PT.BDG

P U T U S A N

Nomor : 238/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi JAWA BARAT di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CV. CITRA PEMBANGUNAN MANDIRI, beralamat di Jl. Kopo, Komplek

Kopo Mas Regensi Kav 8C, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukumnya yaitu RIVAI RADIANSYAH LUBIS,SH Advokat dan kolsultan

hukum pada RL.& PARTNERS, yang beralamat di Jalan Indramayu VIII No.6 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember

2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Nopember 2015 Nomor.1583/SK/PDT/2015/PN.BDG, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula TERGUGAT; 1. PT.

KARYA

LAWAN

BERSAMA

TAKAROB,

berkedudukan

di

Cirebon,

beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26, Komplek Ruko Cirebon Super Blok, Cirebon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

EMI

ROSMININGSIH,

SH.,

MUHAMMAD

ASHAR

SYARIFUDDIN, SH., ABRAHAM JAMULIA, SH., dan EKO SAPTA PUTRA, SH. Tim Advokasi yang memilih domisili hukum di Kantor

Hukum “CAKRA & CO” beralamat di Gedung World Trade Center II Lt.

18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut Terbanding semula PENGGUGAT ;

2. PT. KORRA ANTARBUANA, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 29 No. 8, Kebayoran Lama, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Mei 2016

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 238/Pdt/2016/PT.Bdg.

No.238 /PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara dan

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung

No.586/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tanggal 21 Oktober 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15

Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2015 dalam register Nomor 586/Pdt.G/2015/PN.Bdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan suatu kerja sama pengadaan dan pemasangan pekerjaan

mekanikal pada proyek Cirebon Superblok Mall, dimana PENGGUGAT

selaku Pemberi Tugas dan TERGUGAT selaku Pemborong, berdasarkan

Surat Perintah Kerja Pekerjaan Mekanikal Cirebon Superblok Mall Nomor: 020/SPK-CSB/IH/11 Tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Mekanikal Proyek CSB Mall Nomor: 020/SPK-AD1-CSB/III/11 tanggal 5 Oktober

2011 dan Addendum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Mekanikal Proyek Cirebon Super Blok Mall Nomor: 020/SPK-ADD 2-CSB/lll/11 tanggal 1

Nopember2012 (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 2.

"Surat Perintah Kerja");

Bahwa adapun tugas dan lingkup pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut adalah Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pekerjaan

Mekanikal termasuk Pekerjaan Persiapan dan Prasarana Penunjang, Pekerjaan

Tambah

Kurang

yang

mungkin

terjadi

selama

masa

pelaksanaan pekerjaan, dan biaya maintenance selama satu tahun 3.

pertama (Biaya tenaga kerja dan Chemical);

Bahwa sesuai Addendum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Mekanikal

Proyek Cirebon Super Blok Mall Nomor: 020/SPK-ADD 2-CSB/III/11 tanggal 1 Nopember 2012, harga akhir seluruh pekerjaan yang disepakati

PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 18.650.096.000,(delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) dengan rincian: -

Pembayaran untuk material sebesar Rp. 15.667.665.000,- (lima


belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam -

4.

puluh lima ribu Rupiah);

Pembayaran untuk upah sebesar Rp. 2.982.431.000,- (dua milyar

sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Bahwa sebagaimana diatur pada huruf D angka 2) Surat Perintah Kerja, dalam rangka pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT

terlebih dahulu diperlukan adanya Sertifikat Pembayaran yang dikeluarkan

oleh Konsultan QS (Quantity Surveyor) independen dalam kurun waktu 14 hari kalender dengan persetujuan PENGGUGAT. Dalam hal ini Konsultan

QS yang telah ditunjuk PENGGUGAT selaku Quantity Surveyor pada proyek Cirebon Superblok adalah PT. Korra Antarbuana (TURUT 5.

TERGUGAT);

Bahwa setelah diterimanya Sertifikat Pembayaran oleh TERGUGAT, kemudian TERGUGAT akan mengirimkan invoice/kuitansi dan progress

pekeriaan kepada PENGGUGAT, dan realisasi pembayaran dilakukan 6.

dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterima PENGGUGAT;

Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT selaku Pemberi Tugas telah

melakukan Pembayaran Pekerjaan Mekanikal kepada TERGUGAT selaku Pemborong

sebagaimana

Surat

Perintah

Kerja

sebesar

Rp.

15.364.756.450,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh

ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) untuk pembayaran Material, dan sebesar Rp. 1.886.803.822,- (satu milyar

delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah) untuk pembayaran Upah, dengan rincian A.

