PT.BDG

PUTUSAN Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Hj. Nelly Hermayanti, pekerjaan mengurus rumah tangga, Umur 38 Tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Jenebin, RT. 010/RW. 005, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Asep Agustian. S.H. M.H., Iryanto, S.H., Agus Supriyadi, S.H., Advokat-advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “Asep Gustian, S.H., M.H. dan Rekan”, beralamat di Komplek Ruko Galuh Mas Blok I No. 29 Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 170/SK/AA.AP/IX/2015, tertanggal 02 September

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT; Lawan: 1.

PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk., Kantor Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Bandung, Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., kantor Cabang Karawang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rizki Ariyanto/Suvervisor pada Retail Risk & Collection Floor, beralamat di Jalan Jend. A.Yani No. 4 Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 026/SK.RMC.LGL/2015 tertanggal 23 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I

semula

TERGUGAT I; 2.

Kementrian Direktorat

Keuangan Jenderal

Republik

kekayan

Indonesia,

Negara,

Cq.

Cq.

Kantor

Halaman 1 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

Wilayah Direktorat Kekayaan Negara Bandung, Cq. Kantor

Pelayanan

Negara

Dan

Lelang

(KPKNL)

Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Andriana Viveryanti/Kepala KPKNL Purwakarta, Agus Salim/Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Purwakarta,

Lucky

Agusta/Pelaksana

pada

KPKNL

Purwakarta, beralamat di Jl. Siliwangi No. 9 Purwakarta, berdasarkan

surat

113/MK.6/2015

kuasa

tertanggal

khusus 30

Januari

Nomor:

SKU-

2015,

untuk

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3.

PT. Balai Lelang Star, beralamat di The Royal Blok A.12 - 15 15 Jl. Prof. DR. Soepomo No. 178 A, Jakarta Pusat 12810Indonesia,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4.

M. Hanif

Iskandar, beralamat di Jalan RH. Jaja Abdullah

Perum Karawang Indah Cluster Kertabumi Blok F.11 RT.004 RW.011 Kelurahan karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut

sebagai

TERBANDING

IV

semula

TERGUGAT IV; 5.

H.

Kistanto bin H. M. Soeharto dan Putri Metha

Ariyanti binti H. Hendi Koesworo, beralamat di Jl. Syeh Quro No. 128 RT. 02/RW.18 Kelurahan Karawang wetan, Kecamatan Karawang Timur kabupaten Karawang,untuk selanjutnya sebagai TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/.2014/PN.Kwg. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;


Tentang Duduk

Perkaranya:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Desember

2014

yang

terdaftar

dibawah

Register

Nomor

68/Pdt.G/2014/PN.Kwg. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Karawang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO. BDG.KRW/PK-KMK/036/2010, tanggal 08 Desember 2014, dengan pinjaman awal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian diperbaharui dengan perjanjian tambahan Addendum I Nomor : RCO.BDG.KRW/PK-KMK/036/2010, tanggal 21 Februari 2011, dengan tambahan limit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta diperbaharui kembali dengan perjanjian tambahan Addendum III Nomor : RCO. BDG.KRW/PK-KMK/036/2010, Desember

2011,

dengan

tambahan

limit

modal

tanggal 07

kerja

sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut, untuk pengembalian atas fasilitas kredit modal kerja Penggugat diwajibkan membayar bunga setiap tahunnya sebesar 13, 50 % (tiga belas koma lima puluh persen), melalui Rek. No. 1320100547000, sedangkan untuk pembayaran pokoknya harus dibayar sekaligus sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dalam jangka waktu satu tahun dan terus diperpanjang setiap tahun; 3. Bahwa Penggugat sebagai debitur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut telah memberikan 4 (empat) agunan pada Tergugat I sebagai kreditur, berupa: 3.1 Sebidang tanah seluas 397 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01643/Purwadana, an. HJ. Nelly Hermayanti, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang; 3.2 Sebidang tanah seluas 450 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01644/Purwadana, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang; Halaman 3 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

3.3 Sebidang tanah seluas 22.000 m2, sesuai dengan SHM No. 401/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Empang Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang; 3.4 Sebidang tanah seluas 9.140 m2 sesuai dengan SHM No. 54/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jati mungkus Blok Kobak Pasungan Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang; 4. Bahwa fasilitas kredit modal kerja yang telah diberikan oleh Tergugat I, digunakan oleh Penggugat untuk keperluan Tambahan Modal Kerja usaha perdagangan pupuk dan saprotan, namun semenjak suami Penggugat meniggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2011 karena sakit lever, usaha perdagangan pupuk dan saprotan yang dijalankan oleh Penggugat tidak berjalan lagi, karena semua pendapatan atau keuntungan dari hasil usaha tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membiayai biaya pengobatan suami Penggugat; 5. Bahwa atas kondisi usaha Penggugat yang berkategori bermasalah tersebut, Penggugat telah berusaha beritikad baik kepada Tergugat I, dengan cara: 5.1 Penggugat

melalui

kuasa

hukumnya

telah

mengirimkan

surat

permohonan permintaan keringanan serta penghapusan bunga dan denda

atas

perjanjian

kredit

Modal

Kerja

Nomor

:

RCO.

BDG.KRW/PK-KMK/036/2010 pada Tergugat I, Tertanggal 04 Februari 2014, namun surat tersebut oleh Tergugat I tidak pernah dibalas sampai dilakukannya pelelangan agunan milik Penggugat; 5.2 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memasang Bantahan Pengumuman Lelang diharian Pasundan Ekspres sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, dan hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, akan tetapi bantahan tersebut tidak pernah dijawab oleh Tergugat I, dan Tergugat II; 5.3 Penggugat

melalui

kuasa

hukumnya

telah

mengirimkan

surat

bantahan atas pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 21 Oktober 2014 kepada Tergugat I, dan Tergugat II;


6. Bahwa adapun yang menjadi alasan dari kuasa hukum Penggugat mengajukan bantahan lelang ini, dikarena objek yang diangunkan oleh Penggugat kepada Tergugat I merupakan objek warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris yang lainya, yakni Turut Tergugat; 7. Bahwa selain itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula memberikan surat undangan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali pada Turut Tergugat guna menyelesaikan permasalahan waris/harta peninggalan suami Penggugat bersama ahli waris yang lain, pada tanggal 06 Januari 2014, dan tanggal 16 Januari 2014, akan tetapi tidak berhasil, hal ini untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari terhadap objek yang telah diagunkan oleh Penggugat; 8. Bahwa Terggugat I tidak pernah menghargai dan menghormati segala upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat, malah Tergugat I telah bersikap melawan hukum terhadap Penggugat, hal itu terbukti dengan lebih memlih langkah Lelang Agunan yang dilakukan Tergugat I yang dikirim Tergugat I, hal ini terbukti melalui Surat assistant Vice Persiden PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.cabang Bandung kepada Penggugat, tertanggal 27 Maret 2014, nomor : RTR.FCM/BCR.RRC.BDG.503/2014 dan tertanggal 10 april

2014,

Nomor

:

RTR.FCM/BCR.RRC.BDG.619/

2014

perihal

pemberitahuan lelang Agunan pada 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan Penggugat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 pukul 10.00 Wib bertempat dibalai lelang KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta, yang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang yakni Tergugat IV; 9. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah terkait harga lelang yang terlalu rendah, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mendapatkan kelebihan atas pelelangan asetnya, dan jika dijual menurut harga sekarang maka nilai asset Penggugat tersebut sebagai berikut: 9.1 Sebidang tanah seluas 397 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01643/Purwadana, an. HJ. Nelly Hermayanti, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, seharga Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah);


9.2 Sebidang tanah seluas 450 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01644/Purwadana, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, harga jual senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 9.3 Sebidang tanah seluas 22.000 m2 sesuai dengan SHM No. 401/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Empang Desa. Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang, harga jual senilai Rp. 600.000.000,(enam ratus juta rupiah); 9.4 Sebidang tanah seluas 9.140 m2 sesuai dengan SHM No. 54/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Pasungan Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, harga jual senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima pulu juta rupiah); 10. Bahwa dengan nilai jual asset yang ditentukan oleh pihak Tergugat I dibawah harga yang seharusnya, maka, pihak Penggugat mengalami kerugian,

kalaupun

Tergugat

I

melelang

agunan

milik

Penggugat

menggunakan nilai sekarang, maka Penggugat akan menerima kelebihan sebesar Rp. 1.572.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan perincian: 10.1 Sebidang tanah seluas 397 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01643/Purwadana, an. HJ. Nelly Hermayanti, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, hanya dilelang senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), selisih sebesar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah); 10.2 Sebidang tanah seluas 450 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01644/Purwadana, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, hanya dilelang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selisih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);


10.3 Sebidang tanah seluas 22.000 m2 sesuai dengan SHM No. 401/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Empang Desa. Tambak Sumur, Kecamatan Tirta

Jaya

Kabupaten

Karawang,

hanya

dilelang

senilai

Rp.

495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), selisih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); 10.4 Sebidang tanah seluas 9.140 m2 sesuai dengan SHM No. 54/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Pasungan Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, hanya dilelang senilai Rp. 182.000.000,(seratus

delapan

puluh

dua

juta

rupiah),

selisih

sebesar

Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); 11. Bahwa oleh karena itu lelang eksekusi yang dilaksanakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terhadap 4 (empat) agunan bidang tanah dan bangunan Pengguat sebagaimana pada angka 7 (tujuh) diatas yang dilakukan pada hari kamis tanggal 11 Desember 2014 Pukul 10.00 Wib bertempat di Balai Lelang KPKNL Jl. Siliwangi Nomor 9 Purwakarta, yang hanya

diikuti

oleh

1

(satu)

peserta

lelang

yakni

Tergugat

IV,

“adalah tidak tepat dan harus dibatalkan“; 12. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas perbuatan Tergugat I, sangat merugikan reputasi Penggugat dimata Publik karena telah melimpahkan persoalan kredit melalui Tergugat II dan Tergugat III berupa pengumuman lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 4 bidang tanah dan bangunan milik Penggugat di harian Pasundan Ekspres, Bahwa Tergugat I, melalui Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melelang semua aset agunan milik pihak Penggugat dengan harga dibawah

harga

sekarang,

yang

kemudian

lelang

tersebut

telah

dimenangkan oleh Tergugat IV; 13. Bahwa Tergugat IV yang telah memenangkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II dan III, merupakan sebagai Pemenang Lelang yang melawan hukum, karena proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak berdasarkan aturan hukum; 14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 224 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3210K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986, pelaksanaan Halaman 7 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

lelang sebagai akibat Grosse akta hipotik dengan memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu Putusan Pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan, bilamana tidak terdapat perdamaian dalam pelaksanaannya; 15. Bahwa dalam perkara aquo, pelaksanaan pelelangan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III atas perintah Tergugat I, oleh karenanya, maka pelelangan umum a quo bertentangan dengan Pasal 224 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3210K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986, sehingga lelang tersebut harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 16. Bahwa tindakan Tergugat II yang masih menerima tugas untuk menagih piutang BUMN in casu piutang Tergugat I, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Putusan Mahkamah Konstitusi MK tanggal 25 September 2012 atas uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan Piutang Bank BUMN tunduk pada Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT); Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Penggugat memohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan milik Penggugat di Harian Pasundan Ekspres tanggal 4 Desember 2014 yang dilakukan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap: 3.1 Sebidang tanah seluas 397 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01643/Purwadana, an. HJ. Nelly Hermayanti, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;


3.2 Sebidang tanah seluas 450 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01644/Purwadana, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang; 3.3 Sebidang tanah

seluas

22.000

m2

sesuai

dengan

SHM No.

401/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jati Mungkus Blok Kobak Empang Desa. Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang; 3.4 Sebidang tanah seluas 9.140 m2 sesuai dengan SHM No. 54/Tambak Sumur, an. Haji HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jati Mungkus Blok Kobak Pasungan Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang; Yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 pukul 10.00 Wib yang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang yakni Tergugat IV Batal Demi Hukum; 4. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kelebihan harga lelang sebesar Rp. 1.572.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan perincian: 4.1 Sebidang tanah seluas 397 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01643/Purwadana, an. HJ. Nelly Hermayanti, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, hanya dilelang senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), selisih sebesar Rp. 835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah); 4.2 Sebidang tanah seluas 450 M2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 01644/Purwadana, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, hanya dilelang senilai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selisih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 4.3 Sebidang tanah

seluas

22.000

m2

sesuai

dengan

SHM No.

401/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Empang Desa. Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang, hanya dilelang senilai Halaman 9 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), selisih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); 4.4 Sebidang tanah seluas 9.140 m2 sesuai dengan SHM No. 54/Tambak Sumur, an. H. HENDI KOESWORO, terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Pasungan Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, (seratus

delapan

hanya dilelang senilai Rp. 182.000.000,-

puluh

dua

juta

rupiah),

selisih

sebesar

Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); 5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini; 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding,dan kasasi; 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini; Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Jawaban Tergugat I: A. DALAM EKSEPSI; Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mewakili Ahli Waris Dalam Gugatan Aquo; 1. Dalam posita butir 6 gugatan Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi alasan dari Penggugat mengajukan bantahan lelang ini, dikarenakan obyek yang diagunkan oleh Penggugat kepada Tergugat I merupakan obyek warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris. Namun

dalam

gugatannya,

Penggugat

mengatasnamakan

diri

pribadinya sendiri; 2. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat (in casu alm. H. Hendi Koesworo), maka Penggugat tidak serta-merta secara hukum dapat mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan aquo. Pengajuan gugatan dimaksud seharusnya mendapatkan persetujuan dari ahli waris Halaman 10 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

lainnya, namun dalam gugatan ini tidak menyebutkan adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, sehingga Penggugat tidak memiliki kualitas

untuk

bersikap

atas

harta

warisan

dengan

mengatasnamakan kepentingan ahli waris lain. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara aquo, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); B. DALAM POKOK PERKARA; B.1. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Itikad Baik Untuk Menyelesai kan Utangnya; 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah merespon itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan kredit aquo, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 5 Gugatan Penggugat halaman 1 sampai dengan 3; 2. Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan kreditnya dengan lancar, sehingga berdasarkan hal tersebut dan dengan mendasarkan pada

itikad

baik, maka Tergugat

I selaku

kreditur telah

mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam surat No. RCR.BDG /223/2013 tanggal 26 Maret 2013 jo. Surat No. RCR.BDG/283/2013 tanggal 09 April 2013 jo. Surat No. RCR.BDG/1001/2013 tanggal 24 September 2013, dimana pada kesempatan tersebut Tergugat I telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan tanggapan usulan penyelesaian, namun Penggugat tetap tidak memberikan tanggapan; 3. Oleh karena tidak terdapat itikad baik dari pihak Penggugat untuk menyelesaikan

kewajibannya,

maka

Tergugat

I

telah

menyampaikan pernyataan wanprestasi kepada Penggugat sesuai Surat Tergugat I No.RRC.BDG/1107/2013 tgl 08 Oktober 2013, perihal : Pernyataan Wanprestasi (Default). Meskipun telah dinyatakan wanprestasi, namun Tergugat I kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan utangnya Halaman 11 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

sebelum dilakukan lelang eksekusi, akan tetapi Penggugat tetap tidak memberikan tanggapannya; 4. Pada tanggal 4 Februari 2014, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat I untuk meminta keringanan serta penghapusan bunga dan denda atas kredit tersebut vide surat Penggugat No. 030/Per/AA.AP/II/2014 tanggal 4 Februari 2014. Permintaan Penggugat tersebut sangat terlambat dan lebih terkesan hanya untuk menunjukkan bahwa Penggugat berpurapura beritikad baik. Apabila Penggugat memang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, maka Penggugat seharusnya mengajukan permohonannya pada waktu sebelum dinyatakan wanprestasi, karena dalam kurun waktu tersebut Tergugat I telah memberikan kesempatan berulang kali kepada Penggugat untuk membahas mengenai permasalahan kredit; 5. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya tanggapan dari Penggugat pada waktu Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan tanggapan penyelesaian kredit. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya; B.2. Bahwa Penggugat Telah Melanggar Pernyataan Yang Dibuat Dalam Perjanjian Kredit; 1. Bahwa Penggugat telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan suami Penggugat (in casu H. Hendi Koesworo), sebagai salah satu syarat penandatanganan Perjanjian Kredit. Dalam pernyataan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa: Penggugat tidak akan melakukan suatu tindakan hukum maupun tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I akibat pelaksanaan eksekusi Agunan aquo, sebagaimana tercantum dalam bagian pendahuluan butir 4 huruf c dan d halaman 2 Perjanjian Kredit, sebagai berikut:


”4)

Menyerahkan

surat

pernyataan

dari

Debitur

(in

casu

Penggugat) dan Haji Hendi Koesworo (suami Penggugat) diatas

materai

Rp

6.000,-

(enam

ribu

rupiah)

yang

menyatakan persetujuannya dalam hal: c. Tidak akan melakukan suatu tindakan penuntutan perdata maupun tuntutan ganti kerugian kepada pihak Bank akibat pelaksanaan penjualan/eksekusi barang

agunan

guna

menyelesaikan

kewajiban

Debitur; d.

Dalam hal terjadi suatu tindakan penuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak atas barang agunan yang dieksekusi tersebut, maka pemilik agunan dengan ini akan bertanggung jawab atas resiko hukum dan membebaskan BANK (in casu Tergugat I) dari segala tanggung jawab yang timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut”;

Kesemuanya telah dipenuhi oleh Debitur (in casu Penggugat) sebagaimana mestinya; (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan); 2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Karawang dengan registrasi perkara No. 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg.

Dalam

gugatannya,

Penggugat

juga

mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.572.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan adanya gugatan perdata maupun tuntutan ganti rugi dari Penggugat aquo, maka Penggugat telah melanggar pernyataannya sendiri. Oleh karena itu yang seharusnya dinyatakan

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

adalah

Penggugat itu sendiri, karena Penggugat telah memberikan persetujuan untuk tidak melakukan upaya hukum perdata maupun tuntutan ganti rugi terkait dengan pelaksanaan eksekusi Agunan aquo;


3. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa Penggugat telah melanggar pernyataan yang dibuatnya, karena Penggugat telah melakukan gugatan perdata dan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya; B.3. Bahwa Tindakan Tergugat I Yang Melakukan Lelang Eksekusi Agunan Telah Tepat dan Sesuai Dengan Hukum; 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tetap melakukan lelang eksekusi terhadap Agunan aquo adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 8 Gugatan Penggugat halaman 3; 2. Bahwa sebagai jaminan pengembalian atas fasilitas kreditnya, Penggugat telah menyerahkan Agunan kepada Tergugat I, antara lain berupa: a. Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM No. 1644 a.n. H. Hendi Koesworo yang berada di Dusun Jenebin RT 10 RW 05, Desa Purwadana, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, yang dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.4528/2010 tanggal 05 Januari 2011 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1072/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH., MH., PPAT di Kabupaten Karawang; b. Tanah sawah SHM No. 401 a.n. H. Hendi Koesworo yang berada di Kp. Kedung Jaya, Desa Tambak Sumur, Kec. Tirtajaya,

Kab.

Karawang,

yang dibebani dengan Hak

Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1230/2011 tanggal 04 April 2015 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 131/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH., MH., PPAT di Kabupaten Karawang; Halaman 14 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

c. Tanah sawah SHM No. 54 a.n. H. Hendi Koesworo yang berada di Kp. Jatimungkus, Desa Tambak Sumur, Kec. Tirtajaya,

Kab.

Karawang,

yang dibebani dengan Hak

Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1230/2011 tanggal 04 April 2015 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 131/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH., MH., PPAT di Kabupaten Karawang; d. Tanah dan bangunan rumah tinggal SHM No. 1643 a.n. Hj. Nelly Hermayanti yang berada di Dusun Jenebin RT 10 RW 05, Desa Purwadana, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, yang dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai berikut: 

Sertipikat

Hak

Tanggungan

Peringkat

Pertama

No.4529/2010 tanggal 05 Januari 2011 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1071/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH., MH., PPAT di Kabupaten Karawang; 

Sertipikat

Hak

Tanggungan

Peringkat

Kedua

No.3348/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 424/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat dihadapat Ida Rosida Suryana, SH., MH.; e. Tanah dan bangunan SHM No. 04092 (ex SHGB No. 00659) a.n. Hj. Nelly Hermayanti yang berada di Perumahan Galuh Mas, Cluster Victorian Blok III-A-6 No. 5, Desa Sukaharja, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, yang dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.4648/2011 tanggal 07 November 2011 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.602/2011 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH., MH., PPAT di Kabupaten Karawang; 3. Bahwa

ketidaksediaan/ketidaksanggupan

membayar

dari

Penggugat menunjukan bahwa Penggugat telah wanprestasi dari Halaman 15 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit

tersebut.

Namun

demikian,

meskipun

telah

diberi

kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan surat pemberitahuan/peringatan kewajiban pertama, kedua dan ketiga, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasannya dalam

Undang-undang No.

4 tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”), Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menjual obyek agunan dan hasilnya

digunakan

sebagai

pelunasan

hutang

kredit

Penggugat; 4. Selain itu pada Pasal 2 dash keenam Akta Pengikatan Hak Tanggungan diatur bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitur (in casu Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat), Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat): a)

menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b)

mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyarat penjualan;

c)

menerima

uang

penjualan,

menandatangani

dan

menyerahkan kwitansi; d)

menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;


e)

mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas dan;

f)

melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (ic Pihak Kreditur pemegang hak tanggungan) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;

(Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan); 5. Bahwa dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit juga diatur mengenai hak yang dimiliki oleh Tergugat I ketika terdapat kejadian wanprestasi dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit jo. Pasal 13 Addendum Perjanjian Kredit II jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK), sebagai berikut: Pasal 13 Perjanjian Kredit; ”1. Debitur dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian tersebut pada ayat 1 Pasal 15 SyaratSyarat Umum; 2. Sebagai akibat terjadinya kejadian kelalaian, Bank berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal 15 Syarat-Syarat Umum; Pasal 13 Addendum Perjanjian Kredit II; ”1. Debitur dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian tersebut pada ayat 1 Pasal 15 SyaratSyarat Umum; 2. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal 15 Syarat-Syarat Umum; Pasal 15 ayat (1) huruf a SUPK; ”Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut:


a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu

ketentuan Perjanjian Kredit dan

atau Dokumen Agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit”; (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan); Pasal 15 ayat (2) SUPK: “

Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal 15 ini, maka Bank berhak menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan atau Penjamin dan atau Pemilik Barang agunan

tidak

melaksanakan

kewajiban

pembayaran

berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan, maka

Bank

berhak

mengeksekusi

Agunan

serta

mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank”; (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan) 6. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Undang-undang, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit telah secara jelas menjamin hak Tergugat I untuk mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat I layak mendapat perlindungan hukum; 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Tergugat I berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi

sebagai

konsekuensi

pelunasan

kewajiban

yang

tertunggak dari Penggugat. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya;


B.4. Bahwa Hak Tanggungan Tetap Mengikuti Obyeknya Dalam Tangan Siapapun Obyek Tersebut Berada; 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan bantahan lelang ini, dikarenakan obyek Agunan merupakan obyek warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 6 Gugatan Penggugat halaman 3; 2. Bahwa penyerahan dan pengikatan obyek Agunan secara Hak Tanggungan dilakukan pada saat pemiliknya (alm H. Hendi Koesworo/suami Penggugat) masih hidup, sehingga pengikatan Hak Tanggungan atas obyek Agunan tersebut tidak menjadi gugur dengan meninggalnya pemilik agunan; 3. Bahwa meskipun obyek Agunan tersebut termasuk dalam boedel waris, namun Hak Tanggungan yang sudah melekat tidak menjadi batal oleh karenanya. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Penjelasannya UU Hak Tanggungan, sebagai berikut: Pasal 7: ”Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada”; Penjelasan Pasal 7: ”Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji”; 4. Selain itu, untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa Penggugat telah memahami dan mengetahui resiko atas penyerahan aset kepada Tergugat I sebagai jaminan kredit. Penggugat telah menyampaikan pernyataannya kepada Tergugat I, sebagai salah satu syarat penandatanganan kredit, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat menyetujui penyerahan Agunan sampai dengan fasilitas kredit lunas termasuk mengetahui dan


memahami resiko atas penyerahan aset dimaksud sebagai jaminan kredit, hal ini tercantum dalam bagian pendahuluan butir 4 huruf a halaman 2 Perjanjian Kredit jo. bagian pendahuluan butir 4 huruf a halaman 2 Addendum Perjanjian Kredit I , sebagai berikut: Bagian Pendahuluan Butir 4 huruf a halaman 2 Perjanjian Kredit: ”4)

Menyerahkan

surat

pernyataan

dari

Debitur

(in

casu

Penggugat) dan Haji Hendi Koesworo (suami Penggugat) diatas

materai

Rp

6.000,-

(enam

ribu

rupiah)

yang

menyatakan persetujuannya dalam hal: a. Menyetujui penyerahan asset berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1644 atas nama Haji Hendi Koesworo dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1643 atas nama Hajjah Nelly Hermayanti untuk digunakan sebagai agunan kredit atas nama DEBITUR (in casu Penggugat) di BANK (in casu Tergugat I) sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh BANK (in casu

Tergugat I), termasuk

perpanjangan kredit, perubahan limit kredit dan perubahan syarat-syarat kredit serta mengetahui dan memahami resiko atas penyerahan asset dimaksud sebagai jaminan kredit; Kesemuanya telah dipenuhi oleh Debitur (in casu Penggugat) sebagaimana mestinya; (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan); Bagian Pendahuluan Butir 4 huruf a halaman 2 Addendum Perjanjian Kredit I: ”4)

Menyerahkan surat pernyataan dari Haji Hendi Koesworo (in casu suami Penggugat) selaku pemilik agunan dengan persetujuan isteri (in casu Penggugat) yang ditandatangani diatas

materai

Rp

6.000,-

(enam

ribu

rupiah)

yang

menyatakan persetujuannya dalam hal: a. Menyetujui penyerahan asset berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 54 & 401 atas nama Haji Hendi Koesworo


Bin Haji Kistanto alias Hendi untuk digunakan sebagai agunan kredit atas nama DEBITUR (in casu Penggugat) di BANK (in casu Tergugat I) sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh BANK (in casu Tergugat I), termasuk perpanjangan kredit, perubahan limit kredit dan perubahan syarat-syarat kredit serta mengetahui dan memahami resiko atas penyerahan asset dimaksud sebagai jaminan kredit; Kesemuanya telah dipenuhi oleh Debitur (in casu Penggugat) sebagaimana mestinya; (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan); 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menolak pelaksanaan lelang dengan

alasan obyek

Agunan merupakan

obyek warisan,

dikarenakan Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dan tidak menjadi gugur dengan meninggalnya pemilik Agunan. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat

tidak

beralasan

hukum

sehingga

konsekuensi

yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya; B.5. Bahwa Harga Lelang Telah Ditentukan Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku; 1.

Bahwa

Tergugat

I

menolak

dengan

tegas

dalil-dalil

Penggugat yang menyatakan bahwa harga lelang yang ditentukan terlalu rendah sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 910 Gugatan Penggugat halaman 3-4; 2.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harga lelang yang ditetapkan terlalu rendah adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Harga lelang tersebut ditentukan berdasarkan pada ketentuan

yang

diatur

dalam

Permenkeu

No.

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Permenkeu No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas


Permenkeu

No.

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan lelang (”Permenkeu Pelaksanaan Lelang”); 3.

Sebelum lelang dilakukan, pihak penjual/pemilik barang terlebih dahulu menetapkan nilai limit yang akan digunakan sebagai harga acuan minimal dalam pelelangan. Nilai limit tersebut

ditetapkan

berdasarkan

hasil

penilaian

yang

dilakukan oleh Kantor Penilai Publik, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) Permenkeu Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut: Pasal 1 angka 26: ”Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang”; Pasal 35 ayat (2): ”Penetapan

Nilai

Limit

menjadi

tanggung

jawab

Penjual/Pemilik Barang”; Pasal 36 ayat (1) dan (2): ”(1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: a. penilaian oleh Penilai atau; b. penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir; (2)

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan

pihak

yang

melakukan

penilaian

secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya”; 4.

Dalam hal ini, Tergugat I telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Gunawan sebagai pihak yang melakukan penilaian atas obyek Agunan dimaksud, yang dipergunakan sebagai dasar penentuan Nilai Limit, dengan hasil penilaian sebagai berikut:


No 1.

Obyek Penilaian Tanah

dan

bangunan

rumah

Nilai Pasar

Nilai Likuidasi

Rp 611.593.00,-

Rp

tinggal SHM No. 1644 a.n. H.

397.536.000

Hendi Koesworo yang berada di Dusun Jenebin RT 10 RW 05, Desa

Purwadana,

Telukjambe

Timur,

Kec. Kab.

Karawang. Berdasarkan Laporan Penilaian No. Laporan : 0336 LL/KJPPG/RRCC.BDG/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014. 2.

Tanah

dan

bangunan

rumah Rp1.015.042.000

tinggal SHM No. 1643 a.n. Hj.

Rp 659.778.000

Nelly Hermayanti yang berada di Dusun Jenebin RT 10 RW 05, Desa

Purwadana,

Telukjambe

Timur,

Kec. Kab.

Karawang. Berdasarkan Laporan Penilaian No. Laporan : 0335 LL/KJPPG/RRCC.BDG/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014. 3.

Tanah sawah SHM No. 401 a.n.

Rp 534.960.000

H. Hendi Koesworo yang berada di

Kp.

Kedung

Jaya,

Rp 347.724.000

Desa

Tambak Sumur, Kec. Tirtajaya, Kab.

Karawang.

Berdasarkan

Laporan Penilaian No. Laporan : 0334 LL/KJPPG/RRCC.BDG/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014. 4.

Tanah sawah SHM No. 54 a.n. H.

Hendi

Koesworo

yang

Rp 219.360.000

Rp 142.584.000

berada di Kp. Kedung Jaya, Desa Tambak Sumur, Kec. Tirtajaya,

Kab.

Karawang.


Berdasarkan Laporan Penilaian No.

Laporan

:

0333

LL/KJPPG/RRCC.BDG/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.

5.

Bahwa Tergugat I menggunakan nilai likuidasi sebagai acuan dalam menentukan nilai limit. Berdasarkan hasil penilaian KJPP Gunawan tersebut, maka nilai limit yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II lebih tinggi daripada nilai likuidasi, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengatakan bahwa harga lelang terlalu rendah, satu dan lain hal

nilai

yang

dipergunakan

Penggugat

sebagai

pembanding sulit untuk dipertanggungjawabkan karena tidak jelas dasar perhitungan dan metodologinya; 6.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa harga

lelang

ketentuan

yang

ditentukan

yang

diatur

telah

dalam

didasarkan

pada

Permenkeu

No.

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Permenkeu No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Permenkeu

No.

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya; B.6. Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Berdasar Secara Hukum Sehingga Harus Ditolak; 1.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat yang menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat untuk

memberikan

kelebihan

harga

lelang

sebesar

Rp 1.572.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sebagaimana yang diuraikan dalam butir 10 Gugatan Penggugat halaman 3-4;


2.

Bahwa besaran nilai ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak jelas. Penggugat mendalilkan

telah

mengalami

kerugian

sebesar

Rp 1.572.000.000,- karena harga lelang yang ditetapkan terlalu rendah. Hal ini sangat tidak masuk akal karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku

sebagaimana

diatur

dalam

Permenkeu

No.

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Permenkeu No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga kelebihan nilai ganti rugi tersebut tidak jelas dasarnya dan metodologi perhitungannya. Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarto, SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut: ”Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Dalam

persidangan

Pengadilan

ternyata

Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut”; b. Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, sebagai berikut: ”Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian


tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi”; c.

Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, sebagai berikut: ”Petitum/Tuntutan Penggugat

dalam

”ganti Surat

rugi

uang”

gugatannya,

yang

diajukan

sesuai

dengan

”Jurisprudensi tetap”, bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut”; 3.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.572.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara aquo harus ditolak untuk seluruhnya;

PETITUM; Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara aquo agar memutuskan: DALAM EKSEPSI; 1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA; 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Jawaban Tergugat II: DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel): 2.1 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada point 16 disebutkan bahwa “ tindakan Tergugat II yang masih menerima tugas untuk menagih piutang BUMN in casu piutang tergugat I, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum“; Bahwa

Berdasarkan

PMK

Nomor

93/PMK.6/2010

tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II hanya melaksanakan prosedur pelelangan bukan menagih piutang tergugat I. Sesuai dengan

Risalah Lelang Nomor 588/2014 tanggal 11 Desember 2014

bahwa Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan

sesuai

dengan

Surat

Permohonan

Lelang

Nomor:

RTR.FCM/BCR.RRC. BDG.2007/2014 tanggal 10 November 2014 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pelaksanan lelang oleh tergugat II; 2.2 Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Nomor

77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara khususnya wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang tersebut adalah berkaitan dengan pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh Bank BUMN atas fasilitas kredit yang telah macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960; 2.3 Bahwa

sejak

terbitnya

Fatwa

Mahkamah

Agung

Nomor:

WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, bahwa Piutang Bank BUMN bukanlah Piutang Negara maka Pengurusan Piutang Negara Halaman 27 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

yang semula diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara dihentikan pengurusannya dan tidak ada penyerahan pengurusan Piutang Negera oleh Bank BUMN kepada Panitia Urusan Piutang Negara; 2.4 Bahwa untuk menyelesaikan kredit/hutang macet/debitior wan prestasi pihak Bank BUMN diberikan kewenangan untuk melaksanakan lelang eksekusi atas barang jaminan hutang melalui perangkat lelang yang disebut dengan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah; 2.5 Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 karena lelang yang dilaksanakan melalui perantara Tergugat II atas permohonan Tergugat I adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Barang Jaminan Debitor wan prestasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah sehingga tidak ada korelasi hukum sama sekali; 2.6 Bahwa atas dasar itu, gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil karena penggugat telah keliru dan tidak jelas merumuskan gugatannya, sehingga gugatannya menjadi kabur dan sangat tidak jelas.

Oleh

karenanya

sudah

sewajarnya

gugatan

Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau dinyatakan ditolak; DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam surat gugatan khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas 4 (empat) bidang tanah, yaitu:


2.1.

Sebidang

tanah

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

(SHM)

No.

01643/Purwadana seluas 397 m2 yang tercatat atas nama HJ. Nelly Hermayanti yang terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang; 2.2.

Sebidang

tanah

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

(SHM)

No.

01644/Purwadana seluas 450 m2 yang tercatat atas nama H. Hendi Koesworo yang terletak di RT 10 RW 05 Desa Purwadana Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang; 2.3.

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 401/Tambak Sumur seluas 22.000 m2 yang tercatat atas nama HJ. H. Hendi Koesworo yang terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Empang Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang;

2.4.

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 54/Tambak Sumur seluas 9.140 m2 yang tercatat atas nama HJ. H. Hendi Koesworo yang terletak di Kp. Jatimungkus Blok Kobak Pasungan Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang;

Menurut penggugat, harga lelang atas 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek lelang a quo terlalu rendah, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh penggugat; 3. Bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali. Sesuai dengan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit. Kemudian dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan Penilaian oleh Penilai dan Lebih lanjut dijelaskan dalam PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Sesuai risalah lelang 588/2014 tanggal 11 Desember 2014 bahwa lelang dilakukan dengan nilai limit yang telah dilakukan penilaiannya oleh KJPP Gunawan dengan laporan penilaian nomor 0333 LL/KJPPG/RRCC.BDG/ VI/2014 tanggal 13 Juni 2014. Nilai Limit dalam pelelangan a quo yang dilakukan tergugat II merupakan landasan terhadap harga lelang yang dapat dipertanggungjawabkan;


4. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

tanggal 23 April 2010 dengan tegas

dinyatakan bahwa “KPKLN/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan obyek lelang”. Bahwa oleh karena permohonan Tergugat I telah dilengkapi dengan persyaratan, maka Tergugat II berkewajiban untuk melaksanakan lelang tersebut; 5. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan, oleh karena Penggugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Tergugat I telah mengirimkan surat-surat peringatan kepada

Penggugat

masing-masing

dengan

surat

Nomor

:RRC.BDG/223/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Surat Peringatan I, surat Nomor : RRC.BDG/283/2013 tanggal 09 April 2013 hal Surat Peringatan II, dan surat Nomor : RRC.BDG/1001/2013 tanggal 24 September 2013 hal Surat

Peringatan

III,

serta

Surat

Pernyataan

Wanprestasi

Nomor:

RRC.BDG/1107/2013 tanggal 08 Oktober 2013; 6. Bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat II a quo atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat I atas objek lelang a quo adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah; 7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah telah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”;


8. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melalui perantara Tergugat II atas permohonan Tergugat I telah sah dan benar menurut hukum maka terhadap pelaksanaan/prosedur/mekanisme lelang berikut Risalah Lelang Nomor: 588/2014 tanggal 11 Desember 2014 dimaksud memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dibatalkan. Pembatalan pelaksanaan lelang yang sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat adalah kehendak yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak;

Maka

: Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri KARAWANG yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya

menyatakan

gugatan

Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik; 3. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat; 4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah dan benar secara hukum; 5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 588/2014 tanggal 11 Desember 2014 adalah sah dan benar secara hukum; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;


Jawaban Tergugat IV: DALAM KONPENSI: I.

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap

Gugatan

hal-hal yang secara tegas diakui dan

terbukt kebenarannya secara hukum; II.

2. Bahwa sebagaimana ternyata dari Risalah Lelang yang dibuat oleh NANDANG HIDAYAT,SH, selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tanggal 11 Desember 2014 No. 588/2014, benar adanya yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat IV telah membeli secara lelang umum yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, terhadap 4(empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada berdiri/ melekat di atasnya; yaitu: 2.1.

Sebidang tanah Hak Milik No.01643/Purwadana, luas 397 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, seharga Rp.665.000.000,-;

2.2.

Sebidang tanah Hak Milik No. 01644/Purwadana, luas 450 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, seharga Rp.400.000.000,-;

2.3.

Sebidang tanah Hak Milik No. 401/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan

Tirtajaya,

Kabupaten

Karawang,

seharga

Rp.495.000.000,-; 2.4.

Sebidang tanah Hak Milik No. 54/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan

Tirtajaya,

Kabupaten

Karawang,

seharga

Rp.182.000.000,-; III.

3. Bahwa harga lelang yang jatuh (dimenangkan) Tergugat IV untuk masing-masing bidang tanah tersebut jauh lebih tinggi dari nilai limit yang ditetapkan Tergugat I melalui Tergugat II; dimana sebenarnya sesuai dengan nilai limit hasil penilai pihak independen Kantor Jasa Halaman 32 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk, Tergugat II sah menjual sesuai dengan nilai likuidasi yang dijadikan acuan yaitu: - terhadap Hak Milik No. 1643/Purwadana, nilai likuidasi dan boleh dijual seharga Rp.659.778.000,-, tetapi jatuh lelang/dibeli oleh Tergugat IV seharga Rp.665.000.000,-; - terhadap Hak Milik No. 1644/Purwadana, nilai likuidasi dan boleh dijual seharga Rp.397.536.000,-, tetapi jatuh lelang/dibeli oleh Tergugat IV seharga Rp.400.000.000,-; - terhadap Hak Milik No. 401/Tambaksumur, nilai likuidasi dan boleh dijual seharga Rp.347.724.000,-, tetapi jatuh lelang/dibeli oleh Tergugat IV seharga Rp.495.000.000,-; - terhadap Hak Milik No. 1644/Purwadana, nilai likuidasi dan boleh dijual seharga Rp.142.584.000,-, tetapi jatuh lelang/dibeli oleh Tergugat IV seharga Rp.182.000.000,-; Dan, bahwa harga lelang untuk masing-masing persil tersebut di atas belum termasuk kewajiban-kewajiban lain yang menurut ketentuan harus dipikul oleh Tergugat IV selaku pemenang lelang; Bahwa atas dasar itu tidak benar dan harus ditolak apa yang didalilkan Penggugat dalam point 12 bahwa aset Penggugat tersebut terlelang dibawah harga sekarang, satu dan lain hal bahwa harga jual adalah harga yang berlaku pada saat terjadi jual beli - i,c enam bulan yang lalu -, bukan harga sekarang; 4. Bahwa adapun alasan keikutsertaan Tergugat IV sebagai peserta lelang atas bidang-bidang tanah a quo, berawal dari adanya Pengumuman Lelang yang termuat dalam Surat Kabar Harian Pasundan Ekpres; dimana Tergugat IV mendapatkan informasi bahwa terhadap pelelangan yang diadakan oleh Tergugat I dan II terhadap 5 (lima) bidang tanah milik Penggugat dan pada pelelangan yang keempat tanggal 20 Agustus 2014 terjual lelang tanah Hak Milik No.04092/Sukakarya, yang terletak di Perum Galh Mas Cluster Victorian Blok IIIA – 6

N.5 Karawang (sedangkan terhadap tanah

objek perkara tidak ada peminatnyua). Terhadap pelelangan tersebut sampai saat ini tidak ada keberatan dari Penggugat ataupun Halaman 33 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

ahliwarisnya, yang berarti tidak ada masalah terhadap pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III; sehingga karena itu Tergugat IV berani mengikuti lelang yang kelima terhadap objek perkara yang belum terlelang, yang kemudian pelelangannya dimenangkan oleh Tergugat IV. Dan karena itu pertanyaannya adalah kenapa Penggugat sekarang

mempermasalahkan

Tergugat

IV,

sedangkan

lelang

terhadap

yang tanah

dimenangkan Hak

Milik

oleh No.

04092/Sukakarya yang telah terlelang sebelumnya pada Agustus 2014 Penggugat tidak mempermaslahkannya; 5. Bahwa atas dasar adanya lelang yang dimenangkan oleh Tergugat IV tersebut, maka kepemilikan hak atas ke 4(empat) bidang tanah a quo telah beralih kepada Tergugat IV, dan sejak tanggal 10 Februari 2015 telah pula tercatat atas nama Tergugat IV dalam masing-masing sertifikat tanda bukti haknya; sehingga dengan demikian menurut hukum Tergugat IV lah sebagai pemilik sah ke empat bidang persil itu saat ini; IV.

6.

Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan point 14. Akan tetapi hal itu semata-mata dalam hal menjalankan grosse akta hipotik - yang disamakan dengan Sertifikat Hak Tanggungan -, dimana ketentuan tersebut tidak berlaku (harus dibedakan) dalam hal kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan menjalankan haknya atas janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; Hal itu sesuai penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf e, yang menengatakan:

“Untuk

dipunyainya

kewenangan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dicantumkan janji ini”. Yang dimaksud adalah janji eebitur kepada kreditur boleh menjual sendiri yang diberikan oleh bebitur; 7.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 UUHT ditentukan jika debitur cidera janji (wanprestasi) pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui


pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; Bahwa sesuai rumusan Pasal 6 UUHT sebagaimana diatas, maka proses eksekusi dapat dilakukan sendiri oleh Tergugat I melalui Tergugat II tanpa campur tangan pengadilan atas dasar adanya janji yang pernah diberikan oleh Penggugat selaku debitur, tidak perlu meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri, karena hak dari pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri adalah hak berdasarkan undangundang, dimana sebenarya tanpa perjanjian pun hak itu sudah lahir; Bahwa janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan i.c. Penggugat adalah bahwa apabila debitur/Penggugat cidera janji, pemegang hak tanggungan i.c. Tergugat I berhak untuk menjual obyek hak tanggungan (tanah objek perkara) melalui pelelangan umum

tanpa

memerlukan

persetujuan

lagi

dari

pemberi hak

tanggungan/Penggugat; 8.

Bahwa lebih jauh dari itu adalah apabila merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT, maka menurut hukum eksekusi atas benda jaminan hak tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 1. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (parate eksekusi); 2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya; 3. Eksekusi di bawah tangan yaitu penjualan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi;


9.

Bahwa atas dasar ketentuan UUHT sebagaimana dikemukakan diatas, maka tidak benar dan harus ditolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 15 yang menyatakan pelelangan atas tanah objek perkara harus dinyatakan tidak sah dan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM REKONPENSI: Bahwa Tergugat IV dalam Konpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi, dan karena itu Tergugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, Penggugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi; berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 1.

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas mohon berkenan dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2.

Bahwa berdasarkan fakta dari akta otentik berupa Risalah Lelang yang dibuat oleh NANDANG HIDAYAT,SH, selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tanggal 11 Desember 2014 No. 588/2014, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah membeli secara lelang umum terhadap 4 (empat) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada berdiri/melekat di atasnya yaitu: 2.1.

Sebidang tanah Hak Milik No. 01643/Purwadana, luas 397 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, seharga Rp.665.000.000,-;

2.2.

Sebidang tanah Hak Milik No. 01644/Purwadana, luas 450 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa

Purwadana

Kecamatan

Telukjambe

Timur

Kabupaten

Karawang, seharga Rp.400.000.000,-; 2.3.

Sebidang tanah Hak Milik No.401/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, seharga Rp.495.000.000,-;


2.4.

Sebidang tanah Hak Milik No. 54/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, seharga Rp.182.000.000,-;

Untuk selanjutnya disebut objek perkara; 3.

Bahwa sebagai pembeli lelang atas pelelangan umum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan undang undang, maka menurut hokum Penggugat Rekonpensi adalah Pembeli Beritikad Baik yang berhak penuh mendapatkan perlindungan hukum;

4.

Bahwa dengan adanya pelelangan tersebut objek perkara telah beralih secara sah kepada Penggugat Rekonpensi dan sejak tanggal 10 Februari 2015 telah pula tercatat (balik nama) atas nama Penggugat Rekonpensi dalam masing-masing sertifikat tanda bukti haknya;

5.

Bahwa akan tetapi walaupun objek perkara secara hukum telah secara sah beralih kepada dan menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi sepenuhnya, namun objek perkara a quo sampai saat ini belum berada dalam penguasaaan

Penggugat

Rekonpensi,

melainkan

berada

dalam

penguasaan Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik asalnya. Padahal dengan terjadi pelelangan yang uang hasilnya untuk pembayaran hutang (kredit macet) Tergugat Rekonpensi kepada kepada Bank Mandiri (Tergugat I dalam Konpensi), kepamilikan Tergugat Rekonpensi atas objek perkara telah berakhir dan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak dan kekuasaan apapun lagi atas atas objek perkara; 6.

Bahwa terhadap penguasaan Tergugat Rekonpensi atas objek perkara yang telah menjadi milik Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah pernah memintanya secara baik-baik kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya secara sukarela. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi dengan berbagai alasan yang tidak berdasar menurut hukum tidak bersedia menyerahkannya dan tetap terus menguasai objek perkara sampai dengan saat ini;

7.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak bersedia menyerahkan objek perkara seketika setelah terjadinya pelelangan dan sampai dengan saat ini terus dikuasainya, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, baik karena


tidak dapat menguasai objek perkara yang telah dibeli maupun dari keuntungan yang dapat diharapkan sebagai penghasilan objek perkara; 8.

Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan objek perkara dan karena itu sangat berkepentingan untuk dapat segera menguasainya dan dapat dengan bebas

mempergunakannya

seharusnya

Pengadilan

sebagai

seorang

memerintahkan

dan

pemilik,

maka

menghukum

sudah

Tergugat

Rekonpensi untuk mengosongkan objek perkara dari barang-barang kepunyaannya dan/atau dari barang-barang dari orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi secara baik dan bebas dari segala beban seketika setelah 8(delapan) hari putusan dalam perkara ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang, apabila diperlukan dengan bantuan polisi, alat keamanan negara,

dengan

melaksanakan

ketentuan

atau

apabila

melalaikannya

Tergugat

dihukum

Rekonpensi

uang

paksa

tidak

sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sampai dengan terjadinya penyerahan objek perkara; 9.

Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi atas keuntungan yang dapat diharapkan dari objek perkara tanah Hak Milik No.01643/Purwadana berupa penghasilan dari kontrakan 24 kamar untuk kos-kosan dari bangunan rumah yang ada berdiri diatasnya, dimana untuk setiap kamar dapat diharapkan penghasilan bersih (netto) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang berarti untuk 24 kamar berpenghasilan sebasar Rp.12.000.000,- (duapelas juta rupiah) per bulan; dan dari objek perkara tanah Hak Milik No.01644/Purwadana yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang apabila dikontrakan akan menghasilkan uang tidak kurang dari Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) per tahun atau per bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa dengan demikian berarti kehilangan keuntungan yang dapat diharapkan Penggugat Rekonpensi dari kedua objek perkara tersebut adalah sebesar Rp.14.500.000,- (empatbelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung dari sejak objek perkara beralih menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan Risalah Lelang;


Atas

kerugian

yang

dialami

Penggugat

Rekonpensi

sebesar

Rp.14.500.000,- per bulan tersebut, pada tempatnya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar ganti rugi terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan objek perkara a quo diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi; 10. Bahwa untuk menghindari dari kemungkinan tindakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan yang dapat membebani objek perkara, seperti mengontrakan atau menyewakannya sebelum perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap, maka pada tempatnya Pengadilan qq Majelis Hakim yang menyidangkan memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Karawang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara; 11. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik berupa Risalah Lelang dan sertifikat tanda bukti hak Penggugat atas objek perkara, maka pada tempatnya Pengadilan qq. Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan memberikan putusan serta merta, dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi; MAKA

berdasarkan

dalil-dalil

tersebut

di

atas

Tergugat

IV

dalam

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon berkenan kiranya Majelis Hakim memberikan putusan: DALAM KONPENSI: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI: PRIMAIR: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

3.

Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Risalah Lelang yang dibuat oleh NANDANG HIDAYAT,SH, selaku Pejabat


Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tanggal 11 Desember 2014 No.588/2014 terhadap: - Sebidang tanah Hak Milik No. 01643/Purwadana, luas 397 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang; - Sebidang tanah Hak Milik No. 01644/Purwadana, luas 450 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang; - Sebidang tanah Hak Milik No. 401/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang; - Sebidang tanah Hak Milik No. 54/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang; 4.

Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pembeli beritikad baik dan karena itu berhak mendapatkan perlindungan hukum;

5.

Menyatakan memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan objek perkara dari barang-barang kepunyaannya dan/atau dari barang-barang dari orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi secara baik dan bebas dari segala beban, seketika setelah 8 (delapan) hari putusan dalam perkara ini diucapkan, apabila diperlukan dengan bantuan polisi/alat keamanan Negara; yaitu terhadap: -

Sebidang tanah Hak Milik No. 01643/Purwadana, luas 397 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

-

Sebidang tanah Hak Milik No. 01644/Purwadana, luas 450 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT.10 RW.05, Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;


-

Sebidang tanah Hak Milik No. 401/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;

-

Sebidang tanah Hak Milik No. 54/Tambaksumur, luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;

6.

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila lalai atau tidak melakukan pengosongan

dan

penyerahan

objek

perkara

kepada

Penggugat

Rekonpensi terhitung setelah 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan terjadinya penyerahan; 7.

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.14.500.000,- per bulan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan objek perkara dalam perkara ini diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

8.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul perlawanan, banding atau kasasi.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka: SUBSIDIAIR: -

Mohon putusan sesuai dengan keadilan dan baik (ex aequo et bono);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Karawang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 Agustus 2015, Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg., yang amarnya sebagai berikut: DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya; Halaman 41 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI; -

Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

-

Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Risalah Lelang yang dibuat oleh NANDANG HIDAYAT,SH. selaku pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tanggal 11 Desember 2014 No. 588/2014 terhadap objek perkara tersebut dalam perkara ini;

-

Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pembeli beritikad baik dan karena itu berhak mendapatkan perlindungan hukum;

-

Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas objek perkara dalam perkara ini;

-

Menghukum

dan

memerintahkan

Tergugat

Rekonvensi

untuk

mengosongkan objek perkara dari barang-barangnya kepunyaan dan/atau dari barang-barang dari orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi secara baik dan bebas dari segala beban, apabila diperlukan dengan bantuan polisi/alat keamanan Negara yaitu terhadap: 1. Sebidang tanah Hak milik No. 01643/Purwadana, Luas 397 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya, terletak di RT. 10 RW.05 Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, kabupaten Karawang; 2. Sebidang tanah Hak milik No. 01644/Purwadana, Luas 450 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya, terletak di RT. 10 RW. 05 Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, kabupaten Karawang; 3. Sebidang tanah Hak milik No. 401/Tambaksumur, Luas 22.000 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;


4. Sebidang tanah Hak milik No. 54/Tambaksumur, Luas 9.140 m2, terletak di Kampung Jatimungkus, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang; -

Menghukum Tergugat

Rekonvensi

membayar

uang paksa sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari apabila lalai atau tidak melakukan pengosongan dan penyerahan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -

Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.151.000,(dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).- ; Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan isi putusan

Pengadilan Negeri Nomor: 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri

Kelas

I

B

Karawang

tanggal

28

Agustus

2015

Nomor:

68/Pdt.G/2014/PN.Kwg. telah diberitahukan secara resmi kepada Pihak Tergugat III dan Pihak Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 15 September 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor: 68/Pdt.G/2014/PN.KWG., tanggal 2 September 2015, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg. tanggal 28 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi: kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Turut Tergugat

masing-masing pada tanggal 15

Desember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Juni 2016; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Halaman 43 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

pada tanggal 12 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Nopember 2015, kepada: Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2016, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Maret 2016; Menimbang, bahwa Pihak Terbanding II semula Tergugat II dan Pihak Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2015 dan pada tanggal 7 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Pihak Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 27 April 2016; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Karawang

telah

memberitahukan dan memberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing: pada tanggal 15 Desember 2015 kepada Pihak: Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Turut Tergugat, pada tanggal 23 September 2015 kepada Terbanding II semula Tergugat II dan pada tanggal 15 Juni 2016 kepada Terbanding III semula Tergugagt III; Tentang Pertimbangan Hukumnya: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat–surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg. tanggal 28 Agustus 2015, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai


pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan: Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Rekonpensi Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk sebagian,

Dalam

Konpensi

dan

Rekonpensi

Menghukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), sebab objek yang diagunkan oleh Pembanding kepada Terbanding I merupakan objek warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris yang lainnya yakni Turut Terbanding, selain itu pelelangan yang dilakukan Terbanding I terhadap objek sengketa tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, sehingga harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan pasal 224 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3210K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan juga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah terkait harga lelang yang terlalu rendah sehingga menyebabkan kerugian yang besar bagi Pembanding semula Penggugat; Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dikarenakan didalam memutus telah memberikan pertimbangan hukum dan memuat alasanalasan dan dasar-dasar hukum dari putusannya tersebut serta menanggapi alasan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas didalam

kontra

memori

bandingnya

masing-masing

pada

pokoknya

menyatakan, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut “hanya berupaya mencari-cari celah untuk dapat menunda ataupun

membatalkan

eksekusi

yang

seharusnya

dilaksanakan

untuk

memenuhi hak in casu pembeli lelang yakni Terbanding IV. Jelas sekali Pembanding sangat mengada-ada dan sama sekali tidak beri’itikad baik karena terbukti jelas pada Perjanjian Kredit antara Pembanding dengan Terbanding I bahwa objek yang dijadikan agunan belum ditetapkan sebagai objek warisan dikarenakan pemilik atas objek pada saat itu adalah H. Hendi Koesworo/suami dari Pembanding, sejumlah 3 objek dan Hj. Nelly Hermayanti sendiri sejumlah 1 objek (dengan rincian sesuai dengan yang disebutkan dalam memori banding Pembanding halaman 4 angka 5)}, belum meninggal atau dengan kata lain Halaman 45 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

masih hidup dan menanda tangani persetujuan perjanjian kredit kepada Terbanding I. Dengan kata lain yang menjadi objek warisan seharusnya bukanlah objek lelang a quo yang berupa tanah dan bangunan, melainkan objek warisan tersebut berupa warisan hutang/kredit yang belum lunas, maka oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk menolak memori banding Pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg. tanggal 28 Agustus 2015; Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

Pengadilan

Tingi

berkesimpulan, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama secara hukum sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg., tanggal 28 Agustus 2015 haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap dinyatakan sebagai

Pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar

ongkos perkara yang timbul pada kedua Tingkat Peradilan ; Mengingat: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang terkait: Mengadili: -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat tersebut; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 28 Agustus 2015, Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.Kwg., yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Halaman 46 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: Senin, tanggal 17 Oktober 2016,

oleh

kami: H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua, dengan DR. Lexsy Mamonto, S.H., M.H., dan DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 397/PEN/PDT/ 2016/PT.BDG.,

tanggal

31 Agustus 2016,

putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 24 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,

Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera

Pengganti tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. DR. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

Ttd DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd Hj. Nenden Khaerani, S.H. Perincian Biaya: -

Materai.................Rp.

6.000,00

-

Redaksi................Rp.

5.000,00

-

Pemberkasan......Rp. 139.000,00 Jumlah..................Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah). Halaman 47 dari 47 halaman putusan perkara Nomor 397/PDT/2016/PT.BDG.

PT.BDG

Recommend Documents