P U T U S A N Nomor 196/PDT/2014/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :----------------------------------
Ny. TIEN MARYATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln.R.A. Kartini No.18 RT.01-RW.06, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 Februari 2014 telah diwakili oleh kuasanya bernama Agus Prayoga,SH., Tandry Laksana,SH., Bana,SH., Eka Yuda Mandira Prayoga,SH. dan Yafis Bachtiar,SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum “Agus Prayoga & Rekan” yang beralamat di Jl. Kapten Damsur Gg. Ketandan V No.27 Cirebon ………Pembanding, semula Penggugat.;------------
l a w a n:
P.T. KERETA API INDONESIA (Persero) berkedudukan di Bandung cq PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon berkedudukan di Jln.Siliwangi No.82 Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 April 2014 telah diwakili oleh Hermanto,SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Merdeka No.5 A Kota Cirebon, …………… Terbanding, semula Tergugat.;----------------------------------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : --------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Mei 2014 No.196/PEN/PDT/2014/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; -----------------------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Hal 1 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
No.41/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 20 Februari 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;---------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Mengutip dalam
dan
turunan
memperhatikan resmi
putusan
tentang
hal-hal
Pengadilan
yang
tercantum
Negeri
Cirebon
No.41/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI :---------------------------------------------------------------------Dalam Provisi :----------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi;--------------------------Dalam Pokok Perkara :---------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----------------------------------DALAM REKONVENSI :-------------------------------------------------------------- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;------------------------Dalam Pokok Perkara :-----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;------2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai dan tidak mengosongkan serta tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;-----------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum
Tergugat
Rekonvensi/Penggugat
Konvensi
untuk
mengosongkan obyek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kartini No.10/18 C
RT.01-RW.06 Kelurahan
Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dengan sertifikat hak pakai Nomor 30, Gambat Situasi No.786 Tahun 1987 dan luas tanah adalah seluas 1473,81 M2 serta menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan TANPA BEBAN DAN SYARAT APAPUN;-------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas uang sewa yang seharusnya diterima sejak putusnya hubungan hukum sewa menyewa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) tahun (2011, 2012, 2013) sebesar 3 X Rp.43.610.723,-- = Rp.130.832.169,-- (seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); Hal 2 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI : Menghukum
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.441.000,-- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); --------------
Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Cn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, Penggugat
telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Cn
tanggal 20
Februari 2014; --------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.41/Pdt/G/2013/PN.Cn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2014;-------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No.41/Pdt.G/2013/PN.Cn yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
untuk
melengkapi
permohonan
bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal
28
Mei
2014,
dimana
memori
banding
tersebut
telah
diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 30 Mei 2014;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, pihak Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Hal 3 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Juni 2014, dimana kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan/ diserahkan kepada
Pembanding pada tanggal 16 Juni
2014;-----------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang,bahwa karena pada saat putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.41/Pdt.G/2013/PN.Cn dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Februari 2014, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan permohonan bandingnya diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 Februari 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding dari Pembanding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menuntut agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.41/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 20 Februari 2014 dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat konvensi dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kepentingan hukum Pembanding terhadap obyek sengketa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sebab Pembanding sebagai ahliwaris dari almarhum Perwita yang diberikan fasilitas dan kepercayaan untuk menempati
rumah secara cuma-cuma oleh
PERUMKA sudah menguasai/menghuni obyek sengketa secara terus menerus selama 47 tahun seharusnya layak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan main hakim sendiri dari Terbanding yang secara diskriminatif dan melawan hukum telah memasang plang pengumuman dan membuat pagar keliling terhadap obyek sengketa, padahal
Terbanding
