PT.BDG

PUTUSAN

NOMOR 188/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

Dr. BASRUL HANAFI, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Cidamar Nomor 42 RT. 03 RW. 01, Kelurahan

Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELMI

YUNIAR, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sersan Bajuri Komplek Setiabudi Regency, Wing I Kav.

36/A3 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015. Selanjutnya disebut

sebagai

Penggugat Intervensi ;

Pembanding,

semula

LAWAN :

1. ACIM SURACIM, Warga Negara Indonesia, swasta, umur 86 tahun, beralamat di Jalan Sukamulya Nomor 95 RT. 03, RW.

04,

Kelurahan

Sukagalih,

Kecamatan

Sukajadi Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. JOHAN JAUHARI HUTABARAT, S.H., A.Md., 2. VINCENSIUS BINSAR RONNY,

S.H. 3. BENNY HUTABARAT, S.H., 4. EMAN SULAEMAN,

S.H.

5.

SANGGUP

LEONARD

AGUSTIAN, S.H. 6. RIZKY FERDINANDUS, S.H. 7. HERDIS KUSUMAWARDHANA, S.H.(Asisten

Advokat), Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Hukum JOHAN JAUHARI, S.H & PARTNERS,

beralamat di Jalan Senam Indah V No. 3

Arcamanik Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 14 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat

2. PEMERINTAH

R.I.Cq.MENTERI

RUANG/KEPALA

AGRARIA

KANTOR

WILAYAH

KEPALA

KANTOR

NASIONAL

BPN

DAN

BADAN

PROPINSI

TATA

R.I.,Cq.KEPALA PERTANAHAN

JAWA

BARAT,Cq.

PERTANAHAN

KOTA

BANDUNG, berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta No. 586 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh ENDANG

JAYADI,

S.H.,

M.H.,

DIDIH

DIHARJA

WIJAYA, S.IP., H. IYEP SOFYAN, S.H., H. ULOH

SAEFULLOH, S.H., DANNY HERSUBIANTO, S.H. dan HIDAYAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06

Mei

2015,

selanjutnya

disebut

Terbanding I, semula Tergugat ;

sebagai

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2016, Nomor 188/PEN/PDT/2016/PT.BDG. ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca gugatan Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 16 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah Register Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 16 April 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Hak Milik Adat Persil

No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2 atas dasar waris dari orangtuanya yang bernama SARI (orangtua Penggugat) yang terletak di blok Rancakaso Jalan Setra Indah I,RT.004/RW.03, Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung (d/h masuk wilayah

Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara

: Drs.E Hutabarat ;

Sebelah Selatan

:

Sebelah Barat

: R i o o l;

Sebelah Timur

HariyantoSuhardjan);

: jalan Setra Indah ; Tanah

Ir.Kabul

(sekarang

Drs

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pensertipikatan/ Pendaftaran

Hak

atas

tanah

tersebut

kepada

TERGUGAT,

sebagaimana demikian tertulis pada Resi No.DI 306 No.42873/2013,

No.Berkas : 43125/2013,1015543126/2013, berikut diuraikan pada Daftar Isian DI.301 No.30738/2013, DI.302 No.8506/2013, DI.305 No.42873/2013 tertanggal 07 Juni 2013 Jo. Tanda Terima Dokumen

Nomor Berkas Permohonan : 43125/2013 atas nama Pemohon Bapak ACIM SURACIM, tertanggal 07 Juni 2013;

3. Bahwa secara fisik Tanah yang dimohon Pensertipikatan/Pendaftaran

Hak sepenuhnya dikuasai, diduduki dan dikelola serta kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PENGGUGAT

dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan, dijual, digadaikan dengan cara apapun dan/atau kepada siapapun.

4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT, menerima Surat Pemberitahuan dari TERGUGAT, melalui Surat Nomor : 210.1/1446/2013 tertanggal 16 Desember 2013, Perihal : Pemberitahuan, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa

Permohonan Penggugat tersebut telah ditindak-lanjuti

oleh TERGUGAT diantaranya telah dilaksanakan Pengukuran, Penggambaran dan Ploting Peta;

4.2. Bahwa dari hasil pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1

tersebut

diatas,

TERGUGAT

menyatakan

bahwa

Permohonan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, sehubungan diatas bidang tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3468/Sukajadi;

4.3. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut diatas, TERGUGAT, mengundang PENGGUGAT untuk menghadap Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk konfirmasi dan penyelesaian.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan yang didapat dari Kantor Pertanahan kota Bandung (Tergugat), Penggugat mengirim Surat kepada

Tergugat

melalui

Surat

No.01/B-1/LO-JJ/BDG/I/2014

tertanggal 13 Januari 2014, Perihal : MOHON KLARIFIKASI DAN MEDIASI UNTUK PENGAKUAN HAK TANAH ADAT KOHIR NO. 974

