PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 390/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan

mengadili

perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MARLIYAH, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Muchtar

RT. 001/007, Kelurahan Sawangan Baru,

Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

2. MUNIROH, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Waspada I, RT. 014/005, Kelurahan Lenteng Agung,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;

3. MAMUN, pekerjaan : Buruh, beralamat di Jalan Raya Muchtar RT. 001/007,

Kelurahan

Sawangan

Baru,

Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Kecamatan

4. NAIMAH, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Muchtar

RT.

001/007,

Kelurahan

Sawangan

Baru,


5. YUSUF, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Raya Muchtar RT. 001/007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

6. HOPSAH HAPSARI, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Muchtar RT. 001/007, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

7. RUMIYATI, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Muchtar

RT.

001/007,

Kelurahan

Sawangan

Baru,


8. NURAINI, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Muchtar

RT.

001/007,

Kelurahan

Sawangan

Baru,


9. MARIYAM, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Muchtar

RT.

001/007,

Kelurahan

Sawangan

Baru,


Putusan Nomor 390/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 33 halaman

10. NURDIN, pekerjaan : Sopir, beralamat di Jalan Raya Muchtar RT. 001/007,

Kelurahan

Sawangan

Baru,

Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Kecamatan

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari Naalih bin Naumin sesuai Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 022/Pdt.P/2015/PA.Dpk tanggal 28 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada : SYUKNI TUMI PENGATA, S.H. Advokat yang berkantor dan beralamat pada Kantor PUSAT BANTUAN

HUKUM SYUKNI TUMI PENGATA (PBH – STP), beralamat di MULTIKA

BUILDING lantai 4 Suite 420 Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 71-73

Jakarta Selatan DKI Jakarta 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2015,

untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi;

LAWAN 1. ENCEP SANUSI, Penggugat ketahui yang beralamat di Jalan Raya

Pengasinan RT. 02, RW. 07, Nomor 18, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depo

k,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi ;

2. Notaris AHMAD BUDIARTO, S.H., Mkn, Penggugat ketahui yang beralamat di Kantor Notaris Ahmad Budiarto, S.H., Mkn,

Jalan Cinere Raya No. C 297, Kota Depok, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT II 3.

WALIKOTA

dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi ; DEPOK

Cq.

CAMAT

SAWANGAN

Cq.

LURAH

BEDAHAN, Penggugat ketahui yang beralamat di Jalan

Haji Sulaiman 9, Bedahan, Sawangan, Depok, 16519, selanjutnya

mohon

disebut

sebagai

TERBANDING semula .TURUT TERGUGAT ;

TURUT

Pengadilan Tinggi tersebut :


Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal, 29 Agustus 2016 Nomor 390/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Dpk ;. TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

26 Januari

2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Depok pada Tanggal 27 Januari 2015, di bawah Register Nomor : 20 /Pdt.G/2015/PN.Dpk. telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Naalih bin Naumin sesuai Surat Pernyataan Waris Nomor 470/122-Pow tertanggal 20 Nopember 2014 yang dikeluarkan Camat Sawangan, Kota Depok;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat Pencari Keadilan Yang Tidak

Mampu sesuai fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (Terlampir);

3. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik atas hak milik garap terhadap tanah bekas Hak Reacht Van Eigendom Verp No. 2 Sisa, Sawangan Depok,

seluas lebih kurang 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 146/PDT.G/2012/PN.DPK

tertanggal 6 Maret 2013, dengan Majelis Hakim ; Syofia M. Tambunan,

S.H. (sebagai Hakim Ketua), Muh Djauhar Setyadi, S.H., M.H., (sebagai Hakim Anggota) dan Nurhadi, S.H., M.H., (sebagai Hakim Anggota) serta

Panitera Pengganti; Sapto Suprio, S.H., yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), yang terletak di Blok Kongsi,

Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan batasbatasnya:


-

-

-

-

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik

H. Enjum, sekarang berbatasan dengan Jalan Pasir Putih dan H. Enjum;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garap Eigendom

Verp. No. 2 Sisa, sekarang berbatasan dengan bangunan gedung ACC dan Tanah Kosong;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garap Eigendom

Verp. No. 2 Sisa, sekarang berbatasan dengan Perumahan Tugu Residen atas nama Wing Iskandar;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bedahan, sekarang

berbatasan dengan Jalan H. Sulaiman;

Sebagaimana termaktup dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Reg. No. 146/Pdt.G/2012/PN.DPK. tanggal 06 Maret 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inchracht van gewijs), selanjutnya disebut “TANAH PENGGUGAT”.

4. Bahwa TERGUGAT I adalah orang yang saat ini menguasai dan menduduki tanah PENGGUGAT secara melawan hukum, dengan dalih

mendasarkan pada Akta Notaris Nomor 34 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Pelepasan Hak Garap yang diterbitkan oleh TERGUGAT II;

5. Bahwa TERGUGAT II adalah Notaris yang menerbitkan Akta Notaris Nomor 34 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Pelepasan Hak Garap;

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT II membuat Akta Notaris Nomor 34 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Pelepasan Hak Garap yang menguntungkan TERGUGAT I dan telah merugikan PENGGUGAT

adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang mana nantinya

berkonsekuensi secara Hukum dan secara Etika Profesi Notaris yang

PENGGUGAT cadangkan untuk dipergunakan nantinya terhadap TERGUGAT II;

7. Bahwa TANAH PENGGUGAT tersebut belum pernah dialihkan, digadaikan, ataupun ditelantarkan, yang sebelumnya masih rimbun dengan pohon-pohon tanaman dan berdiri 1 (satu) bangunan berupa

bengkel sepeda motor milik PENGGUGAT, saat ini sudah diratakan oleh TERGUGAT I berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tertanggal 12 Juni

2013 tentang Pelepasan Hak Garap dan dijadikan tempat berjualan makanan/Pujasera dan dibangun bangunan-bangunan yang mana tidak


memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Izin gangguan, dan izin-izin lainnya yang semestinya diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT sangat kaget dan sangat keberatan dengan tibatiba TANAH PENGGUGAT telah diratakan oleh TERGUGAT I dan dibangun Pujasera yang disewa-sewakan ke pedagang makanan lain tanpa memiliki ijin-ijin dari TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan Pengaduan dan Surat Keberatan kepada TURUT TERGUGAT atas tindakan TERGUGAT I yang sewenang-wenang telah meratakan dan membangun Pujasera di TANAH

PENGGUGAT,

namun

tidak

ada

respon

dari

TURUT

TERGUGAT sebagai faktanya TURUT TERGUGAT tidak menjalankan

fungsinya sebagai Pemerintah berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik;

10. Bahwa PENGGUGAT atau sebagai PEMILIK HAK GARAP ATAS TANAH

PENGGUGAT

diprioritaskan redistribusi

oleh

tanah

adalah

pihak

Undang-Undang Landreform

yang

untuk

sesuai

diutamakan

diberikan

dengan

hak

atau

atas

PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN, BAB III PASAL 8 AYAT (1);

11. Bahwa atas akibat perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT I dan

TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, terutama

PENGGUGAT

tidak

dapat

lagi

menggarap

TANAH

PENGGUGAT secara ekonomis, PENGGUGAT terhalang atau tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah untuk mendapatkan

sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atas nama PENGGUGAT, karena itu kerugian yang dialami PENGGUGAT paling tidak 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);

Rp.

12. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Mariam Darus Badrulzaman

dalam bukunya “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan

Penjelasan”, menjabarkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); b. Perbuatan itu harus melawan hukum; c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;


e. Ada kesalahan.

13. Bahwa menurut pendapat Mr. C. Assers’s L.E.H Rutten, yang menyatakan bahwa “schade” dalam Pasal 1365 KUHPERDATA adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. dijelaskan

bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan

kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Sebagaimana dalam putusan Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Keruningen v. van Bessum cs. telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevensvreugde)”.

14. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas, nyata dan terang bahwasanya TERGUGAT melawan

TERGUGAT

secara

hukum

I

dan

TERGUGAT

bersama-sama

(onrechmatige

telah

over

II

serta

melakukan

heidsdaad),

TURUT

Perbuatan

karena

telah

menimbulkan kerugian-kerugian terhadap PENGGUGAT sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”,

15. Bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah bunga yang timbul akibat Perbuatan

melawan

hukum

(onrechmatige

over

heidsdaad)

TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT, yaitu

bunga moratoir berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata dan ketentuan yang diatur dalam Lembaran Negara tahun 1848 yaitu sebesar 6%

pertahun dari total nilai kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,(Dua Miliar Rupiah) kepada PENGGUGAT sejak tanggal diputuskannya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 146/PDT.G/2012/PN.DPK

tertanggal 6 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun;

16. Bahwa

untuk

memberikan

kepastian

dan

menjamin

gugatan

PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusoir) di kemudian hari, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Depok berkenan


untuk meletakkan sita jaminan terhadap ; Harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, yang akan PENGGUGAT perinci dan serahkan dalam permohonan sita jaminan

yang terpisah dari gugatan ini, namun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini. Oleh karena itu, PENGGUGAT mereservir

atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

17. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi

PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Yang

Mulia

berkenan

menjatuhkan

Putusan

Provisi

untuk

memerintahkan TERGUGAT I agar dalam 3 (tiga) hari kalender setelah

tanggal Putusan Provisi telah menghentikan kegiatan di TANAH PENGGUGAT, dimana untuk setiap harinya kelalaian yang dilakukan

oleh TERGUGAT I dalam melaksanakan Putusan Provisi tersebut

dikenakan Denda Paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) perhari.

18. Bahwa gugatan ini, PENGGUGAT diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut hukum aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT bahwasanya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT

telah

melakukan

Perbuatan

melawan

hukum

(onrechmatige over heidsdaad) kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban ganti

rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah). Oleh karenanya berdasarkan pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara a quo dinyatakan

dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta / uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Depok cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima, memeriksa, memutuskan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :


DALAM PROVISI : 1. Memerintahkan TERGUGAT I menghentikan segala kegiatan di TANAH PENGGUGAT dan mengosongkannya terhitung 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal Putusan Provisi;

2. Mengenakan (Sepuluh

denda

Juta

paksa/dwangsom

Rupiah)

per

melaksanakan Putusan Provisi;

harinya

sebesar

Rp.

TERGUGAT

I

10.000.000,lalai

tidak

3. Menyatakan Putusan Provisi langsung berlaku serta merta walaupun terdapat upaya hukum dari TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

TERGUGAT

I

dan

TERGUGAT

II

serta

TURUT

I

dan

TERGUGAT

II

serta

TURUT

TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige over heidsdaad);

3. Menghukum

TERGUGAT

TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kepada

PENGGUGAT yaitu kewajiban ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua

miliar

Rupiah)

dan

membayar

bunga

moratoir

kepada

PENGGUGAT sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai

kerugian materiil terhitung sejak tanggal diputuskannya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 146/PDT.G/2012/PN.DPK tertanggal 6 Maret 2013 yakni sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoire beslaag)

yang diletakkan terhadap Harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan melaksanakan atas putusan a quo;

6. Menyatakan putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta / uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;

7. Menghukum

TERGUGAT

I

dan

TERGUGAT

II

TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

serta

TURUT


Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat

dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban , sebagai berikut : 1. Tergugat I dan Tergugat II ; DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI.

1. “GUGATAN KURANG PIHAK”.

Bahwa semula pemilik tanah garap adalah NAALIH ( almarhum), seluas 3.000 Meter persegi setempat dikenal dengan jalan H.

SULAIMAN ( TUGU SAWANGAN)., Bedahan, Kota Depok., tanah tersebut oleh NAALIH semasa hidupnya telah dialihkan kepada

TERGUGAT I berdasarkan kesepakatan dan persetujuan istri serta disaksikan oleh anakdan menantu ( YUSUF dan SAAK ) masing-

masing menandatangani pelepasan hak atas tanah dalam bentuk Akta Otentik yaitu Akta Notaris No.34 tanggal 12 Juni 2013.

Bahwa Setelah memperoleh pelepasan hak, TERGUGAT I langsung

menguasai tanah tersebut tanpa adanya gugatan/tuntutan dari NAALIH selaku PEMILIK TANAH GARAP ( pelepas hak garap ), baik gugatan kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT II .

Bahwa setelah Bapak NAALIH meninggal dunia, barulah timbul gugatan aquo dengan tujuan PENGGUGAT (ahli waris ) untuk

menguasai kembali hak tanah garap yang sudah beralih kepada

TERGUGAT I dan PENGGUGAT dengan Melawan Hukum mengaku sebagai Pemilik Tanah Garap tersebut.

Atas dasar hal uraian diatas, maka sudah sangat PATUT dalam gugatan Aquo,:


1. NAALIH selaku pemilik garap yang sebenarnya ( sebagai

Pelepas Hak Garap ) harus dihadirkan atau ditarik sebagai PIHAK.

2. Yusuf

sebagai

anaknya

Bapak

Naalih

yang

telah

merekomendasikan untuk pengambil analihan hak garap milik bapaknya kepeda Tergugat dan Penggugat telah

mengabulkan permintany saudara Yusuf untuk pergi umroh

ketanah suci bahkan yusuf telah berjanji kepada tergugat akan mnyelesailakan dan mengusir

orang2 yang masih

bertahan di tanah tersebut untuk berdagang namun tidak perna dilaksanakan

Dengan tidak di hadirkan atau ditariknya NAALIH dan Yusuf sebagai PiHAK dalam perkara ini, maka gugatan aquo menjadi KURANG PIHAK., karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke verklaard ).

2. “GUGATAN EROR IN PERSONA”

Bahwa PENGGUGAT bukan sebagai pemilik tanah hak garap. Bahwa terjadinya pelepasan tanah hak garap dari NAALIH kepada

TERGUGAT I/ ENCEP SANUSI , telah disetujui oleh isri dan disaksikan oleh anak menantu ( YUSUF dan SAAK ).

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara NAALIH dengan TERGUGAT I/ ENCEP SANUSI telah selesai, hal ini terbukti

berdasarkan fakta hukum bahwa semasa NAALIH masih hidup, selaku pemilik dan pelepas hak garap (asal ) tidak menggugat ataupun

menuntut kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT II, yang berarti bahwa Bapak NAALIH tidak merasa dirugikan oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II.

Dengan demikian sudah sepatutnya PENGGUGAT semestinya

menggugat 1. : Istrinya NAALIH, 2. anaknya NAALIH yang bernama : YUSUF dan 3. anak menantunya NAALIH yang bernama : SAAK., Atas dasar hal tersebut maka mohon kepada majelis hakim yang

memeriksa perkara aquo untuk menyatakan PENGGUGAT TELAH SALAH GUGAT (EROR IN PERSONA) dalam memaksakan


kehendaknya menentukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai subyek hukum yang digugat.

3. PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS SEBAGAI “ PENGGUGAT.” Bahwa PENGGUGAT bukan sebagai Pemilik Tanah Garap ‘

melainkan bahwa PENGGUGAT hanyalah ahli waris dari Almarhum Bapak NAALIH.,

Bahwa Obyek gugatan adalah tanah garap yangpemilik garapnya

semula adalah Bapak NAALIH,yang kemudian berdasar padaAkta

Notaris No.34 tanggal 12 Juni 2013 telah dilepaskan hak garapnya

kepada TERGUGAT I, yang berarti berdasarkan hukum tanah Garap mutlak menjadi hak Milik TERGUGAT I.

Berdasasarkan fakta tersebut yang berhak bisa menggugat adalah

NAALIH sendiri selaku pemilik garap asal, bilamana ada hal-hal yang dirugikan oleh TERGUGAT I.

Kenyataannya selagi NAALIH masih hidup sampai akhir hayatnya tidak pernah menuntut kepada TERGUGAT I maupun kepada

TERGUGAT II atas tanah HAK GARAP yang telah dilepaskannya. Dengan demikian terbukti bahwa tanah garap tersebut Bukan milik PENGGUGAT oleh karena itu maka patut berdasarkan hukum

PENGGUGAT dinyatakan tidak berkwalitas sebagai PENGGUGAT, dan karenanya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke verklaard ). DALAM POKOK PERKARA. 1. Tergugat I dan Tergugat II, menolak dalil – dalil PENGGUGAT terkecuali pada hal-hal yang diakui kebenarannya.

2. Hal-hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.


3. Bahwa tidak benar PENGGUGAT adalah pemilik atas hak milik garap terhadap tanah bekas hak Recht Van Eigendoom

Verp No.2 Sisa, Sawangan Depok, seluas lebih kurang 3.000. M2.berdasarkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Nomor

146/Pdt.G/2012/PN.DPK. Sebagaimana dalil gugatannya No. 2.

:

Yang sebenarnya adalah bahwa “ PUTUSAN PERKARA No. 146/Pdt.G/2012/PN.DPK,

yang

bertindak

sebagai

pihak

penggugat adalah TUAN NAALIH, melawan 1.Ny. Rahmawati Achmad Mc.Combs 2. Tuan Drs. Kartama, 3. Ny. R.Roro

Susanti, 4. Kementrian Keuangan R.I Cq Direktorat Jendral Kekayaan

Negara

(DKJN),

5.

Badan

Pertanahan.

Yang

semuanya sebagai Tergugat I,II,III,IV, dan Turut Tergugat., dan

perkaranya telah diputus dimenangkan oleh TUAN NAALIH., dan Perkara tersebut telah di biayai oleh TERGUGAT I.

4. Bahwa tidak benar TERGUGAT I menguasai dan menduduki tanah PENGGUGAT secara melawan hukum begitupun tidak benar gugatan PENGGUGAT yang menyebut : Akta Notaris

No.34 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT

II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dalil gugatan Nomor 4,5,6,7.

TANAH HAK GARAP semula Miliknya NAALIH, bukan miliknya

PENGGUGAT.

Tanah hak hak garap (obyek gugatan ) bukan milik

PENGGUGAT.

Berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH No. 34/2013 tanggal 12-06-2013 yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH Mkn /tergugat II.

TANAH Hak Garap tersebut telah dilepaskan oleh NAALIH dengan

persetujuan Istri dan disaksikan oleh anak menantunya ( Yusuf dan Saak ) kepada TERGUGAT I dengan sejumlah uangpembayaran ganti rugi.

Dengan demikian Sah menurut hukum tanah hak garap ( obyek

sengketa ) milik TERGUGAT I.


5. Bahwa tidak benar gugatan PENGGUGAT No.8 dan No.9 yang menyebut “ tanah PENGGUGAT “

telah diratakan dan

dibangun pujasera yang disewakan ke pedagang makanan.

Bahwa pemilik tanah garap adalah TERGUGAT I, maka sudah menjadi hak TERGUGAT I untuk memanfaatkan tanah yang menjadi haknya tersebut.

6. Bahwa Tidak benarPENGGUGAT sebagai PEMILIK Hak Garap atas tanah PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya pada

No. 10,dan No.11 yang sudah dibantah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Eksepsi maupun JAWABANNYA terdahulu.

Bahwa Dalil No. 10 dan No. 11 pada gugatan aquo, ternyata

dikutip dari dalil gugatan No.10 dan No.11 pada perkara yang

diajukan oleh Tuan NAALIH sebagaimana Putusan Perkara No. 146/Pdt.G/2012/PN DPK tanggal, 6 Maret 2013.

Yang mana dalam putusan PENGADILAN NEGERI DEPOK

tersebut terbukti pemilik dari tanah hak garap adalah NAALIH bukan milik PENGGUGAT .

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT No.14 dan No. 15.,

karena tidak ada hak yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap haknya PENGGUGAT.

Tanah garap ( obyek sengketa ) adalah mutlak sah milik TERGUGAT I. Yang dibuat dihadapan TERGUGAT II berdasarkan Akta No. 34/2013 tanggal 12 Juni 2013.

Dengan demikian tidak ada PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, Karenanya tidak patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II

dihukum untuk mengganti kerugian maupun bunga moratoir sebagaimana tuntutan PENGGUGAT tersebut.

8. Bahwa karena dalil gugatan PENGGUGAT No. 16.,tidak benar, maka sangat patut gugatan PENGGUGAT

yang meminta

PENGADILAN NEGERI DEPOK untuk MELETAKAN SITA JAMINAN terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I,


TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT harus dinyatakan untuk ditolak.

9. Bahwa karena dalil gugatan PENGGUGAT No. 17, tidak benar

dikarenakan PENGGUGAT bukan sebagai pemilik tanah hak garap, maka sangat patut permohonan PENGGUGAT agar Majelis menjatuhkan PUTUSAN PROVISI harus ditolak karena tanah obyek sengketa milik TERGUGAT PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

TERGUGAT I maupun TERGUGAT II.

yang

I dan tidak ada telah

dilakukan

10. Bahwa berdasarkanTeori dan analisa hukum :

Bahwa dalam penandatangan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

No.

34/2013

tanggal

12-06-2013.

yangdibuatdihadapanNotaris Ahmad Budiarto SH Mkn ;

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum

antara dua orang atau lebih yang

disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1. Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

2. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya

kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak

menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

3. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam

suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari

perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas Putusan Nomor 390/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 14 dari 33 halaman

dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat Sahnya Perjanjian

kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak bukanlah

kebebasan yang tanpa batas karena suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal” Keempat syarat tersebut apabila dijabarkan adalah: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya

menghendaki

(toestemming), apa

yang

kalau

disepakati

orang

maka

memang

sepakat

sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain;

dalam membuat sepakat berarti bahwa para pihak yang

membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa

adanya tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau peneipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan

karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap

menurut hukum.

Pasal 1321 KUH Perdata:


“Setiap orang adalah untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”

Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”

mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Pasal 433 KUH Perdata mengatur bahwa:

“orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan

adalah setiap orang yang dewasa yang selalu berada

dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan karena keborosannya”

orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan

oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undag-undang telah melarang membuat

perjanjian-perjanjian tertentu (ketentuan no 3 ini telah dihapus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963)

3. Suatu hal tertentu;

Pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” jadi suatu

perjanjian harus mempunyai obyek dari perjanjian, barang tersebut haruslah ditentukan jenisnya”

Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian. 4.Suatu sebab yang halal”

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu

yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.


Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat

karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” Pasal 1336 :

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu

sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”

Sedangkan ketentuan mengenai sebab yang halal diatur

dalam Pasal 1337 KUH Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh

undang-undang,

atau

apabila

berlawanan

kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

dengan

Jadi pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu

sebab yang halal berarti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. bahwa

orang

tua

Para

Penggugat

pada

waktu

melakukan penandatangan AKTA PELEPASAN HAK

ATAS TANAH No. 34/2013 tanggal 12-06-2013. yang

dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto SH Mkn tidak dalam Pengampuan atau Curatele perbuatan hokum yang dilakukan oleh Orang Tua Penggugat adalah sah.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”),

para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan

yang

ditentukan

oleh

undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.


Bahwa karena gugatan PENGGUGAT pada No.18 tidak berdasar kebenaran, maka permohonan PENGGUGAT untuk putusan serta merta (uit vorbaar bij voorraad) harus ditolak, karena

PENGGUGAT bukan pemilik tanah obyek sengketa dan tidak ada

hak PENGGUGAT yang dilanggar ( Perbuatan Melawan Hukum ) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT.

DALAM REKONPENSI. 1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam konpensi mohon menjadi bagian dalam gugatan rekonpensi ini.

2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI I adalah Pemilik tanah

garap seluas 3.000 Meter persegi setempat dikenal dengan jalan H. SULAIMAN ( TUGU SAWANGAN)., Bedahan, Kota Depok.,

Berdasarkan Pelepasan hak garap dari NAALIH ( pemilik asal ) dialihkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI I dengan

persetujuan istri serta disaksikan oleh anakdan menantu (

YUSUF dan SAAK ) masing-masing menandatangani pelepasan hak atas tanah dalam bentuk Akta Otentik yang dibuat

dihadapan PENGGUGAT REKONPENSI II dengan AKTA

PELEPASAN HAK ATAS TANAH No. 34/2013 tanggal 12-062013.

3. Bahwa Setelah memperoleh pelepasan hak atas tanah garap

tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI I langsung menguasai

tanah tersebut tanpa adanya gugatan ataupun tuntutan dari NAALIH selaku PEMILIK TANAH GARAP ( selaku pelepas hak ).

4. Bahwa setelah Bapak NAALIH meninggal dunia, barulah timbul gugatan dari PARA TERGUGAT REKONPENSI ( ahli waris Almarhum NAALIH )

yang mengaku sebagai pemilik tanah

dengan tujuan untuk menguasai kembali hak tanah garap yang sudah dilepaskan oleh orang tuannya ( NAALIH ) selagi hidup.

5. Tindakan dari TERGUGAT REKONPENSI

yang menggugat

ataupun menuntut kepada PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II dengan tidak didasari oleh

alas hak yang benar ( bukan sebagai pemilik tanah ), dapat dikakatagorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum,


karena perbuatan itu telah mencederai hak dan juga telah

menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi

PENGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II.,

yang

mana

PENGGUGAT

akibat

dari

REKONPENSI

gugatan

I

dan

tersebut

otomatis

PENGGUGAT

REKONPENSI II harus mempertahankan Hak hukumnya pada persidangan di PENGADILAN NEGERI DEPOK dalam perkara aquo dengan menggunakan jasa hukum dari Kantor Hukum

yang serta merta harus membayar sejumlah biaya sebagai ongkos operasional Pengacara maupun honorarium pensehat hukum.

6. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI secara sadar menggugat atau menuntut kepada PENGGUGAT REKONPENSI

I

dan

PENGGUGAT REKONPENSI II dapat dikwalifikasikan sebagai

subyek hukum yang cakap hukum dan karenanya menurut hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh

TERGUGAT

REKONPENSI

tersebut,

maka

berdasarkan hukum PENGGUGAT REKONPENSI

adalah I dan

PENGGUGAT REKONPENSI II menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateril yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Sebesar

Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar

rupiah ) kerugian yang timbul untuk membayar ongkos

operasioanal dan honorarium Pengacara yang ditanggung oleh PENGGUGAT

REKONPENSI

REKONPENSI II

I

dan

PENGGUGAT

serta biaya lain akibat tertundanya

pengurusan administrasi surat surat atas obyek tanah hak garap milik PENGGUGAT REKONPENSI I tersebut. Kerugian Immateriill

:

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar

rupiah )kerugian yang timbul akibat dari resah dan menurunnya kepercayaan para pedagang yang sewa diatas tanah hak garap milik PENGGUGAT REKONPENSI I, dan terganggunya hak privacy dari PENGGUGAT REKONPENSI Notaris.

II

selaku Pejabat


8. Bahwa Tanah hak garap milik PENGGUGAT REKONPENSI I yang seluas lebih kurang 100 meter persegi yang merupakan

bagian dari tanah seluas 3.000.- meter persegi telah dikuasai oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk dijadikan bengkel, maka adalah berdasar hukum PENGGUGAT REKONPENSI I mohon putusan

provisi

dijadikan

bengkel

REKONPENSI

kepada

Pengadilan

untuk segera tersebut

dan

agar

TERGUGAT

mengosongkan tanah yang

PENGGUGAT REKONPENSI I.

keluar

dari

tanah

milik

9. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT REKONPENSI lari dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, maka adalah sangat berdasar

hukum

PENGGUGAT

PENGGUGAT REKONPENSI

REKONPENSI

I

dan

II mohon kepada Pengadilan

untuk meletakan SITA JAMINAN

terhadap seluruh harta

kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSI baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan secara tersendiri.

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka

adalah

REKONPENSI

berdasar

dihukum

hukum

untuk

kepada

membayar

TERGUGAT

uang

paksa

(dwangsoom) atas keterlambatan menjalankan isi putusan

dihitung perhari keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) kepada PENGGUGAT REKONPENSI

I dan

PENGGUGAT REKONPENSI II terhitung sejak perkara ini mempunyai putusan tetap ( Inkracht van gewijsde).

11. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan

disertai bukti bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180

HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan serta merta ( Uitvoorbaar Bij Voorraad ) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT REKONPENSI.

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT REKONPENSI I dan

PENGGUGAT REKONPENSI II mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :


DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGUT

II

seluruhnya.

DALAM PROVISI. -

Menolak permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. DALAM REKONPENSI.

-

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada

TERGUGAT REKONPENSI

segera mengosongkan tanah

untuk

seluas 100 Meter persegi

milik PENGGUGAT REKONPENSI I yang dijadikan bengkel

oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk segera keluar dari tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI I tersebut. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan REKONPENSI I dan REKONPENSI II seluruhnya.

2. Menyatakan Sah menurut hukum AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH No. 34/2013 tanggal 12-06-2013.

3. Menyatakan

hukum

TERGUGAT

melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

REKONPENSI

telah

4. Menghukum TERGUGAT REKONPEN untuk membayar ganti rugi yaitu kerugian materril miliar

rupiah

)

dan

sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima

kerugian

1.000.000.000.- (satu miliar rupiah ).

immateriil

sebesar

Rp

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa

(dwangsoom)

atas

keterlambatan

menjalankan

isi

putusan dihitung perhari keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah ) kepada PENGGUGAT REKONPENSI I


dan PENGGUGAT REKONPENSI II terhitung sejak perkara ini mempunyai putusan tetap

( Inkracht van gewijsde).

6. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN yang diletakan.

7. Menyatakan hukum putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat

dijalankan atau dilaksanakan serta merta ( Uitvoorbaar Bij Voorraad ) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT Rekonpensi.

8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

9. Mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono ) 2. Turut Tergugat I. DALAM EKSEPSI TURUT TERGUGAT mohon agar gugatn Penggugat tersebut dinyatakan

ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk

memeriksa gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT oleh Majelis Hakim, berdassarkan hal-hal:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM)

a. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata diakui secara tegas kebenarannya.

b. Bahwa gugatan yang dipersoalkan penggugat adalah sebidang

tanah yang terletak di Desa Pengasinan Kecamatan Sawangan, mengingat lokasi objek yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat berada di wilayah Kecamatan Sawangan, maka sebagai

upaya tertib hukum acara dan agar menjadi jelasnya perkara a quo,

maka lebih tepat apabila Kepala Kecamatan Sawangan turut diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. oleh karena itu 2.

gugatan kurang pihak (exceptio plurum Utis consortium).

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM

LIBELLUM)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels), disebabkan hal-hal sebagai berikut:


a. Bahwa dalam objek gugatan a quo yang dipermasalahkan oleh penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara jeias dan rinci letak terhadap objek yang dipermasalahkan dalam gugatan.

b. Bahwa sangat tidak tepat melibatkan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini mengingat tidak ada hubungan hukum (keperdataan)

antara Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah

adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, hai ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 4 K/Sip/1958.

c. Bahwa gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT adalah sangat tidak jelas dan kabur, karena dalam gugatan tidak jelas

menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh

TURUT TERGUGAT sehingga nampak bahwa Penggugat dalam mendudukan

posisi

Kepala

Kelurahan

Bedahan

Kecamatan

Sawangan sebagai TURUT TERGUGAT hanya mengada-ada tanpa didasari bukti-bukti yang jelas (obscuur libels), sehingga gugatan tidak relevan untuk diajukan sebagai gugatan.

d. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak melanggar / tidak memenuhi unsur

unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pendapat ahii hukum Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH. Menjabarkan unsur

unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan - perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan unsur unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

TURUT TERGUGAT, mengingat tidak ada hubungan hukum (keperdataan) antara Penggugat maupun Turut Tergugat.

e. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT adalah salah alamat, sebab tidak ada perselisihan secara hukum antara Penggugat dengan TURUT TERGUGAT;


f. Bahwa gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas

(Obscuur Libels) oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi MARI Nomor: 239 K/Sip/1968, suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT.

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan TURUT TERGUGAT dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang integral.

2. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat

kebenarannya;

kecuali

yang

diakui

dengan

tegas

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas hukum sebagai

Penggugat karena dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris Naaiih bin Naumin tidak jelas.

Bahwa untuk menyatakan diri sebagai Ahliwaris tentunya harus

menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris dan Penetapan Ahliwaris. Bahwa pengakuan

Penggugat sebagai ahli waris adalah dalil yang perlu dibuktikan terlebih

dahulu sebelum gugatan a quo diperiksa lebih lanjut. Karena terdapat hal yang krusial dan sangat mendasar yaitu perlu dilakukannya upaya

hukum terlebih dahulu untuk menguji kebenaran berdasarkan fakta bahwa. Penggugat adalah ahli waris sah Almarhum Naaiih bin Naumin. Bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "

yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah

maupun

diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup

terlama,semua peraturan tertera di bawah ini.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup

terlama di antara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan

melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Bahwa jelas berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum


Perdata pengakuan Mariiyah, Muniroh, Mamuq, Naimah, Yusuf; Hopsah

Hapsari, Rumiyati, Nuraini, Mariyam dan Nurdin wajib ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.

Berdasarkan Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU

Peradilan Agama") Penetapan waris merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Disebutkan Pada Pasal 49 huruf b bahwa.

"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris..

bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan

seseorang tentang penentuan s/apa yang menjadi ahti waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama.

4. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 7,8 dan angka 9.

Perlu dipertegas bahwa Turut Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Kelurahan sesuai dengan Peraturan yang

berlaku yakni Peraturan Walikota Depok Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan. Bahwa pada poin 7 dalam surat gugatannya terkait dengan penerbitan ijin - ijin yang

dimaksudkan penggugat, Berdasarkan aturan yang berlaku dalam tata Pemerintahan Kota Depok penerbitan Ijin Ijin tersebut merupakan tugas

dan wewenang BPMP2T Kota Depok Sesuai dengan Peraturan

Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Jo Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.

Bahwa di dalam peraturan tersebut menyebutkan pada Bagian Ketiga Putusan Nomor 390/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 25 dari 33 halaman

Bidang Perizinan I Pasal 9 Ayat (1) bidang perizinan I mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penataan ruang dan bangunan

dan

pada

ayat

(2)

huruf

d

menyebutkan

untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perizinan I mempunyai fungsi:

Huruf d : pengkoordinasi pemerosesan perizinan dengan teknis, meliputi 1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Site Plan; 2. Izin Mendirikan Bangunan:

3. Izin Penyelenggaraan Reklame; 4. Izin Pendahuluan;

5. Sertifikat laik fungsi/ Huni; 6. Akte Pertelaan;

7. Akta Pemisahan;

8. Izin Penggalian dan Pengurungan.

Pada Bagian Keempat Bidang Perizinan H Pasal 10 Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2011 menyebutkan Pasal 10 Ayat (1) Bidang perizinan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di

bidang usaha dan pada ayat (2) huruf d menyebutkan untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perizinan II mempunyai fungsi:

Huruf d : pelaksanaan pengkoordinasi pemerosesan perizinan dengan tim teknis, meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. izin gangguan:

3. Izin Usaha Bidang Industri;

4. Izin Usaha Penyedia Ketenagalistrikan; dan

5. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

7. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah; 8. Izin Usaha Pariwisata

9. Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) 10. Izin

Pelayanan Kesehatan dan Tempat tempat umum yang terkait

dengan kesehatan

11. Izin Bidang Perhubungan

12. Izin Usaha Peternakan, Perikanan dan Pemotongan Hewan. Putusan Nomor 390/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 26 dari 33 halaman

Berdasarkan fakta dan Peraturan tersebut diatas jelas bahwa dalam menerbitkan Izin izin yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat bukan merupakan tugas dan Kewenangan Turut Tergugat sebagai Kepala Kelurahan.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada

halaman 5 angka 12,13 dan 14, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut adalah mengada ada. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak melanggar /

tidak memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan

pendapat ahli hukum Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH.

Menjabarkan unsur unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan - perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan unsur unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata tidak

ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT

TERGUGAT, mengingat tidak ada hubungan hukum (keperdataan) antara Penggugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat telah

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala Kelurahan sesuai

dengan Peraturan yang berlaku yakni Peraturan Walikota Pepok Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

6. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan tegas dafil Penggugat pada halaman 6 angka 15, bahwa tuntutan bunga yang didalilkan penggugat

tidak beralasan dan mengada ngada, karena yang menjadi pokok permasalahan yang timbul dalam gugatan ini adalah antara Penggugat

dengan Tergugat l dan Tergugat II seperti didalilkan dengan jelas oleh Penggugat dalam Posita gugatan halaman 5 angka 11.

Bahwa pergertian bunga moratoir yang didalilkan Penggugat adalah "moratoir" berasal dari kata Latin ilmora" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar

utangnya. Secara keseluruhan pengertian bunga moratoir adalah ganti Putusan Nomor 390/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 27 dari 33 halaman

rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau

terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur.

Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan:

"Dalam

tiap-tiap

perikatan

yang

semata-mata

berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya,

rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya

terdiri atas bunpa yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

Bahwa yang dimaksud dengan perikatan sebagaimana tersebut diatas, lahir karena suatu persetujuan/ perjanjian atau karena undang-undang. Semua persetujuan/ perjanjian yang dibuat sesuai dengan undangundang

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan

oleh

undang-undang.

Konsekwensi

terpenuhinya perikatan adalah Wanprestasi

akibat

dari

tidak

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l Nomor : 492 K/Si p/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yo Putusan Mahkamah Agung R.l Nomor : 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa

penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi

dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus

diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu

adalah kabur", karena penggugat telah mencampur adukkan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.

sehingga Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat

7. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 17. Bahwa dalil dalil yang penggugat ajukan tidak beralasan hukum, dalam hal ini sita jaminan apa yang dimohonkan oleh penggugat. Karena dalam hal ini Turut Tergugat sudah menjalankan

tugasnya berdasarkan aturan, tugas,pokok dan fungsinya sebagai Kepala Kelurahan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni

Peraturan Walikota Depok Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan. Bahwa terdapat aturan yang


jelas mengenai sita jaminan barang milik negara. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

menyatakan

melakukan penyitaan terhadap:

"Pihak

manapun

dilarang

1. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.

3. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang :berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;

4. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;

5. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

sehingga Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat.

Demikian jawaban ini disampaikan, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT.

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkfaard).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT. 2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.

3. Menyatakan Bahwa Turut Tergugat Telah Menjalankan Tugas.pokok dan fungsinya sebagai Kepala Kelurahan.

4. Menyatakan Bahwa Turut Tergugat tidak berwenang menerbitkan ijin ijin sebagaimana dimaksud dalam gugatan seperti menerbitkan ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan dll.

5. Menyatakan

penggugat

telah

mencampuradukkan

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Gugatan

6. Menolak Gugatan Penggugat.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).


Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan

Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan

Replik tanggal 12 Mei 2015 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal masing-

masing Tergugat I, Tergugat II tertanggal 26 Mei 2015 sedangkan Tururt Tergugat tertanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-

uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan

Pengadilan Negeri Depok tanggal, 15 Oktober 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015 /PN.Dpk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM PROVISI -

Menolak Provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat

Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi

DALAM REKONVENSI -

-

-

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

Menyatakan Sah menurut hukum AKTA PELEPASAN HAK ATAS

TANAH No. 34/2013 tanggal 12-06-2013.

Menyatakan hukum TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum.

Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 1.891.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);


Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan

Banding Nomor

20/ Pdt.G/ 2015/ PN.Dpk yang dibuat oleh : Panitera

Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan SYUKNI TUMI PENGATA, S.H. Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29

Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

20/Pdt.G/2015/PN.Dpk.

Depok

tanggal

15

Oktober

2015

selanjutnya permohonan banding tersebut telah

diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan

tanggal, 03 Juni 2016, 30 Juni 2016 dan tanggal, 01 Agustus 2016 ; Menimbang,

Nomor

bahwa

sebelum

berkas

perkara

pada

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Depok, ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal,31 Maret 2016, tanggal, 03 Juni 2016, 30 Juni 2016 dan tanggal 01 Agustus 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa hukum Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Majelis

Menimbang, bahwa sampai perkara A-quo akan diputus oleh Hakim

Pengadilan

Tinggi

mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah

Jawa

Barat

Pembanding

tidak

Majelis Hakim tingkat banding

memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri 2015 Nomor

Depok,

tanggal 15 Oktober

20 /Pdt.G/ 2015/PN.Dpk., Majelis Hakim tingkat banding

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,

menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan benar, dan telah mencakup semua bukti-bukti dari kedua belah pihak yang

berperkara tersebut, sehingga oleh Majelis tingkat banding berpendapat Putusan Nomor 390/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 31 dari 33 halaman

bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan benar serta beralasan

hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan

sendiri dalam memutus perkara ini serta

menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Dpk,

yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat

banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para

Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak

yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari

H.I.R, Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat

Rekonpensi;

dalam

konpensi

/

Para

Tergugat

Dalam

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal

15

Oktober 2015, Nomor 20 / Pdt.G / 2015 / PN. Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;

 Menghukum Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan

yang untuk

tingkat banding

sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal, 03 Oktober 2016

oleh Kami DR. RIDWAN RAMLI, S.H.M.H Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HANIFAH

HIDAYAT

NOOR

S.H.M.H.

dan

DR.H.LEXSY


MAMONTO,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29

Agustus 2016 No. 390/Pen.Pdt/2016/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Hakim-Hakim

Anggota

serta

dibantu

BAMBANG

SUGIANTO,

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H. HANIFAH HDAYAT NOOR S.H.M.H. Ttd

DR. H. LEXSY MAMONTO S.H., M.H,

DR. RIDWAN RAMLI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 2. Biaya Redaksi putusan ………… 3. Biaya Pemberkasan ………….

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents