PT.BDG

PUTUSAN NOMOR : 170/Pdt/2015/PT.BDG. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “ Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : --------------------------------------------------------------------------------------------------Hj. NUNUNG ENDAH NURHAYATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

alamat

Dusun Satu Rt.08/Rw.03 Ds. Sarajaya Kec.Lemah Abang Kabupaten Cirebon, disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT.------------------------------------------------------------LAWAN

1. AUNUR ROFIQ, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JI.Kauman Rt.01/Rw.08 No. 651 Dusun Sidoarjo Kec. Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini member kuasa kepada Muhamad Iqbal Rizki,SH dan Ny. Ernawati,SH,.MH Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IR & Partners Jln. Veteran Ruko Cemara No.2 (depan Polresta ) Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , Cirebon, tanggal 02 September 2014 , sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; -------------------------------------2. Nyonya ENI SUKAENI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Gunung Merapi IV No. 221 Rt.06 / Rw. 14 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; ------------------------3. PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) WULANSARI

PARTINAH, SH.

Beralamat di Komplek Perumahan Citra Pemuda Regency Blok E No. 10, Kota Cirebon, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; ----------------------4. Kantor Pertanahan Kota Cirebon JI. Dr. Wahidin Kota Cirebon, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; ---------------------------------------------

Halaman 1 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg

PENGADILAN TINGGI tersebut : ----------------------------------------------------Telah membaca : --------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal

21 April 2015,

Nomor : 170/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; --------------------------------2. Berkas perkara perdata No. 58/Pdt/G/2013/PN.CN, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 Oktober 2013, dibawah Register No. 58/Pdt.G/2013/PN. CN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa PENGGUGAT adalah Mantan isteri dari TERGUGAT I dengan kata lain telah bercerai sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumber No.1851/Pdt.G/2012 tanggai 15 Juni 2013 dan Akta Cerai

No. 5427 /AC

/PA.Sbr tgl. 24 Agustus 2012. ; -------------------------------------------------------------2.

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I selama perkawinan telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak, yaitu masing - masing ; ------------------------------a. FIQA ANNIZA AFNURROCHMAH, Perempuan 17 tahun ikut dan tinggal bersama TERGUGAT I. ------------------------------------------------------------------b. MUHAMMAD GHAAZI AL GHIFARI, Laki - laki 11 tahun, ikut dan tinggal bersama PENGGUGAT. -------------------------------------------------------------------

3.

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I selama masa waktu perkawinan dari tahun 1995 sampai dengan perceraian tahun 2013, (± 18 Tahun) telah mernpunyal harta bersama / gono - gini diantaranya berupa sebidang Tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel. Kecapi Kota Cirebon, seluas ± 254 m 2 terletak dan setempat dikenal dengan Jl. Gunung Merapi IV No. 221 RT.06 RW.14 Kelurahan Kecapi, Kec. Harjamukti Kota Cirebon, yang sarnpai sekarang belum pernah dibagi secara hukum. --------------------------------------------------------------------------------------


4.

Bahwa selain tanah dan rumah diatas, harta bersama/gono-gini yang lain yang belum dibagi yaitu seluruh perabotan seisi rumah tersebut diatas, berupa lemari, bufet, tempat tidur, meja makan, sofa, kursi tamu, kulkas, TV warna, peralatan dapur dan sebagainya senilai lebih kurang

Rp 20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah), telah dibawa kabur oleh TERGUGAT I ke kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 5.

Bahwa Harta bersama berupa tanah dan rumah yang belum dibagi tersebut,pada tgl 13-06-2013, oleh TERGUGAT I telah di jual belikan kepadaTERGUGAT II dihadapan TERGUGAT III, sesuai Akta Jual Beli No. 153/2013, dan PENGGUGAT tidak pernah diberitahu tentang berapa harga jualnya, siapa pembelinya dan siapa PPAT nya. Dan Penggugat ternyata tidak turut serta menandatangani

dalam akta jual beli tersebut di atas, hal ini

merupakan perbuatan melawan hukum. --------------------------------------------------6.