PERSIL NO. 183a, S.IV BLOK RANCAKASO, LUAS 447 M2 MILIK BAPAK ACIM SURACIM;

5.1. Bahwa Tergugat telah memproses dan menindaklanjuti Surat Penggugat pada butir No.5 tersebut diatas, selanjutnya Tergugat Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

mengeluarkan Surat Nomor: 325/13.32.73/III/2014 tertanggal 20

Maret, Perihal : UNDANGAN MEDIASI, yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Sukajadi, Camat Kecamatan Sukasari, Lurah Kelurahan

Sukagalih,

Penggugat,

Pemilik

SHM

No.3468/

kelurahan Sukagalih dan pihak Tergugat bertindak sebagai Mediator yang dilaksanakan di Kantor Tergugat.

5.2. Bahwa diketahui Pemilik SHM No.3468/kelurahan Sukagalih (eks.Kelurahan Sukawarna), luas 330 M2 tercatat atasnama Drs.HARIYANTO

SUHARDJAN

dan

yang

bersangkutan

menerima Surat Undangan tetapi tidak menghadiri UNDANGAN

MEDIASI tersebut, namun membuat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan Pensertipikatannya/

Pendaftaran Hak oleh Penggugat yaitu Tanah Hak Milik Adat

Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2, BUKAN merupakan tanah miliknya (SHM No.3468/kelurahan Sukagalih, luas 330 M2, a/n Drs.HARIYANTO SUHARDJAN) sebagaimana

dinyatakan/didalilkan oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 210.1/1446/2013 tertanggal 16 Desember 2013.

(catatan: letak

tanah milik Drs.Hariyanto Suhardjan bersebelahan dengan tanah milik Penggugat yang dimohon pensertifikatannya ).

5.3. Bahwa dengan demikian Surat Pemberitahuan dari TERGUGAT,

Nomor : 210.1/1446/2013 tertanggal 16 Desember 2013, yang ditujukan kepada PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa diatas Tanah milik Penggugat telah terbit SHM No.3468/kelurahan Sukagalih,

luas

330

M2,

atas

nama

Drs.HARIYANTO

SUHARDJAN ternyata TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI 6.

KEBENARANNYA.

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Tergugat segera

memproses dan melanjutkan serta menerbitkan Sertipikat yang

dimohonkan sebagaimana uraian pada butir 2 (dua) tersebut diatas, 7.

atas nama Penggugat (Bapak ACIM SURACIM) .

Bahwa selanjutnya Penggugat merasa kaget dan heran menerima informasi dari Kantor Tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam Pengukuran, Penggambaran dan Ploting Peta;

dimana menurut Tergugat diatas objek sengketa aquo telah terbit

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

SHM No.55/Kelurahan Sukagalih, luas 318 M2 atas nama BASRUL 8.

HANAFI.

Bahwa berdasarkan fakta baru yang dimunculkan oleh Tergugat ini,

maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar dipertemukan dan dimediasikan dengan Pemilik SHM No. 55/Kelurahan Sukagalih, luas 318 M2 atas nama BASRUL HANAFI.

8.1 Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Undangan

Mediasi Nomor: 1033/13.32.73/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014,

yang ditujukan kepada Bpk.Acim Suracim/Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Camat Sukajadi, Camat Sukasari, Lurah

Sukagalih, Lurah Sukarasa, Sdr. Basrul Hanafi (dihadiri oleh

Kuasanya Sdr.Rinaldi Buyung), Mediasi dilselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 di Kantor Tergugat dan Tergugat bertindak sebagai Mediator.

8.2. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut diketahui Sdr. Rinaldi Buyung (Kuasa Sdr. Basrul Hanafi) tidak dapat memperlihatkan/

membuktikan Buku Sertipikat SHM No.55/kelurahan Sukagalih,

luas 318 M2, yang menyatakan bahwa Sertipikat tersebut telah

terbit lebih dahulu diatas tanah objek sengketa yang dimohonkan pensertipikatan/Pendaftaran haknya oleh Pemohon (Penggugat).

8.3. Bahwa oleh karena dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan

titik temu kesepekatan dan/atau penyelesaian secara damai, musyawarah Pertanahan

dan mufakat,

kota

maka

pihak Mediator

Bandung/Tergugat)

menyarankan

penyelesaiannya dengan melalui jalur hukum.

