PT.Bdg

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt/2016/PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KWAN JIMMY, Beralamat di Kembang Agung VI, Blok F 6, No.6 Rt.003 Rw.005,

Kelurahan

Kembangan

Selatan,

Kecamatan

Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut Pembanding, semula Penggugat; LAWAN: PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA (MASGROUP),

Berkedudukan

di Kota Tangerang, Alamat Kantor : Graha Adhiyara, Jalan Kisamaun, Nomor 1 Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut

Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4

April 2016, Nomor.154/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca,gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 April

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 April 2015 dibawah Register perkara Nomor. 78/Pdt.G/2015/ PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

Halaman 1 dari 25 hal putusan No 154/Pdt/2016PT Bdg

1.

Bahwa Tergugat (PT. Mekar Agung Sejahtera) yang sering disebut juga sebagai Mas Group adalah sebuah perusahaan pengembang yang berkedudukan di Kota Tangerang, dan beralamat

2.

Adhiyara, Jalan Kisamaun Nomor 1 Kota Tangerang.

Kantor di Graha

Bahwa Tergugat adalah pihak pengembang yang membangun kawasan

perumahan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,

Kecamatan Gunung Sindur, Kelurahan Rawa Kalong yang dikenal sebagai Perumahan ”BALI RESORT”.

3.

Bahwa Penggugat (Kwan Jimmy) adalah sebagai konsumen yang telah

4.

Bahwa Penggugat pada awalnya membeli 12 (dua belas) unit rumah

dirugikan oleh perusahaan pengembang yaitu Tergugat.

dari Tergugat (PT. Mekar Agung Sejahtera (Masgroup) sebagai

pengembang, yang mana rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah Perumahan ”BALI RESORT” yang berlokasi di Provinsi Jawa

Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Kelurahan Rawa 5.

Kalong.

Bahwa Penggugat membeli 12 (dua belas) unit rumah/ruko berikut hak atas tanahnya dari Tergugat di Perumahan “BALI RESORT” secara bersamaan

6.

yang

mencicil/mengangsur.

mana

pembayarannya

dilakukan

secara

Bahwa 12 (dua belas) unit rumah/ruko yang Penggugat beli dari Tergugat, yaitu :

a. Blok B 7, No. 03 b. Blok B 7, No. 05 c.

Blok B 7, No. 06

d. Blok B 7, No. 09 e. Blok B 7, No. 11 f.

Blok B 7, No. 15

g. Blok B 7, No.17

h. Blok B 7, No. 18 i.

Blok C 7, No. 03

k.

Blok C 7, No. 06

j. l.

Blok C 7, No. 05, Blok C 7, No. 07


7.

Bahwa pada tanggal 07 April 2014 Penggugat dan Tergugat

telah

melakukan “Perjanjian Pengikatan Jual Beli ” (PPJB) terhadap 12 unit rumah/ruko tersebut di atas, antara lain:

a. Nomor: 163/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. b. Nomor: 168/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.

c. Nomor: 169/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. d. Nomor: 166/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. e. Nomor: 171/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. f. Nomor: 165/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.

g. Nomor: 162/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. h. Nomor: 164/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. i. Nomor: 172/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. j. Nomor: 167/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.

k. Nomor: 170/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. l. Nomor: 173/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. 8.

Bahwa Penggugat untuk 1 (satu) unit rumah/ruko sudah membayar

uang ”Tanda Jadi sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah);” sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) a “Perjanjian Pengikatan Jual Beli ” (PPJB) antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu

Penggugat sudah membayar Tanda Jadi sebesar Rp. 120.000.000,. 9.

(seratus dua puluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) unit rumah/ruko.

Bahwa Penggugat juga sudah membayar Uang Muka/Down Payment (DP) kepada Tergugat untuk pembayaran ke-1 sampai dengan ke-6

untuk 12 (dua belas) unit rumah/ruko yang besarnya setiap kali

pembayaran sudah ditentukan besarnya/nilainya dalam Pasal 3 ayat (1) b

“Perjanjian Pengikatan Jual Beli ” (PPJB),

yang mana setelah

dihitung oleh Penggugat besar seluruhnya berjumlah Rp. 289.913.274,(dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua

ratus

tujuh

puluh

empat

angsuran/cicilan sebagai berikut : a. b.

Blok B 7, No. 03 : Blok B 7, No. 05 :

rupiah),

Rp 4.101.069 x 6 Rp 4.101.069 x 6

dengan

rincian

uang

= Rp 24.606.414 = Rp 24.606.414

Dengan PPJB Nomor: 169/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. (Catatan Blok ini sudah dialihkan oleh Penggugat sendiri kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak Tergugat)


c.

Blok B 7, No. 06 :

Rp 4.063.823 x 6

= Rp 24.382.938

Blok B 7, No. 11 :

Rp 4.026.567 x 6

= Rp 24.159.402

d.

Blok B 7, No. 09 :

f.

Blok B 7, No. 15 :

RP 4.026.567 x 6

h.

Blok B 7, No. 18 :

Rp 4.026.567 x 6

j.

Blok C 7, No. 05 : Rp 3.989.330 x 6

= RP 23.935.980

Blok C 7, No. 07 : Rp 3.989.330 x 6

= RP 23.935.980

e. g. i.

k. l.

Blok B 7, No. 17 :

Rp 4.026.567 x 6

Rp 3.989.330 x 6

Blok C 7, No. 03 : Rp 3.989.330 x 6

Blok C 7, No. 06 : Rp 3.989.330 x 6

= Rp 24.159.402

= Rp 24.159.402

= RP 23.935.980

= Rp 24.159.402

= Rp 23.935.980

= RP 23.935.980

10. Bahwa untuk 12 (dua belas) unit rumah tersebut, Penggugat sudah

membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp. 409.913.274,- (empat

ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari jumlah uang “Tanda Jadi” sebesar Rp.

120.000.000,- dan “Uang Muka/Down Paymen (DP) sebesar Rp. 289.913.274.

11. Bahwa untuk

pembayaran uang Tanda Jadi dan angsuran Uang

Muka/Down Payment (DP) ke - 1 sampai dengan ke - 6 terhadap 12 (dua belas) unit rumah/ruko

tersebut

Penggugat masih melakukan

pembayaran secara rutin, akan tetapi Pengggugat menghentikan pembayaran dikarenakan sampai dengan pembayaran DP Ke-6, Tergugat melakukan pembangunan rumah tidak sesuai dengan progress pembangunan perumahan tersebut. Dan memang ditambah lagi ada kendala keuangan dikarenakan KPR Penggugat ditolak oleh Bank rekanan Tergugat.

12. Bahwa disamping itu Penggugat mengetahui bahwa semua Bank Penjamin Kredit yang ditunjuk untuk bekerjasama dengan Tergugat

menolak memberikan kredit kepada Penggugat, adapun bank-bank yang menolak untuk memberikan kredit tersebut, yaitu BTN, Bank Victoria, dan Bank Muamalat, tetapi hanya Bank Muamalat yang mau

memberikan bukti penolakan sedangkan Bank Victoria dan Bank BTN tidak mau memberikan bukti penolakan kepada Penggugat.

13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui pengajuan KPR yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Bank yang bekerjasama dengan Tergugat,

maka Penggugat menghubungi Tergugat, dan pada saat itu diberikan


solusi kepada Penggugat, agar Penggugat menjual sendiri rumah yang sudah dipesan oleh Penggugat tersebut, sehingga uang tanda jadi

maupun uang muka yang sudah dibayarkan oleh Penggugat dapat dikembalikan melalui pembeli yang baru. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pada saat Penggugat ikut serta di pameran

yang diadakan oleh Tergugat, dan Penggugat berusaha menawarkan sendiri rumah tersebut, tiba-tiba pihak dari Tergugat melarang Penggugat

untuk

melakukan

penjualan

terhadap

rumah

yang

sebelumnya sudah dibeli oleh Penggugat dengan cara mengangsur dan pembayarannya juga akan mempergunakan pembiayaan oleh bank.

14. Bahwa terhadap salah satu unit rumah/ruko yang dibeli oleh Penggugat

yaitu Blok B-7 No. 05 dari Tergugat, sebenarnya Tergugat setuju dialihkan kepada pihak lain dan pengalihan tersebut dilakukan oleh

Penggugat sendiri dan pihak Tergugat sebagai pihak yang mengetahui, akan tetapi yang membingungkan bagi Penggugat adalah mengapa

kepada 11 unit rumah/ruko yang lain Penggugat tidak diperkenankan

lagi mengalihkannya kepada pihak lain, apalagi mengingat KPR yang diajukan atas nama Penggugat sudah ditolak oleh Bank yang bekerjasama dengan Tergugat.

15. Bahwa dari awalpun sebenarnya Tergugat mengetahui dan bahkan sepakat dengan Penggugat dalam rangka pembelian 12 unit rumah/ruko tersebut oleh Penggugat, pembiayaannya sebagian dilakukan melalui akad KPR dengan bank yang bekerjasama dengan Tergugat,

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

artinya

tidak

mungkinlah

Penggugat

akan

melakukan

pembayaran sampai lunas uang muka, sedangkan KPR nya sudah ditolak oleh Bank yang bekerjasama dengan Tergugat.

Harusnya

dengan dibuatnya PPJB tersebut, Pihak Tergugat harus bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai konsumen, bahwa bank yang

bekerjasama dengan Tergugat tidak akan menolak KPR yang diajukan oleh Penggugat. Karena jelas-jelas hal ini disepakati melalui PPJB, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 3 PPJB.

16. Bahwa terhadap 11 unit rumah yang masih tersisa dimana satu unit

sudah dialihkan oleh Penggugat sendiri, oleh Tergugat 11 (sebelas) unit rumah tersebut sudah ditawarkan dan dijual kepada pihak lain, hal tersebut diketahui Penggugat pada waktu Tergugat menyelenggarakan


pameran, dan bahkan 11 (sebelas) unit rumah/ruko tersebut telah

diangsur oleh orang lain. Dan tentu perbuatan dari Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sangat merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut diduga merupakan tindak pidana penggelapan

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan mengenai hal ini juga Penggugat akan menempuh jalur hukum pidana.

17. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan pengembang secara sepihak

telah membatalkan terhadap “Perjanjian Pengikatan Jual Beli ” (PPJB) yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat terhadap 11 (sebelas)

unit rumah/ruko yang tersisa milik Penggugat di Perumahan Bali Resort yang telah dibayar uang Tanda Jadi dan angsuran Uang Muka/Down

Payment (DP) nya oleh Penggugat sebesar Rp. 409.913.274,- (empat

ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan yang sudah dialihkan oleh Penggugat sendiri, akan tetapi Tergugatmenolak untuk mengembalikan uang yang

telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Jelas-jelas tindakan

yang dilakukan oleh Tergugat ini diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan

372 KUHP, dan terhadap permasalahan ini, Penggugat juga akan menempuh jalur hukum pidana.

18. Bahwa meskipun terhadap 11 (sebelas) unit rumah tersebut sudah

diangsur oleh orang lain, tetapi Tergugat sebagai perusahaan pengembang sama sekali tidak mau mengembalikan uang Penggugat

yang sudah Penggugat bayarkan/angsurkan dengan jumlah relatif besar yaitu sebesar Rp. 409.913.274,- (empat ratus sembilan juta sembilan

ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi

dengan yang sudah dialihkan oleh Penggugat yaitu terhadap rumah di Blok B-7 No. 5 dan hal ini jelas sangat merugikan Penggugat sebagai konsumen, dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

19. Bahwa disamping perbuatan Tergugat diduga melakukan penipuan dan penggelapan, Tergugat juga dalam perjanjiannya mengandung klasula baku yang sangat merugikan konsumen, sebagaimana dalam perjanjian

tersebut khususnya Pasal 7 ayat (2) 2.1 “Perjanjian Pengikatan Jual Beli ” (PPJB) yaitu :


“2.1. Tanah dan bangunan yang tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini tetap merupakan milik Pihak Pertama sepenuhnya, dan oleh

karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya

dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini menjadi batal dan uang yang telah dibayarkan menjadi hangus. ”

Jelas-jelas pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai Larangan Klausula Baku, yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk

diperdagangkan

dilarang

membuat

atau

mencantumkan klausula baku ada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. .....

b. .....

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen....”

20. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tersebut jelas, dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh

Tergugat mengandung klausula baku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan Tergugat dalam hal ini sebagai Pelaku Usaha yang

melanggar ketentuan Pasal 18 tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,

Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

21. Bahwa dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tersebut

mengandung klausula baku, dan akibatnya perjanjian batal demi hukum,

maka Tergugat dalam hal ini pelaku usaha harus mengembalikan uang


yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 409.913.274,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu

dua ratus tujuh puluh empat rupiah), mengingat unit rumah yang

sebelumnya sudah dibeli oleh Penggugat tersebut telah dijual kembali

oleh Tergugat kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebelumnya dibayar oleh Penggugat, artinya dalam hal ini Tergugat menerima pembayaran secara double, yaitu memperoleh

Penggugat dan juga dari pihak yang lain terhadap obyek yang sama.

Jelas-jelas tindakan Tergugat ini adalah perbuatan melawan hukum dan tentu sangat merugikan Penggugat.

22. Bahwa karena dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini terdapat Pasal yang mengadung Klasula Baku yang

melanggar

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh karena itu sudah seharusnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut batal demi hukum.

23. Bahwa oleh karena, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat dan Tergugat

tersebut batal demi hukum, maka sudah

sepatutnya Tergugat mengganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 409.913.274,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang sudah disetorkan Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat

mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.

Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat

2.

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. dan Tergugat Nomor:

a. Nomor: 163/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. b. Nomor: 168/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.

c. Nomor: 166/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. d. Nomor: 171/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. e. Nomor: 165/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. f. Nomor: 162/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.


g. Nomor: 164/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. h. Nomor: 172/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. i. Nomor: 167/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014. j. Nomor: 170/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.

k. Nomor: 173/PPJB/MASGROUP/2014 tanggal 07 April 2014.

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.

Menyatakan bahwa seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

5.

Menghukum

antara Penggugat dan Tergugat tersebut batal demi hukum. Tergugat

(PT.

MEKAR

AGUNG

SEJAHTERA

(MASGROUP) untuk mengembalikan seluruh uang Penggugat (KWAN JIMMY) yang telah Penggugat bayarkan dan atau angsurkan ke

Tergugat sebesar Rp. 409.913.274,- (empat ratus sembilan juta 6.

sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini di Pengadilan Negeri Cibinong.

SUBSIDAIR :

Dalam sistem peradilan yang baik, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca,Jawaban Terbanding semula Tergugat tertanggal 27 Juli 2015

pada pokoknya sebagai berikut DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa

hubungan

TERGUGAT

secara

hukum

antara

keseluruhan

PENGGUGAT

diatur

dalam

dengan

Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.163/PPJB/MASGROUP/IV/2014 jo.No.168/PPJB/MASGROUP/IV/2014

jo.No.166/PPJB

MASGROUP/IV/2014 jo. No.171/PPJB/MASGROUP/IV/2014 jo. No.165/PPJB/MASGROUP/IV/2014

jo.

No.162/PPJB/

MASGROUP/IV/2014 jo. No.164/PPJB/ MASGROUP/IV/2014 jo. No.172/PPJB/MASGROUP/IV/2014jo. No.167/PPJB/MASGROUP /IV/2014

jo.

No.170/PPJB/MASGROUP/IV/2014

jo.



(selanjutnya disebut PERJANJIAN).

tanggal

7

April

2014

b. Bahwa sesuai dengan dalil posita angka 11 dan 17 gugatan PENGGUGAT berkeberatan terhadap perbuatan TERGUGAT

yang menurutnya tidak sesuai dengan PERJANJIAN. Selain itu PENGGUGAT juga mengikuti pilihan hukum pada PERJANJIAN

dalam pengajuan gugatannya dalam perkara ini. Atas dasar hal ini semestinya gugatan yang PENGGUGAT ajukan adalah gugatan wanprestasi,

bukan

gugatan

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan. Sebaliknya apabila gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum, maka seharusnya PENGGUGAT tidak mempersoalkan

pelaksanaan kewajiban para pihak sesuai perjanjian dalam posita gugatannya, dan secara hukum pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan hukum ditujukan pada pengadilan sesuai domisili tempat

tinggal TERGUGAT, bukan mengacu pada pilihan hukum para pihak dalam PERJANJIAN.

2. KERUGIAN MATERIIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

a. Bahwa sesuai dengan posita angka 10 gugatan PENGGUGAT

menyatakan telah membayar Rp. 409.913.274,- (empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh

empat rupiah) pada TERGUGAT untuk 12 (dua belas) unit rumah yang akan dibelinya dari TERGUGAT.

b. Bahwa sesuai dengan posita angka 14 gugatan PENGGUGAT

menyatakan 1 (satu) unit dari 12 (dua belas) unit yang akan

dibelinya dialihkan sendiri oleh PENGGUGAT pada pihak lain dengan sepengetahuan TERGUGAT.

c. Bahwa dengan adanya pengalihan yang dilakukan PENGGUGAT sendiri sebagaimana posita angka 14 gugatan, maka semestinya

kerugian materiil PENGGUGAT harus dikurangi hasil penjualan 1 (satu) unit yang dialihkan PENGGUGAT sendiri tersebut, akan tetapi didalam posita angka 23 dan petitum gugatan PENGGUGAT tetap

meminta

agar

TERGUGAT

mengembalikan

uang

pembayaran tanda jadi dan uang muka sebesar Rp. 409.913.274,(empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus


tujuh puluh empat rupiah), atau senilai Tanda Jadi dan Uang Muka 12 (dua belas) unit yang akan dibelinya dari TERGUGAT.

Oleh karena itu sangat jelas uraian kerugian materiil PENGGUGAT adalah tidak benar, sangat kabur dan tidak jelas, serta tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dari alasan-alasan diatas sangat jelas gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak sesuai dengan tata cara hukum acara perdata yang

berlaku, hingga karenanya secara hukum harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk veklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi, sepanjang relevan menjadi bagian dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.

3. Bahwa sesuai dengan PERJANJIAN diketahui TERGUGAT adalah

pihak pengembang yang membangun kawasan perumahan “BALI

RESORT” yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

sedangkan pihak PENGGUGAT adalah pihak yang bermaksud hendak membeli unit rumah yang akan dibangun oleh TERGUGAT.

4. Bahwa

semula

masing-masing

unit

rumah

yang

PENGGUGAT pada TERGUGAT adalah sebagai berikut:

akan

dibeli

a. Blok B7 No.03 b. Blok B7 No.05

c. Blok B7 No.06 d. Blok B7 No.09 e. Blok B7 No.11

f. Blok B7 No.15 g. Blok B7 No.17 h. Blok B7 No.18 i. j.

Blok C7 No.03 Blok C7 No.05

k. Blok C7 No.06 l.

Blok C7 No.07


5. Bahwa pada tanggal ...................... terhadap satu unit yang terletak di Blok B7 No.05 oleh PENGGUGAT telah dialihkan pada Pihak Ketiga

(incasu calon pembeli baru) dengan sepengetahuan TERGUGAT, hingga unit yang disepakati akan dibeli oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT sisa 11 (sebelas) unit, yaitu:

a. Blok B7 No.03 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.163/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014

dengan harga Rp. 592.128.296,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

b. Blok B7 No.06 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.168/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014

dengan harga Rp. 587.658.723,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

c. Blok B7 No.09 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.166/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014

dengan harga Rp.583.188.042.- (Lima ratus delapan puluh tiga

juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).

d. Blok B7 No.11 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.171/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014



e. Blok B7 No.15 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.165/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014



f. Blok B7 No.17 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.162/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014

dengan harga Rp.578.719.578,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).


g. Blok B7 No.18 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.164/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014

dengan harga Rp. 583.188.042.- (Lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).

h. Blok C7 No.03 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.172/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014

dengan harga Rp. 578.719.578,- (Lima ratus tujuh puluh

delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh i.

puluh delapan rupiah).

Blok C7 No.05 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli


tanggal

7

April

2014


delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh j.

puluh delapan rupiah).

Blok C7 No.06 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli


tanggal

7

April

2014


delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

k. Blok C7 No.07 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.173/PPJB/MASGROUP/IV/2014

tanggal

7

April

2014


delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

6. Bahwa sesuai dengan pasal 4 PERJANJIAN menyatakan pihak

TERGUGAT berkewajiban menyelesaikan unit rumah yang akan dibeli oleh PENGGUGAT selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN. Sedangkan

pihak PENGGUGAT sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN berkewajiban untuk melakukan pembayaran, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tanda Jadi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk masing-masing unit rumah

b. Uang muka ke 1 sampai 12 untuk masing-masing unit, yaitu:


-

Blok B7 No.03 angsuran sebesar Rp.4.100.069,- setiap

bulannya.

Blok B7 No.06 angsuran sebesar Rp. 4.063.823,- setiap

bulannya.


bulannya.

Blok B7 No.11

bulannya.

angsuran sebesar

Blok B7 No.15 angsuran sebesar

bulannya.

Blok B7 No.17

bulannya.

Rp. 4.026.567,- setiap Rp. 4.026.567,- setiap

angsuran sebesar Rp. 3.989.330,- setiap


Rp. 4.026.567,- setiap

Blok C7 No.03 angsuran sebesar

Rp. 3.989.330,- setiap


Rp. 3.989.330,- setiap


Rp. 3.989.330,- setiap


Rp. 3.989.330,- setiap

bulannya. bulannya. bulannya. bulannya. bulannya.

c. Uang muka ke-13 sampai 14, untuk masing-masing unit, yaitu: -

Blok B7 No.03 angsuran sebesar Rp.59.212.830,- setiap

bulannya.


bulannya.


bulannya.


bulannya.

Rp. 58.318.804,- setiap


bulannya.

Blok B7 No.17 angsuran sebesar Rp. 57.871.958,-

bulannya.

setiap


-


bulannya.

Blok C7 No.03 angsuran sebesar Rp. 57.871.958,-

bulannya.

Blok C7 No.05 angsuran sebesar Rp. 57.871.958,- setiap

bulannya.

Blok C7 No.06 angsuran sebesar Rp. 57.871.958,- setiap

bulannya.

Blok C7 No.07

angsuran sebesar Rp. 57.871.958,- setiap

bulannya.

d. Pelunasan melalui akad KPR, yaitu : -

setiap

Blok

B7

No.03

Rp.414.489.807,-

pelunasan

melalui

KPR

sebesar

Blok

B7

No.06

pelunasan

melalui

KPR

sebesar

Rp.

Blok

B7

No.09

pelunasan

melalui

KPR

sebesar

Rp.

411.361.106,408.231.629,-

Blok B7 No.11

408.231.629,-

pelunasan melalui KPR sebesar Rp.

Blok B7 No.15 pelunasan melalui KPR sebesar

Rp.


Rp.


Rp.

Blok C7 No.03 pelunasan melalui KPR sebesar

Rp.


Rp.


Rp.


Rp.

408.231.629,405.103.704,408.231.629,405.103.704,405.103.704,405.103.704,405.103.704,-

7. Bahwa

akan

tetapi

sayangnya

Pengikatan

Jual

Beli

antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat diteruskan hingga

pelunasan melalui KPR sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf d dan


PERJANJIAN sudah tidak dapat dilaksanakan para pihak, karena

PENGGUGAT ternyata tidak mampu melakukan pembayaran uang muka sebagaimana ditentukan pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 3 ayat

(1) huruf c PERJANJIAN. Pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT

untuk memenuhi prestasinya sesuai PERJANJIAN hanya dilakukan

sebatas membayar Tanda Jadi dan Uang Muka hanya untuk 6x (enam kali) angsuran, sedangkan seharusnya PENGGUGAT berkewajiban

untuk membayar uang muka sebanyak 14x (empat belas kali) angsuran pada TERGUGAT agar para pihak dapat merealisasikan

tahapan selanjutnya untuk pelunasan melalui akad KPR sebagaimana ditentukan pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN.

8. Bahwa

TERGUGAT

berupaya

memberikan

peringatan

pada

PENGGUGAT atas keterlambatannya, akan tetapi hingga tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ke-7 dan bahkan setelah melewati

tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran ke-9 PENGGUGAT tetap

tidak melakukan kewajiban pembayaran pada TERGUGAT sesuai PERJANJIAN.

9. Bahwa mengingat didalam PERJANJIAN para pihak telah menetapkan sanksi

atas

keterlambatan

yang

dilakukan

oleh

para

pihak

sebagaimana ditentukan pasal 6 PERJANJIAN yang selengkapnya berbunyi:

“1. Apabila kemudian ternyata Pihak Kedua tidak dapat memenuhi

kewajibannya seperti yang tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 perjanjian ini, dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup terbukti bahwa pihak kedua telah lalai dan karenanya Pihak Kedua

dikenakan denda 1 0/000 (satu permil) perhari dari kewajiban

pembayaran, yang harus dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran yang bersangkutan.

2. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban seperti yang

tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 perjanjian ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan pembayaran selanjutnya,

maka dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup terbukti bahwa Pihak Kedua lalai dan perjanjian ini batal demi hukum tanpa

memerlukan lagi perantara keputusan hakim, oleh karenanya Pihak Pertama diberi hak untuk menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain


3. Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan Bangunan tepat

pada waktunya seperti yang dimaksud dalam pasal 4, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1 (satu) permil perhari dari nilai sisa bangunan yang belum dibangun.”

Oleh karena itu mengingat ketentuan pasal 6 ayat (2) diatas, maka

pada dasarnya PERJANJIAN yang disepakati para pihak telah batal demi hukum akibat PENGGUGAT ternyata tidak mampu melakukan kewajibannya sesuai PERJANJIAN.

4. Bahwa

PENGGUGAT

PERJANJIAN

melalui

atas

Surat

kelalaiannya

Permohonan

melaksanakan Penangguhan

Pembayaran tanggal 8 Nopember 2014 menyatakan “mengajukan

untuk pembayaran cicilan pembelian rumah di Bali Resort ditangguhkan sampai dengan tanggal 8 Februari 2014. Pada saat

jatuh tempo, saya akan melunasi cicilan saya beserta denda keterlambatannya. Dan jika saya tidak membayar maka saya bersedia unit saya dibatalkan.”

5. Bahwa dengan adanya Surat PENGGUGAT 8 Nopember 2014 yang meminta penundaan pembayaran tersebut, maka sebagai itikad

baik

TERGUGAT

memberikan

kesempatan

pada

PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban angsuran ke-7, ke-8 dan ke-9 hingga tanggal 8 Februari 2014, akan tetapi hingga tanggal

yang

ditentukan

PENGGUGAT

sendiri

ternyata

PENGGUGAT juga tidak dapat merealisasikan janjinya membayar kewajibannya pada TERGUGAT, hingga karenanya berdasarkan

pasal 6 ayat (2) PERJANJIAN dan dengan adanya persetujuan PENGGUGAT

sendiri

sebagaimana

tertuang

pada

Surat

PENGGUGAT tanggal 8 Nopember 2014, maka PERJANJIAN yang ditandatangani para pihak pada tanggal 07 April 2014 telah batal demi hukum.

6. Bahwa

kelalaian

sebagai

konsekuensi

PENGGUGAT

batalnya

melaksanakan

PERJANJIAN

kewajibannya

akibat

sesuai

PERJANJIAN, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (2) angka 2.1 PERJANJIAN berlaku ketentuan sebagai berikut:

“2.1. – Tanah dan bangunan yang tersebut pada pasal 1 perjanjian ini

tetap merupakan milik Pihak Pertama sepenuhnya, dan oleh


karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkannya

dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini menjadi batal dan uang yang telah dibayarkan menjadi hangus.”

7. Bahwa dari uraian diatas sangat jelas hubungan hukum para pihak sepenuhnya telah diatur dalam PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana seharusnya PENGGUGAT menerima seluruh konsekuensi yang

telah disepakati para pihak dalam PERJANJIAN, bukan sebaliknya mengajukan gugatan perkara aquo.

8. Bahwa adalah tidak benar dalil posita angka 11 gugatan yang menyatakan dikarenakan

PENGGUGAT

TERGUGAT

menghentikan

sampai

dengan

DP

pembayaran ke-6

tidak

melakukan pembangunan sesuai dengan progress pembangunan perumahan, karena terkait dengan kewajiban TERGUGAT dalam

pembangunan unit rumah sesuai dengan ketentuan pasal 4

PERJANJIAN selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PERJANJIAN. Jadi jelas dalam hal ini alasan PENGGUGAT tersebut sangatlah mengadaada mengingat jatuh tempo kewajiban TERGUGAT dalam

pembangunan unit rumah sesuai kesepakatan para pihak belum terlampaui.

9. Bahwa adalah keliru dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT memberikan solusi agar PENGGUGAT mengalihkan

sendiri unit yang akan dibelinya pada pihak ketiga (incasu pembeli baru) dengan menghubungkan persetujuan TERGUGAT pada saat pengalihan 1 (satu) unit rumah di Blok B7 No.05, karena pada saat pengalihan 1 (satu) unit rumah tersebut kapasitas TERGUGAT

hanyalah mengetahui dan menyetujui adanya pengalihan unit dari PENGGUGAT pada Pembeli Baru, mengingat jatuh tempo kewajiban pembayaran yang dijanjikan PENGGUGAT pada

TERGUGAT sebagaimana tertuang pada Surat Permohonan

Penangguhan Pembayaran tanggal 8 Nopember 2014 masih belum

terlampaui.

Sedangkan

setelah

tenggang

waktu

kelonggaran yang diberikan TERGUGAT pada PENGGUGAT


untuk

melaksanakan

kewajibannya

telah

terlampaui,

maka

tentunya TERGUGAT tidak dapat lagi memberikan persetujuan

pada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas unit yang menjadi obyek PERJANJIAN, mengingat PERJANJIAN telah batal demi

hukum

kewajibannya

akibat

dan

PENGGUGAT

sesuai

dengan

lalai

pasal

melaksanakan

7

ayat

(2)

2.1

PERJANJIAN secara hukum PENGGUGAT sudah tidak lagi memiliki hak atas unit yang diperjanjikan para pihak.

10. Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

hukum atas penjualan unit yang semula akan dijual TERGUGAT pada PENGGUGAT, karena pada faktanya Perjanjian Pengikatan

Akan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah

berakhir akibat PENGGUGAT telah terbukti lalai memenuhi

kewajibannya sesuai dengan PERJANJIAN, dimana sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam PERJANJIAN obyek unit

sepenuhnya tetap menjadi hak TERGUGAT yang secara hukum dapat diperjualbelikan TERGUGAT pada pihak sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (2) PERJANJIAN.

11. Bahwa

selanjutnya

PENGGUGAT

bertanggungjawab

sangatlah

yang

atas

tidak

menyatakan penolakan

beralasan

hukum

TERGUGAT

KPR

yang

dalil

harus

diajukan

PENGGUGAT pada Bank rekanan TERGUGAT. Hal ini jelas mutlak kesalahan PENGGUGAT sendiri, karena PENGGUGAT mengajukan permohonan

KPR pada

pihak

Bank

sebelum

memenuhi seluruh kewajibannya membayar uang muka unit sebagaimana ditentukan ditentukan pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) huruf c PERJANJIAN. Sehingga adalah hal yang

wajar apabila pihak Bank menyatakan “belum dapat menyetujui”

permohonan KPR yang diajukan PENGGUGAT. Pengajuan KPR oleh PENGGUGAT jelas merupakan itikad buruk PENGGUGAT

semata, mengingat para pihak sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf d PERJANJIAN telah sepakat fasilitas KPR peruntukannya

hanya untuk tahap PELUNASAN dan bukan terhadap UANG

MUKA yang sepenuhnya mutlak menjadi kewajiban PENGGUGAT. Oleh karena itu permohonan KPR PENGGUGAT hanyalah


perbuatan akal-akalan PENGGUGAT saja agar dapat melakukan

klaim terhadap TERGUGAT atas pengembalian 75% uang muka yang

telah

dibayarnya

pada

TERGUGAT

sebagaimana

dinyatakannya dalam Surat Somasi PENGGUGAT tanggal 04

Februari 2015, dimana terhadap permintaan pengembalian 75%

uang muka tersebut telah TERGUGAT tolak mengingat pengajuan KPR

oleh

PENGGUGAT

bukan

untuk

pelunasan

sesuai

kesepakatan para pihak yang tertuang pada pasal 3 ayat (1) huruf d PERJANJIAN.

12. Bahwa kemudian melalui gugatan ini PENGGUGAT kembali

meminta pengembalian uang Tanda Jadi dan Uang Muka yang telah dibayarkannya pada TERGUGAT. Hal ini jelas tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sejak awal para pihak telah sepakat dalam PERJANJIAN apabila perjanjian batal demi hukum akibat PENGGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya membayar

uang muka atas unit yang akan dibelinya, maka uang yang dibayarkan PENGGUGAT akan hangus.

13. Bahwa adapun alasan PENGGUGAT meminta pengembalian uang tanda jadi dan uang muka dengan alasan perjanjian batal demi hukum karena bertentangan dengan klausula baku yang diatur

pasal 18 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 1999 yang menyatakan

“pelaku usaha usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”.

Hal ini jelas keliru mengingat ketentuan pasal 18

ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 1999 sama sekali tidak dapat diterapkan

dalam

PENGGUGAT

perkara

sebenarnya

ini,

karena

bukanlah

jelas

konsumen.

kapasitas

Konsumen

sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1999

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain maupun mahluk hidup lainnya dan tidak untuk

diperdagangkan. Sedangkan PENGGUGAT sesuai dengan fakta yang ada, dimana PENGGUGAT membeli sekaligus 12 (dua

belas) unit tanah dan bangunan, yang selanjutnya kemudian belum juga dilunasi oleh PENGGUGAT salah satu unit telah dialihkan

oleh PENGGUGAT. Demikian pula terhadap sisa 11 (sebelas) unit


lainnya sebagaimana tertuang pada posita angka 14 gugatannya

telah diakui PENGGUGAT terhadap unit tersebut juga akan dialihkan PENGGUGAT pada pihak lain, apabila tidak dihalangi oleh TERGUGAT. Jadi jelas kapasitas PENGGUGAT pada

dasarnya adalah “pelaku usaha’, dan BUKAN KONSUMEN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1999.

14. Bahwa disamping itu pasal 18 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun 1999 yang melarang klausula “pelaku usaha usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen” dalam perjanjian sama sekali tidak relevan dalam perkara ini, karena sangat jelas larangan tersebut

ditujukan terhadap JUAL BELI YANG SIFATNYA TELAH FINAL, sedangkan PERJANJIAN yang ditandatangani para pihak pada

tanggal 7 April 2014 hanyalah pengikatan akan jual beli yang harus

ditindaklanjuti dengan “Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan”. Sehingga karenanya adalah hal yang wajar untuk menjaga keterikatan masing-masing pihak pada Perjanjian tindaklanjuti dengan Akta Jual Beli),

(sebelum di

turut diatur sanksi atas

kelalaian pemenuhan prestasi yang disepakati bersama oleh para

pihak dalam perjanjian. Terkait dengan sanksi hangusnya uang PENGGUGAT sekitar Rp. 35.ooo.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah adalah hal yang lumrah mengingat harga unit rumah yang akan dibeli diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Adapun kumulasi hangusnya uang PENGGUGAT

mencapai Rp.... untuk 11 (sebelas) unit rumah hal ini mutlak kesalahan PENGGUGAT sendiri yang tidak mampu mengukur

kemampuannya sendiri hingga mengambil unit rumah terlalu banyak

yang

jauh

diluar

kemampuannya.

Disamping

itu

sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) PERJANJIAN telah sangat jelas penerapan sanksi tersebut bukanlah suatu keputusan

yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT, tetapi merupakan kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

15. Bahwa dari uraian diatas sangat jelas dalam hubungan hukum

keperdataan para pihak, TERGUGAT sama sekali tidak merugikan hak

keperdataan

PENGGUGAT

mengingat

perbuatan

yang

TERGUGAT lakukan telah sesuai dengan ketentuan yang telah


disepakati para pihak dalam perjanjian, hingga karenanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan permintaan ganti kerugian yang

diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak beralasan hukum hingga telah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan dalil dan alasan diatas, maka kami mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 November 2015 Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Cbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.376.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesuai Akta pernyataan permohonan banding

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015, Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 November 2015 Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Cbi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan

banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri


Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2015 permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada

Terbanding,

semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016 permohonan mana telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugathingga perkara

ini diputus tidak mengajukan memori banding Menimbang

bahwa

berdasarkan

risalah

pemberitahuan

pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 78/Pdt.G/2015/PN. Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong telah memberi kesempatan

kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016 dan 1 Maret 2016 diberitahukan kepada Terbanding, semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding

yang diajukan

oleh

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah

memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 November

2015 Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Cbi, ternyata tidak diperoleh hal-hal yang

dapat membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat

pertama tersebut, pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih

sebagai

pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 November 2015 Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Cbi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 November

2015

Nomor

78/Pdt.G/2015/PN

Cbi,

yang

dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari Senin,, tanggal 30 Mei 2016, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan H. Neris, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan Abid Saleh Mendrofa, S.H, dan Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.,

dan

masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 April 2016, Nomor 154/Pen/Pdt/2016/ PT.Bdg, putusan mana pada hari Selasa 31 Juni 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : Ny. Deni Setiani, SH. Panitera


Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Abid Saleh Mendrofa, S.H,

H. Neris, S.H., M.H.

Ttd Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI Ttd

Ny.Deni Setiani.S.H,

Perincian Biaya Perkara - Materai Putusan

Rp.

- Pemberkasan

Rp. 139.000,00

- Redaksi /putusan

Rp.

6.000,00

5.000,00

==========================================================+ Jumlah

………………………….. Rp.150.000,00


PT.Bdg

Recommend Documents