PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 87 / PDT / 2017 / PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. ASABALAND, berkedudukan dan beralamat kantor di Kp. Citiis, Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LUHUT MANULLANG, SH, IVONNY AGATHA NANULAITTA, SH dan SANDREDE, Team Legal PT. ASABALAND, yang beralamat di Jalan Ir. Haji

Juanda No.7 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; LAWAN 1. S U L A S T R I, bertempat tinggal di Kp. Kebonwaru Rt. 001. Rw. 003 Desa

Gunungbatu

Kecamatan

Ciracap

Kabupaten

Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kuasanya yaitu KUSWARA, SH, MH, dan M. Rafi’i Nasution, SH, Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KUSWARA, Advocates & Legal Consultant, berkantor di Gedung Nusa Putra Lt.5, Jalan Raya Cibolang No.21 Cisaat Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.298 / PDT / SK.KHK / XII / 2016, tanggal 1 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;

2. PT. WIRA CITESPONG, berkedudukan dan beralamat kantor di Villa Amanda Ratu, Jalan Raya Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi ;

Halaman 1 dari 88 halaman putusan Nomor : 87 / PDT / 2017 / PT.BDG

3. SAIFUL IRFAN CADER, bertempat tinggal di Jalan Durian Barat II No.12 Rt. 06/04 Kelurahan/ Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, 6, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IIIsemula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi ; 4. S A M S I, bertempat tinggal di Kp. Kebonwaru Rt. 001. Rw. 003 Desa Gunung batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

TERBADING IV semula

Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi ; Pengadilan Tinggi Tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA : Mengutipserta memperhatikan surat gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 11 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal

12

Mei

2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai

berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang tunduk dan taat kepada hukum Indonesia, sebagai wira usaha dalam jual-beli buah kelapa yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ; 2. Bahwa Tergugat I berdasarkan sepengetahuan Penggugat adalah badan hukum perseroan yang saat ini mengarap dan/atau mengelola Perkebunan Wira Citespong bertempat di Desa Pangumbahan, Desa Gunungbatu dan Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2011, yang merupakan peralihan dari PT. Wira Citespong i.c Tergugat II ; 3. Bahwa Tergugat II berdasarkan sepengetahuan Penggugat adalah badan hukum perseroan yang menurut sepengetahuan Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha atas tanah yang disebut Perkebunan Wira Citespong bertempat di Desa Pangumbahan, Desa Ujunggenteng, Desa Gununbatu, Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi sampai dengan sekarang ini ; 4. Bahwa Tergugat III adalah perseorangan yang pernah menjabat sebagai Wakil Direkur PT. Wira Citespong ; 5. Bahwa Tergugat IV adalah orang perorangan yang sampai saat ini masih terkait hubungan suami istri dengan Penggugat ;


6. Bahwa Penggugat adalah pemilik pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon kelapa, di atas tanah HGU Perkebunan PT. Wira Citespong i.c Tergugat II, bertempat di Afdeling II (semua blok), Afdeling II (semua blok), Apdeling III (semua blok), Afdeling IV (semua blok), dan Afdeling I semua blok, Blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuwi Malang, yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II i.c PT. Wira Citespong sebesar Rp.604.700.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah), berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 13 Agustus 2008 ; 7. Bahwa dalam kesepakatan yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan PT. Wira Citespong i.c Tergugat II selaku Pemilik Perkebunan, telah memberikan izin dan kekeluasaan kepada Penggugat untuk memanfaatkan hasil/ memetik buah dari pohon kelapa yang sudah dibelinya dan pohon kelapa tersebut ditebang dan digunakan kayunya, sampai batasan waktu Pohon kelapa Penanaman peremajaan di lokasi tersebut sudah berproduksi ; 8. Bahwa atas kesepatakan jual beli aquo Penggugat mengelola dan memetik pohon hasil pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon yang di beli dari Tergugat II, karena secara hukum Penggugat memiliki hak atas pohon sebagaimana dimakasud untuk dipergunakan dan dimanfaatkan berdasarkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II, sampai batas waktu peremejaan pohon kelapa milik Tergugat II dilokasi dimaksud sudah berproduksi ; 9. Bahwa pada sekira tahun 2011 Tergugat I melalui administratur kebunnya memberitahu kepada Penggugat, bahwasanya Perkebunan Wira Citespong telah beralih kepengurusannya dan/ atau kepemilikannya kepada PT. Asabaland i.c Tergugat I, maka sejak waktu tersebut juga segala urusan mengenai pemanfaatan pohon kelapa objek sengketa

aquo harus melalui

Tergugat I dan Penggugat selalu kooperatif dan mau bekerjasama dengan Tergugat I baik secara pengelolaan maupun adminstratif harus mengikuti kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan kebun oleh Tergugat I ; 10. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012 Tergugat I menyodorkan/ menyerahkan selembar kertas yang berisi surat pernyataan yang harus di tanda tangani oleh Tergugat IV sebagai suami dari Penggugat, dan pada saat itu surat tersebut ditandatangani oleh suami Penggugat i.c Tergugat IV, yang pada dasarnya surat pernyataan itu memuat hal-hal sebagai berikut : - Penggugat diwajibkan membayar konpensasi kepada PT. Asabaland sebesar Rp.700,- /per butir buah kelapa hasil dari pohon kelapa sebanyak


13.669 pohon milik Penggugat yang dibeli dari PT. Wira Citespong i.c Tergugat II ; - Sebesar 50% dibayarkan kepada PT. Asabaland i.c Tergugat I ; - Sebesar 50% dibayarkan sebagai konpensasi kepada Penggugat atas pembelian pohon kelapa dari PT. Wira Citespong i.c Tergugat II; Bahwa atas pernyataan yang serahkan Tergugat I dan ditanda tangani oleh Tergugat III, Penggugat membayar sebesar 50% dari harga yang ditentukan sebesar Rp. 700,- /butir buah kelapa kepada Tergugat I dari hasil memetik buah kelapa milik Penggugat sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon, sampai dengan tanggal 31 April 2016 ; 11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Tergugat I mengundang Penggugat untuk membicarakan mengenai kelangsungan pengelolaan pohon kelapa yang di beli dari Tergugat II. Dan pada saat itu Tergugat I menjelaskan bahwasanya Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak atas pohon kelapa objek sengjeta a quo dikarenakan batas waktu pengelolaan telah habis dan Penggugat apabila ingin melanjutkan pembanfaatan pohon kelapa di perkebunan PT. Asabaland harus membayar 100% dan dengan ketentuan harga baru yang di tentukan oleh Tergugat I. Bahwa dalam pertemuan ini pula Tergugat I kembali menyerahkan selembar kertas kepada Penggugat untuk ditandatangani sebagai pernyataan yang pada dasarnya menerangkan hal-hal sebagai berikut: - Bahwa Penggugat tidak berhak lagi melakukan pemetikan dan pengambilan buah kelapa dari area perkebunan milik PT. Asabaland; - Bahwa apabila Penggugat masih berkehendak meneruskan kerjasama pembelian buah kelapa dari perkebunan PT. Asalaland maka sebagai pembeli, akan diperlakukan sebagai pembeli yang membeli buah kelapa berdasarkan harga pasaran yang berlaku ; - Bahwa Penggugat sebagai pembeli, maka wajib mengikuti segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlakukan di PT Asabaland; 12. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak memahami dan/atau tidak mengerti maksud surat pernyataan

07 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh

Tergugat IV, isinya adalah pembayaran kembali pohon kelapa yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II. Baru setelah pertemuan tanggal 10 Maret 2016 Penggugat mengetahui bahwa isi surat peryataan yang ditanda tangani oleh Tergugat IV adalah mengenai pembayaran 50% dimaksudkan untuk pembelian kembali 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon kelapa. Hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan


Penggugat. Tergugat IV dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan secara detail atas surat pernyataan dimaksud. Penggugat dan Tergugat IV saat itu memahaminya bahwa pembayaran 50% dari harga yang ditentukan kepada PT. Asabaland i.c Tergugat I adalah konpensasi dimana Tergugat I sebagai Pengelola Perkebunan PT. Wira Citespong dan Pembayaran 50% lagi kepada Penggugat adalah sebagai pemilik pohon sebagaimana dimaksud ; 13. Bahwa pada tanggal 01 April 2016, Tergugat I mengirimkan surat Kepada Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Menghimbau Penggugat untuk tidak memasuki area tanah/ kebun dibawah pengelolaan PT. Asabaland ; - Penggugat dilarang melalukan perbuatan dan/ atau menyuruh orang melakukan perbuatan memetik/ mengambil buah kelapa yang terdapat pada area tanah/ kebun PT. Asabaland tanpa seizing tertulis; 14. Bahwa pada tanggal 07 April 2016, Tergugat I kembali mengirim surat kepada Penggugat yang pada dasarnya memperingatkan Penggugat bahwa dalam kurun waktu 2x24 jam kepada Penggugat untuk tidak memasuki area perkebunan dan memetik buah kelapa di Area Perkebunan PT. Asabaland ; 15. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, dimana Penggugat adalah pemilik sah dari 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa yang di beli Penggugat dari PT. Wira Citespong i.c Tergugat II, yang mana berdasarkan sepengetahuan Penggugat, Tergugat II adalah selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Wira Citespong yang berlaku sampai dengan tahun 2020, yang melakukan usaha dalam bidang perkebunan, bertempat di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, sementara Tergugat I adalah pihak yang mengelola perkebunan PT. Wira Citespong sejak tahun 2011. Untuk itu perbuatan Tergugat I tidaklah berdasar atas hukum ; 16. Bahwa oleh karena Tergugat I, berdasarkan sepengetahuan Penggugat hanya sebagai pengelola dari Perkebunan PT. Wira Citespong i.c Tergugat II bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha di Perkebunan Wira Citespong dan saat ini PT. Asabaland seolah-olah menjadi pemilik sekaligus pengelola Perkebunan PT. Wira Citespong, untuk itu Penggugat MENSOMER Tergugat I untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah HGU Perkebunan PT. Wira Citespong dan izin-izin yang dimiliki Tergugat I sebagai perusahaan yang menjalankan

usaha

Perkebunan

di

Kabupaten

Sukabumi

hadapan

persidangan ;


17. Bahwa perbutan Tergugat I sangat merugikan Penggugat atas kepemilikan pohon kelapa dari Tergugat II. Perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat yang telah membeli secara sah pohon kelapa objek sengketa dari Tergugat II. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut : - Pembelian atas pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon kelapa kepada Tergugat II sebesar Rp.604.700.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ; - Harga jual batang bohon kelapa jika dijual saat ini seharga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ pohon, dengan penjumlahan sebagai berikut: Rp. 250.000,- X 13.669 pohon = Rp. 3.417.250.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Total jumlah kerugian materil sebesar Rp. 4.021.950.000,- (empat milyar duapuluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; 18. Bahwa selain merugikan yang bersifat materil atas perbuatan Tergugat I, juga menimbukan kerugian imateril keuntungan pohon kelapa apabila dimanfaatkan buahnya sampai dengan masa produktif pohon kelapa objek sengketa aquo selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan rincian sebagai berikut: keuntungan bersih perbulan atas buah pohon kelapa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) / bulan X 60 bulan (5 tahun) = 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; 19. Bawa dengan ini Penggugat menyampaikan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwsanya pohon kelapa objek sengketa aquo adalah satu-satunya tumpuan hidup Penggugat untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apabila pohon-pohon kelapa tersebut tidak bisa dimanfaatkan buahnya dan/ atau kelak pohonnya dimanfaatkan kayunya, darimana penggugat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain kebutuhan untuk keluarga juga bagi tenaga kerja yang selama ini digaji dan dihidupi dari hasil penjualan buah pohon kelapa sebagaimana dimaksud ; 20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melarang kepada Penggugat untuk mengelola dan memetik hasil pohon kelapa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Untuk itu Tergugat I haruslah dihukum ; 21. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat. Untuk itu Tergugat II berkewajiban menyerahkan 13.669 (tiga


belas ribu enam ratus enam puluh sembilan pohon) kepala yang dibeli Penggugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I ; 22. Bahwa perlu disampaikan bersama ini, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah untuk mufakat, dengan beberapa kali menyampaikan surat melalui kuasa hukum, akan tetapi ajakan untuk musyawarah tersebut di abaikan oleh Tergugat I, hingga gugatan ini disampaikan Tergugat I masih bersikap kukuh untuk mengusir Penggugat dari haknya untuk memetik hasil buah kelapa yang dibeli dari Tergugat II ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya sangat jelas dan terang perbuatan Para Tergugat telah merugikan hak hukum Penggugat, untuk itu sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM PROVISI; Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghormati kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II dan/ atau Tergugat III pada tanggal 13 Agustus 2008 dan Tergugat I tidak menghalanghalangi kegiatan Penggugat memasuki, memanfaatkan, memetik buah pada 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa berdasarkan kesepakatan yang ada sebelumnya yaitu antar Penggugat dan Tergugat II, sampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA; Primair: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan sah jual beli 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon kelapa tanggal 13 Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II dan/ atau Tergugat III dan Penggugat berhak atas buah yang dihasilkan termasuk berhak untuk memanfatkan pohon kelapanya/ kayunya dengan cara di tebang ; 4. Membatalkan Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat IV ; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) kepada Penggugat untuk

dikelola

dipetik

buahnya

dan

atau

ditebang

pohonnya

untuk

dimanfaatkan kayunya oleh Penggugat ;


6. Mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.4.021.950.000,- (empat milyar duapuluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; 7. Menyatakan Penggugat berhak mengelola dan memetik hasil 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa, walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat ; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; Subsidair ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya “Ex Aquo Et Bono” ; Mengutip

serta memperhatikan jawaban dari

Tergugat I, yang pada

pokoknya sebagai berikut; DALAM KONPENSI: I.

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN

PENGGUGAT

ADALAH

GUGATAN

KABUR

(OBSCUUR

LIBELLUM) KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU MENGENAI OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA AQUO; 1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 butir 6 menyatakan: “...di atas tanah HGU Perkebunan PT. Wira Citespong i.c. Tergugat II bertempat di Afdeling II (semua blok), Afdeling III (semua blok), Afdeling IV (semua blok, dan Afdeling I di Blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuwi Malang yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II i.c. PT. Wira Citespong sebesar Rp 604.700.000 (enam ratus sempat juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 13 Agustus 2008” ; 2. Bahwa namun apabila diperhatikan secara teliti dan seksama, surat “Perjanjian jual beli tanggal 13 Agustus 2008” yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II i.c. PT. Wira Citespong sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut, bukanlah mengenai jual beli pohon kelapa yang terletak/bertempat di Afdeling II (semua blok), Afdeling III (semua blok), Afdeling IV (semua blok), dan Afdeling I di Blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuwi Malang, melainkan mengenai jual beli pohon kelapa yang terletak di Afdeling I saja yakni di Afdeling I Blok Cijaringo I, Blok Pasir Batok dan Blok Cijaringo II, sebagaimana dikutip dari Pasal 1 “Perjanjian jual beli Tanggal 13 Agustus 2008” sebagai berikut :


“Pasal 1. Pihak Pertama menjual 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa di Perkebunan Citespong yang berlokasi di Afdeling I blok: a. Cijaringo I sebanyak 5.645-352= 5.239 pohon, b. Pasir Batok sebanyak 5.856 pohon, c. Cijaringo II sebanyak 2.520 pohon, dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu:...Rp 604.700.000,-” ; 3. Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru mengenai objek gugatan dalam surat gugatannya dalam perkara aquo, maka nyata gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur libellum) ; 4. Bahwa sebagai konsekwensi gugatan gugatan kabur (obscuur libellum) telah terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain : - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 bertanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi “ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ”; - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1970 bertanggal 17 April 1970

yang

berbunyi

“Gugatan

yang

kabur

(obscurum

libellum)

mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima” ; Dengan begitu maka adalah berdasarkan hukum suatu gugatan kabur (oscuur libellum) patut dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) B. GUGATAN LIBELLUM)

PENGGUGAT KARENA

ADALAH

PENGGUGAT

GUGATAN TELAH

KABUR

(OBSCUUR

KELIRU

MENGENAI

KEDUDUKAN HUKUM DAN ALAMAT KANTOR TERGUGAT I; 1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 2 menyatakan: “...kami mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukumkepada pihak-pihak sebagai berikut: ------------------------------------M E L A W A N----------------------------------------1. PT. ASABALAND, berkedudukan dan beralamat kantor di: Kp. Citiis DesaPangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I (satu)”; 2. Bahwa dari cara Penggugat mendalilkan mengenai kedudukan dan alamat kantor Tergugat I terlihat sangat meyakinkan, seolah-olah PT. Asabaland benar-benar berkedudukan dan beralamat kantor di Kp. Citiis Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, tanpa ada usaha


untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya mengenai kedudukan dan alamat kantor PT. Asabaland tersebut; 3. Bahwa padahal yang sebenarnya adalah PT. Asabaland tidak berkedudukan dan beralamat kantor di Kp. Citiis Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, tetapi PT. Asabaland berkedudukan di ibukota negara RI yakni Jakarta dan beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 7, Jakarta, kode pos 10120; 4. Bahwa dengan demikian, nyata Penggugat telah keliru mengenai kedudukan dan alamat kantor PT. Asabaland i.c. Tergugat I dalam surat gugatannya dalam perkara aquo, maka nyata gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur libellum); 5. Bahwa sebagai konsekwensi dari suatu gugatan kabur (obscuur libellum) telah terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain: - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1970 bertanggal 17 April 1970

yang

berbunyi

“Gugatan

yang

kabur

(obscurum

libellum)

mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima” 6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ; C. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN ERROR IN SUBJECTUM (SALAH PIHAK) KARENA TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO BERDASARKAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II ; 1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa keperdataan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum di dalam perkara aquo adalah mengenai jual beli pohon kelapa sesuai Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008 yang oleh Penggugat disebut sebagai “Perjanjian jual beli Tanggal 13 Agustus 2008” di atas tanah perkebunan ex (bekas) milik PT. Wira Citespong; 2. Bahwa akan tetapi sejak tanggal 12 Mei 2010, seluruh tanah “Perkebunan Citespong” termasuk pohon-pohon kelapa di atasnya, yang semula menjadi milik PT. Wira Citespong i.c. Tergugat II telah beralih kepemilikannya kepada PT. Asabaland i.c. Tergugat I berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 286 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH; 3. Bahwa di dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 286 tertanggal 12 Mei 2010 yang dubuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH pada Pasal