BPV NO.

sebagaimana tabel di bawah ini:

PEMBAYARAN MATERIAL DESCRIPTION

Total CPM

Tagihan DPP+PPN

PAYMENT

Total Hutang No. keCPM

Giro

Bilyet Tanggal Bayar

DATE Detail Pembayaran Pekerjaan Mekanikal (Material) DPP

DP yang Sudah Dibayar

3.207.050.000

3.207.050.000

LUNAS

1

1.538.505.222

1.538.505.222

LUNAS

25-Oct-'11

Progress 30,63%

GA 115667

25-Oct-'1 1


2

10-Nov-'11

Progress

2.198.497.728

2.198.497.728

LUNAS

GA 11 922

14-Nov-'11

3

6-Dec-'11

Progress

842.885.046

842.885.046

LUNAS

GA 122545

13-Dec-'11

4

10-Jan-'12

Progress

834.470.240

834.470.240

LUNAS

GA 125024

18-Jan-'12

5

18-Jan-'12

Progress

657.920.460

657.920.460

LUNAS

GA 1251 41

2-Feb-'12

6

30-Mar-'12

Progress

1.309.935.591

1.309.935.591

LUNAS

GA 133319

9-Apr-'12

7

30-Mar-'12

Progress

725.492.163

725.492.163

LUNAS

GA 133323

8

Progress

1.675.168.128

300.000.000

LUNAS

GA 146083

18-Oct-'12

9

Progress

99, 1.793.173.957

200.000.000

TIDAK

GA 158909

29-Nov-'12

550.000.000

TIDAK

GA 1581 90

17-Dec-'12

650.000.000

TIDAK

GA 158191

9-Jan-"13

750.000.000

TIDAK

GA 1581 92

12-Feb-'13

800.000.000

TIDAK

GA 158194

12-Apr-'13

800.000.000

TIDAK

GA 172633

15-Mei-'13

44,82% 50,26% 55,65% 59,89% 68,35% 73,03% 83,84% 1335%

Total

B.

BPV No

DIAKUI DIAKUI DIAKUI DIAKUI DIAKUI

14.783.098.535 15.364.756.450

PEMBAYARAN UPAH DESCRIPTION

DIAKUI

Total CPM

Tagihan DPP+PPN

PAYMENT

Total Hutang No. ke CPM

Giro

Bilyet Tanggal Bayar

Date Detail Pembayaran Pekerjaan Mekanikal (Upah) DPP

1

25-Oct-'1 1

Progress

285.938.356

296.728.483

LUNAS

GA 11 5667

25-Oct-'11

2

10-Nov-'11

Progress

408.601 .036

424.019.943

LUNAS

GA11 922

14-Nov-'11

3

6-Dec-'1 1

Progress

156.654.110

162.565.586

LUNAS

GA 122545

13-Dec-'11

12,70% 30,84% 37,80%


4

10-Jan-'12

Progress

155.090.177

160.942.637

LUNAS

GA 125142

2-Feb-'12

5

18-Jan-'12

Progress

50, 122.277.579

126.891.828

LUNAS

GA 1251 42

2-Feb-'12

6

30-Mar-'12

Progress

243.457.626

252.644.707

LUNAS

GA 13331 9

9-Apr-'12

7

30-Mar-'12

Progress

134.836.096

139.924.250

LUNAS

GA 133323

10-May-'12

8

25-Sep-'12

Progress

311.337.794

323.086.390

LUNAS

GA 144342

25-Sep-'1 1

Progress

888.429.365

9

44,68% 11%

60,92% 66,91% 80,74%

99,1335% Total

7.

888.429.365 1.886.803.822

Namun dari pembayaran yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada

TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT kemudian secara sewenang-wenang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2014 terhadap PENGGUGAT dengan dasar tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

PENGGUGAT sebesar Rp. 2.715.128.959,- (dua milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan

Rupiah),

dengan

tidak

mengakui

adanya

pembayaran-

pembayaran yang telah PENGGUGAT lakukan dan telah diterima TERGUGAT, yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar

tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

PERBUATAN TERGUGAT YANG TIDAK MENGAKUI PEMBAYARAN 8.

PENGGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.

66/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 November 2014 (selanjutnya disebut "Permohonan PKPU"), TERGUGAT menyatakan

bahwa PENGGUGAT memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayarkan hingga saat ini, yaitu sejumlah Rp.

2.715.128.959,- (dua milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan Rupiah);

Kutipan Permohonan PKPU TERGUGAT pada halaman 4 poin c:


"Bahwa atas Surat dan Sertipikat Pembayaran tersebut, PEMOHON PKPU kemudian mengirimkan Kw'rtansi Penagihan No. 137/CPM-

PPN/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 (VIDE BUKTI PP-8) berikut Tanda

Terimanya (VIDE BUKTIPP-9) kepada TERMOHON PKPU untuk membayar sejumlah tagihan tersebut yang mana berdasarkan ketentuan

SPK nya pada huruf D angka 3 menegaskan harus dibayar dalam 21 (dua

puluh satu) hari sejak diterimanya kw'rtansi tersebut (terakhir pada 25

April 2013) dan oleh karena tagihan tersebut tidak dibayar oleh TERMOHON PKPU sampai terlewatinya jangka waktu tersebut bahkan

hingga saat ini maka tagihan tersebut menjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;"

Kutipan Permohonan PKPU TERGUGAT pada halaman 5 poin c:

"Bahwa atas Surat dan Sertipikat Pembayaran tersebut, PEMOHON

PKPU kemudian mengirimkan Kwitansi Penagihan No. 138/CPMPPN/TV/2013 Tanggal 5 April 2013 (Vide Bukti PP-11) berikut Tanda

Terimanya (Vide Bukti PP-12) kepada TERMOHON PKPU untuk membayar sejumlah tagihan tersebut yang mana berdasarkan ketentuan

SPK nya pada huruf D angka 6 menentukan harus dibayar dalam 21 hari sejak diterimanya kw'rtansi tersebut (terakhir pada 25 April 2013) dan oleh karena tagihan tersebut tidak dibayar oleh TERMOHON PKPU sampai

terlewatinya jangka waktu tersebut bahkan hingga saat ini maka tagihan tersebut menjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Sehingga total utang jatuh tempo dan dapat ditagih TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yakni: • •

Material/Bahan, Tagihan Sisa

Upah/Pemasangan, Tagihan Sisa

= Rp. 1.793.173.958,-

= Rp. 921.955.001.-

= Rp. 2.715.128.959,-

(dua milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan 9.

Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);"

Bahwa berdasarkan kutipan di atas, TERGUGAT secara sewenangwenang telah meminta kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat untuk menetapkan PENGGUGAT dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal tagihan TERGUGAT

kepada PENGGUGAT yang dijadikan dasar permohonan PKPU sejumlah Rp. 2.715.128.959,- (dua milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua

puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan Rupiah) tersebut


sudah dibayar oleh PENGGUGAT dalam rentang waktu dari tanggal 29

November 2012 sampai dengan 15 Mei 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), yang

notabene justru telah melebihi jumlah tagihan yang dimohonkan PKPU No.

oleh TERGUGAT tersebut, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Pembayaran

No. Giro Bilyet

Tanggal Pencairan

Penerima

1.

200.000.000

GA 158909

29-Nov-'12

Sdr.

2.

550.000.000

GA 1581 90

17-Dec-'12

Sdr. Gugum

3.

650.000.000

GA 158191

9-Jan-'13

Sdr. Gugum

4.

750.000.000

GA 1581 92

12-Feb-'13

Sdr. Gugum

5.

800.000.000

GA 1581 94

11-Apr-'13

Sdr. Gugum

6.

800.000.000

GA 172633

15-Mei-'13

Sdr. Didin

10. Bahwa dengan demikian jelas TERGUGAT terbukti telah tidak mengakui pembayaran yang telah dilakukan PENGGUGAT dari tanggal 29

November 2012 sampai dengan 15 Mei 2013 yang berjumlah Rp.

3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan

rincian sebagaimana tabel di atas, padahal berdasarkan bukti-bukti tanda terima dan rekening Koran Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut telah dicairkan

oleh TERGUGAT. Dengan demikian permohonan PKPU tersebut diduga

semata-mata dibuat dengan itikad tidak baik dan tipu daya untuk mengambil keuntungan lebih, baik secara materil maupun immaterial dari PENGGUGAT;

11. Bahwa selain tidak mengakui pembayaran sebesar Rp. 3.750.000.000,-

(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang berujung pada permohonan PKPU dengan itikad tidak baik, TERGUGAT juga dengan itikad tidak baik secara diam-diam telah menerima kelebihan pembayaran

dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.034.871.041,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh satu Rupiah) yang

berasal

dari

pembayaran

yaitu

Rp.

3.750.000.000

-

Rp.

2.715.128.959 = Rp. 1.034.871.041,- (satu milyar tiga puluh empat juta

delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh satu Rupiah), yang mana sampai saat ini uang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.034.871.041,- (satu


milyar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh satu Rupiah) masih dikuasai TERGUGAT;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahmya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut

13. Bahwa pada dasarnya, suatu perbuatan melawan hukum adalah

perbuatan yang karena kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku

mengganti kerugian tersebut (vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata). Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain: -

Adanya suatu perbuatan;

-

Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;

-

Perbuatan tersebut melawan hukum; Adanya kerugian bagi korban;

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

14. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain

perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan: -

Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

-

Bertentangan dengan kesusilaan;

-

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan

masyarakat yang baik;

Hal tersebut sejalan dengan Putusan dalam perkara LINDEN BAUM vs

COHEN, dimana terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum

yang juga menjadi doktrin dan dianut di Indonesia dalam praktek penegakan hukum sampai sekarang, yaitu: -

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

-

Melanggar kaidah tata susila;

-

Melanggar hak subyektif orang lain;

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan


sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang telah mengajukan

Permohonan kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat untuk menetapkan PENGGUGAT dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan tagihan yang telah dibayar, dan secara diam-diam telah menerima kelebihan pembayaran

dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.034.871.041,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh satu Rupiah)

adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang tidak

mengakui pembayaran Material PENGGUGAT kepada TERGUGAT

sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah menimbulkan kerugian yang

sangat besar bagi PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut: -

Ganti rugi materiil, karena pembayaran PENGGUGAT tidak diakui

oleh TERGUGAT sehingga telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

ditambah dengan bunga 6 % per tahun dihitung sejak surat gugatan -

ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas;

Ganti rugi immateriil, karena TERGUGAT telah merusak kredibilitas

PENGGUGAT di mata mitra/rekan bisnis PENGGUGAT dan

hilangnya kepercayaan dari pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan PENGGUGAT yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun

namun

patut

dinilai

dengan

100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah);

uang

sebesar

Rp.

yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak Putusan a quo diucapkan;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam perkara a quo

serta untuk menghindari kesengajaan TERGUGAT untuk melaksanakan isi Putusan a quo, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan a quo diucapkan hingga TERGUGAT melaksanakan isi Putusan a quo;


PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA

17. Bahwa agar Gugatan a quo tidak menjadi sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas: a.

Sebuah kantor milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Kopo -

b.

Seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang bergerak

Komplek Kopo Mas Regensi Kav. 8C, Bandung;

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang

menyatakan: Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi

putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya balk yang tidak tetap

maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari

penagihan hutang, maka atas surat orang yang berkpentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri

yang

gugatannya". Oleh

karena

pertama itu

sesudah

sangat

itu

berdasar

memajukan

hukum

dan

apabila

menguatkan

PENGGUGAT

mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT tersebut.

18. Bahwa oleh karena Gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka susai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooiraad) dan Provisionil, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung

agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hak tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis

Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadil Gugatan a quo, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA:

MENGADILI :


1. 2. 3.

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT;

Menghukum

TERGUGAT

PENGGUGAT, berupa: a.

untuk

membayar

kerugian

kepada

Ganti rugi materiil, karena pembayaran PENGGUGAT tidak diakui

oleh TERGUGAT sehingga telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

ditambah dengan bunga 6 % per tahun dihitung sejak surat gugatan b.

ini didaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas;

Ganti rugi immateriil, karena TERGUGAT telah merusak kredibilitas PENGGUGAT di mata mitra/rekan bisnis PENGGUGAT dan

hilangnya kepercayaan dari pihak-pihak yang akan bekerja sama

dengan PENGGUGAT yang sebenamya tidak dapat dinilai dengan apapun

namun

patut

dinilai

dengan

100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah);

uang

sebesar

Rp.

yang mana kerugian tersebut harus dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) 4.

hari sejak Putusan a quo diucapkan;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas: -

5.

Sebuah kantor milik TERGUGAT yang tertetak di Jalan Kopo -

Komplek Kopo Mas Regensi Kav. 8C, Bandung;

Seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap

harinya

yang

dapat

ditagih

segera

dan

sekaligus

oleh

PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan a quo diucapkan hingga 6.

7.

TERGUGAT melaksanakan isi Putusan a QUO;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terelbih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo; Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (ex aquo et bono).


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI EXCEPTIO

NONPECUNIAE

NUMERATAI

(EKSEPSI

SANGKALAN

TERTAGIH BAHWA UANG YANG DIJANJIKAN UNTUK DIBAYAR TIDAK PERNAH DITERIMA) 1.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan

2.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -

Dalam

permohonan

Penggugat Penggugat

beberapa

PKPU

dinyatakan

waktu

yang

lalu,

sebesar

diajukan

Tergugat

kepada

2.715,128.959,-

dimana

tagihan

Rp.

Tergugat

kepada

Penggugat menyatakan tagihan tersebut sudah dibayar dari tanggal 29 November 2012 sampai dengan 15 Mei 2013 seluruhnya sejumlah 3.

Rp.

Rp.1.034,871.041,-

3.750.000.000,-

sehingga

ada

kelebihan

Dan oleh karenanya perbuatan tersebut diduga beritikad tidak baik

dan didalilkan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam gugatan perkara aquo, Tergugat akan membuktikan bahwa

utang Penggugat kepada Tergugat masih tersisa sebagaimana diuraikan di bawah ini: -

Berdasarkan surat' Penggugat kepada Tergugat No.305/KBT-CSB-

B/FIN~10/2012 tanggal 02 Nopember 2012, telah dinyatakan hal-hal yang haruss ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut: 1)

Sisa

pembayaran

iintuk

invoice

519/CPM-PPN/VIH/2012

sebesar Rp.1.375.168,128,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh

lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) akan di offside dengan Ruko GreenVille Unit 2)

No. 35 dengan harga Ruko discon 5% dari price list;

sisa hutang kurang lebih Rp.4,448,144.707 akan diberikan

pembayaran

dengan

masing-masing sbb.;

cicilan

Cicilan pertarna Desember 2012 Cicilan kedua Januari 2013

sebesar = Rp.

= Rp.

Rp.4.100.000,000,550,000.000,-

650.000.000,-


Cicilan ketiga Februari 2013 Cicilan keempat Maret 2013

= Rp.

750.000.000,-

= Rp.

800.000.000,-

= Rp.

Cicilan kelima April 2013

800.000.000,-

Cicilan keenam.Mel.20i3________ = Rp. 3) -

Total

550.000.000.-

= Rp. 4.100.000.000,-

Selisih dari itu akan diperhitungkan pada akhir periode (invoice

asli belum sernua diterima pertanggal hari ini)

Bahwa

atas

perhitungan

tersebut,

Penggugat

berkewajiban

melakukan pembayaran sebesar harga ruko (Rp.1.375.168.128,-) plus sisa hutang yang akan dicicil tersebut (Rp.4.448.144.707)

-

sehingga jumlah total tagihan sebesar Rp.5,823.312.835,-;

Bahwa namun demikian, pembayaran sesuai perhitungan tersebut

tidak terealisir sepenuhnya dimana pembayaran dengan ruko

sebesar Rp.1.375.168.128,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan -

rupiah) tidak terealisir;

Bahwa sedangkan pembayaran sisa hutang dengan cicilan hanya

terealisasi

sejurnlah

Rp.

