PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 170/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------

Dadan Shaffei, wiraswasta, beralamat di Jl. Sriwijaya IX No. 18, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, untuk

selanjutnya

PENGGUGAT;

disebut

sebagai

PEMBANDING

semula

MELAWAN

1. M. Daud Simanjuntak, dahulu bertempat tinggal di jalan Dukuh V nomor 55, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, sekarang tidak

diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. Hery Supriady, bertempat tinggal di Jalan Utan Panjang V Nomor 5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran,

Jakarta

Pusat,

untuk

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

selanjutnya

disebut

sebagai

3. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Badan Hukum, beralamat di Jl. Chairil

Anwar, Blok C No. 29-30, Bekasi Timur, Kota Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III.

4. Suhandi Suryasaputra. SH, PPAT wilayah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini digantikan oleh protokolernya Ali Maksum, SH., PPAT wilayah

Kabupaten Cianjur beralamat di Jl. Masjid Agung, Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.

5. Jack Bally Abidin, beralamat di Jalan Letjen Suprapto nomor 18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V.

6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik

Indonesia

Cq.

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Cianjur, beralamat di Jl. Raya Bandung Sadewata, Cianjur,

Halaman.1 dari 33 halaman put. No. 170/Pdt/2016/PT.Bdg

untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI.

7. Dra. Sucie Amatul Qudus, SH., PPAT, beralamat di Jl. Raya Ciranjang,

KM. 17, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII.

8. Mutia Farida Yusuf Hasym, SH., Notaris, beralamat di Jl. Cemara Blok A-

1 No.2, Jakasampurna, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII.

9. Ny. Sriwati Wahyuni, beralamat di Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 04,

Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut .

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang

berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; --

----------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA -----------------------------

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat

gugatannya tanggal 21 Nopember 2014

yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 November 2014

dalam Register Nomor : 40/Pdt/G/2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 1993 Penggugat membeli sebidang tanah

seluas 950 m2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya dari Turut Tergugat, yang terletak di Kp. Sukamaju, Rukun Tetangga 02, Rukun

Warga 05, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dengan

sertifikat hak milik nomor 238/Cipanas atas nama Sriwati Wahyuni (Turut

Tergugat), Surat Ukur No. G.S. No. 62 tanggal 13 Januari 1981 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

: tanah milik Joko

- Sebelah Timur

: tanah milik Mundi

- Sebelah Selatan - Sebelah Barat

: tanah milik H. Hasam

: tanah milik H. Mami

Untuk selanjutnya dalam perkara a quo disebut ojek sengketa.

2. Bahwa saat itu jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat baru jual

beli di bawah tangan berupa kwitansi pembelian, belum dibuatkan akte jual Halaman.2 dari 33 halaman put. No. 170/Pdt/2016/PT.Bdg

beli, akan tetapi SHM No. 238/Cipanas atas nama Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat) tersebut sudah diserahkan Turut Tergugat kepada Penggugat.

3. Bahwa pada awal Maret 1994 terjadi pengalihan pekerjaan (take over) proyek pembangunan perumahan Taman Mede Indah di Cianjur milik Penggugat

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

I

senilai

Rp.

1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran

uang muka oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) akan tetapi pada waktu itu Tergugat I meminta jaminan

(sebagai jaminan kalau proyek tersebut benar ada atau tidak fiktif) kepada Penggugat dengan alasan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah uang Tergugat V, dan akhirnya Penggugat

memberikan SHM No. No. 238/Cipanas atas nama Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat) kepada Tergugat I sebagai jaminan.

4. Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat V adalah rekan

bisnis, dimana pada saat take over proyek tersebut Tergugat I dan Tergugat

V

secara

bersama-sama

mendatangi

membicarakan masalah take over proyek tersebut.

Penggugat

untuk

5. Bahwa karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat belum dibuatkan

akte jual beli pada saat penyerahan SHM No. 238/Cipanas atas nama Sriwati Wahyuni oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana

disebutkan pada butir 3 diatas, maka kemudian Tergugat I meminta dibuatkan akte jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehingga

dibuatkanlah akte jual beli dengan objek jual beli adalah objek sengketa di hadapan Tergugat IV dengan akte nomor 731/213/PCT/1994 tanggal 24

Maret 1994 antara Penggugat sebagai pembeli dan Turut Tergugat sebagai penjual.

6. Bahwa selanjutnya setelah dibuatkan akte jual beli di hadapan Tergugat IV

dengan akte jual beli nomor 731/213/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 antara Penggugat sebagai pembeli dan Turut Tergugat sebagai Penjual

dengan objek jual beli adalah objek sengketa, maka selanjutnya atas permintaan Tergugat I dibuatkan lagi akte jual beli antara Penggugat

sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli dengan objek jual beli

adalah objek sengketa, yang menurut Tergugat I bahwa akta jual beli tersebut hanya sebagai akta proforma (formalitas) yang dipergunakan


sebagai jaminan uang muka take over proyek sebesar Rp. 100.000.000,-

sebagaima disebutkan pada butir 3 di atas, maka dibuatkanlah Akte Jual Beli Nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 dengan objek jual

beli SHM No. 238/Cipanas atas nama Turut Tergugat (objek sengketa) antara Pengugat selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli.

7. Bahwa pada saat pembuatan Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 dengan objek jual beli adalah SHM No. 238/Cipnas

atas nama Sriwati Wahyuni (objek sengketa) antara Penggugat selaku

penjual dan Tergugat I selaku pembeli, Tergugat IV sudah mengingatkan Tergugat I bahwa jual beli dari akte ke akte tidak bisa dilaksakan dengan penjelasan dari Tergugat IV bahwa SHM No. 238/Cipanas atas nama Ny.

Sriwati Wahyuni harus balik nama dulu dari Sriwati Wahyuni (Turut

Tergugat) ke atas nama Dadan Shaffei (Penggugat) berdasarkan akta jual beli nomor 731/213/PCT/1994 akan tetapi karena waktu itu Tergugat I

mengatakan bahwa akte tersebut hanya sebagai formalitas untuk jaminan

uang muka take over proyek tersebut di atas maka akte jual beli nomor

732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 tersebut tetap dibuatkan di hadapan Tergugat IV dan akte jual beli nomor 731/213/PCT/1994 tanggal

24 Maret 1994 dengan objek jual beli SHM No. 238/CIpanas atas nama Sriwati Wahyuni (objek sengketa) antara Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat selaku penjual tersebut tetap dalam penguasaan Tergugat I

berikut SHM No. 238/Cipanas atas nama Ny. Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat).

Jadi Tergugat I pada waktu itu pada saat yang bersamaan menguasai 3 buah surat, yaitu :

a. Akte jual beli nomor 731/213/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994. b. Akte jual beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994.

c. SHM No. 238/Cipanas atas nama Sriwato Wahyuni (Turut Tergugat).

