PT.BDG

P U T U S A N

Nomor. 288/Pdt/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------------------------------------

HARI KURNIAWAN, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Karawang Bunder Rt.02/Rw.03 Desa Taman Sari Kecamatan Pangkalan, yang dalam

hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ALBERT TIENSA, SH.MH dan AHMAD BASUKI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Ruko Espana Jl. Kalimantan No. 89 Lippo Karawaci Utara, Tangerang

15139, berdasarkan surat kuasa khusus No : 002/PER/HK/B/AT/I/

2016 tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; Melawan: ISWANTO BROWO, Laki-laki, alamat Karawang Bunder Rt.02/Rw.03 Desa

Taman Sari Kecamatan Pangkalan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Yudho Sukmo Nugroho, SH., M.H., dkk., Advokat

pada kantor Advokat Nugroho & Co Attorneys Al Law, beralamat di

Cinere Residence Blok I 1 No. 1, Jalan Meruyung Raya, Limo, Depok 16515 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ; 1.

2.

NOTARIS

DAN

DEDE TRESNAWATY, SH,

perempuan, alamat Jl.

Kertabumi No. 59 Karawang 4311, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;

Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karawang, yag dalam hal ini diwakili oleh kuasa bernama R/Koen Ircahyo Wibowo,SH , Wagita, Sutarmin Soha,SH.,Msi, Edi Munajat,

berdasarkan surat kuasa No:269/SK-32.15/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

Hal.1 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat di dalam Surat

Gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 11 Pebruari 2015 dan terdaftar dengan Register Nomor :8/Pdt.G/2015, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal ini adalah sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara

 Bahwa orang tua PENGGUGAT, almarhumah Lanawati, mempunyai 3 ( tiga ) bidang tanah darat yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan

Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang bermaksud untuk dibeli oleh TERGUGAT.

 Bahwa pada Akta Pernyataan No. 64, tanggal 17 Juni 2005, yang TERGUGAT buat di hadapan TURUT TERGUGAT I selaku Notaris, TERGUGAT menerangkan telah membeli 3 ( tiga ) bidang tanah, yaitu ;

i) Tanah seluas 15.898 m2 ( lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh

delapan meter persegi ) SHM No : 00242/Tamansari dengan Surat Ukur Nomor : 00005/2005 tercatat atas nama Lanawati.

ii) Tanah seluas 14.632 m2 ( empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua

meter persegi ) SHM No : 00251/Tamansari dengan Surat Ukur Nomor : 00002/2005 tercatat atas nama Hendra Susanto.

iii) Tanah seluas 21,592 M2 ( dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh

dua meter persegi ) SHM No : 00243/Tamansari dengan Surat Ukur Nomor : 00004/2005 tercatat atas nama Iswanto Browo.

dimana ketiga bidang tanah tersebut adalah milik almarhumah Lanawati

orang tua PENGGUGAT, yang salah satunya adalah sebidang tanah di atas, dengan SHM No : 00243/Tamansari seluas 21,592 M2 ( dua puluh satu ribu

lima ratus sembilan puluh dua meter persegi ) seperti yang diuraikan dalam

Surat Ukur No. 00004/2005 tanggal 14 Maret 2005 atas nama TERGUGAT, yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT II selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan nomor surat No.

420.3-SK-24-KP-2005, tanggal 28 Februari 2005. Yang sebelumnya tanah ini Hal.2 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

dikuasai oleh almarhumah Lanawati, orang tua PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( Girik ) yang dimiliki oleh almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT.

 Bahwa di dalam Akta Pernyataan tersebut tercantum bahwa pembelian

tanah-tanah tersebut di atas pembayarannya dilakukan secara bertahap seperti tercantum dalam Akta-akta Pengikatan Jual Beli tersebut dan

pelunasan pembayaran harga tanah-tanah tersebut seharusnya dibayarkan

pada tanggal 5 Juni 2005. Bahwa karena satu dan lain hal TERGUGAT tidak dapat melaksanakan pelunasan tersebut pada tanggal yang telah disepakati. Maka untuk itu TERGUGAT bermaksud akan mengajukan kredit pada salah

satu BANK dengan jaminan SHM No: 00243/Tamansari yang tercatat atas nama TERGUGAT, yang pada saat itu dalam penguasaan almarhumah

Lanawati orang tua PENGGUGAT, untuk itu, TERGUGAT bermaksud

meminjam sertipikat di atas kepada almarhumah lanawati orang tua PENGGUGAT untuk guna kelancaran pengambilan kredit tersebut seperti yang tercantum dalam Akta Pernyataan yang TERGUGAT buat di atas.

 Bahwa dari penjualan ketiga bidang tanah di atas, salah satu diantara ketiga

tanah tersebut, yakni, sebidang tanah yang terletak di Desa Tamansari

Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat seluas 21,592 M2 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi)

pada saat itu belum mempunyai Sertipikat Hak Milik, hanya berupa Surat Keterangan Tanah ( Girik ) yang dikuasai oleh almarhumah Lanawati orang

tua PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT berinisiatif membuatkan, untuk

menjadikannya,

Sertipikat

Hak

Milik

dengan

terlebih

dahulu

meminjamnya kepada almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT

dengan alasan untuk guna kelancaran pengambilan kredit pada BANK, yang bila hasil dana pinjaman/kredit tersebut cair akan digunakan TERGUGAT

untuk membayar sisa pembayaran pelunasan akan ketiga bidang tanah

tersebut, dimana ketiganya adalah tanah milik almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT. Oleh karena hal ini pada awalnya untuk kepentingan

bersama yaitu agar TERGUGAT dapat segera melunasi sisa pelunasan pembayaran akan ketiga tanah di atas, maka almarhumah Lanawati orang

tua PENGGUGAT pada saat itu bersedia untuk meminjamkan Surat Keterangan Tanah ( Girik ) yang dimiliki oleh almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang bertujuan agar TERGUGAT

dapat segera melunasi sisa pelunasan pembayaran atas tanah tersebut, Hal.3 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

yang didasari, akan asas kepercayaan yang diberikan oleh almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

 Bahwa

di

kemudian

hari,

setelah

TERGUGAT

mendapatkan

Surat

Keterangan Tanah ( Girik ) dari almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT,

dan

telah

menjadi

Sertipikat

Hak

Milik

atas

nama

TERGUGAT, yang TERGUGAT buat melalui dan diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Karawang dengan

nomor SHM No : 00243/Tamansari atas nama TERGUGAT. TERGUGAT

tidak lagi dapat dihubungi oleh PENGGUGAT, selain tidak adanya

pemberitahuan oleh TERGUGAT mengenai hasil pinjaman/kredit yang diajukan kepada BANK sudah ada hasil ataupun tidak, TERGUGAT pun

sampai saat ini masih menahan SHM No : 00243/Tamansari atas nama TERGUGAT.

Maka

oleh

karena

itu

perbuatan

TERGUGAT

dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ).

dapat

 Bahwa pihak TERGUGAT setelah menerima pinjaman sertipikat atas nama

PENGGUGAT yang dengan alasan akan diajukan pinjaman kredit kepada BANK,

semenjak

saat

itu,

TERGUGAT

melakukan

penggalian

/

pengoperasian / pengambilan batu kapur yang berada diatas tanah tersebut setiap harinya setelah dihitung yang telah diambil sebanyak 21.000 m3 ( dua

puluh satu ribu meter kubik ) dengan perhitungan, panjang 105m x lebar 25m x tinggi 8m, dengan harga per 1 m3 ( satu meter kubik ) sebesar Rp. 35.000,-

( tiga puluh lima ribu rupiah ). Jadi total penggalian / pengoperasian / pengambilan TERGUGAT adalah sebesar 21.000 m3 X Rp. 35.000,- = Rp. 735.000.000,- ( tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah ).

