P U T U S A N Nomor. 479/Pdt/2015/PT.Bdg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------KO DIPRANOTO, bertempat tinggal di Jalan Pagongan No. 76, RT. 006, RW.003 Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon, yang
dalam
hal
ini
diwakili
oleh
kuasanya
:
H.
Eko
Tanuwiharja,S.H. dan Ricky Firmansyah Djong, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EKO TANUWIHARJA,S.H & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Banceuy Permai Kavling E-19 No.27 Bandung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; MELAWAN: 1.
GRACE SRI ANDRIANI TANURAHARDJA, beralamat di Jalan Karanggetas No.
33,
RT.
001,
RW.
004,
Kelurahan
Panjunan,
Kecamatan
Lemahwungkuk, Cirebon, dalam hal ini member Kuasa kepada Dan Bildansyah,S.H dan A.Faozan TZ,S.H, Advokat yang beralamat Kantor di Perumahan Linggahara Jl. Brigjen Dharsono No. 2A (by pass) Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT ; 2.
PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA CAB. CIREBON, berkedudukan di Cirebon, Jalan Cideng Raya No. 147, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Cirebon,
untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula
TURUT TERGUGAT I ; 3.
NAWA WIDJAJA, SH, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH (PPAT), berkedudukan di Cirebon, Jalan Yos Sudarso No. 23, Cirebon, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;
4.
BADAN
KANTOR
PERTANAHAN
NASIONAL
KOTA
CIREBON,
berkedudukan di Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44, Hal.1 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
Cirebon, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA; Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal tertanggal 5 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada 5 Januari 2015 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Cbn, mengemukakan hal - hal sebagai berikut : 1.
Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon berdasarkan Sertipikat Hak Milik ('SHM') No. 2206/Kejaksan, seluas 809 M2, dahulu tercatat atas nama TERGUGAT dan telah dicoret, selanjutnya dibalik nama ke atas nama PENGGUGAT di Kantor Pertanahan Cirebon TURUT TERGUGAT III pada tanggal 15 Nopember 2013 (Bukti P-1);
2.
Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah dan bangunan a quo berdasarkan Jual Beli antara TERGUGAT selaku Penjual dengan PENGGUGAT selaku Pembeli sesuai Akta Jual Beli No. 124/2013 tanggal 1 Nopember 2013 yang dibuat dan dilakukan di hadapan TURUT TERGUGAT II, dalam hal ini PENGGUGAT mewakili TERGUGAT (selaku Pemberi Kuasa) yang telah memberi
kuasa
kepada
PENGGUGAT
untuk
menjual
dan/atau
melepaskan hak serta menyerahkan sebidang tanah Hak Milik No. 2206/Kejaksan
dengan
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah
(NIB)
10.21.01.01178 terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan seluas 809 M2 berdasarkan Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 00004/Kejaksan/2013 terdaftar atas nama TERGUGAT berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2013 (Bukti P-2) ; 3.
Bahwa proses Jual Beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 124/2013 tanggal 1 Nopember 2013 yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 809 M2 yang terletak di Jl. Tentara Pelajar sesuai SHM No. 2206/Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon,
Hal.2 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
Propinsi Jawa Barat, PENGGUGAT memperoleh obyek Jual beli melalui suatu proses jual beli yang sah antara PENGGUGAT selaku Pembeli dengan TERGUGAT selaku Penjual yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku pejabat yang berwenang, dan harga tanah dan bangunan telah dibayar tunas, dengan disaksikan oleh PUTRI EKA SARI dan ANGGI ASOKAWATI SUKMARA selaku pegawai TURUT TERGUGAT II, sehingga diperoleh melalui proses jual beli yang sah berdasarkan hukum dan pembeli yang beritikad balk sehingga wajib dilindungi
oleh
Undang-Undang
serta
sesuai
dengan
peraturan
perundangan-undangan yang berlaku (Bukti P-3); 3.
Bahwa setetah terjadi Jual Beli tersebut yang harganya telah disepakati dan dibayar tunas serta telah diterima oteh TERGUGAT selaku penjual, maka tanah dan bangunan juga telah diserah-terimakan dari TERGUGAT (Penjual) kepada PENGGUGAT (Pembeli) sehingga PENGGUGAT telah menguasai secara fisik tanah dan bangunan sejak bulan Nopember tahun 2013;
4.
Bahwa setelah terjadi Jual beli tersebut yang harganya telah disepakati dan dibayar lunas serta telah diterima oleh TERGUGAT selaku penjual, maka tanah danbangunan yang juga telah diserah terimakan dari TERGUGAT
(Penjual)
kepada
PENGGUGAT
(Pembeli)
sehingga
PENGGUGAT telah menguasai secara fisik tanah dan bangunan sejak Bulan Nopember tahun 2013. Dengan demikian Jual Beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 124/2013 tanggal 1 Nopember 2013 atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 809 M2 yang terletak di J1 Tentara Pelajar, yang dibuat dan dilakukan di hadapan TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat yang berwenang adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (ic Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), dan oleh karenanya SHM No. 2206/ Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III, adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum, dan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah
atas tanah dan
bangunan sesuai SHM No. 2206/Kejaksan a quo ; 5.
Bahwa kurang lebih setahun kemudian sejak Jual Beli tersebut dilakukan,
Hal.3 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
yaitu pada tanggal 9 September 2014, PENGGUGAT mendapat Surat dari Polres Cirebon Kota yaitu Surat Nomor : B/1029/IX/2014/Set Reskrim perihal Undangan Klarifikasi, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/603/IX/ 2014/Reskrim tertariggal 27 September 2004 sebagai SAKSI dan Surat Panggilan Nomor : S.Pg1/776/X11/2014/ Sat Reskrim atas Laporan Polisi Nomor : LP/1100/IX/2014/JBR/RES CRB KOTA tanggal 27 September 2014 atas nama Petapor Sdr Pepen Arifin dan Terlapor atas nama TERGUGAT (Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6); 6.
Bahwa PENGGUGAT sangat kaget dengan surat-surat panggilan dari
pihak
Potres
Kota
Cirebon
tersebut,
yang
memanggil
PENGGUGAT untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan atas Laporan Polisi Nomor : LP/1100/IX/2014/JBR/RES CRB KOTA tertanggat 27 September 2014 atas nama Petapor Sdr. Pepen Arifin terhadap TERGUGAT Sdri. Grace Sri Andriani selaku Terlapor, yang diduga Terlapor/TERGUGAT telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau memberikan keterangan/sumpah palsu kepada pihak berwenang dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam surat resmi/Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasat 372 Jo Pasal 242 Jo Pasal 266 KUHPidana ; 7.
Bahwa PENGGUGAT memenuhi panggilan-panggilan dari pihak Polres Cirebon Kota, dan dari pertemuan dengan penyidik Polres Cirebon atas laporan polisi terhadap Terlapor/TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa ternyata laporan polisi tersebut dibuat oleh TURUT TERGUGAT I selaku Pelapor, yang melaporkan TERGUGAT selaku
Terlapor
karena
TERGUGAT
menjaminkan
SHM
No.
2206/Kejaksan atas nama TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I atas hutang-hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui hubungan hutang-piutang antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I apalagi sampai adanya jaminan SHM No. 2206/Kejaksan atas nama TERGUGAT sebelum tanah sesuai sertipikat a quo dijual TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Selain itu, PENGGUGATpun tidak mengetahui adanya keterkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan atau atau adanya hutang piutang atas jual beli/pemesanan OLI (merek Shell Adventur dan Repsol) yang terjadi antara TERGUGAT dengan TURUT
Hal.4 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
TERGUGAT II, ataupun TERGUGAT yang menyerahkan BG-BG kosong dan SHM No. 2206/Kejaksan atas nama TERGUGAT (sebelum dijual kepada
PENGGUGAT)
TERGUGAT
dengan
sebagai TURUT
jaminan
hutang-piutang
.TERGUGAT
II,
antara
PENGGUGAT
mengetahuinya setelah membaca Surat Panggilan Polres Cirebon Kota saja (vide Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6) ; 8.
Bahwa sebelum Jual Beli dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan sepenuhnya kepada TURUT TERGUGAT III selaku pejabat yang berwenang, untuk memeriksa keabsahan SHM No. 2206/Kejaksan atas nama TERGUGAT ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon TURUT TERGLIGAT III, dan berdasarkan catatan hasil pemeriksaan TURUT TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT III pada tanggal 29 Oktober 2013 disebutkan : 'TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN'. Dengan demikian t:erbukti
pada saat pengecekan SHM No. 2206/Kejaksan atas nama
TERGUGAT sebelum
ditandatangani AKTA JUAL BELT di hadapan
TURUT TERGUGAT II, SHM No.
2206/Kejaksaan atas nama
TERGUGAT tersebut TIDAK DALAM SENGKETA MAUPUN ADA JAMINAN kepada PIHAK SIAPAPUN ATAUPUN DALAM KIEADAAN TERBLOKIR (vide Bukti P-1) ; 9.
Bahwa sebagaimana PENGGUGAT telah uraikan di atas, telah terbukti bahwa PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik, melakukan proses Jual Beli secara sah dan benar atas tanah dan bangunan sesuai
SHM
No.
2206/Kejaksan
seluas
809
M2
atas
nama
PENGGUGAT, dan sejak dibeli hingga saat ini PENGGUGAT telah menguasai secara fisik dan peralihan kepemilikan PENGGUGAT dari TERGUGAT telah dilakukan sesuai prosedur hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Pasal 1 angka 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian maka PENGGUGAT adalah Pembeli yang beritikad baik yang wajib mendapat Perlindungan Hukum meskipun ada Laporan Polisi maupun gugatan perdata atas hutang piutang antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT ; 10. Bahwa PENGGUGAT sangat merasa dirugikan baik secara materiil
maupun moriil akibat adanya panggilan-panggilan pihak Polres Cirebon
Hal.5 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
Kota kepada PENGGUGAT yang diakibatkan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I atas dasar hutang-piutang antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I yang faktanya sama sekali tidak diketahui oleh PENGGUGAT dan tidak ada keterkaitan apapun dengan PENGGUGAT. PENGGUGAT menjadi tidak tenang dan terganggu harus bolak batik clipanggil Penyidik, bahkan sampai adanya upaya pihak penyidik yang hendak menyita SHM No. 2206/Kejaksan atas nama PENGGUGAT, dan hal tersebut mengakibatkan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sesuai SHM No. 2206/Kejaksan atas nama PENGGUGAT, hingga saat ini tidak dapat
PENGGUGAT
pakai
sendiri
ataupun
disewakan
oleh
PENGGUGAT kepada pihak lain, sehingga PENGGUGAT menderita kerugian
keuntungan
sewa
yang
seharusnya
dapat
PENGGUGAT
nikmati/peroleh atas tanah dan bangunan a quo sebesar Rp.100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) per tahun ; 11. Bahwa perbuatan TERGUGAT
2206/Kejaksan TERGUGAT
kepada kepada
yang ternyata menjamin SHM No.
TURUT TURUT
TERGUGAT TERGUGAT
I I
atas sebelum
hutang-piutang TERGUGAT
menjualnya kepada PENGGUGAT -quod non sehingga mengakibatkan PENGGUGAT dipanggil dan diminta keterangan berkalikali oleh pihak penyidik pada Polres Cirebon Kota bahkan sampai berupaya untuk melakukan penyitaan atas SHM milik PENGGUGAT yang diperoleh dengan sah dan sesuai dengan SHM No. 2206/Kejaksan (yang telah dibalik nama) atas nama PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. 12. Bahwa terbukti TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
kepada
PENGGUGAT
sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
1365
KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sebagai berikut : a. Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per
tahun yang diperhitungkan sejak gugatan ini diajukan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; b. Kerugian Immateriil yaitu karena terbuangnya waktu dan tenaga serta
Hal.6 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
terganggunya ketenangan jiwa dan pikiran PENGGUGAT yang menimbulkan rasa takut serta perasaan malu akibat dari panggilan Polisi kepada PENGGUGAT sehingga orang lain menyangka PENGGUGAT melakukan Tindak Pidana yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, maka Penggugat menuntut Total kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah). 13. Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan
Hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku pihak-pihak yang terkait dengan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, patut dan harus tunduk pada putusan ini ; 14. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka karena tidak
dijalankan, dan mencegah TERGUGAT mengalihkan kekayaannya sematamata untuk menghindari kewajiban pembayaran ganti rugi dalam gugatan ini, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa :
Harta benda dan atau Aset-aset milik TERGUGAT yang rinciannya akan PENGGUGAT ajukan kemudian.
15. Bahwa gugatan ini
diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti
yang otentik sesuai Pasal 180 (1) HIR, sehingga demi keadilan bagi PENGGUGAT maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorbaar Bij Vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka jelas gugatan PENGGUGAT sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : 1.
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2.
Menyatakan TERGUGAT telah metakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
3.
Menyatakan PENGGUGAT adalah Pembeli yang beritikad baik.
4.
Menyatakan PENGGUGAT adalah pemitik sah atas tanah dan
Hal.7 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
bangunan seluas 809 M2, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon berdasarkan Sertipikat Hak Milik ('SHM') No. 2206/Kejaksan atas nama PENGGUGAT. 5.
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II dan atas Akta Jual Beli Nomor 124/2013 tanggat 1 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II dan Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik ('SHM') No. 2206/Kejaksan atas nama PENGGUGAT.
6.
Menghukum
TERGUGAT
membayar
gantirugi
kepada
PENGGUGAT yaitu Kerugian Materiit sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) per tahun yang diperhitungkan sejak gugatan
ini
diajukan
sampai
memperoleh
putusan
yang
berkekuatan hukum tetap dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah). 7.
Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT berupa Harta benda dan atau assetasset milik TERGUGAT.
8.
Menyatakan
putusan
ini
dapat
dilaksanakan
terlebih
dahulu
(Uitvoorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi. 9.
Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT Ill untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini. ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (Ex aequo et bono) ; Membaca dan memperhatikan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2015, sedangkan untuk Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 April 2015 yaitu masing-masing sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT Hal.8 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
A. DALAM EKSEPSI: Gugatan
Para
Penggugat
seharusnya
dinyatakan
TIDAK
DAPAT
DITERIMA, atas alasan sebagai berikut:
1. Bahwa, pada Gugatan Penggugat didalilkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- per-tahun yang dihitung sejak
gugatan
diajukan
sampai
memperoleh
putusan
yang
berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, akan tetapi tidak ada uraian dalil, atas dasar dan alasan hukum apa, Tergugat hams membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah) per-tahun kepada Penggugat;
3. Bahwa, gugatan demikian dapat dikualifisir sebagai gugatan yang obscuur libel (tidak jelas/kabur);
4. Bahwa, disamping itu, dalam gugatannya pada poin 11 halaman 7, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian karena telah dipanggil dan dimintai keterangan berkali-kali oleh pihak PENYIDIK pada POLRES CIREBON KOTA bahkan sampai berupaya untuk dilakukan penyitaan terhadap SHM No. 2206/Kel. Kejaksan;
5. Bahwa, dari uraian dalilnya tersebut, nampak jelas, POLRES CIREBON KOTA, memiliki hubungan hukum dengan persoalan yang terdapat dalam perkara ini, maka semestinya untuk memenuhi syarat formal lengkapnya pihak dalam perkara ini, maka POLRES CIREBON KOTA hams ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini;
6. Bahwa, karena nyatanya, POLRES CIREBON KOTA tidak ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat telah mengandung cacat plurium litis consortium; Berdasarkan uraian alasan eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang terhormat, agar sebelum memeriksa pokok perkara, demi mendukung asas peradilan yang cepat “Speedy Administration of Justice kiranya beralasan atas eksepsi tersebut diputus lebih dulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan menyatakan:
1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.
Hal.9 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini ijinkanlah Tergugat, bermaksud menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, yakni sebagai berikut: B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apaapa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa, b e n a r, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi transaksi jual-beli tanah dan bangunan SHM No. 2206/Kel. Kejaksan seluas 809 m2 yang kesemuanya telah dilakukan secara due process of law;
3. Bahwa, Tergugat sebagai penjual pun telah memenuhi segala kewajibannya menurut hukum, dengan menempuh proses transfer of ownership-nya serta menyerahkan barang yang dijualnya yakni tanah dan bangunan SHM No. 2206/Kel. Kejaksan kepada Penggugat sebagai Pembeli;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa, didalilkan dalam gugatannya, Penggugat mengalami kerugian atas tindakan Tergugat yang telah membuatnya dipanggil dan dimintai keterangan berkali-kali oleh Penyidik Polres Cirebon Kota hingga ada UPAYA penyitaan terhadap SHM No. 2206 milik Penggugat;
6. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Penyidik Polres Cirebon Kota sebagaimana terurai di atas, merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan sebagai tindak lanjut dari adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai PELAPOR, bukan atas Laporan Tergugat; 7. Bahwa,
dalam
NEGARA
HUKUM,
seseorang
dibenarkan
untuk
menggugat dan atau melaporkan orang lain ke Institusi Penegak Hukum, masalah terbukti atau tidaknya merupakan kewenangan sepenuhnya Pengadilan untuk memutuskannya, sebagaimana Putusan MARI No. 1085 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dan No. 2329 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986;
8. Bahwa, karena demikian, adalah tidak berdasar dan mengada-ada apabila didalilkan Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan
Hal.10 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang dilakukan berdasar atas hukum dan peraturan perundang-undangan ; Berdasarkan atas segala alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan MENOLAK gugatan dari Penggugat seluruhnya dan menghukumnya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; B. JAWABAN TURUT TERGUGAT I DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang diakuinya secara tegas ;
2.
Bahwa, pada awalnya Tergugat telah mengambil barang/ produkproduk Oli Shell, Advance dan Oli Merk Repsol Milik TURUT TERGUGAT I yang belum dibayar sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 dengan nilai uang keseluruhan disesuaikan dengan faktur-faktur yang ada jumlah keseluruhanya lebih kurang sebesar Rp. 10.460.850.782,70 .( Sepuluh Milyard empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua tujuh puluh rupiah ) ;
3.
Bahwa
atas
pengambilan/
pembelanjaan
barang-barang
TURUT
TERGUGAT I tersebut di atas, tergugat membayar dengan Bilyet Giro dari ( PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN ), dengan jumlah keseluruhan bilyet giro tersebut dengan nilai uang lebih kurang sebesar Rp. 7.037.781.275 akan tetapi ketika mau dicairkan pada bulan Oktober 2012 dan bulan Nopember 2012 semua bilyet giro tersebut ditolak dengan alasan rekeningnya sudah ditutup ; 4.
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 Tergugat menyerahkan Jaminan kepada TURUT TERGUGAT I/ Sdr. Kepala Cabang PT. DIJ/PT. SLU Depo Cirebon,berupa Sertifikat Hak Milik ( yang asli ) No.2206/ di Kelurahan Kejaksan, atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 30-061997 Nomor : 1117/1997 dengan luas tanah 872 M2 tercatat atas nama pemegang hak GRACE SRI ANDRIANI TANURAHARDJA, menurut sertifikat ( Tanda Bukti Hak ) dari Kantor Pertanahan Kota Cirebon tanggal Q2-10-2007,terletak di Jalan Tentara Pelajar No.10 Kelurahan/ Kecamatan Kejaksan Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat;
Hal.11 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
5.
Bahwa maksud adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No.2206 tersebut di atas kepada TURUT TERGUGAT I adalah untuk diproses secara legal/otentik ( langsung terjadi jual beli melalui Notaries/ PPAT setempat, apabila Giro-giro Tergugat tersebut ditolak saat dikliringkan/bilyet giro tersebut kosong, dan ternyata pada saat jatuh tempo pencairan bilyet giro dimaksud ternyata kosong, oleh karena itu tergugat pada saat itu telah ingkar janji/ wan prestasi kepada Turut Tergugat I dan tergugat tidak mau membalik namakan Sertifikat Hak Milik No.2206 kepada Para penggugat ;
6.
Bahwa melihat gelagat Tergugat yang tidak baik tersebut, dan agar Sertifikat Hak Milik No.2206/ beserta bangunanya di Kelurahan Kejaksan, atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/ Garnbar situasi tanggal 30-06..1997 Nomor : 1117/1997 dengan luas tanah 872 M2 tercatat atas nama Tergugat sebagai pemegang hak/ GRACE SRI ANDRIANI TANURAHARDJA, menurut sertifikat ( Tanda Bukti Hak ) dari Kantor Pertanahan Kota Cirebon tanggal 02-10- 2007,terletak di Jalan Tentara Pelajar No.10 Kelurahan/ Kecamatan Kejaksan Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat, tidak berpindah tangan atau dijual/digadikan kepada Pihak lain, sehingga TURUT TERGUGAT I pada tanggal 20 januari 2014 mengajukan gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Cirebon dengan Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.CN, serta gugatan TURUT TERGUGAT I tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan Putusan No. 05/Pdt.G/2014PN.Cbn, tanggal 25 Oktober 2014.
7.
Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 diketahui melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Cirebon ternyata sertifikat tersebut di atas telah berpindah nama/ telah dijual kepada atas nama PENGGUGAT,. Bahwa atas ada informasi tersebut kami membuktikan dan datang langsung ke Kantor Notaris/ TURUT TERGUGAT II, yang beralamat di JI. Yos Sudarso No.23, yang memproses Akta Jual Bell/ Sertifikat tersebut, bahwa menurut Sdri. PUTRI EKA SARI, Asisten Notaris TURUT TERGUGAT II, bahwa Tergugat/ Sdr.
GRACE SRI ANDRIANI
TANURAHARDJA, pada saat jual bell tersebut hanya membawa Salinan Sertifikat ketika ditanyakan perihal sertifikat yang asli, Tergugat mengatakan bahwa sertifikat yang aslinya hilang, padahal Sertifikat yang asli telah diserahkan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II sebagai Jaminan atas hutang-hutang TERGUGAT
Hal.12 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
kepada TURUT TERGUGAT II . 8.
Bahwa akhirnya TURUT TERGUGAT I pada tanggal 4 September 2014 melaporkan TERGUGAT ke POLRES CIREBON, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1100/IX/2014/JBR/RES CRB KOTA, Tanggal 27 September 2014, karena Tergugat telah diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau memberikan keterangan/ sumpah palsu kepada pihak berwenang dan atau memberikan keterangan palsu surat resmi/ Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 372 Jo Pasal 242 Jo Pasal 266 KUHPidana.
9.
Bahwa kemudian Sertifikat atas nama Penggugat, hasil Jual Beli dengan Tergugat/ atas sebidang tanah Hak Milik No.2206/ Kejaksan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) 10.21.01.01178 terletak diprovinsi Jawa Barat Kota Cirebon, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan seluas 809 M2,berdasarkan Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 00004/ Kejaksan/2013 yang terdaftar atas nama Tergugat berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 2 tanggal 1 Oktober 2013 telah disita oleh pihak Kepolisian Resort Cirebon Kota, dan sekarang Tergugat sudah berkapasitas sebagai Tersangka dan berkas perkaranya sudah/ sedang dalam Penyidikan Pihak Kejaksaan Negeri Cirebon ;
10. Bahwa oleh karenanya jual beli antara Tergugat selaku penjual dan penggugat selaku pembeli berdasarkan dengan Akta Jual Beli No.124/ 2013 tanggal 1 Nopember 2013 yang dibuat dan dilakukan dihadapan TURUT TERGUGAT II, atas sebidang tanah Hak Milik No.2206/ Kejaksan
dengan
Nomor
Identifikasi
Bidang
Tanah
(
NIB
)
10.21.01.01178 terletak diprovinsi Jawa Barat Kota Cirebon, Ke lu rahan Ke jaksan , Ke cama tan Ke ja ksan se lua s 809 M2 he rd asa rkan
Su rat
Uku r
tan aaa l
11
Juli
2013
Nomo r
:
00 004/ Kejaksan/2013 yang terdaftar atas nama Tergugat berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor : 2 tanggal 1 Oktober 2013 adalah CACAT HUKUM, maka oleh karenanya proses jual beli antara Penggugat dengan tergugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sah ; 11. Bahwa oleh karena proses Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No.124/ 2013 tanggal 1 Nopember 2013 atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 809 M2 yang terletak di JI.
Hal.13 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
Tentara
Pelajar
sesuai
SHM
No.2206/
Kejaksan,
Kecamatan
Kejaksan,Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Penggugat memperoleh obyek jual beli melalui suatu proses yang tidak benar dan tidak sah dengan Tergugat sekalipun dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, maka oleh karenanya jual bell antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas adalah tidak sah/ cacat hukum ; 12. Bahwa oleh karena Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas adalah tidak sah/ cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik ( SHM) No. 2206/ Kejaksan seluas 808 M2, yang dahulu tercatat atas nama Tergugat dan telah dicoret, selanjutnya dibalik nama atas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Cirebon/ TURUT TERGUGAT III pada tanggal 15 nopember 2013 adalah tidak sah dan tidak berharga ; 13. Bahwa oleh karenanya atas Permohonan Penggugat atas Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II dan atas Akta Jual Beli No.124/ 2013 tanggal 1 Nopember
2013
yang
dihadapan
TURUT
TERGUGAT
H
serta
Permohonan agar Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.2206/Kejaksan atas nama Penggugat itu sah dan berkekuatan hukum haruslah ditolak ; Berdasarkan atas segala uraian alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, TURUT TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa perkara ini,berkenan rnemberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menolak Gugatan Penggugat ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; C. JAWABAN TURUT TERGUGAT II DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menotak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oteh TURUT TERGUGAT II. PROSES JUAL BELI YANG DILAKUKAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DI HADAPAN TURUT TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM. 2. Bahwa TURUT TERGUGAT II rnenerima dan mengakui dengan tegas datil PENGGUGAT pada butir 1, 2, 3, 4 dan 8 hataman 2 s/d 5 adatah BENAR, karena Jual Bell yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT diperoleh melalui proses Jual Beli yang sah dan sesuai
Hal.14 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
aturan hukum yang berlaku sehingga PEMBELI benar sebagai PEMBELI yang beritikad baik karena : 2.1. Bahwa benar pada tanggat 1 Nopember 2013 tetah datang dan menghadap kepada TURUT TERGUGAT II yaitu PENGGUGAT dalam hat ini mewakili TERGUGAT (selaku Pemberi Kuasa) yang tetah memberi kuasa kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggat 1 Oktober 2013, untuk menjual dan/atau melepaskan hak serta menyerahkan sebidang tanah Hak Milik No. 2206/Kejaksan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.21.01.01178 terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan seluas 809 M2 berdasarkan
Surat
Ukur
tanggal
11
Juli
2013
Nomor
00004/Kejaksan/ 2013 terdaftar atas nama TERGUGAT. 2.2. Bahwa sebelum Juat Beli dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sebagai Kuasa TERGUGAT telah menyerahkan sepenuhnya kepada TURUT TERGUGAT II selaku pejabat
yang
berwenang,
untuk
melakukan
pengecekan/pemeriksaan keabsahan SHM No. 2206/Kejaksan atas nama TERGUGAT ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon (TURUT TERGUGAT III). 2.3. Bahwa berdasarkan catatan hasit pemeriksaan TURUT TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT III pada tanggat 29 Oktober 2013 disebutkan : 'TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN'. Dengan demikian terbukti pada saat pengecekan SHM No. 2206/Kejaksan atas nama TERGUGAT sebelum ditandatangani AKTA JUAL BELT dihadapan TURUT TERGUGAT II tidak ada catatan apapun sehingga SHM No. 2206/Kejaksaan atas nama TERGUGAT tersebut TIDAK DALAM SENGKETA MAUPUN ADA JAMINAN kepada PIHAK LAIN/SIAPAPUN
ATAUPUN DALAM
KEADAAN TERBLOKIR. 2.4. Bahwa benar PENGUGAT memperoleh tanah dan bagunan a quo berdasarkan Jual Beli antara TERGUGAT (selaku Penjual) dengan PENGGUGAT (selaku Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli No. 124/2013 tanggal 1 Nopember 2013 yang dibuat dan dilakukan
Hal.15 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
dihadapan TURUT TERGUGAT II. 2.5. Bahwa benar proses Jual Beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 124/2013 tanggal 1 Nopember 2013 yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 809 M2 yang terletak di JI Tentara Pelajar sesuai SHM No. 2206/Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, PENGGUGAT memperoleh obyek Jual bell melalui suatu proses jual bell yang sah antara PENGGUGAT selaku Pembeli dengan TERGUGAT selaku Penjual yang dibuat oteh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku
pejabat
yang
berwenang,
TURUT
TERGUGAT
tetah
melakukan sesuai aturan hukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang bertaku yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2.6. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT menandatangani Akta Jual Beli setelah harga tanah dan bangunan telah dibayar tunas tunas oteh PEMBELI (PENGGUGAT), dengan disaksikan oteh PUTRI EKA SARI dan ANGGI ASOKAWATI SUKMARA selaku pegawai TURUT TERGUGAT II. 3. Bahwa setelah terjadi Jual Beli tersebut TURUT TERGUGAT II telah mengajukan permohonan balik nama di TURUT TERGUGAT III, dan pada tanggal 15 Nopember 2015 TURUT TERGUGAT III tetah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik ('SHM') No. 2206/Kejaksan, seluas 809 M2, dahulu tercatat atas nama TERGUGAT dan telah dicoret, selanjutnya dibalik nama ke atas nama PENGGUGAT. 4. Bahwa Dengan demikian Jual Bell yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2013 dan Akta Jual Bell Nomor 124/2013 tanggal 1 Nopember 2013 atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 809 M2 yang terletak di Jt. Tentara Pelajar, yang dibuat dan dilakukan dihadapan
Hal.16 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
TURUT TERGUGAT II selaku Pejabat yang berwenang adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang bertaku (ic Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), dan oleh karenanya SHM No. 2206/
Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota
Cirebon, Propinsi Jawa Barat, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III, adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum, dan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah
atas tanah dan
bangunan sesuai SHM No. 2206/Kejaksan a quo ; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT II mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : I. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; D. JAWABAN TURUT TERGUGAT III I.
DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat salah Subyek Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan identitas Turut Tergugat III, dimana dalam gugatannya Penggugat menyebut identitas Turut Tergugat III dengan sebutan ” Badan Kantor Pertanahan Nasional Kota Cirebon ", hal tersebut telah keliru, karena menurut ketentuan yang ada pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, tidak dikenal adanya Badan Kantor Pertanahan Nasional Kota Cirebon.
II. DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa kami menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya, dan mohon pula Eksepsi kami tersebut diatas dimasukan pula dalam pokok perkara ini.
2.
Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor kami, Sertipikat Hak Milik Nomor 2206/Kelurahan Kejaksan terakhir tercatat atas nama KO DIRPRANOTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 124/2013 Tgl. 0111-2013, yang dibuat oleh dan dihadapan NAWA WIDJAJA, SH , selaku PPAT Wilayah Kota Cirebon;
3.
Bahwa sertipikat sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) di atas,
Hal.17 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
sebelumnya
tercatat
atas
nama
GRAGE
SRI
ANDRIANI
TANURAHARDJA, terbit tanggal 08-07-1997 yang adalah merupakan sertipikat kedua sebagai pengganti, karena Sertipikat Pertama Hak Milik nomor 2206/Kejaksan Hilang. 4.
Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 2206/Kejaksan kedua sebagai pengganti karena sertipikat pertama hilang, maupun pencatatan peralihan hak (balik nama) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara tersebut, maka kami mohon kehadapan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1.
Menerima Eksepsi kami tersebut diatas;
2.
Menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA 1.
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;
Demikian atas perkenannya Majelis Hakim, untuk memberikan Keputusan dengan amar putusan yang seadil-adilnya ; Mengutip serta meperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juli 2015 Nomor. 1/Pdt.G/ 2015/ PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat ; 2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.191.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Membaca
risalah
pernyataan
Permohonan
Banding
Nomor
:
1/Pdt.G/2015/PN.Cbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada
tanggal
23 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding Hal.18 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juli 2015 Nomor. 1/Pdt.G/ 2015/ PN.Cbn, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015 melalui Kelurahan Panjunan, Kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 29 Juli 2015 dan Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2015; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima
Panitera
Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 September 2015 ; Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya,
pada
tanggal 01 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 01 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 September 2015 ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 01/Pdt.G/2015/PN.Cbn, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa Para pihak masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2015 melalui Kelurahan Panjunan, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 18 Agustus 2015, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2015, dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2015 melalui Kuasa Hukumnya , telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Hal.19 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan dasar-dasar dan alasan mengajukan memori banding adalah sebagai berikut: -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah keliru dan kurang teliti dalam memeriksa serta menerapkan prinsip-prinsip hukum dan memutus perkara tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti hukum di dalam persidanganmaupun yg diajuka oleh para pihak dalam perkara tersebut;
-
Bahwa dasar gugatan Pembanding semula Tergugat terhadap Terbanding Cs adalah karena adanya panggilan-panggilan dan upaya penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon;
-
Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 809 M2 yang Tentara Pelajar sesuai SHM nomor 2206/Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon yang dibuat dihadapan PPAT NAWA WIJAYA,S.H (Turut Terbanding II) berdasarkan Akta Jual Beli nomer 124/2013 tanggal 01-11-2013, melalui pengecekan dokumen serta pendaftaran balik nama Kepemilikan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
-
Bahwa dalam perjanjian Jual Beli Terbanding menyatakan dan menjamin kepada Pembanding bahwa objek jual beli tersebut diatas tedak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan tidak terikat sebagai jaminan sesuatu utang;
-
Bahwa Akta Jual Beli nomor 124/2013 tanggal 01-11- 2013, antara Pembanding dengan terbanding adalah sah dan sudah memenuhi syarat formalitas maupun syarat materiil, karena dokumen pertanahan berupa sertifikat di keluarkan oleh Instansi yang berwenang (Turut Terbanding III)
Hal.20 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
dan membayar bea-beadan pajak-pajak yang telah ditentukan oleh undangundang; -
Bahwa dengan telah dibayarkannya pajak-pajak tersebut, Negara dalam hal ini menjamin adanya kepastianhukum mengenai sahnya jual beli tanah dan bangunan tersebut serta menjamin status kepemilikan yang sah tanah dan bangunan tersebut diatas; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juli 2015 Nomor. 1/Pdt.G/ 2015/ PN.Cbn, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juli 2015 Nomor. 1/Pdt.G/ 2015/ PN.Cbn, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor.20 tahun 1947, Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam HIR; M E N G A D I L I -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 13 Juli 2015 Nomor. 1/Pdt.G/ 2015/ PN.Cbn yang dimintakan banding tersebut;
Hal.21 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh kami: H. LEXSY MAMONTO, S.H M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, S.H M.H dan AMRIL, S.H M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 7 Januari 2016 Nomor. 479/PEN/PDT/2015/PT.BDG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
HAKIM ANGOTA Ttd
KAREL TUPPU, S.H M.H
HAKIM KETUA Ttd
H. LEXSY MAMONTO, S.H M.H
Ttd AMRIL, S.H M.H PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH
Hal.22 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
Perincianbiayaperkara : Redaksi putusan ………………….. Rp.
5.000,-
Materai…………………………….
Rp.
6.000,-
Pemberkasan……………..……….. Rp.
139.000,-
Penggandaan ……………………
Rp.
-
Pengiriman ………………………...
Rp.
-
J u m l a h…………………………..
Rp.
+
150.000,-
Hal.23 dari 23 halaman perkara No. 479/Pdt/2015/PT.BDG.