3 butir a dan butir b, pada pokoknya menegaskan bahwa apabila dikemudian hari setelah pengikatan jual beli dimaksud, terjadi tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah ex (bekas) milik PT. Wira Citespong, maka pihak PT. Wira Citespong membebaskan pihak PT. Asabaland incasu Tergugat I dari segala tuntutan dari pihak lain tersebut. Dengan

kata lain, apabila terdapat sengketa atas

tanah ex (bekas) milik PT. Wira Citespong yang telah dibeli oleh oleh PT. Asabaland, maka yang harus bertanggungjawab sepenuhnya adalah PT. Wira Citespong sendiri; 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perbuatan Penggugat di dalam surat gugatannya dalam perkara aquo yang telah menarik atau menjadikan PT. Asabaland sebagai pihak Tergugat I adalah merupakan suatu gugatan yang error in subjectum (salah pihak); 5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan error in subjectum (gugatan salah pihak), makanya cukup patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard); D. GUGATAN

PENGGUGAT

ADALAH

GUGATAN

KABUR

(OBSCUUR

LIBELLUM) KARENA PENGGUGAT TELAH MENGEMUKAKAN SECARA KABUR PETITUM GUGATAN MENGENAI GANTI KERUGIAN ; 1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 10 butir 6 PETITUM menyatakan: “Mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.4.021.950.000,- (empat milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)”; 2. Bahwa tindakan Penggugat yang mengemukakan tuntutan ganti kerugian sebagaimana tersebut diatas sungguh membingungkan dan tidak jelas mengenai hal-hal sebagai berikut: - Tidak jelas dan membingungkan, mengenai siapakah pihak-pihak yang hendak dituntut oleh Penggugat untuk mengganti kerugian Penggugat tersebut, apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau semua pihak Tergugat ? - Tidak jelas dan membingungkan, mengenai kerugian apa yang hendak dituntut oleh Penggugat tersebut apakah kerugian materil atau kerugian immateril ? - Kalau kerugian materil yang hendak dituntut Penggugat, mengapa kerugian immateril tidak dituntut oleh Penggugat di dalam petitumnya, padahal pada halaman 8 butir 18 pada bagian posita surat gugatan, Penggugat telah


mendalilkan mengenai adanya kerugian imateril ? Sungguh tidak jelas dan membingungkan; 3. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat telah tidak jelas dan membingungkan dalam

mengemukakan

tuntutan

ganti

kerugian

dalam

petitum

surat

gugatannya dalam perkara aquo, maka nyata gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur libellum); 4. Bahwa sebagai konsekwensi gugatan gugatan kabur (obscuur libellum) telah terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain: - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1970 bertanggal 17 April 1970

yang

berbunyi

“gugatan

yang

kabur

(obscurum

libellum)

mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima” ; Dengan begitu maka adalah berdasarkan hukum suatu gugatan kabur (oscuur libellum) patut dinyatakan tidak dapat diterima ; 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ; II. DALAM POKOK PERKARA : Bahwa Tergugat I mohon agar apa-apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat Ipada bagian Dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis juga termasuk pada dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari bahagian Dalam Pokok Perkara ini; Bahwa dengan ini Tergugat I menegaskan bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang terurai di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TergugatI ; 1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada halaman 3 butir 6

surat

gugatan Penggugat, yang menyatakan: - Penggugat adalah pemilik pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon kelapa yang berada di atas tanah HGU perkebunan PT. Wira Citespong i.c. Tergugat II; - Pohon-pohon kelapa tersebut bertempat di

Afdeling II (semua blok),

Afdeling III (semua blok), Afdeling IV (semua blok, dan Afdeling I di Blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuwi Malang yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II i.c. PT. Wira Citespong sebesar Rp 604.700.000 (enam ratus sempat juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian jual beli Tanggal 13 Agustus 2008”; Sebab fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:


- Justeru sebaliknya, Tergugat I adalah pemilik dari semua pohon-pohon dan/atau batang pohon kelapa yang diklaim secara sepihak oleh Penggugat tersebut yang berada di atas tanah yang kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat I, sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 286 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH; - Pohon-pohon kelapa yang diklaim secara sepihak oleh Penggugat tersebut tidak berada di di Afdeling II (semua blok), Afdeling III (semua blok), Afdeling IV (semua blok), dan Afdeling I di Blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuwi Malang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan berlokasi di Afdeling I blok: a. Cijaringo I sebanyak 5.645-352= 5.239 pohon, b. Pasir Batok sebanyak 5.856 pohon, c. Cijaringo II sebanyak 2.520 pohon, sesuai dengan Pasal 1 Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008; Dengan demikian seluruh dalil Penggugat adalah salah dan keliru sehingga karena itu harus ditolak. 2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 butir 7 surat gugatan Penggugat yang menyatakan: - Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dengan PT. Wira Citespong i.c. Tergugat II selaku pemilik perkebunan, telah memberikan izin dan keleluasaan kepada Penggugat untuk memanfaatkan hasil/ memetik buah dari pohon kelapa yang sudah dibelinya; - PT. Wira Citespong telah memberikan izin pohon kelapa tersebut ditebang dan digunakan kayunya sampai batasan waktu pohon kelapa penanaman peremajaan di lokasi tersebut sudah berproduksi; Sebab fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut: - Kesepakatan yang terjadi antara PT. Wira Citespong dengan Penggugat adalah merupakan Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008, jadi bukan suatu “Perjanjian jual beli Tanggal 13 Agustus 2008” sebagaimana yang disebut oleh Penggugat. Oleh karena pengertian “kesepakatan kerja bersama” sangat berbeda pengertiannya dengan “perjanjian jual beli”; - Menurut bunyi Pasal 2 Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008, tidak terdapat sama sekali kalimat yang menyatakan: “... pohon kelapa tersebut ditebang dan digunakan kayunya sampai batasan waktu pohon kelapa penanaman peremajaan di lokasi tersebut sudah berproduksi”. Yang benar Pasal 2


berbunyi: “...di kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya oleh Pihak Kedua apabila peremajaan tanaman kelapa di Perkebunan Citespong milik Pihak Pertama telah berproduksi”; Dengan demikian seluruh dalil Penggugat adalah salah dan keliru sehingga karena itu harus ditolak ; 3. Bahwa Tergugat I secara tegas mendukung dalil Penggugat pada halaman 4 butir 9 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan: -

sejak 2011 Perkebunan PT. Wira Citespong telah beralih kepemilikannya dan karenanya segala urusan mengenai pemanfaatan pohon kelapa objek sengketa aquo harus melalui Tergugat I;

-

dalam hal tersebut Penggugat selalu kooperatif dan mau bekerjasama dengan Tergugat I baik secara pengelolaan maupun administratif mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Tergugat I;

Dalil-dalil pernyataan Penggugat dalam butir ini menurut hukum adalah suatu pengakuan yang tidak terbantahkan dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebab menurut hukum, suatu pengakuan yang disampaikan di dalam persidangan adalah bukti yang sempurna, sebagaimana diitentukan dalam : a. Ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan : “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, cukup untuk menghasilkan bukti yang sempurna, baik terhadap pribadi orang yang memberikan pengakuan itu, maupun terhadap orang yang dikuasai khusus untuk memberikan pengakuan tersebut” ; b. Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan : “Pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim dapat memberikan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu” ; c. Ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata yang menyatakan : “Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali”; 4. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dengan keras dalil Penggugat pada halaman 4 butir 10 surat gugatan Penggugat yang menyatakan: - Tanggal 07 Januari 2012 Tergugat I menyodorkan/menyerahkan selembar kertas yang berisi surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Tergugat IV sebagai suami dari Penggugat; - Pada dasarnya Surat Pernyataan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: 

Penggugat diwajibkan membayar konpensasi kepada PT. Asabaland sebesar Rp 700,-/per butir buah kelapa hasil dari pohon kelapa


sebanyak 13.669 pohon milik Penggugat yang dibeli dari PT. Wira Citespong i.c. Tergugat II; 

Sebesar 50% dibayarkan kepada PT. Asabaland i.c. Tergugat I;



Sebesar 50% dibayarkan sebagai konpensasi kepada Penggugat atas pembelian pohon kelapa dari PT. Wira Citespong i.c. Terrgugat II;

Sebab fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut: - Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 286 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH antara PT. Wira Citespong incasu Tergugat II dengan PT. Asabaland incasu Tergugat I,

maka

seluruh

tanah

dan

Perkebunan

Citespong

telah

beralih

kepemilikannya kepada Tergugat I; - Kemudian sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Penggugat terdahulu pada halaman 4 butir 9 surat gugatan, mengenai hal tersebut sejak tahun 2011 telah disampaikan kepada Penggugat; - Penggugat sendiri kemudian sebagaimana diakuinya sendiri pada butir 9 surat gugatan ini selalu kooperatif dan mau bekerjasama dengan Tergugat I baik secara pengelolaan maupun administratif mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Tergugat I yang telah mengambil alih tanah dan ex (bekas) Perkebunan Citespong tersebut; - Pada tanggal 7 Januari 2012 Penggugat bersama dengan suaminya yakni Tergugat IV telah datang berkunjung ke rumah kediaman Bpk. Aang Wijaya di Cibadak, selaku Pengelola Perkebunan yang sekarang dikenal sebagai Perkebunan PT. Asabaland; - Adapun maksud kedatangan Penggugat bersama dengan suaminya yakni Tergugat IV adalah memohon agar dirinya yang selama ini dikenal berbisnis buah kelapa sebagai pengepul yang berasal dari warga setempat, dapat diberi keringanan dalam membeli buah kelapa hasil dari Perkebunan milik PT. Asabaland; - Dalam

rangka

memohon

keringanan

tersebut,

Penggugat

telah

menunjukkan kepada Tergugat I mengenai terdapatnya semacam perjanjian kerjasama antara dirinya dengan Tergugat III sebagaimana termaksud dalam surat perjanjian di bawah tangan berupa Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008; - Atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan semangat ingin membantu warga setempat, maka oleh Tergugat I pada saat itu ditawarkan solusi yakni


bahwa Penggugat dapat mengambil buah kelapa dengan cara membelinya dari Tergugat I dengan ketentuan sebagai berikut:  Penggugat akan melaksanakan pemupukan pohon kelapa yang dipetik dari perkebunan PT. Asabaland sejak mulai Januari 2012;  Penggugat membayar kepada Tergugat I setiap butir buah kelapa sesuai harga pasaran yang berlaku saat itu sebesar Rp 700 per butir selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari 2012 s/d Desember 2012;  50% dari harga setiap butir buah kelapa dibayar kepada Tergugat I;  Sedangkan sisa 50% dari harga setiap butir buah kelapa diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pembayaran kembali dari Tergugat I kepada Penggugat atas penggantian/pembelian batang pohon kelapa, mengacu pada Pasal 6 Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008; Adapun mengenai sisa yang 50% yang berada di tangan Penggugat ini, pada awalnya disetujui untuk dianggap sebagai uang titipan milik Tergugat I yang dititipkan sementara pada Penggugat, yang harus dikembalikan lagi kepada Tergugat I apabila Penggugat nantinya telah menerima pengembalian uang dari Tergugat III sebesar yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III sesuai Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008 yakni sebesar Rp 604.700.000,-. Itulah

sebabnya

didalam

kuitansi

penerimaan

uang

yang

ditandatangani oleh Penggugat secara tegas disebutkan sebagai “UANG TITIPAN” yang per-tanggal 21 Januari 2016 telah berjumlah Rp 858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah); -

Solusi dari Tergugat I ini kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal17 Januari 2012,yang seyogyanya ditandatangani oleh Penggugat, tetapi oleh Penggugat sendiri pada saat itu mengusulkan agar Bpk Samsi incasu Tergugat IV sebagai suami Penggugat sajalah yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Karena menurut Penggugat saat itu: “bagaimanapun seorang istri harus taat pada suami”. Adapun karena Penggugat karena sangat mengerti akan isi surat tersebut kemudian menyatakan persetujuannya atas surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat IV tersebut dengan bersedia menandatanganinya sebagai saksi;


Dengan demikian adalah sama sekali tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan: “...Tergugat I menyodorkan/ menyerahkan selembar kertas yang berisi surat pernyataan” dan tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan: “...Sebesar 50% dibayarkan sebagai konpensasi kepada Penggugat atas pembelian pohon kelapa dari PT. Wira Citespong i.c. Terrgugat II”, hal mana sungguh sangat tidak berdasar dan karenanya harus ditolak ; 5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 butir 12 surat gugatan Penggugat yang menyatakan: - Sebelumnya Penggugat tidak memahami dan/atau tidak mengerti maksud Surat Pernyataan 07 Januari 2012; - Baru pada pertemuan tanggal 10 Maret 2016 Penggugat mengetahui bahwa isi surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat III (?) adalah mengenai pembayaran 50% dimaksudkan untuk pembelian kembali 13. 669 batang pohon kelapa; - Tergugat IV dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan secara detail atas surat pernyataan dimaksud; - Penggugat dan Tergugat IV saat itu memahami bahwa pembayaran 50% dari harga yang ditentukan kepada PT. Asabaland adalah konpensasi dimana Tergugat I sebagai pengelola perkebunan PT. Wira Citespong dan pembayaran 50% lagi kepada Penggugat adalah sebagai pemilik pohon sebagaimana dimaksud; Sebab fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut: - Penggugat dan Tergugat IV telah sangat mengerti dan sangat memahami maksud dari Surat Pernyataan 07 Januari 2012, karena Penggugat dan Tergugat IV terlibat langsung dalam proses pembuatan surat tersebut; - Tidak masuk akal jika dikatakan, baru pada pertemuan tanggal 10 Maret 2016

Penggugat

ditandatangani

mengetahui

Tergugat

IV

bahwa adalah

isi

surat

mengenai

pernyataan

yang

pembayaran

50%

dimaksudkan untuk pembelian kembali 13. 669 batang pohon kelapa, karena sekali lagi Penggugat dan Tergugat IV terlibat langsung dalam proses pembuatan surat tersebut; - Sangat tidak beralasan jika dikatakan Tergugat IV dan Penggugat tidak mendapatkan penjelasan secara detail atas surat pernyataan dimaksud, karena

lahirnya surat pernyataan tersebut

antara lain

disebabkan

permohonan dari Penggugat dan Tergugat IV yang meminta keringanan dalam hal pembelian buah kelapa dari perkebunan milik Tergugat I;


- Penggugat dan Tergugat IV sesungguhnya telah sangat memahami bahwa pembayaran 50% dari harga yang ditentukan kepada PT. Asabaland adalah merupakan hak PT. Asabaland sebagai pemilik tanah dan pohon-pohon kelapa, bukan hak PT. Asabaland sebagai pengelola perkebunan PT. Wira Citespong, sebab sejak tahun 2011 Penggugat sudah mengetahui sendiri bahwa PT. Asabaland adalah pemilik tanah dan pohon-pohon kelapa tersebut (vide halaman 4 butir 9 surat gugatan Penggugat). Adapun mengenai pembayaran yang 50% lagi kepada Penggugat bukan karena Tergugat I menganggap Penggugat adalah pemilik pohon sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan adalah merupakan kebaikan hati Tergugat I yang membayarkan kembali kepada Penggugat atas pembelian batang pohon kelapa yang pernah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat III, yang apabila mengacu pada Pasal 6 Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008, hal tersebut dimungkinkan. Meskipun, pada awalnya bagian sebesar 50% dari harga setiap butir kelapa tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai “uang titipan” milik Tergugat I yang dititipkan sementara kepada Penggugat, yang kelak harus dikembalikan lagi kepada Tergugat I, apabila Penggugat nantinya telah menerima pengembalian uang dari Tergugat III sebesar yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III sebelumnya; Dengan demikian seluruh dalil Penggugat adalah salah dan keliru sehingga karena itu harus ditolak ; 6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 butir 16 surat gugatan Penggugat yang menyatakan: - Berdasarkan sepengetahuan Penggugat, keberadaan Tergugat I hanya sebagai pengelola dari perkebunan PT. Wira Citespong...; - Penggugat mensomer Tergugat I untuk membuktikan hak kepemilikan atas tanah HGU perkebunan PT. Wira Citespong...; Maka dengan ini Tergugat I perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: - Pengetahuan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, sebab Tergugat I bukanlah pengelola dari perkebunan PT. Wira Citespong melainkan pemilik dari ex (bekas) Perkebunan Citespong yang sekarang dikenal dengan Perkebunan PT. Asabaland; - Adapun

mengenai

hak

kepemilikan,

Tergugat

I

tentu

saja

akan

membuktikan kepemilikannya itu pada saat sidang acara pembuktian;


7. BahwaTergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 butir 17 surat gugatan Penggugat yang menyatakan: - Penggugat dirugikan secara materil akibat perbuatan Tergugat I yakni berupa pembelian atas pohon kelapa sebanyak 13.669 batang pohon kelapa kepada Tergugat II sebesar Rp 604.700.000,-; - Penggugat dirugikan secara materil akibat perbuatan Tergugat I yakni berupa harga jual batang pohon kelapa jika dijual saat ini total sebesar Rp 3.417.250.000,-; - Sehingga total jumlah kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp 4.021.950.000,-; Maka dengan ini Tergugat I perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: - Penggugat tidak dapat menimpakan kerugian materil yang dialami Penggugat yang telah membeli 13.669 batang pohon kelapa dari Tergugat II, kepada diri Tergugat I. Sudah semestinya Tergugat II dan/atau Tergugat III lah yang dituntut untuk mengganti kerugian materil Penggugat tersebut, karena dalam perkara aquo Tergugat II dan Tergugat III juga ikut digugat ; - Penggugat telah mengajukan jumlah kerugian yang mengada-ada, tidak masuk akal dan bahkan cenderung bersifat ilusioner dilihat dari cara-cara Penggugat menguraikan penghitungan kerugian materilnya; - Selain itu, total jumlah uang pembayaran kembali dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar 50% dari harga penjualan setiap biji buah kelapa yang telah diterima Penggugat per-tanggal 21 Januari 2016 yang telah berjumlah Rp.858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah melebihi kerugian Penggugat atas pembelian atas pohon kelapa sebanyak 13.669 batang pohon kelapa kepada Tergugat II yang cuma sebesar Rp.604.700.000,- tersebut ; 8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 butir 18 surat gugatan Penggugat yang menyatakan disamping kerugian materil, Penggugat juga telah dirugikan secara imateril berupa keuntungan pohon kelapa apabila dimanfaatkan buahnya selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan keuntungan bersih total selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.500.000,- ; Maka dengan ini Tergugat I perlu menyampaikan sebagai berikut: - Penggugat telah keliru mendefinisikan/menginterpretasikan mengenai apa yang dimaksud sebagai kerugian materil dan apa yang dimaksud sebagai kerugian imateril. Karena itu, melihat dari penguraian Penggugat mengenai “kehilangan keuntungan” dari memanfaatkan buah kelapa selama 5 (lima) tahun ke depan, menurut hemat Tergugat I adalah merupakan semacam


loss income, sehingga karena itu perhitungan kerugian berupa loss income yang dialami Penggugat tersebut tidak sepatutnya dimasukkan kedalam kerugian yang bersifat materil, sebab jikapun memang ada kerugian loss income

tersebut,

maka

sudah

sepatutnya

mengenai

hal

tersebut

dimasukkan sebagai kerugian yang bersifat immateril; - Penggugat juga telah salah dan keliru, karena meski telah menguraikan kerugian immateril ini dalam POSITA gugatan, akan tetapi di dalam PETITUM gugatan halaman 10-11, tuntutan kerugian imateril justeru tidak dicantumkan dalam butir-butir tuntutan; 9. BahwaTergugat I menolak dalil Penggugat pada halaman 9 mengenai DALAM PROVISI, dengan alasan sebagai berikut: -

Cara Penggugat mengajukan tuntutan provisi adalah keliru, tidak lazim dan tidak mengikuti kaidah hukum acara dalam pengajuan provisi, sehingga kekeliruan tersebut tidak pada tempatnya diteruskan dengan suatu putusan provisi dalam perkara a quo ;

-

Apabila kekeliruan tersebut dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti tuntutan provisi Penggugat telah mencakup pokok perkara ;

-

Menurut kebiasaan praktek beracara dan yurisprudensi suatu tuntutan/ gugatan

provisi

yang

menyangkut

pokok

perkara

demikian

tidak

diperbolehkan, hal ini secara tegas dan jelas dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara No. 1070 K/Sip/1972, tanggal 5 Mei 1973 yang menyatakan : “Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanya untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima” ; Oleh karena tuntutan provisi dalam perkara aquo tidakmempunyai cukup alasan, maka sudah seharusnya pula gugatan dalam provisi ini ditolak ; DALAM REKONPENSI : Bahwa Tergugat I dalam konpensi (“Tergugat I d.K.”) dengan ini hendak mengajukan haknya melakukan gugatan balik (gugatan rekonpensi) sebagai Penggugat dalam rekonpensi (“Penggugat d.R.”) terhadap Penggugat dalam konpensi (“Penggugat d.K.”) sebagai Tergugat dalam rekonpensi (“Tergugat d.R”), terhadap Tergugat II dalam konpensi (“Tergugat II d.K”) sebagai Turut Tergugat I dalam rekonpensi (“Turut Tergugat I d.R”), terhadap Tergugat III dalam konpensi (“Tergugat III d.K”) sebagai Turut Tergugat II dalam rekonpensi (“Turut Tergugat II


d.R”) dan terhadap Tergugat IV dalam konpensi (“Tergugat IV d.K”) sebagai Turut Tergugat III dalam rekonpensi (“Turut Tergugat III d.R”) sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat d.R. adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah beserta perkebunan pohon kelapa di atasnya yang meliputi HGU No. 2/Cikangkung, HGU No. 3/Cibenda, HGU No. 1/Gunung Batu, HGU No. 1/Purwasedar dan HGU No. 1/Cikangkung, setempat dikenal sebagai Perkebunan PT. Asabaland (dahulu Perkebunan Citespong) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 286 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH antara PT. Wira Citespong incasu Turut Tergugat I d.R. dengan PT. Asabaland incasu Penggugat d.R. dan Akta Kuasa Menjual No. 287 tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH antara PT. Wira Citespong incasu Turut Tergugat I d.R. dengan PT. Asabaland incasu Penggugat d.R; 2. Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat d.R. melalui Administratur perkebunan yang bernama Bpk. Aang Wijaya memberitahukan kepada Tergugat d.R. bahwasanya Perkebunan Citespong sejak 12 Mei 2010 telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat d.R., sehingga sejak itu segala urusan mengenai pemanfaatan pohon kelapa ex (bekas) Perkebunan Citespong menjadi hak dan kewenangan Penggugat d.R ; 3. Bahwa pada awalnya atas pemberitahuan tersebut, Tergugat d.R. selalu bersikap kooperatif mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Penggugat d.R. dalam pengelolaan perkebunan ; 4. Bahwa kemudian, setahu bagaimana pada tanggal 7 Januari 2012 Tergugat d.R. bersama dengan suaminya yakni Turut Tergugat III d.R. telah datang berkunjung ke Desa Cibadak, Sukabumi, rumah kediaman Bpk. Aang Wijaya, selaku Pengelola Perkebunan Penggugat d.R. dengan maksud memohon agar diberi keringanan dalam membeli buah kelapa hasil dari Perkebunan milik Penggugat d.R ; 5. Bahwa dalam rangka memohon keringanan tersebut, Tergugat d.R. telah menunjukkan kepada Penggugat d.R. mengenai terdapatnya semacam perjanjian kerjasama dan jual beli batang pohon kelapa antara Tergugat d.R. dengan Turut Tergugat II d.R. yang memiliki opsi untuk pengembalian yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat II d.R. dapat mengembalikan uang yang diterimanya dari Tergugat d.R., sebagaimana termaksud dalam Pasal 6 Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008 ;


6. Bahwa atas informasi dari Tergugat d.R. tersebut oleh Penggugat d.R. disikapi dengan menyampaikan bahwa Penggugat d.R. tidak terafiliasi dengan Turut Tergugat I d.R. maupun Turut Tergugat II, sehingga karena itu Penggugat d.R. tidak terikat dengan kesepakatan apapun yang terjadi antara Tergugat d.R. dengan Turut Tergugat I d.R. maupun dengan Turut Tergugat II d.R. sebagaimana yang tertuang dalam

Surat Kesepakatan Kerja Bersama

Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008 ; 7. Bahwa namun kemudian atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan semangat ingin membantu Tergugat d.R. sebagai warga setempat, maka Penggugat d.R. menawarkan solusi sebagai berikut: 

Pada dasarnya Tergugat d.R. dapat membeli buah kelapa dari perkebunan kelapa milik Penggugat d.R. pada area yang telah ditentukan dalam Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008;



Tergugat d.R. membayar kepada Penggugat d.R. setiap butir buah kelapa sesuai harga pasaran yang berlaku;



Bagian 50% dari harga setiap butir buah kelapa dibayar kepada Penggugat d.R. sebagai pemilik tanah dan pohon-pohon kelapa;



Sedangkan sisa 50% dari harga setiap butir buah kelapa diserahkan oleh Penggugat d.R. kepada Tergugat d.R. sebagai “uang titipan” milik Penggugat d.R. yang dititipkan sementara pada Tergugat d.R., yang harus dikembalikan lagi oleh Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R. apabila Tergugat d.R. nantinya telah menerima pengembalian uang dari Turut Tergugat II d.R. sebesar yang pernah diberikan oleh Tergugat d.R. kepada turut Tergugat II d.R. sesuai Surat Kesepakatan Kerja Bersama Perkebunan Citespong Dengan Ibu Sulastri tertanggal 13 Agustus 2008 yakni sebesar Rp 604.700.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2012 hingga sampai sekitar awal tahun 2016, Tergugat d.R. secara rutin memetik dan mengambil buah kelapa dari Perkebunan milik Penggugat d.R. dengan cara pembayaran sebagaimana yang diuraikan pada butir 7 di atas ; 9. Bahwa hingga saat ini, sisa bagian 50% dari harga setiap butir buah kelapa yang diserahkan oleh Penggugat d.R. kepada Tergugat d.R. sebagai “uang titipan” milik Penggugat d.R. tersebut, yang nantinya harus dikembalikan lagi oleh Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R., yang sampai dengan per-tanggal


21 Januari 2016 telah berjumlah Rp.858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ; 10. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal tahun 2016 Penggugat d.R. bermaksud hendak melakukan pembibitan baru terhadap pohon-pohon kelapa pada perkebunan milik Penggugat d.R., sehingga karena itu diperlukan merapikan semua

aspek

dari

pengelolaan

perkebunan,

dimana

salah

satunya

mengevaluasi kembali “pemberian keringanan” cara pembelian yang telah diberikan kepada Tergugat d.R. Karenanya pada tanggal 10 Maret 2016 dilakukanlah musyawarah secara baik-baik oleh Penggugat d.R. dengan cara memanggil Tergugat d.r. dan Turut Tergugat III sebagai suami Tergugat d.R ; 11. Bahwa namun pada tanggal yang ditentukan untuk musyawarah tersebut, Tergugat d.R. datang sendiri tanpa didampingi oleh suaminya yakni Turut Tergugat III dengan alasan Turut Tergugat III dalam keadaan sakit. Dalam pertemuan tersebut Penggugat d.R. antara lain menyampaikan bahwa “pemberian keringanan” yang selama ini diberikan kepada Tergugat d.R. tidak dapat diteruskan lagi, sehingga oleh karena itu apabila Tergugat d.R. tetap ingin membeli buah kelapa kepada Penggugat d.R., maka pembayaran harga setiap butir kelapa yang hendak dibeli tersebut dibayarkan penuh sesuai harga pasaran yang berlaku ; 12. Bahwa atas keputusan musyawarah tersebut, pada saat itu Tergugat d.R. menyatakan dapat menerimanya, akan tetapi untuk menentukan langkah selanjutnya Tergugat d.R. meminta waktu sampai dengan akhir Maret 2016 untuk bermusyawarah dulu dengan keluarga Tergugat d.R. termasuk bermusyawarah dengan Turut Tergugat III suaminya ; 13. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 Tergugat d.R. tidak kunjung datang memenuhi janjinya untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan musywarah yang telah disiapkan Penggugat d.R., sehingga karena itu kemudian Penggugat d.R. mengirimkan surat Pengakhiran Kerjasama tertanggal 1 April 2016; 14. Bahwa akan tetapi ternyata surat Pengakhiran Kerjasama tertanggal 1 April 2016 yang pada intinya melarang Tergugat d.R. memetik dan mengambil buah kelapa milik Penggugat d.R. terkecuali Tergugat d.R. bersedia membayar penuh dengan harga pasar yang berlaku, tidak diacuhkan oleh Tergugat d.R. Malahan Tergugat d.R. dengan tanpa izin Penggugat d.R. telah bertindak sesuka hatinya memasuki perkebunan, memetik dan mengambil buah kelapa tanpa membayar, meskipun Penggugat d.R. telah melarangnya. Atas


perbuatan-pernbuatan sepihak dari Tergugat d.R. tersebut, selanjutnya Penggugat d.R. mengirimkan surat Somasi tertanggal 7 April 2016; 15. Bahwa tanpa dinyana pada sekitar akhir bulan Mei 2016 diketahui bahwa Tergugat d.R. telah mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat d.R. untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo, padahal faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat d.R. masih terus saja memasuki tanah dan perkebunan milik Penggugat d.R. dan memetik serta mengambil buah kelapa tanpa membayar kepada Penggugat d.r., tindakan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat d.R, melanggar Pasal 1365 BW; 16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigh daads) yang dilakukan oleh Tergugat d.R., telah menyebabkan Penggugat d.R. dirugikan secara materil maupun immaterial : a. Kerugian Materiil yakni berupa: -

Kehilangan pendapatan dari pembayaran butir buah kelapa selama kurun waktu tanggal 1 April 2016 s/d 2 Juli 2016 yakni: 

1 April-20 April 2016 = 31.842 butir buah kelapa;



21 April-20 Mei 2016 = 22.751 butir buah kelapa;



21 Mei-20 Juni 2016 = 41.914 butir buah kelapa;



21 Juni-02 Juli 2016 = 11.505 butir buah kelapa;

--------------------------------------------Total

=108.012 butir x Rp 1500,-= Rp 162.018.000,-

(seratus enam puluh dua juta delapan belas ribu rupiah). -

Bagian 50% dari setiap pembelian buah kelapa yang dibeli Tergugat d.R. dari Penggugat d.R yang diserahkan Penggugat d.R. kepada Tergugat d.R. sebagai uang titipan sejak tahun Januari 2012 s/d 21 Januari 2016 berjumlah sebesar Rp 858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Total Kerugian Materil Penggugat d.R. sebesar Rp 1.020.148.350,- (satu milyar dua puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); b. Kerugian Immateriil yakni berupa kerugian yang timbul terhadap nama baik Penggugat d.R. akibat perbuatan Tergugat d.R., yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan penghitungannya Penggugat d.R. sederhanakan saja menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) saja;


17. Bahwa guna mencegah agar putusan dalam perkara rekonpensi atas gugatan perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi ini kelak tidak menjadi hampa, karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dalam rekonpensi ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap segala harta kekayaan milik Tergugat d.R., baik yang bergerak dan yang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang akan Penggugat d.R. ajukan dalam suatu permohonan tersendiri ; 18. Bahwa selain itu, dikarenakan terdapat alasan yang cukup pula bahwa Tergugat d.R. kelak akan ingkar untuk mematuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk itu sangat wajar apabila terhadap Tergugat d.R. dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat d.R. mematuhi isi putusan ; 19. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara rekonpensi ini didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan authentic, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rekonpensi ini untuk menjatuhkan putusan serta merta terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dalam perkara ini ; DALAM PROVISI : -

Bahwa sejak tanggal 1 April 2016 hingga saat gugatan rekonpensi ini diajukan, Tergugat d.R. tetap saja tidak mengindahkan larangan Penggugat d.R. untuk tidak memasuki perkebunan milik Penggugat d.R. dan memetik serta mengambil buah kelapa dari Perkebunan kelapa milik Penggugat d.R., bahkan perbuatan-perbuatan Tergugat d.R. tersebut dilakukan diluar dari pada area kebun yang diklaimnya secara sepihak (Afdeling I) melainkan juga telah memasuki tanah, memetik dan mengambil buah kelapa dari perkebunan milik Penggugat d.R. pada area Afdeling III dan Afdeling V yang tidak berhubungan dengan sengketa perkara ;

-

Bahwa perbuatan Tergugat d.R. yang telah memasuki tanah, memetik dan mengambil buah kelapa dari perkebunan milik Penggugat d.R. pada area Afdeling III dan Afdeling V yang tidak berhubungan dengan sengketa perkara tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat d.R. di kemudian hari ;


DALAM TUNTUTAN PROVISI : Untuk itu dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengambil putusan provisional sebagai berikut: Memerintahkan Tergugat d.R. untuk menghentikan segala tindakannya yang dilakukan secara sepihak, yang dapat dipandang sebagai memasuki tanah perkebunan milik Penggugat d.R., memetik dan mengambil buah pohon kelapa milik Penggugat d.R. tanpa seizin dari Penggugat d.R ; Bahwa selanjutnya berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian yang berisikan alasan dan argumentasi hukum di atas, maka cukup patut bagi Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM KONPENSI I.

DALAM EKSEPSI

-

Menerima seluruh eksepsi Tergugat I d.K;

-

Menyatakan gugatan Penggugat d.K. tidak dapat diterima (onvanklijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat d.K. untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Tergugat I bukanlah pihak dalam perkara aquo dan karenanya harus dikeluarkan dari pokok perkara ;

DALAM REKONPENSI : I.

DALAM PROVISI :

Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat d.R.; II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.R untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap segala harta kekayaan milik Tergugat d.R., baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang saat ini ada maupun yang akan ada kemudian hari ; 3. Menyatakan Tergugat d.R. telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecmatigh daads) terhadap Penggugat d.R. ; 4. Menghukum Tergugat d.R. membayar dengan tunai dan seketika kepada Penggugat d.R. berupa ; a. Kerugian Materil sebesar Rp 1.020.148.350,- (satu milyar dua puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); b. Kerugian Immateril sebesar RpRp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat d.R. membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, sejak putusan dalam perkara ini


memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dipenuhinya isi putusan ; 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ; 7. Menghukum Turut Tergugat I d.R., Turut Tergugat II d.R. dan Turut Tergugat III. untuk mematuhi putusan dalam perkara ini; DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka kuasa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban (replik) pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa terhadap jawaban (replik) Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, maka kuasa Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban (duplik) pada persidangan tanggal 08 September 2016 ; Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Agustus 2015 dan selanjutnya Tergugat I, II, III telah mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2015, dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 2 September 2015, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; Telah membaca dan mencermati tentang hal-hal yang termuat dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Oktober 2016 Nomor:11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd yang amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi ; Dalam Eksepsi ; -

Menyatakan eksepsi Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima ;


Dalam Provisi ; -

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk menghormati kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II dan/ atau Tergugat III Konvensi pada tanggal 13 Agustus 2008 dan Tergugat I

Konvensi

tidak menghalang-halangi

kegiatan

Penggugat

memasuki,

memanfaatkan, memetik buah pada 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh

sembilan)

pohon

kelapa

berdasarkan

kesepakatan

yang

ada

sebelumnya yaitu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi, sampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menyatakan sah jual beli 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) batang pohon kelapa tanggal 13 Agustus 2008 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi dan/ atau Tergugat III Konvensi dan Penggugat Konvensi berhak atas buah yang dihasilkan termasuk berhak untuk memanfatkan pohon kelapanya/ kayunya dengan cara di tebang ; 4. Membatalkan Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat IV Konvensi ; 5. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi untuk menyerahkan 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) kepada Penggugat Konvensi untuk dikelola dipetik buahnya dan atau ditebang pohonnya untuk dimanfaatkan kayunya oleh Penggugat Konvensi ; 6. Menghukum Tergugat I Konvensi ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.2.654.700.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ; 7. Menyatakan Penggugat Konvensi berhak mengelola dan memetik hasil 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa, walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan peninjauan kembali dari Para Tergugat Konvensi ; Dalam Rekonvensi ; Dalam Provisi ; -

Menolak Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ;


Dalam Pokok Perkara ; -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ; -

Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, III, IV Konvensi/ Turut Tergugat I, II, III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.756.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Cibadak yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensipada tanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 22 Nopember 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 23 Nopember 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi pada tanggal 5 Januari 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi pada tanggal 22 Nopember 2016 ; Membacasurat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi tanggal 16 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 Nopember 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 28 Nopember 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi pada tanggal 15 Desember 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV / Turut Tergugat III Rekonpensi pada tanggal 28 Nopember 2016 ; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 15 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama


kepada pihak Pembanding semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Desember 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 22 Desember 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi pada tanggal 16 Januari 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi pada tanggal 22 Desember 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Desember 2016 kepada Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 8 Desember 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal

23 Januari 2017 kepada Terbanding III semula

Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi pada tanggal 30 Januari 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi pada tanggal 20 Januari 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan

dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undangh-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara surat-surat lain beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal

31 Oktober

2016

Nomor 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd dan telah pula membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan

oleh

Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat

Rekonpensi

dalam

memori

bandingnya

pada

pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang menyatakan alamat PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi di Villa Amanda Ratu, adalah keliru dan tidak benar. Sebab Villa Amanda Ratu terletak diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1 / Purwasedar yang sudah menjadi milik PT. Asabaland sejak tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual (Lihat bukti T.I-1 P.DR-1 dan T.I-2 P.DR-2). Dan pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) Villa Amanda Ratu telah berganti nama menjadi Villa Asabaland dan sampai saat ini adalah milik PT. Asabaland / Pembanding / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi (foto terlampir). Fakta hukumnya, di Villa Asabaland / dahulu bernama Villa Amanda Ratu, tidak ada satu pun karyawan PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi di Villa Asabaland. Jadi jelas bahwa alamat atau domisili PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, seperti disebutkan dalam surat gugatan Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, telah keliru dan salah alamat. Bahwa dalam Akta Anggran Dasar dan dilengkapi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut

Tergugat I dalam Rekonpensi (Bukti T.I-5A nomor 24 tanggal 10 Juli 1998) dilengkapi (Bukti T.I-5B nomor 248, tanggal 25 Maret 2010), PT Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi berkedudukan di Jakarta Selatan. Bahwa saksi Penggugat Konpensi saudara Suwandi seharusnya lebih tahu alamat PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Tergugat I dalam ReKonpensi, dikarenakan pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 10.46 Wib di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terlihat datang bersama dengan Harry Cader Direktur / pemilik PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi (foto terlampir). Bahwa berdasarkan alasan tersebut, seharusnya gugatan Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi harus dinyatakan kabur (Obscuur Libellum), dan oleh karena itu gugatan Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Terbanding, tidak dapat diterima.


DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cibadak (lihat halaman 45), yang menyebutkan : “Ketidakhadiran Tergugat II, III Konpensi / turut Tergugat I, II ReKonpensi merupakan bukti adanya perjanjian tersebut benar adanya“,

sesungguhnya putusan ini tidak tepat dan tidak

benar, sebab

didasarkan pada suatu asumsi yang keliru. Putusan aquo telah menciderai rasa keadilan karena

Hakim keliru menafsirkan perkara ini, dengan berasumsi

bahwa ketidakhadiran Tergugat II, III Konpensi dan turut Tergugat I dan II ReKonpensi menjadikan dalil bukti bahwa perjanjian itu benar ada. 2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak aquo, sangat tidak tepat dan tidak adil, sebab tidak menggambarkan fakta hukum yang sesungguhnya. Dalam perkara ini sesuai Surat Kesepakatan Kerja Bersama (di buat dibawah tangan) tidak ada hubungan hukum antara NY. SULASTRI/ Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Terbanding dengan PT. Asabaland /Tergugat IKonpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding. Subjek hukum dari perjanjian tertulis yaitu Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan), tertanggal 13 Agustus 2008

adalah antara NY. SULASTRI / Penggugat dalam

Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Terbanding dan SAIFUL IRFAN CADER / Tergugat III dalam Konpensi / Turut Tergugat II dalam Rekonpensi yang mengaku sebagai Wakil Direktur dari PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, sehingga Surat Kesepakatan Kerja Bersama itu tidak mengikat secara hukum terhadap PT. Asabaland

/Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi /

Pembanding. 3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibadak aquo menyatakan PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak tepat dan tidak adil, sebab tidak jelas kualifikasi perbuatan melawan hukum mana saja yang dilakukan oleh PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding. Putusan aquo, sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum tersebut dari parameter pasal 1365 KUH Perdata, seperti unsur adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bagaimana mungkin PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan sama sekali tidak


dipertimbangkan dimana letak unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. 4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 286, tertanggal 1205-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) (Bukti T.I-1 P.DR-1), dan menjadi satu kesatuan dengan Kuasa Untuk menjual nomor 287, tanggal 12 Mei 2010 (Bukti T.I-2 P.DR-2) yang dibuat di Notaris Buntario Tigris Darmawaa

NG,

ditegaskan bahwa objek yang dibeli oleh PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensimeliputi asset tanah, pohon dan bangunan yang melekat diatasnya dan bukan membeli saham PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, sehingga secara hukum, kewajiban atas hutang – piutang PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, bukan menjadi kewajiban PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding. Hal ini dapat dibuktikan dengan sengketa di PHI yang dimenangkan PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding, yaitu Saksi Penguggat Konpensi, saudara Suwandi dan Saudara Ade Suratman, pernah menuntut PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding di PPHI (Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial) pada tanggal 22-11-2011 (dua puluh dua Nopember dua ribu sebelas), namun putusan PHI menolak gugatan para penggugat

(saudara Suwandi dan Saudara Ade Suratman),

karena kewajiban pesangon yang dituntut oleh Saksi Penggugat Konpensi, saudara Suwandi dan Saudara Ade Suratman bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding, melainkan tanggung jawab PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, karena PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding

membeli asset tanah, pohon dan bangunan yang melekat

diatasnya dari PT. Wira Citespong, bukan membeli saham PT. Wira Citespong. - Bahwa pada tanggal 07-01-2012 (tujuh Januari dua ribu dua belas), Sulastri / Penguggat Konpensi dan Samsi / Tergugat IV Konpensi datang bersamasama ke Cibadak bersama saksi Tergugat I Konpensi saudara Budi Hermanto, untuk meminta kebijakan kepada Pengurus Perkebunan PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi, agar Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Samsi / Tergugat IV dalam konpensi / Terguggat III dalam Rekonpensi dapat


memetik dan membeli buah kelapa dari perkebunan milik PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi, dengan harga pasar saat itu. Atas dasar kemanusian dan mempertimbangkan Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Terggugat dalam Rekonpensi dan Samsi / Tergugat IV dalam konpensi / Terggugat III dalam Rekonpensi adalah penduduk setempat dan uang yang dipinjam oleh Saiful Irvan Cader / Tergugat III dalam konpensi / Turut Terggugat II dalam Rekonpensi atau PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi belum dibayarkan kembali kepada Sulastri / Penguggat dalam Konpensi, maka atas dasar kemanusian dan itikad baik dari PT. Asabaland / Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi menyetujui permintaan Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Samsi / Tergugat IV dalam konpensi / Tergugat III dalam Rekonpensi dengan kebijakan cara bayar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan (Bukti TI-8). Adapun karena Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi pada saat datang ke Cibadak, (ke rumah Adm PT. Asabaland) tidak membawa KTP, maka atas permintaan Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi meminta suaminya / Samsi / Tergugat IV dalam Konpensi / Tergugat III dalam Rekonpensi untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi turut menandatangani sebagai saksi di Surat Pernyataan (Bukti TI-8), yang isi / makna Surat Pernyataan sebagai berikut : 1. Akan melaksanakan pemupukan di area pohon kelapa yang dipetik mulai bulan Januari 2012 (dua ribu dua belas). 2. Akan membayar penuh harga buah kelapa Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) kepada PT. Asabaland mulai Januari 2012 (dua ribu dua belas) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan berjalan. 3. Membayar 50% (lima puluh persen) tunai kepada PT. Asabaland dan 50 % (lima puluh persen) lagi merupakan uang titipan dari PT. Asabaland kepada Sulastri / Penguggat, sampai Irvan Cader /Tergugat III Konpensi atau PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi

menganti pinjaman uang

sebesar Rp. 604.700.000 (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan berjanji

akan mengembalikan uang titipan PT.

Asabaland di Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam


Rekonpensi kepada PT. Asabaland /Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi. - Bahwa sejak Surat Penyataan (Bukti TI-8) dibuat dan ditandatangani sampai dengan Maret 2016 (dua ribu enam belas), selama ± 4 (lebih kurang empat) tahun, Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi selalu membayar penuh tiap butir kelapa yang dipetik dengan cara bayar 50% (lima puluh persen) disetorkan tunai kepada PT. Asabaland / Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan 50% (lima puluh persen) dalam bentuk kwitansi uang titipan PT. Asabaland / Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi kepada Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, yang setiap kwitansi titipannya, setiap bulannya ditandatangani oleh Sulastri / Penguggat dalam Konpensi Dengan bukti sebagai berikut : (P.DR-6A, P.DR-6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR-7C, P.DR-7D, P.DR-7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-7I, P.DR8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-8I, P.DR-8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-9I, P.DR-9J, P.DR-9K, P.DR-10 A, P.DR-10 B, P.DR-10C, P.DR-10 D, P.DR-10 E, P.DR-10 F, P.DR-10 G, P.DR-10 H, P.DR-10 I, P.DR-10 J), dengan total keseluruhan uang titipan PT. Asabaland / Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi di Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 858.130.350; (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). - Namun diduga dipelopori oleh Saksi Penguggat, saudara Suwandi untuk mengugat PT. Asabaland / Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi merekayasa fakta hukum sebenarnya, karena jelas terlihat pada saat menunggu Sidang Pembacaan Putusan Perkara Perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN-Cbd pada tanggal 31 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Cibadak, Saksi Penguggat, saudara Suwandi hadir menunggu dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan saat dimulainya persidangan sampai dengan selesai dibacakan putusan, dimana setelah sidang putusan selesai Saksi Penguggat, saudara Suwandi terlihat sangat antusias dan membuat salam kemenangan dengan Kuasa Hukum Sulastri, sehingga patut diduga sebagai orang yang memelopori


gugatan ini (patut di duga Saksi Pergugat, saudara Suwandi sebagai Penggugat bukan saksi) foto terlampir; 5. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo, tersebut bertentangan dengan fakta hukum dalam kasus ini, dalam isi putusan; “ Hanya berlaku untuk kerja sama didalam semua blok Afdeling II, semua blok Afdeling III, semua blok Afdeling IV, dan afdeling I di blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuweung Malang “ (lihat halaman 47), fakta hukumnya berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Bersama antara Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Saiful Irfan Cader /Tergugat III dalam Konpensi / Turut Tergugat II dalam Rekonpensi di pasal 1; “ hanya yang terletak di sebagian Afdeling I ; Blok Cijaringao I, Blok Cijaringao II dan Blok Pasir Batok” (hanya 3 blok saja, bukan semua blok dan bukan semua afdeling ). -

Fakta hukumnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi karena dalam persidangan saksi Imam Subroto, menyampaikan atas instruksi Sulastri / Penggugat

dalam

Konpensi

/

Tergugat

dalam

Rekonpensi

dan

Samsi/Tergugat IV dalam Konpensi / Tergugat III dalam Rekonpensi bahwa baru saja Imam Subroto/ saksi Penggugat memetik buah kelapa di blok Cipanarikan, yang mana blok Cipanarikan

ini diluar dari blok yang

dikerjasamakan dalam Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan). -

Inilah yang membuat / mengakibatkan PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi menegur Penggugat terhadap apa yang dilakukan dilapangan.

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menciderai rasa keadilan, sebab Hakim Pengadilan Negeri Cibadak percaya begitu saja pada isi gugatan penggugat seperti termuat pada gugatan penggugat butir 11 yang menyebutkan penggugat tidak memahami dan/atau tidak terlalu mengerti atas Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Samsi / Tergugat IV dalam Konpensi / Tergugat III dalam Rekonpensi yang saat penandatanganan Surat Pernyataan tersebut disetujui oleh Penguggat sebagai saksi dan istri Samsi / Tergugat IV dalam Konpensi / Tergugat III dalam Rekonpensi (Bukti T.I-8).


- Adalah hal yang tidak masuk akal bila Sulastri / Penguggat tidak mengerti isi / makna surat pernyataan (Bukti T.I-8), sedangkan selama 4 (empat) tahun membayar penuh butir kelapa yang dipetik kepada PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi dengan cara 50% (lima puluh persen) tunai dan 50% (lima puluh persen) sebagai titipan dari PT.Asabaland/Tergugat I Konpensi

kepada

Sulastri / Penggugat Konpensi dimana Sulastri/Penguggat Konpensi yang menandatangani sendiri setiap kwitansi uang titipan dari PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi kepada Sulastri / Penguggat Konpensi setiap bulannya. 7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan menciderai rasa keadilan, sebab isi putusan Pengadilan

Negeri

Cibadak;

“

menimbang

bahwa

berdasarkan

Surat

Pernyataan tanggal 07-01-2012 (tujuh Januari dua ribu dua belas) yang ditandatangani oleh Tergugat IV Konpensi (lihat bukti surat tertanda T.I-8) yang dibuat oleh pihak lain yang; tidak berkompeten yaitu Terguggat IV Konpensi/ Turut Tergugat III ReKonpensi bersama Terguggat I Konpensi / Penguggat ReKonpensi padahal kedua pihak tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk itu, maka dengan sendirinya Surat tersebut batal adanya karena telah merugikan Pemiliknya yaitu Penguggat Konpensi / Tergugat ReKonpensi dan surat tersebut telah dibantah olehnya serta selain itu dengan ketidakhadiran Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi merupakan bukti bahwa surat tersebut tidak benar adanya” (lihat halaman 46). Adalah merupakan keputusan yang keliru, karena : - Bahwa pada tanggal 07-01-2012 (tujuh Januari dua ribu dua belas), Sulastri / Penguggat Konpensi dan Samsi / Tergugat IV ReKonpensi datang bersamasama ke Cibadak bersama saksi Tergugat I saudara Budi Hermanto, untuk meminta kebijakan kepada Pengurus Perkebunan PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi

agar Sulastri / Penguggat Konpensi dan Samsi / Tergugat IV

Konpensi dapat memetik dan membeli buah kelapa dari perkebunan milik PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi, dengan harga pasar. Atas dasar kemanusian dan mempertimbangkan Sulastri / Penguggat Konpensi dan Samsi / Tergugat IV Konpensi adalah penduduk setempat dan uang yang dipinjam oleh Saiful Irvan Cader / Tergugat III Konpensi atau PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi

belum dibayarkan kembali kepada Sulastri /

Penguggat Konpensi, maka atas dasar kemanusian dan itikad baik dari PT.


Asabaland / Tergugat I Konpensi menyetujui permintaan Sulastri / Penguggat Konpensi dan Samsi / Tergugat IV Konpensi dengan kebijakan cara bayar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan (Bukti TI-8). Karena Sulastri / Penguggat pada saat datang ke Cibadak (ke rumah Adm PT. Asabaland) tidak membawa KTP, maka atas permintaan Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi meminta suaminya / Samsi / Tergugat IV dalam Konpensi / Tergugat III dalam Rekonpensi untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Sulastri / Penguggat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi turut menandatangani sebagai saksi di Surat Pernyataan (Bukti TI-8). - Bahwa sejak Surat Penyataan (Bukti TI-8) dibuat dan ditandatangani, sampai dengan Maret 2016 (dua ribu enam belas), selama ± 4 (lebih kurang empat) tahun, Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Terbanding selalu membayar penuh tiap butir kelapa yang dipetik dengan cara bayar 50% (lima puluh persen) disetorkan tunai kepada PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi dan 50% (lima puluh persen) dalam bentuk kwitansi uang titipan PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi, kepada Sulastri / Penguggat

Konpensi,

yang

setiap

kwitansi

titipannya

setiap

bulan

ditandatangani oleh Sulastri / Penguggat Konpensi, dan rekapitulasi tahunan atas titipan uang PT. Asabaland / Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi, ditandatangani sendiri oleh Sulastri / Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi. - Bahwa Samsi / Tergugat IV Konpensi adalah suami dari Sulastri / Penguggat Konpensi dan tinggal satu rumah (dibuktikan dari keterangan saudara Imam Subroto, saksi penggugat ) yang menerangkan dalam kesaksian di Persidangan, bahwa sebelum berangkat sebagai saksi ke Pengadilan Negeri Cibadak, saudara Imam Subroto/ saksi penguggat, masih bertemu dan pamit kepada Samsi / Tergugat IV Konpensi di rumah Samsi / Tergugat IV Konpensi dan/atau rumah Sulastri / Penguggat Konpensi. - Bahwa Patut diduga ketidakhadiran Samsi / Tergugat IV Konpensi dalam persidangan dan bantahan olehnya Sulastri, merupakan bagian dari rencana Sulastri / Penguggat Konpensi dan Samsi / Tergugat IV Konpensi

untuk

membatalkan Surat Pernyataan (Bukti T.I-8), karena tidak ada alasan yang jelas dari Samsi / Tergugat IV Konpensi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk tidak menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Cibadak.


- Bahwa bila dibatalkannya Surat Pernyataan (Bukti T.I-8), bagaimana dengan status uang titipan PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi yang dititipkan di Sulastri / Penguggat Konpensi sebesar Rp. 858.130.350; (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang kwitansi dan rekapnya di akui dan ditandatangani oleh Sulastri / Penguggat Konpensi (Bukti rekap uang titipan : Rekapitulasi tahun 2011 P.DR.6, Rekapitulasi

tahun

2012

P.DR.7,

Rekapitulasi

tahun

2013

P.DR.8,

Rekapitulasi tahun 2014 P.DR.9, Rekapitulasi tahun 2015 P.DR.10 dan Bukti kwitansi bulanan : P.DR-6A, P.DR-6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR-7C, P.DR7D, P.DR-7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-7I, P.DR-8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-8I, P.DR8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR-9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-9I, P.DR-9J, P.DR-9K, P.DR-10 A, P.DR-10 B, P.DR-10C, P.DR-10 D, P.DR-10 E, P.DR-10 F, P.DR-10 G, P.DR-10 H, P.DR-10 I, P.DR-10 J ). - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, putusan Hakim adalah keliru dan mencederai rasa keadilan, sebab Hakim menyatakan ketidakhadiran Samsi / Tergugat IV Konpensi, merupakan bukti bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak benar adanya dan pernyataan Samsi / Tergugat IV Konpensi tidak mempunyai kapasitas, adalah fakta hukum yang keliru, karena saudara Samsi / Tergugat IV Konpensi, menandatangani Surat Pernyataan (Bukti T.I8) atas permintaan Sulastri / Penguggat Konpensi yang secara sadar mengetahui dan menyetujui isi dan makna Surat Pernyataan (Bukti T.I-8) yang

disetujui

oleh

Sulastri

/

Penguggat

Konpensi

yang

turut

menandatangani sebagai saksi, karena saat itu Sulastri / Penguggat Konpensi beralasan tidak membawa KTP. 8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak aquo, yang menyatakan; “ jual beli 13.669 batang pohon kelapa adalah sah” (lihat halaman 50), sedangkan fakta Hukumnya, hanya merupakan Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan), bukan Perjanjian Jual Beli. Putusan ini sangat aneh dan kontradiksi, sebab bagaimana mungkin pohon kelapa sejumlah 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan ) yang berada di tanah milik PT.Asabaland / Tergugat I Konpensi tetapi oleh Majelis Hakim memutus milik Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, lagi pula parameter yang digunakan oleh Hakim dalam putusan perkara ini tidak berdasar pada pasal 1365 KUH Perdata, dimana perlu diuji apakah perbuatan PT. Asabaland /


Tergugat I Konpensi memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, bahwa seharusnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Sulastri / Sulastri / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, karena PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi sudah membeli asset dari PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi, berupa tanah, pohon serta bangunan yang ada diatas tanah sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 286, tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) (Lihat Bukti T.I-1 P.DR-1) dan Kuasa Untuk menjual nomor 287, tanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) (Lihat Bukti T.I-2 P.DR-2) yang dibuat di Notaris Buntario Tigris Darmawaa NG, yang ditindaklanjuti dengan AJB di Notaris / PPAT Agus Senato, S.H., M.Kn (terlampir), dimana PT.Asabaland /Tergugat I Konpensi bukan membeli saham PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi, maka mengenai hutang-piutang PT. Wira Citespong dengan Sulastri / Penguggat Konpensi, adalahbukan merupakan kewajiban

PT. Asabaland /

Tergugat I Konpensi. 9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan menciderai rasa keadilan, sebab dalam putusan “ Bahwa dengan demikian PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi berdasarkan Akta nomor 286 tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh), hanya baru berjanji mengikatkan untuk jual beli saja belum terjadi jual beli sebagaimana seharusnya dinyatakan dalam akta jual beli. Bahwa selain itu diperkuat dengan Akta yang dibuat di Notaris yang sama yaitu Akta nomor 287 yang merupakan Akta Kuasa dari PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi kepada PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi untuk menjualkan atas tanah dengan status HGU dan HGB tersebut, bahwa dari kedua Akta tersebut jelas secara hukum belum terjadi jual beli dan penyerahan atas tanahnya dengan status hak tanah tersebut diatas dari PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi kepada PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi, bahwa dengan demikian PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi hanya diberikan kuasa untuk menjualkan tanah dengan tanah yang berstatus yaitu HGU nomor 2 / Cikangkung, HGU nomor 3 / Cibenda, HGU nomor 1/ Gunung Batok, HGU nomor 1 / Purwasedar dan HGB nomor 1 / Cikangkung dan penguasaannya oleh PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi masih bersifat mengurusi dan menguasai perkebunan PT. Wira


Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi saja” (Lihat halaman 45). Adalah tidak benar karena; a. PT. Asabaland / Tergugat Konpensi sudah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB ) nomor 286 tanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) (Bukti T.I.1 P.DR-1) dan Kuasa Menjual nomor 287 tanggal 12-052010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) (Bukti T.I.2 P.DR-2). b. PT. Asabaland / Tergugat Konpensi sudah membayar PBB atas nama PT. Asabaland (Bukti T.I-3). c. PT. Asabaland / Tergugat Konpensi sudah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Terkait di Kabupaten Sukabumi (Bukti T.I-4). d. PT. Asabaland / Tergugat Konpensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 01 / 2015, tanggal 06-04-2015 (enam April dua ribu lima belas) di Notaris / PPAT Agus Senato, S.H., M.Kn dan sudah dibalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1 / Cikangkung, ke atas nama PT. Asabaland (copy terlampir). e. PT. Asabaland / Tergugat Konpensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 02 / 2015, tanggal 06-04-2015 (enam April dua ribu lima belas) di Notaris / PPAT Agus Senato, S.H., M.Kn dan sudah dibalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1 / Purwasedar, ke atas nama PT. Asabaland (copy terlampir). f. PT. Asabaland / Tergugat Konpensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 01 / 2016, tanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas) di Notaris / PPAT Agus Senato, S.H., M.Kn dan sudah dibalik nama Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 1 / Gunung Batu, ke atas nama PT. Asabaland (copy terlampir). g. PT. Asabaland sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 02 / 2016, tanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas) di Notaris / PPAT Agus Senato, S.H., M.Kn dan sudah dibalik nama Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2 / Cibenda, ke atas nama PT. Asabaland (copy terlampir).


h. PT. Asabaland sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 03 / 2016, tanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas) di Notaris / PPAT Agus Senato, S.H., M.Kn dan sudah dibalik nama Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 3 /Cikangkung, ke atas nama PT. Asabaland (copy terlampir). Maka berdasarkan hal tersebut diatas, putusan yang menyatakan PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi hanya baru berjanji mengikatkan untuk jual beli saja belum terjadi jual beli sebagaimana seharusnya dinyatakan dalam akta jual beli. Adalah asumsi putusan Hakim yang salah. 8

Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo, sangat merugikan kepentingan Hukum PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi, sebagai pemilik / pengelola perkebunan di Sukabumi Selatan, karena menjadikan PT. Asabaland / Tergugat

I

Konpensi

kehilangan

hak

untuk

memanfaatkan

lahan

perkebunan PT. Asabaland tersebut. 9

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menciderai rasa keadilan, sebab dalam putusan “ Petitum angka 6 mengenai bahwa mengganti kerugian Penguggat Konpensi sebesar Rp. 4.021.950.000 (empat milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bila dihubungkan dengan posita angka 17, maka ditujukan kepada PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi, maka perincian harga ganti kerugian yang wajar menurut Majelis Hakim adalah (Rp. 604.700.000 + 13.669 batang x Rp. 150.000 / batang) “ (halaman 47). Adalah cara perhitungan yang sangat tidak jelas dan tidak wajar , karena :

- Nilai Rp. 604.700.000 adalah nilai yang didapat dari Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan), pasal 1 yang menghitung (7.875 pohon x Rp.40.000 + 5.794 pohon x Rp. 50.000) = total 13.669 batang pohon x harga lama saat Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan) dibuat. Adalah cara hitung yang aneh dan tidak wajar jika harus membayar dua kali atas objek 13.669 batang yang sama.

Harga ganti kerugian yang

diputuskan Hakim tidak wajar karena formula perhitungannya adalah = 13.669 batang pohon x (harga lama + asumsi harga baru).


- Putusan yang sangat aneh dan mencederai rasa keadilan, karena denda dikenakan kepada PT. Asabaland / Tergugat I Konpensiyang tidak ada hubungan hukum atas Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan), antara Sulastri / Penguggat Konpensi dan Saiful Irvan Cader / Tergugat III Konpensi atau PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi / Tergugat II Konpensi. Karena Saiful Irfan Cader/Tergugat III Konpensi atau PT.Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi yang menikmati uang pinjaman Rp. 604.700.000,- dari Sulastri / Penguggat dan lebih aneh lagi PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi atau Saiful Irvan Cader / Tergugat III Konpensi, dibebaskan dari denda / ganti kerugian, padahal merekalah yang mempunyai hubungan hukum, namun karena tidak pernah hadir di persidangan di bebaskan dari ganti kerugian atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. - PT. Asabaland / Tergugat I Konpensisebagai pembeli yang beritikad baik dijamin oleh PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi yang disaksikan oleh Saiful Irvan Cader / Tergugat III Konpensi yang ikut hadir saat penandatangan Akta PPJB nomor 286 tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh) di Notaris Buntario Tigris Darmawaa NG (Bukti T.I-1 P.DR-1) (foto terlampir) dimana di pasal 3 a; “Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak”, Pasal 3 b; “Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua dengan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan/ atau tagihan dari Pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut”. Maka adalah hal yang sangat aneh, bila PT. Wira Citespong / Tergugat II dalam Konpensi / Turut Tergugat I dalam Rekonpensi dan Saiful Irvan Cader / Tergugat III Konpensi dibebaskan dari denda atau tuntutan Sulastri / Penguggat Konpensi, karena fakta hukumnya merekalah yang mempunyai hubungan hukum atas Surat Kesepakatan Kerja Bersama (bawah tangan) tersebut, bukan dengan PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi. 10 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menciderai rasa keadilan, sebab dalam putusan “


Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 mengenai bahwa menyatakan : “penguggat berhak mengelola dan memetik hasil 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa” (Lihat halaman 48). Adalah hal yang tidak wajar dan sangat aneh, karena tidak ada batasan waktu yang jelas dan ; - Bilamana Penguggat sudah mendapat salah satu ganti rugi ; sebesar Rp. 604.700.000,- (harga lama sesuai Surat Kesepakatan Kerja Bersama) atau sebesar Rp. asumsi harga baru Rp. 150.000 x 13.669 batang pohon = Rp. 2.050.350.000, maka seharusnya Sulastri / Penguggat tidak berhak lagi memetik hasil pohon kelapa tersebut. 11 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo, tidak cermat dan menciderai rasa keadilan, karena Hakim hanya melihat sebagian dari dokumen hukum kepemilikan atas Perkebunan yang telah di miliki PT. Asabaland / Tergugat

Konpensi,

padahal

hal

tersebut

dinyatakan

Hakim

dalam

Persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak, hal kepemilikan tidak perlu dibahas, karena menurut

Hakim tidak ada

kaitannya

dengan

Surat

Kesepakatan Kerja Bersama. Sehingga putusan ; “Pengikatan Jual Beli nomor 286

(Bukti

T.I-1

P.DR-1)

tanggal

12-05-2010

antara

PT.Wira

Citespong/Tergugat II Konpensi dibuat di Notaris Buntario Tigris Darmawaa NG,

dimana didalamnya hanya pengikatan terhadap tanahnya saja” (Lihat

halaman 45).

- Bahwa adalah asumsi yang salah sebab dalam Kuasa Untuk Menjual nomor 287 (Bukti T.I-2 P.DR-2 ) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 286 (Bukti T.I-1 P.DR-1), dimana pada Kuasa Untuk Menjual

dari PT.Wira Citespong /Tergugat II Konpensi kepada

PT.Asabaland /Tergugat I Konpensi, (Bukti T.I-2 P.DR-2 ) di halaman 7 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Tanah adalah ; “ Dengan demikian berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah dan/atau nanti dikemudian hari akan ditanam didirikan dan lekat diatas bidang-bidang Tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukkannya serta menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap, selanjutnya disebut “Tanah Perkebunan Citespong”.


12 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Aquo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan menciderai rasa keadilan, sebab sama sekali tidak memperhatikan dalil dari bantahan PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi dimana semua saksi dari PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi diabaikan, dalam putusan yang menyatakan “Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti surat yaitu P.DR-1 s/d P.DR-11D dan saksi-saksi yaitu Fitro Romandoni, Budi Hermawan, Rusmin Nuryadin dan Dadang Priyatna, karena telah dipertimbangkan maka dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian” (halaman 49). Hal ini sangat mencederai rasa keadilan, karena fakta didalam persidangan Hakim telah menerima dan menyetujui saksisaksi yang diajukan oleh PT. Asabaland / Tergugat I Konpensi dan sebelum diambil keterangannya sebagai saksi, semua saksi Tergugat I di sumpah menurut agama dan kepercayaannya di dalam persidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Bahwa atas Eksepsi dalam Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang disampaikannya pada halaman 3 alenia 1,2, 3 dan 4, maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut: Bahwa

dalil-dalil

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Pemggugat

Rekonvensi yang disampaikan dalam Eksepsi pada Memori bandingnya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak dan kewenangan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kaitannya menyampaikan Eksepsi / keberatan mengenai alamat dari PT. Wira Cltespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi. Hanya PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi yang berwenang membantah alamat dan kedudukannya, bukan malah Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyampaikan bantahan, sementara PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi sendiri tidak membantahnya, sungguh mengherankan. Bahwa Alamat dan kedudukan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu


Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, hanya menjadi domain PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi sendiri yang dapat membantah dan / atau menerimanya. Bahwasannya dalam permasalahan ini pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, tidak menggunakan haknya untuk membantah Gugatan yang disampikan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, meskipun telah dipanggil secara layak oleh juru sita Pengadilan

Negeri

Cibadak,

namun

yang

bersangkutan

tidak

datang

menghadap Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau tidak pula mengutus kuasanya yang sah, untuk itu berarti PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, menerima dan/atau tidak membantah dalil-dalil yang di sampaikan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya. - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berdasar atas hukum. Untuk itu haruslah di tolak. DALAM POKOK PERKARA Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan pada Pokok Perkara Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi

terdapat

14

angka,

maka

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugar Rekonvensi menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut: 1. Bahwa atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 1 halaman 3, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan argumentasi hukum sebagai berikut: Adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum, Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memahami Hukum Acara Perdata. Bahwa pihak tergugat yang berperkara di pengadilan setelah 2 (dua) kali dipanggil secara patut oleh Pengadilan tidak datang menghadap dan/atau tidak mengutus kuasanya yang sah maka yang bersangkutan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 151 R.Bg./127HIR., apabila Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak pihak yang hadir dan


pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. Bahwa dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 2 halaman 4,Adalah dalil yang ngelantur dan tidak berdasar atas hukum, dengan argunemtasi dan dasar hukum sebagai berikut: Bahwa benar secara langsung tidak ada kaitannya Antara Terbanding dahulu Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dengan

Pembanding

dahulu

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdadarkan Surat Kesepakatan Kerjasama Tanggal 13 Agustus 2008 antara Terbanding dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Turut Terbanding I dan/atau Turut Terbanding II dahulu Tergugat I dan II Konvensi/Turut Tergugat I dan II Rekonvensi.. Bahwa akan tetapi, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa yang di beli Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008; Bahwa dalam perjanjian jual beli Antara Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dengan

PT.

Wira

Citespong

i.c

Turut

Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut: " Pihak Kedua membeli 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon yang seperti dimaksud dalam pasal 1 dari Pihak pertama dengan harga yang telah disepakati bersama, selanjutnya pohon dan produksi hasil kelapanya menjadi hak milik Pihak Kedua yang kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya oleh Pihak Kedua apabila peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan Citespong milik Pihak Pertama telah produksi". Dengan kententuan ini mengandung pengertian bahwasannya Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak kebendaan secara keperdataan atas sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa dan menikmati hasil produksinya, yang kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya, oleh Pihak Terbanding dahulu Penggugat

Konvensi/Tergugat

Reconvensi, di atas tanah milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I


dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. Dengan batas waktu sampai dengan peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah produksi. Untuk itu sejak ditanda tanganinya kesepakatan

Antara

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugar

Reconvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Terggugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, telah lahir hak keperdataan "Numpang Karang" bagi Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu hak memiliki tanaman di atas tanah hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut: Pasal 711 KUHPerdata "Hak Numpang Karang adalah Hak Kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain". Bahwa dengan belum berakhirnya hak numpang karang yang dimiliki oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana perjanjian Antara Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yaitu sampai dengan peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan Citespong milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah produksi",menurut hukum siapapun tidak boleh melalarang pemegang hak numpang karang menggunakan hak keperdataannya

vide:

Pasal

714

KHUPerdata "selama hak numpang karang berjalan, pemilik tanah tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan ditanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban hak untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam". -

Bahwa

hubungan

hukum

Antara

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat i Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding dahulu Penggugat


Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dengan

cara

menghalang-halangi

Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasuki tanah/kebun dan memanfaatkan hasil produksi buah kelapa di Perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang pohon kelapanya sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon telah dibeli secara sah oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: P-2). Dengan

alasan

yang

disampaikan

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa ia telah membeli tanah/perkebunan dimaksud dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut

Tergugat

I

Rekonvensi.

Padahal

yang

sebenarnya

Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersetatus baru mau akan membeli Tanah/Perkebunan PT. Wira Citespong berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 286 Tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 287 Tanggal 12 Mei 2010 (Vide: Tl-1 P.DR-1 dan T.l-2 P.DR-2). Bahwa selain daripada menghalang-halangi Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan aktiftas memetik buah kelapa di Perkebunan Milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang sudah di beli oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga telah memaksa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mebayar/membeli buah kelapa yang dipetik dari pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon yang telah dibeli Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Konvensi sejak tahun 2012, dengan surat pernyataan yang ditandatangani Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi hukum tersebut di atas, sangat terang

dan

jelas

bahwasannya

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang bertindak sewenangwenang dan melawan hukum dengan telah melanggar hak keperdataan "Numpang Karang" yang dimiliki oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.


3. Bahwa dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 3 halaman 4 adalah argumentasi berkelit dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya yang nyata-nyata telah melawan dan/atau menlanggar hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa terang dan jelas secara hukum bahwasannya Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa di atas tanah milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang dibeli berdasarkan kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti P=l) dan telah dibayar lunas berdasarkan 2 (dua) Kwitansi tanda terima pembayaran sebesar Rp. 604.700.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah). (Vide: Bukti. P-3 dan P-4). Bahwa

tanggal

07

Januari

2012

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi memaksa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani surat Pernyataan yang isinya harus membeli buah kelapa dari hasil produksi pohon kelapa yang sudah dibeli oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. Dan akhirnya surat dimaksud ditandatangani oleh Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi. -

Bahwa sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan sekira bulan maret 2016 atau sekira 4 (empat) tahun, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan terpaksa membayar 50% (lima puluh persen) dari harga kelapa yang ditentukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan 50% (lima puluh persen) dibautkan Kwitansi-kwitansi yang solah-olah uang titipan Pembanding dahulu

Penggugat

I

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

yang

harus

dikembalikan, sungguh suatu perbuatan yang tidak manusiawi dan melawan hukum, karena buah kelapa tersebut adalah hasil produksi pohon kelapa 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon yang telah di beli secara sah dan lunas oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Tergugat


I, II dahulu Tergugat 11,111 Konvensi/Turut Tergugat 1,11 Rekonvensi berdadarkan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008, (Vide: Bukti P2). Atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 4 halaman 4 yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

maka

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi menyampaikan Kontra Memori banding sebagai berikut: Bahwa sebagaimana diakui secara tertulis oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Memori bandingnya, bahwasannya

Pembanding dahulu Tergugat

I

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi baru mengikatkan diri dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yaitu: Pengikatan jual beli No. 286, tanggal 12-05-2010 Vide: Bukti T.l-1 P.DR-1) kemudian Kuasa menjual nomor 287, tanggal 12 Mei 2010 (vide: Bukti T.l-2 P.DR-2) yang dibuat di Notaris Buntario Tigris Darmawaa NG. hal ini mengandung pengertian bahwasannya, Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum menjadi pemilik atas tanah yang menjadi perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. Bahwa

perlu

di

jelaskan

oleh

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai pengertian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) barang kali Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

tidak

memahaminya.

Pengertian

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB/ adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah/bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Biasanya PPJB akan dibuat para pihak karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Pihak sebelum melakukan AJB di hadapan PPAT. Dengan demikian PPJB tidak dapat disamakan dengan AJB yang merupakan bukti pengalihan hak atas tanah/bangunan dari penjual kepada pembeli. Bahwa dalam Pengikatan jual beli antara Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi Nomor. 286, tanggal 12-05- 2010 (Vide: Bukti T.l-1 P.DR-1) pada halaman 8 berbunyi sebagai berikut: "...Bahwa pihak pertama hendak menjual dan


menyerahkan kepada pihak kedua yang menerangkan hendak membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama atas tanah tersebut, akan tetapi oleh karena pajak-pajaknya belum dibayarkan, maka jual beli tanah tersebut belum dapat dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang--------Bahwa berhubung dengan hal itu kedua belah pihaktelah saling setuju dan semupakat untuk terlebih dahulu mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dalam akta ini." Pasal 1— Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, sekarang ini dan untuk pada waktunya dikemudian hari untuk menjual dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang ini dan pada waktunya dikemudian hari untuk membeli dan menerima penyerahan untuk dimiliki dari pihak Pertama atas tanah sebagaimana telah disebutkan di atas...". Bahwa kemudia dalam Surat Kuasa untuk menjual yang di berikan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor: 287 tanggal 12 Mei 2010 (Vide:Bukti T.l-2 P.DR-2) pada halaman 4

berbunyi

sebagai

berikut:

("-KHUSUS—Untuk

menjual

atau

memindahkan hak, melepaskan hak atau dengan cara apapun juga kepada siapa saja, dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian serta untuk harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa"). -

Bahwa berdasarkan Surat Pengikatan jual beli No. 286, tanggal 12-052010 Vide: Bukti T.l-1 P.DR-1) kemudian Kuasa menjual nomor 287, tanggal 12 Mei 2010 (vide: Bukti T.l-2 P.DR-2) yang dibuat di Notaris Buntario Tigris Darmawaa NG, antara Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, mengandung pengertian

bahwasannya

Pembanding

dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi berjanji dihadapan notaris akan membeli tanah-tanah yang disebut Perkebunan Wira Citespong dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi. Dan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi berjanji akan menjual tanah-tanah yang disebut perkebunan Wira Citespong kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi.


-

Bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

berkaitan

dengan

kedatangan

Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi ke Cibadak pada tanggal 07-01-2012, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kontra sebagai berikut: Bahwa dallil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menatakan "atas

dasarpertemibangan

kemanuasiaan

dan

semangat

ingin

membantu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai warga setempat" adalah bualan belaka ibarat memberikan makanan lejat yang di taburi racun mematikan, siapapun yang melihatnya akan memakannya akan tetapi tidak lama kemudian yang memakannya itu mati. Sama seperti yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi, menyodorkan selembar kertas surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi, yang sekan isinya adalah makanan yang lejat dan berisi kebaikan, tetapi nyatanya adalah racun yang mematikan. Akan tetapi Allah SWT. Tuhan yang maha Esa masih menyelamatkan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menanda tangani pernyataan tersebut bukanlah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang berkualitas melakukan perbuatan hukum atas sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa yang di beli Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Perjanjian jual beli dan atau kerjasama tanggal 13 Agustus 2008. Melainkan Surat Pernyataan tanggal 07 Januari 2012 ditandatangani oleh Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi yang tidak memiliki kapasitas dan/atau kualitas melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa a quo. Bahwa dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang membual yang menyatakan atas dasar kemanuasiaan tapi nyatanya adalah makanan lejat berisi racun mematikan dapat dijelaskan sebagai berikut; " 1) Pado dasarnya

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dapat membeli buah kelapa dari Perkebunan kelapa milik


Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada area yang telah ditentukan dalam surat kesepakatan kerja sama Perkebunan Citespong dengan Ibu Sulastri tanggal 13 Agustus 2008. 2). Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar

kepada

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap butir buah kelapa sesuai harga pasaran yang berlaku. 3). Bagian 50% dari harga setiap butir buah kelapa

dibayar

kepada

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dan pohonpohon kelapa. 4). Sedangkan sisa 50% dari harga setiap butir buah kelapa

diserahkan

Konvensi/Tergugat

kepada

Terbanding

Rekonvensi

sebagai

dahulu "uang

Penggugat

titipan"

milik

Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dititipkan

sementara

kepada

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi , yang harus dikembalikan lagi oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi apabila Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi nantinya

telah

Terbanding II

menerima dahulu

pengembalian

Tergugat

III

uang

dari

dari

Turut

Konvensi/Turut Tergugat II

Rekonvensi sebesar yang telah diberikan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Turut Terbanding II dahulu Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi sesuai surat kesepakatan kerjasama perkebunan Citespong dengan Ibu Sulastri tanggal 13 Agustus 2008 yakni sebesar Rp. 604.700.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)". Entah darimana landasan perpikir inlogical tersbut bisa disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

kepada

Terbanding

dahulu

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Yang jadi pertanyaan, darimana landasan berpikir normalnya orang yang membeli pohon kelapa harus membeli kembali buahnya apabila mau dipetik, kemudian yang mempunyai pohon kelapa membeli buah kelapa dari pohon kelapa yang dalam pembelian tersebut juga 50% dibayarkan

kepada

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan yang 50% adalah uang titipan yang harus di kembalikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

kepada

Pembanding

dahulu

Tergugat

I


Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sungguh hal yang tidak masuk akal. Untuk itu Pemanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah ilusionerdantidakberdasar. Bahwa mengenai dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang menyatakan sejak surat Pernyataan yang ditanda tangi oleh Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi tanggal 01 Januari 2012 (Bukti T.l-8) dan adanya uang titipan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Sulastri i.c Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti sebagai berikut: (P.DR-6A, P.DR-6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR-7C, P.DR-7D, P.DR-7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-71, P.DR-8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-81, P.DR-8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR-9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-91, P.DR-9J, P.DR-9K, P.DR-10A, P.DR-10B, P.DR-10C, P.DR-10D, P.DR-10E, P.DR-10F, P.DR-10G, P.DR-10H, P.DR-10 I, P.DR-10J, dengan total keseluruhan uang titipan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Sulastri/Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

sebesar

Rp.

858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)". Atas dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut semakin melengkapai hal yang tidak masuk akal disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana hasil produksi

buah

kelapa

milik

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi diakui sebagai uang titipan milik Penggugat Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sungguh tidak masuk di akal sehat. Menanggapi dalil Pembanding dahulu Tergugat i Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempelopori

yang

menyatakan

Terbanding

dahulu

dugaan

bahwa

Penggugat

Sdr.

Suwandi

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk menggugat PT. Asabaland dan merekayasa fakta hukum yang sebenarnya adalah tuduhan yang tidak masuk di akal sehat dan merupakan pitnah yang keji dan yang dapat meninbulkan tuntutan hukum secara pidana. Untuk itu Terbanding dahulu Penggugat


Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat menyayangkannya. 5. Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 5 halaman 6, maka Terbanding dahulu Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

menyampaika

Kontra

sebagai berikut: - Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah secara sadar dan sengaja memenggal pertimbangan judex faktie pengadilan tingkat pertama dengan mengutif tidak secara keseluruhan, dimana judex faktie pengadilan tingkat pertama secara keseluruhan dapat dikutif kembali sebagai berikut: "Menimbang, bahwa kerjasama yang ada sebagaimana surat tanggal 13 Agustus 2008sebagaimana pasal 5, hanyalah menyangkut harga kelapa sebagaimana disepakati didalam semua blok Afdeling II, Semua Blok Afdeling III, semua Blok Afdeling IV dan Afdeling I Blok Cipanarikan, Blok Cibeber dan Blok Leuweung malang, Antara Tergugat II, III Konvensi/Turut Tergugat 1,11 Rekonvensi yang diteruskan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa kerjasama tersebut sebagaimana kwitansikwitansi dari kedua belah pihak: Tergugat I Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

dan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi (sebagaimana P. DR-6 sampai dengan P.DR-11C) dan P-lOa sampai dengan P-19, sehingga somasi itu (bukti surat tertanda P. 6 = P.DR4, P.DR-5), hanya berlaku untuk kerjasama didalam semua blok afdeling II, semua blok Afdeling III, semua blok Afdeling IV dan Afdeling I blok Cipanarikan, blok Cibeber dan blok leuweung malang dan dengan demikian baik somasi dan pengakiran kerjasama tersebut yang diputuskan secara sepihak oleh tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (P-5, P-6, P-7, P-8 dan P. DR-3, P. DR-4) merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, III dan IV Konvensi/ Turut Tergugat I, II dan III Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan merupakan perbuatan melawan hukum." (Vide: hal. 46-47).; Bahwa judex faktie pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta dan relaita

hukum

yang

sebenarnya

dimana

sangat

terang

dan

jelas

bahwasannya Perjanjian Tanggal 13 Agustus 2008 memisahkan secara tegas objek pohon kelapa yang di jual belikan teruang dalam Pasal 1 dan objek pohon kelapa yang dikerjasamakan tertuang dalam Pasal 5, untuk lebih jelasnya di kutip isi perjanjian tanggal 13 Agustus 2008 sebagai berikut:


ketentuan pasal 1 Perjanjian tersebut berbunyi: "Pasal 1: Pihak Pertama menjual 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa di Perkebunan Citespong yang berlokasi di Afdeling I Blok a. Cijaringao sebanyak 5.645-352 = 5.239 pohon, b. Pasir batok sebanyak 5. 856 pohon, c. Cijaringao II sebanyak 2.520 pohon, dengan harga yang sudah ditentukan bersama yaitu : Rp. 604.700.000,- ( enam ratus emat juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dalam pasal 5 berbunyi sebagai berikut: "Pihak kedua mengakui sudah tidak punya piutang kelapa butiran lagi ke Pihak Pertama apabila pihak kedua memetik buah kelalapa diluar blok yang sudah ditentukan dalam pasal 1 huruf a. b. c maka pihak kedua berkewajiban membayar harga kelapa sebagaimana yang sudah sisepakati , Blok Afdeling II semua dalam pasal ini yaitu: Afdeling II semua Blok, Afdeling III semua Blok Afdeling IV semua Blok dan Afdeling I Blok Cipanarikan, Blok Cibeber, dan Blok I Leuweung Malang". (Vide: P-2). Menanggapi dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan: "fakta hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Sulastri/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, karena dalam persidangan Saksi Imam Subroto, menyampaikan atas

intruksi

Sulastri/Penggugat

dalam

Konvensi

/

Tergugat

dalam

Rekonvensi dan Sami/Tergugat IV dalam Konvensi/Turut Tergugat III dalam Rekonvensi bahwa baru saja Imam Subroto /Saksi Penggugat memetik buah kelapa di Blok Cipanarikan, yang mana blok Cipanarikan ini diluar dari blok yang dikerjasamakan dalam surat kesepakatan kerjasama (bahwah tangan) inilah yang membuat / mengakibatkan PT. Asabaland /Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menegur Penggugat terhadap apa yang dilakukan dilapangan". Atas dalil tersebut Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan argumentasi hukum sebagai berikut: a) Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan

kerugian

kepada

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan cara melarang Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memasuki tanah/kebun dibawah pengelolaan Pembanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu tanah dan perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dengan Surat tertanggal 01

April

2016

yang

disampaikan

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding dahulu Penggugat


Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide: Bukti: P = 5), Surat Tertanggal 07 April 2016 (Vide: P=6) dan Surat tertanggal 11 April 2016 (Vide: P= 7). Padahal Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya bersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. (Vide: Bukti: T.l-l P.DR-1 dan T.I-2 P.DR-2). b) Bahwa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebanak 13. 669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) Pohon kelapa yang dibeli Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding I Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti. P=2), yang melekat hak keperdataannya dilindungi secara hukum yaitu: Pasal 711 KUHPerdata " Hak Numpang Karang adalah Hak Kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain". Dan Pasal 714 KHUPerdata "selama hak numpang karang berjalan, pemilik tanah tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan ditanam oleh pemegang hak itu sendiri , tanpa mengurangi kewajiban hak untuk mengembalikan pekarangan tersebutdalam keadaan semila seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam", dalam ketentuan hukum tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Pemilik lahan tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak numpang karang melakukan segala kegiatan dan/atau usahanya, dalam hal ini apalagi Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang hanya bersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. 6. Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada angka 6 halaman 6-7, maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaika Kontra sebagai berikut:


Bahwa dengan diajukannya Gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan

Negeri

Cibadak

oleh

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Terbanding III dahulu Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat li Rekonvensi dan Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi adalah akumulasi perlawananan atas tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

selama

4

tahun

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipaksa untuk membayar buah kelapa yang dipetik dari pohon kelapa yang sudah dibeli Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti-P-2). Pembanding mengaku-ngaku sebagai Pemilik Lahan/Perkebunan milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, padahal Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hanya bersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. (Vide: Bukti: T.l-l P.DR-1 dan T.I-2 P.DR-2). Padahal secara hukum jangankan pihak yang hanya baru mengikatkan diri sebagai pihak yang akan membeli tanah, Pemilik Sah atas tanah pun dilarang secara hukum melarang pemegang hak numpang karang melakukan kegiatan usahannya (Vide: Pasal 711 dan Pasal 714 KUH Perdata). - Bahwa Bukti (P.DR-6A, P.DR-6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR-7C, P.DR-7D, P.DR-7E, P.DR- 7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-71, P.DR-8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-81, P.DR8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR-9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-91, P.DR-9J, P.DR-9K, P.DR-10A, P.DR-10B, P.DR-10C, P.DR-10D, P.DR-10E, P.DR-10F, P.DR-10G, P.DR10H, P.DR-10 I, P.DR-10J, dengan total keseluruhan uang titipan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Sulastri dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

sebesar

Rp.

858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)". Sebagaimana yang didalilkan oleh


Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di tambah denga Bukti P-lOa, P-lOb, P-lla, P-llb, P-llc, P-lld, P-lld, P-lle, P-12a, P-12b, P-12c, P-13a, P- 13b, P-13c, P-13d, P-'14a, P-14b, P-14c, P-14d, P-15a dan P-15b) dengan total jumlah yang sama sebesar Rp. 858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)". Adalah bukti hukum yang sempurna atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan memaksa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar/membeli kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi buah kelapa yang di petik dari pohon kelapa yang dibeli dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan

Surat

Perjanjian

Tanggal

13

Agustus

2008.

Padahal

Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya bersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. 7. Bahwa atas dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 7 halaman 7-8, maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan argumentasi hukum sebagai berikut: Bahwa judex facti perkara a quo pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan kaidah dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dadasari bukti-bukti secara tertulis yang disajikan oleh Para Pihak di Persidangan, untuk itu adalah satu yang tidak masuk di akal dan mengherankan

dalil-dalin

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disamaikan dalam Memori bandingnya pada angka 7 halaman 7-8. Bahwa

merupakan

bahwasannya

Surat

fakta

yang

tidak

Pernyataan

terbantahkan

tanggal

07

menurut

Januari

2012

hukum yang

ditandatangani oleh Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat

III

Rekonvensi

dengan

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dibuat oleh pihak lain yang tidak kompeten dan tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya berkaitan perbuatan hukum atas 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa di tanah/perkebunan PT. Wira


Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang telah di beli oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti. P-2). Bahwa

landasan

hukum

Turut

Terbanding

III

dahulu

Tergugat

IV

Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi dengan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak lain yang tidak kompeten adalah sebagai berikut: a. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bukan pihak dan/atau kuasa yang sah dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, karena. Pada tanggal 07 Januaru 2012 Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya bersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. Berdasarkan Pengikatan jual beli No. 286, tanggal 12-05-2010 Vide: Bukti T.l-1 P.DR-1) kemudian Kuasa menjual nomor 287, tanggal 12 Mei 2010 (vide: Bukti T.l-2 P.DR-2) yang dibuat di Notaris Buntario Tigris Darmawaa NG. b. Bahwa SAMSI i.c Turut Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi/Turut TergugatIII Rekonvensi adalah individu dan/atau subjek hukum yang berbeda

dengan

SULASTRI

i.c

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang secara hukum perdata memiliki hak dan kewajiban menurut hukum yang berbeda meskipun keduanya terikat dalam perkawinan. "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri." (Vide:Pasal 1315 KUHPdt). "Persetujuan-persetujuan

hanya

berlaku

antara

pihak-pihak

yang

membuatnya (Vide: Pasal 1340 ayat 1 KUHPdt). c. Bahwa subjek dalam kesepakatan Antara Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan/atau Turut Terbanding II dahulu Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tanggal 13 Agustus 2008 adalah. SULASTRIi.cTerbanding


dahulu

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PT.

Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dan / atau Turut Terbanding II dahulu Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat

II

Rekonvensi, Bukan

SAMSI

i.c Turut

Terbanding III dahulu Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi dengan PT.Asabaland

i.c

Pembanding

dahuluTergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Untuk itu yang berhak secara hukum melakukan perubahan kesepakatan dan/atau addendum atas Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 adalah SULASTRI i.c Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan/atau Turut Terbanding II dahulu Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, bukan yang lain. - Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan diajukannya Gugatan atau lebih kurang selama 4 (empat) tahun, Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memaksa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar/membeli buah kelapa seharga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per butir dari hasil buah kelapa yang pohonnya telah di beli oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008, dengan system pembayaran 50% (lima puluh persen) dibayarkan kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Kwitansikwitansi pembayaran (Vide: Bukti. P-lOa, P-10b, P-lla, P-llb, P-llc, P-lld, Plld, P-lle, P-12a, P-12b, P-12c, P-13a, P-13b, P-13c, P-13d, P-'14a, P-14b, P-14c, P-14d, P-15a dan P-15b) dengan total pembayaran sebesar Rp. 858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)", ditambah dengan 50% (lima puluh persen) lagi sebagai uang titipan sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Vide: Bukti. P.DR-6A, P.DR-6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR-7C, P.DR-7D, P.DR7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-71, P.DR-8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-81, P.DR-8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR-9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-91, P.DR-9J, P.DR-9K, P.DR-10A,


P.DR-10B, P.DR-10C, P.DR-10D, P.DR-10E, P.DR- 10F, P.DR-10G,

P.DR-10H, P.DR-101, P.DR-10J,) dengan total sebesar Rp. 858.130.350,(delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)" adalah bukti yang sempurna dihadapan pengadilan tingkat pertama bahwasnya Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemilik sah atas 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa objek sengketa a quo. Bahwa status uang uang titipan sebagaimana dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai mana dimaksud dalam bukti P.DR-6A, P.DR- 6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR-7C, P.DR7D, P.DR-7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-71, P.DR-8A, P.DR8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR81, P.DR-8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-91, P.DR-9J, P.DR9K, P.DR-10A, P.DR-10B, P.DR-10C, P.DR- 10D, P.DR-10E, P.DR10F, P.DR-10G, P.DR-10H, P.DR-10 l, P.DR-10J, dengan total sebesar Rp. 858.130.350,- (delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)" adalah mutlak dan sah menurut hukum milik Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hasil buah kelapa yang dipetik dan/atau dihasilkan dari pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon yang dibeli Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dari

PT.

Wira

Citespong

i.cTurutTerbanding I dan II dahulu Tergugat II dan III Konvensi/Turut Tergugat I dan II Rekonvensi, berdasarkan Surat Kesepakatan Tanggal 13 Agustus 2008. 8. Bahwa atas dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 8 halaman 8-9, maka terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan argumentasi hukum sebagai berikut: Bahwa

judex

facti

Pengadilan

tingkat

pertama

aquo

dalam

pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan kaidah-kaidah dan fakta-


fakta hukum yang terungkap dipersidangan, didasari pada bukti-bukti tertulis dan otentik sebagaimana yang diajukan para pihak dalam persidangan, diperiksa secara seksama dan adil dengan memberikan keleluasaan masing-masing pihak untuk memeriksa bukti-bukti yang ada dipersidangan. Bahwa judex facti pengadilan tinggat pertama perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan)

adalah

milik

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dibeli secara sah menurut hukum dari PT. Wira Citespong Citespong i.c Turut Terbanding I dan II dahulu Tergugat II dan III Konvensi/Turut Tergugat I dan II Rekonvensi, berdasarkan Surat Kesepakatan Tanggai 13 Agustus 2008. (Vide: P-2, P-3 dan P-4). -

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum memiliki tanaman pohon kelapa objek sengketa aquo di atas tanah milik orang lain dalam hal ini di atas tanah milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Konvensi. Berdasarkan surat kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008. " Hak Numpang Karang adalah Hak Kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain". (Vide: Pasal 711 KUHPerdata). Bahwa dalam Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 pada! 2 berbunyi sebagai berikut: " Pihak Kedua membeli 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon yang seperti dimaksud dalam pasal 1 dari Pihak pertama dengan harga yang telah disepakati bersama, selanjutnya pohon dan produksi hasil kelapanya menjadi hak milik Pihak Kedua yang kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya oleh Pihak Kedua apabila peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan Citespong milik Pihak Pertama telah produksi". (Vide:

P-2).

Dengan

kententuan

ini

mengandung

pengertian

bahwasannya Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak kebendaan secara keperdataan atas sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon dan menikmati hasil produksinya,


yang kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya, oleh

Pihak

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, di atas tanah milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dengan batas waktu sampai dengan peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah produksi. Untuk itu sejak ditanda tanganinya kesepakatan Antara Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Terggugat II Konvensi/Turut

Tergugat

I

Rekonvensi,

telah

melahirkan

hak

keperdataan "Numpang Karang" bagi Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu hak memiliki tanaman di atas tanah hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (Vide: Pasal 711 KUHPerdata). Untuk itu siapapun terlebih pemilik lahan tidak boleh menghalang-halangi pemegang hak numpang karang i.c Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

melakukan

aktifitas

dan/atau

memanfaatkan pohon kelapa objek sengketa aquo. "Selama hak numpang karang berjalan, pemilik tanah tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan ditanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban hak untuk mengembalikan pekarangan tersebutdalam keadaan semila seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam" (Vide: Pasal 714 KHUPerdata). Bahwa atas dalil Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 9 halaman 9-10 yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa Judex Facti Pengadilan tinggkat pertama perkara aquo dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo telah sesuai dengan kaidah-kaidah

dan

fakta-fakta

hukum

yang

terungkap

dalam

persidangan, dilandasi oleh bukti-bukti yang diajukan para pihak


dipersidangan. Bahwa benar berdasarkan bukti dan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah dijelaskan sebelunya bahwasannya Terbanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 286 Tanggal 12 Mei 2010 (Vide: Bukti. T.l-1 P.DR-1) dan Kuasa Menjual Nomor: 287 Tanggal 12 Mei 2010 (Vide: Bukti. T.l-2 P.DR-2) hanya bersetatus sebagai pihak yang baru mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 286 Tanggal 12 Mei 2010 (Vide: Bukti. T.l-1 P.DR-1) pada halaman 8 berbunyi sebagai berikut: "...Bahwa pihak pertama hendak menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang menerangkan hendak membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama atas tanah tersebut, akan tetapi oleh karena pajak-pajaknya belum dibayarkan, maka jual beli tanah tersebut belum dapat dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. Bahwa berhubung dengan hal itu kedua belah pihak telah saling setuju dan semupakat untuk terlebih dahulu mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dalam akta ini.

"

Pasal

1—

Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, sekarang ini dan untuk pada waktunya dikemudian hari untuk menjual dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang ini dan pada waktunya dikemudian hari untuk membeli dan menerima penyerahan untuk dimiliki dari pihak Pertama atas tanah sebagaimana telah disebutkan di atas...". Bahwa kemudian diperkuat dalam Surat Kuasa untuk menjual yang di berikan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor: 287 tanggal 12 Mei 2010 (Vide: Bukti T.l-2 P.DR-2) pada halaman 4 berbunyi sebagai berikut: ("- KHUSUS—Untuk

menjual

atau

memindahkan hak, melepaskan hak atau dengan cara apapun juga


kepada siapa saja, dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian serta untuk harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa"

).

Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ngotot mengakungaku sebagai pemilik Perkebunan PT. Wira Citespong adalah hal yang sangat menggelikan dan Terbanding dahulu Tergugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah gagal paham memaknai isi dan pungsi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 286 tanggal 12 Mei 2010) dan Surat Kuasa No. 287 Tanggal 12 Mei 2010. Untuk

itu

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi menyarkankan kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membaca kembali Tentang pengertian dan/atau perbedaan antara Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) dengan Akta Jual Beli (AJB) agar supaya dapat menambah wawasan

kedepan

supaya

dalam

menyampaikan

argumentasi

hukumnya tidak ngawur dan ngelantur. -

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat I Kovensi/Penggugat Rekonvensi telah mencoba menyelundupkan bukti yang tidak pernah terungkap di persidangan tingkat pertama dan/atau bukti-bukti tersebut tidak pernah di ajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan tinggat pertama, namun tiba-tiba buktibukti tersebut muncul begitu saja dilampirkan dalam Memori Banding, bukti-bukti tersebut sebagaimana disebutkan Pembanding dahulu Tergugat i Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 9 halaman 910 poin d, e, f, g dan h sebagai berikut:

(d). PT. Asabaland/Tergugat

Konvensi sudah melakukan Akta Jual beli (AJB) nomor 01/2015. Tanggal 06-04-2015 (enam april dua ribu lima belas) di Notaris/ Agus Senato, SH, MKn dan sudah dibalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1/Cikangkung. Ke atas Nama PT. Asabaland (Coppy terlampir).(e). PT. Asabaland / Tergugat Konvensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 02/2015, tanggal

06-04-2015

(enam

april

dua

ribu

lema

belas) di

Notaris/PPAT Agus Senato, SH.MKn dan sudah dibalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1/Purwasedar ke atas nama PT. Asabaland (Coppy terlampir).(f). PT. Asabaland / Tergugat Konvensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 01/2016, tanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober dua ribu enam


belas) di Notaris/PPAT Agus Senato, SH.MKn dan sudah dibalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1/Gunungbatu ke atas nama

PT.

Asabaland

(Coppy

terlampir).

(g).

PT.

Asabaland/Tergugat Konvensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 02/2016, tanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas) di Notaris/PPAT Agus Senato, SH.MKn dan sudah dibalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2/Cibenda ke atas nama PT. Asabaland (Coppy terlampir).f/ij. . PT. Asabaland/Tergugat Konvensi sudah melakukan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 03/2016, tanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober dua ribu enam belas) di Notaris/PPAT Agus Senato, SH.MKn dan sudah dibalik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3/Cikangkung ke atas nama PT. Asabaland (Coppy terlampir). Bukti- bukti yang dilampirkan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dipertanyakan keabsahan dan keasilannya, karena bukti-bukti dan/atau lampiran-lampiran tersebut tidak pernah diajukan sebagai

bukti

tertuis

oleh

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau tidak pernah diperiksa dalam persidangan tikat pertama. (Vide: Daftar Bukti Tergugat I dalam Konvensi (Tergugat I D.K)/Pengugat dalam Rekonvensi (Penggugat D.R) Tanggal 22 September 2016). Bahwa penyampaian bukti-bukti baru dalam Memori banding dan/atau pemeriksaan perkara pada tingkat banding adalah suatu hal yang keliru dan tidak pada tempatnya dikalukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Judex Fati Pengadilan tingkat Banding tidak mempunyai kewenangan dan/atau yurisdiksi memeriksa bukti-bukti baru. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas adalah suatu fakta

hukum

yang

tidak

terbantahkan

bahwasannya

dalil-dalil

Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah berdasarkan hukum. Untuk itu haruslah ditolak karena tidak relevan untuk dipertimbangkan Judex Fakti Pengadilan Tingkat banding. 10.

Atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 8 halaman 10 yang

disampaikan

oleh

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Terbanding dahulu Penggugat


Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Kontra Memori banding sebagai berikut: Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan memenuhi unsur keadilan, diamana telah memberikan hukumnya yang setimpal bagi Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah berbuat sewenang-wenang berupaya menghilangkan hak keperdataan dan/atau hak Kebendaan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pohon kelapa yang telah dibeli dengan lunas dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakarat Tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti.P-2). Bahwa Judex fati Pengadilan tingkat pertama telah memposisikan hukum pada tempatya, menegakan hukum tidak pandang bulu, siapapun

yang

salah

harus

dihukum,

hal

ini

pembelajaran bagi semua pihak termasuk kepada ,

untuk

menjadi

Pembanding

dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk tidak berbuat yang semaunya karena merasa sebagai Korporasi yang besar bisa menekan dan menitimidasi SULASTRI i.c Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai orang kampung yang lemah dan awam hukum. Judex faktie pengadilan tingkat pertama perkara aquo telah menjaga kredibilitas yang agung daimana Pengadilan adalah tempat mencari keadilan. 11.

Atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 9halaman 10-11 yang

disampaikan

oleh

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Kontra Memori banding sebagai berikut: Bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan kaidah dan fakta- fakta hukum dipersidangan, karena didasari oleh bukti-bukti yang disajikan dan diperiksa secara seksama dalam proses persidangan. Mengenai ganti rugi yang ditetapkan adalah ganti rugi yang telah memenuhi unsur keadilan sebagai hukuman bagai Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dengan sewenang-wenang dan melawan hukum melarang Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi


melaksanakan kegiatan usaha -memanfaatkan buah kelapa dari pohon kelapa yang sudah di beli dari PT. Wira Citespong i.c Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti. P-2) - Bahwa kembali Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyarankan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membaca kembali tentang buku tentang hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama Pasal 711 dan Pasal 714 KUHPedata, agar supaya Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat memahami hak kebendaan yang ada dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, supaya kedepan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih mempunyai dasar dalam memnyampaikan argumentasi dan/atau pendapatnya. - Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat pertama aquo telah tepat dengan hanya memberikan hukuman Denda Kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena dari IV Tergugat, hanya Tergugat I yang secara masip melakukan perbuatan melawan

hukum

yang

dapat

merugikan

Terbanding

dahulu

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan cara memaksa Terbanding

dahulu

membayar/membeli

Penggugat buah

kelapa

Konvensi/Tergugat kepada

Rekonvensi

Pembanding

dahulu

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari hasil pohon kelapa yang sudah di beli Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding 1,11 dahulu »Tergugat 11,111 Konvensi / Turut Tergugat I, II Rekonvensi berdasarkan

Surat

Kesepakatan

Tanggal

13

Agustsu

2008,

berdasarkan Kwitansi-kwitansi pembayaran (Vide: Bukti. (Vide: Bukti. P-lOa, P-lOb, P-lla, P-llb, P-llc, P-lld, P-lld, P-lle, P-12a, P-12b, P12c, P-13a, P-13b, P-13c, P-13d, P-'14a, P-14b, P-14c, P-14d, P-15a dan P-15b), kemudian Kwitansi-kwitansi (Vide: Bukti. P.DR-6A, P.DR6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR- 7Q P.DR-7D, P.DR-7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-7!, P.DR-8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-81, P.DR-8J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR-9D, P.DR9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-91, P.DR-9J, P.DR-9K,


P.DR-10A, P.DR-10B, P.DR-10C, P.DR-10D, P.DR-10E, P.DR-10F, P.DR- 10G, P.DR-10H, P.DR-10 i, P.DR-10J,) dan Bukti Surat Somasi

Pembanding

dahuiu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi tertanggal 01 April 2016, Tanggal 07 April 2016 dan Tanggal 11 April 2016 (Vide: Bukti. P-5, P-6 dan P.7). 12. Atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 10 halaman 11, yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat

Rekonvensi,

maka

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan argumentasi hukum sebagai berikut: - Bahwa pertimbangan judex fati tingkat pertama perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang Antara laian dalam Surat Kesepakatan Tanggal 13 Agustus 2008 (Vide: bukti. P-2). Pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: " Pihak Kedua membeli 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon yang seperti dimaksud dalam pasal 1 dari Pihak pertama dengan harga yang telah disepakati bersama, selanjutnya pohon dan produksi hasil kelapanya menjadi hak milik Pihak Kedua yang kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya oleh Pihak Kedua apabila peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan Citespong milik Pihak Pertama telah produksi". Dengan kententuan ini mengandung pengertian bahwasannya Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki hak kebendaan secara keperdataan atas sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa dan menikmati hasil produksinya, yang kemudian hari akan ditebang dan dimanfaatkan hasil kayunya, oleh Pihak Terbanding, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, di atas tanah milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. Dengan batas waktu sampai dengan peremajaan tanaman pohon kelapa di perkebunan milik PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi telah produksi. - Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan


bahwa

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi berhak mengelola dan memetik hasil 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh Sembilan) pohon kelapa (Halaman. 48) adalah pertimbangan dan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan karena memang Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas pohon kelapa aquo yang telah dibeli oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Konvensi berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008, (Vide: Bukti. P-2). - Bahwa hukuman kepada Tergugat I Konvensi ganti kerugian kepada

Sulastri/Penggugat

dalam

Konvensi/Tergugat

dalam

Rekonvensi sebesar Rp.2.654.700.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), harus dibayarkan kepada

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvens/Tergugat

Rekonvensi, adalah hukuman yang setimpal yang semestinya diterima oleh Terbanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kerena telah sewenang-wenang dan melawan hukum telah memaksa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar/membeli buah kelapa dari pohon kelapa yang

sudah

dibeli

oleh

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, selain itu pula Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melarang Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat memasuki area tanah/Perkebunan PT. Wira Citespong dengan cara mengirimkan Surat Somasi, dengan

Surat

tertanggal

01

April

2016

yang disampaikan

Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi (Vide: Bukti: P = 5), Surat Tertanggal 07 April 2016 (Vide: P=6) dan Surat tertanggal 11 April 2016 (Vide: P= 7). Padahal Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi

hanya

bersetatus

sebagai

pihak

yang

baru

mengkikatkan diri akan membeli tanah/perkebunan PT. Wira Citespong

i.c

Turut

Terbanding

I

dahulu

Tergugat

II


Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi. (Vide: Bukti: T.l-l P.DR-1 dan T.I-2 P.DR-2). 13. Atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 11 halaman 11-12, yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Penggugat

Rekonvensi,

Konvensi/Tergugat

maka

Terbanding

Rekonvensi

dahulu

menyampaikan

Argumentasi hukum sebagai berikut: Bahwa benar Akta Perjanian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 286 tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Kuasa No. 287 Tanggal 12 Mei 2010 (Vide: Bukti T.l-l P.DR-1 dan Bukti: T.l- 2 P.DR-2 tidak ada kaitannya dengan Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dan di tandatangani oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I, II dahulu Tergugat II, III Konvensi/Turut Tergugat I, II Rekonvensi. Karena Akta Perjanian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bukan merupakan bukti kepemilikan dan/atau bukti beralihnya kepemilikan dari PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding

I

dahulu

Tergugat

II

Konvensi/Turut

Tergugat

Rekonvensi. Yang mana PPJB aquo bersifat pegikatan diri dimana

Terbanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi sebagai calon pembeli dan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I dahulu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sebagai calon penjual, hal tersebut mengandung pengertian jual-belinya tersendiri belum terlaksana dan/atau belu terjadi. Sementara Surat Kesepakatan tanggal 13 Agustus 2008 yang salah satu isinya adalah Kesepakatan atas jual beli pohon kelapa sebanyak 13.669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh) pohon

kelapa

Antara

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembeli dengan PT. Wira Citespong i.c Turut Terbanding I, II dahulu Tergugat 11,111 Konvensi/Turut

Tergugat

1,11

Rekonvensi

sebagai

Penjual.Kemudian jual beli dimaksud telah selesai dilaksanakan dan

dibayar

lunas

Konvensi/Tergugat

oleh

Terbanding

dahulu

Penggugat

Rekonvensi

PT.WiraCitespongi.CTurutTerbandingI,IIdahulu

kepada Tergugat

11,111

Konvensi berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 31 Juli 2008 dan 13 Agustus 2008 (Vide: Bukti. P-3 dan P-4).


Bahwa kembali Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimenegaskan kepada Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali membaca secara cermat, detail dan teliti bukti: T.l-1 P.DR-1 dan Bukti: T.l-2 P.DR-2 agar supaya

Pembanding dahulu Tergugat

I

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi tidak gagal paham dan dapat memahami dan/atau mengerti

maksud,

tujuan

dan

fungsi

dari

Surat

Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Menjual a quo, supaya tidak memberikan pendapat yang ngawur dan tidak berdasarkan atas hukum.

14. Atas Memori banding pada Pokok Perkara pada angka 12 halaman 12,

yang

disampaikan

Konvensi/Penggugat

oleh

Pembanding

Rekonvensi,

maka

dahulu

Tergugat

Terbanding

I

dahulu

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Kontra Memori banding sebagai berikut: Bahwa judex fatie Pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Antara lain mengenai tata batas area pohon kelapa yang menjadi objek sengketa tata letaknya di Perkebunan PT. Wira Citespong, yaitu sebelah barat berbatasan dengan kebun pohon kelapa hibrida, sebelah timur berbatasan dengan perkampungan, sebelah utara berbatasan dengan suangai cipanarikan dan sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan. Keterangan-keterangan tersebut dikutif judek faktie pengadilan tingkat pertama dari keterangan saksi Pembading tdahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

yaitu

Sdr.

Budi

hermawan.

Padasaat pemeriksaan setempat. Bahwa selain keterangan Saksi Pembading dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sdr. Budi hartono. Majelis Hakim tingkat pertama juga mengutip keterangan Saksi Pembading dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Sdr. Dadang Priyatna yaitu mengenai harga pasaran pohon kelapa ditempat yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang/pohon. Berdasarkan hal tersebut di atas adalah suatu yang tidak relevan dan tidak beralasan secara hukum Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sama sekali


Keterangan

Saksi-saksi

dari

Pembanding

dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama. Adapun mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama halaman 49 yang dikutif oleh Pembanding dahulu

Tergugat

I

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

adalah

pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati tentang memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya isi dan materinya adalah merupakan pengulangan dari jawab menjawab dari kedua belah pihak dalam posita gugatan dan dalam jawabannya masingmasing serta memperhatikan pula tentang pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini ; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

sebelum

mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, terlebih dahulu dipertimbangkan keberatan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengenai keabsahan surat Kuasa Khusus dari orang yang bernama HEDYK WIDJAYA selaku General Manager PT. Asabaland (Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi kepada orang yang bernama: LUHUT MANULLANG, SH, dkk SELAKU Legal PT. Asabaland untuk mengajukan pernyataan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd tanggal 31 Oktober 2016. Adapun alasan keberatan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut ; -

Bahwa pernyataan banding oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dinyatakan oleh orang yang tidak sah untuk mewakili Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, karena surat kuasa khusus tanggal 07

Nopember

2016, Register surat kuasa

Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 118 / SK / XI / 2016 / PN. Cbd, tanggal 07 Nopember 2016 yang diperoleh saudara LUHUT MANULLANG, SH, DKK


diberikan oleh HEDYK WIDJAYA bukanlah orang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan / PT. Asabaland, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dimana Direksi / Dirut mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan

( vide Pasal 98 ayat (1)

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ). -

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditentukan Direksi / Direktur dapat member kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih Karyawan Perseroan atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

-

Bahwa dalam pemeriksaan berkas perkara A quo pada tanggal 08 Desember 2016

oleh kuasa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat

Rekonpensi

tidak ditemukan dokumen / berkas surat kuasa khusus dari

Direktur PT. Asabaland kepada saudara HEDYK WIDJAYA dan berdasarkan alasan itu maka surat kuasa khusus yang telah diberikan kepada saudara LUHUT

MANULLANGH,

SH,

DKK

untuk

mewakili

PT.

Asabaland

( Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ) untuk mengajukan banding adalah tidak sah / batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati mengenai keberatan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan kuasa hukum Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam keberatannya tersebut di atas, oleh karena kuasa hukum Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi keliru dan tidak cermat dalam memeriksa berkas perkara

A quo,

sedangkan pada kenyataannya Dokumen / berkas surat kuasa khusus dari Direktur Utama PT. Asabaland bernama¨ STEPHEN ANGSONO kepada HEDYK WIDJAYA selaku General Manager PT. Asabaland ada terlampir dalam berkas perkara banding yaitu surat kuasa khusus No.17 tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan: DYAH IDA HARNANI, SH., MH, MKu, Notaris

di

Kabupaten Tangerang dan atas dasar surat kuasa khusus yang diterima HEDYK WIDJAYA

tersebut kemudian member kuasa khusus kepada

Tim Legal PT,

Asabaland bernama LUHUT MANULLANG, SH, DKK sehingga kapasitas dari


Tim Legal PT. Asabaland

bernama

LUHUT MANULLANG, SH, DKK

untuk

mewakili Pembanding semula Tergugat I Konpensi / PenggugatRekonpensi

adalah untuk mengajukan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd tanggal 31 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum dan telah sesuai sebagaimana

disyaratkan dalam Pasal 103

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan kuasa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ; DALAM KONPENSI DALAM PROVISI Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Posita gugatannya mengemukakan tuntutan dalam Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sebelum putusan akhir agar menjatuhkan putusan terlebih dahulu yaitu: Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

untuk

menghormati kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II dan atau Tergugat III tertanggal 13 Agustus 2008 dan Tergugat I tidak menghalanghalangi kegiatan Penggugat memasuki memanfaatkan memetik buah pada 13.669 pohon kelapa

berdasarkan kesepakatan yang ada sebelumnya yaitu

antara

Penggugat dan Tergugat II sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa apabila diperhatikan mengenai tuntutan Provisi dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut ternyata materinya sudah memasuki tentang hal-hal yang menyangkut pokok perkara yang tentu membutuhkan pembuktian lebih lanjut bersama-sama pembuktian dalam pokok perkara dengan berdasarkan alasan itu maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan Provisi dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut telah menyimpang dari maknanya, sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu ataupun tindakan sementara sebelum putusan akhir atas perkara Aquo.


Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Provisi dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak.

DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi seperti dikemukakan dalam jawabannya, ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya, yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati segala hal-hal dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut eksepsi tersebut, dianggap cukup beralasan sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan berpendapat bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat

Rekonpensi tersebut tetap dinyatakan tidak

dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan mencermati mengenai pertimbangan hukum dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dengan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan sebagai

berikut: Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara sengketa dalam perkara A quo

adalah tentang gugatan Terbanding I semula Penggugat Konpensi /

Tergugat Rekonpensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi ; Menimbang, bahwa bukti surat P.2. berupa surat Kerjasama di bawah tangan antara Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi


yang mengaku mewakili PT. Wira Citespong ( Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi ); Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengartikan bahwa surat kesepakatan kerjasama perkebunan tersebut sebagai suatu perjanjian jual beli sesuai dengan dalil Terbanding I semula Penggugat Konpensi dalam posita gugatannya ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena judul surat di bawah tangan tersebut, jelas-jelas disebut surat kesepakatan kerjasama perkebunan dan hal ini jelas berbeda mengenai makna dan tujuannya dengan perjanjian jual beli dan juga terbukti pada penutup kalimat … Demikianlah perjanjian kesepakatan kerjasama ini dibuat … dst, sehingga alasan tersebut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti diuraikan di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat kesepakatan kerjasama tanggal 13 Agustus 2008 (bukti P.2 ), sebagai pihak pertama adalah orang yang bernama SAIFUL IRFAN CADER yang disebut sebagai wakil Direktur PT. Wira Citespong, dan dalam perkara

A quo Saiful Irfan Cader adalah sebagai

Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi ; Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut ternyata Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa orang yang bernama Saiful Irfan Cader sebagai salah satu pengurus dalam Perseroan PT. Wira Citespong ( Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi melalui pembuktian Akta Pendirian PT. Wira Citespong ; Menimbang, bahwa hak tersebut di atas juga diperkuat dengan bukti T.I.5-A berupa Akta pernyataan rapat PT. Wira Citespong No.24 tanggal 10 Juli 1998 yang dibuat dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH yang menerangkan bahwa tidak ada jabatan Wakil Direktur dalam PT, Wira Citespong yang bernama Saiful Irfan Cader ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

dalam

bukti

T.I-5-B

tentang

Akta

pernyataan Pemegang saham PT. Wira Citespong No.248 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Bunitaria Tigris Darmawan, Ng, SH,SE,MH yang menjelaskan bahwa Pengurus PT. Wira Citespong hanya H. Harry Cader selaku Direktur dan NY. Tuti Supriyati sebagai Komisaris Perseroan ;


Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari segi Yuridis hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi hanyalah mengikat terhadap Saiful

Irfan Cader ( Terbanding III semula Tergugat III

Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi ), sedangkan terhadap Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dalam hubungannya dengan surat Perjanjian Kesepakatan kerjasama tanggal 13 Agustus 2008 adalah tidak mengikat secara hukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ada mengemukakan bahwa dengan ketidak hadiran Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi tidak pernah hadir dalam persidangan, maka hal ini sebagai bukti bahwa benar adanya Perjanjian Kesepakatan kerjasama tersebut ; Menimbang, bahwa pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena meskipun benar adanya Perjanjian Kerjasama tersebut tapi pendapat dengan menyimpulkan ketidak hadiran Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi adalah pendapat tanpa dasar hukum atau hanya merupakan asumsi dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.286 tertanggal 12 Mei 2010 ( bukti T.I-1, P.DR-1) dan kuasa untuk menjual Nomor: 287 tanggal 12 Mei 2010 ( bukti T.I-2, D.PR-2 ) yang dibuat dihadapan Notaris Buntaria Tigris Darmawan Ng, SH, SE,MH ditegaskan bahwa objek perkebunan yang dibeli oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dari Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi adalah meliputi asset tanah lahan perkebunan, pohon dan bangunan yang melekat di atasnya dan bukan membeli saham dari PT. Wira

Citespon

( Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi ), sehingga secara hukum, sekiranya ada kewajiban hutang dari Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi tidak dapat dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi selaku Pembeli perkebunan tersebut ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi membeli lahan perkebunan kelapa dari pihak yang berhak dan


mempunyai kapasitas untuk menjualnya yaitu: Direktur PT. Wira

Citespon

bernama : H. HARRY CADER sehingga Jual Beli tersebut sah menurut hukum ( bukti T.I-5A dan T.I.5B ) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I-1,P.DR-1 dan T.I-2, P.DR-2 lahan perkebunan kelapa yang dibeli oleh Pembanding

semula Tergugat I

Konpensi / Penggugat Rekonpensi dari Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi terdiri dari beberapa bidang yaitu : - SHGB No.1 tanggal 11 April 1999 terletak di Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, luas: 1.538.040 M2. - SHGB No.1 / 1999 terletak di Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, dengan luas: 3.340.890 M2. - SHGU No.3 tanggal 27 Nopember 1986 terletak di Desa Cibenda, Kecamatan Ciomas, luas: 631.700 M2. - SHGU No.2 / 1986 terletak di Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, luas: 409.240 M2. - SHGU No.1 / 1986 terletak di Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, luas: 16.435.260 M2. Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam posita gugatannya halaman 4 butir 9 pada pokoknya mengemukakan, bahwa pada sekira tahun 2011 PT. Perkebunan Wira Citespong ( Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi ) telah beralih kepemilikannya dan karenanya segala urusan mengenai pemanfaatan pohon kelapa objek sengketa A quo harus melalui PT. Asabaland ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ) dan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi selalu kooperatif dan mau kerjasama baik secara pengelolaan maupun administrative yang mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dengan demikian

dalil-dalail Terbanding I semula Penggugat

Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lagi tentang adanya kemauan kerjasama dalam pengelolaan pohon kelapa sebanyak 13.669 pohon dan buahnya antara kedua belah pihak dan hal itu sekaligus membuktikan bahwa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah membenarkan telah terjadi peralihan kepemilikan perkebunan kelapa tersebut kepada Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;


Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terungkap secara fisik objek sengketa sejak tahun

2012 sampai dengan Maret

2016 telah berada dalam

penguasaan Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, hal mana terbukti dengan dibuatnya surat pernyataan tanggal 7 Januari 2012 oleh Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi /

Terut Tergugat III Rekonpensi

( suami dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ( bukti T.I-8 ) ; Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-8 berupa surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut : 1. Akan melaksanakan pemupukan diarea pohon kelapa yang dipetik mulai bulan Januari 2012. 2. Akan membayar penuh harga buah kelapa Rp.700 kepada PT. Asabaland ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi mulai bulan Januari 2012 paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. 3. Membayar 50 % tunai kepada PT. Asabaland dan 50 % lagi merupakan uang titipan dari PT. Asabaland ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ) kepada Sulastri ( Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ) sampai Irfan Cader ( Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi atau PT. Wira Citespong ( Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi ) mengenai pinjaman uang sebesar Rp.604.700.000,- (enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan berjanji akan mengembalikan uang titipan kepada PT. Asabaland ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ) ; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa bukti T.I-8 tersebut dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dibuat oleh orang lain yang tidak berkompeten, maka dengan sendirinya batal adanya ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat

Banding tidak sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena meskipun yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi / Turut Tergugat III Rekonpensi ( suami dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ) namun penandatanganan itu tidak terlepas dari persetujuan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang juga sekaligus berperan sebagai saksi dalam surat pernyataan itu ( bukti T.I-8 ) dengan demikian Majelis


Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pernyataan tanggal 7 Januari 2012 tersebut adalah sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa sejak surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2012 ( T,I-8 ) dibuat dan ditandatangani sampai dengan bulan Maret 2016 selama + 4 tahun, Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan kerjasama Jual beli buah kelapa dari perkebunan tersebut dengan Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi sesuai dengan isi surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2012 tersebut ; Menimbang, bahwa mengenai kerjasama antara Terbanding I semula Pemnggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang sudah berlangsung selama 4 tahun, juga dapat diketahui dari bukti-bukti kwitansi yaitu bukti: P-lOa, P-lOb, P-lla, P-llb, P-llc, P-lld, P-lld, P-lle, P-12a, P-12b, P- 12c, P-13a, P-13b, P-13c, P-13d, P-'14a, P14b, P-14c, P-14d, P-15a dan P-15b), yang bersesuaian dengan bukti. P.DR-6A, P.DR-6B, P.DR-7A, P.DR-7B, P.DR- 7 c P.DR-7D, P.DR-7E, P.DR-7F, P.DR-7G, P.DR-7H, P.DR-7 i, P.DR-8A, P.DR-8B, P.DR-8C, P.DR-8D, P.DR-8E, P.DR-8F, P.DR-8G, P.DR-8H, P.DR-8 i, P.DR-8 J, P.DR-8K, P.DR-8L, P.DR-9A, P.DR-9B, P.DR-9C, P.DR-9D, P.DR-9E, P.DR-9F, P.DR-9G, P.DR-9H, P.DR-9 i, P.DR-9 J, P.DR-9 K, P.DR-10A, P.DR-10B, P.DR-10C, P.DR-10D, P.DR-10E, P.DR-10F, P.DR- 10 G, P.DR-10 H, P.DR-10 i, P.DR-10J,) yang mana bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah menyisihkan uang titipan sebesar Rp.858.130.350,- ( delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) sebagaimana isi surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2012 tersebut ; Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kerjasama seperti diuraikan di atas, maka hal itu semua adalah merupakan suatu bukti bahwa Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengakui kebenaran bahwa Pemilik objek perkara adalah Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat diambil kesimpulan bahwa Peralihan Kepemilikan objek sengketa Perkebunan Kelapa dari Terbanding II semula Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah dilakukan melalui proses yang sah menurut hukum;


Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebahai Pemilik sah atas objek sengketa telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan terlebih dahulu melakukan somasi tanggal 7 April 2016 ( P.DR-4 dan P.DR-5 ) dan hal itu dilakukan karena, Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan yang dapat merugikan Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa di dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.286 tertanggal 12 Mei 2010 yang di buat dihadapan Notaris Buntaria Tigris Darmawan Ng,SH,SE,MH pada Pasal 3 butir a dan butir b pada pokoknya ditegaskan bahwa jika dikemudian hari setelah Pengikatan Jual Beli dimaksud terjadi tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah ex (bekas) milik PT. Wira Citespong, maka pihak PT. Wira Citespong

membebaskan pihak PT. Asabaland ( Pembanding semula

Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ) dari segala tuntutan dari pihak lain tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan itu, maka Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi jika mengalami kerugian tidak dapat menimpakannya kepada Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi atas Jual Beli 13.669 batang pohon kelapa dari Terbanding III semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi, oleh karena hal itu diluar tanggung jawab dari Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagaimana Pasal 3 butir a dan b Akta Pengikatan Jual Beli No.286 tanggal 12 Mei 2010 ; Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI Menimbang, bahwa tuntutan Provisi pada pokoknya dikemukakan agar Tergugat dalam Rekonpensi untuk menghentikan segala tindakan yang dilakukan secara sepihak yang dapat dipandang sebagai memasuki tanah perkebunan milik


Penggugat dalam Rekonpensi (Pembanding semula Tertgugat I ) memetik dan mengambil buah pohon kelapa tanpa seijin dari Penggugat dalam Rekonpensi ( Pembanding semula Tergugat I ) ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi yang dikemukakan di atas tidak terdapat suatu bukti permulaan yang menyatakan telah terjadi perbuatan sepihak dari Tergugat Rekonpensi ( Terbanding semula Penggugat Konpensi ) seperti disebutkan di atas, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang,

bahwa

maksud dan

tujuan

gugatan

Rekonpensi dari

Penggugat Rekonpensi ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi ) sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi pada umumnya dalam mempertimbangkan gugatan Konpensi sudah dipertimbangkan, namun demikan Penggugat Rekonpensi ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi ) ada mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi ( Terbanding I semula Penggugat Konpensi ) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi ) ; Menimbang, bahwa memperhatikan dalil tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, tidak didukung dengan pembuktian yang cukup, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi tersebut harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Oktober 2016 Nomor:11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd, tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini : DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinayatakan ditolak dan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ( Pembanding semula Tergugat I ) juga dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi dalam perkara ini Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan


pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.20 Tahun 1947, Undang-undang No.48 Tahun 2009 jo Undang-undang No.49 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-

undang No.2 Tahun 1986 dan HIR ; MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebuit ; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31Oktober 2016 Nomor:11 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbd yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI DALAM PROVISI - Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ; DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Konpensi dari Terbanding I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI DALAM PROVISI - Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonpensi ( Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Pembanding semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Terbandung I semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,


yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : SENINtanggal 8MEI 2017, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami: ZAID UMAR BOBSAID, SH.,MHWakilKetua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

dengan

BERLIN

DAMANIK,

M.HumdanNELSON PASARIBU, SH., MH masing–masing

sebagai

SH., Hakim

Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 20 Pebruari 2017, Nomor : 87 / PEN / PDT / 2017 / PT.BDG, putusan mana pada hari JUM’AT tanggal 12 MEI 2017diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiriOleh BERLIN DAMANIK, SH., M.Hum danNELSON PASARIBU, SH., MH masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota

dengan dibantu

oleh

H.DEDE

SOBARI, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

BERLIN DAMANIK, SH., M.Hum

ZAID UMAR BOBSAID, SH.,MH

Ttd NELSON PASARIBU, SH., MH PANITERA PENGGANTI Ttd H. DEDE SOBARI, SH, MH. Perincian Biaya : - Materai

…………. Rp.

6.000,-

- Redaksi Putusan …………. Rp. 5.000,- Pemberkasan ….…………. Rp.139.000,-


Jumlah

Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) -----------------------------------------------------


PT.BDG

Recommend Documents