PUTUSAN Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------------------HERRY SUSANTO PUJIONO, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Darma Sakti Nomor 49, RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
Benny Wullur, S.H., M.Kes.
2.
Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H.
3.
Andry Mandera, S.H.
4.
Andyanto K. Simarmata, S.H.
Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Benny Wullur, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No. 259 C Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding
semula
Tergugat
Konpensi
/
Penggugat Rekonpensi ; ------------------------------------------------MELAWAN: ADE HILSA SOETANTO, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Budi Luhur I Nomor 26, Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rudy B. Junaidi, S.H., Advokat, berlamat kantor di Jalan Karangtineung No.I B, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi ; ----------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------------------------------------------------------------
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 31 hal.
Setelah membaca berkas perkara tanggal 20 April 2017 Nomor 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa
Penggugat dalam gugatannya tanggal 16
Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 2016. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------1.
bahwa, di Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 27 Juni 2010, Penggugat
telah
melangsungkan
perkawinannya
dengan
Tergugat
dihadapan Pemuka Agama Budha Pdt. JAYANA JOANSYAH, yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat, seperti temyata dari Kutipan Akte Perkawinan Nomor 167/2010 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Doktorandus TJATJA MULYONO, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ; - Vide Surat Bukti Product P – 1; 2.
bahwa, selama dalam perkawinan sah menurut hukum yang berlaku antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, telah dikarunia sebanyak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bemama: 2.1. MICHELLE YI, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2011 ; 2.2. OWEN HURLEY IE, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2013 - Vide Product P - 2 dan P- 3.
3.
bahwa, kemudian setelah anak kedua dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir, yaitu sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan hidup dan harmonisan, sehingga akibat dari itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4.
bahwa, oleh karena seringnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya kejadian ini sampai diketahui oleh orang tua Penggugat dan Orang tua Terguga, dimana orang tua Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Tergugat untuk merubah/memperbaiki kebiasaan yang tidak baik itu demi kelangsungan/kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya ini sama sekali tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat;
5.
bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 31 hal.
dengan hukum dan telah menutup pintu bagi kelangsungan keluarga atau tumah tangga yang bahagia, bahkan telah mengakibatkan kehancuran rumah tangga tersebut, sehingga baik penggugat maupun kedua anak yang masih belum dewasa itu menderita lahir dan bathin karenanya, dimana pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu perselisihan yang
sudah
tidak
dapat
didamaikan
lagi
(onheelbare
tweespalt)
sebagaimana ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 39 (2) UndangUndang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Taliun 1975; 6.
bahwa,
karena
Penggugat
sudah
tidak
tahan
lagi
menanggung
penderitaan lahir bathin itu lebih lama lagi dan demi untuk menghindarkan pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sekalipun dengan perasaan amat terpaksa akhirnya Penggugat untuk sementara waktu tinggal bersama dengan orang rua Penggugat dengan membawa kedua anak yang masih belum dewasa itu; 7.
bahwa, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian, kiranya cukup beralasan apabila Pengadilan menetapkan mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat selama berlangsungnya pemeriksaan dalam perkara perceraian yag dimaksud itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8.
bahwa, terhadap anak-anak Tergugat yang masih belum dewasa, pendidikan dan pemeliharaan atas kepentingan akan lebih terjamin jika berada di bawah perwalian Penggugat; Karenanya Penggugat juga memohon agar Pengadilan menetapkan penggugat sebagai wali dari anak - anak yang masih belum dewasa dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut dan adil diserahkan kepada Ibu, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 239 K/Sip/1968;
9.
bahwa, disamping itu pula, walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut hukum Tergugat tetap harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan oleh anak yang belum dewasa tersebut, dan karenanya penggugat berhak menuntumya dari Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 31 hal.
10. bahwa, berlandaskan kepada hal-hal yang oleh Penggugat telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan, sebagai berikut: A.
DALAM PROVISI: Menetapkan, mengizinkan penggugat/Ade Hilsa Soetanto untuk tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat/Herry Susanto Pujiono tersebut selama berlangsungnya pemeriksaan dalam perkara perceraian yang dimaksud itu mempimyai kekuatan hukum yang tetap;
B.
DALAM POKOK PERKARA: P R I M A I R: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Mengukuhkan putusan Provisi tersebut;
3.
Menyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang sah perkawinan antara Penggugat/Ade Hilsa Soetanto
dengan
Tergugat/Herry
Susanto
Pujiono
yang
dilangsungkan di Kantor Catalan Sipil di Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 Juni 2010 tersebut; 4.
Menetapkan penyerahan tugas pendidikan dan pemeliharaan anak-anak
yang
belum
dewasa
yang
dilahirkan
dalam
perkawinan antara penggugat/Ade Hilsa Soetanto dengan Tergugat/Herry Susanto Pujiono, yaitu : -
MICHELLE YI, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2011;
-
OWEN HURLEY IE, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2013;
kepada penggugat/Ade Hilsa Soetanto; 5.
Menetapkan bahwa Tergugat/Herry Susanto Pujiono ayah kandung dari anak-anak yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat/Ade Hilsa Soetanto dengan Tergugat/Herry Susanto Pujiono, yaitu: -
MICHELLE YI, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2011;
-
OWEN HURLEY IE, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2013;
Untuk membayar tunjangan kepada Penggugat/Ade Hilsa Soetanto setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 4 dari 31 hal.
rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan memakai kwitansi yang sah dari padanya untuk sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang belum dewasa tersebut, tiap bulan dengan pembayaran dimuka dan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) dari tiap-tiap bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa, terliitung sejak ditetapkannya anak-anak tersebut Penggugat/Ade Hilsa Soetanto sebagai wali-nya; 6.
Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum
yang
tetap
kepada
Pegawai
Dinas
Kependudukan Pencatatan Sipil pada Kantor Catalan Sipil Kota Bandung; 7.
Memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dan kemudian kepada kedua belah pihak diberikan masing-masing sehelai kutipan akte perceraian tersebut;
8.
Memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mengirim salinan Akta Perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
9.
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya timbul karena perkara ini.
SUBSIDAIR: -
Seandainya Pengadilan berpendapat lain, penggugat mohon Putusan ex aequo et bono dan untuk itu Penggugat mohon :
-
Agar
Pengadilan / Hakim
karena jabatannya
(ambtshalve)
menambah gugatan Penggugat, apabila dianggap perlu.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa benar TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan PENGGUGAT di Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 27 Juni 2010
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 31 hal.
dihadapan Pemuka Agama Budha, Pdt. JAYANA JOANSYAH, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/2010 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Doktorandus TJATJA MULYONO, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat; ( Bukti T-1 ); 2.
Bahwa
benar
selama
Perkawinan
antara
TERGUGAT
dengan
PENGGUGAT telah lahir anak-anak kandung yaitu: 2.1. MICHELLE YI, Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2011; ( Bukti T-2 A); 2.2. OWEN HURLEY IE, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2013; ( Bukti T-2B ); 3.
Bahwa awalnya rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGUGAT berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2014 seiring dengan mulainya PENGGUGAT bekerja di GENERALI INSURANCE sebagai agen asuransi mulai sering terjadi pertengkaran dan kehidupan rumah tangga mulai goyah, akibat perilaku dari PENGGUGAT yang mulai lalai dalam mengurus anak dan sebagai Istri lebih banyak melakukan kegiatan diluar rumah bahkan diluar kota dan selalu melawan kepada suami;
4.
Bahwa TERGUGAT menolak dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada nomor 4 yang menyatakan “ bahwa, oleh karena seringnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya kejadian ini diketahui oleh orang tua
Penggugat dan orang tua Tergugat, dimana
orang tua Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati TERGUGAT untuk merubah/ memperbaiki kebiasaan yang tidak baik itu demi kelangsungan/kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya itu sama sekali tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat”, oleh
karena faktanya justru PENGGUGAT yang telah dinasehati
orang
tuanya
agar
merubah
kelakukannya,
agar
dapat
mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT; 5.
Bahwa TERGUGAT
dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam
gugatannya pada nomor 5 dan 6 karena justru PENGGUGAT menutupi fakta sebenarnya bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan, percekcokan dan retaknya rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT
adalah
karena
perilaku
PENGGUGAT
yang
telah
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 31 hal.
berselingkuh dengan pihak ketiga, dimana hal ini diketahui TERGUGAT dan selanjutnya diakui pula oleh PENGGUGAT; 6.
Bahwa perilaku PENGGUGAT sudah tidak lagi mencerminkan sikap seorang istri yang seharusnya mencintai, menghormati, setia kepada suami,( vide pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),
justru sebaliknya PENGGUGAT sudah berani menjalin
hubungan dengan laki-laki lain, terbukti dalam pembicaraannya dalam media Whats Up ( WA) ( Bukti T-3 ), dan sudah diketahui serta telah dinasehati oleh orang tua masing-masing; 7.
Bahwa TERGUGAT sudah sangat sabar menerima perilaku PENGGUGAT dan terus berusaha mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan PENGGUGAT semata-mata demi masa depan anak-anak kandung TERGUGAT
dengan
PENGGUGAT,
karena
TERGUGAT
menginginkan perkembangan jiwa anak-anak TERGUGAT
tidak
menderita
akibat perceraian orang tuanya; 8.
Bahwa dengan sikap mengalah dan sabar dari TERGUGAT ternyata tidak membuat PENGGUGAT sadar dan kembali membina runah tangga yang benar demi masa depan anak-anaknya, justru perilaku PENGGUGAT makin menjadi-jadi dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri dan puncaknya pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengakui sendiri perselingkuhannya sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri dan diketahui oleh orang tua dan keluarga PENGGUGAT; (Bukti T-4 );
9.
Bahwa
apabila terjadi pertengkaran
akibat TERGUGAT menanyakan
perilaku PENGGUGAT yang sering pergi keluar rumah dan PENGGUGAT tidak dapat membela diri, maka PENGGUGAT dengan sengaja lebih memilih meninggalkan rumah dengan membawa salah satu anaknya dan tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sangat memahami begitu besarnya rasa sayang dan
kecintaan TERGUGAT
terhadap anak-anak kandung TERGUGAT, dan hal itu seringkali dimanfaatkan oleh PENGGUGAT untuk membuat TERGUGAT
selalu
dalam posisi yang mengalah atas perilaku PENGGUGAT, dan agar memaafkan PENGGUGAT, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan anak-anak menderita akibat perilaku TERGUGAT adalah tidak benar dan harus diabaikan;
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 7 dari 31 hal.
10. Bahwa dengan adanya gugatan dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah siap untuk berpisah dengan TERGUGAT, dan akan membesarkan serta mendidik anak-anak TERGUGAT, karena perilaku PENGGUGAT yang hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, tidak akan baik bagi perkembangan jiwa anak-anak TERGUGAT, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menuntut perwalian terhadap anak-anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT, beralasan hukum untuk ditolak; 11. Bahwa
karena
TERGUGAT
perwalian
anak-anak
ada
pada
TERGUGAT
dan
akan bertanggung jawab atas perawatan, pengasuhan,
pendidikan dan masa depan anak-anak, dengan demikian maka tuntutan PENGGUGAT atas biaya pemeliharaan dan pendidikan tidak relevan lagi dan harus ditolak; 12. Bahwa rumah
karena PENGGUGAT dan tinggal
atas
kehendak sendiri meninggalkan
kembali bersama orangtua PENGGUGAT, maka
Gugatan Provisi dari PENGGUGAT yang menuntut agar PENGGUGAT diberi izin untuk tinggal serumah dengan TERGUGAT tidak beralasan hukum dan harus ditolak; 13. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada nomor 7-9 dalam gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai alas hukum yang kuat sehingga harus ditolak, dan kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: A.
DALAM PROVISI -
B.
Menolak provisi PENGGUGAT;
DALAM POKOK PERKARA ; -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya Gugatan dinyatakan tidak diterima;
Bahwa
selanjutnya
TERGUGAT
akan
mengajukan
GUGATAN
REKONPENSI Bahwa
TERGUGAT
PENGGUGAT
dalam
dalam
KONPENSI
REKONPENSI
selanjutnya
mengajukan
disebut Gugatan
sebagai terhadap
TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI; 1.
Bahwa seluruh dalil dan alasan yang telah disampaikan dalam Konpensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 31 hal.
2.
Bahwa PENGGUGAT dalam Rekonpensi/ TERGUGAT dalam Konpensi tetap menolak dalil-dalil TERGUGAT Rekonpensi/ PENGGUGAT dalam Konpensi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi;
3.
Bahwa benar PENGGUGAT melangsungkan
perkawinan
Rekonpensi/ TERGUGAT Konpensi telah dengan
TERGUGAT
Rekonpensi
/
PENGGUGAT Konpensi di Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 27 Juni 2010 dihadapan Pemuka Agama Budha, Pdt. JAYANA JOANSYAH, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/2010 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Doktorandus TJATJA MULYONO, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat; ( Bukti T-1 ); 4.
Bahwa benar selama Perkawinan yang sah antara PENGGUGAT Rekonpensi/
TERGUGAT Konpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi /
PENGGUGAT KONPENSI telah lahir anak-anak kandung yaitu : a.
MICHELLE YI, Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2011; ( Bukti T-2 A);
b.
OWEN HURLEY IE, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2013; ( Bukti T-2B);
5.
Bahwa awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi/ PENGUGAT Konpensi berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2014 seiring
dengan
mulainya
PENGGUGAT
bekerja
di
GENERALI
INSURANCE sebagai Agen Asuransi mulai sering terjadi pertengkaran dan kehidupan rumah tangga mulai goyah, akibat perilaku dari TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi yang mulai lalai dalam mengurus anak dan sebagai Istri karena lebih banyak melakukan kegiatan diluar rumah bahkan diluar kota dan selalu melawan kepada suami; 6.
Bahwa orang tua PENGGUGAT Rekonpensi/ TERGUGAT Konpensi juga Orang Tua TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi beserta saudara-saudaranya
sudah
berulang
kali
Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi karena
menasehati
TERGUGAT
semua merasa kasihan
dengan perkembangan jiwa anak-anak kandung TERGUGAT Rekonpensi, yang pasti tertekan melihat orang tuanya selalu bertengkar, dan mereka tentunya akan malu apabila nanti tahu perilaku sebenarnya dari Ibunya
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 31 hal.
(TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi) yang telah selingkuh dan memyebabkan rumah tangganya retak; 7.
Bahwa perilaku TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi sudah tidak lagi mencerminkan sikap seorang istri yang seharusnya mencintai, menghormati, setia kepada suami, (vide pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sudah berani secara
justru sebaliknya PENGGUGAT
menjalin hubungan dengan laki-laki lain, terbukti
dalam pembicaraannya dalam media Whats Up ( WA) ( Bukti T-3 ); 8.
Bahwa kesabaran dan sikap mengalah dari PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi ternyata tidak membuat TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi sadar dan kembali membina runah tangga yang benar demi masa depan anak-anaknya, justru perilaku PENGGUGAT makin menjadi-jadi dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri dan Penggugat mengakui sendiri perselingkuhannya sebagaiman dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuatnya sendiri dan diketahui oleh orang tua dan keluarga PENGGUGAT; (Bukti T-4 );
9.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perkawinan antara PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa saat ini PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi sudah pisah rumah dengan TERGUGAT Rekonpensi/ PENGGUGAT Konpensi, dan
hal
tersebut
memperkuat
fakta
bahwa
perceraian
antara
PENGGUGAT Rekonpensi/ TERGUGAT Konpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi / PENGUGAT Rekonpensi merupakan penyelesaian yang terbaik ; 11. Bahwa bekerjanya TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi selama
ini
bukanlah
dikarenakan
ketidakmampuan
PENGGUGAT
Rekonpensi /TERGUGAT Konpensi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga namun lebih kepada pertimbangan / kebijakan PENGGUGAT Rekonpensi
/
TERGUGAT
Konpensi
untuk
memberi
kebebasan
TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi untuk berkarier dan mengekspresikan bakat dirinya dalam berkarya dengan tentunya tidak melupakan harkat dan martabatnya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak dalam suatu rumah tangga, dengan demikian seluruh penghasilan TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi secara
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 31 hal.
umum hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sementara seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak tetap dibiayai oleh PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi; 12. Bahwa dengan perilaku yang menyimpang serta tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya maka, anak-anak akan menderita apabila harus diasuh dan dididik oleh Ibunya, dimana terbukti bahwa : 12.a. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi dan keluarga dari TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi berusaha menanamkan budaya untuk menjauhkan anak dari ayahnya dan tidak boleh menerima hadiah dari PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi sebagai Ayah kandungnya, ini dinyatakan sendiri oleh anak pertama/sulung yang tiba-tiba menolak pemberian PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT KONPENSI pada saat acara bertemu dan bermain bersama di Istana Plaza, Bandung dengan alasan takut karena sudah diwanti-wanti tidak diperbolehkan menerima apapun dari PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT
Konpensi
oleh
TERGUGAT
Rekonpensi
/
PENGGUGAT Konpensi ; 12.b. Bahwa TERGUGAT Rekonpensi /
PENGGUGAT Konpensi
ternyata lebih memilih tidak mau direpotkan mengurus anak dengan membawa anak pertama/sulung yang sudah lebih besar dan lebih mandiri, ketimbang anak kedua/bungsu yang kebetulan mempunyai kondisi agak terlambat perkembangannya, dimana secara naluri keibuan seharusnya TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi lebih memikirkan anak kedua/bungsu ini, namun pada kenyataannya justru PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi-lah yang terketuk hati dan perasaannya untuk lebih memikirkan kondisi anak kedua / bungsu ini dari pada TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi; Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka demi masa depan pendidikan dan perkembangan jiwa anak-anak maka lebih tepat apabila anak-anak semuanya diasuh dan dididik oleh PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi; 13. Bahwa bagaimanapun juga PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi menyadari sepenuhnya bahwa TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT
Konpensi
adalah
Ibu
kandung
anak-anak
dari
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 11 dari 31 hal.
PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi dengan TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi, dengan demikian meskipun anakanak dibawah pengasuhan PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi, tapi PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi dengan tegas
menyatakan
tidak
akan
pernah
menghalangi
TERGUGAT
Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak, mengajak anak-anak berlibur dan atau menghadiri acara-acara tradisi keluarga dengan keluarga TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi, sepanjang tidak mengganggu jadwal kegiatan anak-anak terutama kegiatan sekolah dan dilakukan dalam batas-batas waktu yang wajar sebagaimana umumnya kegiatan itu dilaksanakan; Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: A.
DALAM PROVISI -
Menolak
provisi
PENGGUGAT
Konpensi
/
TERGUGAT
Konpensi
/
TERGUGAT
Rekonpensi; B.
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak
Gugatan
Penggugat
Rekonpensi; C.
DALAM REKONPENSI : 1.
Mengabulkan
Gugatan
Rekonpensi
dari
PENGGUGAT
Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi; 2.
Menyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang sah perkawinan antara HERRY SUSANTO PUJIONO (PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi ) dengan ADE HILSA SOETANTO (TERGUGAT Rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi) yang dilansungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 Juni 2010;
3.
Menetapkan hak pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak
yang
belum
dewasa
yang
dilahirkan
dalam
perkawinan antara HERRY SUSANTO PUJIONO (PENGGUGAT Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi) dengan ADE HILSA SOETANTO
(TERGUGAT
Rekonpensi
/
PENGGUGAT
Konpensi), yaitu:
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 31 hal.
3.1. MICHELLE YI, Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2011; 3.2 OWEN HURLEY IE, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2013; Kepada
HERRY
SUSANTO
PUJIONO
(PENGGUGAT
Rekonpensi / TERGUGAT Konpensi ); 4.
Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
5.
Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai untuk diberikan kepada masingmasing pihak;
6.
Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk pada Kantor kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk menyimpan Salinan Akta Cerai dimaksud;
7.
Menghukum kepada TERGUGAT rekonpensi / PENGGUGAT Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung
telah
menjatuhkan
putusan
tanggal
20
April
2017
Nomor
484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------DALAM PROVISI -
Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;
DALAM KONVENSI 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 13 dari 31 hal.
2.
Menyatakan
perkawinan
antara
Penggugat
Konvensi
/
Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 27 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/2010 tanggal 28 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 3.
Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Michelle Yi (perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2011) dan Owen Hurley Ie (laki-laki, lahir di Bandung pada
tanggal 20 November 2013) tetap
berada dalam
pengasuhan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai anakanak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri; 4.
Menghukum
Tergugat
Konvensi
/
Penggugat
Rekonvensi
untuk
memberikan nafkah kepada ke-2 (dua) orang anak-anaknya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan yang diberikan selambatlambatnya pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan; 7. Mewajibkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya; 8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 31 hal.
DALAM REKONVENSI -
Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor : 38/Pdt.B/2017/PN.Bdg. tanggal 27 April 2017, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2017, Nomor : 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Mei 2017 ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Juli 2017 ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juli 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Juli 2017 ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Mei 2017 dan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 9 Juni 2017, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; -----------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 15 dari 31 hal.
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : ------------------------------Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R menyatakan secara tegas Menolak
Putusan
Pengadilan
Negeri
BandungPerkara
Nomor:
484/PDT.G/2016/PN.BDG, tertanggal 20 April 2017. Bahwa adapun alasan keberatan-keberatannya sehingga Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri
Bandung
Kls
IA
Khusus
dalam
Perkara
Nomor:
484/PDT.G/2016/PN.BDG, tertanggal 20 April 2017 adalah sebagai berikut: I.
DALAM KONPENSI A. Formalitas Putusanpengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tertanggal 20 April 2017 adalah keliru, Bahwa Permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R diajukan dikarenakan baik dalam Pertimbangan Hukum maupun di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 20 April 2017 dengan Perkara No. 484/PDT.G/2016/PN.BDG tersebut Telah Salah Dan Keliru Serta Tidak Sesuai Dengan Fakta Dipersidangan. Bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
menjatuhkan
Putusannya hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R semata tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R. Bahwa atas pertimbangan hukum yang diutarakan oleh Majelis Hakim, Majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terutama dari bukti-bukti serta keterangan saksi, serta pengakuan dari Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R yang dihadapkan di persidangan. Bahwa
Judex
Factie
Pengadilan
Negeri
Bandung
pada
pertimbangannya hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksiPutusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 16 dari 31 hal.
saksi yang diajukan oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R adalah salah . Bahwa atas hal tersebut sudah sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan hukum acara Perdata yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas karena seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung mempertimbangkan seluruh bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh semua pihak serta memberikan pertimbangan hukumnya secara lengkap baik untuk pertimbangan yang ditolak maupun yang dibenarkan. Bahwa selain itu Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R tidak pernah menolak bukti T-7D, T-7E, T-9, T-11,T-12 berupa flashdisk 1 serta flashdisk 2, sehingga dengan tidak ditolaknya buktibukti tersebut oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R, maka secara hukum haruslah dianggap sebagai Pengakuan yang tegas oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Ahli Digital Forensik. Hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti T-4B dan T-4C, dimana bukti T-4C merupakan pengakuan dari Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R mengenai perselingkuhan Terbanding / Pengugat dengan seseorang yang bernama “Joko”. Selain itu bukti T-7A s/d T-7C adalah bukti yang menunjukan figure “Joko” benar-benar ada dan memang perselingkuhan tersebut benarbenar terjadi. Hal ini pun telah dibuktikan juga dengan adanya Bukti T5B yang dihubungkan dengan bukti T-8, T-9 dan T-10, sudah sangat jelas pada bukti-bukti tersebut menunjukan adanya perselingkuhan antara Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R dengan seseorang yang bernama “Joko”. Sehingga bukti perselingkuhan Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R sudah sangat jelas yang mana hal tersebut pun telah diakui sendiri oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R, oleh karenanya hal ini tidak perlu dibantahkan lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sah apabila pertimbangan hukum dan amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 17 dari 31 hal.
Bandung tersebut DIBATALKAN oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung dalam tingkat Banding ini. B. Putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Perkara
Nomor:
484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tertanggal 20 April 2017 berlawanan dengan fakta hukum yang ada. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan pertimbangannya telah berlawanan dengan fakta hukum yang ada, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 alinea 4, yang menyatakan bahwa: “Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat T-5B dan T-6 berupa Dokumen Elektronik Print Out Komputer / Handphone (Chatting Online) via Whatsup (WA) antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan Psikologis”. Faktanya, Pemeriksaan psikologis tidak hanya ditujukan kepada Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R melainkan Pembanding / semulaTergugat d.K / Penggugat d.R pun diminta hal yang sama dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R memiliki kondisi mental yang sehat. Berbeda halnya dengan Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R yang tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan psikologis, sehingga dapat hal diasumsikan bahwa kondisi mental Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R harus diragukan. Bahwa salah satu Petitum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas PerkaraNomor: 484/PDT.G/2016/PN.BDG, Tertanggal 20 April 2017 yang mana menyatakan: “Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Michelle Yi (Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2011) dan Oweb Hurley Ie (laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 20 November 2013) tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat Konvensi /
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 18 dari 31 hal.
Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri”. Faktanya, Bahwa sebagaimana telah Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R sampaikan, Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R telah mengakui adanya perselingkuhan dengan seseorang bernama “Joko”, sehingga hal ini sangat tidak baik apabila Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R diberikan hak untuk mengasuh anak-anak bernama Michelle Yi dan Oweb Hurley, karena akan mengganggu mental anak-anak. BahwaTerbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R telah beberapa kali melakukan komunikasi via Whatsup (WA) dengan seseorang yang memiliki identitas Joko Generali tanpa diketahui oleh Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R. Setelah Pembanding / semula Tergugat d.K / Penggugat d.R mengetahui, yang bersangkutan meminta komunikasi tersebut untuk diakhiri tetapi hal tersebut diabaikan oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R, walaupun telah ada Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2016 (bukti T-4C) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, mengacu pada surat pernyataan dan dengan adanya Pria Idaman Lainnya (PIL), sudah sepantasnya hak asuh anak- anak jatuh ke tangan Pembanding / semulaTergugatd.K / Penggugatd.Rselaku ayah kandung. Bahwa dalam hal ini Kepentingan dari pada anak-anak lah yang harus diutamakan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R dimana telah melakukan perselingkuhan jelas tidak dapat dijadikan sosok teladan bagian anakanak. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) : “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta,
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 19 dari 31 hal.
lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.” Sehingga hal ini pun sejalan dengan adanya pertimbangan hakim pada halaman 17 alinea 2, yang menyatakan sebagai berikut: “menimbang, bahwa dari alat bukti surat T-4C berupa Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah ternyata bahwa kedua belah pihak telah menyatakan akan bercerai jika terjadi perselingkuhan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan hak asuh anak-anak akan jatuh ke tangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi”. II. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan dalam Rekonpensi karena Judex Factie telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya. 2. Bahwa keberatan-keberatan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekonpensi sehingga tidak perlu disebutkan satu persatu lagi seluruhnya. 3. Bahwa di bagian Rekonpensi, Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R tetap berpegang kepada dalil-dalil Gugatan Rekonpensi yang telah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama. 4. Bahwa apa yang diuraikan dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
Pengadilan
pertimbangannya,
Negeri sehingga
Bandung, sangat
sama sah
sekali
apabila
tidak
cukup
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi di Bandung yang memeriksa perkara ini di dalam tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor : 484/PDT.G/2016/PN.BDG, tertanggal 20 April 2017, selanjutnya memberikan putusan dengan mengadili sendiri yakni Mengabulkan
Gugatan
Rekonpensi
untuk
sebagian
dari
Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R 5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan hak asuh anak, secara tegas Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R menyatakan
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 20 dari 31 hal.
keberatannya untuk diasuh oleh ibunya walaupun ada ketentuan bahwa anak yang belum cukup umur menjadi hak ibunya. Faktanya, Pihak Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R selaku ayah kandung lebih memiliki potensi yang besar untuk menghidupi anakanaknya terutama untuk masa depan anak yang bersangkutan dan Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R sudah sangat terlihat hal yang paling diutamakan adalah kepentingan anak. 6. Bahwa
walaupun
anak
tersebut
masih
kecil,
namun
apabila
kebersamaan dengan ibunya tidak membuat masa depan anak tersebut dari bidang pendidikan, kesejahteraan hingga kasih sayang tidak menjadi lebih baik, maka tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R selaku ayah kandung dari anakanak tersebut, sehubungan lingkungan dimana anak berada sangat tidak mendukung terhadap pendidikan dan masa depan daripada anak tersebut. 7. Bahwa sebagaimana telah Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R buktikan baik berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di dalam persidangan serta pengakuan sendiri dariTerbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R, lingkungan Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R sudah sangat kurang baik untuk masa depan anak. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R dan Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R telah mempengaruhi salah satu anaknya untuk tidak menerima hadiah apapun dari Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R selaku ayah kandungnya. Sehingga sangat sudah jelas Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R tidak tepat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. 8. Bahwa oleh karenanya, sah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung dalam tingkat Banding ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banding tersebut terkait dengan hak asuh anak yang jatuh
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 21 dari 31 hal.
kepada Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R dan selanjutnya,
memberikan
Putusan
dengan
Mengadili
Sendiri,
Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian (dalam hal cerai) dari Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R serta menyatakan anak dari hasil perkawinan Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R dengan Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R, hak asuh anaknya ada pada Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka tidak berlebihan dan berdasarkan hukum apabila Judex Factie mengabulkan gugatan Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R untuk seluruhnya. Bahwa atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R diatas, sudi kiranya tidak berlebihan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Perkara Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -
Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Semula Tergugat d.K / Penggugat d.R. untuk seluruhnya;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Perkara Nomor:484/PDT.G/2016/PN.BDG, Tertanggal 20 April 2017 DENGAN MENGADILI SENDIRI
PRIMAIR I.
DALAM PROVISI - Menolak Provisi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi
II.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi
III. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi; 2. Menyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum yang sah perkawinan antara Herry Susanto Pujiono (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) dengan Ade Hilsa Soetanto (Tergugat Rekonpensi /
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 22 dari 31 hal.
Penggugat Konpensi) yang dilansungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 Juni 2010; 3. Menetapkan hak pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Herry Susanto Pujiono (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) dengan Ade Hilsa Soetanto (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi), yaitu: 3.1.
Michelle Yi, Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2011;
3.2.
Owen Hurley Ie, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 20 Nopember 2013;
Kepada Herry Susanto Pujiono (Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) 4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat; 5. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai untuk diberikan kepada masing-masing pihak; 6. Memerintahkan kepada Pejabat atau pegawai yang ditunjuk pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk menyimpan Salinan Akta Cerai dimaksud; 7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Terbanding / Semula Penggugat d.K / Tergugat d.R untuk membayar seluruh biaya perkara baik biaya perkara yang timbul di tingkat Pengadilan Pertama termasuk biaya ditingkat Pengadilan Banding ini.
SUBSIDIER Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim (ex aequoet bono).
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 23 dari 31 hal.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : --------------------------------------1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas terhadap alasan dan keberatan dari Pembanding dalam konpensi butir 4 halaman 5, butir 1 halaman 6 memori bandingnya, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata . 2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas terhadap alasan dan keberatan dari Pembanding dalam konpensi butir 2 halaman 6, memori bandingnya, karena bahwa keberatan-keberatan di dalam memori banding Pembanding tersebut diatas adalah keliru. 3. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas terhadap alasan dan keberatan dari Pembanding pada point B, karena bahwa keberatan tersebut tidak benar dan menyesatkan karena keberatan tersebut hanya merupakan kesimpulan Pembanding sendiri dan diketahui secara hukum tanpa adanya hasil pemeriksaan secara psikologis dan klinis, Pembanding tidak bisa menarik kesimpulan sendiri bahwa kondisi mental Terbanding diragukan . 4. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas terhadap alasan dan keberatan dari Pembanding dalam point 1 halaman 8 memori bandingnya, karena bahwa kebaratn Pembanding tersebut adalah keliru dan menyesatkan, karena Terbanding tidak pernah mengakui adanya perselingkuhan baik dengan seseorang yang bernama Joko seperti yang dituduhkan oleh Pembanding ataupun pria lain, juga tidak ada satupun alat bukti yang dibenarkan oleh hukum atau seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terbanding telah selingkuh . 5. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas terhadap alasan dan keberatan dari Pembanding pada point 2 dan 3 memori bandingnya, karena bahwa keberatan tersebut tidak benar, karena putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar, juga tidak terbukti Pengadilan Negeri Bandung melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusannya . 6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 24 dari 31 hal.
bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka keberatankeberatan
yang
diajukan
oleh
Pembanding
sebagaimana
memori
bandingnya baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi haruslah ditolak oleh Hakim dalam pemeriksaan dalam tingkat banding . 7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada kiranya Pengadilan Tinggi Bandung berkenan manjatuhkan putusan sebagai berikut : : -
Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut .
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2017, Nomor : 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg .
-
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara ini . Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a
quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat maupun dalam kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2017, Nomor : 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat maupun dalam kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding
semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat
menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi dalam perkara tersebut karena pertimbangan dalam konpensi tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi pada amar putusan point 3 dan point 4, oleh karena itu majelis Hakim
tingkat banding akan
memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut : ; ---------------------------Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan dan dituntut oleh Terbanding semula Pengugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya pada diktum Primair point 3, pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam gugatan Rekonpensi pada diktum point 2, sehingga dengan terbuktinya dalil baik gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi maupun gugatan Terbanding
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 25 dari 31 hal.
semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut, terutama tentang putusnya perkawinan antara Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan perceraian telah sama-sama dikabulkan untuk sebagian ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tuntutan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dimana kedua belah pihak antara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sama – sama menuntut hak asuh atas anak-anak tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, berdasarkan faktafakta dan bukti-bukti pada persidangan tingkat pertama bahwa terjadinya percekcokan dalam rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah karena adanya pihak ketiga atau Pria Idaman Lain (PIL) dalam rumah tangga mereka, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terjadinya percekcokan akibat perselingkuhan tersebut diperkuat pula dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi (bukti T-4c), dimana kedua belah pihak telah menyatakan : ---------------------------------------------------------------------------------------1. Apabila terjadi perselingkuhan oleh Ade Hilsa Soetanto, maka Herry Susanto Pujiono bersedia untuk diceraikan dan menerima segala resiko dan konsekwensinya . 2. Dari perceraian tersebut, maka hak asuh anak yaitu pertama Michelle Yi, lahir di Bandung 20 -11- 2011 dan anak kedua Owen Hurley Ie, akan jatuh ke Herry Susanto Pujiono dan dengan ikhlas Ade Hilsa Soetanto menerima keputusan tersebut dan meminta Pengadilan untuk mengabulkanya . Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah jelas terlihat bahwa sudah ada suatu kesepakatan yang diputuskan oleh kedua orang tua yaitu Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi kepada
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 26 dari 31 hal.
siapa hak asuh anak dijatuhkan dan akan dimohonkan ke Pengadilan untuk memutusnya ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut saat ini masih berada di bawah umur, demi pertumbuhan dan perkembangan diri dan jiwa anak, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan peradilan tingkat pertama dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2016, yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi (bukti T-4c), menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah patut dan adil apabila amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Konpensi pada diktum point 3 dibatalkan, dan mengabulkan petitum gugatan Rekonpensi dari Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pada point 3, dengan menyatakan hak pengasuhan, pendidikan serta pemeliharaan anak berada dalam pengasuhan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yaitu Herry Susanto Pujiono, tanpa mengurangi hak-hak Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak ; Menimbang, bahwa oleh karena hak Pengasuhan, pendidikan serta pemeliharaan anak berada pada Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, maka diktum nomor 4 putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang juga merupakan petitum nomor 5 Primair dari gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, harus dibatalkan dan dinyatakan ditolak, karena segala biaya Pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak secara otomatis akan menjadi tanggung jawab dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Pengugat Rekonpensi, tanpa menghalangi dan menghambat pihak Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak-anak untuk membantu pembiayaan ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa beradasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2017, Nomor : 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dalam konpensi haruslah diperbaiki sepanjang mengenai diktum point 3 dan point 4 dalam Konpensi, sehingga amar selengkapnya sebagaimana amar putusan dibawah ini, dan putusan dalam
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 27 dari 31 hal.
rekonpensi harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; ------------------Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam konpensi diperbaiki serta dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dibebankan secara tanggung renteng, kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ; -------------------------------------------Memperhatikan Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----------------------MENGADILI
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut ; ---------------------------------------
DALAM PROVISI
Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ; ------------------
DALAM KONPENSI -
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2017, Nomor : 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai amar Nomor 3 dan 4 dalam konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : ------------------------------------------------------1.
Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----------------------------------------
2.
Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang dilangsungkan
secara
agama Budha pada tanggal 27 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/2010 tanggal 28 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 28 dari 31 hal.
3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; ------------
4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat pada bagian pinggir
dari daftar catatan
perkawinan ; -------------------------------------------------------------------------5.
Mewajibkan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ; -------------
6.
Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; ----------------------------------------------
DALAM REKONPENSI -
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 2017, Nomor : 484/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ; ---Mengadili sendiri 1.
Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; ----------------------
2.
Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang dilangsungkan
secara
agama Budha pada tanggal 27 Juni 2010 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/2010 tanggal 28 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 3.
Menetapkan hak pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anakanak yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Herry Susanto Pujiono (Pembanding semula Tergugat Konpensi / Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 29 dari 31 hal.
Penggugat Rekonpensi ) dengan Ade Hilsa Soetanto (Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ), yaitu: 3.1.
MICHELLE YI, Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2011;
3.2
OWEN HURLEY IE, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 20 Nopember 2013;
Kepada Herry Susanto Pujiono (Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi), sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ; ---------------------------------------------4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; ------------
5.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ; --------------------------------------------------------------------------
6.
Mewajibkan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ; -------------
7.
Menolak
gugatan
Pembanding
semula
Tergugat
Konpensi
/
Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ; -----------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Terbanding semula Penggugat
Konpensi
/ Tergugat
Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----
Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 30 dari 31 hal.
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami, Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Fattah, S.H., M.H. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 331/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 26 Juli 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 diucapkan
dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,-
Hakim Anggota, Ttd
ABDUL FATTAH, S.H., M.H.
Hakim Ketua, Ttd
Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.
Ttd AGUS HARIYADI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan Rp. 6.000,00,- Redaksi /putusan Rp. 5.000,00,- Pemberkasan Rp. 139.000,00,========================================================= + Jumlah ………………………… Rp. 150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah) Putusan Nomor 331/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 31 dari 31 hal.