bukanlah
lembaga
eksekusi
pengganti
Pengadilan yang berhak untuk melakukan hal tersebut;------------------Hal 4 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan tentang status tanah sengketa yang digarap dan dihuni oleh Pembanding, dimana dari fakta dipersidangan telah terungkap bahwa
Terbanding
kepemilikannya
tidak
atas tanah
dapat
menunjukkan
sengketa,
sehingga
bukti-bukti
putusan
yang
memerintahkan agar tanah/rumah sengketa segera dikosongkan dan diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding adalah tidak berdasar sama sekali;----------------------------------------------------------------
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai status bangunan rumah sengketa yang dihuni oleh Pembanding, karena status rumah sengketa adalah rumah Negara dan hak pengelolaannya berada dibawah Menteri Keuangan sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.96/PMK.06/2007 jo Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Terbanding tidak berwenang untuk menentukan/mengeluarkan tarif sewa rumah negara tersebut;----------
Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil yang termuat dalam memori banding dan mohon agar Pengadilan
Tinggi
menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Cirebon
No.41/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 20 Februari 2014;---------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai pemasangan plang dan pemagaran tanah sengketa oleh Terbanding bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa ex asset PERUMKA tersebut adalah milik dari Terbanding, dimana Pembanding sebagai penyewa telah diminta untuk segera
mengosongkan
tanah/rumah
sengketa
dengan
alasan karena Pembanding tidak mau membayar uang sewa yang
telah ditentukan;------------------------------------------------------------
Hal 5 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
2. Bahwa mengenai keberatan angka 2 tentang status kepemilikan obyek sengketa yang disampaikan oleh Pembanding dipandang tidak relevan untuk dibahas dan dipertimbangkan dalam perkara a quo, sebab gugatan Penggugat bukanlah sengketa mengenai kepemilikan obyek sengketa melainkan sengketa mengenai hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat, dimana karena uang sewa dinaikkan oleh Tergugat sesuai ketentuan bagi penyewa yang menggunakannya untuk usaha, maka Penggugat selaku penyewa merasa keberatan dan tidak mau membayar uang sewa tersebut. Sebenarnya dengan terjadinya hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapatlah dibuktikan adanya pengakuan secara diam-diam dari Penggugat bahwa obyek sengketa berupa rumah dinas ex PERUMKA itu adalah milik dari Tergugat, sehingga dengan demikian keberatan Penggugat yang menyangkut kepemilikan obyek sengketa dapat dianggap sebagai hal yang berlebihan dan bertentangan dengan pengakuan Penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan RI atas pengelolaan aset negara pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) telah dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN, sehingga dengan demikian hak pengelolaan obyek sengketa tidak lagi menjadi kewenangan Menteri Keuangan RI akan tetapi sudah menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut,
Menteri Negara BUMN telah mengeluarkan
Surat Edaran No.09/MBU/2009 yang ditujukan kepada Direksi BUMN tentang penertiban aset
milik BUMN termasuk rumah dinas yang
dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dimana kemudian untuk menindak lanjuti surat edaran tersebut Direksi PT. KAI (Persero) telah mengeluarkan Instruksi No.18/JB.310/KA-2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang penerbitan aset PT.KAI (Persero);-------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya
Hal 6 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya keberatasn tersebut haruslah dikesampingkan;--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa seksama
setelah memeriksa dan mempelajari secara
berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Cirebon Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Cn
tanggal 20 Februari 2014 serta
memperhatikan memori banding maupun kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat
Banding dalam memutus perkara ini ditingkat
banding;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
pertimbangan
diatas.
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Cn
tanggal 20 Februari 2014
patut dipertahankan dan harus dikuatkan;----------------------------------------------
Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat
Pertama
harus dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum
untuk
membayar
biaya perkara yang
timbul
dalam tingkat
banding;-------------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----------------------------------
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Ny.TIEN MARYATI, semula Penggugat; ------------------------------------------------------------------------
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 41/Pdt.G/2013/ PN.Cn tanggal 20 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;---Hal 7 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Moerino,SH., sebagai Hakim Ketua, Edi Widodo, SH. M.Hum dan Hi. A.Sanwari.S.A.SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bambang Belardaya,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; --------------
Hakim Anggota
Hakim Ketua
Hi. A. Sanwari H.A,SH.MH.
M o e r i n o,SH.
Edi Widodo,SH. M.Hum.
Panitera-pengganti
Bambang Belardaya,SH.
Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….……………Rp. 6.000,-2. Redaksi putusan ……………….. Rp. 5.000,-3. Pemberkasan………………….... Rp. 139.000,-J u m l a h ……….. Rp. 150.000,-Hal 8 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
Hal 9 dari 8 hal put No.196/Pdt/2014/PT.Bdg
