PT.BDG

PUTUSAN Nomor 560/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : ---------------------------------------------TAN FENDY YUDHA THE JAYA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Citra 2,

Blok

N

-1/16,

Rt/Rw.005/012,

Kel.

Pegadungan, Kec. Kalideres, Kab./Kota Jakarta Barat dengan ini memberikan kuasanya kepada H. TEGUH SANTOSO, SH, SE, MH, MBA, Advokat dan Litigation / Non Tax and Capital Market Legal Consultan yang beralamat di Apartement Menara Kebon Jeruk Unit BL 2nd Floor, Jl. Arjuna Utara No.16, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal

24

Juni

2015

yang

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT ; ----------------------------Melawan 1. SURAT KABAR HARIAN RADAR CIREBON,

beralamat di Jalan

Perjuangan Nomor 9 Cirebon yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I, SEMULA TERGUGAT I ; ------------------------------------------2. TOTO SUWARTO (Pemimpin Redaksi / General Manager) yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, SEMULA TERGUGAT II ; ----------------------------3. RUSDI POLPOKE (Redaktur Pelaksana) yang selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING

III,

SEMULA

TERGUGAT IIII ; ---------------------------------------4. ONO CAHYONO (Wartawan) yang selanjutnya disebut

sebagai

TERBANDING IV, SEMULA TERGUGAT IV ; Kesemuanya

memberikan

kuasanya kepada

1. MUHAMAD

NOUPEL, SH., MH. 2. RUDI SETIANTONO, SH., Advokat dan

Konsultan Hukum dari Radar Cirebon Group yang beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 9 Cirebon

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 Januari 2015 ; ------------------------------------------------------------------------------- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----------------------Telah

membaca

berkas

perkara

dan

surat-surat

yang

berhubungan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------------------------ TENTANG DUDUKNYA PERKARA : --------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal

22

Desember 2014

yang

didaftarkan

di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 Januari 2015 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Cbn., yang pada pokoknya sebagai berikut : -----1.

Bahwa Surat Kabar Harian Radar Cirebon peliputan berita wilayah Majalengka, telah memuat berita yang mendiskreditkan PT. Terra Cotta Indonesia yang beralamat di Jalan Cirebon – Bandung, Km. 24, Desa Babakan Ciwaringin Cirebon secara continue sebanyak tiga kali yakni, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, Rabu 25 September 2013, dan Kamis 26 September 2013; --------------------------

2.

Bahwa dalam pemberitaan Para Tergugat melakukannya secara sepihak tanpa dilakukan Cek, Ricek serta Balancing dan Cover Both Sides, bersifat menghakimi, menggiring opini yang menyudutkan secara sepihak, didapat dari sumber yang tidak Kredible, tidak melakukan uji informasi, tidak diperkuat Data dan Fakta yang sebenarnya serta mengabaikan Profesionalisme Jurnalistik dimana antara Sub Head Line dengan Description Pemberitaan tidak sinkron. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana atas pemberitaan yang telah dimuat dengan sub Head Line : ----------------------------------I. " OPERATOR MESIN TCI BANYAK YANG TIDAK BETAH ". ---Seharusnya Sub Head Line dengan Content harusnya Link tetapi malah Split Description. Mengupas masalah Operator mesin yang bekerja tidak betah dan banyak yang keluar hal tersebut adalah masalah internal perusahaan berdasarkan KKB kesepakatan kerja bersama

dan merupakan hak prerogatif perusahaan apakah

perusahaan akan mempertahankan karyawan atau karyawan memutuskan hubungan kerjanya, sepanjang hak dan kewajiban para pihak terpenuhi sesuai dengan Undang — Undang Tenaga

Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 560/Pdt/2015/PT.BDG.

Kerja dengan prinsip Win Win Solution masalah dapat selesai. Namun Persoalan pemberitaannya justru melebar dan split sebagaiman berita mengenai : ----------------------------------------------1. keberadaan cerobong asap perusahaan PT. Terra Cotta yang diberitakan sebagai penyebab penyakit paru — paru penduduk. Padahal Penyebab penyakit adalah multi faktor apalagi paru — paru, perlu dilakukan penelitian secara komprehensif dan berkesinambungan, dari Dinas terkait sedangkan diketahui, kalau perusahaan Terra Cotta adalah perusahaan Carbon Riser yang memproduksi Carbon atau Udara sehingga tidak menimbulkan asap seperti yang diberitakan, sehingga disimpulkan pemberitaan tersebut tidak related dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan Sub Head Line diatas. -------------------------------------------------------2.