8. Bahwa setelah kurang lebih satu tahun yaitu pada bulan Agustus 1995, dengan alasan kredit dari Bank Tabungan Negara gagal, take over proyek

tersebut dibatalkan oleh Tergugat I, dan Tergugat I meminta uang muka

sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut di atas dikembalikan oleh Penggugat

kepada Tergugat I dengan alasan bahwa uang tersebut adalah milik Tergugat V.


9. Oleh karena Penggugat didesak terus oleh Tergugat I sampai-sampai ketenangan keluarga Penggugat terganggu atas kedatangan Tergugat I ke rumah Penggugat, maka akhirnya dengan berat hati untuk mengembalikan

uang muka tersebut maka Penggugat terpaksa menjual rumah milik Penggugat di bandung kepada Tergugat V (pemilik uang muka Rp. 100.000.00),-)

dimana

uang

penjualan

rumah

tersebut

langsung

dipotong/dikurangkan dengan uang muka take over proyek sebesar Rp.

100.000.000,- ditambah lagi biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 6.000.000,pada tanggal 1 Juni 1996 oleh Tergugat V, sehingga harga rumah yang disepakati sebesar Rp. 130.000.000,- hanya dibayar oleh Tergugat V

sebesar Rp. 24.000.000,- setelah dikurangi/dipotong uang muka take over

proyek sebesar Rp. 106.000.000,- ditambah biaya lainnya sebesar Rp. 6.000.000,-

10. Bahwa seharusnya dengan dikembalikannya uang muka Rp. 100.000.000,ditambah biaya lainnya sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut, Tergugat I sudah harus mengembalikan kepada Penggugat :

a. SHM No. 238/Cipanas atas nama Sriwato Wahyuni (Turut Tergugat) b. Akte jual beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994.

c. Akte jual beli nomor 731/213/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994.

Akan tetapi waktu itu Tergugat I mengatakan belum mau menyerahkan

ketiga surat tersebut di atas kepada Penggugat dengan alasan karena

masih harus diperhitungkan bunga uang muka sebesar Rp. 100.000.000,selama kurang lebih satu tahun.

11. Bahwa atas tekanan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat mengenai bunga sebagaimana disebutkan di atas, maka Penggugat

menyetujui mau membayar bunga sebesar Rp. 85.000.000,- yang

kemudian pada tanggal 12 Januari 2006 penggugat telah membayar sebagian yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Tergugat I sehingga tersisa sebesar Rp. 60.000.000,-

12. Bahwa karena Penggugat belum sanggup melunasi sisa bunga uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut maka pada bulan September 2008 Tergugat I mengancam Penggugat akan membalik nama sertifikat hak milik nomor 238/Cipanas ke atas nama Tergugat I.

13. Bahwa selanjutnya Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat I baik melalui telepon genggam maupun dengan menemui ke tempat tinggalnya di


jalan Dukuh V nomor 55 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, akan tetapi tidak pernah berhasil, dan informasi yang Penggugat

peroleh dari tetangga Tergugat I bahwa Tergugat I sudah tidak berada di

alamat tersebut dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat I.

14. Bahwa atas ancaman dari Tergugat I sebagaimana disebut pada poin 12 di atas, Penggugat mulai curiga terhadap Tergugat I karena susah dihubungi maka pada tanggal 31 Oktober 2008 Penggugat mengajukan pemblokiran

SHM No. 238/Cipanas ke kantor Tergugat VI, dan selanjutnya atas

permohonan Penggugat kepada Tergugat VI, Tergugat VI mengundang para pihak yang berkaitan dengan pemblokiran tersebut akan tetapi tidak ada penyelesaian.

15. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012, Penggugat didatangi oleh seorang bernama H. Bukhari yang mengaku kuasa dari Tergugat I, yang menyampaikan

bahwa

kedatangannya

dalam

rangka

mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat I atas permasalahan SHM No. 238/Cipanas

tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, H. Bukhari mengeluarkan kata-kata

“kalau bapak tidak mau damai, gampang buat pak Daud untuk membalik nama sertifikat itu”.

16. Bahwa atas penyampaian H. Bukhari tersebut diatas, pada tanggal 11 Mei

2012 Penggugat mengajukan pemblokiran (blokir ke 2) ke kantor Tergugat VI dengan surat dari Penggugat tertanggal 8 Mei 2012, dimana blokir

tersebut telah dicatat Tergugat VI di buku tanah SHM No. 238/Cipanas yang ada di kantor Tergugat VI.

17. Bahwa pada tanggal pada tanggal 31 Mei 2012 Penggugat menerima surat somasi dari Tergugat II melalui kuasa hukumnya Danu I. Nugraha untuk meminta Penggugat mengosongkan rumah objek sengketa dengan alasan

bahwa Tergugat II telah membeli objek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat II telah membeli objek sengketa dari Tergugat I dengan Akta Jual Beli No. 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII.

18. Bahwa ternyata Akta Jual Beli No. 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII ditandatangani oleh Tergugat II sebagai

penjual dan sekaligus sebagai pembeli berdasarkan Akta Pengikatan JUal


Beli dan Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII.

19. Bahwa Tergugat II sewaktu melakukan pengikatan jual beli dengan Tergugat I atas objek sengketa dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan

Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII, dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik karena

Tergugat II tidak pernah mengecek langsung objek perikatan jual beli tersebut (objek sengketa) yang selama ini dalam penguasaan Penggugat, oleh karenanya Tergugat II selaku pembeli yang beritikad tidak baik tidak dilindungi undang-undang.

20. Bahwa karena Tergugat II sewaktu melakukan pengikatan jual beli dengan Tergugat I atas objek sengketa dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan

Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII,

tidak pernah mengecek langsung objek perikatan jual beli tersebut (objek sengketa) yang selama ini dalam penguasaan Penggugat, oleh karenanya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga

membawa konsekuensi hukum bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan oleh karenanya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

21. Bahwa oleh karena Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 113 tanggal

28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII adalah cacat hukum

sehingga tidak berkekuatan oleh karenanya batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan, maka Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat memerintahkan Tergugat VIII untuk mencoret minuta akte nomor 113 tanggal 28 Juni 2011 dari buku yang disediakan untuk itu.

22. Bahwa karena Tergugat II sewaktu melakukan pengikatan jual beli dengan Tergugat I atas objek sengketa dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan

Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII,

tidak pernah mengecek langsung objek perikatan jual beli tersebut (objek sengketa) yang selama ini dalam Penguasaan Penggugat, oleh karenanya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,

23. Bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya penyerahan objek jual beli (levering). Dalam hal terjadi Pengikatan Jual Beli antara Tergugat I


sebagai yang mengikatkan diri untuk menjual dengan Tergugat II sebagai

yang mengikatkan diri untuk membeli dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat

Viii, bahwa dipastikan tidak pernah terjadi penyerahan objek perikatan jual beli yaitu objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II karena objek sengketa tidak pernah dalam penguasaan Tergugat I akan tetapi objek sengketa ada dalam penguasaan Penggugat.

Demikian pula halnya sewaktu terjadi jual beli antara Tergugat II selaku

penjual berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII dengan Tergugat II

selaku pembeli dengan Akta Jual Beli No. 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII, karena objek sengketa tidak pernah dalam penguasaan Tergugat II akan tetapi ada dalam penguasaan

Penggugat, oleh karenanya Tergugat II dalam tindakannya sebagai penjual

dan sekaligus sebagai pembeli dengan akta jual beli No. 477/2011 tangal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa karena Tergugat II selaku penjual berdasarkan Akta Pengikatan

Jual Beli dan Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII tidak pernah menguasai objek jual beli (objek sengketa) untuk diserahkan kepada Tergugat II sendiri selaku pembeli dalam Akta Jual Beli

No. 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII,

maka penyerahan (levering) sebagai salah satu syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II selaku penjual

berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII kepada Tergugat II sendiri selaku pembeli dalam Akta Jual Beli No. 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011

yang dibuat di hadapan Tergugat VII batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan.

25. Bahwa oleh karena akta jual beli No. 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011

yang dibuat di hadapan Tergugat VII batal demi hukum atau setidak-

tidaknya dapat dibatalkan, maka Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat memerintahkan Tergugat VII untuk mencoret minuta akte nomor : 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dari buku yang disediakan untuk itu.


26. Bahwa atas pemblokiran atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat ke kantor Tergugat VI sebagaimana disebutkan pada butir 16 di atas, maka kemudian pada 25 Juni 2013 Tergugat VI mengundang para pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu Pengugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

27. Bahwa atas undangan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut

sebagaimana disebutkan pada butir 26 di atas, hadir antara lain : Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan tetapi tidak ada penyelesaian atas masalah tersebut. Pada pertemuan tersebut,

Tergugat III menyampaikan bahwa Tergugat II mempunyai hutang kepada

Tergugat III dan Tergugat IV akan tetapi tidak ada penyelesaian atas masalah tersebut. Pada pertemuan tersebut, Tergugat III menyampaikan

bahwa Tergugat II mempunyai hutang kepada Tergugat III sebesar Rp.

435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 238/Cipanas (objek sengketa).

28. Bahwa pada pertemuan tersebut di atas dimana Tergugat II juga hadir, Tergugat II sudah mengetahui atas penyampaian Penggugat bahwa

sesungguhnya tidak pernah terjadi jual atas objek sengketa antar Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada butir 6 diatas.

29. Bahwa seharusnya Tergugat II setelah mengetahui adanya permasalahan

sebagaimana disebutkan pada butir 26,27 dan butir 28 di atas, Tergugat II harus dengan hati-hati melakukan suatu tindakan hukum atas objek sengketa, akan tetapi Tergugat II tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan melakukan

tindakan hukum yaitu menjaminkan objek sengketa

kepada Tergugat III sebagaimana diuraikan pada butir 31 huruf b yang

akan diuraikan berikut di bawah ini, oleh karenanya tindakan Tergugat II menjaminkan objek sengketa kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.

30. Bahwa karena pertemuan yang difasilitasi Tergugat VI sebagaimana disebutkan pada butir 26 di atas tidak membuahkan hasil maka Penggugat

berniat mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut, maka untuk memperoleh data-data resmi, maka pada tanggal 18 Agustus 2014

Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat VI meminta penjelasannya perihal perubahan kepemilikan atas objek sengketa yaitu SHM No.

238/Cipanas semula atas nama Sriwati Wahyuni, yang kemudian pada Halaman.9 dari 33 halaman put. No. 170/Pdt/2016/PT.Bdg

tanggal 5 September 2014 Tergugat VI menjawab surat Pengugat dengan suratnya nomor 653/7/32.03/ VIII/2014.

31. Bahwa dari surat Tergugat VI nomor 653/7/32.03/VIII/2014, tersebut, Penggugat mengetahui bahwa :

a. Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II dengan akte jual

beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII.

b. Bahwa sertifikat Hak Milik nomor 238/Cipanas (objek sengketa), tanggal 21 April 2014 telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama

oleh

Tergugat

III

berdasarkan

Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan tanggal 14 April 2014 nomor 141/2014 yang dibuat di hadapan Tergugat VII.

32. Bahwa alas Hak Tergugat II memasang hak tanggungan atas objek sengketa kepada Tergugat III dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan

nomor 141/2014 tanggal 14 April 2014 yang dibuat di hadapan Tergugat

VII, adalah SHM No. 238/Cipanas atas nama Hery Supriady (Tergugat II) yang sebelumnya atas nama Tergugat I, dan sebelumnya atas nama Penggugat dan sebelumnya atas nama Turut Tergugat.

33. Bahwa Tergugat VI dalam mencatatkan Hak Tanggungan No. 141/2014

tanggal 14 April 2014 tersebut di atas adalah pencatatan yang cacat hukum

karena sebelumnya Tergugat VI telah mencatat blokir di buku tanah SHM No. 238/Cipanas atas permohonan blokir yang diajukan oleh Penggugat

sebagaimana disebutkan pada butir 16 di atas. Tergugat VI dalam memproses pencatatan Hak Tanggungan No. 141/2014 tersebut sudah

melanggar prinsip kehati-hatian sehingga pencatatan Hak Tanggungan No. 141/2014 tersebut di buku tanah SHM No. 238/Cipanas oleh Tergugat VI adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

34. Bahwa sebelum SHM No. 238/Cipanas dibalik nama ke atas nama Tergugat II, SHM No. 238/Cipanas tersebut adalah atas nama M. Daud Simanjuntak (Tergugat II).

35. Bahwa alas Hak Tergugat II mengajukan balik nama kepada Tergugat VI

atas obek sengketa dari atas nama Tergugat I ke atas nama Tergugat II

adalah akta jual beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VII.


36. Bahwa alas hak pembuatan hak akta jual beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII adalah Akta Pengikatan

Jual Beli dan Kuasa nomor 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII.

37. Bahwa sebelum SHM No. 238/Cipanas dibalik nama ke atas nama

Tergugat I, SHM No. 238/Cipanas tersebut adalah nama Dadan Shaffei (Pengugat).

38. Bahwa sebelum SHM No. 238/Cipanas dibalik nama ke atas nama Penggugat, SHM No. 238/Cipanas tersebut adalah atas nama Ny. Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat).

39. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat VI no,or 653/7/32.03/VIII/2014 tanggal 5 September 2014 pada butir 1, “sertifikat hak milik no. 238/Cipanas atas nama Ny. Sriwti Wahyuni beralih haknya kepada Dadan Shaffei berdasarkan akta jual beli no. 731/213/PCT/1994 tanggal 24-03-

1994 yang dibuat di hadapan Suhandi Suryasaputra…..”. Sesuai data

berupa foto copy SHM NO. 238/Cipanas yang ada pada Penggugat, bahwa balik nama tersebut tercatat tertanggal 23 Pebruari 2011.

40. Bahwa Pengugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat VI untuk balik nama SHM No. 238/Cipanas dari atas nama Ny. Sriwati

Wahyuni (Turut Tergugat) ke atas nama Dadan Shaffei (Penggugat) dan Pengugat tidak mengetahui siapa yang mengurus balik nama tersebut.

41. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat VI untuk balik nama objek sengketa yaitu SHM No. 238/Cipanas dari atas nama Ny. Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat) ke atas nama Dadan

Syaffei (Penggugat) dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun

untuk mengurus balik nama tersebut, maka perubahan nama kepemilikan

dari Turut Tergugat ke atas nama Penggugat yang dicatatkan oleh Tergugat VI di buku tanah yang disediakan untuk itu adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

42. Bahwa dasar dari Tergugat I untuk mengurus balik nama SHM No.

238/Cipanas dari atas nama Dadan Shaffei (Penggugat) ke atas nama

Tergugat I adalah berdasarkan Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 MAret 1994.


43. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada butir 5 dan butir 6 di atas, maka jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I sesungguhnya tidak pernah

terjadi, sehingga tindakan permohonan balik nama yang dilakukan oleh Tergugat I atas SHM No. 238/Cipanas dari atas nama Penggugat ke atas

nama Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994

tanggal 24 MAret 1994 adalah merupakan perbuatan melawan hukum , dan selanjutnya tindakan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II

berdasarkan akta jual beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum.

44. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada butir 6 di atas, bahwa atas penyampaian Tergugat IV yang mengatakan bahwa jual beli dari akte ke

akte tidak dapat dilakukan (SHM harus balik nama dahulu), maka Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat

dibatalkan, karena dalam Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat IV, penjual adalah Penggugat

dan Tergugat I sebagai pembeli, akan tetapi objek jual beli adalah SHM No. 238/Cipanas yang masih atas nama Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat).

45. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan tindakan Tergugat IV uang

secara kemampuan akademik mengerti keabsahan akte otentik (dala

perkara a quo Akte JUal Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24 MAret 1994, oleh karenanya Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan

hukum dalam membuat Akte JUal Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal

24 Maret 1994, karena ternyata bahkan di halaman 4 akte jual beli nomor 731/213/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 sudah tertulis “SEBELUM

TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN

PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTAMADYA, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN…..”

46. Bahwa oleh karena Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal 24

Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau

setidak-tidaknya dapat dibatalkan sebagaimana diuraikan pada butir 5, dan butir 6 di atas, maka balik nama yang diproses oleh Tergugat VI atas Halaman.12 dari 33 halaman put. No. 170/Pdt/2016/PT.Bdg

permohonan Tergugat I atas objek sengketa dari atas nama Dadan Shaffei (penggugat) ke atas nama Tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan.

47. Bahwa oleh karena Akte Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 tanggal

24Maret 1994 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau

setidak-tidaknya dapat dibatalkan maka Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret minuta akte nomor 732/214/PCT/1994 dari buku yang disediakan untuk itu.

48. Bahwa oleh karena balik nama yang diproses oleh Tergugat VI atas

permohonan Tergugat I atas objek sengketa dari atas nama Dadan Shaffei (Penggugat) ke atas nama Tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak

berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek sengketa dengan akte jual beli nomor 477/2011 tanggal 4

Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

49. Bahwa oleh karena akte jual beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII adalah cacat hukum sehingga batal

demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan maka balik nama sertifikat hak milik nomor 238/Cipanas dari atas nama Tergugat I ke atas

nama Tergugat II adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi humum atau setidak-tidaknyandapat dibatalkan.

50. Bahwa oleh karena akte jual beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Tergugat VII adalah cacat hukum sehingga batal demi

hukum

atau

setidak-tidaknya

dapat

dibatalkan

maka

Ketua

Pengadilan Negeri Ciajur dapat memerintahkan Tergugat VII untuk mencoret minuta akte nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dari buku yang disediakan untuk itu.

51. Bahwa oleh karena balik nama Sertifikat Hak Milik No. 238/Cipanas dari

atas nama Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat) ke atas nama Dadan Shaffei

(penggugat) adalah cacat hukum sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa balik nama SHM No. 238 Cipanas dari Dadan Shaffei (Penggugat)


ke atas nama M. Daud Simanjuntak (Tergugat I) adalah cacat hukum sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa balik nama SHM No.

238/Cipanas dari M. Daud Simanjuntak (Tergugat I) ke atas nama Hery Supriadi (Tergugat II) adalah cacat hukum, maka Ketua Pengadilan Negeri

Cianjur dapat memerintahkan Tergugat VI untuk membalik nama SHM No.

238/Cipanas dari atas nama Hery Supriadi (Tergugat II) ke atas nama Sriwati Wahyuni (Turut Tergugat).

52. Bahwa oleh karena balik nama sertifikat nomor 238/Cipanas dari atas nama

Tergugat I ke atas nama Tergugat II adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidak-

tidaknya dapat dibatalkan maka penjaminan sertifikat nomor 238/Cipanas oleh Tergugat II atas hutang Tergugat II kepada Tergugat III adalah cacat hukum, sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

53. Bahwa Tergugat III sebagai penerima jaminan atas SHM No. 238/Cipanas

dari tergugat II dengan memasang Hak tanggungan Peringkat Pertama tanggal 21 April 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan

tanggal 14 April 2014 No. 141/2014 yang dibuat dihadapan Tergugat VII, adalah penerima jaminan yang beritikad tidak baik, karena :

a. Tergugat III tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakuakn pengecekan fisik objek jaminan hutang Tergugat II yaitu objek sengketa yang selama ini dalam penguasaan Penggugat.

b. Pada pertemuan tanggal 25 Juni 2013 di kantor Tergugat VI sebagaimana disebutkan pada butir 26 di atas Tergugat III masih mau

c.

menerima jaminan dari tergugat II tanggal 21 April 2014.

Adanya kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat II

sewaktu pertemuan tanggal 25 Juni 2013, dimana pada saat itu

Tergugat III menyampaikan bahwa Tergugat II mempunyai hutang kepada Tergugat III sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh

lima juta rupiah) dengan jaminan objek sengketa sebagaimana disebut

pada butir 27 diatas, karena ternyata sesuai surat dari Tergugat VI nomor 653/7/32.03/VIII/2014 bahwa SHM No. 238/Cipanas (objek sengketa) baru dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh

Tergugat III pada tanggal 21 April 2014 sebagaimana disebutkan pada butir 31 b diatas.


Oleh karenanya Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

54. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh : a. Tergugat I sebagaimana disebut pada butir 43 diatas

b. Tergugat II sebagaimana disebut pada butir 22,23, dan 29 diatas c. Tergugat III sebagaimana disebut pada butir 53 diatas dan d. Tergugat IV sebagaimana disebut pada butir 45 diatas

Telah menimbulkan kerugian materil bagi pihak Penggugat berupa

kehilangan hak atas sebidang tanah seluas 950 m2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan SHM No. 238/Cipanas yang semula atas nama Sriwati Wahyuni (objek sengketa).

55. Bahwa karena penguasaan Sertifikat Hak Milik No. 238/Cipanas oleh

Tergugat III adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat memerintahkan Tergugat III untuk

menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 238/Cipanas (objek sengketa) kepada

Pengugat segera tanpa syarat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

56. Bahwa apabila Tergugat III tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.

238/Cipanas (Objek sengketa) kepada Penggugat dengan segera tanpa

syarat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tang tetap, maka Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat menghukum Tergugat

III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat III memenuhi isi putusan ini.

57. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dan untuk menghindari perbuatan

Tergugat III mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka mohon

Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa.

58. Bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang yang dikalahkan dalam perkara ini maka para Tergugat dapat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.


59. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang sah dan

berkekuatan hukum maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon Ketua

Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memeriks perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli nomor 731/213/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Suhandi Suryasaputra.

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 950 m2 berikut banhunan rumah di atasnya yang terletak di Kp.

Suamaju, Rujun Tetangga 02, Rukun Warga 05 Desa Gadog KEcamatan

Pacet, Kabupaten Cianjur yang tercatat dalam SHM No. 238/Cipanas atas nama Sriwati Wahyuni Surat Ukur No. G.S.No. 62 tanggal 13 Januari 1981 (objek sengketa).

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan batal demi hukum Akrta Jual Beli nomor 732/214/PCT/1994 7.

tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Suhandi Suryasaputra.

Memerintahkan Tergugat IV untuk mencoret minuta akta nomor

732/214/PCT/1994 tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Suhandi Suryasaputra dari buku yang disediakan untuk itu.

8. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tanggal 28 Juni 2011 nomor 113 yang dibuat di hadapan Mutia Farida Yusuf Hasym, SH.

9. Memerintahkan Tergugat VIII untuk mencoret minuta akta nomor 113 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Mutia Farida Yusuf Hasym dari buku yang disediakan untuk itu.

10. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli nomor 477/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Dra. Sucie Amatul Qudus, SH.

11. Memerintahkan Tergugat VII untuk mencoret minuta akta nomor 477

tanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Dra. Sucie Amatul Qudus, SH dari buku yang disediakan untuk itu.

12. Menyatakan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad tidak baik; Halaman.16 dari 33 halaman put. No. 170/Pdt/2016/PT.Bdg

13. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan Tergugat III adalah penerima jaminan yang beritikad tidak baik.

15. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

16. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan huku balik nama SHM No. 238/Cipanas dari atas nama Sriwati Wahyuni ke atas nama Dadan Shaffei.

17. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum balik nama SHM No. 238/Cipanas dari atas nama Dadan Shafferi ke atas nama M. Daud Simanjuntak.

18. Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum balik

nama SHM No. 238/Cipanas dari atas nama M. Daud Simanjuntak ke atas nama Hery Supriadi.

19. Memerintahkan Tergugat VI untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik

No. 238/Cipanas dari atas nama Hery Supriadi ke atas nama Sriwati Wahyun.

20. Menyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 14 April 2014 nomor 141/2014 yang dibuat di hadapan Dra. Sucie Amatul Qudus, SH.

21. Memerintahkan Tergugat VII untuk mencoret minuta akta nomor

141/2014 tnggal 14 April 2014 yang dibuat di hadapan Dra. Sucie Amatul Qudus, SH. Dari buku yang disediakan untuk itu.

22. Menyatakan

tidak

sah

secara

hukum

dan

batal

demi

hukum

Pemasangan Hak Taggungan Peringkat Pertama oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, tanggal 21 April 2014 atas Sertifikat Hak Milik No. 238/Cipanas.

23. Memerintahkan Tergugat III atau pihak lain yang menguasai SHM No. 238/Cipanas atas nama Hery Supriadi semula atas nama M. Daud Simanjuntak semula atas nama Dadan Shaffei semula atas nama Sriwati

Wahyuni untuk menyerahkannya kepada Pengugat segera dan tanpa syarat.

24. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan ini.


25. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas sebidang tanah seluas 950 m2 berikut satu rumah tinggal di atasnya dengan sertifikat hak milik no. 238/Cipanas semula atas nama Sriwati

Wahyuni, yang terletak di Kp.Sukamaju, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05 Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang

tercatat dalam SHM No. 238/Cipanas atas nama Sriwati Wahyuni Surat Ukur No. G.S. No. 62 tanggal 13 Januari 1981 (objek sengketa).

26. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

27. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

II. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Bahwa sebagai informasi, bahwa saat ini kewajiban Tergugat II (HERY SUPRIADY) sebagai Nasabah Tergugat III (Bank Muamalat) telah selesai dikarenakan telah dilakukan pelunasan oleh Tergugat II, oleh karenanya

SHM Nomor 238/Cipanas yang diserahkan kepada Tergugat III sebagai Jaminan/Agunan telah diserahkan kembali kepada Tergugat II. 2. Bahwa

berdasarkan

Perjanjian

Penyelesaian

Sengketa

Nomor.

PPS/02/VI/SKP/2013 tanggal 25 Juni 2013, diketahui Tergugat II telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pihak lain yakni ARIEF FACHRI sebagaimana dalam Akta Nomor 116 dan 117 tanggal 25 November 2014 dihadapan Notaris Rodiah Yahya, S.H.

3. Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan SHM Nomor. 238/Cipanas kepada ARIEF FACHRI, sedangkan dalam Gugatan a quo ARIEF FACHRI

tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, maka jelas Gugatan a quo

menjadi tidak lengkap karena masih ada orang yang seharusnya ikut

dijadikan sebagai Tergugat, oleh karenanya Gugatan mengandung cacat karena kurang pihak.


4. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Doktrin Sarjana Hukum

M.YAHYA HARAHAP, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman

439 (Penerbit: Sinar Grafika), yang menyatakan dengan menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Nomor. 621 KlSip11975, yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Putusan Kasasi Hamor. 621 K/Sip/1975, ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi' milik pihak

ketiga. Dengan demikian, oleh karena' pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium

(Gugatan Kurang Pihak).Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi

tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti"

Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, dikarenakan

adanya kekurangan pihak dalam Gugatan a quo, yakni tidak diikut

sertakannya Pihak Ketiga sebagai pemilik SHM Nomor. 238/Cipanas,

maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau setidakII.

tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo.

GUGATAN GUGUR KARENA PARA PIHAK TELAH SEPAKAT UNTUK TIDAK SALING MENGUGAT (exceptio pacti conventi)

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Nomor. PPS/02/VI/SKP/2013 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat oleh Penggugat,

Tergugat II dan Tergugat III yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa dengan selesainya permasalahan ini maka Para Pihak sepakat

untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung

jawab, bermartabat, serta beritikad baik dan tidak akan saling menggugat di kemudian hari serta melepaskan Pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Cianjur dari Gugatan Perdata, Pidana serta PTUN"

6. Bahwa eksepsi semacam ini dibenarkan menurut M. YAHYA

HARAHAP, SH dalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman 462 (Penerbit: Sinar Grafika), yang pada pokoknya menerangkan bahwa dibenarkan untuk mengajukan exceptio pacti conventi, berupa

sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alas an, Penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan


digugat (that the plaintiff had agreed not to sue)

Dengan demikian, mengingat pada Pasal 7 Perjanjian Penyelesaian Sengketa Nomor. PPS/02/VI/SKP/20 13 tanggal 25 Juni 2013, telah

diperjanjikan untuk tidak saling mengajukan gugatan, maka Penggugat

harus tunduk pada Perjanjian tersebut. Selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugur Gugatan a quo karena bertentangan dengan Penyelesaian Sengketa Nomor. PPS/02/VI/SKP/

2013 tang gal 25 Juni 20l3.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat III.

I. TERGUGAT II ADALAH NASABAH TERGUGAT III

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, Tergugat II datang ke kantor

Tergugat III untuk mengajukan permohonan pembiayaan guna pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor. 238, beralamat di Jl.

Gadog 1 Desa Cipanas Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut SHM 238/Cipanas).

2. Bahwa bersamaan dengan surat permohonan fasilitas pembiayaan tersebut di atas, Tergugat II juga menandatangani dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan proses pembiayaan, antara lain :

1) Formulir Permohonan Pembiayaan KPR Syariah. 2) Foto

Copy

Kartu

Tanda

Penduduk

(KTP)

09.5306.140462.0684 atas nama Hery Supriady, SE

Nomor

3) Copy Kartu Keluarga Nomor 3171031901092435 diterbitkan oleh Kecamatan Kemayoran.

4) Surat Penawaran Penjual yang ditanda tangani oleh M.Daud Simanjuntak.

5) Foto

Copy

Kartu

Tanda

Penduduk

(KTP)

09.5005.071237.0049 atas nama M.Daud Simanjuntak

3.

Nomor

6) Asli SHM 238/Cipanas (Objek Pembiayaan)

Bahwa setelah diterimanya dokumen administrasi dari Tergugat II,


selanjutnya Tergugat III melaksanakan proses analisa kelayakan calon nasabah (Tergugat II), diantaranya sebagai berikut :

1) Melakukan kunjungan ke lokasi objek yang akan dibeli oleh Nasabah dan sekaligus akan dijadikan sebagai agunan

pelunasan kewajiban Nasabah, yang beralamat beralamat di Jl. Gadog 1 Desa Cipanas Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

2) Melakukan appraisal/penilaian objek pembelian/objek agunan

SHM 238/Cipanas dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik EFFENDI RAIS.

3) Melakukan BI Checking Nasabah

4) Melakukan pengecekan SHM 238/Cipanas di Kantor Pertanahan

Nasional, melalui Notaris Hj. Mutia Farida Yusuf Hasyim,S.H, dan dalarn pengecekan tersebut Sertifikat dinyatakan dalam

keadaan bersih/tidak sedang bermasalah, tidak ada pemblokiran 4.

serta tidak sedang menjadi obyek sengketa dimanapun.

Bahwa setelah seluruh persyaratan pembiayaan terpenuhi, pada tanggal 28 Juni 2011 dilaksanakan proses penandatanganan

fasilitas pembiayaan Al Murabahah kepada Tergugat II, yang

dituangkan dalarn Akta Nomor. 114, dibuat di hadapan Notaris Mutia

Farida Yusuf Hasyim, S.H. Pada hari yang sarna juga ditandatangani Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor. 113 antara Tergugat I dan 5.

Tergugat II.

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011 telah dilakukanjual beli atas

SHM 238/Cipanas dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor. 477/2011 dibuat dihadapan Dra. Sucie Amatul Qudus SR, PPAT di Cianjur dan pada tanggal 21

6.

Oktober 2011 telah dilakukan balik nama ke atas nama Tergugat II.

Bahwa guna menjamin pembayaran kewajiban Tergugat II kepada

Tergugat III, maka akan dilakukan pengikatan hak tanggungan atas

SHM 238/Cipanas, yang temyata dalam pelaksanaan menjadi terhambat 7.

karena

adanya

pemblokiran

Penggugat kepada Tergugat VI.

yang

diajukan

oleh

Pengikatan hak tanggungan barn dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Penggugat, Tergugat II dan


Tergugat

III

terkait

permasalahan

SHM

238/Cipanas,

yang

ditindaklanjuti dengan penandatangani Akta Pembebanan Hak

Tanggungan No. 141/2014 sampai dengan diperolehnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 0957/2014 tanggal 21 April 2014.

II. TERGUGAT III ADALAH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERlTIKAD BAlK SEHINGGA HARUS DILINDUNGI 8.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 53 dan posita butir 14 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III sebagai penerima jaminan yang beritikad tidak baik,

karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi, dengan alasan 9.

sebagaimana uraian dibawah ini.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban Tergugat III butir I diatas, pembebanan hak tanggungan atas SHM 238/Cipanas

baru dilakukan setelah tercapainya kesepakatan antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III terkait permasalahan pemblokiran SHM

238/Cipanas, yang dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian

Sengketa No.PPS/02/VI/SKP/2013 tanggal 25Juni 2013, yang dibuat

dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi

Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

10. Bahwa Perjanjian Penyelesaian Sengketa No. PPS/02/VI/SKP/2013 tanggal 2% Juni 2013, yang pada pokoknya antara lain mengatur

bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan atas SHM

238/Cipanas dengan cara menjual SHM 238/Cipanas dan hasilnya guna pelunasan kewajiban Tergugat II kepada Tergugat III sebesar Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), serta sepakat untuk tidak saling menggugat baik secara perdata maupun pidana.

11. Bahwa BPN Cianjur (Tergugat VI) sesuai surat nomor 164/600/ 32.03/1II/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat II dan tembusannya

diterima Tergugat III pada 20 Maret 2014, pada pokoknya meminta


Penggugat dan Tergugat II untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, dan selanjutnya apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung dari surat pemberitahuan, tidak menyampaikan gugatan, maka catatan adanya permasalahan pada buku tanah SHM 238/Cipanas akan hapus dengan sendirinya.

12. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat II tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut dan tidak

mengajukan gugatan sehingga catatan pemblokiran di Tergugat VI habis dengan sendirinya. Selanjutnya sesuai dengan bunyi Pasal 2

Perjanjian Penyelesaian Sengketa No. PPS/02/VI/SKP/2013 tanggal 25 Juni 2013, yang menyepakati hasil penjualan SHM 238/Cipanas untuk pembayaran kewajiban Tergugat II kepada Tergugat III, maka dilakukanlah

pembebanan

SHM

238/Cipanas

dengan

hak

tanggungan sesuai dan berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 14112014 tanggal 14 April 2014 jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 0957/2014 tanggal21 April 2014.

13. Bahwa pembebanan hak tanggungan atas SHM 238/Cipanas telah

dilakukan secara sempurna, sesuai dan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Pembebanan hak tanggungan atas SHM 238/Cipanas telah terdaftar

pada Tergugat VI, terbukti dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No. 095712014 tanggal 21 April 2014 sehingga mengikat dan memberi kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta

memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa" yang oleh karenanya dapat dilakukan eksekusi oleh Pemegang Jaminan: Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum

UUHT, yang telah mengatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri, sebagai berikut : a.

Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu

b.

Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun

c.

kepada pemegangnya; obyek itu berada;

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum


kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

14. Bahwa oleh karena pembebanan hak tanggungan atas SHM

238/Cipanas telah sesuai dan berdasarkan UUHT dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0957/2014 tanggal 21 April 2014 telah diterbitkan

seeara resmi oleh Pejabat Kantor Badan Pertanahan Negara

Kabupaten Cianjur, maka asas-asas sebagaimana dalam UUHT haruslah ditegakkan untuk melindungi dan memberi kepastian

hukum bagi pihak yang berkepentingan, termasuk Pemegang Hak Tanggungan. Kepentingan dan hak Tergugat III selaku Pemegang

Hak Tanggungan wajib dilindungi dari tindakan atau upaya hukum yang dilakukan pihak lain, ic. Penggugat yang berusaha untuk

meminta pembatalan atas hak kepemilikan SHM 238/Cipanas objek perkara aquo.

15. Bahwa perlindungan dan kepastian hukurn bagi Pemegang Hak

Tanggungan adalah sejaJan dengan lampiran Romawi VIII Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September

2012, tentang Hasil Kamar Perdata MARl, yang pada pokoknya berbunyi: "Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus

dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak"

16. Bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemegang Hak

Tanggungan juga diatur daJam ketentuan Pasal 7 UUHT, yang pada pokoknya berbunyi bahwa "Hak tanggungan tetap mengikuti

obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada". (vide Pasal 7 UUHT). Dengan demikian, sekalipun objek dikuasai oleh Penggugat, namun seeara yuridis SHM 238/Cipanas berada dalam

kekusaan Tergugat III serta telah dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor.

0957/2014,

oleh

karenannya

mempunyai

kekuatan

eksekutorial, dan tidak ada lagi kewenangan Penggugat untuk menguasai secara yuridis apalagi mengalihkan SHM 238/Cipanas kepada pihak lain sepanjang kewajiban Tergugat II belum dilunasi.

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut di atas,

Tergugat III telah terbukti sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang

beritikad baik, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan bagi Majelis


Hakim perkara aquo untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 14, 15,20, 22, 23 dan 24 dan sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

III. TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

18. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat

butir 53 dan posita butir 15, yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukurn karena tidak menerapkan

prinsip kehatian-hatian dan menerima jaminan SHM 238/Cipanas, karena dalil Penggugat tersebut hanyalah asumsi semata yang tidak

berdasarkan atau tidak di dukung dengan alasan dan dasar hukum maupun bukti-bukti yang memberikan pembuktian sempurna.

19. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, dan Tergugat

III akan

membuktikan bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat.

20. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan

Penggugat

hanya

dapat

dikabulkan

jika

membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut: a. b. c.

d.

mampu

Adanya perbuatan (daad, act);

Perbuatan itu mengandung kesalahan (schuld) atau fault yang dilakukan dengan sengaja (intensional) dan sadar (willful); Adanya kerugian;

Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

21. Bahwa tidak ada perbuatan Tergugat III yang dilakukan dengan

sengaja dari mengandung unsur kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Tindakan Tergugat III menerima SHM

238/Cipanas sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan

kepadaTergugat II telah dilakukan sesuai dan berdasarkan UUHT

dan pada saat Penggugat telah melepaskan pencatatan pemblokiran Halaman.25 dari 33 halaman put. No. 170/Pdt/2016/PT.Bdg

atas jaminan tersebut, sesuai surat Tergugat VI nomor 164/600/ 32.03/IIl/2014 tanggal 13 Maret 2014.

22. Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan apalagi membuktikan dalil yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan

melawan hukum. Dalil Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat

dan pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sarna sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang

dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukurn yang berlaku (court of law).

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

IV. PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BURUK

24. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan memperlihatkan itikad buruk Penggugat, karena sesuai dengan fakta yang terjadi dan diketahui oleh Penggugat, pembebanan SHM 238/Cipanas dilakukan setelah

Penggugat danlatau Tergugat II tidak melaksanakan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Sengketa No.PPS/ 02/VI/SKP/2013 tanggal 25 Juni 2013.

25. Bahwa Penggugat dengan dasar itikad buruk mencoba menghalanghalangi Tergugat III dalam upaya memperoleh hak yang diberikan undang-undang kepada Tergugat III

selaku Pemegang Hak

Tanggungan. Bahkan Penggugat dengan dasar itikad buruk meminta agar Pengadilan membatalkan dokumen-dokumen penjaminan SHM 238/Cipanas yang sangat tegas dan jelas bertentangan dengan asas-asas yang terkandung di dalam UUHT.

26. Bahwa itikad buruk dari Penggugat juga terbukti bahwa disatu sisi Penggugat

MEMINTA

PENGAKUAN

Akta

Jual

Beli

Nomor.

731/213/PCT/1994 tang gal 24 Maret 1994 antara Penggugat

dengan SRIWATl WAHYUNI (TURUT TERGUGAT), tetapi disisi lain Penggugat meminta untuk agar Akta Jual Beli Nomor. 731/213/PCT/ 1994

tanggal

24

Maret

1994

antara

Pengugat

dengan


Tergugat I dibatalkan oleh Pengadilan.

Hal ini jelas bahwa Penggugat sedang berupaya mencari-cari alasan sajauntuk

menguntungkan

diri Penggugat

memperdulikan kepentingan hukum pihak lain.

sendiri,

dan

tidak

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, diterangkan pada

pokoknya bahwa terhadap pihak yang berkepentingan, maka suatu akta otentik menjadi bukti yang sempurna terhadap isi yang termuat didalamnya.

Bunyi Pasal 1870 KUHPerdata:

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"

Dengan demikian, seandainya benar Akta Akta Jual Beli Nomor. 731/213/PCT/1994, yang dibuat oleh Penggugat merupakan Akta

Proforma atau pura-pura, maka hal tersebut telah menunjukan bahwa Penggugat sendiri yang sebenarnya dari awal mempunyai itikad buruk

Penggugat sendiri. Selanjutnya mengingat akta tersebut juga merupakan

bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata seharusnya isi Akta .Jual Beli Nomor. 732/213/PCT/I994 tanggal24 Maret 1994 antara Pengugat dengan Tergugat I tetap berlaku dan mengikat V.

secara sah kepada Penggugat.

SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIMINTA PENGGUGAT

TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU

28. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat butir 57 dan petitum butir 25 yang pada intinya rnenyatakan agar

Pengadilan Negeri Cianjur rneletakkan sita jaminan atas SHM 238/Cipanas.

29. Bahwa permohonan sita jarninan tersebut selain tidak rnernenuhi alasan-alasan sebagairnana diatur dalarn Pasal 227 HIR/261 RBG

jo. Pasal 720 RV jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Urnurn dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,

Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Butir Y angka 1, halarnan 80,


dan angka 8, halarnan 81, yaitu tidak adanya kejelasan dan penjelasan dari dalil gugatan Penggugat yang rnenunjukkan adanya kekhawatiran yang "nyata" dan "beralasan" bahwa Tergugat sedang

berupaya mengalihkan atau akan rnenggelapkan barang-barang bergeraknya

dan

gugatan penggugat.

barang-barang

tetapnya

untuk

rnenghindari

30. Bahwa selain itu juga karena SHM 238/Cipanas yang dirnohonkan Sita Jarninan tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat III, oleh karenanya tidak dapat diletakkan Sita

Jaminan (vide Yurisprudensi Tetap Mahkarnah Agung RI, Putusan No.394KlPdt/1984

tanggal

05

Juli

1985

kaedah

hukurnnya

rnenyebutkan bahwa : "Barang - barang yang sudah dijadikan

jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan consevatoir beslag.").

Hal ini juga sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mahkarnah

Agung RI, dalarn buku "Hirnpunan Tanya Jawab Masalah Tehnis Yustisial dalam Rakernas 1989" halaman 21 yang diterbitkan oleh Mahkarnah Agung RI, yang rnenyatakan bahwa: "Tanah yang telah

dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri."

31. Bahwa

Sita

Jarninan

yang

diajukan

Penggugat

atas

SHM

238/Cipanas tidak akan menghalangi hak Tergugat III sebagai

pernegang Hak Tanggungan untuk rnelakukan eksekusi Hak Tanggungan atas SHM 238/Cipanas berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan

yang

mernuat

irah-irah

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan rnerniliki

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang

telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap (vide Pasal 14 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan jo. Penjelasan UU Hak Tanggungan angka 4 alinea 2 ).

32. Bahwa Tergugat III juga rnenolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat butir 59 dan petiturn butir 27, yang pada pokoknya

memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit vorrbaar bij vooraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi.


33. Bahwa Mahkamah Agung Rl rnelalui Surat Edaran Mahkamah Agung Rl ("SEMA") No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, telah menegaskan, sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil,

terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar

Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur

Pasal 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: ''Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusisehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila

ternyata

dikemudian

hari

dijatuhkan

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

putusan

yang

Tanpa ada jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta

merta. "

34. Bahwa faktanya, Penggugat terbukti tidak pemah rnernberikan uang jarninan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi aquo,

sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 jo.

SEMA No.4 Tahun 2001, rnaka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan yang dikemukakan di atas, Tergugat III

mahan dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1.

2.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak dapat diterirna.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, menurut Undang-undang yang berlaku.


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mahan keadilan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 Desember 2015 Nomor. 40/Pdt.G/2014/PN.Cjr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III sepanjang mengenai eksepsi Pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Mengingat akan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor

40/Pdt.G/2014/PN.Cjr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2016, Penggugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut, permohonan banding mana telah

diberitahukan dengan cara seksama dan patut, masing-masing pada tanggal 18 Januari kepada Terbanding IV dan Terbanding V semula Tergugat IV dan Tergugat V, tanggal 19 Januari 2016 kepada Terbanding VII, tanggal

21

Januari 2016 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 11 Januari 2016 dimohonkan untuk disampaikan melalui Pengadilan Negeri Bekasi

kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII, tanggal 26 Januari 2016 kepada

Terbanding I semula Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

diterima oleh Sekretaris Daerah Jakarta Timur,tanggal 3 Pebruari 2016 Kepada

Terbanding II dan Terbanding V melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada tanggal 15 Pebruari 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III; ------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan

Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak

berperkara telah di berikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkaranya

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Cianjur,

yaitu

sebagaimana tersebut dalam relaas / surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 17


Februari 2016, kepada Terbanding II dan Terbanding V semula Tergugat II dan Tergugat V dimohonkan untuk disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Pebruari 2016, Kepada Terbanding VI dan Terbanding

VII semula Tergugat VI dan Tergugat VII pada tanggal 18 Pebruari 2016,Kepada Terbanding kepada Terbanding I dan Terbanding IV semula Tergugat I dan Tergugat IV tanggal 22 Pebruari 2016, kepada Terbanding III dan Terbanding VIII semula Tergugat III dan Tergugat VIII pada tanggal 29 Pebruari 2016 melalui Pengadilan Negeri Bekasi dan kepada Turut Terbanding

semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2016 melalui Kepala Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;----------------------------------------------

---------------------------------------- TENTANG HUKUMNYA ; ------------------------------

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15

Desember 2015 Nomor. 40/Pdt.G/2014/PN.Cjr; yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/

Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat /Para Terbanding ; ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari

2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Cjr tersebut; ---------------Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Pembanding tersebut, berdasarkan surat keterangan Panitera

Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.G/2014 PN.Cjr, tanggal 8 Januari 2016 telah melewati jangka waktu yang di tentukan oleh pasal 7 (1) Undang-

undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan

dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak

dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; ----------------------------------------------

Mengingat Undang-Undang No.20 tahun 1947, dan ketentuan-

ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ------------------------------------------------


---------------------------------- M E N G A D I L I -

-------------------------------------

Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Penggugat tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Rabu tanggal 11 Mei 2016, oleh kami: H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, DR. RIDWAN RAMLI, S.H M.H

dan SUBARYANTO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 13 April 2016, Nomor : 170/PEN/PDT/2016/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

DR. RIDWAN RAMLI, S.H M.H

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H

Ttd SUBARYANTO, S.H.M.H PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH


Perincian biaya perkara :

- Redaksi putusan …………………..

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan……………..……….. Penggandaan ……………………… Pengiriman ………………………... J u m l a h…………………………..

Rp. Rp. Rp. Rp.

139.000,+ 150.000,-

- Materai…………………………….

Rp.

6.000,-


PT.BDG

Recommend Documents