8.4. Bahwa

dari

pertemuan

tersebut

diperoleh

fakta

perbedaan luas tanah yang cukup mencolok, yaitu :  luas

tanah

milik

Penggugat

yang

(Kantor untuk

adanya

dimohonkan

pensertifikatannya yaitu Tanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2 , (empat ratus empat puluh tujuh meter persegi), sedangkan ………….

 luas Tanah SHM No.55/Kelurahan Sukagalih, atas nama BASRUL HANAFI adalah luas 318 M2 (tiga ratus delapan belas meter persegi).

atau perbedaannya sama dengan 129 M2 (seratus dua puluh Sembilan meter persegi) ?

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

Perbedaan luas yang cukup besar ini menunjukkan bahwa SHM No.55/kelurahan Sukagalih, lokasinya bukan terletak pada objek 9.

sengketa yang dimohonkan pensertifikatannya oleh Penggugat.

Bahwa perbuatan Sdr.BASRUL HANAFI, yang melekatkan SHM No.55/kelurahan Sukagalih, luas 318 M2 diatas Tanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2, Haknya

PENGGUGAT, yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun, adalah perbuatan Melawan Hukum yang dapat dan merugikan Penggugat.

10. Bahwa

Penggugat

telah

melaksanakan

kewajibannya

kepada

Negara, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah

aquo,

sebagaimana

bukti

Pembayaran

PBB,

NOP

:

32.73.240.002.003.028.0 atas tanah seluas 447 m2, yang terletak di jalan Setra Indah I RT.004/RW.03 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan

Sukajadi kota Bandung, tertulis atas nama Wajib Pajak, Bpk ACIM SURACIM,

jalan

Sukamulya

No.95

RT.003/RW.04

Kelurahan

Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung, dengan demikian

Penggugat adalah Wajib Pajak yang baik dan benar oleh karenanya

hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah aquo dilindungi oleh hukum.

11. Bahwa secara fisik Sdr.Basrul Hanafi tidak pernah menduduki,

menguasai, mempergunakan memanfaatkan objek sengketa yang diakuinya berdasarkan SHM No.55/kelurahan Sukagalih, luas 318 M2, dengan demikian SHM No.55/kelurahan Sukagalih, luas 318 M2

atas nama BASRUL HANAFI, yang dilekatkan diatas tanah miliknya Penggugat adalah SHM yang tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang dan terbatas hanya pada Tanah Hak

Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2, Haknya PENGGUGAT yang telah dimohonkan pensertifikatannya di Kantor Tergugat;

12. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk segera memproses, melanjutkan dan menerbitkan Sertipikat/Pendaftaran hak sebagaimana bukti yang telah diuraikan dalam Resi No. DI 306 No. 42873/2013, No. Berkas : 43125/2013, 1015543126/2013, berikut diuraikan pada Daftar Isian DI.301

No.30738/2013, DI.302 No. 8506/2013, DI.305 No. 42873/2013 tertanggal 07 Juni 2013 Jo. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

Permohonan : 43125/2013 atas nama Pemohon Bapak ACIM SURACIM (Atjim Suratjim), tertanggal 07 Juni 2013; dan diberikan

Hak Prioritas karena Permohonan Pensertipikatan telah memenuhi persyaratan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alas Hak dan BuktiBukti authentic yang TIDAK TERBANTAHKAN KEBANARANNYA,

sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2 yang

terletak di blok Rancakaso, jalan Setra Indah I RT.004/RW.03

Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung (d/h masuk wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

- Sebelah Timur

: Drs.E Hutabarat ;

: jalan Setra Indah ;

- Sebelah Selatan : Suhardjan);

- Sebelah Barat

Tanah

Ir.Kabul

(sekarang

Drs

Hariyanto

: R i o o l;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti Pembayaran PBB, NOP : 32.73.240.002.003.028.0 atas tanah seluas 447 m2, yang terletak di

jalan Setra Indah I RT.004/RW.03 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi kota Bandung, tertulis atas nama Wajib Pajak, Bpk ACIM SURACIM,

jalan

Sukamulya

No.95

RT.003/RW.04

Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung;

Kelurahan

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dan merugikan PENGGUGAT.

5. Menyatakan, SHM No.55/kelurahan

Sukagalih, luas 318 M2 atas

nama BASRUL HANAFI tidak sah, tidak mengikat dan tidak Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

mempunyai kekuatan hukum, sepanjang dan terbatas dilekatkan pada Tanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas

447 M2 hak miliknya Penggugat, yang terletak di blok Rancakaso, jalan Setra Indah I RT.004/RW.03 Kelurahan Sukagalih Kecamatan

Sukajadi kota Bandung (d/h masuk wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara

- Sebelah Timur

: Drs.E Hutabarat ;

: jalan Setra Indah ;

- Sebelah Selatan : Suhardjan);

- Sebelah Barat

Tanah

Ir.Kabul

(sekarang

Drs

Hariyanto

: R i o o l;

6. Memberikan Hak Prioritas kepada Penggugat untuk melanjutkan

proses permohonan Sertipikat di Kantor Turut Tergugat, atas atasTanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2 yang terletak di blok Rancakaso, jalan Setra Indah I RT.004/RW.03

Kelurahan

Sukagalih

Kecamatan

Sukajadi

kota

Bandung (d/h masuk wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

- Sebelah Timur

: Drs.E Hutabarat ;

: jalan Setra Indah ;

- Sebelah Selatan : Suhardjan);

- Sebelah Barat

7. Memerintahkan

Tanah

Ir.Kabul

: R i o o l;

kepada

permohonan Sertipikat

Tergugat

(sekarang

untuk

Drs

Hariyanto

melanjutkan

dan menerbitkan Sertipikat

proses

atas nama

Penggugat yang telah didaftarkan di Kantor Tergugat sebagaimana bukti Tanda Terima/Resi No. DI 306 No.42873/2013, No. Berkas :

43125/2013, 1015543126/2013, berikut diuraikan pada Daftar Isian

DI.301 No.30738/2013, DI.302 No. 8506/2013, DI.305 No. 42873/2013 tertanggal 07 Juni 2013 Jo. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 43125/2013 atas nama Pemohon Bapak ACIM SURACIM, tertanggal 07 Juni 2013;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit

voor baar bijvooraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat.

2. Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa, apabila dikaji secara seksama gugatan aquo timbul dari

adanya surat pemberitahuan dari Tergugat No.210.1/1446/2013

tertanggal 16 Desember 2013, Perihal : Pemberitahuan, sebagaimana

dalam posita gugatannya pada halaman 2 angka 4, dengan demikian yang menjadi Obyek perkara dan Permasalahan yang diangkat oleh

Penggugat adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, halmana telah masuk kedalam ruang lingkup Hukum Publik,

sehingga sangat berdasar hukum sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-

Undang No.51 tahun 2009, perkara ini dikategorikan dalam perkara Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo;

3. Gugatan Kurang pihak

Bahwa, sebagaimana dalam gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya yang menyebut dan menyatakan bahwa

SHM. No.55/kelurahan Sukagali luas 318 m2 atas nama BASRUL HANAFI tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan

hukum, akan tetapi tidak menarik yang bersangkutan (BASRUL HANAFI) sebagai pihak, hal demikian dapat dikategorikan gugatan menjadi kurang pihak.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Majelis

Hakim

yang

memeriksa

perkara

ini

berkenan

untuk

memutuskan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap berlaku mutatis mutandis dengan bagian pokok perkaranya;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;

3. Bahwa,

dalam

menerbitkan

No.210.1/1446/2013

tertanggal

Objek

16

sengketa

Desember

yaitu

2013,

Surat

Perihal

:

Pemberitahuan, telah sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional serta penjelasannya No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutus, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya. 2) Menolak Gugatan Penggugat

seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard).

3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan pula

gugatan intervensi dari INTERVENIENT yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Tidak benar bahwa bidang tanah seperti tercantum dalam gugatan point 1 berasal dari satu surat dengan luas 447 M2, karena kenyataannya tanah tersebut berasal dari tiga buah SHM.

1.1. Satu SHM No.55/kelurahan Sukagalih dengan luas 318 M2 atas nama dr.Basrul Hanafi, yang merupakan splitting dari SHM

No.40/Sukagalih, berasal dari penggabungan SHM No.419/ Sukawarna dengan SHM No.39/Sukagalih.

1.2. Satu SHM yang datanya telah hilang, tetapi saya ingat atas nama Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

Paulus, saya miliki karena telah ditukar dengan rumah dan tanah

dikomplek Cibogo Indah. Jalan Cibogo kota Bandung. Terhadap pencarian data ini saya minta tolong kepada Tergugat karena

informasinya pasti bisa ditemukan berdasarkan peta bidang dikantor Tergugat.

1.3. Jadi alasan Penggugat seperti pada point 8.4, bahwa luas SHM No.55/Sukagalih yang hanya 318 m2 dijadikan alasan bahwa

SHM tersebut tidak terletak di bidang yang disengketakan merupakan alasan yang membabi buta (dengan kata lain adalah

alasan yang mengada-ada. Terhadap hal ini jelas sekali pihak Tergugat dalam perkara ini akan bisa membuktikan, bahwa bidang

dengan luas 447 m2 tersebut sebenarnya bersumber dari tiga kepemilikan asal yang berbeda).

2. Kalau Penggugat mau melakukan gugatan harusnya terhadap SHM No.40/Sukagalih, SHM No.419/Sukawarna karena dari sinilah bidang tanah

SHM

No.55/Sukagalih

berasal

(kenapa

ada

SHM

No.419/Sukawarna sepertinya terletak dalam kelurahan yang berbeda, disebabkan SHM tersebut terbit sebelum adanya pemekaran wilayah setempat).

3. Saya juga sudah melakukan pengecekan kepada Bapak Acim Suracim tentang :

3.1. Apa benar dia telah memerintahkan untuk memagar seng tanah bersangkutan, dia menjawab tidak tahu.

3.2. Apa benar dia memberikan kuasa untuk melakukan gugatan dalam perkara ini, dia juga menjawab tidak, malah minta copy dari kuasa tersebut.

3.3. Perlu dilakukan test kebohongan terhadap Penggugat yang telah

tua tersebut, karena dia melakukan pengakuan yang berbeda kepada kuasa hukumnya.

3.4. Dalam pengecekan ini saya telah membawa satu orang saksi yang bernama Yaya Sopandi.

4. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada point 11 dr.Basrul

Hanafi tidak menguasai tanah tersebut secara fisik, karena dr. Basrul Hanafi telah menitipkan tanah tersebut kepada penunggu yang tinggal

ditanah bersangkutan, dan telah memberikan foto copy SHM. No.55/Sukagalih.

5. Dengan

gugatan

intervensi

ini

jelas

pernyataan

Penggugat

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

terbantahkan.

6. Maka Penggugat Intervensi ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

7. Penggugat

Intervensi

dikukuhkan

kepemilikannya

atas

SHM

55/Sukagalih adalah sah dan Sebahagian lagi terhadap bidang tanah

sisa, kalau Tergugat berhasil menemukan data terkait tanah tersebut merupakan milik Penggugat Intervensi juga.

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut,

Penggugat (Tergugat I Intervensi) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I Intervensi (Penggugat) menolak seluruh dalil dari Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dengan alasan sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas (obscuur libele) : a). Tidak ada bukti permulaan:

- Bahwa Kuasa Penggugat Intervensi, masuk sebagai pihak kedalam

Perkara

yang

sedang

berjalan

yaitu

perkara

No.171/Pdt.G/2015/PN.Bdg, berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor. 167BH/2015/PN.BDG tanggal 26 Juni 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung.

- Bahwa Penggugat Intervensi sebagai pihak yang mempertahankan

haknya dalam perkara aquo, tidak menunjukkan, menyerahkan

dan/atau memperlihatkan bukti permulaan dalam bentuk apa yang dijadikan dasar mempertahankan haknya tersebut.

- Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak menyertakan bukti

permulaan yang cukup, maka gugatan Penggugat Intervensi telah tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya dikategorikan

sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum dan Majelis Hakim

telah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986.)

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

b). Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa:

Bahwa Penggugat Intervensi dalam mengajukan keberatannya dalam

perkara aquo tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dianggap

sebagai miliknya, sehingga menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (vide Putusan MA. No. 1559 K/Pdt/1983 Tanggal 23-10-1984.

c). Luas Tanah berbeda :

Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Intervensi (Penggugat

Asal), berbeda dengan luas tanah yang diklaim oleh Penggugat Intervensi, dimana luas tanah yang dimohonkan pensertifikatannya

oleh Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal), yaitu seluas 447 m2 (seb.) sedangkan luas tanah yang diakui sebagai miliknya Penggugat Intervensi adalah seluas

318 m2 (vide : SHM No. 55/kelurahan

Sukagalih), sehingga gugatan Penggugat Intervensi menjadi semakin tidak jelas dan oleh karenanya patut untuk tidak diterima (vide : Putusan MA No.81 K/sip/1971 Tanggal 9-7-1973).

c). Posita dan Petitum Gugat tidak jelas :

- Bahwa Penggugat Intervensi dalam Petitumnya meminta agar

dikukuhkan kepemilikannya atas SHM No.55/kelurahan Sukagalih, petitum ini menunjukkan bahwa ada pihak yang menggugat agar SHM

No.55/Sukagalih

berkekuatan

hukum,

dibatalkan padahal

dan/atau

didalam

dinyatakan

gugatan

tidak

Perkara

No.171/Pdt.G/2015/PN.BDG. Penggugat asal /Tergugat I Intervensi

tidak menggugat Dr.Basrul Hanafi dan tidak meminta agar SHM No.55/Sukagalih dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum, sepanjang tidak diletakkan diatas Tanah Hak miliknya Tergugat I Intervensi/Penggugat asal.