Pemberitaan diperparah lagi dengan kupasan kondisi air sumur penduduk yang berminyak. Padahal Lokasi perusahaan Terra Cotta letaknya didaerah tandus yang tidak ada dan tidak mengandung minyak dan perusahaan kami tidak menggunakan minyak baik sebagai bahan baku maupun produksi sehingga pemberitaan tersebut bersifat menghakimi, tidak berimbang, tidak ada kiarifikasi, mencampurkan fakta dan opini dengan sumber yang tidak creadible. -----------------------------------------------------------------------Hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya pasal 2 yang berbunyi : -------------------------------------------------------------------" wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya ". -----------------------------------

II. ISPA dan TB di PANJALIN MENINGKAT . ---------------------------------Pemberitaan menyebutkan Akibat cerobong Asap Pengolahan Batu Bara PT Terra Cotta Indonesia ISPA dan TB di Desa Panjalin meningkat, sekali lagi perlu kami jelaskan perusahaan client kami adalah Perusahaan Produsen Carbon Riser. Carbon Riser adalah kegiatan produksi yang menghasilkan Carbon yang Nota Bene adalah Udara. Bahan bakunya dalah GREEN COKE bukan BATU BABA, sehingga sangat RAMAII LINGKUNGAN. Penyebab penyakin ISPA dan TB tersebut adalah multi faktor salah satunya adalah Environtment Health, Cyclus Perubahan Musim dan yang paling parah adalah Polusi Debu dari Frequency Cut and Fill serta aktivitas hilir mudik kendaraan berat yakni Extra Dump Truck,


Tronton, Excavator dalam proses pembangunan JALAN TOL Cikampek — Cirebon yang mulai intens didaerah tsb. Dimana perusahaan Terra Cotta bersebelahan langsung dengan Jalan Tol. Sehingga Berita tersebut dapat dikategorikan mengabaikan azas praduga tidak bersalah, berprasangka, fitnah dan pemberian stigmatisasi buruk. Dimana berita tersebut sepatutnya dikonfirmasi dan diverifikasi kepada pihak — pihak yang terkait dan lebih relevan yakni Dinas Kesehatan terkait dan Uji kesehatan dari BPOM (enclosed). --------------------------------------------------------------------------Hal tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 3 yang berbunyi : ------------------------------------------------------------------" Wartawan Indonesia selalu menguji informasi , memberitakan secara berimbang , tidak mencampurkan Fakta dan Opini yang Menghakimi , serta menerapkan Azas Praduga Tak Bersalah ". --III. WARGA CIGAYAM PILIH NGUNGSIH KE GARUT . -------------------Dimana kalimat yang tepat seharusnya adalah Kepindahan Bukan Pengungsian Warga karena pada kenyataanya hanya kebetulan dan dilakukan oleh segelintir orang saja bukan secara sporadis dan kepindahan tersebut penyebabnya bukan karena persoalan perusahaan Terra Cotta tetapi masalah pribadi individu, Sehingga Sub Head Line tersebut terkesan di blow up, digeneralisir, dipolitisir, dimanipulasi, mengada-ada dan dipaksakan, sumbernya tidak credible dan indikasi ada kepentingan politik dari pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. ------------------------------------------Hal tersebut Telah melanggar kode etik jurnalistik Khususnya Pasal 1 yang berbunyi " wartawan indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk ". -------------------------------------------------------------------------------------------3.

Bahwa atas ketidak validan pemberitaan ini, Perusahaan kami melakukan HAK JAWAB yang dilakukan sebanyak 2 ( dua ) X, pertama Kepada Tergugat III dan kedua Kepada Tergugat II tentang Perihal yang sebenarnya adalah sebagai berikut Bahwa : ------------1. PT. TERRA COTTA INDONESIA adalah Produsen CARBON RISER

Carbon

Riser

adalah

kegiatan

produksi

yang

menghasilkan Carbon yang Nota Bene adalah Udara dan Bahan bakunya adalah GREEN COKE Bukan Perusahaan Keramik Yang Bahan Bakunya Menggunakan Batu Bara ; ---------------------


SEHINGGA

PERUSAHAN

KAMI

RAMAH

DAN

TIDAK

MENCEMARI LINGKUNGAN SAMA SEKALI ; ------------------------------2. Perusahaan kami SELALU melakukan Uji Emisi secara Continue dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh LABORATORIUM PENGEIVDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN BERSERTIFIKASI ( PDAM TIRTA WENING KOTA BANDUNG ) meliputi : -------------------- NO2, SO2, CO, Pb, Debu (TSP), 03, H2S, NH3, dengan Testing Result Enclosed ; ---------------------------------------------------------------------------3. Referensi yang digunakan --------------------------------------------------------------