Bahwa atas kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT merasa ditipu dan di perdaya oleh TERGUGAT I yang tidak mempunyai itikad baik serta tidak jujur dan menurut Sdr. Budiantara anaknya TERGUGAT II mengatakan rumah ini telah dibeli ibu saya dengan harga pasaran setempat Rp 535.000,000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan harga menurut NJOP/nilai jual obyek pajak setempat Rp 257.000.000,- sehingga harga yang tercatat dalam Akta Jual Beli No.153/2013, adalah harga NJOP tersebut, dan hal ini TERGUGAT I tidak pernah bicara kalau rumah gono-gini sudah dijual, sungguh sangat keterlaluan dan sangat licik, curang, berhati busuk, karena TERGUGAT I setelah menerima uang penjualan rumah gono-gini tersebut meninggalkan kota cirebon tanpa membaginya dengan adil secara hukum, dan sekarang tinggal di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, mendengar hal ini orang tua PENGGUGAT sampai stres berat dan jatuh sakit, Hal ini juga jelas merupakan perbuatan melawan hukum. -------------------------------------------Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 K/ Sip/ 1974 tgl. 9 Nopember 1967 menyebutkan " Sejak berlakunya Undang-undang Rl No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;------Atas kejadian tersebut diatas PENGGUGAT akan melaporkan perbuatan pidana Penggelapan yang telah dilakukan TERGUGAT 1 kepada Kepolisian Resort Kota Cirebon karena TKP nya di kota Cirebon.---------------------------------


7.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merasa menandatangani dalam Akta Jual Beli rumah gono-gini yang belum dibagi tersebut, maka Akta Jual Beli No. 153/2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III tersebut Cacat Hukum dan menjadi Batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya. ------------------------

8.

Bahwa PENGGUGAT baru ingat pada saat masih serumah dengan TERGUGAT I ditahun 2012 diminta untuk tanda tangan dikertas bermaterai oleh TERGUGAT I tanpa dibacakan isinya terlebih dahulu dan juga tidak diberi tahu peruntukannya untuk apa surat yang ditanda-tangani tsb? Hal ini jelas bertentangan dan melanggar pasal 1320-1324 KUHPerdata yang dapat berakibat batalnya surat persetujuan yang ditanda tangani tersebut.---------------Bahwa apalagi ternyata oleh TERGUGAT I kertas bermaterai tersebut digunakan untuk persetujuan penjualan rumah gono-gini, maka perbuatan TERGUGAT I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, dan karenanya menjadi batal demi hukum. --------------------------------------------------------------------

9.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT III dengan Akta Jual Beli No. 153/2013 tanggal 13 juni 2013 dan Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel.Kecapi didaftarkan ke kantor Pertanahan Kota Cirebon (TERGUGAT IV) untuk dibalik nama ke atas nama TERGUGAT II, Dan sekarang oleh TERGUGAT IV telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel. kecapi atas tanah dan rumah gono-gini yang belurn dibagi tersebut ke atas nama TERGUGAT II. ----------------------------------Bahwa perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah memproses balik nama dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.3032/kel. kecapi ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan akta jual beli No. 153/2013 Tgl.13 juni 2013 yang cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, adalah tidak sah dan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II yang sekarang berada ditangan TERGUGAT II tersebut menjadi tidak mempunyai Kekuatan Hukum. --------------

10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT perlu mengajukan tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya sesuai SHM No.3032/kel.kecapi, seluas 254 m2 terletak dan setempat dikenal Jl. Gunung Merapi IV No.221 RT.06, RW.14, Kel.Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Yang sekarang ditempati oleh TERGUGAT II serta harta kekayaan lain milik TERGUGAT I baik harta bergerak maupun harta tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari. -------------------------------------------------------------


11. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan tuntutan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT I lalai menjalankan isi putusan Pengadilan ini. -------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak ke persidangan, selanjutnya berkenan memutuskan : --------

DALAM PROVISI: -

Mengosongkan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SHM No.3032 /Kel.Kecapi seluas 254 m2 yang terletak dan setempat dikenal Jl. Gunung Merapi IV No.221 RT.06 RW.14, Kel Kecapi Kec.Harjamukti Kota Cirebon yang sekarang ditempati TERGUGAT II atau siapa saja yang rnendapatkan hak darinya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. --------------------------