- Bahwa Gugatan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dalam perkara aquo ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kota

Bandung (Tergugat asal/Tergugat II Intervensi), yang dalam

Petitumnya meminta agar Kepala Kantor Pertanahan kota Bandung untuk segera melanjutkan, memproses dan menerbitkan Sertipikat yang dimohon oleh Bapak Acim Suracim, bukan dan tidak meminta

agar SHM No.55/kelurahan Sukagalih untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena Posita dan Petitum tidak jelas, maka telah beralasan

hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

untuk menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi akan

dipergunakan kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) menolak dengan tegas

seluruh dalildalil Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.

3. Bahwa Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Intervensi pada butir 1 dan butir 2 halaman 2, yang pada intinya

menyatakan bahwa objek sengketa aquo seluas 447 m2 berasal dari 3 (tiga) buah SHM, dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Tanah yang dimohonkan pensertifikatannya oleh Tergugat

I Intervensi (Penggugat Asal), adalah Tanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974, luas 447 M2 (seb) atas dasar waris dari orangtuanya yang bernama SARI (orangtua Penggugat) yang

terletak di blok Rancakaso Jalan Setra Indah I, RT.004/RW.003,

Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung (d/h

masuk wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

- Sebelah Timur

: Drs. E Hutabarat ;

: jalan Setra Indah ;

- Sebelah Selatan : Tanah Ir.Kabul (sekarang Drs.Hariyanto - Sebelah Barat

3.2. Bahwa

Suhardjan) ;

: Riool ;

Almarhumah

SARI

(orang

tua

Tergugat

I

Intervensi/Penggugat Asal), semasa hidupnya adalah pemilik

Tanah/Sawah Hak Milik Adat yang tercatat dibawah Persil No.183a S.IV Kohir No. 974, luas + 1.440 Ha. (± 14.400 m2) terletak di blok Rancakaso, Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi (d/h masuk Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari).

3.3. Bahwa

tanah

seluas

447

m2

yang

dimohonkan

Pensertipikatannya dan dalam Proses di Kantor Pertanahan kota

Bandung, merupakan sisa (sebagian) dari luas Persil No.183a S.IV Kohir No. 974, luas + 1.440 Ha. (± 14.400 m2).

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

3.4. Bahwa Kantor Pertanahan kota Bandung telah menerima dan

memproses Permohonan Pensertipikatan yang diajukan oleh Bapak Acim Suracim sebagaimana bukti Resi No. DI 306 No.

42873/2013, No. Berkas : 43125/2013, 1015543126/2013, berikut

diuraikan pada Daftar Isian DI.301 No.30738/2013, DI.302 No. 8506/2013, DI.305 No. 42873/2013 tertanggal 07 Juni 2013 Jo. Tanda

Terima

Dokumen

Nomor

Berkas

Permohonan

:

43125/2013 atas nama Pemohon Bapak ACIM SURACIM, tertanggal 07 Juni 2013;

3.5. Bahwa permohonan penerbitan sertipikat tertunda dengan alasan

diatas tanah aquo terdapat SHM No.3468/kelurahan Sukagalih (eks. Kelurahan Sukawarna), luas 330 M2 tercatat atasnama Drs.HARIYANTO SUHARDJAN. (vide: Surat Kepala Kantor Pertanahan kota Bandung Nomor: 210.1/1446/2013 tertanggal 16 Desember 2013).

3.6. Bahwa

Drs.HARIYANTO

SUHARDJAN

pemilik

SHM

No.3468/kelurahan Sukagalih, luas 330 M2, telah membuat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi

(Tergugat Asal/Kepala Kantor Pertanahan kota Bandung) yang pada intinya menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan Pensertipikatannya/Pendaftaran Hak oleh Penggugat yaitu Tanah

Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2,

BUKAN

merupakan

dinyatakan/didalilkan

oleh

tanah

Tergugat

miliknya

II

sebagaimana

Intervensi

(Tergugat

Asal/Kepala Kantor Pertanahan kota Bandung) melalui Surat Nomor : 210.1/1446/2013 tertanggal 16 Desember 2013.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan dengan

jelas dan tegas, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Bandung (Tergugat Asal/Tergugat II

Intervensi) untuk tidak menerbitkan dan/atau memproses lebih lanjut permohonan pensertipikatan dianggap telah terjawab dan selesai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Penggugat Intervensi

telah

dapat

dijawab

dan

sudah

sepatutnya

dikesampingkan dan/atau tidak perlu dipertimbangkan lagi,

dengan demikian Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

diterima (niet onvankelijk verklaard).

4. Bahwa Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi pada butir no. 3 dan no. 4 halaman 2, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I Intervensi, tidak pernah memerintahkan

pemagaran,

tidak

memberikan

kuasa

untuk

menggugat, tes kebohongan dan penguasaan pisik objek sengketa oleh Penggugat Intervensi, dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada saat Perkara No.171/Pdt.G/2015/PN.Bdg, sedang berjalan di Pengadilan Negeri KIs.lA Bandung, Kuasa Penggugat

Intervensi (Sdr.Rinaldi Buyung) telah melakukan hal-hal yang tidak patut dalam menangani permasalahan yaitu dengan cara mendatangi dan menemui Bapak Acim Suracim di tempat

kediamannya, padahal Sdr.Rinaldi Buyung telah mengetahui bahwa Kantor Hukum Johan Jauhari,SH & Partners adalah Kuasa Hukum yang sah dari Bapak Acim Suracim. Bahwa dalam

keadaan pisik dan kesehatan Bapak Acim Suracim yang sedemikian rupa, Kuasa Penggugat Intervensi dengan didampingi

oleh seseorang lainnya telah melanggar Hak Privasi yang dapat

dikategorikan sebagai Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan penekanan secara verbal (Interogasi)

kepada orang tua yang sudah pikun dan dalam keadaan kesehatan yang terganggu, dengan demikian Kuasa Penggugat

Intervensi dapat diduga telah melanggar, Pasal 29 ayat (1), Pasal

30, Pasal 31 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32, Undang Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

4.2. Bahwa untuk membuktikan Bapak Acim Suracim adalah benar

telah memberikan Kuasa kepada kantor Hukum Johan Jauhari,SH & Partners, maka pada kesempatan sidang dalam acara

pemeriksaan kelengkapan administrasi Pemohon Intervensi pada tanggal 22 Juni 2015, Johan Jauhari, SH. Sebagai Kuasa Hukum

Bapak Acim Suracim telah membawa serta dan menghadirkan Bapak Acim Suracim kehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim.

4.3. Bahwa terhadap keinginan Penggugat Intervensi untuk dapat dilakukan tes kebohongan kepada Bapak Acim Suracim adalah suatu permintaan yang berlebihan dan tidak berdasar hukum,

karena perkara ini bukan perkara pidana melainkan perkara perdata dan oleh karena Bapak Acim Suracim telah berusia lanjut Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

(86 tahun), wajar bila mengalami penurunan memori/ingatan maupun perbuatan.

4.4. Bahwa Tergugat I Intervensi /(Penggugat Asal) menguasai, memelihara dan melakukan Pemagaran untuk keamanan dan

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek sengketa dan telah melaksanakan kewajibannya kepada Negara,

yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah aquo, sebagaimana bukti Pembayaran PBB, NOP : 32.73.240.002.003.028.0 atas tanah seluas 447 m2, yang terletak

di jalan Setra Indah I RT.004/RW.03 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi kota Bandung, tertulis atas nama Wajib Pajak, Bpk. ACIM SURACIM, Jalan Sukamulya No. 95 RT.003/

RW.04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung, dengan demikian Penggugat adalah Wajib Pajak yang baik dan benar oleh karenanya hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah aquo dilindungi oleh hukum.

5. Bahwa luas tanah yang diakui sebagai miliknya Penggugat Intervensi adalah 318 m2 (vide: SHM No.55/kelurahan Sukagalih), sedangkan

luas Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) yang dimohonkan pensertifikatannya di Kantor Pertanahan kota

Bandung adalah Tanah Hak Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974, luas 447 M2 (seb) atas dasar waris dari orangtuanya yang bernama

Intervensi,

SARI,

hanya

dengan ingin

demikian

menguasai

terbukti

objek

bahwa

Penggugat

sengketa

dengan

mempergunakan Dokumen (SHM No.55/Kelurahan Sukagalih) quod

non yang tidak seharusnya diletakkan diatas Tanah Hak Milik Adat miliknya Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) ;

6. Bahwa Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) menolak dalil-dalil Penggugat Intervensi, selain dan selebihnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berhubungan dengan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon

kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.171/Pdt.G/2015/PN.Bdg untuk menolak gugatan Penggugat Intervensi

seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Intervensi (Penggugat Asal) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi untuk seluruhnya

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Desember 2015, Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM PERKARA POKOK :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Hak Milik

Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), Luas 447 M2 yang terletak di Blok Rancakaso, jalan Setra Indah I RT.004/RW.03

Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung (d/h masuk

wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan : Tanah





Sebelah Timur Suhardjan);

Sebelah Barat

: Drs.E Hutabarat ; : Jl. Setra Indah ;

Ir.Kabul

(sekarang

Drs

Hariyanto

: R i o o l;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti Pembayaran PBB, NOP : 32.73.240.002.003.028.0 atas tanah seluas 447 m2, yang terletak di Jl.

Setra Indah I RT.004/RW.03 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan

Sukajadi Kota Bandung, tertulis atas nama Wajib Pajak, Bpk ACIM SURACIM, Jalan Sukamulya No. 95 RT.003/RW.04 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 55/Kelurahan Sukagalih luas 318 M2 atas nama Basrul Hanafi tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

yang mengikat dan sepanjang dan terbatas dilekatkan pada Tanah Hak

Milik Adat Persil No.183a S.IV, Kohir No.974 (seb), luas 447 M2 hak miliknya Penggugat, yang terletak di Blok Rancakaso, jalan Setra Indah I RT.004/RW.03

Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota

Bandung (d/h masuk wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan : Tanah





Sebelah Timur Suhardjan);

Sebelah Barat

: Drs.E Hutabarat ; : Jl. Setra Indah ;

Ir.Kabul

(sekarang

Drs

Hariyanto

: R i o o l;

6. Memberikan Hak Prioritas kepada Penggugat untuk melanjutkan

proses permohonan Sertipikat di Kantor Turut Tergugat, atas atas Tanah Hak Milik Adat Persil No. 183a. S.IV, Kohir No. 974 (seb), Luas 447 M2 yang terletak di Blok Rancakaso, Jl. Setra Indah I RT.004/RW.03

Kelurahan

Sukagalih

Kecamatan

Sukajadi

Kota

Bandung (d/h masuk wilayah Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung) dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan :





Sebelah Timur Suhardjan);

Sebelah Barat

: Drs.E Hutabarat ; : Jl. Setra Indah ; Tanah

Ir.Kabul

(sekarang

Drs

Hariyanto

: R i o o l;

Sebagaimana bukti Tanda Terima/Resi No. DI 306 No. 42873/2013, No.Berkas : 43125/2013, 1015543126/2013, berikut diuraikan pada Daftar Isian DI.301 No.30738/2013, DI.302 No. 8506/2013, DI.305 No. 42873/2013 tertanggal 07 Juni 2013 Jo. Tanda Terima Dokumen

Nomor Berkas Permohonan : 43125/2013 atas nama Pemohon Bapak ACIM SURACIM, tertanggal 07 Juni 2013;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 2.822.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah nihil.

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

Membaca Risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 kuasa hukum Pembanding, semula Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal

22 Desember 2015 Nomor 171/Pdt/G/2015/PN.Bdg., agar diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang

dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang

menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, semula Penggugat Intervensi

tersebut

telah

diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 4 Februari 2016 kepada Terbanding I, semula Tergugat dan tanggal 5 Februari 2016 kepada Terbanding, semula Penggugat ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)

Perkara Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., jo Nomor 01/PDT/B/2016/ PN.Bdg.,

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri

Bandung tanggal 21 Maret 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding, semula Penggugat Intervensi diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor

171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang

dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)

Perkara Nomor PN.Bdg.,

171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., Jo jo Nomor 01/PDT/B/2016/

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri

Bandung tanggal 21 Maret 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding I,

semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor

171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang dimohonkan

banding oleh Pembanding, semula Penggugat Intervensi tersebut dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)

Perkara Nomor PN.Bdg.,

171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., Jo jo Nomor 01/PDT/B/2016/

yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri

Bandung tanggal 23 Maret 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding,

semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor

171/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang dimohonkan

banding oleh Pembanding, semula Penggugat Intervensi tersebut dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum

Pembanding, semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, Pembanding

semula Penggugat Intervensi, sama sekali tidak mengajukan/menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah

memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang

terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, suratsurat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Desember

2015 Nomor 171/Pdt/G/2015/PN.Bdg., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding

meneilti dan mencermati salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal

22 Desember 2015 Nomor 171/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,

tersebut dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis

Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim

tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Desember

2015 Nomor 171/Pdt/G/2015/PN.Bdg., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penyebutan nama pihak Pembanding yang semula

dalam peradilan tingkat pertama ditulis dan dibaca dengan sebutan

INTERVENSI, diperbaiki menjadi ditulis dan dibaca dengan sebutan PENGGUGAT INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula

Penggugat Intervensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan

tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ;

-

-

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding,

semula Penggugat Intervensi tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal

Desember

2015

Nomor

dimohonkan banding tersebut ;

171/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,

22

yang

Menghukum Pembanding, semula Penggugat Intervensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mei 2016,

sebesar

Rp. 150.000,00

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bandung, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, S.H.,

Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. NERIS, S.H. M.H., dan MARIHOT LUMBAN BATU, S.H. M.H.,

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada tanggal

dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dihadiri oleh H. NANANG PRIATNA, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. N E R I S, S.H., M.H.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

ttd MARIHOT LUMBAN BATU, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd H. NANANG PRIATNA, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.: Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pemberkasan

6.000,-

Rp 139.000,-

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT.BDG.