-

PPRI No. 41 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA - KEP-50/MENH/11/1 996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBAUAN ; ---------------------------------------------------------------------------------

-

KEP-48/MENH/11/1996 KEBISINGAN

TENTANG

BAKU

TINGKAT

( PERUNTUKAN KAWASAN

INDUSTRI ) ; -------------------------------------------------------------------------------

-

PER. MEN H NO. 07 TAHUN 2007 LAMPIRAN IV TENTANG BAKU MUTU EMISI ; -----------------------------------------------------------------

-

PERATURAN MENAKER DAN TRANSMIGRASI NO. PER 13/MEN/X/2011 TENTANG NAB FAKTOR FISIKA DAN KIMIA DI TEMPAT KERJA ; -----------------------------------------------------------------

4. EXPERTISE RESULT DARI RUMAH SAKIT SUMBER WARAS Sampling terhadap beberapa karyawan PT. Terra Cotta Indonesia dengan Diagfragma Normal -----------------------------------------Kesan : Tidak tampak TB Paru Aktiv ; ---------------------------------------Tidak tampak Pembesaran Jantung ; -----------------------------4.

Bahwa terhadap hak jawab tsb. Sampai dengan batas waktu yang kami minta yaitu selama 3 X 24 jam sejak diterimanya surat permintaan hak jawab temyata tidak ada konfirmasi, jawaban maupun penjelasan dari Para Tergugat untuk melakukan Revisi atas pemberitaan tersebut sebagai mana permintaan yang kami minta dalam hak jawab ; -------------------------------------------------------------------------------Hal tersebut jelas-jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal H yang berbunyi : -----------------------------------------------------------------------

―

wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara 5.

Proporsional". Bahwa dengan tidak dihiraukannya hak jawab yang kami ajukan dan kami minta sampai dengan batas waktu yang kami tetapkan yaitu


selama 3 X 24 jam sejak diterimanya surat permintaan hak jawab untuk

melakukan

revisi

atas

pemberitaan

yang

bersifat

mendescreditkan, menghakimi dan menyudutkan secara sepihak , maka sesuai dengan mekanismenya, kami melakukan upaya dengan cara mengadukan Para Tergugat ke Dewan Pers / Dewan Executive Pers Up. Pokja. Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8J1. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta 10110 tertanggal 21 November 2013 dengan No. Pengaduan: 41/SKE/T&P/XI/2013; ------------------------------------------------------6.

Bahwa atas Pengaduan tsb. Dewan Pers Jakarta, menanggapinya dengan mengundang Kuasa Hukum PT. Terra Cotta Indonesia dengan No. Undangan : 238 /DP/K/VI/2014 dengan agenda Penyelesaian Sengketa Pers terkait pemuatan Tiga berita dimaksud yang dianggap telah melanggar Undang — Undang No. 40 tahun 1999 dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Yang Tepatnya untuk datang pada Hari Rabu Jl 25 Juni 2014.bertempat di Sekretariat Dewan Pers.Gedung Dewan Pers lantai 7, Jln. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dimana dari pihak PT. Terra Cotta Indonesia dihadiri langsung oleh saudara TAN FENDY YUDHA THE JAYA, selaku Pimpinan PT. Terra Cotta Indonesia Dengan Hasil ( Kesimpulan ) Yang didapat secara lisan Sbb : Bilamana kedua belah pihak Setuju dengan Keputusan

Dewan

Pers

(

Damai

dengan

kompensasi

Mempromosikan PT. Terra Cotta di Radar Cirebon ) dan Bilamana tidak setuju silahkan Bawah ke Polisi dan Ajukan Gugatan". -----------7.

Bahwa berdasarkan hasil ( Kesimpulan ) yang didapat dari pertemuan Client Kami dengan Dewan Pers Jakarta, kami sudah berulang kali melakukan mediasi dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalah ini sccara damai dan kekeluargaan namun tidak menemui kesepakatan dengan pihak Surat Kabar Harian Radar Cirebon; -------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa ketika permasalahan sudah dibawah ke Dewan Pers dan Proses Mediasi masih berlangsung dengan Materi Pembicaraan Negoisasi Ganti Rugi, tiba tiba secara sepihak Surat Kabar Harian Radar Cirebon memuat Hak Jawab pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, dengan tanpa Informasi dan Konfirmasi dengan pihak PT. TERAKOTA hal ini justru membuka luka lama PT TERAKOTA dan Masyarakat pada umumnya khususnya Pembaca jadi diingatkan kembali dengan Berita yang membabi buta , dimana