2.950.000.000,-

didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut: 1)

BGGA158909

3)

BG.GA 158191

2) 4) 5) -

sebagaimana

cairtgl. 29 Nov2012 = Rp.

200.000,000,-

cairtgl. 09 Jan 2013 = Rp.

650.000.000,-

BG.GA 158190

cairtgl. 17 Des 2012 = Rp.

BG.GA 158192

cairtgl. 12 Feb 2013 = Rp.

BG.GA 158194 TOTAL

juga

cairtgl. 11 Apr2013 = Rp.

550.000.000,-

750.000.000,-

800.000.000.-

= Rp. 2,950.000.000,-

Dimana sebenarnya untuk pembayaran sejumlah tersebut masih ada

2 BG yang telah diserahkan namun tidak dapat dicairkan masing-

masing untuk cicilan keempat BG No. GA 158193 jatuh tempo tanggal 9 Maret 2013 nominal Rp.80Q.000.000,- dan cicilan keenam BG No. GA 158195 jatuh tempo tanggal .9 Mei 2013 nominal Rp.550.000.000/

karena

Penggugat

meminta

penarikan/pengembalian BG tersebut namun tidak diganti dengan Bilyet Giro lain dengan nominal yang sama sebagaimana Surat Penggugat -

kepada

Tergugat

tertanggal 12 April 2013;

No.

249/KBT-CSB-FIN/V/2013

Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ada


pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,-dengan BG. GA 172633 cair " tgl. 15 Mei 2013 adalah merupakan pembayaran kontrak dengan

Tergugat untuk pekerjaan VAC Plumbing yang bukan termasuk pembayaran mekanikal sebagaimana No. BG nya tidak berurutan

dengan BG untuk pembayaran mekanikal (untuk pembayaran BG

Mekanikal menggunakan BG dengan tiga angka nomor depan GA -

158....);

Sehingga pernbayaran yang belum dilakukan adalah ruko sebesar

Rp.1.375.168.128 dan sisa cicilan belum dibayar Rp.4.448.144.7072.950.000.000 = Rp. 1.498.144.707,-dan oleh karenanya tersisa

4.

tagihan Rp.2.873.312.835,-

Bahwa dalam posisi Tergugat demikian, MOHON PERHATIAN MA]ELIS HAKIM UNTUK MENCERMATI EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH

TERGUGAT YAKNI EXCEPTIO NONPECUNIAE NUMERATAI ATAU EKSEPSI SANGKALAN TERTAGIH BAHWA UANG YANG DIJANJIKAN UNTUK DIBAYAR TIDAK PERNAH DITERIMA SEHINGGA APABILA

TERGUGAT MAMPU MEMBUKTIKAN SANGKALAN DIMAKSUD DIATAS ATAUPUN TIDAK ADA BUKTI BANTAHAN BAHWA ADA RENCANA PEMBAYARAN YANG BELUM DITERIMA TERGUGAT MAKA MOHON

MAJELIS HAKIM MENGABULKAN EKSEPSI INI DAN MENYATAKAN GUGATAN

TIDAK

VERKLAARD);

DAPAT

DITERIMA

(NIET

ONVANKELIJKE

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat diatas maka gugatan

Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat dengan tegas menyarigkal dalil-dalil gugatan penggugat,

2.

Bahwa Penggugat mendalilkan benar antara Penggugat dengan Tergugat

kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

ada hubungan hukum, Penggugat mempunyai pekerjaan mendirikan

Cirebon Super Blok (disebut CSB) yang terdiri dari Mall dan Kondotel,

sedangkan Tergugat adalah pemborong yang menerima pekerjaan dari Penggugat salah satunya adalah pekerjaan mekanikal pembangunan Cirebon Super Blok yang terdiri dari Mall dari. Kondotel berdasarkan: -

Surat Perintah Kerja Pekerjaan Mekanikal Cirebon Super Blok Mall

Nomor 020/SPK-CSB/III/11 tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana


-

3.

dilakukan perubahan berdasarkan:

Addendum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Mekanikal Proyek

Cirebon Superblok Mall Nomor 020/SPK-AD1-CSB/III/11 tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana dilakukan perubahan berdasarkan

Addendum Surat Perintah Kerja Mekanikal Proyek CSB Mall Nomor :

020/SPK-ADD 2-CSB/III/ll tanggal 1 November 2012.

Bahwa butir 3 (tiga) posita gugatan Penggugat mengakui, adapun Nilai

Kontrak Final setelah dimasukkan Pekerjaan Tambah Kurang (sesuai

addendum terakhir kali) adalah sebesar Rp.18.650.G96.000/- (delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:   4.

Nilai kontrak Maferial/Bahan sebesar = Rp. 15,667.665.000,Nilai kontrak Upah sebesar

= Rp. 2.982.431.000.-

Jumlah

Rp. 18J350.096.000,-

Bahwa, posita 6 (enarn) gugatan Penggugat tidak benar karena sesuai surat

Penggugat

kepada

Tergugat

No.305/KBT-CSB-B/FIN-10/2012

tanggal 02 Nopember 2012, telah dinnyataka hal-hal 5^ang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan Tergugat, secara rinci kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut; 1)

Sisa pembayaran untuk invoice 519/CPM-PPN/VHI/2012 sebesar

Rp.1.375.168.128,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta

seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) akan cli offside dengan Ruko Green Ville Unit No.35 dengan harga

Ruko discern 5% dari price list akan tetapi sampai dengan gugatan 2)

ini diajuan sisa

hutang

kurang

lebih

Rp.4,448.144.707

akan

diberikan

pembayaran dengan cicilan sebesar Rp.4.100.000.000,- masingmasing sbb.;

Cicilan pertama Desember 2012

= Rp.

Cicilan ketiga Februari 2013

= Rp.

Cicilan kelima April 2013

= Rp.

Cicilan kedua Januari 2013

Cicilan keempat Maret 2013

Cicilan keenam.Mei 2013_______ Total

550,000.000,-

= Rp.

650.000.000,-

= Rp.

800.000.000,-

= Rp.

550.000.000.-

750.000.000,-

800.000.000,-

= Rp. 4.100.000.000,-


Selisih dari itu akan diperhitungkan pada akhir periode (invoice asli belum 5.

semua diterima pertanggal hari ini);

Bahwa, .kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada surat Penggugat No.305/KBT-CSB-B/FIN10/2012

tanggal

02

Nopember

2012

sebesar

Rp.l.375.168.128+Rp.4.448.144.707 = Rp.5.823.312.835,- akan tetapi kenyataan kewajiban pembayaran yang dinyatakan Penggugat dalam surat

tersebut

tidak

ditindaklanjuti/direalisasikan

oleh

Penggugat

sepenuhnya sehingga masih ada kekurangan pembayaran yang belum dipenuhi oleh Penggugat, adapun tindaklanjut/realisasi yang telah dilakukan oleh Penggugat belum sepenuhnya (kurang) sebagai berikut: 1)

Sisa pembayaran untuk invoice 519/CPM-PPN/VIII/2012 belum

dibayar sebesar Rp.1.375.168.128,- di offside dengan

Ruko

GreenVille Unit No.35 dengan harga Ruko discon 5% dari price list akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Peinggugat sehingga tidak

mengurangi besarnya nilai kewajiban pembayaran yang harus 2)

dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

sisa hutang kurang lebih sebesar Rp.4.448.144.707,- baru bayar

sebagian sbb:

dibayar dengan transfer

= Rp.

200.000,000,-

- Cicilan pertama Desember 2G12(BG. GA158190) = Rp. 550.000.000,-

Cicilan kedua Januari 2013 (BG. GA 158191) = Rp. 650.000.000,-

- Cicilan ketiga Februari 2013 (BG.GA 158192) = Rp. 750.000.000,-

- Cicilan kelima April 2013 (BG. GA 158194) = Rp. 800.000.000.-

Jumlah cicilan yang telah dibayar = Rp. 2.950.000.000,-

Sisa cicilan belum terbayar Rp.4,448.144.707-2.950.000.000

= Rp. 1.498.144.707,-

Dengan demikian Jumlah total kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.375.168.128 +

6.

Rp.1.498.144.707 = Rp.2.873.312.835,-

Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah melakukan


pembayaran sebesar Rp.3.750.000.000,- tidak benar karena quodnon ada

pembayaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan BG. GA 172633 yang cair tgl. 15 Mei 2013 rnaka pembayaran tersebut merupakan pembayaran

kontrak dengan Tergugat untuk pekerjaan VAC Plumbing yang bukan termasuk pembayaran mekanikal sebagaimana No. BG nya tidak berurutan

dengan

BG

untuk

pembayaran

mekanikal

(BG

untuk

pembayaran Mekanikal menggunakan BG dengan 3 (tiga) angka nomor 7.

depan GA 158.,..);

Bahwa dalam realisasi pembayaran cicilan 6 (enam) kali sebagaimana dinyatakan pada surat Penggugat kepada Tergugat No.305/KBT-CSBB/FIN-10/2012

tanggal

02

Nopember

2012

tersebut

sebenarnya

Penggugat telah memberikan 6 (enam) Bilyet Giro yang nilai rupiah dan

jatuh temponya disesuaikan dengan jadwal pembayaran, akan tetapi ada 2 (dust) Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan masing-masing untuk cicilan

keempat BG No. GA 158193 jatuh tempo tanggal 9 Maret 2013 nominal

Rp.80Q.OOQ.OOCV dan cicilan keenara BG No. GA158195 fatuh tempo tanggal 9 Mei 2013 nominal Rp.S5Q.QOO.000,- akan tetapi oleh

Penggugat tidak diganti dengan Bilyef: Giro lain dengan nominal yang 8.

sama sebagai pengganti meskipun sudah diminta oleh Tergugat.

Bahwa, butir 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat tidak benar, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga

adalah bukan merupakan kesewenang-wenangan Tergugat sama sekali

melainkan hak hukum setiap warga negara, perlu diketahui oleh Penggugat bahwa pengajuan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2014

oleh Tergugat ' terhadap Penggugat merupakan bentuk kesadaran hukum

Tergugat karena ada hak tagihan Tergugat kepada penggugat yang sudah sudah jatuh tempo dan dapat ditagih disamping ada kredtor lain yang disertakan, sehingga merupakan hak hukum dari Tergugat untuk menuntut apa yang menjadi hakya di pengadilan niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. Bahwa mengenai jumlah utang perusahaan dalam

PKPU tersebut tergugat tidak lupa mencantumkan adanya proses Verifikasi Utang apabila PKPU dikabulkan nantinya guna menentukan

jumlah utang pasti berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi yang diterima dan diakui dalam praktek PKPU/Kepailitan.


"Bahwa adapun besarnya nilai tagihan pada permohonan PKPU Tergugat

baru bisa diketahui secara pasti apabila permohonan PKPU dikabulkan melalui proses pengajuan tagihan, nilai utang dan bukti-buktinya

dwerifikasi dalam Rapat Pencocokan Utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Pengurus, sebagaimana: -

Yurispnidensi Mahkamah Agung No. . 013 K/N/1999 Tanggal

putusan 16 November 2000 antara PT Pulling Coper Works Ltd v PTAtcrido Prima, yang kaidah hukumnya berbunyi: "Dalam hal penentuan seluruh utang debitor (piutang krediior), jumlahnya baru dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan phitang-

piutang pada rapat verifikasi; bila dalam. rapat verifikasi ada

perbedaan/perbantahan yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim

Pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi ke Majelis Hakim -

Pengadilan Niaga."

Pendapat dari Hoge Raad Belanda, sebagainwna dikMtip dalam

buku berjudul "Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan"f Penerbit Presiding PPH, Tahun 2004, hal 48-49 yang berbunyi:

"Dalam yurisprudensi di Nederland (putusan Hoge Raad tanggal ZOMei 1988, NJ. 1989, 676) disebutkan bahwa penagih utang yang motion

pailit

cukup

ntenunjukan

secara

sumir

dasar-dasar

gugatannya bahwa persyaratan tersebut telah ada dan terpenuhi, bahwa dalam permohonan pailit itu belum perlu disebutkan jumlah

utang yang pasti (eksak). Kepastian ini nanti baru eksakt jumlah

hutangnya dalam tahap rapat verifikasi setelah putusan pailit -

dijatuhkan"

Doktrin hukum Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulong, S.H,,, dalam

Makalahnya berjudul Pengertian Sederhana

Dalam

Kepailitan,

Tentang

Pembuktian

Secara

yang disampaikan pada Seminar

Law Education & Training Hotman Paris, pada 2001, yang berbunyi:

"Tentang besar kecilnya jumlah utang, tersebut akan dapat

ditentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang, sesudah debitor dinyatakan pailit dalam putusan Hakim. Apabila tidak dapat

diperiksa melalui proses kepailitan, maka kasus tersebut akan selalu dapat


diajukan melalui proses perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri 9.

dengan hukum acara perdata biasa";

Bahwa, butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat bukannya tidak mengakui pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat akan tetapi faktanya sebagaimana telah

diuraikan pada butir 5 (lima) jawaban diatas, meniang benar pernah dilakukan pembayaran dalam kurun waktu 29 November 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 akan tetapi masih ada kekurangan pembayaran yang wajib dilakukan Penggugat kepada Tergugat, untuk jelasnya sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan hasil meeting tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat

membuat surat kepada Tergugat N0.305/KBT-CSB-B/FIN-10/2012 tangga! 02 Nopember 20:12, yang isinya menyatakan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut: 1)

Kewajiban pembayaran untuk sisa invoice 519/CPM-PPN/VIH/2Q12

sebesar Rp.1.375.168.128,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) akan di ofi'side dengan Ruko GreenVille Unit No.35 dengan

harga Ruko discon 5% dari price list akan tetapi sampai sekarang

tidak direalisasakan sehingga tidak mengurang! besarnya nilai 2)

kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat.

Kewajiban pembayaran sisa hutang kurang lebih Rp,4.448.144.707,~

menurut pernyataan Penggugat akan diberikan pembayaran dengan

cicilan sebesar Rp,4.100.000.000,- akan dibayar secara bertahap 6 (enam) kali cicilan, akan tetapi kenyataan hanj^a dibayar sebagian dengan cara mencicil yang jumlahnya sebesar Rp. 2,950.000.000,(dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Jadi

Sisa

cicilan

yang

belum

2.950.000.000 = Rp. 1.498.144,707,-

terbayar

Rp.4.448.144.707-

sehingga Jumlah total kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi Penggugat

kepada

Tergugat

sebesar

Rp.1.498.144.707 = Rp.2,873.312.835,-

Rp.1.375.168.128

+

dengan uraian tersebut jelas dan nyata terbukti semua pembayaran dari Penggugat

diakui

oleh

Tergugat,

bahkan

masih

ada

setelah

dihitung

ulang

masih

kewajiban

pembayaran yang harus dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat yang sudah

jatuh

tempo

dan

sebesar


Rp.2.873.312.835,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

10. Bahwa, butir 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) posita gugatan Penggugat

tidak benar Tergugat tidak mengakui pembayaran Penggugat sebesar Rp.3.750.000.000,- , semua pembayaran dari Penggugat diakui oleh

Tergugat dan setelah dihitung berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Penggugat masih ada kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat

sebesar Rp.2.873.312.835,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), sedangkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.034.871.041,- tidak benar dan

hanya mengada ada tidak mungkin Penggugat melakukan pembayaran sampai kelebihan sebesar itu, hal itu hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk spekulasi dalam perkara ini.

Dengan demikian terbukti, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, baik dengan cara tidak mengakui pembayaran sebesar

Rp.3.750,000.000,-

maupun

dengan

menerima

pembayaran dari Penggugat sebesar Rp.1.034.871.041,-

.kelebihan

11. Bahwa, butir 12,13 dan 14 posita gugatan Penggugat mengenai

Perbuatan Melawan Hukum tidak benar, mengada ada dan dipaksakan, pasal 1365 KUHPerdata sama sekali tidak ada relevansinya sama sekali, bahkan sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum, berdasarkan fakta yang ada justru sebaliknya bahwa

masih ada kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar 'Rp.2.873.312.835,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

Dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi sama sekali dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

12. Bahwa, butir 15 posita gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat

mengakui semua pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan setelah dilakukan penghitungan terbukti bahwa masih ada kewajiban

pembayaran

Penggugat

kepada

Tergugat

sebesar

Rp.2.873.312.835,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga

ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mengaku dirugikan oleh Tergugat karena tidak mengakui pembayaran yang


dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.3.750.000.000,-

Dengan demikian oleh karena terbukti tidak ada pembayaran dari Penggugat yang tidak diakui oleh Tergugat dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka tuntutan yang dimohon

Penggugat

berupa

ganti

rugi

materiil

sebesar

Rp,

3.750.000.000,- dan immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- menurut hukum harus ditolak/ dikesampingkan.

13. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan

Tergugat

permohonan

ditolak/dikesampingkan.

uang

paksa

(dwangsom)

harus

14. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka sudah selayaknya bila permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang autentik maka sudah selayaknya apabila

permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak atau dikesampingkan

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada

Mejalis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. 2. 3.

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (met onvantkelijke verklaard);

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA: 1. 2. 3.

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima (met onvantkelijke verklaard ) gugatan Penggugat ;

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat tidak

mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2015 Nomor. 586/Pdt.G/2014/PN.Bdg yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. MenghukumTergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat

sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan seluruh ganti rugi materiilnya dibayar lunas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Akta

Permohonan

Banding

No.134/PDT.B/2015/PN.Bdg. tanggal 3 Nopember 2015 yang dibuat oleh MAT

DJUSKAN,SH.MH Penitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan

bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

21

Oktober

2015

No.586/Pdt.G/2014/PN.Bdg,yang memohon untuk diperiksa dan diputus kembali dalam PeradilanTingkat Banding; Membaca

Risalah

pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor.174/Del/2015/PN.Cn Jo No.586 /Pdt.G/2014/PN.Bdg, dibuat dan ditanda

tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat

tersebut diatas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2015 ; Membaca

Risalah

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

No.586

/Pdt.G/2014/PN.Bdg, dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti


Pengadilan Jakarta Selatan berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Nopember 2015 Nomor. W.11.U15564.HT.02.02.XI.2015, yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan banding dari Pembanding /

semula Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat Tidak mengajukan Memori

banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Penggugat tidak mengajukan

Kontra Memori Banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam Tingkat banding ;

Membaca,

Risalah

Pemberitahuan

pemeriksaan

berkas

perkara

(Inzage) No.586/PDT.G/2014/PN.Bdg Jo No.134/Pdt/B/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan

bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 kepada Pembanding/ semula Tergugat

dan kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara ( inzage ) di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas perkara dikirimkan

ke Pengadilan Tinggi Bandung, serta Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No.586/Pdt.G/2014/PN.Bdg Jo No 134/Pdt/B/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Januari 2016 Nomor W11.U.1.345.HT/02/02.1.2016 yang menerangkan bahwa pada tanggal

2 Pebruari 2016 kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas

perkara ( inzage) di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas Perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding Pembanding/semula Tergugat

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama

berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 586/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tanggal


21

Oktober

2015,

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

dapat

menyetui

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan

benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor.586/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 21 Oktober 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga

Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 jo Undang-

undang Nomor 49 tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengingat pasal 7 Undang-undang No.20 tahun l947 Tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal l78 ayat (2) dan pasal 181 ayat (1) HIR juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semulaTergugat tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 586/Pdt.G/2014 /PN.BDG, tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar

biaya

perkara yang ditingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016

oleh kami DR.H.LEXSY MAMONTO,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL,S.H.M.H, dan KAREL TUPPU,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal 21 Juli 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut


didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Tata Kurnia,SA.S.H.

sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua, T.t.d.

T.t.d.

DR.H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

AMRIL,S.H.M.H. T.t.d. KAREL TUPPU, S.H.M.H.

Panitera-pengganti T.t.d.

Rincian biaya perkara :

TATA KURNIA .SA,S.H.

-

Redaksi

: Rp.

-

Pemberkasan

: Rp. 139.000,-

-

Materai

: Rp.

5.000,-

6.000,-

Rp. 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents