PT.Bdg

P U T U S A N Nomor 366/PID/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : --------------Nama

: OTENG JUHARI Bin AJA ;

Tempat/Tanggal Lahir

: Bandung / 03 Pebruari 1961 ;

Jenis Kelamin

: Laki-laki ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat Tinggal

: Kampung Kiangroke RT.05 RW.02, Desa Kiangroke,

Kec.

Banjaran,

Kab.

Bandung ; Agama

: Islam ;

Pekerjaan

: Wiraswasta ;

Pendidikan

: SD ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Wawan Suryawan, SH., Virgo Sudipaten, SH. dan M. Ridho, SH, MH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013 yang diterima didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Oktober 2013 ; --------------------------------------------------------------------------------Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; ----------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 November 2014 Nomor 336/Pen/Pid/2014/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ; --------------------------------------------------------2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2014. No. Reg. Perkara : PDM

/CIMAH/05/2013 atas nama terdakwa tersebut diatas,

yang isinya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 11 hal, putusan Nomor 336/Pid/2014/PT.Bdg.

DAKWAAN : Bahwa terdakwa OTENG JUHARI Bin AJA pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempat di Kampung Blok Cirengit Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung,

dengan

maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan dengan cara :  Bahwa saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN memiliki tanah seluas 1.904 m2 yang terletak di Blok Cirengit persil 1 S III Kohir 587 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/bjr/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Drs. B. BUDIHARJO, Msi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Banjaran;  Bahwa dasar saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN memiliki objek tanah tersebut adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 009/Pdt.G/1999/PA.Cmi tanggal 24 Juni 1999 dimana saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN bersama Ny. AAT ATIKAH sebagai anak angkat dari Alm. H. ABDUL HAMID Alias SUHADMI ENO mendapatkan bagian 1/8 bagian;  Bahwa pada sekitar tahun 2010 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN telah menggadaikan tanah milik saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN kepada saksi ADE HERMANSYAH Bin DALIM dengan harga gadai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi atas nama penerima sdr. ADAM (anak terdakwa);  Bahwa terdakwa juga menyerahkan Surat Kuasa Garap Sawah kepada saksi ADE HERMANSYAH Bin DALIM tertanggal 10 Nopember 2010, yang padahal pada kenyataannya Surat Kuasa Garap Sawah tersebut baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan Juli 2011, disamping itu kwitansi penerima atas nama sdr. ADAM oleh terdakwa diganti atas nama penerima yaitu terdakwa sendiri tertanggal 10 Pebruari 2011;  Bahwa tanah milik saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN yang telah digadaikan oleh terdakwa tersebut telah dikuasai dan digarap oleh saksi Halaman 2 dari 11 hal, putusan Nomor 336/Pid/2014/PT.Bdg.

ADE HERMANSYAH Bin DALIM, sehingga sewaktu saksi H.E. SYAKIRIN Bin WASLAN menjual tanahnya kepada saksi DADANG Bin SARIPUDIN pada tanggal 27 April 2011 seharga Rp 78.650.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terkendala dimana Akta Jual Beli tidak dapat diterbitkan dan juga saksi DADANG Bin SARIPUDIN tidak dapat menguasai tanahnya karena tanahnya dikuasai dan digarap oleh saksi ADE HERMANSYAH Bin DALIM. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP. ---------------------------------------------------------------

Membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 dengan nomor register perk : PDM-461/CIMAH/05/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------1. Menyatakan terdakwa Oteng Juhari Bin Aja bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat pada hal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (4) KUHP dalam dakwaan kami; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera ditahan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) bundel foto copy minute akta pembagian hak bersama Nomor : 217/BJR/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh PPAT Kec. Banjaran Sdr. Hikmatul Qodar Supria, Msi ; - 1(satu) bundel foto copy warkah SHM No.00384 ; - 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang gadaian sebesar Rp. 100.000.000,-ditanda tangani oleh Sdr.Oteng tanggal 10 Februari 2011 penyerahan dari Ade Hermansyah ; - 1(satu) lembar surat Kuasa tanggal 30 Juli 2011 ; - 1(satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 911/Pdt.G/1999/PA.Cimahi Tetap terlampir didalam berkas ini ;


4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ; Membaca dan memperhatikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/2013/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------1. Menyatakan terdakwa OTENG JUHARI bin AJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ” ; 2. Menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; 4. Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1(satu) bundel foto copy minute akta pembagian hak bersama Nomor 217/BJR/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh PPAT Kec. Banjaran Sdr. Hikmatul Qodar Supria, Msi ; - 1(satu) bundel foto copy warkah SHM No.00384 ; - 1(satu) kwitansi penerimaan uang gadaian sebesar Rp.100.000.000,ditandatangani oleh Sdr.Oteng tanggal 10 Februari 2011 penyerahan dari Ade Hermansyah ; - 1(satu) lembar surat Kuasa tanggal 30 Juli 2011 ; - 1(satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 911/Pdt.G/1999/PA.Cimahi ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) ;


Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2014/ PN.BB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/ 2013/PN.BB, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2014 ; -----Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 01 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 ; ------------------------------------------------------------------------Membaca Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing

tanggal

11

November

2014

Nomor

:

W11.U6-

2220/HN.01.10/XI/ 2014, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 20 November 2014, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dijajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----------------------Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 01 April 2014, pada pokoknya menyampaikan alasan - alasan sebagai berikut : -------------------------------------1. Bahwa Pembanding selaku Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/ 2013/PN.BB, karena pidana dalam putusan tersebut tidak setimpal dengan derita korban yang dialaminya, dan seharusnya putusan atas diri Terdakwa dapat dijadikan tolak ukur / pembelajaran terhadap pihak-pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi hal


diatas tidak dapat diterapkan, sehingga tidak memiliki sifat jera bagi Terdakwa . 2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini . Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/ 2013/PN.BB, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana Pengadilan Tinggi dapat membenarkan segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersetifikat pada hal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai Hak atas Tanah itu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diancam dan diatur melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, untuk itu perlu diperbaiki dengan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan dibawah ini : ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/2013/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut masih perlu ditambah untuk kesempurnaan putusan tersebut, yang antara lain : -----

Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut halaman 17 dan 18 alinea 2 tentang penulisan unsur-unsur dari pasal 385 ayat (4) KUHP telah tertulis : -----------------------------------------------------------------------------1. Barang siapa ;


2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; 3. Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat ; 3. Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat ; 4. Pada hal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas itu ; Terhadap penulisan tersebut menurut Pengadilan Tinggi untuk penulisan unsur angka 3 telah ditulis berulang-ulang (dua kali) seharusnya cukup 1 (satu) kali saja dan penulisan kata sertipikat yang benar adalah sertifikat . -

Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut halaman 23 untuk unsur angka 4 sesuai tertulis “Tentang unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas itu”. Seharusnya dan selengkapnya “Pada hal diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”, begitu juga dalam pertimbangan hukum lain yang berkaitan dalam unsur tersebut pada halaman 21 dan halaman 23 ; -------------------------------------------------

-

Dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 28 alinea 4 pada paragraf “Mengingat, pasal 285 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini” ; -------Terhadap penulisan mana menurut Pengadilan Tinggi dalam penulisan pasal 285 KUHP adalah tidak tepat, pada hal dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP dan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur pasal 385 ayat (4) KUHP yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Terdakwa secara melawan hukum dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP. Seharusnya dalam penulisan paragraf “Mengingat” akan pasal yang terbukti dan pasal-pasal lain dari peraturan yang berkaitan, yaitu pasal 385 ayat (4) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang


Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Pengadilan

Tinggi

akan

mempertimbangkan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan point 2 (dua) dan point 3 (tiga), dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas kesalahan Terdakwa tersebut telah “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum”. Atas penjatuhan pidana tersebut

Majelis

mempertimbangkan

Hakim hal-hal

tingkat yang

pertama

terlebih

memberatkan

dan

dahulu

telah

hal-hal

yang

meringankan. Terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, walaupun telah mempertimbangkan fakta hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan sebagaimana dalam putusannya. Karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa didukung dari keterangan saksi H.E. Syakirin Bin Waslan (Alm) sebagai saksi korban dan saksi-saksi lain (saksi Aam Rahmat Bin Aan Suryana, Saksi Unang Supriatin Bin Utom (Alm), saksi Dadang Setia Permana Bin Sardi (Alm), saksi Ade Hermansyah Bin (Alm) Dalim) serta alat-alat bukti surat, khususnya bukti surat berupa Kwitansi Penerimaan Uang Gadaian sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. Oteng tanggal 10 Februari 2011 dari Ade Hermansyah ; --------------Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa sudah menerima uang hasil gadai tanah milik saksi H.E. Syakirin Bin Waslan (Alm) (saksi korban) dari Ade Hermansyah dan Terdakwa berarti sudah menikmati hasil dari perbuatan gadai tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, selain itu dalam fakta hukum yang didapat dalam persidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian dan Terdakwa tidak menunjukan rasa penyesalannya atas perbuatan tersebut, serta didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya


menjatuhkan “pidana bersyarat / percobaan”, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP dan tidak ada alasan-alasan hukum yang jelas dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut. Fakta-fakta hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi merupakan hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut lama pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan sejalan dengan alasan-alasan hukum dari keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, namun pada hakekatnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi bersifat pembelajaran yang dilihat dari rasa keadilan dan keseimbangan demi tegaknya hukum ; ------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan-alasan hukum dalam pertimbangan diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/ 2013/PN.BB, yang dimintakan banding tersebut, beralasan hukum untuk DIPERBAIKI sepanjang menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Mengingat, akan pasal 385 ayat (4) KUHP, Pasal-pasal dari UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --------------------------------------------

M E N G A D I L I: - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut ; ---------------------------------------------------------


- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 448/Pid.B/2013/PN.BB,. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut : -------------------------------1. Menyatakan terdakwa OTENG JUHARI bin AJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ” ; -----2. Menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----------------------------------3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----------------------------------------

1(satu) bundel foto copy minute akta pembagian hak bersama Nomor 217/BJR/III/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang dilegalisir sesuai aslinya oleh PPAT Kec. Banjaran Sdr. Hikmatul Qodar Supria, Msi ;

-

1(satu) bundel foto copy warkah SHM No.00384 ;

-

1(satu)

kwitansi

penerimaan

uang

gadaian

sebesar

Rp.100.000.000,- ditandatangani oleh Sdr.Oteng tanggal 10 Februari 2011 penyerahan dari Ade Hermansyah ; -

1(satu) lembar surat Kuasa tanggal 30 Juli 2011 ;

-

1(satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 911/Pdt.G/1999/PA.Cimahi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------------------4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -------------------------------------------------------------Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh kami Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Syamsul Ali, S.H., M.H. dan Amriddin., S.H, M.H. dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti pada


Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

Dr. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, S.H., M.H.

AMRIDDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

SAIFUL ASNURI, S.H.


PT.Bdg

Recommend Documents