 Bahwa pada Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2005, yang TERGUGAT buat di hadapan TURUT TERGUGAT I selaku Notaris di atas dapat

terlihat

pula

bahwa

TERGUGAT

sendiri

telah

menerangkan

keterlambatan / kelalaian TERGUGAT dalam melunasi sisa pembayaran

akan ketiga bidang tanah di atas yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 ayat 2 : “ Bahwa pelunasan pembayaran harga tanah-tanah

tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) seharusnya dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2005 “.

Hal.4 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.



Pasal 3 ayat 3 : “ Bahwa dikarenakan satu dan lain hal TERGUGAT (

Penghadap ) tidak dapat melaksanakan pelunasan tersebut pada tanggal yang telah disepakati “.

Bahwa dari pernyataan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa TERGUGAT telah telat / lalai dalam melunasi sisa pembayaran akan tanah di atas. Bahwa

kemudian, masih didalam Akta Pernyataan tersebut, TERGUGAT kembali menyatakan, akan melunasinya pada tanggal 2 Agustus 2005 dan 10

Agustus 2005. Dan bersedia untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat 6 alinea ke-1 dan ke-2 yang berbunyi :

 Pasal 3 ayat 6 alinea ke-1 : “ Berhubung dengan segala sesuatu seperti

yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT ( Penghadap ) dengan ini menyatakan :

TERGUGAT ( Penghadap ) akan melunasi sisa pembayaran dengan cara

bertahap yaitu pada tanggal 2 Agustus 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (

dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan pada tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) “.

 Pasal 3 ayat 6 alinea ke-2 : “ Apabila TERGUGAT ( Penghadap ) tidak melaksanakan

pembayaran

dalam

TERGUGAT ( Penghadap ) bersedia :

waktu

yang

ditentukan,

maka

1. Untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) perhari terlambat berturut-turut selama 30 ( tigapuluh ) hari.

2. Apabila setelah 30 ( tigapuluh ) hari TERGUGAT ( Penghadap ) belum

juga membayar pelunasan dari harga Jual Beli tanah-tanah tersebut, TERGUGAT ( Penghadap ) bersedia menerima 25 % ( dua puluh lima

persen ) dari jumlah harga yang telah dibayarkan atas tanah-tanah tersebut.

3. Akan mengembalikan sertipikat-sertipikat ke atas nama penjual

masing-masing dan juga mengembalikan sertipikat atas nama TERGUGAT ( Penghadap ) kepada Nyonya Lanawati.

Bahwa dari pernyataan di atas dimana TERGUGAT telah menyatakan,

bahkan sampai kali kedua, akan memenuhi kewajibannya sebagai Pembeli seperti yang dituangkan dalam Akta Pernyataan tersebut di atas hingga

sampai saat Surat Gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak melaksanakan isi

perjanjian tersebut. Maka oleh karena itu perbuatan TERGUGAT dapat dikategorikan telah Wanprestasi ( Ingkar Janji ).

Hal.5 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

8. Bahwa

akibat

perbuatan

TERGUGAT

yang

menahan

SHM

No

:

00243/Tamansari atas nama TERGUGAT dan mengambil batu kapur yang berada diatas tanah tersebut, tentunya hal ini menyebabkan kerugian cukup besar yang diderita oleh almarhumah Lanawati orang tua PENGGUGAT, karena selain Perjanjian Jual Beli diantara almarhumah Lanawati orang tua

PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dapat dianggap telah Batal demi Hukum yang menyebabkan hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh PENGGUGAT semenjak 5 Juni 2005 yang hingga saat ini pelunasan pembayaran atas tanah tersebut tidak dilunasi oleh TERGUGAT, ditambah beralihnya

hak

atas

tanah

milik

almarhumah

Lanawati

orang

tua

Lanawati

orang

tua

PENGGUGAT, karena telah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT

yang

menyebabkan

almarhumah

PENGGUGAT menderita sakit-sakitan sampai meninggalnya almarhumah dikarenakan beban pikiran karena masalah tersebut yang disebabkan oleh

TERGUGAT tidak juga kunjung selesai hingga akhir hayatnya, dan sekarang

diwariskan kepada PENGGUGAT, tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain karena masih tertahan atas nama TERGUGAT. Maka perbuatan

TERGUGAT dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain

b. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan TERGUGAT termasuk dalam point a dan b ( perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada seorang yang lain dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ), yang mana dalam

hal ini TERGUGAT telah melanggar hukum dengan menahan SHM No :

00243/Tamansari atas nama TERGUGAT. Jadi jelaslah bahwa perbuatan TERGUGAT termasuk Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) dengan perbuatannya yang telah melanggar hukum.

9. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah Ingkar Janji dengan tidak melunasi sisa pelunasan pembayaran atas tanah milik PENGGUGAT,

tentunya dari waktu ke waktu menyebabkan kerugian yang PENGGUGAT Hal.6 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

derita

semakin

meningkat,

maka

perbuatan

TERGUGAT

dapat

dikategorikan telah Wanprestasi ( Ingkar Janji ) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

a) Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya

c) Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan TERGUGAT termasuk dalam

point a, b, dan d (tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya dan melaksanakan apa yang dijanjikannya serta melakukan sesuatu yang

menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya) yang mana dalam hal ini

TERGUGAT tidak melakukan dan melaksanakan apa yang telah disepakati dengan

tidak

membayar

hutangnya

tepat

pada

waktunya

dengan

mengingkari apa yang telah dinyatakannya jadi jelaslah bahwa perbuatan

TERGUGAT adalah termasuk WANPRESTASI (Ingkar Janji) dengan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati.

10. Bahwa dikarenakan perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) dan atau WANPRESTASI (Ingkar Janji) mengakibatkan

PENGGUGAT menderita kerugian yang cukup besar dengan sertipikat tanah milik PENGGUGAT yang telah dibalik nama atas nama TERGUGAT dan

sampai

saat

ini

masih

ditahan

oleh

TERGUGAT

sehingga

PENGGUGAT tidak dapat menjual tanah miliknya kepada Pihak lain, juga ditambangnya

tanah

kapur

milik

PENGGUGAT

untuk

dijual

oleh

TERGUGAT kepada pihak lain, ditambah hutang yang tidak dilunasi oleh

TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga sampai saat ini yang total kerugian keseluruhannya adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang oleh TERGUGAT tentu saja menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PENGGUGAT ditambah denda akibat terlambat atau melalaikan kewajiban pembayaran TERGUGAT

yang untuk tiap-tiap hari keterlambatan senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu

rupiah ) dan kehilangan keuntungan yang diharapkan terhitung sejak 5 Juni 2005 jelas kerugian yang PENGGUGAT derita menjadi semakin besar dan

Hal.7 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

bila diperhitungkan total materiil yang PENGGUGAT derita adalah sebagai berikut :

 Hutang yang harus dibayar TERGUGAT

: Rp.