( jeda pemuatan berita berlangsung 1 ( satu ) tahun, yakni dari tanggal 21, 25 dan 26 September 2013 sedangkan Hak Jawab baru dimuat pada tanggal 18 Agustus 2014 ), Pemuatan Hak jawab tersebut adalah terlambat mengingat hal ini sudah masuk Domain Dewan Pers dan saat ini kedua belah pihak sedang Negoisasi dan belum menemui Point Kesepakatan mengenai Kompensasi Ganti Rugi; ----------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Bahwa Terkait dengan semua rangkaian yang ada baik mengenai pemuatan berita yang bersifat Tendensius,hak jawab yang terlambat hal itu telah jelas dan nyata kalau Para Tergugat Telah melakukan suatu tindakan jurnalistik Yang bertentangan dengan ketentuan dari Undang — Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers dan melanggar Kode Etik Jurnalistik; ----------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut dimana Para Tergugat telah memuat pemberitaan dengan Sub Head Line dan Description bersifat menghakimi, tidak melakukan uji informasi, didapat dari sumber yang tidak credible, tidak menggunakan fakta informasi yang sahih, menggiring pembentukan Opini yang menyudutkan secara sepihak tanpa melakukan Cek, Ricek serta Balancing dan Cover Both sides, mengabaikan Proffesionalisme Jurnalistik dimana antara Sub Head Line dengan Description Pemberitaan tidak sinkron, Acak Adut serta dilakukan tanpa Confirmasi dan tidak diperkuat dan didukung dengan Data dan Fakta yang sebenarnya terhadap PT. Terra Cotta Indonesia hal ini merupakan Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; ----------------------------------------------------11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial; ----------------------------------------------------12. Bahwa kerugian sebagaimana disebutkan dalam poin 10 tersebut di atas adalah : -----------------------------------------------------------------------------------sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------a. Kerugian materil adalah sebesar Sanksi Yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang — Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers dengan denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ); --------------------------------b. Kerugian Imateriil sudah jelas dan nyata dengan adanya


pemberitaan yang tendensius, Mendiscreditkan serta bersifat menghakimi berdampak pada omset penjualan perusahaan kami yang mengalami penurunan cukup drastis baik perbandingan Last Year, This Year, Budget, Re Plan maupun Actualnya (enclosed). Bahkan dapat menjurus pada kebangkrutan sebuah perusahan karena faktor ketidak percayaan dari para konsumen dan tempati kebencian yang muncul akibat pemberitaan yang dimuat oleh Para Tergugat Kerugian ini dinilai pantas dengan nominal sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah; Jadi Total kerugian Materil dan Imateriil Penggugat adalah sebesar Rp 50.500.000.000,- ( Lima Puluh Milyar lima Ratus Juta Rupiah ); 13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia maka mohon diletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag) atas segala aset Tergugat I yang beralamat di JI. Perjuangan No. 9 Cirebon baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; -------------------------------------14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, Selanjutnya Penggugat memohon agar Para Tergugat Secara Tanggung Renteng dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini; ---------------------------------15. Bahwa oleh karena gugatan diajukan dengan bukti-bukti autentik, yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai pasal 180 HIR, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lain (Uitvoerbar bij voorad); ------Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Cirebon, kiranya berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : --------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah nyata-nyata memuat pemberitaan yang mendiskreditkan PT. Terra Cotta Indonesia sebanyak tiga kali yang dimuat secara continue pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, Rabu tanggal 25 September 2013, dan Kamis tanggal 26 September 2013 yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui Cek, Ricek serta Balancing, dan Cover Both Sides,


bersifat menghakimi dan menyudutkan, mengabaikan profesionalisme jurnalistik dimana antara Sub Head Line dengan description yang menimbulkan Pemberitaan tidak sinkron serta dilakukan tanpa konfirmasi yang diperkuat dan didukung dengan data dan fakta yang sebenarnya- merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dan melanggar Kode Etik Jurnalistik; ----------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan hukumnya bahwa hak jawab yang dilakukan oleh pihak Radar Cirebon adalah terlambat; ------------------------------------------------------------4. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; --------------------------------------------------------------------5. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil; -------------------------------------------------------------6. Menghukum Para Tergugat dan menjatuhkan sankssinya untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat berupa kerugian materil sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yaitu denda sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 50.500.000.000,-(lima puluh milyar lima ratus juta Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan Pengadilan Negeri Cirebon ; -------------------------------------------9. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu / serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet / perlawanan maupun upaya hukum lain (uitvoerbaar bij vorrad) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi putusan perkara ini ; ---------------------------------------------------------------11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; ------------------------------------------


AT AU Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari pihak Penggugat tersebut, maka Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut : -----Dalam eksepsi: ----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat

dan

menjadi

unsur

yang

sangat

penting

untuk

menciptakankehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik harus diselesaikan menurut Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers; --------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukan antara UU No.40 tahun 1999 tentang Pers dengan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata mencakup pengertian yang sangat luas (lex generalis) karena sifat formal dan materil, sedangkan UU Pers bersifat khusus; -----------3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) yaitu antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat tidak menguraikan alasan hukum sebagaimana yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Terkait hal tersebut menurut M. YAHYA HARAHAP ada dua teori, salah satunya adalah substantiering theorie, yang menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak terperinci dan sangat kabur hanya mendalilkan atas pemberitaan yang telah dimuat dengan sub head line ―operator mesin TCI banyak yang tidak betah‖, ―ISPA dan TB di Panjalin meningkat‖, dan ―Warga Cigayam milih ngungsi ke Garut‖ tidak


menguraikan secara jelas dan terperinci kerugian langsung baik secara materiil maupun immateriil akibat pemberitaan tersebut; -------------------4. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada relevansi sama sekali antara pemberitaan yang telah dimuat di sub head line ―operator mesin TCI banyak yang tidak betah‖, ―ISPA dan TB di Panjalin meningkat‖, dan ―Warga Cigayam milih ngungsi ke Garut‖ dengan penurunan omset penjualan

dan

kebangkrutan

perusahaan,

karena

sebagaimana

pemberitaan sub head line di atas sama sekali tidak menyinggung hasil produk

dan

kwalitas

barang

hasil

produksi

yang

dipasarkan

perusahaan / Penggugat; -----------------------------------------------------------5. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam Posita nya pada halaman 7 point ke-15 permohonan gugatan ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber namun dalam Petitumnya permohonan Penggugat ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, hal ini menimbulkan kerancuan menyangkut kompetisi relatif; ----------6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar

dan

tidak beralasan

hukum,

oleh

karenanya

sudah

sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa mengingat eksepsi tersebut bersifat sangat mendasar serta sesuai asas peradilan yang cepat, kiranya beralasan apabila terhadap eksepsi di atas berkenan memutus lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara yaitu dengan putusan: --------------------------------------------1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;---------------2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; -------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: ------------------------------------------------------------------1.

Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar;

2.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------

3.

Bahwa berdasarkan analisa Tergugat dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang dianggap benar namun perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1; memang para tergugat melakukan peliputan berita wilayah Majalengka


secara continue pada hari Sabtu 21 September 2013, Rabu 25 September 2013, dan Kamis 26 September 2013 yang memuat berita dengan Sub head line sebagaimana pada point 2 namun tidak ada maksud untuk menyudutkan atau mendescriditkan Penggugat hal ini semata - mata dilakukan oleh para TERGUGAT dalam menjalankan peranan dan fungsi selaku PERS sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Undangundang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS yaitu : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. ----------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Para Tergugat sudah berusaha untuk menggali dan mencari informasi secara berimbang kepada pihak Penggugat terkait aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat namun pihak Penggugat tidak bersedia memberikan keterangan atas persoalan dimaksud. --------------------------------------------------------------------4.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 6 atas pengaduan ke Dewan Pers Jakarta, dengan agenda Penyelesaian sengketa pers dengan Para Tergugat terkait pemuatan pemberitaan dimaksud berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Maka keluar putusan Dewan Pers dalam bentuk RISALAH PENYELESAIAN PENGADUAN PT. TERRA COTTA INDONESIA (Penggugat ) TERHADAP ( RADAR HARIAN CIREBON ), dimana Pengadau dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian bagai berikut: -------------------------------------------------a.

Radar Cirebon bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara

proporsional

disertai

permintaan

maaf

kepada

Pengadu dan Pembaca. --------------------------------------------------------------b.

Radar Cirebon berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya. --------------------------------------------------------------

c.

Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi. -------------------------------------------------------------------------

5.

Bahwa atas putusan Dewan Pers tersebut di atas pihak Para Tergugat sudah beritikad baik dan melaksanakan putusan Dewan Pers tersebut dengan menyatakan permintaan maaf dan


memuat hak jawab pada tanggal 18 Agustus 2014 ; ------------6.

Bahwa dengan telah dipenuhinya Hak Jawab sebagaimana Pasal 5 oleh pihak TERGUGAT sebagaimana putusan Dewan Pers sebagaimana tersebut

diatas pada

point.

4,

Maka

berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, sudah tidak ada lagi kewajiban pihak Tergugat Kepada Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------------------------7.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana point. 12 yang menuntut ganti rugi sebesar Rp. 50.500.000.000,- ( lima puluh milyar lima ratus juta rupiah ) adalah terlalu mengada ada dan sangat tidak beralasan hukum ; ------------------------------------------------

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --------------------

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hokum ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ) ; ---------------Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juni 2015 Nomor 04/Pdt/G/2015/PN.Cbn., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------------Dalam Eksepsi : ---------------------------------------------------------------------------

-

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya :-------------------------

Dalam Pokok Perkara : -----------------------------------------------------------------

-

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.726.000,00 (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);------------------------------------------------------------------------------------Mengingat akan Akta/Risalah Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Cbn., tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan

Negeri

Cirebon

yang

menerangkan,

bahwa

Penggugat dengan perantaraan kuasanya, telah mengajukan permohonan


banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juni 2015, Nomor 4/Pdt/G/2015/PN.Cbn., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masingmasing pada tanggal 31 Juli 2015 ; ---------------------------------------------------Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadian Negeri Cirebon kepada para Terbanding/para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 ; ------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding/Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 September 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat

melalui Pengadilan Negeri

Jakarta Barat pada tanggal 30 Oktober 2015 ; -------------------------------------Menimbang,

bahwa

sebelum berkas perkara

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa

dan

mempelajari

berkas

perkaranya

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas Perkara

(inzage) yaitu

kepada

Pembanding/Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015, kepada Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 ; --------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -------------------Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; --------------Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa atas pendapat dari Majelis Hakim dalam hukumnya

pertimbangan

sebagaimana termuat pada hal. 29 yang pada pokoknya


mengatakan bahwa kemerdekaan pers adalah merupakan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan hak asasi manusia

wujud didalam

menyatakan pikiran dan pendapat yang dilindungi dalam berbagai produk

hukum formal seperti diatur dalam deklarasi HAM

PBB,

konstitusi pasal 28 UUD 45 maupun dalam pasal 4 ayat ( 1 ) UU No. 40.tahun 1999 tetang pers. Kemerdekaan Pers merupakan condition sine qua non bagi terwujudnya demokrasi dan Negara yang berdasarkan hukum, maka tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang menyimpang tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan Negara berdasarkan hukum. Merupakan pendapat dan pandangan Judex Factie yang keliru dan bersifat sempit dalam menafsirkan makna perundang–undangan permasalahan

yang

timbul

antara

dihubungkan dengan

Pembanding

dengan

para

Terbanding, dimana Pendapat tersebut cenderung memperlihatkan pandangan yang sepihak yang hanya dari satu sisi kepentingan ; ----

Bahwa kebebasan Pers dilindungi oleh UU namun kita pun tidak boleh lupa bahwa salah satu ―Tujuan

dari undang-undang adalah untuk

memberikan jaminan terhadap HAM dan Warga Negara sehingga dapat mewujudkan keadilan ( Vide Sri Sumantri )‖ dan Pers

sendiri telah mengatur dan membatasi

dengan batasan agar kebebasan

dalam UU

kebebasan

Pers

Pers tidak membabi buta tanpa

control terhadap hak dan kewajibannya, melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, pers menghormati hak asasi setiap orang,

pers yang

profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat, menerima dan melayani hak jawab dan hak koreksi sehingga dapat dipastikan kalau kebebasan insan Pers

bukan kebebasan yang bersifat

sebebas – bebasnya tanpa rambu- rambu seperti dilakukan oleh Para Terbanding membabi buta

yang

bebas telah

yang memuat pemberitaan yang

terhadap Pembanding, sebagaimana tertulis dalam

Pertimbangan hukum judex Factie pada halaman 20 adalah Bahwa Para Terbanding / Tergugat cq harian surat kabar Radar Cirebon wilayah peliputan Majalengka telah memuat pemberitaan yang bersifat memojokan

/mendiskreditkan

Pembanding/

Penggugat

yaitu

Pemberitaan yang dilakukan secara sepihak tanpa dilakukan cek dan ricek, balancing dan cover both sides, bersifat menghakimi serta didapat dari sumber yang tidak kredibel dan tidak melakukan uji informasi

yang

didukung

fakta

yang

sebenarnya

sehingga


bertentangan dengan UU Pers dan Kode Etik jurnalistik. Pemberitaan tersebut dilakukan secara continue sebanyak 3 ( tiga ) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 dengan judul ― Operator Mesin TCL banyak yang tidak betah ―, kemudian hari Rabu tanggal 25 September 2013 dengan judul ― ISPA dan TB di Panjalin meningkat ― sebagai akibat asap dari cerobong pengolahan batu bara PT. Terra Cotta Indonesia dan terakhir Pemberitaan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 dengan judul “ Warga Cigayam Pili ngungsih ke Garut ― akibat polusi asap dari PT. Terra Cotta, pemberitaan pemberitaan

