PUTUSAN NOMOR : 26/PID/2015/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
:
ZULFIKAR ASRURI bin RAHMAT JARIR
Tempat lahir
:
Jakarta
Umur / Tanggal Lahir :
40 Tahun / 8 Januari 1972
Jenis kelamin
:
Laki-Laki
Kebangsaan
:
Indonesia.
Tempat tinggal
:
Taman Kalijaga Permai Jalan Adelea Raya Blok B1 No. 2 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon
Agama
:
Islam
Pekerjaan
:
Swasta
Pendidikan
:
D3
Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan/Surat Perintah Penahanan oleh: 1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014; 2. Hakim PN. Sumber sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014; 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 29 Nopember 2014; 4. Pengalihan Penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 7 Oktober 2014; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 Desember 2014 Nomor. 262/Pid.Sus/ 2014/PN.Sbr, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Reg. Perkara No : PDM.I.67/SMBER/08/ Hal 1 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
2014 tertanggal 26 Agustus 2014, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 17 September 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: Bahwa terdakwa ZULFIKAR ASRURI bin RAHMAT JARIR pada Hari Jumat tanggal 6 Juli 1012 sekira jam 09.00.wib.
atau setidak tidaknya pada suatu
waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Cabang PT. BPR
Dipon
Sejahtera
Jalan
Tuparev
No.39B,
Kecamatan
Kedawung,
Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipefruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan
sebagai berikut : Bahwa pada Hari Jumat tanggal 6 Juli 1012 sekira jam 09.00.wib. atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Cabang PT BPR Dipon Sejahtera Jalan Tuparev No.39B, Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Cirebon dilakukan pemeriksaan khusus oleh Bank
Indonesia dalam rangka fit dan proper test terhadap terdakwa yang menjabat Direktur Utama PT BPR Dipon Sejahtera Februari 2006 s/d. 2013 lalu terdakwa membuat sebuah surat pernyataan dengan cara menulis menggunakan tulisan tangan terdakwa dan juga ditanda tangani terdakwa diatas meterai 6000 tertanggal 06 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan : Saya (terdakwa) selaku Dirut PT. BPR Dipon Sejahtera mengetahui dan bertanggung jawab atas adanya praktek yang dilakukan oleh anak buah kami yang menjadi temuan atas pemeriksaan BI di PT. BPR Dipon Sejahtera pada tanggal 18, 19, 20 diantaranya : 1. Adanya setoran nasabah yang tidak disetorkan oleh AO (Acount Oficer) ; 2. Adanya kredit topengan atas nama nasabah AGUS MARJUKI dan nasabah ARIF YUNIANTORO ; 3. Adanya pemotongan gaji karyawan/i untuk menutupi membayar setoran nasabah yang tidak setor, ini sudah berlaku sejak Agustus 2011 dan atas perintah/instruksi
langsung
dari
komisaris
yang
merangkap
sebagai
pemegang saham pengendali yaitu Bapak POLIN SITORUS ;
Hal 2 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
Terhadap adanya pemotongan gaji karyawan/I sebagaimana point ke- 3 Surat pernyataan tersebut ternyata saksi POLIN SITORUS tidak pernah memberi perintah/menginstruksikan untuk melakukan pemotongan gaji karyawan/i PT BPR Dipon Sejahtera untuk menutupi membayar setoran nasabah yang tidak setor sejak bulan Agustus 2011 apalagi saksi PIOLIN SITORUS (Komisaris Utama) tidak ikut menanda tangani Notulen Rapat Kerja PT. BPR Dipon Sejahtera tentang Pembahasan Anggota Direksi tanggal 28 Juli 2011 yang hanya : ditanda tangani oleh terdakwa (Direktur Utama)
yang dalam salah satu pointnya
menyatakan mulai per tanggal 1 Agustus 2011 apabila pencairan tersebut tidak tertagih maupun tidak bisa membayar dengan alasan apapun, karyawan/i berani menjamin bahwa setoran akan ditanggung dengan cara memotong gaji pada saat gajian. Hal ini menjadi resiko dan sekaligus pertanggung jawaban atas tidak bayarnya nasabah tersebut namun demikian apabila dikemudian hari nasabah tersebut bisa bayar dan bisa melunasi tunggakannya maka uang tersebut akan menjadi hak karyawan/i sesuai yang dipotong pada saat gajian, begitu pula pada buku kas PT BPR Dipon Sejahtera juga tidak tercatat adanya pemotongan gaji para karyawan/i PT. BPR Dipon Sejahtera sejak Agustus 2011 ; Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan Surat : 1. Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor : 14/Kep.GB/DpG/ 2012/Rahasia
tanggal
10
Desember
2012
tentang
Hasil
Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sdr. POLIN SITORUS selaku Komisaris Utama PT. BPR Dipon Sejahtera Kabupaten Cirebon yang di ttd an Gubernur Bank Indonesia HALIM ALAMSYAH selaku Deputi Gubernur, yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan : Sdr. POLIS SITORUS selaku Komisaris Utama PT. BPR Dipon Sejahtera terbukti telah terjadi praktek perbankan yang menyimpang seperti rekayasa pembukuan
bank
(window
dressing)
yakni
mengeluarkan
kebijakan
penanggulangan tunggakan angsuran debitur melalui hasil pemotongan fee insentif pencairan kredit ; 2. Bank Indonesia nomor : 14/149/DKBU/ID.Acd/Cn/Rahasia tanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon AHIMSA selaku Asisten Direktur, yang dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan : Selaku Komisaris Utama (POLIN SITORUS) sekaligus pemegang saham pengendali ikut terlibat dan berperan serta dalam melakukan rekayasa Hal 3 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
pembukuan
(window
dressing)
dengan
melakukan
penanggulangan
tunggakan angsuran debitur dengan menggunakan hasil pemotongan fee insentif pencairan kredit yang diberikan kepada seluruh karyawan dan pemotongan gaji bulan Mei 2012 seluruh karyawan bank ; Sehingga saksi POLIN SITORUS : 1.
Dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) ;
2.
Dilarang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi : a. Pemegang saham pengendali dan memiliki saham lebih dagri 10 % pada BPR atau memiliki saham pada Bank Umum dan/atau b. Pengurus dan/ atau Pejabat Eksekutif pada BPR dan/atau Bank Umum;
Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan
diancam
pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Jaksa
Penuntut
Umum
telah
menyampaikan tuntutan pidananya sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM.III.69/SMBER/08/2014 tertanggal 26 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR ASRURI bin RAHMAT JARIR
bersalah
melakukan telah membuat surat palsu sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ZULFIKAR ASRURI bin RAHMAT JARIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
2 (dua ) lembar fotocopi surat pernyataan tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat oleh Sdr. ZULFIKAR ASRURI yang dilegalisasi oleh Bank Indonesia.
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Teller PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2011.
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Teller PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2012.
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Accounting PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2011. Hal 4 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Accounting PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2012.
-
Fotocopi dilegalisir Surat Perintah Tugas dari Bank Indonesia (BI) pemeriksaan umum ke PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
-
Surat Keterangan dari Bank Indonesia perihal fotocopi dilegalisir hasil pemeriksaan umum ke PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon pada tanggal 18, 19, 20 bulan Juni 2012.
-
Fotocopi dilegalisir Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Indonesia (BI) terkait pelaksanaan Fit ang Proper Test.
-
Fotocopi dilegalisir Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Indonesia (BI) terkait pelaksanaan pemeriksaan umum ke BPR sebanyak 3 (tiga) buku. Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 Desember 2014 Nomor. 262/Pid.Sus/ 2014/PN.Sbr, telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR ASRURI bin RAHMAT JARIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Membuat Surat Palsu”. 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR ASRURI bin RAHMAT JARIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan. 4.
Menetapkan barang bukti berupa : -
2 (dua ) lembar fotocopi surat pernyataan tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat oleh Sdr. ZULFIKAR ASRURI yang dilegalisasi oleh Bank Indonesia.
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Teller PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2011.
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Teller PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2012.
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Accounting PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2011. Hal 5 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
-
Fotocopi dilegalisir buku kas Accounting PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Tahun 2012.
-
Fotocopi dilegalisir Surat Perintah Tugas dari Bank Indonesia (BI) pemeriksaan umum ke PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
-
Surat Keterangan dari Bank Indonesia perihal fotocopi dilegalisir hasil pemeriksaan umum ke PT. BPR. Dipon Sejahtera Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon pada tanggal 18, 19, 20 bulan Juni 2012.
-
Fotocopi dilegalisir Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Indonesia (BI) terkait pelaksanaan Fit ang Proper Test.
-
Fotocopi dilegalisir Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Indonesia (BI) terkait pelaksanaan pemeriksaan umum ke BPR sebanyak 3 (tiga) buku.
Tetap terlampir dalam berkas perkara. 5.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Jaksa Penuntut
Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 262/Pid.B/2014/PN.Sbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2014 dengan cara seksama ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sumber Nomor. 262/Pid.B/2014/PN.Sbr tanggal 16 Januari 2015; Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas banding tersebut dikirim pada Pengadilan Tinggi Bandung; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Hal 6 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 Desember 2014 Nomor. 262/Pid.Sus/ 2014/PN.Sbr, dan juga berita acara persidangan, dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya yang menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, juga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat memperbaiki putusan tersebut khususnya lama pidana yang dijatuhkan sudah cukup ringan apabila dilihat dari kerugian yang diderita oleh saksi korban; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 Nopember 2014 Nomor. 314Pid.Sus/ 2014/PN.Sbr dapat dikuatkan pada tingkat banding ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding ini dan juga dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada Terdakwa; Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;
MENGADILI -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; --------------
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Sumber
tanggal
15
Desember 2014 Nomor. 262/Pid.Sus/ 2014/PN.Sbr, yang dimintakan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------
Hal 7 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
-
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----------------------------------------------------------------------Demikianlah, diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada Hari ini : Jumat tanggal 13 Februari 2015, oleh kami: H. NERIS, S.H M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan : Dr.H. WAHIDIN, S.H M.H., dan HARTONO ABDUL MURAD, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 30 Januari 2015, Nomor : 26/Pen/Pid/2015/PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
Dr.H. WAHIDIN, S.H M.H.
H. NERIS, S.H M.H.
Ttd
HARTONO ABDUL MURAD, S.H M.H. PANITERA PENGGANTI
Ttd
HENDAYANI, S.H
Hal 8 dari 8 halaman perk. Nomor : 26/Pid/2015/PT.Bdg