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SHM No.3032 /Kel.Kecapi seluas 254 m2 terletak dan setempat dikenal Jl.Gunung Merapi IV RT.06, RW.14, Kel.Kecapi, Kec.Harjamukti Kota Cirebon, sebagai harta bersama/gono-gini milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang belum dibagi secara hukum ; ---------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan perabotan se-isi rumah gono gini berupa lemari, bufet tempat tidur, meja makan, sofa, kursi tamu, kulkas. TV Warna, peratatan dapur yang dibawa kabur TERGUGAT I adalah harta gono-gini yang belum dibagi secara hukum ;-4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan rnelawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sesuai Pasal 1365 KUHPerdata : ---------------------------5. Menyatakan Akta Jual Beli No.153 / 2013 tgl. 13 juni 2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III tidak sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya ;---------------------------------------------------------------------------------6. Menyatakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.3032/Kel.Kecapi keatas Halaman 5 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg

nama TERGUGAT II yang dibuat dan didasarkan Akta Jual Beli

No. 153/2013

tgl. 13 juni 2013 yang dilakukan TERGUGAT IV adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----------------------------------------------------------------------------------------------7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3032/kel.kecapi. atas nama TERGUGAT ll yang dibuat oleh TERGUGAT IV berdasarkan Akta Jual Beli No.153/2013 tgl.13 juni 2013 yang dilakukan TERGUGAT IV adalah tidak sah dan batal demi hukum. -----------------------------------------------------------------------------------------------8. Menyatakan PENGGUGAT berhak setengah bagian dari hasil penjualan harta bersama/gono-gini baik yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai SHM No.3032/keI.Kecapi tersebut, maupun perabotan seisi rumah gono-gini yang telah dibawa kabur TERGUGAT I tersebut tanpa membaginya sesuai hukum ; -------------------------------------------------------------------9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan uang penjualan rumah gonogini yang belum dibagi tersebut kepada TERGUGAT II sebesar Rp 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah): ----------------------------------10.Menghukum TERGUGAT II untuk mengosongkan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai SHM No.3032/kel.kecapi tersebut diatas atau siapapun yang mendapatkan hak darinya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;----------------11.Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bestag) yang telah diletakkan ; -----------------------------------------------------------------------------------------12. Menghukum TERGUGAT I, untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;-------------------------------------------------13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini; ----------------------------------------------14. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara ini .------------------------


ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan hati nurani ( ex aequo et bono).; ----------------------------------Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal, 17 Juli 2014, Nomor : 58/Pdt/G/2013/PN.CN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat. ----------------------------------------------

DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi- eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. --------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -------------Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cirebon

kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yang dibuat oleh Muhamad Ali Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 Agustus 2014 ; ---------------Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.Cn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Membaca

risalah

pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor

:

58/PDT/G/2013/PN.CN, dibuat oleh Suwarno,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Muhamad Ali Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, diberitahukan pula kepada Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 06 Agustus 2014 ;------------------------------------------------


Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 05 Agustus

2014 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I

semula Tergugat I pada tanggal 16 September 2014; -----------------------------------Membaca pemberitahuan penyerahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat , yang ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada pada tanggal 20 Agustus 2014, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 18 Agustus 2014, ; ------------------------------------------------------------------------------------Membaca Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II , dan Terbanding III semula Tergugat III serta kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 September 2014 ; --------------------------------Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2014 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I , dan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta kepada Terbanding IV semula Tergugat IV

masing-masing pada tanggal 10

Nopember 2014, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN, dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa pada tingkat banding ; ------------------------------------------Membaca dan memperhatikan jawaban gugatan tertanggal 25 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------

I

Dalam Eksepsi

1)

Eksepsi

Kewenangan

Absolut

(Exceptio

Declinatoir

atau

Absolute

Competency). ------------------------------------------------------------------------------------Pasal 134 HIR Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Cirebon (Peradilan umum) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena dasar dari gugatan ini menyangkut tentang pembagian harta bersama setelah terjadi proses Halaman 8 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg

perceraian untuk yang beragama islam dan hal ini yang mempunyai kewenangan

mengadili

yakni

Peradilan

agama

bukanlah

merupakan

kewenangan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No 50 Tahun 2009 dan oleh karena itu haruslah dinyatakan oleh hakim secara ex-officio. -------------------------------------------------Pasal 1 Angka 1 Dalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan Pasal 49 huruf a Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, antara Tergugat I dan Penggugat beragama islam dan menuntut adanya pembagian gono-gini dalam perkara aquo yang merupakan imbas dari putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat I maka dipastikan perkara aquo yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama (Vide Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984), yaitu "dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". -----------------------------2)

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). -----------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) dimana Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, apakah gugatan ini didasarkan pada gugatan Pembatalan Jual Beli ataupun pembagian harta gono-gini ataupun Perbuatan melawan hukum.----------------------------------------------------------------------------------------------

3)

Exceptio Dilatoir, --------------------------------------------------------------------------------Yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini bilamana jual beli objek sengketa tidak sah dikarenakan merupakan harta bersama yang belum dibagi maka terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan agama mengenai objek sengketa merupakan harta bersama yang belum dibagi dan mengenai hak masing-masing; ------------------Namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Para Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut:-----


II.

Dalam Pokok Perkara ----------------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menyangkal dalil- dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang telah di akuinya secara tegas sebagai berikut: ------------------------------

1.

Bahwa benar Tergugat I adalah mantan suami dari penggugat. --------------------

2.

Bahwa benar dari pernikahan tersebut diperoleh dua orang anak yakni Fiqa Anniza Aunurochmah dan Muhamad Ghazzi Alghifari. --------------------------------

3.

Bahwa tidak benar Tergugat I mengambil barang-barang perabot rumah tangga melainkan pada tanggal 15 Maret 2012 Penggugat datang kerumah Tergugat yang mengambil perabotan rumah tangga berupa peralatan dapur, kompor gas dan satu set sofa. ---------------------------------------------------------------

4.

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I selama masa waktu perkawinan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai sertifikat hak milik No. 3032 Kelurahan Kecapi Kota Cirebon seluas ± 254 m2 terletak Jl. Gunung Merapi IV No. 221 RT 06 RW 14 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti (Objek a quo).-----------------

5.

Bahwa benar Tergugat I melakukan jual beli Objek a quo kepada Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli 153/2013 yang dibuat dihadapan Tergugat III dan memproses balik nama kepada Tergugat IV dan telah muncul SHM No. 3032 atas nama Tergugat II. -------------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum dibuat dihadapan Tergugat III dilampirkan surat persetujuan Penggugat tertanggal 20 Januari 2012 bukanlah tanggal 22 januari 2012 seperti yang tercantum dalam petitum point 5 (perbaikan gugatan) Penggugat. ----------------------------------------

7.

Bahwa nominal harga dari sebuah jual beli tidak dipatok berdasarkan NJOP (Nilai jual objek pajak) melainkan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak penjual dan pihak pembeli. --------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa tidaklah benar bilamana Penggugat tidak mengetahui akan adanya jual beli

tersebut

dikarenakan

Penggugat

sendiri

menandatangani

surat

persetujuan tertanggal 20 Januari 2012 sebelum perceraian dan Penggugat sendiri menerima dengan baik uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) hasil dari penjualan objek aquo pada tanggal 15 Juni 2013 yang diberikan kepada Tergugat I kepada orangtua perempuan Penggugat. -----------------------------------------------------------


9.

Bahwa sangatlah tidak mungkin Penggugat tidak membaca ataupun tidak diberitahu isi dari surat pesetujuan untuk menandatangani dikarenakan status sosial dari Penggugat merupakan orang berpendidikan apalagi mengenai penjualan objek a quo dimana Penggugat sendiri masih mempunyai sebagian hak.---------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa adapun penetapan maupun pembagian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama dikarenakan baik Pengugat maupun Tergugat I beragama islam.--------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan: ---------------------------DALAM EKSEPSI: I.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ------------------

II.

DALAM POKOK PERKARA: --------------------------------------------------------------------------------

1.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; ----------------------------------------

2.

Menolak Sita Jamin atas Objek Aquo; ---------------------------------------------------------

3.

Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dibuat dihadapan Tergugat III yang tertuang dalam AJB 153/2013 adalah sah menurut hukum bukanlah Perbuatan Melawan Hukum; -------------------------------

4.

Menyatakan bahwa uang paksa yang dimohon oleh PENGGUGAT adalah sama sekali tidak tepat; ------------------------------------------------------------------------

5.

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi; -------------------------

6.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------------------

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para TERGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 17 Juli 2014, Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat tanggal

25 Juli 2014 , pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam

tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------


Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat menyatakan banding dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 58/Pdt.G/2013/PN.CN tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah keliru dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara bijaksana sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan pengadilan serta alat-alat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I dimana telah terbukti adanya “ Perbuatan melawan hokum “ yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat yaitu tentang surat pernyataan /surat persetujuan tanggal 20 Januari 2014 yang dibuat secara dibawah tangan atas niat dan inisiatif serta diketik computer oleh Tergugat I dengan adanya tekanan dan paksaan tanpa dibacakan dahulu maksud tujuan surat persetujuan tersebut didepan Penggugat, hal ini telah melanggar pasal 1329-1324 KUHPerdata ; ---------------------------------------------------------------------------- Mejelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan amarnya juga kurang tepat, yaitu dengan tidak dipertimbangkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 144.K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1968 yang menyebutkan “ Sejak berlakunya Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi rata antara bekas suami-istri “; Padahal terbukti dalam persidangan disertai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan telah disumpah mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu suami istri yang telah bercerai, yang memiliki harta bersama sebidang tanah dan rumah diatas seluas lebih kurang 254 M2 SHM No. 3032/Kel.Kecapi terletak di Jl.G Merapi IV No. 221 Rt. 06.Rw.14 Kel.Kecapi Kec.Harjamukti-Kora Cirebon, yang telah dijual oleh Penggugat dihadapan Notaris/Tergugat III dan dibalik nama oleh BPN Kota Cirebon/Tergugat IV dengan harga Rp. 535.000.000,- ( lima ratus tiga puluh lima juta rupiah ), sedangkan Tergugat I atas penjualan harta bersama tersebut hanya memberikan Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) saja ; -------------------------------


Menimbang, bahwa pihak Terbanding I semula Tergugat I

mengajukan

Kontra Memori Banding , yang pada pokoknya : ----------------------------------------------1. Bahwa Terbanding

berpendapat “Putusan Pengadilan Negeri Cirebon

nomor 58 / Pdt.G / 2013 / PN.CN adalah telah tepat dan benar” sehingga Permohonan Baning dari Pembanding patut ditolak ; -----------------------------2. Bahwa ; selanjutnya Terbanding akan MENANGGAPI alasan-alasan keberatan dari Pembanding sebagaimana ter urai dibawah ini : 2.1.

Tanggapan terhadap keberatan pertama : a. Tentang keberatan Pemanding yang berpendapat adanya tekanan dan paksaan serta tanpa dibacakan dahulu maksud Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2014 ; -

Bahwa ; keberatan Pembanding tersebut menjadi “tidak jelas” karena dalam perkara aquo, tidak pernah ada Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2014 . Adapun bukti Surat dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2012 ; ----------------------------------------------------------------

-

Bahwa ; apabila yang dimaksud Pembanding dalam memori bandingnya adalah Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2012 maka alasan Pembanding dalam hal tersebut Patut Ditolak ; karena alasan tersebut HANYA OPINI Pembanding yang tanpa didukung alat bukti sama sekali ;-------------------------

-

Bahwa ; dimuka persidangan Penggugat/ Pembanding “tidak pernah membuktikan” adanya tekanan dan paksaan sebagaimana dimaksudnya; Bahkan dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat sendiri bernama FADLI serta didukung keterangan saksi Tergugat bernama SALAMUN

DWIDJOSAPUTRO

kedua

saksi

tersebut

menerangkan bahwa Surat Pernyataan ditanda tangani di rumah Penggugat yang mana pada waktu itu orang tua Penggugat juga berada di rumah ; sehingga dari kondisi tersebut TIDAK MUNGKIN ADA PEMAKSAAN ; Dus oleh karena itulah maka Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya paksaan tersebut ; -----------------------------


-

Selanjutnya adalah menjadi ANEH keberatan Pembanding yang berpendapat Surat Pernyataan tersebut tidak dibacakan dahulu maksudnya ; --------------------------------------------------------

-

Bahwa ; Penggugat/ Pembanding adalah TIDAK BUTA HURUF ; ini terbukti dari Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Penggugat Prinsipal ( bukan di bubuhi Cap Jempol ) sehingga alasan keberatan Pembanding menjadi janggal ; -------------------

b. Tentang meterai yang tanpa tanggal ; -

Bahwa Terbanding menolak keberatan tersebut ; ------------------

-

Bahwa ; sebenarnyalah tujuan dari pada materai adalah Pembayaran beban pajak kepada negara . Dan Surat Pernyataan aquo telah ditempeli materai yang cukup ; ARTINYA beban pajak kepada negara telah terpenuhi ; ADAPUN penilaian tentang Sah dan Tidak Sah nya ataupun penialaian tentang Mempunyai Kekuatan Hukum atau tidak ; hal

tersebut

adalah

KEWENANGAN

Pengadilan

untuk

menilainya ; yang dalam hal ini Pengadilan telah menilai Surat Penyataan tersebut Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum ; sehingga dengan demikian alasan/ keberatan Pembanding patut ditolak ; -----------------------------------------------------------------

2.2.

Tanggapan terhadap keberatan kedua :

a. Tentang penerapan Yurisprudensi MARI No.144 K/Sip/1974 -

Bahwa ; menurut Terbanding, yurisprudensi tersebut “tidak dapat diterapkan” dalam perkara ini karena sesuai dengan “titel gugatan Penggugat Pembanding adalah Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor 153/2013 tanggal 13 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya” BUKAN gugatan Pembagian Harta Bersama; ---------------------------------------------Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari OBYEK GUGATAN yang hanya mempermasalahkan satu Obyek harta ; sedangkan dari keterangan para saksi; baik saksi Penggugat Pembanding maupun saksi Tergugat Terbanding kesemuanya menerangkan bahwa Harta Bersama tersebut lebih dari satu Obyek ; namun tidak dijadikan Obyek Sengketa, hal ini meninjukan substansi gugatan Penggugat/Pembanding bukan masalah Pembagian Halaman 14 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg

Harta Bersama ; sehingga Yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ; -------------------------------------------b. Tentang harga rumah Rp.535.000.000 Bahwa ; dimuka persidangan Penggugat/Pembanding “sama sekali tidak

membuktikan

bahwa

Rp.535.000.000” sehingga

harga

keberatan

rumah

adalah

sebesar

Pembanding yang “tidak

didukung alat bukti tersebut Harus Ditolak ; ---------------------------------c. Tentang pemberian uang Rp.20.000.000,Bahwa

;

keberatan

Pembanding

yang

berpendapat

uang

Rp.20.000.000 diberikan kepada H.SLAMET sambil terburu-buru pergi / kabur ke Banjarnegara; ----------------------------------------------------------Maka kalimat tersebut dapat menjadi FITNAH yang tanpa alat bukti; -Pada saat itu Tergugat Terbanding datang dan pulang dengan SOPAN SANTUN dan ETIKA orang timur ; sama sekali TIDAK KEBURU-BURU DAN KABUR seperti kalimat Pembanding ; -----------Bahwa ; berdasarkan keterangan para saksi ; Terbanding telah memberikan uang Rp.20.000.000 kepada Penggugat ; ------------------Cobalah Pembanding MELOGIKA sedikit ; untuk urusan apa Tergugat /Terbanding memberikan uang kepada H. SLAMET sedangkan istri Tergugat adalah Penggugat BUKAN H.Slamet ; ----------------------------Atas dasar penjelasan tersebut maka alasan Pembanding menjadi tidak logis dan patut ditolak ; ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.CN, memeriksa dan membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada dasarnya tidak mengungkap hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan Memori Banding merupakan tanggapan atas putusan tersebut atas dasar hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan

yang

diajukan

oleh

Pembanding

semula

Penggugat

telah

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini


sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 58/Pdt.G/2013/PN.CN, tanggal 17 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut patut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini ; ------------------------------------------------Mengingat

ketentuan

hukum

dan

perundang-undangan

yang

bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI:  Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;  Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

Nomor

:

58/Pdt.G/2013/PN.CN, tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat banding Sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Rabu tanggal 13 Mei 2015, oleh kami H. EDWARMAN, SH selaku Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, SH,.MH dan H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH

masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 170/PDT/2015/PT.BDG, tanggal 21 April 2015, untuk memeriksa dan mengadili Halaman 16 dari 17 Pts. No: 170/Pdt/2015/PT.Bdg

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 umum

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

oleh

Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi

oleh

untuk

Hakim -Hakim

Anggota serta dibantu oleh SUKIRMAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadir oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .-----------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH

H. EDWARMAN, SH

ttd H. LEXSY MAMONTO,.S.H,.M.H

Panitera Pengganti ttd

S U K I R M AN, SH

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.

5.000,

Materai ………………………….

6.000,-

Rp.

Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents