesoir sebagaimana dimaksud posita I.1.a. yang diletakkan

sebagai

jaminan

utangnya

PENGGUGAT

II

kepada

TERGUGAT I, sebelum menyita dan / atau menjual aset milik PENGGUGAT II untuk memenuhi nilai utangnya PENGGUGAT II kepada

TERGUGAT I, sebagaimana dimaksud pasal 1131 KUHPerdata, bahkan

berdasarkan posita I.5.“TERGUGAT I hanya diperbolehkan “menjaminkan” obyek jaminan utang PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I

berupa

obyek milik PENGGUGAT I sebagaimana dimaksud posita I.1.a kepada pihak III, BUKAN UNTUK DI JUAL”;


II. Tentang tidak sahnya akta jual beli no : 262/2012 tanggal 29 desember 2012 yang dibuat oleh tergugat iv atas obyek sertifikat HM no : 846/

kelurahan warung muncang kota bandung dari atas nama penggugat I kepada tergugat II melalui tergugat I.

1. Bahwa ternyata “TANPA SEPENGATAHUAN PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II”, pada tanggal 29 Desember 2012, TERGUGAT I telah

menjual Jaminan Accsesoir obyek sebagaimana dimaksud Posita I.1.a.

kepada TERGUGAT II, dihadapan dan / atau dibuat aktanya oleh TERGUGAT IV, denganAkta No. 262/2012 (vide bukti, P-12) ;

2. Bahwa padahal utangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I atas

jaminan obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. milik PENGGUGAT I, maka untuk mengeksekusi atas obyek utangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I (dimana TERGUGAT I dalam kasus ini dapat disamakan sebagai PEMEGANG HAK TANGGUNGAN) dapat dilakukan berdasar

UU No.: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur tata

cara eksekusi (menjual) obyek jaminan utang oleh TERGUGAT I sebagai Pemegang Hak Tanggungan dimaksud :

~ Pasal 20 ayat (3) UU No.: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu :

“ Pelaksanaan penjualan Obyek Lelang (penjualan jaminan utangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagaimana dimaksud posita I.1.a. “SETELAH

milik

LEWAT

DIBERITAHUKAN

PENGGUGAT WAKTU

SECARA

1

I) hanya (SATU)

TERTULIS

dapat

BULAN

OLEH

dilakukan

SEJAK

PEMBERI

DAN/ATAU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN KEPADA PIHAK-

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ” dan diumumkan sedikitdikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”. ~ Pasal 20 Ayat (4), yaitu :

“ Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan (jaminan utang) dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan

hal tersebut (dimana TERGUGAT I tidak memberitahukan penjualan

obyek jaminan atas utangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 7 dari 42 hal.

I sebagaimana dimaksud posita I.1.a. milik PENGGUGAT I tersebut) ~

BATAL DEMI HUKUM”;

Pasal 1321KUHPerdata, menyebutkan :

“ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

3. Bahwa pun juga, oleh karena obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a, adalah merupakan jaminan accesoir (tambahan) PENGGUGAT I atas utangnya

PENGGUGAT

II

kepada TERGUGAT

I,

maka dalam

melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan utangnya PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I tersebut dengan melakukan penjualan atas obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. tersebut “HARUS MELALUI FIAT PENGADILAN NEGERI BANDUNG”, hal tersebut selaras dengan apa

yang dimaksud dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.: 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984(vide bukti, P-13), apalagi jaminan

tersebut tidak pernah di buatkan akta hipotik yang disusul terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan, dari sebuah grose akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial ;

4. Bahwa ternyata TERGUGAT IV dalam membuat Akta Jual Beli No. : 262/2012 tanggal 29 Desember 2012 dimaksud pun tidak melakukan

pengecekan dilapangan dan sangat ceroboh dan tidak teliti, dengan menyebut obyek jual beli adalah berupa “sebidang tanah kosong”,

sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli No.: 262/2012 halaman 4, padahal saat jual beli antara TERGUGAT I dengan saudara TERGUGAT

II pada tanggal 29 Desember 2012 tersebut, obyek jual beli sudah berdiri bangunan sejak tahun 2006, dan sejak tahun 2006 itu pula, obyek jual

beli tersebut sudah ditempati sebagai kantor PT DATAMEDIA atas seijin PENGGUGAT I, PENGGUGAT II membuka kantor PT CORBEC dengan PENGGUGAT II sebagai Direktur Utamanya ;

5. Bahwa atas perbuatannya sebagaimana termuat dalam posita II. 1 s/d 4

tersebut, TERGUGAT IV “PATUT DIDUGA” telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU No.: 30 Tahun 2004 tentang NOTARIS, yaitu dalam

menjalankan kewajibannya, TERGUGAT IV “tidak jujur, tidak saksama” (tidak teliti dan ceroboh) dan “patut diduga” Telah Berpihak kepada

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tanpa harus melakukan pengecekan Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 8 dari 42 hal.

obyek akta yang dibuat, dan tidak melakukan pengecekan terhadap

pemilik data asli milik PENGGUGAT I, dengan demikian akta jual beli

No.: 262/2012 tanggal 29 Desember 2012 harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Pasal 16 UU No.30 Tahun 2004 tentang Notaris“

(1) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban”.

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Bahwa atas perbuatannya tersebut, TERGUGAT IV dapat dikenai pasal 12 huruf (d) :

“ Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat, apabila : (d) Melakukan

pelanggaran

larangan jabatan.

berat

terhadap

kewajiban

dan

6. Bahwa juga, Akta Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. yang dibuat

oleh

TERGUGAT IV dengan Nomor Akte 262/2012 tanggal 19 Desember

2012, atas kekuatan Akta Kuasa Jual No. 33 dan Akta Pengakuan Utang No.: 32 yang dibuat oleh TERGUGAT III tanggal 15 Desember 2004 yang

sudah tidak berlaku lagi tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum dan CACAT HUKUM dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;

7. Bahwa pun pula, ternyata PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, tidak

pernah menerima salinan minuta Akta No.: 32 tentang Pengakuan Utang

dan Akta No.: 33 tentang Kuasa Jual yang dibuat oleh TERGGUGAT III tanggal 15 Desember 2004, karena TERGUGAT III menolak memberikan

8. kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, meskipun telah beberapa kali PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memintanya dari TERGUGAT

III, alasan TERGUGAT III tidak memberikan akta-akta tersebut, dikarenakan belum ada persetujuan istri PENGGUGAT I; 9. Bahwa

alasan

sebagaimana

TERGUGAT

dimaksud

III

posita

menolak

I.7,

memberikan

bertentangan

sekali

akta-akta dengan

munculnya Surat Pernyataan dari Istri PENGGUGAT I tanggal 15 Oktober 2004 (Vide bukti, P-14) sebagaimana dimaksud posita II.7, dan Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 9 dari 42 hal.

sangat kontradiktif pelayanan yang diberikan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I, yang nyatanya TERGUGAT I bisa mendapatkan Salinan

Akta No. : 32 dan Akta 33 yang diterbitkannya, sehingga tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I tanah dan bangunan sebagaimana

dimaksud posita I.1.a dapat dilakukan jual beli dengan TERGUGAT II dihadapan TERGUGAT IV;

10. Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT III telah “patut diduga” melakukan

pelanggaran pasal-pasal dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris, yaitu :

a. Pelanggaran TERGUGAT III terhadap Kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf (a) secara keseluruhan, yaitu :

“ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban”.

Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; dan

b. Pelanggaran TERGUGAT III terhadap Kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf (b), yaitu Notaris berkewajiban:

“ Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta”;

Pasal 16 ayat (1) huruf (c) UU No.: 30 Tahun 2004, tentang Notaris,

yaitu :

“ Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang, kecuali ada alasan untuk menolaknya”;

c. Sehingga oleh karenanya, TERGUGAT III patut dikenai sanksi pasal 12 huruf (d) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris ;

11. Bahwa dengan demikian produk notaris berupa akta yang dihasilkan dari pelanggaran UU No.: 30 Tahun 2004, dalam perkara aquo, yaitu : Akta

No.: 32 tentang Pengakuan Utang dan Akta No.: 33 tentang Kuasa Jual

yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT III tanggal 15 Desember 2004, dan Akta No.: 262/2012 tentang jual beli atas obyek dimaksud posita I.1.a yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT IV pada tanggal 29 Desember 2012, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;


III. Tentang tidak sahnya proses balik nama sertifikat HM no.: 846/

kelurahan warung muncang kota bandung dari atas nama penggugat I kepada tergugat II

1. Bahwa atas apa yang terurai dalam posita II. 1 s/d 10, maka “PATUT

DIDUGA” pula dalam melakukan Jual Beli dan untuk melengkapi syarat

balik nama atas obyek sebagaimana dimaksud I.1.a. dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT IV, TERGUGAT I telah menggunakan data-data palsu, atau setidak-tidaknya

tidak melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, dikarenakan :

a. PENGGUGAT I, tidak pernah memberikan kepada TERGUGAT I Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku pada saat

terjadinya jual beli tanah sebagaimana obyek dimaksud posita I.1.a.

tersebut, dan KTP yang digunakan saat terjadinya pembuatan Akta

No. 32 tentang Pengakuan Hutang dan Akta No.: 33 tentang Kuasa Jual yang dibuat oleh TERGUGAT III, sudah 2 (dua) kali habis masa

berlakunya, yaitu tahun 2005 dan tahun 2010, sehingga KTP yang diberikan pada saat jual beli antara TERGUGAT I kepada

TERGUGAT II dihadapan TERGUGAT IV dan untuk pengurusan proses balik nama “PATUT DIDUGA PALSU”;

b. PENGGUGAT I tidak pernah merasa membubuhkan tanda tangan

dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuli Deliana istri

PENGGUGAT I, pada tanggal 15 Oktober 2004 sebagai persetujuan Yuli Deliana atas PENGGUGAT I menjual tanah obyek jual beli tersebut, dan sangat kontrakdiktif dengan pernyataan TERGUGAT III

ketika diminta salinan minuta akta yang harusnya diberikan kepada para komparan, yaitu diantaranya PENGGUGAT I, yang menyatakan bahwa YULI DELIANA isti PENGGUGAT I belum memberikan persetujuannya, sehingga sampai sekarang salinan minuta akta tidak bisa diberikan kepada PENGGUGAT I, dan salinan minuta akta No.

32 dan 33 yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT III

PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan langsung dari TERGUGAT III;

c. Bahwa ternyata juga dalam balik nama sertifikat dari atas nama

PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT IV yang membuat akta jual beli obyek dimaksud

tidak menyertakan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) 5 (lima) tahun sebelumnya yang harus Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 11 dari 42 hal.

dibayar lunas, sebagai syarat dapat dan tidaknya balik nama sertifikat tersebut;

Bahwa hal mana masih ada Surat Teguran yang ditujukan kepada PENGGUGAT I dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Nomor :

973.B/908/BPP untuk tagihan PBB tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2014(vide bukti, P-15), sehingga TERGUGAT IV dalam pembuatan akta jual beli dan balik nama sertifikat tersebut hanya disertakan PBB 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012;

2. Bahwa dengan demikian proses Balik Nama atas obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II yang

dilakukan oleh TERGUGAT I, dengan mendasarkan pada akta-akta

sebagaimana dimaksud posita II.1 s/d 10yang telah dinyatakan Batal Demi Hukum, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN CACAT HUKUM SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ;

3. Bahwa atas terbitnya ketetapan balik nama oleh TURUT TERGUGAT

atas obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II pada tanggal 19 Desember 2012, PENGGUGAT I

telah mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud posita I.1.a. yang sudah atas nama TERGUGAT II, ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung, pada tanggal 31 Oktober 2014, dengan Register Perkara No.: 27/G/2014/PTUN-BDG(vide bukti, P-16), yang sampai sekarang masih dalam proses persidangan.

IV. Tentang Pencabutan Surat Pengakuan Utang Dan Surat Kuasa Jual Dari Penggugat I Kepada Tergugat I

1. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah menyalah gunakan Akta Surat

Kuasa Jual No.: 33 tanggal 15 Desember 2004yang diterbitkan oleh TERGUGAT III dan telah dinyatakan Batal Demi Hukum tersebut, dengan menjual obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. kepada TERGUGAT

IItanpa sepengetahuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka dengan ini PENGGUGAT I mencabut Surat Kuasa Jual kepada TERGUGAT I dan Surat Pengakuan Utang tersebut, serta

mohon

kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk mengabulkan Pencabutan Surat Kuasa Jual dan Surat Pengakuan Utang dimaksud ;


2. Bahwa atas hal tersebut diatas, harus dinyatakan PENGGUGAT I tidak

lagi menjadi Penanggung (Bourgtogh) atas utang – piutang antara PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I, dan mengembalikan status tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud posita I.1 huruf a tersebut kepada PENGGUGAT I ;

3. Bahwa oleh karena utang-piutang antara PENGGUGAT II kepada

TERGUGAT I yang tinggal Rp. 750.000.000,- (tujuhratus limapuluh juta

rupiah) tersebut sudah tidak berdasarkan atas suatu jaminan apapun dari PENGGUGAT II, maka pembayaran utang tersebut harus lah dilakukan reschudule ulang, dan untuk itu PENGGUGAT II menyatakan sanggup dan

bersedia

membayar

tunai dan

seketika

hutangnya

kepada

TERGUGAT I tersebut, sesaat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahft) ;

V. Tentang Pinjam Pakai Terhadap Obyek Jaminan Accesoir Atas Hutangnya Penggugat II Kepada Tergugat I

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2008, PENGGUGAT II dalam

kedudukannya sebagai Direktur Utama dan dengan demikian bertindak

untuk dan atas nama PT CORBEC telah meminjam pakai (pinjam pakai) secara lisan kepada PENGUGAT I dengan saksi seluruh karyawan PT

CORBEC diantaranya FAHMI dan IWAN atas obyek tanah dan

bangunan sebagaimana dimaksud posita I.1.a. kepada PENGGUGAT I, selama 10 tahun, hal tersebut dilakukan karena PENGGUGAT I sendiri merupakan salah satu Direktur PT. CORBEC yang sekaligus adalah anak kandung PENGGUGAT II, sehingga pinjam pakai tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2018;

2. Bahwa maka PENGGUGAT II untuk dan atas nama PT CORBEC telah dengan secara sah menempati obyek sebagaimana dimaksud posita I.1.a. untuk kegiatan usaha PT CORBEC;

3. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT II untuk dan atas nama PT

CORBEC berhak menempati tanah dan bangunan sebagaimana obyek dimaksud posita I.1.a. sampai tahun 2018, dan tidak ada unsur pidana, pasal 167 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dilaporkan oleh GIRI yang

bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II di Polrestabes Kota Bandung,

dengan bukti Laporan Polisi No.: LP/1488/VI/2013/JBR/

POLRESTABES,

tanggal

12

Juni 2013,

yang sekarang

sudah


dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung, tanggal 25 Nopember 2014, dalam

kedudukan PENGGUGAT II sebagai TERDAKWA, dengan perkara : Perkara Pidana No : 1410/Pid.B/2014/PN.Bdg(vide bukti, P-17);

4. Bahwa

sebenarnya

untuk

membuktikan

atau

mengklaim

serta

mengeksekusi tanah dan bangunan dimaksud karena merasa tanah dan

bangunan tersebut adalah miliknya, maka TERGUGAT II harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung, bukan melaporkan

PENGGUGAT II dengan pasal 167 ayat (1) KUHP, karena hal yang demikian telah diatur dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung No.: 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 (vide bukti, P-18); Bahwa

Berdasarkan

uraian

sebagaimana

tersebut

diatas

maka

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : PRIMEIR :

1. Mengabulkan seluruhnya ;

ugatan

PENGGUGAT

I

dan

PENGGUGAT

II

untuk

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PENGGUGAT I, adalah pemilik dari tanah dan bangunan gedung yang menjadi objek sebagai berikut :

~ Sertifikat HM No : 846/Kelurahan Warung Muncang Bandung Kulon Kota

Bandung, terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, atas nama PENGGUGAT I(dalam Sertifikat tertulis HAJI MOHAMAD IRPAN), yaitu :

Luas Tanah

Luas Bangunan

: 1510 M2

: 1470.75 M2

: (berdasarkan IMB yang diterbitkan oleh Kantor Tata

Sertipikat Terbit Gambar Situasi Terletak di

Kota

Bandung,

No.:

644.4/2038/tanggal11 Oktober 2000);

503

: 17 September 1992

: Nomor : 2783 Tanggal 29 November 1977 : Kelurahan

Warung

muncang

Kecamatan

Bandung Kulon Kota Bandung, tepatnya terletak

yang sekarang dikenal sebagai Jl. Soekarno Hatta No. 71 Bandung;


Dengan batas-batas : ~

Sebelah Barat milik

:

~

Sebelah Selatan milik

:

~ ~

Sebelah Timur milik Sebelah Utara milik

:

:

Sajira

Viva Kosmetik

Jalan Raya

Viva Kosmetik

3. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT II menempati obyek tanah

dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 sampai 16 Januari 2018 ;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telahmelakukanPerbuatanMelawanHukum;

5. Menyatakan Akta No. 32 tentang Pengakuan Hutang dan Akta No : 33

tentang Kuasa Jual yang dibuat TERGUGAT III pada tanggal 15 Desember 2004, BATAL DEMI HUKUM ;

6. Menyatakan Sah dan Berharga Pencabutan Surat Kuasa Jual atas obyek dibawah ini, dan Pengakuan Hutang dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I, sebagaimana AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 32 dan

AKTA KUASA JUAL No. 33 yang dibuat oleh TERGUGAT III atas obyek

sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2, sehingga Surat Kuasa Jual dan Pengakuan Hutang dimaksud dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Berlaku Lagi ;

7. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 262/2012tanggal 19 Desember 2012

yang

dibuat

dan/atau

diterbitkan

oleh

TERGUGAT

IV

dari

PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I berdasarkan Akta Kuasa Jual No.: 32 yang dibuat dan/atau oleh TERGUGAT III, atas

obyek sebagaimana dimaksud petitum angka 2, adalah BATAL DEMI HUKUM;

8. Menyatakan Balik Nama dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II atas obyek sebagaimana dimaksud petitum 2, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT BATAL DEMI HUKUM;

9. MemerintahkanTURUT TERGUGATuntukmembatalkansertifikatyang sudah terbit dan/atau telah berbalik nama ke atasnama TERGUGAT II atas obyek sebagaimana dimaksud petitum 2 ;

10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan status hak kepemilikan obyek sebagaimana dimaksud petitum 2 kepada PENGGUGAT I;


11. Menetapkan hutang PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I, sebesar Rp.

750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dibayar tunai dan seketika sesaat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahft) ;

12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca dan mengutip jawaban dari pihak Tergugat I dan Tergugat II

bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :---DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat I da Tergugat II;

2. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang No. 32, Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Marina Soewna, S.H., Notaris di Jakarta, dalam

Pasal 6 secara tegas mengatur bahwa “ untuk akta ini dan segala

akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di

Jakarta”. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; DALAM KONVENSI

I. Tentang hutang piutang antara tergugat I dengan penggugat II. 1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-

dalil PARA PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak cermat, tidak jelas (obscurs),

imajinatif, kontradiktif dan manipulatif serta tidak sesuai dengan faktafakta yang ada;

3. Bahwa ketidakjelasan dan kontradiktifnya gugatan terlihat dimana Para

Penggugat bertindak seolah-olah mewakili perseroan terbatas PT. Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 16 dari 42 hal.

Corbec, dimana disebutkan bahwa Penggugat I selaku Direktur dan

Penggugat II selaku Direktur Utama. Jika demikian, apakah kedua Penggugat

memiliki

kedudukan

hukum

(legal

standing)

dalam

mengajukan gugatan dan/atau mewakili perseroan ? Apakah diatur dalam Akta Perseroan, atau apakah perseroan tersebut masih berdiri dan

memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan tentang Badan

Hukum atau Perseroan Terbatas ? Hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok perkara;

4. Bahwa ketidakcermatan, imajinasi dan kontradiktif PARA PENGGUGAT

juga semakin nyata karena tidak menyebutkan dengan jelas apakah kedua obyek sengketa yang dipersoalkan Para Penggugat adalah aset

perusahaan, sementara dalam gugatannya pada Bagian I poin 1 (satu) disebutkan bahwa kedua obyek sengketa adalah milik Penggugat I. Jelas,

PARA

PENGGUGAT

ragu

dalam

gugatannya

sehingga

berimajinasi yang tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan; 5. Bahwa

ketidakcermatan

dan

ketidakjelasan

gugatan

PARA

PENGGUGAT semakin nyata seperti disebutkan dalam Bagian I di poin 2 (dua) gugatan menyebutkan...Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004, Penggugat II meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 000, - (satu milyar rupiah) kepada Tergugat II dst“. Menjadi pertanyaan, apakah Penggugat

II lupa sehingga tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan

hukum (curatele) termasuk dalam mengajukan gugatan, sebab nyata dan tegas bahwa Penggugat II meminjam uang dan/atau berhutang kepada

Tergugat I sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) seperti ditegaskan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 32,

Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, yakni Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta.

Jadi jelas apa yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Bagian I

poin 2 (dua) gugatannya TIDAK BENAR dan TIDAK SESUAI FAKTA yang ada. Hal ini semakin membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki fakta-fakta hukum untuk mengajukan gugatan;

6. Bahwa ketidakcermatan, kontradiktif dan pengaburan fakta-fakta terlihat semakin nyata seperti dalam gugatan Para Penggugat pada Bagian I poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat), yang dalam Bagian I poin 3 (tiga), yang menyebutkan..Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat I meminta


jaminan sertifikat tanah kepada Penggugat II, yang kemudian oleh

Penggugat II diberikanlah beberapa aset tanah milik Penggugat II untuk memilihnya, namun Tergugat I justru memilih 2 (dua) sertifikat milik

Penggugat I dst..Dalil ini jelas pengaburan dan pemutarbalikan FAKTA ! Pengaburan ini karena semakin jelas bahwa kedua obyek sengketa dalah

milik Penggugat I bukan aset perusahaan, kontradiktif dengan kedudukan Para Penggugat yang seolah-olah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Corbec. Pemutarbalikan fakta juga dilakukan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat I justru memilih. Faktanya,

pemberian jaminan atas hutang piutang pribadi antara Penggugat II dengan Tergugat I dilakukan atas dasar sukarela dan disetujui oleh istri Penggugat I yang bernama Yuli. Dengan perkataan lain, semakin jelas

bahwa Penggugat I bukanlah penjamin atas hutang piutang tersebut

meskipun kedua obyek sengketa yang diserahkan secara sukarela oleh Penggugat I adalah milik Penggugat I ;

7. Bahwa dengan pemberian jaminan secara sukarela oleh Penggugat I tidak menjadikan kedudukan Penggugat I sebagai penanggung hutang

(bortgtogth). Dengan perkataan lain, dalam hal pinjam meminjam ini,

tidak berlaku pasal 1131 KUHPerdata ataupun pasal 1831 KUHPerdata, apalagi mengkaitkan dengan UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Hak

Tanggungan, karena pinjam meminjam antara Penggugat II dengan

Tergugat I bersifat pribadi sesuai pasal 1756 KUPerdata yang menyebutkan..Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah

terdiri dari atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian

jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku

pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada

saat itu. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat I adalah penanggung hutang harus ditolak;

8. Bahwa, penyerahan jaminan atas hutang pribadi antara Penggugat II dan Tergugat I dengan sukarela dan bukan sebagai penanggung hutang juga

dilakukan oleh Penggugat I dengan memberikan Surat Kuasa kepada

Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Kuasa No. 33, Tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan Tergugat III, yakni

Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta. Hal ini membantah dalil Para Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 18 dari 42 hal.

Penggugat seperti yang didalilkan pada Bagian I poin 5 (lima) dalam gugatan;

9. Bahwa dalam Akta Surat Kuasa No. 33, Tanggal 15 Oktober 2004,

dengan tegas mengatur bahwa Penggugat I memberikan kuasa KHUSUS

kepada Tergugat I, untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual atas : 1. Sebidang tanah sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik

(SHM) Nomor 835/Joglo terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Joglo,

setempat dikenal sebagai Jalan Masjid Al Mubarok RT 008/ RW 02, seluas 991 M2 (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi),

10. menurut Gambar Situasi Tertanggal 26 September 1995, Nomor :

7063/1995, dan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Jakarta Barat tertanggal 1 Oktober 1997, terdaftar atas nama Haji Zaki Mohamad Irfan (Tergugat I). 2. Sebidang tanah

sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 846/Warung

Muncang, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung,

Wilayah Tegallega, Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncang, menurut Gambar Situasi tertanggal 29 Nopember 1977 Nomor

27B3/1977, dan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 17 September 1992, terdaftar atas nama Haji Zaki Mohamad Irfan/ Penggugat I ;

11. Bahwa dengan demikian semakin jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat

I

bukanlah

sebagai

penanggung

hutang

(bourgtogh)

melainkan justru menjadi bagian dari orang yang berhutang, yang dalam hal ini adalah Penggugat II. Atas fakta-fakta tersebut, dalil Para

Penggugat seperti didalilkan pada Bagian I poin 3 (tiga), poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 8 (delapan) harus ditolak ;

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2009, Para Penggugat telah membayar Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah),

sehingga sisa hutang menjadi Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah). Pembayaran ini semakin memperlihatkan bahwa Para

Penggugat bukanlah peminjam yang baik atau tidak memiliki itikad baik,

seperti yang diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdata yang tegas mengatur bahwa

Siapa

yang

menerima

pinjaman

sesuatu

diwajibkan


mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Faktanya, Para Penggugat baru membayar Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bukannya lunas dan

seketika, dan itupun baru dilakukan pada tahun 2009, atau 5 (lima) tahun sejak Penggugat II meminjam uang kepada Penggugat I, sebagaimana

dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 32, Tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan Tergugat III, yakni Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta;

13. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang No. 32, Tanggal 15 Oktober 2004

secara tegas dinyatakan lamanya pinjaman adalah 4 (empat) bulan sejak peminjaman dilakuan yang akan dibayarkan secara tunai dan seketika

oleh Pihak Kedua/Penggugat II kepada Pihak Pertama/ Tergugat I. Bahwa pembayaran Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan Para Penggugat juga dilakukan dengan cara meminta

salah satu obyek sengketa dikembalikan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Joglo, terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Joglo, setempat dikenal sebagai Jalan Masjid Al Mubarok RT 008/ RW 002, seluas 991

m2 (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi), menurut Gambar Situasi tertanggal 26 September 1995, Nomor 7063/1995, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Jakarta Barat tertanggal 1 Oktober 1997 terdaftar atas nama Haji Zaki Mohamad

Irfan/Penggugat I. Bahwa permintaan Para Penggugat agar obyek

tersebut dapat Para Penggugat jual guna melunasi sisa hutang Penggugat II kepada Tergugat I. Oleh karena Tergugat I percaya, maka

jaminan tersebut diserahkan meskipun Tergugat I telah mendapatkan

Surat Kuasa Khusus untuk menjual sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Kuasa No. 33, Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, yakni Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta ;

14. Bahwa meskipun secara hukum, Tergugat I telah diberikan hak yakni

Kuasa Khusus untuk melakukan penjualan, seperti yang dituangkan dalam Akta Surat Kuasa No. 33, Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, yakni Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, tidak serta merta membuat Tergugat I menggunakan kuasa tersebut. Tergugat I masih memberikan kesempatan kepada Para Penggugat agar

dalam segera melunasi sisa hutangnya secara tunai dan seketika. Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 20 dari 42 hal.

Namun, niat baik Tergugat I tidak disikapi dengan itikad baik oleh Para Penggugat, justru Para Penggugat menduduki obyek sengketa yang

terletak di Bandung, bahkan secara sepihak dan melawan hukum menyewakan obyek sengketa kepada pihak lain tanpa seijin dan

sepengetahuan Para Tergugat. Perbuatan ini jelas perbuatan yang melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;

15. Bahwa seperti yang disebut pada poin 13 (tiga belas) diatas, Tergugat I kemudian melakukan apa yang diatur dalam Akta Surat Kuasa No. 33, Tanggal 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, yakni Marina

Soewana, S.H., Notaris di Jakarta pada tahun 2012 atau 8 (delapan) tahun sejak Akta Pengakuan Hutang No. 32, Tanggal 15 Oktober 2004

dibuat. Tergugat I dengan kuasa yang dimiliki melakan penjualan atas

obyek sengketa seperti yang di tuangkan dalam Akta Jual Beli No. 262/2012, Tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Tergugat

IV, yakni Tubagus Zakaria, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung. Akta jual beli yang mensyarakat peralihan hak atas tanah ini

juga dilakukan oleh Tergugat I bukan kepada pihak ketiga atau pihak lain,

namun dijual kepada Tergugat II, yang notabene adalah anak Tergugat II.

Sungguh merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Tergugat I adalah peminjam uang yang baik, memiliki itikad baik dan dapat dipercaya ;

16. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli No. 262/2012, Tanggal 19 Desember 2012, Turut Tergugat yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota

Bandung menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung luas 1.510 m2 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi), terbit pada tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 2783, tanggal 29 Nopember

1977 atas nama Tergugat II, yakni Fandy Herianto. Bahwa peralihan

hakberdasarkan jual beli ini dilakukan secara sah dan menurut hukum, sehingga dalil Para Penggugat seperti didalilkan pada poin 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 14 (empat belas),15 (lima belas) dan 16 (enam belas) harus ditolak ;

II. Tentang pinjam pakai terhadap obyek jaminan accesoir atas hutangnya penggugat II kepada tergugat I.


1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalildalil PARA PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Bahwa pada bagian II poin 1 (satu) dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 16 Januari 2008, Penggugat II dalam

kedudukannya selaku Direktur Utama...dan seterusnya, meminjam

pakai (pinjam pakai) secara lisan kepada Penggugat I dengan saksi seluruh karyawan PT. Corbec diantaranya Fahmi dan Iwan atas tanah dan bangunan..kepada Penggugat I, selama 10 Tahun dan berakhir pada tanggal 16 Januari 2008. Dalil ini harus dibuktikan kebenarannya, karena

penuh

rekayasan

dan

terkesan

mengada-ada

sebab

disebutkan peminjaman secara lisan. Fakta bahwa, pada tanggal 19

Desember 2009, Penggugat II membayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dari keseluruhan hutang

sejumlah Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang menjadi Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah). Jika benar, Penggugat II meminjam secara lisan

obyek sengketa kepada Penggugat I, maka mengapa hal tersebut

tidak diberitahukan kepada Tergugat II selaku pemegang Kuasa untuk menjual. Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ini tidak memiliki dasar, fakta-fakta dan tidak dapat

membuktikan unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan di awal gugatan ;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkesimpulan, gugatan yang diajukan Para Penggugat selain tidak memiliki dasar, fakta, hanya

karangan imajinasi dan manifulatif dilakukan hanya untuk menunda

proses persidangan atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat II

yang saat ini berstatus TERDAKWA, sebagaimana disebutkan sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada Bagian II poin 2 (dua) ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya

sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat I Konvensi dan


Penggugat II Konvensi yang sekarang dalam kedudukan sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;

2. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Penggugat I Rekonvensi dan

Penggugat II Rekonvensi dalam bagian Jawaban atau eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian jawaban atau eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkara;

3. Bahwa Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan/atau wanprestasi dan melakukan perbuatan

yang merugikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, yakni dengan tidak melakukan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) secara tunai dan

sekaligus dalam waktu 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam Akta Pengakuan Hutang No. 32, Tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat

dihadapan Tergugat III, yakni Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta. Perbuatan ingkar janji dan/atau wanprestasi ini juga diikuti perbuatan

melawan hukum dengan cara menduduki, menyewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga atas obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat II Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil atas Penggugat II Rekonvensi ;

4. Bahwa Penggugat I Rekonvensi berhak mendapatkan pengembalian

uang miliknya secara tunai dan sekaligus yang dihitung berdasarkan nilai uang saat ini seperti yang diatur dalam pasal 1756 KUPerdata yang

menyebutkan Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah

terdiri dari atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian

jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku

pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu atau setidaknya dikembalikan pada nilai yang sama yakni Rp. 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah)

5. Bahwa Penggugat II Rekonvensi juga berhak atas obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat II Rekonvensi yang diperoleh secara sah,


halal dan menurut hukum, yang diperoleh dengan peralihan hak kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli No. 262/2012, Tanggal 19

Desember 2012, yang dibuat dihadapan Tergugat IV, yakni Tubagus Zakaria, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi berasal dari fakta-fakta yang jelas dan pasti dan agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya, maka Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat melakukan sidang lapangan di obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa agar tuntutan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekovensi tidak menjadi sia-sia karen adanya kekhawatiran yang didasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan mendasar bahwa Tergugat I Rekonvensi

dan

Tergugat

II

Rekonvensi

terus

menempati

dan

menyewakan obyek sengketa, maka Penggugat I Rekonvensi dan

Penggugat II Rekonvensi mohon kiranya agar Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag) atas obyek sengketa yaitu

1 (satu) tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa

Barat, setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No. 71 Bandung, seperti ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Warung Muncang, Luas 1.510 M2 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi),

Sertifikat Terbit pada tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 2783, Tanggal 29 Nopember 1977, terdaftar atas nama Fandy Herianto/Penggugat II Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Barat milik

-

Sebelah Selatan milik : Jalan Raya.

-

Sebelah Timur milik Sebelah Utara milik

: Sajira.

: Viva Kosmetik.

: Viva Kosmetik.

8. Bahwa oleh karena gugatan balasan/Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang

sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I

Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 24 dari 42 hal.

syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal yang Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi

dikemukakan

diatas,

mohon

kepada

Majelis

Hakim

pada

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya

atau setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk).

3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. I. DALAM REKONVENSI

A. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN -

Meletakkan Sita Jaminan (consevatoir beslag) atas 1 (satu) tanah

beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Warung Muncang,

Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No. 71 Bandung,

seperti ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 846/Kelurahan Warung

Muncang, Luas 1.510 M2 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi),

Sertifikat Terbit pada tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 2783, Tanggal 29 Nopember 1977, terdaftar atas nama Fandy Herianto/Penggugat II Rekonvensi, dengan batas-batas -

sebagai berikut :

Sebelah Barat milik

Sebelah Timur milik

: Sajira.

: Viva Kosmetik.

Sebelah Selatan milik : Jalan Raya. Sebelah Utara milik

: Viva Kosmetik.


B. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslag) atas : 1 (satu) tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan

Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat,

setempat dikenal dengan Jalan Soekarno

Hatta No. 71 Bandung, seperti ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.

846/Kelurahan Warung Muncang, Luas 1.510 M2 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Terbit pada tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 2783, Tanggal 29 Nopember 1977,

terdaftar atas nama Fandy Herianto/Penggugat II Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Barat milik

: Sajira.

- Sebelah Selatan milik

: Jalan Raya.

- Sebelah Timur milik - Sebelah Utara milik

: Viva Kosmetik.

: Viva Kosmetik.

2.

Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonvensi

3.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan No. 32,

4.

5.

telah melakukan perbuatan ingkar janji dan/atau wanprestasi.

Tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Surat Kuasa No. 33, Tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 262/2012, Tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Tubagus Zakaria, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung.

6.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

7.

Apabila

ada bantahan, banding atau kasasi. Majelis

Hakim

pada

Pengadilan

Negeri

Bandung

berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. -

Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan

Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi baik secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara.


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak

Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------------------------------DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan para penggugat harus di tolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vankelijke verklaard) dengan alasan sebagai berikut

:

1. Bahwa sebelum mengajukan jawaban Tergugat IV akan mengemukakan hal hal sebagai berikut:

Para penggugat adalah penggugat yang tidak serius dan

cenderung

mempermainkan hukum karena : - Bahwa

pada tanggal 2 Desember 2014 para penggugat pernah

mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara no. 565/PDT.G/2014/PN BDG. Kemudian tanpa suatu alasan yang jelas perkara tersebut di cabut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 para penggugat

kembali mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri

Bandung dengan register perkara no. 611/PDT.G/2014/PN BDG.

Akan tetapi tanpa suatu alasan yang jelas perkara tersebut kembali di cabut .

- Bahwa pada tanggal 27 januari 2015 untuk ketiga kalinya para penggugat kembali mengajukan gugatan Pengadilan

Negeri

Bandung

dengan

perkara tersebut ke

register

perkara

No.

39/Pdt.G/2015/PN. Bdg yang mana gugatan ketiga dari para penggugat tersebut Posita maupun Petitumnya sama persis dengan

gugatannya yang kedua yaitu perkara no. 611/Pdt.G/2015\4/PN. Bdg .

Bahwa atas dasar fakta tersebut jelas menunjukan bahwa para penggugat adalah penggugat yang tidak bersungguh sungguh dan

cenderung mempermainkan hukum sehingga atas dasar tersebut gugatan para penggugat tersebut haruslah dinyatakan dtolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. 2. Eksepsi Kewenangan Relatif

Bahwa gugatan para Penggugat pada Halaman 7 poin 6 dan Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 27 dari 42 hal.

8 poin 10 serta Halaman 9 poin 2 yang intinya menyatakan bahwa telah

Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut jelas tidak Menyangkut

terhadap objek sengketa Kepemilikan akan tetapi mengenai perbuatan

yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III maka atas dasar Hal Tersebut Gugatan Penggugat Mengenai Perbuatan Melawan Hukum haruslah diajukan dimana tempat tinggal TERGUGAT I , TERGUGAT II

dan TERGUGAT III berada yaitu di wlayah Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung artinya Gugatan tersebut harus di ajukan ditempat Tergugat tinggal.

( Actor Secuitor Forum Rei)

Sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tidak berwenang mengadili Perkara AQUO.

3. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuure Libel)

Bahwa gugatan para penggugat tidak jelas (Obscuure Libel) karena para penggugat telah mencampur adukan/ menyatukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tanpa mendalilkan perbuatan mana

yang di kategorikan perbuatan melawan hukum dan perbuatan mana yang di kategorikan wanprestasi sebagaimana gugatan para penggugat pada

poin 3 dan 4 Petitumnya yang intinya bahwa para tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi pada Hal 11 poin 3 dan bagian petitum poin 11 penggugat meminta untuk ditetapkan jumlah

utangnya Hal tersebut merupakan kesalahan dalam dalam penerapan kontruksi yuridis dalam suatu gugatan karena unsur perbuatan melawan

hukum dan wanprestasi merupakan konsep yang sangat berbeda para penggugat tidak menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat sehingga penggugat mengalami suatu kerugian

dan pada bagian petitum

penggugat minta ditetapkan utangnya

poin 11 para

.hal ini jelas merupakan bukti

bahwa gugatan para penggugat tidak jelas (Obscuure libel) oleh karena hal tersebut gugatan para penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas Seluruh dalil-dalil yang Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 28 dari 42 hal.

dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya. Kecuali atas hal-hal yang 2. 3.

diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat, Tergugat IV

akan memberikan Jawaban sebagaimana dibawah ini.

Bahwa benar Tergugat IV adalah Notaris/PPAT telah membuat :

Akta Jual Beli nomor;262/2012 tertanggal19 Desember 2012 atas dasar surat kuasa Jual nomor 33 yang di buat di hadapan Notaris MARINA

SOEWANA S.H tertanggal 15 Desember 2004 dari HAJI ZAKI MOHAMAD IRFAN ( Pemberi kuasa Jual ) kepada

SONI KUSUMO

(penerima kuasa jual) atas objek tanah yang terletak di jalan Soekarno Hatta no.71 Kota Bandung Seluas 1510 M2 sesuai SHM Nomor 846

tercatat atas nama Haji ZAKI MOHAMAD IRPAN Kemudian berdasarkan 4.

Akta Jual Beli tersebut telah beralih ke FANDY HERIANTO (Tergugat II)

Bahwa tidak benar dalil-dalil para Penggugat dalam gugatanya (pada

Halaman 2 point 1) yang menyatakan bahwa Penggugat I (ZAKI M IRFAN) adalah Pemilik yang sah dari sebidang tanah Seluas 1510 M2 sebagaimana SHM No 846 yang terletak di jalan Soekarno Hatta no.71 Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung karena

objek tanah tersebut telah Beralih kepada Sdr.FANDY HERIANTO ( Terguggat II ) Berdasarkan Akta Jual Beli No.262/2012 tertanggal 19 Desember 2012,

yang di buat di notaris TUBAGUS ZAKARIA S,H,

Sehingga dalil para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima. 5.

Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada poin 1 Halaman 2

dalam gugatannya sangat tidak jelas karena Penggugat I menyebut

nama dirinya tertulis dalam sertifikat no. 846 (HAJI MOHAMAD IRPAN) sedangkan fakta hukum yang tertera

dalam sertifikat semula tertulis

atas nama HAJI ZAKI MOHAMAD IRPAN. Sehingga dalil tersebut harus dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 6.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada

point 7 Halaman 4 yang

menyatakan surat Kuasa Jual No 33 tertanggal 15 Desember 2004 tidak berlaku lagi bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengingkari kenyataan yang ada, Karena :

Bahwa Surat Kuasa Jual No 33 tertanggal 15 Desember 2004 yang

dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA S.H. (Tergugat III) Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 29 dari 42 hal.

merupakan Akta Otentik yang di buat berdasarkan kehendak para pihak Yaitu Pihak pemberi kuasa Jual HAJI ZAKI MOHAMAD IRFAN kepada

penerima Kuasa Jual (SONI KUSUMO) dan keberadaan Surat Kuasa Jual tersebut diakui oleh para Penggugat secara tegas pada halaman 3 poin 5 yang artinya : kuasa jual tersebut telah memenuhi

unsure

Pemberian Kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata

yaitu : Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “.

Bahwa Kuasa Jual Tersebut telah terlaksana pada waktu Surat kuasa

tersebut menjadi kesepakatan para pihak dengan demikian unsur-unsur dari perjanjian dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal1320

KUH Perdata) terpenuhi sehingga Surat Kuasa Jual tersebut sah dan

mengikat kedua belah pihak yang membuatnya sehingga dalil para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak.. 7.

Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat pada pada halaman 5,6 dan 7 bagian II point 1,4,5,6 menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.262 /2012 tertanggal19 desember 2012 yang di buat oleh Tergugat IV adalah tidak

sah merupakan dalil yang tidak berdasar kepada fakta Hukum karena.

Terguggat IV dalam menerbitkan Akta Jual Beli tersebut telah melalui Prosedur sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris/PPAT seperti:  memeriksa dan meneliti kelengkapan dan identitas berikan para pihak ;

yang di

 mengecek bukti kepemilikan Berupa Sertifikat Hak milik No.846 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung kulon ke instansi terkait (BPN) ;

 memeriksa dan mengkonfirmasi Dokumen Surat Kuasa Jual No.33

yang di buat di hadapan Notaris MARINA SOEWANA S.H tertanggal 15 Desember 2004.

Dan Surat Kuasa Jual tersebut diakui keberadaanya oleh Penggugat

secara tegas dalam gugatannya pada Halaman 3 point 5 sehingga dalil yang menyatakan tanpa sepengetahuan penggugat 1 dan II telah terjadi jual beli

kepada Tergugat II adalah dalil yang bertentangan dengan

fakta hukum yang ada karena dengan adanya surat Kuasa Jual tersebut merupakan konsekwensi

bahwa pemberi kuasa telah memberikan


kekuasaannya kepada Penerima kuasa

sehingga tidak lagi harus

melibatkan Pihak pemberi kuasa artinya Akta Jual Beli 262/2012

tertanggal 19 Desember 2012 merupakan perbuatan Hukum yang sah

dan otentik serta mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat Bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian bahwa dalil para penggugat tersebut harus lah 8.

dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima ;

Bahwa, dalil Para Penggugat pada Halaman 6

point 4 dan 5 yang

menyatakan bahwa Terguggat IV dalam membuat Akta Jual Beli No.

262/2012 tertanggal 19 Desember 2012 tidak melakukan Pengecekan

dan tindakan Tergugat IV tidak teliti dan Ceroboh Patut diduga telah

berpihak kepada Terguggat I dan Tergugat II hal tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan kepada fakta Hukum yang ada Karena Tergugat IV dalam membuat Akta Jual Beli 262/2012 tertanggal 19 Desember 2012 telah menempuh sesuai dengan Prosedur yang berlaku

yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundangan lainya yang Berkenaan dengan PPAT seperti memeriksa identitas para pihak

mengecek bukti kepemilikan Berupa Sertifikat Hak milik No.846

Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung kulon ke instansi

terkait (BPN) memeriksa dan mengkonfirmasi Dokumen Surat Kuasa

Jual No.33 yang di buat di hadapan Notaris MARINA SOEWANA S.H tertanggal 15 Desember 2004.

Bahwa setelah melalui proses tersebut kemudian pihak Tergugat IV

berdasarkan data otentik yang ada dalam SHM No.846 Seluas 1510 M2 (seribu lima ratus sepuluh Meter persegi) yang terletak di jalan Soekarno Hatta no.71 Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota

Bandung atas nama HAJI ZAKI MOHAMAD IRPAN barulah menerbitkan Akta Jual Beli

No. 262/2012 tertanggal 19 Desember 2012

maka

proses penerbitan Akta Jual Beli tersebut telah sesuai dengan UndangUndang Jabatan Notaris dan PPAT sehingga dalil para Penggugat

tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 9.

diterima.

Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 7

poin 6 dan 10

yang

menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.262/2012 tertanggal 19 desember

2012 berdasarkan dari Surat Kuasa jual No.33 tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris MARINA SOEWANA S,H adalah perbuatan melawan hukum dan cacat hukum sehingga harus di batalkan Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 31 dari 42 hal.

adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada karena:

Tergugat IV dalam menerbitkan Akta Jual Beli No.262/2012 tertanggal

19 Desember 2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan PPAT

dengan melalui tahapan tahapan

seperti :

memeriksa dan meneliti kelengkapan dan identitas yang diberikan para

pihak Mengecek bukti kepemilikan Berupa Sertifikat Hak milik No.846

Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung kulon ke instansi terkait (BPN)memeriksa dan mengkonfirmasi Dokumen Surat Kuasa Jual No.33 tertanggal 15 Desember 2004 yang di buat di hadapan Notaris MARINA SOEWANA S.H., dan surat kuasa Jual tersebut diakui

keberadaanya oleh Penggugat secara tegas dalam gugatannya pada

Halaman 3 point 5 artinya Akta Jual Beli no.262/2012 tertanggal 19

Desember 2012 merupakan perbuatan Hukum yang sah dan otentik

serta mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.artinya : kuasa jual

tersebut telah memenuhi unsur Pemberian Kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata yaitu “ Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang

lain

yang

menerimanya,

menyelenggarakan suatu urusan “.

untuk

atas

namanya

Bahwa Kuasa Jual Tersebut telah terlaksana pada waktu Surat kuasa

tersebut menjadi kesepakatan para pihak dengan demikian unsur-unsur dari perjanjian dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal1320 KUH Perdata) telah terpenuhi sehingga Surat Kuasa Jual tersebut sah

dan mengikat para pihak yang membuatnya .Dengan demikian dalil para penggugat yang menyatakan Surat Kuasa Jual yang di buat di hadapan Notaris Marina Soewana S.H.

adalah Perbuatan melawan hukum

adalah dalil yang tidak berdasar kepada fakta hukum yang ada sehingga

dalil tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima ;

10. Bahwa benar tergugat IV dalam membuat akta jual beli no. 262/2012

tertanggal 19 Desember 2012 di buat atas dasar surat kuasa jual no. 33

tertanggal 15 Desember 2004 yang di buat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA S.H. sehingga data berupa identitas (KTP)

dan data

pendukung lainnya yang diberikan para pihak pada waktu pembuatan

surat kuasa jual itulah yang di jadikan dasar pembuatan akta jual beli dengan demikian dalil para penggugat yang menyatakan KTP Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 32 dari 42 hal.

Penggugat 1 di palsukan adalah tidak benar dan bertentangan dengan

fakta hukum yang ada sehingga dalil para penggugat pada halaman 9

point 1 dan 1a tersebut harus lah dinyatakan di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima ;

11. Bahwa benar Tergugat IV untuk melengkapi persyaratan proses balik nama telah melampirkan 3 bukti pembayaran PBB dari dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

yaitu : dari tahun 2010, 2011.2012

tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dan hal

Dengan

demikian dalil para penggugat pada halaman 9 point c gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus di kesampingkan. Bahwa berdasarkan jawaban dan uraian tersebut diatas

Tergugat IV dengan

ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar agar berkenan memberikan dan menyatakan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet On Vankelijke Verklaar)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak di terima ( Niet On Vankelijke Verklaar) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------------------------------DALAM EKSEPSI -

Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 33 dari 42 hal.

yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;

2. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap

hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat;

3. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan

Penggugat pada halaman 8 yang mendalilkan tidak sah proses balik nama SHM No.846/Kelurahan Warungmuncang dari atas nama Penggugat I

kepada Tergugat II. Dalil ini adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum

karena secara administrasi proses balik nama tersebut telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, sedangkan mengenai sah tidaknya,

asli

tidaknya

tanda

tangan

maupun

mengenai

adanya

penyimpangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bukan kewenangan Turut Tergugat untuk menguji materi terhadap Akta Jual Beli dimaksud ;

4. Bahwa, kronologis penerbitan dan peralihan maupun catatan-catatan lain yang

terdapat

pada

buku

tanah

Warungmuncang adalah sebagai berikut:

Hak

Milik

No.846/Kelurahan

a. Semula tanah tersebut berasal dari tanah milik adat Persil No.119 S.II Kohir No.3558 seb, yang kemudian dikonversi dan terbit Sertipikat Hak

Milik No.846/Kelurahan Warungmuncang, Gambar Situasi tanggal 2411-1977 No.2783/1977 seluas 1.510 M² tercatat atas nama HAJI MUHAMAD BURHAN;

b. Tercatat tanggal 12-10-1992 dilekatkan Hak Tanggungan Pertama kepada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Jl. Jend. Sudirman Bandung berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, berdasarkan Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan

tanggal

14-12-1990

No.421/Hip/1990/Bdg/346 yang dibuat oleh Peggy Natanael, SH, Notaris/PPAT di Bandung ;

c. Tercatat tanggal 22-1-1994, pencatatan Hak Tanggungan tersebut dihapus (diroya);

d. Tercatat tanggal 4-1-1999, tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya berdasarkan

Surat

Keterangan

Ahli

Waris

tanggal

18-4-1996


No.474.3/0447/96-Bag.Pem

dari Walikotamadya

kepada Hj. SITI MASYAROH, dkk (14 orang);

Bandung,

beralih

e. Tercatat tanggal 4-1-1999, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-121998 No.194/JB/15/XII/1998 yang dibuat oleh Mommy Herdarmin Soeria Soemantri, SH, PPAT di Bandung, tanah tersebut beralih kepada HAJI MOHAMAD IRFAN ;

f. Tercatat tanggal 26-12-2012, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-122012 No.262/2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Tubagus Zakaria, SH selaku PPAT di Bandung, tanah tersebut beralih kepada FANDY HERIANTO;

g. Terdapat catatan pemblokiran berdasarkan Surat H. Zaki M. Irvan dengan alasan peralihan hak/penjualan tanah tanpa sepengetahuan

5.

Penggugat;

-

Bahwa, selain hal tersebut terdapat laporan polisi sebagai berikut :

Laporan Polisi No.LPB/396/V/2013/Jabar tanggal 3-5-2013 atas nama

Pelapor : H. Zaki M. Irvan N MR dan Terlapor : Sony Kusumo;

Dalam penyidikan Polrestabes Bandung, Laporan Polisi No.Pol.:

LP/1488/VI/2013/JBR/POLRESTABES tanggal 12-6-2013 atas nama Pelapor : Sdr. Giri kuasa dari Fandy Harianto dengan pihak Terlapor :

-

Zainal M. Burhan;

Dalam penyidikan Polrestabes Bandung, Laporan Polisi No.Pol.:

LPB/1196/XII/2013/JABAR tanggal 26-12-2013 atas nama Pelapor :

Muhamad Faizal Riza dan Terlapor : Sony Kusumo, masalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pemalsuan surat ;

6. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas mengenai adanya perkara Tata Usaha Negara register No.27/G/2014/PTUN.BDG sebagaimana diuraikan oleh Penggugat halaman 9, karena gugatan yang diajukan

Penggugat di PTUN Bandung adalah register No.97/G/2014/PTUN.BDG

yang telah diputus dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus : 1.

Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam

2.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

pokok sengketa ;

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet van onvantkelijk verklaard) ;


3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

4.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex

perkara ini;

aequo et bono).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.G/2015/ PN.Bdg. tanggal 25 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ;

-

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

-

Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi /

DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONPENSI

-

-

-

-

Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat I Rekonpensi / Penggugat I Konpensi dan

Tergugat II Rekonpensi / Penggugat II Konpensi telah melakukan wanprestasi ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Pengakuan

Hutang Nomor. 32, tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Surat Kuasa

Nomor. 33, tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris di Jakarta ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor.

262 / 2012, tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan

TUBAGUS ZAKARIA, SH., Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah di -

Bandung ;

Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I

Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 36 dari 42 hal.

-

Menghukum Penggugat I Konpensi / Tergugat I Rekonpensi dan

Penggugat II Konpensi / Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.617.000,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri, bahwa

telah diberitahukan Isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25

November 2015, Nomor 39/Pdt.G/2015/ PN.Bdg., kepada Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 15 Desember 2015 dan kepada Tergugat III tanggal 16 Desember 2015 melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; ----------------

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 168/Pdt.B/

2015/PN.Bdg, dibuat oleh Mat Djuskan, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat

melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Desember 2015 telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 25 November 2015 permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 21 Januari 2016 ; -------------------------------------------------

Membaca memori banding dari Para Pembanding semula Para

Penggugat tertanggal 08 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Januari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III masing-masing tanggal 20

Januari 2016 melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta

Barat, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 21 Januari 2016 ; ------------------

Membaca kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat

IV tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Februari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 15 Januari 2016, kepada para

Pembanding semula para Penggugat, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 04 Februari 2016 ; -------------------------------------------------------------------------------


Membaca kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II

tertanggal 12 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung pada tanggal 15 Februari 2016, kontra memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 15 Januari 2016, kepada para

Pembanding semula para Penggugat dan kepada Terbanding III semula Turut

Tergugat III masing-masing tanggal 4 Februari 2016, melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; ----------------------------------------------------------

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)

Nomor 39/Pdt./G/2015/PN.Bdg, jo. Nomor : 168/Pdt.B/2015/PN.Bdg. yang dibuat

oleh

Boy Ivan Anjaya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bandung, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bandung selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberikan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; --------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pada Perkara ini diputus pada Peradilan tingkat

pertama pada tanggal 25 November 2015 tanpa dihadiri oleh para Penggugat

atau kuasanya dan Tergugat III atau kuasanya, akan tetapi isi putusan tersebut

telah diberitahukan kepada para Penggugat tanggal 15 Desember 2015 dan kepada Tergugat III pada tanggal 16 Desember 2015, pada tanggal 23 Desember 2015 para Penggugat

melalui kuasa hukumnya mengajukan

permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung,

Permohonan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula

Para Penggugat tertanggal 08 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------

1. Bahwa Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 15 Oktober 2004 tidak pernah diberikan oleh Terbanding III kepada Para Pembanding atau para

Pembanding tidak pernah menerima salinan Akta Pengakuan Hutang Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 38 dari 42 hal.

tersebut dari Terbanding III, sementara Terbanding I memperoleh salinan Akta pengakuan Hutang tersebut dari Terbanding III .

2. Bahwa Tidak pernah ada persetujuan dalam bentuk apapun dari istri

Pembanding I dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 15 Oktober 2004 . .

3. Proses penerbitan Akta Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 15 Oktober 2004 bertentangan dengan ketentuan pasal 1321 KUHPerdata .

4. Peristiwa Hutang piutang antara Pembanding II dengan Terbanding I juga tidak pernah diperjanjikan dalam bentuk apapun .

5. Tidak pernah ada persetujuan dalam bentuk apapun baik dari para

Pembanding maupun dari istri Pembanding I untuk menjadikan objek sengketa dalam perkara a quo (SHM No. 846/warung Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung) sebagai jaminan hutang Pembanding II kepada Terbanding I .

6. Secara tegas para Pembanding menyatakan Akta jual beli Nomor 262/2012 tanggal 19 Desember 2012 tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan harus dinyatakan betal demi hukum .

7. Bahwa para Pembanding sangat tidak setuju, menyatakan keberatan serta menolak pertimbangan hukum, karena Majelkis Hakim Pengadilan Negeri Bandung

dalam

menilai

dan

mempertimbangkan

keabsahan

Akta

Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 15 Oktober 2004 dan Akta jual beli Nomor 262/2012 tanggal 19 Desember 2012, semata-mata hanya lebih

berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para Terbanding, tanpa melihat

dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding dan / atau Turut Terbanding secara lengkap, utuh dan seksama, serta tidak mempertimbangkan / mengaitkan proses terbitnya ketiga Akta tersebut

dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga ketiga Akta tersebut seolah-olah sah adanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah tidak cermat dan salah dalam melihat dan menilai antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para

Pembanding dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV .

9. Mohon kepada majelis Hakim untuk memutus dan mengadili perkara ini : -

Menerima memori banding dari Para Pembanding .

Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya .


Atau :

mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hokum dan keadilan (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang,

bahwa Terbanding

IV

semula

Tergugat

IV

telah

mengajukan kontra memori banding dari tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------1.

Bahwa Terbanding IV / Tergugat IV sangat tidak sependapat dengan

alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para pembanding dalam memori bandingnya dikarenakan alasan-alasan dan

keberatan-keberatan yang disampaikannya tersebut tidak benar dan tidak 2.

berdasarkan kepada fakta hukum yang terjadi .

Mohon kepada majelis Hakim untuk memutus dan mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Bdg .

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah

mengajukan kontra memori banding dari tertanggal 12 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------1.

Keberatan dan penolakan para Pembanding / para Penggugat atas pertimbangan

dan

putusan

judex

factie

dalam

perkara

Nomor

:

39/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tidak berdasar hukum, oleh karenanya patut dan

adil jika ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 8 Januari 2016 .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini seluruh isi memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat maupun isi kontra memori banding dari para Terbanding I, II dan IV semula Tergugat I, II dan IV telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; ------Menimbang,

bahwa

walaupun

para

Pembanding

semula

para

Penggugat telah mengajukan memori banding, dan para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat

banding setelah membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 40 dari 42 hal.

banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan

hukum Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 25 November 2015, yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ; -----------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 25

November 2015 tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; --------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak

para Pembanding semula para Penggugat dipihak yang kalah dan putusan

tersebut pada tingkat banding ini tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada para Pembanding semula para Penggugat ; --------------------

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

 

MENGADILI Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding

semula Para Penggugat ; ----------------------------------------------------------------Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

39/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 25 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------




Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar

ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 oleh kami.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung Fritz John Polnaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Kornel P. Sianturi, S.H., M.H. dan

Russedar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

hari Senin tanggal 30 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Novran Verizal, S.H., M.H. sebagai

Panitera pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KORNEL P. SIANTURI, S.H., M.H.

FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.

Ttd RUSSEDAR, S.H.

Panitera Pengganti, Ttd NOVRAN VERIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Pemberkasan ………………………………………….. Rp. 139.000,………………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah). Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 42 dari 42 hal.

PT.BDG

Recommend Documents