 Denda 30 hari x Rp. 1.000.000,-

 Keuntungan yang diharapkan dari harga tanah

: Rp.

500.000.000,30.000.000,-

21,592 M2 x Rp. 500.000,-/meter

dengan harga jual saat ini jika hasil penjualan

tersebut dibelikan tanah lain di lokasi yang sama : Rp. 10.796.000.000,-

 Kerugian akibat penggalian/pengoperasian/pengambilan batu kapur yang berada diatas tanah tersebut 21.000 m3 X Rp. 35.000,Total

:

Rp. 735.000.000,- ( + )

: Rp. 12.061.000.000,-

Jadi total keseluruhan kerugian Materiil yang PENGGUGAT derita adalah sebesar Rp. 12.061.000.000,- ( dua belas milyar enam puluh satu juta rupiah ).

KERUGIAN IMMATERIIL : Bahwa akibat kelalaian TERGUGAT yang tidak tepat waktu dengan menunda-nunda dalam membayar sisa hutang ( sisa pembayaran tahap

kedua dan terakhir ), bahkan terlihat adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT yang tidak melunasi sisa hutangnya, ditambah hilangnya keuntungan yang

diharapkan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menjual tanah tersebut yang telah dibalik nama atas nama TERGUGAT sangat

mempengaruhi kelancaran penjualan tanah milik PENGGUGAT karena

menjadi beban pikiran PENGGUGAT, belum lagi biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurusnya, jelas hal ini mempengaruhi penjualan atas tanah milik PENGGUGAT, dan juga biaya untuk merawat alamarhumah

Lanawati dari sakit hingga meninggalnya almarhumah karena ulah dari TERGUGAT, maka untuk itu adalah wajar dan patut PENGGUGAT menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah )

Berdasarkan perincian perhitungan kerugian tersebut di atas, maka total

keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil yang PENGGUGAT derita adalah sebagai berikut :

 Kerugian Materiil

: Rp. 12.061.000.000,Hal.8 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

 Kerugian Immateriil ( meninggalnya Orang tua PENGGUGAT )

: Rp. 5.000.000.000,- ( + )

Total

: Rp. 17.061.000.000,-

Jadi total keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil yang PENGGUGAT derita adalah sebesar

Rp. 17.061.000.000,- ( tujuh belas milyar enam

puluh satu juta rupiah ).

11. Bahwa berkaitan dengan TURUT TERGUGAT I, dalam hal ini DEDE TRESNAWATI, SH selaku Notaris pembuat Akta Pernyataan No. 64,

tanggal 17 Juni 2005 di atas, berkewajiban untuk melindungi para pihak

yang membuat akta pada TURUT TERGUGAT I, untuk menjaga agar salah

satu pihak tidak dirugikan dan dapat terlaksananya Akta Pernyataan yang dimaksud dengan baik dan lancar yang mana seharusnya sertipikat PENGGUGAT berada dalam kekuasaan Notaris

( TURUT

TERGUGAT I ) dan apabila pihak pembeli ( TERGUGAT ) telah membayar

seluruh kewajibannya barulah sertipikat tersebut diserahkan kepada TERGUGAT.

12. Bahwa

agar

gugatan

PENGGUGAT

tidak

sia-sia

(illusoir),

maka

PENGGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Karawang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap

tanah atas nama TERGUGAT tersebut yang terletak di di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat seluas

21,592 M2 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) SHM No : 00243/Tamansari.

13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta yang jelas dan didukung bukti-bukti sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memohon

diberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi, dan Perlawanan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas PENGGUGAT mohon kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara Aquo untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : PETITUM PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Hal.9 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

2. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah ahli waris dan pemilik satu-satunya atas sebidang tanah darat yang terletak di Desa Taman Sari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Propinsi Jawabarat seluas 21,592 M2 ( dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh

dua

meter persegi ) dengan batas-batas ditunjuk oleh Iswanto Browo sertipikat SHM No. 00243/Tamansari.

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata dan atau WANPRESTASI ( Ingkar Janji ) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT.

4. Menyatakan Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2005 yang dibuat TERGUGAT di hadapan Notaris DEDE TRESNAWATI, SH selaku TURUT

TERGUGAT I adalah sah dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT.

5. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi isi Pernyataan dalam Akta No. 64

tanggal 17 Juni 2005 tersebut sesuai dengan ketentuan pada Halaman 4, Alinea Pertama, Angka 1, 2 dan 3.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu : Kerugian Materiil

:

Rp. 12.061.000.000,-

Total

:

Rp. 17.061.000.000,-

Kerugian Immateriil

:

Rp.

5.000.000.000,- ( + )

Jadi total keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil yang PENGGUGAT derita adalah sebesar

Rp. 17.061.000.000,- ( tujuh belas milyar enam

puluh satu juta rupiah ).

7. Memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional / TURUT TERGUGAT

II untuk merubah / balik nama Sertipikat SHM No. 00243 a/n ISWANTO BROWO kepada

pemilik semula ke atas nama Penggugat ( HARRY

KURNIAWAN ) sebagai ahli waris almarhumah Lanawati sekalipun sertipikat a/n TERGUGAT tidak ada atau tidak diserahkan

8. Menyatakan sertipikat SHM No. 00243 a/n ISWANTO BROWO ( TERGUGAT ) yang tidak dikembalikan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

9. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) per harinya sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) bila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini.

Hal.10 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 12 % per tahun setiap tidak dilaksanakannya atau tidak dipenuhinya putusan ini.

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) terhadap tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, Desa Tamansari seluas 21,592 M2 (dua puluh satu

ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas ditunjuk oleh Iswanto Browo sertipikat SHM No. 00243/Tamansari.

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voebaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, dan Kasasi.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono ).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama MASOHI GURNING ,SH.,MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2015 selanjutnya TERGUGAT telah mengajukan

jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A.

PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas/kapasitas (legal Standy In

Judicio) untuk bertindak sebagai PENGGUGAT 1.

Bahwa

PENGGUGAT

i.c

HARRY

KURNIAWAN

pada

dalil

gugatannya butir 1, menyatakan almarhumah Linawati, mempunyai

3 (tiga) bidang tanah darat (“Tanah Sengketa”) terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Propinsi 2.

Jawa Barat ;

Bahwa secara hukum HARRY KURNIAWAN, tidak mempunyai kualitas/kapasitas (Legal Standy In Judicio) untuk bertindak sebagai PENGGUGAT karena : i)

Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00242/Tamansari

(“SHM No.242/Tamansari”) seluas 15.898 m2 (lima belas ribu

delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) seperti yang

diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00005/2005 tanggal 24 Maret Hal.11 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

2005 (“Tanah Sengketa 1”), sampai saat ini terdaftar atas nama

LANAWATI (Bukti T-1), meskipun faktanya Tanah Sengketa 1

tersebut telah dijual kepada TERGUGAT i.c ISWANTO BROWO, berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 6 tanggal 5 April 2005

(“Akta

PPJB

No.6”),

dibuat

dihadapan

TRESNAWATI, SH. i.c TURUT TERGUGAT I, (Bukti T-2); -

DEDE

Ternyata dalam gugatan aquo, PENGGUGAT i.c HARRY

KURNIAWAN

sama

sekali

tidak

dapat

menunjukkan

dan/atau membuktikan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan LANAWATI, sehingga petitum gugatan PENGGUGAT yang meminta Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris dan

pemilik satu satunya dari tanah yang telah dibeli oleh TERGUGAT, tidak berdasarkan hukum;

ii) Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00251/Tamansari (“SHM No.251/Tamansari”) seluas 14.632 m2 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) seperti yang diuraikan

dalam Surat Ukur Nomor: 00002/2005 tanggal 29 Maret 2005

(“Tanah Sengketa 2”), yang terdaftar atas nama HENDRA SUSANTO, saat ini terdaftar atas nama CHANG JUI FANG

(Bukti T-3) dengan bukti peralihan hak Akta Jual Beli Nomor : 304/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dibuat oleh IRAYANTHI

RAHMAN, SH., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Daerah Karawang, bahkan sebelumnya sudah pernah dialihkan kepada HENNY T, meskipun faktanya Tanah Sengketa 2

tersebut telah dijual kepada TERGUGAT i.c ISWANTO BROWO, berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 7 tanggal 5 April 2005

(“Akta

PPJB

No.7”),

dibuat

dihadapan

TRESNAWATI, SH. i.c TURUT TERGUGAT I, (Bukti T-4); -

DEDE

Ternyata dalam gugatan aquo, PENGGUGAT i.c HARRY

KURNIAWAN sama sekali tidak dapat menunjukkan dan/ atau

membuktikan

PENGGUGAT PENGGUGAT

adanya

dengan dengan

hubungan

HENDRA

HENNY

T

hukum

SUSANTO, maupun

antara antara

antara

PENGGUGAT dengan CHANG JUI FANG, sehingga terbukti

secara hukum PENGGUGAT i.c HARRY KURNIAWAN, tidak Hal.12 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

mempunyai kualitas/kapasitas (Legal Standy In Judicio) untuk bertindak sebagai PENGGUGAT ;

iii) Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00243/Tamansari (“SHM No.243/Tamansari”) seluas 14.632 m2 (empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) seperti yang diuraikan

dalam Surat Ukur Nomor: 00004/2005 tanggal 14 Maret 2005 (“Tanah Sengketa 3”) sampai saat ini tercatat dan dikuasai oleh ISWANTO BROWO i.c TERGUGAT (Bukti T-5); -

Ternyata dalam gugatan aquo, PENGGUGAT i.c HARRY

KURNIAWAN dan/atau

sama

sekali

tidak

dapat

menunjukkan

membuktikan adanya hubungan hukum antara

PENGGUGAT dengan ISWANTO BROWO, karena Tanah Sengketa 3

tersebut sejak awal diterbitkannya dari semula

adalah milik TERGUGAT sendiri yang diperoleh berdasarkan Surat Kantor Pertanahan 3.

Kabupaten Karawang tanggal 20

Maret 2005, No. 420.3-SK-24-KP-2005 (Bukti T-6);

Bahwa oleh karena ke-3 (tiga) bidang Tanah Sengketa yang diklaim

oleh PENGGUGAT sebagai milik LANAWATI, namun faktanya Tanah Sengketa 1,

telah dijual kepada TERGUGAT, Tanah Sengketa 2

telah beralih kepada Chang Jui Fang setelah sebelumnya dialihkan kepada HENNY T dan Tanah Sengketa 3 diperoleh TERGUGAT

berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Karawang, maka terbukti secara hukum PENGGUGAT i.c

HARRY KURNIAWAN,

tidak mempunyai kualitas/kapasitas (Legal Standy In Judicio) untuk

bertindak

sebagai

PENGGUGAT,

sehingga

gugatan

PENGGUGAT sepatutnya ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan B.

tidak dapat diterima.

Penggabungan Dasar Kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

dan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Tidak Dibenarkan. 1.

Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya, secara tidak benar telah menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wasprestasi (Ingkar Janji) yaitu : -

Perihal Surat Gugatan : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

dan Gugatan Wasprestasi (Ingkar Janji);

Hal.13 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

-

Butir 7

dan 9

wanprestasi

dari Surat Gugatan menyebutkan perihal

(kelalaian)

dari

TERGUGAT,

(Pasal

1238

KUHPerdata), sedangkan pada butir 8 dari Surat Gugatan menyebutkan perihal perbutaan melawan hukum (PMH) yang -

dilakukan TERGUGAT (Pasal 1365 KUHPerdata);

Petitum Surat Gugatan butir 3, PENGGUGAT memohon kepada

Ketua

Pengadilan

Negeri

Karawang

agar

“Menyatakan

TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata dan atau WANPRESTASI

(Ingkar Janji) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata yang menyebabkan 2.

kerugian kepada PENGGUGAT”

Bahwa gugatan PENGGUGAT yang telah menggabungkan 2 (dua)

dasar kualifikasi gugatan yaitu Gugatan Wansprestasi (Ingkar Janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat dibenarkan dalam

tertib beracara karena kedua kualifikasi dasar gugatan tersebut harus diselesaikan secara tersendiri.

Hal ini sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung RI., No.1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang kaidah hukumnya menyatakan :

”Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wan prestasi tidak dapat dibenarkan dalam 3.

tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”.

Bahwa oleh karena terbukti gugatan PENGGUGAT merupakan penggabungan antara Gugatan Wansprestasi (Ingkar Janji) dengan gugatan

perbuatan

melawan

hukum

(PMH),

maka

gugatan

PENGGUGAT tersebut merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga C.

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

harus ditolak atau setidak

Gugatan PENGGUGAT Sudah Lewat Waktu ( Daluwarsa)

1.

Bahwa telah menjadi fakta hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 00243/Tamansari, dengan luas 21.592 m2, dengan Surat Ukur No.

00004/2005 tanggal 14 Maret 2005 milik TERGUGAT pencatatan 2.

pendaftaran tanahnya telah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2005;

Bahwa apabila dihitung sejak tanggal pencatatan tersebut sampai dengan saat ini, sudah lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu

Hal.14 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997, maka gugatan PENGGUGAT tersebut telah DALUWARSA

atau telah melampaui

waktu yang ditentukan dalam PP 24/1997 tersebut. jelasnya ketentuan Pasal 32 ayat (2)

Untuk lebih

PP 24/1997

TERGUGAT kutip sebagai berikut:

tersebut

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain

yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan gugatan

ke

pengadilan

penerbitan sertipikat tersebut”. 3.

mengenai

penguasaan

atau

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, menolak gugatan PENGGUGAT setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

D.

tanah

tersebut atau

Gugatan PENGGUGAT Tidak Lengkap/Kurang Pihak

1.

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada dalil eksepsi huruf A butir 2 sub ii) bahwa Tanah Sengketa 2 i.c SHM No.251/Tamansari seluas 14.632 m2

atas nama HENDRA

SUSANTO, ternyata saat ini terdaftar atas nama CHANG JUI FANG

(vide Bukti T-3) dengan bukti peralihan hak Akta Jual Beli Nomor :

304/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dibuat oleh IRAYANTHI

RAHMAN, SH., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Daerah Karawang, bahkan sebelumnya tanah tersebut sudah pernah dialihkan kepada HENNY T, meskipun faktanya Tanah Sengketa 2 tersebut telah dijual kepada TERGUGAT i.c ISWANTO 2.

BROWO, berdasarkan Akta PPJB No.7, (vide Bukti T.1.-4); Bahwa

oleh

karena

PENGGUGAT

mendalilkan

almarhumah

Linawati, mempunyai 3 (tiga) bidang tanah darat terletak di Desa Tamansari termasuk di dalamnya Tanah Sengketa 2, i.c SHM No.251/Tamansari

seluas

14.632

m2

atas

nama

HENDRA

SUSANTO, yang saat ini terdaftar atas nama CHANG JUI FANG dan

sebelumnya atas nama HENNY T, maka untuk kepastian hukum Hal.15 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

sudah sepatutnya CHANG JUI FANG dan 3.

sebagai pihak dalam perkara aquo;

HENNY T, ditarik

Oleh karena PENGGUGAT tidak menarik HENDRA SUSANTO, CHANG JUI FANG dan

HENNY T sebagai pihak dalam perkara

aquo, maka menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak lengkap/ kurang pihak, sehingga E.

harus ditolak atau setidak tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa PENGGUGAT dalam posita butir 1 gugatannya mendalilkan, bahwa almarhumah Lanawati, mempunyai 3 (tiga) bidang tanah darat

(“Tanah Sengketa”) yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang…dstnya.

Selanjutnya, dalam petitum butir 1 gugatannya PENGGUGAT

menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris dan pemilik satu-satunya atas sebidang tanah darat yang terletak

di Desa Tamansari

Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Propinsi Jawabarat seluas 21.592 M2 2. Bahwa

ternyata

(“Tanah Sengketa 3”) tersebut. dari

posita

dan

petitum

gugatan

tersebut,

PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak

dan batas-batas dari Tanah Sengketa 3 yang dituntut sebagai miliknya tersebut, sehingga karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel).

Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut

hukum apabila gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Karawang, atau setidak-tidaknya dinyataka tidak dapat diterima.

Hal mana sesuai dengan

yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah

Agung R.I. tanggal 17-4-1979 No.1149 K/Sip/1975, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.” F.

Petitum Gugatan PENGGUGAT Saling Bertentangan/Kontradiksi

(Tidak Jelas/Obscuur Libel).

Hal.16 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

1. Bahwa PENGGUGAT di satu pihak, dalam petitum butir 1, butir 7 dan

butir 8 gugatannya menuntut agar : (i) PENGGUGAT dinyatakan

sebagai pemilik Tanah Sengketa 3, (ii) menyatakan Sertifikat SHM No.00243 a/n ISWANTO BROWO (Tanah Sengketa 3) dirubah/balik nama kepada PENGGUGAT dan (iii) menyatakan

Sertifikat SHM

No.00243 a/n ISWANTO BROWO (Tanah Sengketa 3) tidak berlaku lagi.

2. Akan tetapi di pihak lain, dalam petitum butir 4, butir 5 dan butir 6 gugatannya PENGGUGAT menuntut agar : (i) Akta Pernyataan No.64

tanggal 17 Juni 2005 tentang pembayaran atas pembelian Tanah

Sengketa dinyatakan sah dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh TERGUGAT, dan (ii) TERGUGAT membayar kerugian yang antara

lain berupa hutang sebesar Rp.500.000.000,00 sebagai pelunasan atas pembelian Tanah Sengketa (vide posita 7 dan butir 10 Gugatan) sesuai dengan Akta Pernytataan.

3. Bahwa dari petitum-petitum tersebut di atas, maka terbukti gugatan PENGGUGAT saling bertentangan/kontradiksi (obscuur libel),

karena di satu pihak PENGGUGAT menuntut Tanah Sengketa, i.c.

Tanah Sengketa 3 dinyatakan sebagai miliknya, akan tetapi di lain

pihak PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melunasi harga pembelian Tanah Sengketa tersebut.

Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya dan terdapat cukup alasan

apabila gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Karawang, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT uraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, maka TERGUGAT

mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi TERGUGAT tersebut, dan selanjutnya menolak

gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan

Hal.17 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam 2.

3.

Pokok Perkara ini;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan

PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;

Bahwa DIMOHON AKTA, atas sebagian dari dalil surat gugatan PENGGUGAT

butir

2

yang

pada

pokoknya

menyatakan

TERGUGAT telah membeli 3 (tiga) bidang tanah yaitu : i)

bahwa

Tanah Sengketa 1, berupa SHM No.242/Tamansari seluas 15.898

m2 terdaftar atas nama LANAWATI berdasarkan Akta Pengikatan

Untuk Jual Beli No. 6 tanggal 5 April 2005 dibuat dihadapan DEDE ii)

TRESNAWATI, SH. i.c TURUT TERGUGAT I, ( vide Bukti T.1.-2);

Tanah Sengketa 2 berupa SHM No.251/Tamansari seluas 14.632 m2, pada waktu itu terdaftar atas nama HENDRA SUSANTO,

berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 7 tanggal 5 April

2005, dibuat dihadapan DEDE TRESNAWATI, SH. i.c TURUT iii)

TERGUGAT I, (vide Bukti T.1.-4);

Tanah Sengketa 3, berupa SHM No.243/Tamansari seluas 14.632

m2 sampai saat ini tercatat dan dikuasai oleh ISWANTO BROWO i.c

TERGUGAT (vide Bukti T-5) yang sejak awal diterbitkannya dari semula adalah milik TERGUGAT sendiri yang diperoleh berdasarkan Surat Kantor Pertanahan

Kabupaten Karawang tanggal 20 Maret

2005, No. 420.3-SK-24-KP-2005 (vide Bukti T-6);

Sehingga secara hukum sudah tidak terbantahkan kebenarannya dan karenanya terbukti bahwa TERGUGAT adalah pemilik SAH dari

ke-3

(tiga) bidang tanah tersebut yaitu : Tanah Sengketa 1, Tanah 4.

Sengketa 2 dan Tanah Sengketa 3 ;

Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dengan keras dalil gugatan

PENGGUGAT pada butir 2 selebihnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut yaitu : Tanah Sengketa 1,

Tanah Sengketa 2 dan Tanah Sengketa 3 adalah tanah milik almarhum LANAWATI orang tua PENGGUGAT, karena : i)

Untuk Tanah Sengketa 1, PENGGUGAT i.c HARRY KURNIAWAN,

tidak mempunyai kualitas/kapasitas (Legal Standy In Judicio) sebab

PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan dan/atau Hal.18 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

membuktikan adanya hubungan hukum ii)

dengan LANAWATI ;

antara PENGGUGAT

Untuk Tanah Sengketa 2, TERGUGAT mendapat peralihan hak dari HENDRA SUSANTO, (vide Bukti T-4), bahkan saat ini terdaftar

atas nama CHANG JUI FANG (vide Bukti T-3). Lebih dari pada itu

TERGUGAT mendapatkan bukti bahwa sebelum beralih kepada

CHANG JUI FANG, Tanah Sengketa 2 tersebut juga telah dialihkan kepada

pihak ketiga lainnya yaitu : HENNY T, sehingga dalil

PENGGUGAT yang menyatakan seolah-oleh Tanah adalah iii)

milik LINAWATI sama sekali tidak

berdasarkan hukum. Demikian

pula

untuk

Tanah

Sengketa

3,

benar

Sengketa 2 dan

merupakan

tidak

tanah

Landreform dalam rangka Redistribusi Tanah, dan sejak awal

dikuasai oleh TERGUGAT, dan sertipikat diterbitkan berdasarkan Surat Kantor Pertanahan, sehingga dalil PENGGUGAT

yang

menyatakan seolah-oleh Tanah Sengketa 3 adalah milik LINAWATI 5.

sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT

pada butir 3, 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehubungan dengan kepemilikan Tanah Sengketa 3 i.c SHM No.243/Tamansari atas nama ISWANTO BROWO, karena : a.

Tanah Sengketa 3 tersebut berasal dari tanah Landreform dalam rangka

Redistribusi

Tanah

yang

sejak

awal

dikuasai

oleh

TERGUGAT, dan sertipikat diterbitkan berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 20 Maret 2005, No. 420.3-

SK-24-KP-2005 (vide Bukti T-6) jo Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang No. 411/19/BPN/2005 tanggal 1 Maret 2005, b.

perihal Penerbitan Sertipikat SK Redistribusi (Bukti T-7);

Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2015 (vide Bukti T-8)

tersebut pada intinya berisikan pernyataan TERGUGAT mengenai penyelesaian atas transaksi jual beli 3 (tiga) bidang tanah yaitu : Tanah Sengketa 1, Tanah

Sengketa 2 dan Tanah Sengketa 3,

dimana untuk Tanah Sengketa 1 dan 2 telah dengan tegas diatur

mengenai harga jual beli dan cara pembayarannya dalam Akta PPJB No.6, (vide Bukti T-2) dan Akta PPJB No.7, (vide Bukti

T-4),

Hal.19 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

sedangkan untuk Tanah Sengketa 3, tidak dibuat PPJB dan tidak

ada nilai transaksinya, karena sejak awal tanah tersebut dikuasai

oleh TERGUGAT, terbukti selama menguasai tanah tersebut, TERGUGAT tidak pernah mendapatkan

tagihan, keluhan

dan/atau peringatan dalam bentuk apapun dari LANAWATI atau pihak lain yang merasa turut mempunyai hak atas Tanah c.

Sengketa 3 tersebut;

Dengan demikian tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan

seolah-olah

TERGUGAT

telah

meminjam

bukti

kepemilikan Tanah Sengketa 3 yaitu SHM No.243/Tamansari untuk dijadikan Jaminan pinjaman kepada Bank, maka oleh karena itu TERGUGAT mensommer PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa

TERGUGAT telah meminjam SHM No.243/Tamansari tersebut baik d.

dari LINAWATI dan/atau dari PENGGUGAT; LANAWATI dan/atau PENGGUGAT,

mengetahui dengan pasti

alamat/domisili kediaman TERGUGAT yang senyatanya, sehingga

dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah TERGUGAT tidak dapat e.

lagi

dihubungi

oleh

PENGGUGAT

kebohongan dan sangat mengada-ada;

merupakan

suatu

Demikian pula TERGUGAT tidak mungkin memberitahukan kepada PENGGUGAT mengenai hasil pinjaman kepada BANK, karena

faktanya (i) TERGUGAT tidak pernah mengajukan pinjaman kepada BANK dengan menjadikan Tanah Sengketa 3 sebagai

Jaminan, halmana dapat diketahui dari catatan pada lembar SHM

No.243/Tamansari yang tidak pernah tercatat bahwa Tanah Sengketa

3 pernah dijaminkan kepada pihak Bank atau Kreditur lainnya dan (ii)

secara hukum TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan f.

kepada

PENGGUGAT

karena

tidak

hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

adanya

Bahwa oleh karena Tanah Sengketa 3 i.c SHM No.243/Tamansari

atas nama ISWANTO BROWO, tersebut berasal dari tanah Landreform dalam rangka Redistribusi Tanah yang sejak awal

dikuasai oleh TERGUGAT, dan selama menguasai tanah tersebut,

TERGUGAT tidak pernah mendapatkan tagihan, keluhan dan/atau

peringatan dalam bentuk apapun dari LANAWATI atau pihak lain yang merasa turut mempunyai hak atas Tanah Sengketa 3 tersebut, maka

Hal.20 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

PENGGUGAT yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut,. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/97”) yang untuk jelasnya TERGUGAT kutip sebagai berikut : Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain

yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5

(lima)

tahun

sejak

diterbitkannya

sertipikat

itu

tidak

mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah g.

atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Bahwa terhadap Tanah Sengketa 3 telah diterbitkan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.243/Tamansari atas nama ISWANTO BROWO, dan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 jo 1870 KUHPerdata pada intinya menyebutkan bahwa Sertipikat sebagai akta otentik merupakan alat pembuktian yang kuat baik mengenai data fisik maupun data yuridis yang termuat didalamnya,

oleh karena itu sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis tersebut harus dinyatakan sebagai data yang benar. Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 jo 1870 KUHPerdata TERGUGAT kutip sebagai berikut : Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Pasal 1870 KUHPerdata : Hal.21 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli

waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. 6.

Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT butir 6 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan penggalian/

pengoperasian/pengambilan batu kapur sebanyak 21.000 M³ atau senilai

Rp. 715.000.000.- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah), karena dalil tersebut tidak didukung bukti-bukti tertulis dan tidak jelas dasar perhitungannya, lagi pula sebagai pemilik TERGUGAT berhak untuk memanfaatkan dan mendayagunakan Tanah Sengketa 3 i.c.

SHM

No.243/Tamansari seluas 14.632 m2 tersebut, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, tidak melanggar kepentingan masyarakat 7.

kepentingan orang lain ;

dan/atau

Bahwa tidak benar dan karenanya TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT butir 7, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT belum melunasi kewajibannya berdasarkan Akta

Pernyataan No. 64

tanggal 17 Juni 2005, khususnya terkait dengan Tanah Sengketa 3 i.c. SHM No.243/Tamansari seluas 14.632 m2 tersebut karena : a.

Sebagaimana dimaksud dalam Akta PPJB No.6, (vide Bukti T-2), harga

jual

beli

sebidang

Tanah

Sengketa

1,

yaitu

SHM

No.242/Tamansari seluas 15.898 m2 (vide Bukti T-1) terdaftar atas nama LANAWATI, adalah sebesar Rp. 1.390.000.000.- (satu milyar b.

tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;

Selanjutnya sesuai Akta PPJB No.7, (vide Bukti T-4), harga jual beli

atas sebidang Tanah Sengketa 2, yaitu

SHM No.251/ Tamansari

seluas 14.632 m2 (vide Bukti T-3), terdaftar atas nama HENDRA SUSANTO, adalah sebesar Rp. 158.772.000.- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Dengan demikian harga jual beli untuk kedua bidang tanah tersebut diatas

(SHM No.242/Tamansari dan SHM No.251/Tamansari) adalah sebesar Rp. 1.390.000.000.- + Rp.158.772.000.- = Rp. 1.548.772.000.- (Satu

milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu

Rupiah). Ini membuktikan bahwa sampai dengan ditandatanganainya Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2005, TERGUGAT sudah membayar

Hal.22 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

kepada LANAWATI dan HENDRA SUSANTO seluruhnya sebesar Rp.

1.048.772.000.- , sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000.- telah dibayarkan lunas pada bulan Agustus 2005 sesuai Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2015;

-Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas, dalam perkara aquo,

PENGGUGAT hanya mempermasalahkan transaksi jual beli atas Tanah

Sengketa 3 yaitu SHM No.243/Tamansari seluas 14.632 m2 atas nama TERGUGAT (ISWANTO BROWO i.c TERGUGAT (vide Bukti T-5) yang

menurut PENGGUGAT belum dilakukan pelunasan harga jual belinya oleh TERGUGAT.

-NAMUN FAKTANYA Tanah

Sengketa

3

tersebut

sejak

awal

diterbitkannya dari semula adalah milik TERGUGAT sendiri yang diperoleh berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 20

Maret 2005, No. 420.3-SK-24-KP-2005 (vide Bukti T-6), sehingga atas

Tanah Sengketa 3 tersebut tidak pernah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli sebagaimana halnya Tanah Sengketa 1 dan Tanah Sengketa 2 dan

karenanya pula TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban untuk membayar harga jual beli tanah kepada PENGGUGAT ; Dengan

demikian

dalil

gugatan

PENGGUGAT

yang

menyatakan

TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) karena belum melunasi kewajibannya sesuai Akta

Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2005,

khususnya terkait dengan Tanah Sengketa 3, merupakan dalil yang tidak 8.

benar dan karenanya harus ditolak.

Bahwa demikian pula TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT butir 8, yang pada intinya menyatakan seolah-olah

TERGUGAT telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata

karena telah menahan SHM No.243/Tamansari dan mengambil batu kapur karena sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai pemilik TERGUGAT

berhak untuk memanfaatkan dan mendayagunakan Tanah Sengketa 3 i.c. SHM No.243/Tamansari seluas 14.632 m2 tersebut, sepanjang tidak

melanggar ketentuan hukum, tidak melanggar kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan orang lain;

Lagi pula dengan menggabungkan 2 (dua) dasar kualifikasi gugatan i.c Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Perbuatan Melawan Hukum, sudah cukup

membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas, tidak konsisten dan Hal.23 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak. Hal mana sesuai dengan

Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang kaidah hukumnya menyatakan : ”Penggabungan

gugatan

perbuatan

melawan

hukum

dengan

perbuatan ingkar janji/wan prestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib 9.

beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”.

Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan

wanprestasi (Ingkar Janji) dan tidak pernah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum kepada PENGGUGAT, maka dalil PENGGUGAT pada butir 9 surat gugatan yang pada intinya menyatakan telah menderita

kerugian sebagai akibat TERGUGAT melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) dan

Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT harus lah ditolak

karena tidak berdasarkan hukum;

10. Bahwa selanjutnya oleh karena TERGUGAT tidak pernah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) dan tidak pernah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum kepada PENGGUGAT, maka tuntutan ganti rugi materiil

sebesar Rp. 12.061.000.000.- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000.-, sebagaimana diuraikan pada halman 6 sampai dengan

halaman 7 surat gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Apalagi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut

hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang tidak jelas dasar hukumnya, tidak terperinci dan tidak disertai bukti-bukti pendukungnya, hal

mana bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus

dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna ;”

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.

550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei

1980 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

Hal.24 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima

karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut ;” c.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak ;’’

Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut

hukum apabila tuntutan ganti-rugi (materiil dan immateriil) yang diajukan oleh PENGGUGAT (Petitum Gugatan butir 6) tersebut, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang ;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil gugatan PENGGUGAT

pada butir 12, karena memang senyatanya permohonan sita jaminan

(Revendicatoir Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut

didasarkan pada gugatan yang tidak benar/tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan sita jaminan (Revendicatoir Beslag)

tersebut telah kehilangan sifat urgensinya, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan untuk ditolak ;

12. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT butir 13, karena memang senyatanya dalil PENGGUGAT yang memohon diberikan “putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun

ada

Banding,

Kasasi

dan

Perlawanan”

tersebut

tidak

berdasarkan hukum dan tidak terdapat alasan-alasan atau keadaan yang bersifat eksepsional/urgent sebagai syarat dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan petitum

gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya, meskipun tidak dibantah/ disangkal secara satu persatu, karena senyatanya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak ;

Berdasarkan

uraian-uraian

tersebut

di atas,

ternyata

terbukti

gugatan

PENGGUGAT tersebut tidak benar/tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang

agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

Hal.25 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

I.

Dalam Eksepsi : -

II.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT

tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau setidak-tidaknya, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada

pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan tidak jelas dan kabur ( abscuur libels )

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada

halaman 2 angka 1 dan 2 yang intinya Penggugat mendalilkan memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang berasal dari warisan orang tuanya bernama

Lanawati, yang salah satunya adalah bidang tanah seluas 21.592 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Girik) atas nama Lanawati yang

saat ini telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 00243/Desa Tamansari atas nama Tergugat.

Atas dalil Penggugat tersebut Turut Terugat II tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan kabur karena Penggugat sama

sekali tidak mencantumkan Nomor girik, persil, Instansi mana yang menerbitkan dan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan a quo.

b. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Penggugat dalam posita tersebut mendalilkan apabila Tergugat membeli 3 bidang tanah berdasarkan

Akta Pernyataan No. 64 tanggal, 17 Juni 2015 di bagian lain tanggal, 17 Juni 2005 (diralat yang benar tanggal, 17 Juni 2005) akan tetapi yang dipermasalahkan hanya 1 bidang saja yaitu seluas 21.592 M2 yang

telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 00243/Desa Tamansari sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang 2 bidang lagi

bagaimana? karena apabila Penggugat mendasarkan pada Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2005, maka ke 3 bidang tersebut

Hal.26 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karena itu gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur.

c. Dalam petitum halaman 9 angka 7 Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar membalik nama sertipikat Hak Milik No.

00243/Desa Tamansari atas nama Iswanto Browo kepada Pemilik semula ka atas nama Penggugat (Harry Kurniawan).

Petitum ini adalah tidak jelas dan kabur karena status tanah yang

menjadi obyek gugatan sebelumnya adalah tanah yang belum terdaftar atau belum diterbitkan sertipikatnya sehingga apabila tanah tersebut

harus dikembalikan kepada Pemilik semula, maka caranya bukan

dengan membalik nama sertipikat Hak Milik No. 00243/Desa Tamansari atas nama Iswanto Browo kepada Penggugat akan tetapi harus dikembalikan kepada yang menguasai tanah sebelum disertipikatkan

sertipikat dengan subyek, obyek dan status tanah yang sesuai/sama seperti semula.

Atas dasar uraian dan dalil tersebut, maka gugatan Penggugat

termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur sehingga gugatan tersebut sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Gugatan salah pihak ( error in persona)

Bahwa Penggugat dalam posita halaman 4 dan 5 angka 7 intinya

Penggugat menuntut pelaksanaan/pemenuhan prestasi kepada Tergugat sesuai Akta Pernyataan No. 64 tanggal 17 Juni 2005.

Atas dalil Penggugat tersebut Turut Terugat II tanggapi sebagai berikut :

Karena yang membuat Akta Pernyataan No. 64 tanggal, 17 Juni 2005

adalah Tergugat, maka adalah keliru apabila Penggugat memasukan Turut

Terugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena seseorang atau Badan Hukum tidak dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya terhadap pemenuhan prestasi dimana seseorang atau Badan Hukum

tersebut bukan pihak yang melakukan perikatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat (1) KUH. Perdata yang menyatakan “ setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Atas dalil tersebut maka Penggugat telah keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai pihak Turut Terugat II dalam

perkara a quo, maka gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan

Hal.27 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

yang salah pihak (error in persona) dan karenanya maka gugatan tersebut sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan telah daluwarsa

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut : “

dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak

tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat

itu

tidak

mengajukan

gugatan

ke

Pengadilan

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “.

mengenai

Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Tamansari Surat Ukur

No. 00004/2005 tanggal 14-03-2005 seluas 21.592 M2 tercatat atas nama Iswanto Browo (Tergugat) berdasarkan catatan dalam buku tanah Hak Milik

No. No. 243/Desa Tamansari diterbitkan tanggal, 14-03-2005 sehingga

apabila dihitung sejak penerbitan tersebut sampai dengan didaftarkannya gugatan

ini

di

kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Karawang

sudah

berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut diatas gugatan a quo termasuk gugatan yang telah daluwarsa sehingga gugatan tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana tercantum posita halaman 2 angka 1 dan 2 yang intinya Penggugat memiliki 3 bidang tanah yang salah

satunya bidang tanah yang luasnya 21.592 M2 dengan bukti Surat

Keterangan Tanah (Girik) dan telah terbit sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Tamansari dan akan dijual kepada Tergugat sesuai Akta Pernyataan No. 64 tanggal, 17 Juni 2005.

Atas dalil tersebut Turut Tergugat II taanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil tersebut karena berdasarkan

data/warkah dan catatan dalam Buku Tanah, ketiga bidang tanah Hal.28 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

tersebut status tanahnya semula adalah merupakan sebagian Tanah

Negara bekas Tanah Partikelir Tegal Waroe Landen Verponding No. 53 yang

telah

dilepaskan

kepada

Pemerintah

Republik

Indonesia

berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 72 tanggal, 17 Mei 1949 dan terkena likwidasi berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun

1958 serta telah ditegaskan menjadi tanah obyek Landreform, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 Nopember 1962 No. SK.30/Ka/1962.

b. Adapun terbitnya sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Tamansari berdasarkan data/warkah dan catatan dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang adalah berdasarkan pemberian

hak/redistribusi tanah yang berasal dari sebagian Tanah Negara bekas Tanah Partikelir Tegal Waroe Landen Verponding No. 53 yang dimohon

oleh H. ABDULLOH GOPUR dkk (12 orang/bidang) atas tanah seluas

180.737 M2 terletak di Desa Ciptasari, Desa Cintalaksana dan Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang sebagaimana

diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Karawang No. 420.3-SK.24-KP-2005 tanggal, 28 Pebruari 2005 tentang pemberian hak milik atas tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

c. Bahwa diantara Penerima Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang No. 420.3SK.24-KP-2005 tanggal, 28 Pebruari 2005 : -

Iswanto Browo (Tergugat) memperoleh tanah seluas 21.592 M2 dan

terbit sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Tamansari.

Lanawati (Orang tua Penggugat) memperoleh tanah seluas 15.898

M2 dan terbit sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Tamansari.

Hendro Susanto memperoleh tanah seluas 14.632 M2 dan terbit

sertipikat Hak Milik No. 251/Desa Tamansari yang telah dijual kepada Chang Jui Fang.

Bahwa

penerbitan

sertipikat

tersebut

telah

memenuhi

syarat

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hal.29 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

4. Bahwa Penggugat dalam petitum halaman 9 angka 7 dan 8 intinya agar

Turut Tergugat II merubah/membaliknama sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Tamansari kepada pemilik semula ke atas nama Penggugat serta

menyatakan sertipikat Hak Milik No. 243/Desa Tamansari dinyatakan tidak berlaku.

Atas petitum ini Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

Bahwa petitum ini adalah tidak mungkin dilakukan oleh Turut Tergugat II

karena untuk agar petitum tersebut dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat II harus melalui mekanisme pembatalan sertipikat terlebih dahulu dengan

catatan mana kala secara nyata penerbitan sertipikat tersebut cacat hukum, oleh karena itu petitum tersebut harus harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa atas dasar dalil-dalil, uraian dan fakta hukum tersebut diatas,

Turut Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip serta meperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Januari 2016 Nomor. 08/Pdt.G/ 2015/ PN.Kwg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.261.000,- ( Dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ),-

Membaca risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor : 8/Pdt.G/

2015/PN.KWG, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karawang

Hal.30 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

pada tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat , telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Januari 2016 Nomor. 08/Pdt.G/ 2015/ PN.Kwg, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang

dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang yang

menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016 melalui Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, Kepada Turut Terbanding I

semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan

patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016 melalui

Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Terbanding semula

Tergugat

telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di

Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Juli 2016, kontra memori banding tersebut telah dimohonkan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada

Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage) Nomor. 8/Pdt.G/2015/PN.KWG, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan

Negeri Karawang yang menerangkan bahwa Para pihak masing-masing kepada

Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016 melalui Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, kepada Turut

Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Hal.31 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2016, dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Tangerang , telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA. Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang,

diterima;

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan dasar-dasar dan alasan mengajukan memori banding adalah sebagai berikut: -

Bahwa Pembanding semula Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil

Gugatan, Replik dan Kesimpulannya serta menyangkal semua dalil-dalil Eksepsi, Jawaban serta Duplik dari Terbanding/Tergugat, Turut Terbanding

I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, -

kecuali yang diakui secara benar oleh Pembanding/Penggugat; Bahwa

Pembanding/Penggugat

sangat

keberatandan

tidak

dapat

menerima atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Karawang, karena

putusan tersebut adalah keliru, tidak tepat, tidak adil dan sangat tidak objektif, dimana tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang

terungkap didalam persidangan, sehingga terkesan mengesampingkan dalildalil yang diajukan Pembanding /Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya Terbanding

semula Tergugat mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang

tanggal 7 Januari 2016 Nomor. 08/Pdt.G/ 2015/ PN.Kwg sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak keliru/salah dalam penerapan hukum, serta dalam

memori banding Pembanding semula Penggugat hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja dan merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan di

Hal.32 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

dalam pemeriksaan tingkat pertama, bukan terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan a quo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Januari 2016 Nomor.

08/Pdt.G/ 2015/ PN.Kwg, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya,kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu

dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Januari 2016

Nomor. 08/Pdt.G/ 2015/ PN.Kwg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada

dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor.20

tahun 1947, Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam HIR; M E N G A D I L I -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Januari 2016

Nomor. 08/Pdt.G/ 2015/ PN.Kwg yang dimintakan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.33 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Rabu tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami: AMRIL, S.H M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis dengan A. FADLOL TAMAM, S.H M.Hum dan KAREL TUPPU,

S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung,

Tanggal

16

Juni

2016

Nomor.

288/PEN/PDT/2016/PT.BDG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

A.FADLOL TAMAM, S.H M.Hum

AMRIL, S.H M.Hum

Ttd KAREL TUPPU, S.H M.H PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH

Hal.34 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.

Perincianbiayaperkara : Redaksi putusan ………………….. Rp.

5.000,-

Materai…………………………….

Rp.

6.000,-

Pemberkasan……………..……….. Rp.

139.000,-

Penggandaan ……………………

Rp.

-

Pengiriman ………………………...

Rp.

-

J u m l a h…………………………..

Rp.

+

150.000,-

Hal.35 dari 35 halaman perkara No. 288/Pdt/2016/PT.BDG.