yang dilakukan

-

oleh para Terbanding tersebut jelas

bertentangan dengan UU Pers dan Kode Etik jurnalistik karena dalam melakukan pemberitaan tersebut

para Terbanding tidak melakukan

hal-hal sebgaimana ditentukan oleh UU Pers dan Kode Etik jurnalistik khususnya : -----------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Pacti sebagaimana termuat dalam hal 30 yang mengatakan bahwa penerapan UU No. 40 tahunn 1999 tentang Pers

merupakan

payung hukum dan sekaligus juga

merupakan Lex Specialis.sehingga secara otomatis terhadap kassuskasus yang berhubungan dengan Pers seperti halnya kasus PT. Terra Cotta Indonesia melawan Harian Radar Cirebon sudah tepat apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur pengaduan ke Dewan Pers sebagai lembaga pengawasan dan penegak hukum Pers dan kode etik Jurnalistik . Putusan dewan pers yang dihasilkan dalam perkara a quo berupa risalah Penyelesaian pengaduanan PT. Terra Cotta Indonesia dengan Harian Radar Cirebon adalah merupakan kesepakatan bersama yang kedudukannya setingkat dengan undangundang bagi kedua belah pihak, merupakan pendapat

dan

Pandangan dari Majelis Hakim yang sangat lemah dan dangkal, sehingga sangat susah untuk dipahami ; -----------------------------------

Bahwa atas Pertimbangan dan pandangan hukum dari Judex Factie yang termuat dalam hal 31 yang mengatakan gugatan

pokok Penggugat / Pembanding mengenai Perbuatan

Melawan Hukum Terbanding

bahwa oleh karena

yang dilakukan oleh para Tergugat / Para

tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding dalam dalil-

dailnya sehingga ditolak

dimana pendapat dan pandangan Majelis

Hakim tersebut Jelas-jelas tidak benar dan sangat KONTRADIKTIF


dengan Pertimbangan

hukum serta fakta-fakta hukum yang

diketemukan didalam persidangan ; ------------------------------------------------

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui

Judex Factie

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -------------------------------------------------------------------------1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat ; ---------2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri 04/Pdt.G/2015/PN.CBN

Cirebon

pada tanggal 11 Juni 2015

Nomor : menjadi

sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI : ------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------

Menyatakan Menolak Eksepsi Para Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya ; -------------------------------------------------------------------------

-

DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan

Para Terbanding /

Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum ; --------------------------------------------------3. Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding dengan seketika dan sekaligus : ----------------4. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan oleh Pembanding / Penggugat : -----5. Menghukum Para Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini : --------------------------------------------------------------------------------------- Atau --------------------------------------------

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Judex Factie Pengadilan

Tinggi

yang

memeriksa,

mengadili,

memberikan

pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat. Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------


1. Bahwa pada pokoknya kami menolak dalil dalil Pemohon Banding yang tertuang dalam Memori Banding tersebut, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya ; ----------------------------------------------------2. Bahwa kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Cn pada tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan Banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga telah didasarkan pada pertimbangan fakta fakta di persidangan dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa untuk kelengkapan Kontra Memori Banding ini, perlu kami tanggapi Memori Banding Pemohon Banding sebagai berikut : -------- Bahwa putusan tersebut sudah tepat karena apabila Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal itu / dan memang fakta hukumnya menyatakan demikian sangat dikhawatirkan muncul putusan yang bersifat kontradiktif, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dalil dalil Pemohon Banding / Penggugat haruslah ditolak ; ------------------------------------------------------- Bahwa pernyataan Pembanding / Penggugat pada point 2 sebagaimana termuat pada hal. 4 adalah tidak benar dan menyesatkan, bahkan berbanding terbalik dengan fakta fakta di Persidangan, Justru Pembanding / Penggugatlah yang tidak bisa membuktikan dalil dalil gugatannya ; ------------------------------------------ Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil dalil Pemohon Banding pada point 3 dan pendapat majelis dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat karena berdasarkan bukti T.1 dan bukti T.2 serta keterangan saksi baik dari Penggugat yaitu : JUMARA, SANIM dan UJU JUNAEDI maupun saksi dari Para Tergugat yaitu : H.

LUKMAN

HAKLIM,NASORI,

MASKUN,

ASMADI,

dan

YUNIMAN yang saling mendukung dan bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak tahun 2011 sampai tahun 2013 Cerobong Pabrik PT. Terra Cotta Indonesia sempat mengeluarkan asap hitam yang ditimbulkan dari pembakaran batu bara untuk produksi

briket

batu

bara

secara

kontinyu

yang

berakibat

menimbulkan polusi udara terhadap lingkungan hidup sekitarnya,


terutama untuk radius wilayah yang berjarak di bawah ± 300 Meter dari lokasi cerobong asap pabrik tersebut ; ---------------------------------- Bahwa Berdasarkan fakta di persidangan akibat polusi asap tersebut mengakibatkan sebagian warga terganggu kesehatannya karena menderita sesak nafas dan ISPA yaitu saksi YUNIMAN menderita TB paru, saksi H. LUKMAN HAKIM dan saksi ASMADI yang menerangkan anaknya sempat menderita Plek pada saluran pernapasannya sehingga hampir tiap minggu berobat ke Dokter spesialis anak, selain itu dampak lain ada warga yang sempat pindah tempat tinggalnya demi menghindarai polusi dari asap tersebut seperti yang dialami saksi H. LUKMAN HAKIM sempat pindah ke rumah mertuanya dan saksi YUNIMAN memindahkan keluarganya ke Garut ; ---------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan korelasi kerugian akibat dari pemberitan tersebut baik secara materiil maupun immaterial sebagaimana ketentuan yang diisyaratkan dalam konteks perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ; ------------------------------------------------ Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan Harian Radar Cirebon / Para Terbanding sudah berusaha mewujudkan informasi yang tepat, akurat, benar dan berimbang / balancing Cover both sides dalam memperoleh dan mencari informasi terkait pencemaran udara oleh PT. Terra Cotta Indonesia dengan cara observasi, peliputan di lapangan dan mewawancarai warga di sekitar pabrik yang terkena dampak polusi, selain itu juga telah berusaha mencari dan meminta keterangan kepada pihak Perusahaan langsung namun pihak perusahaan menolak dan tidak membuka akses informasi kea rah tersebut, oleh karena itu pemberitaan dari para Terbanding yang dianggap sepihak oleh Pembanding adalah tidak terlepas dari kesalahan Penggugat sendiri yang tidak transparan / terbuka dalam memberikan informasi ke masyarakat ; ----------------- Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil dalil Pembanding / Penggugat pada point 4 ,5,6 dan 8, karena berdasarkan fakta dan bukti T.01 dan bukti T.02 telah membuktikan bahwa Para Terbanding / Para Tergugat sudah melaksanakan Hak Jawab pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan itikad baik mematuhi dan melaksanakan putusan Dewan Pers tanggal 25 Juni 2014 tersebut,


bahkan Pembanding / Penggugat sendiri yang telah mencederai isi klausul point -3 dari Risalah Dewan Pers tersebut, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum majelis telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri nomor 903 k/PDT/2005 menyebutkan bahwa kebebasan pers merupakan prinsip dasar yang harus dijamin dalam UUD 1945 dan system kenegaraan Republik Indonesia, oleh karena itu hak jawab dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pers merupakan prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok, maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian sengketa melalui lembaga pers merupakan tonggak yang harus ditempuh sebelum memasuki upaya hukum lain ; --------------------------------------------------- Bahwa terhadap pernyataan Pembanding / Penggugat pada point 7(a) sampai(c) adalah tidak benar dan pertimbangan hukum Majelis sudah sesuai dengan keterangan yang disampaikan saksi saksi dan fakta di Persidangan ; --------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Para Terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu dalih dalih Pemohon Banding haruslah ditolak ; -----------------------------------------------------------Berdasarkan hal – hal dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa Banding ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidak tidaknya Permohonan Banding dari Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ; --------------------------------------------------2. Menolak dalil-dalil Pemohon Banding untuk selurunya ; ---------------3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Cn. ; -------------------------------------------4. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------Atau : ------------------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono )


Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan Para Terbanding/Para Tergugat dalam kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, karena keberatan tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juni 2015 Nomor

04/Pdt.G/2015/PN.Cbn., memori banding dari Pembanding/

Penggugat maupun kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juni 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Cbn., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; --------------------------------Menimbang, Pengadilan

Negeri

bahwa

Cirebon

dengan

tersebut,

maka

dikuatkannya Pembanding,

putusan semula

Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, sehingga biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; ---------------------------------------------------------------------------------Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Peraturan lain yang terkait dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------

-

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding,

semula

Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------


-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Juni 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Cbn., yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk tingkat banding sebesar

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SENIN tanggal 25 JANUARI 2016 oleh kami DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, A M R I L, S.H. M.H., dan HANIFAH HIDAYAT NOOR., S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari SENIN tanggal 1 PEBRUARI 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.---------------------------------HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

A M R I L, S.H. M.H.

DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

ttd

HANIFAH HIDAYAT NOOR., S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI, ttd

H. NANANG PRIATNA, S.H. Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents