PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 219/Pdt/2015/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT KERETA API INDONESIA, yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya

JOHNY

KHOESOEMA,

SH.,

dan

SYARIKAT GURUSINAGA, SH., Advokat pada Kantor HUkum Neraca yang beralamat di Sahid Office Boutique Unit B lantai 3, komplek Hotel Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav 86 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ---Pembanding, semula Tergugat II ; --------------------------------

l a w a n :

EDDY KRAJENBRINK, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Curie No. 5 RT.001/RW.001, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Bandung, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa mewakili para Ahli Waris keluarga KRAJENBRINK, yaitu : 1. IMAN

KRAJENBRINK

bin

WIM

KRAJENBRINK,

wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cilampuyang RT.002/RW.001 Ds. Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; --------------------------------------------------2. FRIDA KRAJENBRINK, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

di

Kp.

Cilampuyang

RT.008/RW.003

Ds.

Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; ------

3. ROBERT

RENNEE

KRAJENBRINK,

wiraswasta,

bertempat tinggal di Kp. Cilampuyang RT.006/RW.003 Ds. Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; 4. AGUS HERNINGSAR KRAJENBRINK binti JANETTE KRAJENBRINK, wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cigorowong RT.072/RW.003 Ds. Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; -------------------------------5. ANNY KRAJENBRINK, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

di

Kp.

Cilampuyang

RT.001/RW.002

Ds.

Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; -----6. VENNI VICTORIA KRAJENBRINK, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cilampuyang RT.008/RW.003 Ds. Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; 7. LYDIA KRAJENBRINK, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

di

Kp.

Cilampuyang

RT.008/RW.003

Ds.

Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; -----8. OTTO KRAJENBRINK, wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari RT.004/RW.003 Ds. Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; -------------------------------9. YOHAN KRAJENBRINK bin ALBERT KRAJENBRINK, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cilampuyang RT.006/RW.003 Ds. Cilampuyang, Kec. Malangbong, Kabupaten Garut ; -------------------------------------------------Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RICHARD H. SITINJAK, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Batu Nunggal Indah II No. 103 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------Terbanding, semula Penggugat ; ---------------------------------

dan 1. MOCH. ADJIDJI atau Ahli Warisnya, yang dahulu beralamat di Gg. Kaum No. 12/15 A Bandung atau setidak-tidaknya masih berada di Indonesia dan atau ahli warisnya, untuk

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 219/Pdt/2015/PT.Bdg

selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------Turut Terbanding I, semula Tergugat I ; -----------------------2. Tuan GEORGE DROOP atau Ahli Warisnya, yang dahulu beralamat di Jl. Wastukencana No. 77 Bandung, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ; --------------------------------Turut Terbanding II, semula Tergugat III ; --------------------3. Tuan meester KAREL RANE atau Ahli Warisnya, dahulu bertempat tinggal di Bandung dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------------------------------------------------------------Turut Terbanding III, semula Tergugat IV ; -------------------4. DEPARTEMEN

KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

cq.

DEPKEU BANDUNG, yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat I ; ------------5. KEMENTRIAN BUMN REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------Turut Terbanding V, semula Turut Tergugat II ; ------------6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------Turut Terbanding VI, semula Turut Tergugat III ; -----------7. RADEN SOEJA atau Notaris Penggantinya, Notaris di Bandung, dahulu beralamat di Bandung atau setidak-tidaknya masih berada di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------------------------------------------------------------Turut Terbanding VII, semula Turut Tergugat IV ; ----------

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal

21

Mei

2015

Nomor

:

219/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg.,

tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -------


Telah

membaca

berkas

perkara

dan

surat-surat

lain

yang

berhubungan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung Nomor 186/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal

16 April 2014

yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk seluruhnya ; ---------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO) ; -------------------------------------

DALAM REKONVENSI : -

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO) ; -------------------------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum

Penggugat

dalam

Konvensi/Tergugat

dalam

Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp.6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; ------

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut diatas telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 2 Mei 2015 dan tanggal 5 Mei 2015 ; --------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dibawah Register Perkara No. 186/PDT/G/2013/PN.BDG tanggal 23 April 2013 telah mengajukan Gugatannya

terhadap Para Tergugat dan Turut

Tergugat yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :


1.

Bahwa, pada tahun 1853, telah terjadi pernikahan antara JOHAN ADOLF KRAJENBRINK dengan seorang perempuan Thiong Hoa yang bernama MAYMOY alias NONA MOLEK yang dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama JOHAN WILLEMS CORNELIS KRAJENBRINK yang lahir di Karawang pada tanggal 12 November 1858 ;

2.

Bahwa, pada tahun 1880, JOHAN ADOLF KRAJENBRINK, menikah lagi dengan seorang perempuan pribumi yang bernama WASMAH yang dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MARIE ADOLPHINE KRAJENBRINK yang lahir di tegal pada 09 Juni 1883 ;

3.

Bahwa, MARIE ADOLPHINE KRAJENBRINK binti JOHAN ADOLF KRAJENBRINK menikah pada tahun 1901 dengan EA TISSOT VAN PATOT atau lebih dikenal dengan ANDRIES TISSOT seorang tentara KNIL Belanda dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;

4.

Bahwa, oleh karena EA TISSOT VAN PATOT atau lebih dikenal dengan ANDRIES TISSOT meninggal dunia pada tahun 1908, MARIE ADOLPHINE KRAJENBRINK binti JOHAN ADOLF KRAJENBRINK menikah lagi dengan JOHANES CORNELIS ANTON TORRE pada tahun 1910, dari hasil perkawinan kedua tersebut tidak dikaruniai anak ;

5.

Bahwa, MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK tidak mempunyai seorang anak pun dan memiliki harta kekayaan/peninggalan berupa tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di jalan Wastukencana Nomor 83 (83a, 83b) dan Jalan Wastukencana No. 87, 89 dan No. 91, kota Bandung ;

6.

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Wastukencana Nomor 83 (83a, 83b) berasal dari Verponding Nomor 3905, atas nama EA TISSOT VAN PATOT atau lebih dikenal dengan ANDRIES TISSOT (suami pertama MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK), Surat Ukur No. 772/1919 ;

7.

Bahwa rumah / bangunan No. 83b dahulunya adalah bangunan Pavilliun, dan sekarang menjadi Jalan Wastukencana No. 81 Bandung ;

8.

Bahwa rumah milik MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK yang terletak di Jalan Wastukencana No. 87,89 dan No. 91, kota Bandung berasal dari Verponding No. 4098, Meethrief No. 767/1919 atas nama JOHANES

CORNELIS

ANTON

TORRE

(suami

kedua

MARIE


ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK); 9.

Bahwa selama hidupnya sampai meninggal dunia tahun 1959 MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK mendiami dan bertempat tinggal di Jalan Wastukencana No. 83, 83a, 83b Bandung (sesuai dengan Data Surat yang telah tercatat di Pemerintahan Kota Bandung tahun 1951), sedangkan untuk rumah yang di Jalan Wastukencana No. 87 dan 89 Bandung, kadang-kadang dikontrakan kepada orang lain, dan kadangkadang didiami oleh keluarga AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK dan khusus untuk Jalan Waslukencana No. 91 Bandung didiami oleh ROSSA KRAJENBRINK (saudaranya MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK) ;

10. Bahwa, JOHAN WILLEMS CORNELIS KRAJENBRINK bin JOHAN ADOLF CORNELIS KRAJENBRINK menikah pada tahun 1914 dengan seorang perempuan Thiong Hoa yang bernama TAN NIO NENG (TAN NONENG) binti TAN TJOE SENG di catatan sipil sebagaimana dalam akte perkawinan Nomor 82 / 1914 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil Bandung tanggal 13 September 1955 ; 11. Bahwa,

dari

perkawinan

antara

JOHAN

WILLEMS

CORNELIS

KRAJENBRINK bin JOHAN ADOLF KRAJENBRINK dengan TAN NIO NENG (TAN NONENG) binti TAN TJOE SENG dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama: 1. JOHAN ADOLF CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Karawang pada tanggal 22 November 1885 ; 2. ANNETE JANNETE KRAJENBRINK lahir di Karawang pada tanggal 25 Juli 1886 ; 3. AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1888 ; 4. EVELINE ADOLVE KRAJENBRINK lahir di Karawang pada tanggal 10 Desember 1892 ; 5. YULIUS CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Garut pada tanggal 16 September 1954 ; 6. LAMBERTHUS CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Karawang pada 1897; 7. WIHELMINA KRAJENBRINK lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1903.


12. Bahwa, oleh karena MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK tidak mempunyai seorang anak pun maka harta peninggalan yang berada di jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b eigendoom Verponding Nomor 3905 dan 87, 89, 91 Verponding No. 4098 jatuh kepada ahli waris yang kesamping

yaitu

anak

dari

JOHAN

WILLEMS

CORNELIS

KRAJENBRINK bin JOHAN ADOLF KRAJENBRINK dengan TAN NIO NENG (TAN NONENG) binti TAN TJOE SENG dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : 1. JOHAN ADOLF CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Karawang pada tanggal 22 November 1885 ; 2. ANNETE JANNETE KRAJENBRINK lahir di Karawang pada tanggal 25 Juli 1886 ; 3. AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Bandung tanggal 18 Agustus 1888 ; 4. EVELINE ADOLVE KRAJENBRINK lahir di Karawang pada tanggal 10 Desember 1892 ; 5. YULIUS CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Garut pada tanggal 16 September 1954 ; 6. LAMBERTHUS CORNELIS KRAJENBRINK lahir di Karawang pada 1897; 7. WIHELMINA KRAJENBRINK lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1903. 13. Bahwa, anak dari JOHAN WILLEMS CORNELIS KRAJENBRINK bin JOHAN ADOLF CORNELIS KRAJENBRINK dengan TAN NIO NENG (TAN NONENG) binti TAN TJOE SENG dikaruniai 7 (tujuh), yang keenamnya menjadi Warga negara belanda dan hanya satu yang menjadi

Warganegara

Indonesia

yaitu

AUGUST

CORNELIS

KRAJENBRINK, sehingga sangat berdasarkan hukum yang mempunyai hak waris adalah AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK ; 14. Bahwa dari perkawinan AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK bin JOHAN WILLEMS CORNELIS KRAJENBRIK dengan SAMIAH binti MADASAN telah dikaruniai satu orang anak laki - laki yang bernama SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK bin AUGUST CORNELIS ARNOLD KRAJENBRINK yang lahir di Garut pada tanggal 12 September 1908;


15. Bahwa,

SEIGFRIED

ARNOLD

CORNELIO

KRAJENBRINK

bin

AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK menikah dua kali Pertama dengan ibu ATISAH dan kedua dengan ibu EDAH yang meninggalkan ahli waris yaitu 14 (empat belas) orang yaitu : 1. Perkawinan dengan ibu ANTISAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : a. NANCY KRAJENBRINK bin SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK b. JOHAN ROELAND KRAJENBRINK binti SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK c. CHARLES

LAMBERT

KRAJENBRINK

binti

SEIGFRIED

ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK d. AUGUST CORNELIS KRAJENBRINK binti SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK 2. Perkawinan dengan ibu EDAH binti MADAPRI dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak : a. WIM KRAJENBRINK bin SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK b. FRIDA KRAJENBRINK binti SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK c. ROBERT RENNEE KRAJENBRINK bin SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK d. JANNETE

KRAJENBRINK

binti

SEIGFRIED

ARNOLD

CORNELIO KRAJENBRINK e. ANNY KRAJENBRINK binti SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK f. VEINNE VICTORIA KRAJENBRINK binti SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK g. LYDIA KRAJENBRINK binti SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK h. EDDY KRAJENBRINK bin SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK i.

OTTO KRAJENBRINK bin SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK

j.

ALBET KRAJENBRINK bin SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO


KRAJENBRINK Ahli waris dari SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK yang tidaklah lain adalah PENGGUGAT yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan A - aquo ; 16. Bahwa, Permasalahan mulai terjadi ketika PT KERETA API INDONESIA (TERGUGAT II) pada tanggal 15 Juni 2010 akan melakukan permohonaan Pensertipikatan Rumah Dinas Kereta Api dimana dalam hal ini Tanah dan bangunan a - quo merupakan bagian dari Daftar Tanah dan rumah dinas PT Kereta Api Indonesia ; 17. Bahwa, PT KERETA API INDONESIA (TERGUGAT II) memperoleh hak tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1951, yang pada pokoknya TERGUGAT II membeli tanah dan bangunan a-quo dari TUAN MEESTER KAREL RANE (TERGUGAT IV) ; 18. Bahwa, secara fakta hukum yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan

a-quo

adalah

para

ahli

waris

dari

CORNELIUS

KRAJENBRINK bin JOHAN ADOLF KRAJENBRINK dikarenakan tanah dan bangunan tersebut berasal dari Eigendom verponding 3905 yang dijelaskan dalam lebih lanjut dalam surat ukur No 772/1919 dimana pemilik hak tersebut adalah EA TISSOT VAN PATOT (ANDRIES TISSOT) yang merupakan suami dari MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK sehingga menimbulkan akibat hukum PENGGUGAT mempunyai hak atas tanah dan bangunan a-quo dan sampai saat inipun PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak kepada siapapun ; 19. Bahwa, dengan demikian PT KERETA API INDONESIA (TERGUGAT II) yang membeli hak tanah dan bangunan terhadap TUAN MAESTER KAREL RANE (TERGUGAT IV), dimana TUAN MAESTER KAREL RANE (TERGUGAT IV) bukan merupakan ahli waris dari Kel KRAJENBRINK tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah dan bangunan a-quo ; 20. Bahwa, sebagai akibat hukum perjanjian jual beli antara PT KERETA API INDONESIA (TERGUGAT II) dan TUAN MAESTER KAREL RANE (TERGUGAT IV) Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 haruslah batal demi hukum karena PT. KERETA API INDONESIA (TERGUGAT II) melakukan jual beli kepada orang yang tidak mempunyai hak atas tanah


dan bangunan ; 21. Bahwa diketahui pula ternyata Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 antara PT KERETA API INDONESIA (TERGUGAT II) dan TUAN MAESTER KAREL RANE (TERGUGAT IV), baru merupakan DRAFT / KONSEP yang merupakan dokumen Notaris dan tidak seharusnya keluar/dikeluarkan, hingga patut dianggap Surat Perjanjian Jual Beli tersebut belum sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 22. Bahwa, yang patut dipertanyakan lagi pada 27 Februari 1951 terdapat perjanjian jual beli No 89 antara GEORGE DROOP (TERGUGAT III) dengan MOCH ADJIDJI (TERGUGAT I) dimana objek yang dijual belikan adalah tanah dan bangunan aquo yang berasal dari eigendom verponding No 3905 Surat ukur No 772/1919 sehingga patut dicurigai ada suatu kejanggalan dalam proses peralihan hak tersebut cacat hukum karena dalam satu objek aquo terdapat dua perjanjian berbeda dan pihak yang berbeda pula ; 23. Bahwa selama hidup hingga meninggalnya MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK pada tahun 1959, tinggal dan menetap di tanah dan bangunan di Jalan Wastukencana No. 83, 83a, 83 Bandung, dan belum pernah menjual atau memindahkan tangankan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain ; 24. Bahwa, dengan adanya perjanjian jual beli No 71 tanggal 19 Juni 1951 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV dan perjanjian jual beli No 89 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT ; 25. Bahwa, selain itu yang menjadi object jual beli di dalam perjanjian jual beli No 71 tanggal 19 Juni 1951 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV dan perjanjian jual beli No 89 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III adalah object tanah dan bangunan jalan Wastukencana Nomor : 75 - 77 Bandung, bukan dan tidak disebutkan jalan Wastukencana Nomor 83 Bandung, oleh karenanya tidak beralasan hukum TERGUGAT II mengklaim, dan mengajukan pensertifikatan atas tanah dan bangunan di jalan Wastukencana Nomor 83 Bandung, sebagai miliknya ; 26. Bahwa, selama hidupnya dalam perkawinannya dengan JOHANES


CORNELIS ANTON TORRE hingga meninggalnya tahun 1959, MARIE ADOLPHINE TORRE KRAJENBRINK menghuni dan menempati tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b Bandung, hingga wajar apabila perjanjian jual beli No 71 tanggal 19 Juni 1951 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV dan perjanjian jual beli No 89 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III terdapat kejanggalan dan patut diduga hasil dari rekayasa dan cacat hukum, dan beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 27. Bahwa keseluruhan dari fakta-fakta hukum di atas, menunjukan bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang memperjual belikan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT, jelas dapat dikwalifisir sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT ; 28. Bahwa tindakan dan perbuatan melawan hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil maupun immaterial ; 29. Bahwa atas tindakan dan perbuatan melawan hukum para TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiiI maupun immaterial, yang harus diganti oleh para TERGUGAT, antara lain ; Kerugian Materiil : -

Biaya penguasaan dan penghunian tanpa hak atas tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b Bandung (sekarang No. 81 dan 83), yang dihitung berdasar harga sewa pertahun yang totalnya hingga gugatan diajukan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,– (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

-

Biaya jasa Konsultasi hukum adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil: -

Penderitaan dan tekanan bathin karena tidak dapat menghuni dan menempati tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b (sekarang No. 81 dan 83) Bandung, CORNELIO

sebagai

ahliwaris

KRAJENBRINK

sah

dari

bin

SEIGFRIED AUGUST

ARNOLD CORNELIS


KRAJENBRINK, sebagai pemegang hak yang kepastiannya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 30. Bahwa untuk menghindarkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak siasia (illusoir) serta dalam hal ini PENGGUGAT merasa khawatir bahwa Para TERGUGAT akan berusaha untuk mengalihkan atau memindahtangankan tanah dan bangunan tanah bangunan sengketa dari gugatan/tuntutan PENGGUGAT, maka kiranya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk meletakan sita jaminan terhadap : -

Tanah dan bangunan di jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b eigendoom Verponding Nomor 3905 ;

31. Bahwa PENGGUGAT memohon pula agar para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ; 32. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung oleh surat-surat bukti yang otentik, maka kiranya pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini, sebegai berikut : PRIMAIR : DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut di atas ; 3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dari objek tanah dan bangunan di jalan Wastukencana No. 83, 83a, 83b Bandung, berdasarkan Verponding Nomor 3905, Surat Ukur No. 772/1919, dan tanah dan bangunan di jalan Wastukencana No. 87, 89, 91 Meethrief No. 767/1919 tanggal 24 Desember 1919 ; 4. Menyatakan

TERGUGAT

I,

TERGUGAT

II

,TERGUGAT

III,

TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang


merugikan PENGGUGAT; 5. Menyatakan perjanjian jual beli No. 71 tanggal 19 Juni 1951 antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV dan perjanjian jual beli No. 89 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kerugian PENGGUGAT, karena menguasai dan menempati tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dengan tanpa alas hak yang sah, yang diperhitungkan : Kerugian Materiil : - Biaya penguasaan dan penghunian tanpa hak atas tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b Bandung (sekarang No. 81 dan 83), yang dihitung berdasar harga sewa pertahun yang totalnya hingga gugatan diajukan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,– (dua milyar lima ratus juta rupiah) ; - Biaya jasa Konsultasi hukum adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; Kerugian Immateriil: - Penderitaan dan tekanan bathin karena tidak dapat menghuni dan menempati tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, 83b (sekarang No. 81 dan 83) Bandung, sebagai ahliwaris sah dari SEIGFRIED ARNOLD CORNELIO

KRAJENBRINK

bin

AUGUST

CORNELIS

KRAJENBRINK, sebagai pemegang hak yang kepastiannya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 7. Menghukum

TERGUGAT

I,

TERGUGAT

II,

TERGUGAT

III,

TERGUGAT IV atau siapa saja yang mendapat kuasa atau hak dari pada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah-tanah milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ; 8. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Dwangzom sejumlah Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) per hari, apabila tidak menjalankan isi putusan ; 9. Menghukum Turut TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap isi


Putusan atas perkara ini ; 10. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voerraad) ; 11. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

SUBSIDAIR : Bilamana Pengadilan Negeri Klas I Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa pekara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah yang terletak di Jalan Wastukencana No.83, 83a, 83b dan No.87, 89, 91 Bandung, selanjutnya disebut : " Objek Perkara " diperoleh Penggugat secara serta merta berdasarkan warisan dari Marie Adolphine Torre Krajenbrink dalam hubungan waris kesamping, dikarenakan Marie Adolphine Torre Krajenbrink tidak mempunyai anak dalam perkawinannya dengan Ea Tissot Van Patot (suami pertama) dan dari Johanes Cornelis Anton Torre (suami kedua) tanpa disertai dalil pendukung untuk itu, yang terlihat dari : a. Tidak jelas dasar apa perkawinan antara Marie Adolphine Torre Krajenbrink dengan Ea Tissot Van Patot (suami pertama) dan demikian juga dengan perkawinan Marie Adolphine Torre Krajenbrink dengan Johanes Cornelis Anton Torre (suami kedua) ada dan atau dilangsungkan dan sejak kapan perkawinan itu berakhir ; b. Kemudian mendalilkan objek perkara dimiliki Penggugat berdasarkan Verponding No.3905 atas nama Ea Tissot Van Patot (suami pertama) dan Verponding No.4098 atas nama


Johanes

Cornelis

Anton

Torre

(suami

kedua)

tanpa

menguraikan silsilah dan mencantumkan ahli waris kesamping masing-masing suami pertama dan kedua dari Marie Adolphine Torre Krajenbrink tersebut, yang berdasarkan ketentuan waris bersama-sama berhak atas waris/ahli waris ; c. Tidak jelas tentang status kewarganegaraan dan keberadaan Marie Adolphine Torre Krajenbrink, Ea Tissot Van Patot (suami pertama) dan Johanes Cornelis Anton Torre (suami kedua) yang

sebagai

dasar

untuk

menentukan

hak

pemilikan

penggugat atas objek perkara sesuai dengan ketentuan hukum untuk itu ; d. Tidak jelas dalam gugatan sejak kapan terbukanya warisan dalam perkara ini ; 2.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak : a. Tidak jelas dalam gugatan apakah objek perkara merupakan harta gono gini atau harta bawaan dari suami pertama dan suami kedua dari Marie Adolphine Torre Krajenbrink tersebut ; b. Mendalilkan objek perkara dimiliki Penggugat berdasarkan Verponding No.3905 atas nama Es Tissot Van Gatot (suami pertama) dan Verponding No.4098 atas nama Johanes Cornelis Anton Torre (suami kedua), namun dalam gugatan tidak mencantumkan ahli waris kesamping masing-masing, sehingga dengan demikian jelas dengan tidak diikut sertakannya ahli waris tersebut dalam posisi tergugat atau turut tergugat dan atau

sebagai

Penggugat

bersama-sama

dengan

Para

Penggugat dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara ini ; c. Bahwa terhadap objek perkara senyata dan sebenarnya hingga saat ini dihuni oleh keluarga/ahli waris dari Alm. Sentot Alibasyah berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) Nomor 009/SPR/KP/67 yang diberikan oleh Djawatan Kereta Api i.c Tergugat II dari tahun 1967 hingga saat ini, dengan tidak dimasukkannya Sentot Alibasyah/Ahli Warisnya sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan yang demikian adalah gugatan kurang pihak dalam perkara ini ;


3.

Gugatan telah Daluwarsa (Verjaring) : a. Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi : ― Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat

perseorangan,

hapus karena

daluwarsa

dengan

lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ― ; b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam perkara ini, mendalilkan berhak atas objek perkara Eigendom Verponding tahun 1919, kemudian mendalilkan Tergugat II atas objek perkara telah mengadakan Jual Beli berdasarkan akta No.71 tahun 1951 selanjutnya menguasai dan menempati sebagai Rumah Dinas PT.Kereta Api Indonesia (Persero) hingga saat ini, dan telah bermohon Sertifikat Pemilikan atas objek perkara, kemudian menuntut haknya sebagai pemilik berdasarkan perwarisan sesuai dengan gugatan dalam perkara ini yang diajukan pada tanggal 23 April 2013, dengan demikian jika dilihat dari jangka waktu tuntutan hukum atas objek perkara telah melampaui waktu 30 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata sebagaimana tersebut bagian a diatas, tuntutan hukum demikian telah hapus karena daluwarsa dan Tergugat

II

dalam

perkara

ini

tidak

diwajibkan

untuk

menunjukkan alas hak untuk membuktikan daluwarsa tersebut dan terhadap Tergugat II tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ; Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan : Menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.


II.

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI : 1.

Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi telah termasuk dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

2.

Bahwa, Tergugat

II membantah seluruh

dalil-dalil gugatan

penggugat, kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana diuraikan dibawah ini ; 3.

Bahwa, Riwayat Perusahaan Kereta Api di Indonesia, pada masa Zaman Hindia Belanda dan Masa Pendudukan Jepang, terdapat dua macam perusahaan kereta api di Indonesia yaitu perusahaan kereta api negara (SS) dan perusahaan kereta api swasta disebut (VS), setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kedua perusahaan kereta api Negara (SS) dan swasta (VS) berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 perusahaan kereta api dikelola oleh Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI);

4.

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1950 Nomor 2 Tahun 1950, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950 Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), perusahaan kereta api Negara (SS) dan perusahaan kereta api swasta (VS) digabung menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA) berkedudukan di Bandung ;

5.

Bahwa, pada tahun 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Djawatan Kereta Api (DKA) diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) ;

6.

Bahwa, pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;

7.

Bahwa, pada tahun 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990, Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka);


8.

Bahwa, pada tahun 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998, Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) diubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, yang telah didirikan dengan akta tertanggal satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (01-06-1999) nomor 2, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan kemudian diperbaiki dengan akta tertanggal tiga belas September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan (1309-1999) nomor 14 dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesia,

berdasarkan

Surat

Keputusannya tertanggal satu oktober seribu Sembilan ratus sembilan

puluh

sembilan

(01-101999)

Nomor

C-17171

HT.01.01.TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empatbelas januari duaribu (14-012000) nomor 4 – Tambahan Nomor 240/2000 ; 9.

Bahwa, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA) pada tahun 1951 membeli bidang tanah berdasarkan Djual Beli Nomor : 71 tanggal 19 Djuni 1951, dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Bandung, bidang tanah yang terletak dahulu dikenal dengan Jalan Wastukentjana No.75 dan No.77, selanjutnya disebut : Objek Perkara ;

10. Bahwa, atas objek perkara selanjutnya dikuasai, dimiliki dan diusahai Tergugat II secara terus menerus dan tidak pernah ditinggalkan/ditelantarkan, tidak ada orang lain yang ikut atau bersama-sama menguasai, memiliki, mengusahai objek perkara, sembari

melanjutkan

tentang

legalitas

pemilikan

dan

pemanfaatannya ; 11. Bahwa, pada tahun 1959 Menteri Agraria dengan Surat Keputusan tanggal 22 Djanuari 1959, Nomor 5.438-59, No.Peta 4/8/19 berdasarkan Surat Permohonan Raden Mustopo, Ketua - Tata Usaha Djawatan Kereta Api (DKA) tanggal 20 Juli 1956 selaku kuasa Negara Republik Indonesia, memberikan idzin kepada Negara Republik Indonesia untuk memindahkan atas namanya hak


eigendom atas 2 bidang tanah Verponding No.3905 dan 3926 luaspersegi ; 12. Bahwa, pada tahun 1961 atas pembelian objek perkara, Direktur Djendral, Kepala Djawatan Kereta Api melalui suratnya Nomor 61430/61 tanggal 3 Nopember 1961 telah diberitahukan kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi Dan Parawisata di Bandung dan kepada Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat di Bandung, dengan dilampiri Salinan Akte Notaris Mr. Soedja No.71 tanggal 19-6-1951, Salinan Surat Ukur No.772 tanggal 24-12-1919 dan No.589 tanggal 30-9-1919 dan Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22-1-1959, No. Peta 4/8/19 ; 13. Bahwa, pada 11 November tahun 1961 atas objek perkara berdasarkan Surat No. 61430/61 Direktur Djenderal Kepala Djawatan Kereta Api di bandung melalui Departemen Perhubungan Darat

Pos,

Telekomunikasi

penguasaannya

untuk

dan

pemanfaatan

Pariwisata rumah

dimohonkan

dinas

pegawai

Djawatan Kereta Api kepada J.M Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria Djawa – Barat di Bandung ; 14. Bahwa pada tahun 1967 penghunian terhadapat objek perkara dihuni oleh Sentot Alibasyah sebagai pegawai Djawatan Kereta Api berdasarkan

Surat

Penunjukan

Rumah

(SPR)

Nomor

009/SPR/KP/67 dan hingga saat ini objek perkara penghuniannya dihuni oleh Ahli Waris dari Sentot Alibasyah ; 15. Bahwa pada 7 Oktober 1967 Kepala Inspeksi Padjak Bandung melayangkan Surat kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Bagian Balik Nama) yang menyatakan atas objek perkara tidak dipungut bea balik nama ; 16. Bahwa objek perkara terdaftar dalam Daftar Tanah dan rumah dinas

PT.

Kereta

Api

Indonesia

(Persero)

dan

diberikan

penghunian oleh Tergugat II kepada Sentot Alibasyah sesuai dengan Surat Penunjukan Rumah (SPR) Nomor 009/SPR/KP/67 dimana saat ini penghunian tetap dihuni oleh ahli waris Sentot Alibasyah ; 17. Bahwa pada tahun 2010 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan permohonan pensertipikatan atas objek perkara ke


Badan Pertanahan Nasional, hal ini sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam poin 16 gugatannya ; 18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pemilik yang sah atas objek perkara, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta dibantah secara tegas oleh Tergugat II dalam perkara ini ; 19. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat dalam gugatannya, objek perkara dimiliki berdasarkan pewarisan dari EA Tissot van Patot dan keterangan waris secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan ; 20. Bahwa jikalaupun benar EA Tissot van Patot memiliki hak terhadap objek perkara berdasarkan eigendom verponding maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bagian Kedua Ketentuan-Ketentuan konversi Pasal I ayat (1) menyatakan "hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 21" (Pasal 21 ayat (1) Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik), jika dikaitkan dengan gugatan EA Tissot van Patot adalah orang asing sehingga dengan demikian hak tersebut menjadi gugur dan kembali ke Negara ; 21. Bahwa, dari uraian-uraian tersebut diatas tidak terbukti Penggugat memiliki hak atas objek perkara dan beralasan hukum gugatan penggugat ditolak ; 22. Bahwa, dengan adanya gugatan ini Tergugat II terkendala dalam melakukan

pensertipikatan

dan

pemanfaatan

objek

perkara

sehingga dengan demikian Tergugat II i.c PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial ; 23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas terhadap Tergugat II atas perbuatannya tidak terdapat unsur unsur perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu pula gugatan penggugat harus ditolak ; 24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas terhadap


Tergugat

II

atas

perbuatannya

tidak

terdapat

unsur-unsur

perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta gugatan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan dan bermohon sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dan haruslah ditolak; 25. Bahwa,

oleh

karena

gugatan

penggugat

tidak

jelas

dan

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan ganti rugi material maupun Immatrerial yang diajukan Penggugat dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dan ditolak ; 26. Bahwa

oleh

karena

gugatan

penggugat

tidak

jelas

dan

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Tergugat

II

sebagaimana

tidak

melakukan

diuraikan

diatas

perbuatan dan

melawan

terhadap

hukum

permohonan

Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap objek perkara tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak 27. Bahwa demikian juga oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Tergugat

II

tidak

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana diuraikan diatas, terhadap tuntutan Penggugat atas Dwangsom ( uang paksa ) dan permohonan putusan serta merta karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini". DALAM REKONPENSI : 1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konpensi dianggap telah termasuk pula dalam rekonpensi ini sehingga tidak


perlu diulangi lagi ; 2. Bahwa Tergugat II dalam konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi sebagai berikut ; 3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan adanya gugatan ini Penggugat Rekonpensi tidak dapat melanjutkan permohonan pensertifikatan atas objek perkara ; 4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat memanfaatkan objek perkara dan tidak dapat mendayagunakan objek perkara selaku pengelola aset-aset negara secara maksimal ; 5. Bahwa

dengan

adanya

gugatan

ini

nama

baik

Penggugat

Rekonpensi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah tercemar di mata public dan Pemerintah Republik Indonesia ; 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi dirugikan

baik

secara

material

maupun

immaterial,

dengan

perhitungan sebagai berikut: KERUGIAN MATERIL : Bahwa perincian kerugian materiil dengan adanya gugatan ini sebagai berikut : Terhentinya sertipikasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan pemanfaatan

objek

sengketa

secara

komersial

sebesar

Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). KERUGIAN IMMATERIL : Bahwa kerugian immateriil yang disebabkan oleh gugatan ini berupa menurunnya kepercayaan publik dan pemerintah kepada Penggugat Rekonpensi selaku pengemban tugas pengelolaan aset Negara dan menyebabkan nama baik Penggugat Rekonpensi tercoreng, kerugian immateriil ini jika dinilai dengan uang nilainya tidak terhingga namun dapat dinyatakan dalam nominal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miyar Rupiah). Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka dengan kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Tergugat. 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Tergugat II Konpensi adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa. 3. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 71 tanggal 19 tahun 1951 yang dibuat dihadapan Notaris Mr.Rd. Soedja di Bandung sah secara hukum dan mengikat secara hukum ; 4. Menyatakan bahwa segala surat hak yang telah diperoleh Penggugat dan hak yang diberikan penggugat kepada orang lain atas objek perkara tidak berkekuatan hukum dan atau cacat hukum ; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara materil sejumlah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) kepada Tergugat II Konpensi yang dibayarkan sekaligus dan seketika ; 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara. Mohon

Putusan

yang

seadil-adilnya

apabila

Majelis

Hakim

berpendapat lain (Ex Aquo et bono ) ; ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1.

Eksepsi Gugatan Persona Standi Non Judicio


a. Bahwa Turut Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Turut Tergugat I in casu Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Depkeu Bandung di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat/keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ditujukan secara spesifik Unit Eselon I mana yang masuk dalam gugatan/ digugat. Perlu Penggugat ketahui, bahwa terdapat 11 Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan (d.h. Departemen Keuangan) yang masing-masing Unit Eselon I tersebut mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang berbeda-beda; b. Bahwa Kementerian Keuangan bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan Badan yang merupakan bagian dari Badan Hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum, jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya; c. Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 2 angka 5 (urutan sebagai pihak) dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan persoon Turut Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kementerian Keuangan tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia selaku Instansi atasan Turut Tergugat I, serta tidak menyebutkan Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang dimaksud dalam gugatan; d. Bahwa terhadap apa yang Kami/Turut Tergugat I kemukakan di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kementerian Keuangan tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, serta tidak berdasarkan hukum, karena secara fakta Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/ atasannya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa hal ini dapat berakibat terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima


seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah pusat. 2.

Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas atau Kabur Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat in casu Turut Tergugat I sangat kabur (Obscuur Libel), hal ini didasarkan pada : a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat

dalam

mengikut

sertakan

Departemen

Keuangan

Republik Indonesia cq. Depkeu Bandung sebagai pihak dalam gugatan sebagaimana tertera pada nomor 5 (dalam urutan pihak gugatan) halaman 2 tanpa mengkaitkan atau menyebutkan Unit Eselon I mana yang dimaksud, jelas sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum; b. Bahwa Perlu Penggugat ketahui, Kementerian Keuangan (d.h. Departemen Keuangan) merupakan bagian dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai II Unit Eselon I dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan; c. Bahwa jika memang Unit Eselon I pada Kementerian Keuangan yang dimaksud Penggugat adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dapat Turut Tergugat I terangkan, tugas pokok fungsi DJKN itu sendiri adalah sebagai berikut: 

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;



Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum;



Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;



Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;



Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien,


transparan, dan akuntabel; 

Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif

sebagai

instrument

jual

beli

yang

mampu

mengakomodasi kepentingan masyarakat. d. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, tidak menyebutkan Unit Eselon I mana pada Kementerian Keuangan yang turut sebagai pihak dalam gugatan, serta tidak ada satupun dalil dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat yang menyebutkan tentang perbuatan Turut Tergugat I yang telah merugikan Penggugat atau dalil yang menyatakan perbuatan melawan

hukum

Turut

Tergugat

I.

Sedangkan

Penggugat

mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; e. Bahwa berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas dan tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka atas dasar apakah Penggugat menuntut Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan atas perkara a quo. Dalam posita gugatan setelah dibaca dan diteliti secara cermat, tidak ada argumen Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga cukup beralasan apabila gugatan terhadap Turut Tergugat I tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur; f. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa : "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut", maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad); 3.

Eksepsi Error in Persona Subyek Gugatan bertentangan dengan Hukum Bahwa jika memang Penggugat bermaksud menempatkan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan cq. DJKN sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam Surat gugatan Penggugat tertanggal


23 April 2013, maka jelaslah tidak tepat dan salah/keliru atau bertentangan dengan hukum, sebab objek sengketa perkara a quo atas tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia in casu Tergugat II yang terletak di Jalan Wastukencana Nomor 83, 83a, dan 83b (sekarang 81 dan 83) Bandung dan Jalan Wastukencana Nomor 87, 89, dan 91 Bandung BUKAN Barang Milik Negara (BMN). Hal tersebut didasarkan pada : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesian Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 dan pasal 2 mengatur hal sebagai berikut : Pasal 1 : "Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara"; Pasal 2 : "Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintah selaku : 1. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

1998

tentang

Perusahaan

Perseroan

(Persero)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagaimana sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; 2. Wakil

Pemerintah

pada

Perusahaan

Umum

(Perum)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum); 3. Pembina

Keuangan

pada

Perusahaan

Jawatan

(Perjan)

sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan). Pasal 3:


1. Pelimpahan

kedudukan,

tugas

dan

kewenangan

Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak meliputi : a. Penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh Perjan; b. Pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan; c. Pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan perubahan bentuk hukum Perjan; 2. Dalam

melaksanakan

kedudukan,

tugas

dan

kewengan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan

terlebih

dahulu,

dalam

hal

penggunaan

sisa

penerimaan Perjan pada akhir tahun anggaran. Adapun kewenangan Menteri Keuangan yaitu yang berkaitan dengan : 1. Penatausahaan

setiap

penyertaan

modal

Negara

berikut

perubahannya ke dalam Persero/Perseroan Terbatas dan Perum, serta

kegiatan

penatausahaan

Kekayaan

Negara

yang

dimanfaatkan oleh Perjan; 2. Pengusulan

setiap

penyertaan

modal

Negara

ke

dalam

Persero/Perseroan Terbatas dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam Perjan; 3. Pendirian Persero, Perum atau Perjan dan perubahan bentuk hukum Perjan. b. Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan terang, bahwa objek sengketa BUKAN Barang Milik Negara (BMN), melainkan asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan apapun atau bukan sebagai pengelola atas asset/objek sengketa a quo tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak mungkin


untuk dikabulkan; c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan apapun baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil atas objek sengketa a quo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara ini; 4.

Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) a. Bahwa gugatan Penggugat dalam register perkara No. 186/Pdt.G/ 2013/PN.Bdg yang didaftarkan tanggal 23 April 2013 pada Pengadilan Negeri Bandung atas objek gugatan perkara a quo berupa tanah dan bangunan Eigendom Verponding Nomor 3905 atas nama EA Tissot Van Patot dengan Surat Ukur 772/1919 dan Eigendom Verponding Nomor 4098 dengan Surat Ukur 767/1919 adalah tidak tepat sama sekali, hal tersebut didasarkan pada : 

Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan : "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk".



Pasal I ayat (3) Ketentuan-ketentuan Konversi dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa : "Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara

yang di samping kewarganegaraan

Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badanbadan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun ". b. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa a quo dilakukan telah lampau waktu (verjaring), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).


5.

Eksepsi Diskualifikasi in Person a. Bahwa secara yuridis formal, Penggugat bukan lagi sebagai pihak yang akan memperoleh hak waris atas objek sengketa a quo semenjak adanya Surat Perjanjian Jual Beli No. 71 Tanggal 19 Juni 1951 antara Tergugat II dengan Tergugat IV sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat hal 4 Nomor 17, sebagai bukti bahwa status kepemilikan atas objek sengketa a quo beralih pada Tergugat II sejak ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli tersebut di atas; b. Bahwa sangat jelas, Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini dan tidak memiliki kepentingan hukum terhadap obyek gugatan; c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Error in Persona Bahwa kedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku Pemilik Modal untuk BUMN Perum, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU No. 19 Tahun 2003). Sementara itu, Direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa yang melaksanakan pengurusan atas BUMN sehari-harinya adalah Direksi. Mengingat, peranan Direksi sebagai pihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehari-harinya, maka terkait dengan proses pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI, bukan merupakan kewenangan Menteri BUMN sebagai RUPS.


2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) Bahwa gugatan a quo kabur / tidak jelas (obscuur libel), karena petitum (tuntutan) Penggugat mengandung cacat formil (tidak memenuhi syarat gugatan) dimana di dalam petitum Penggugat sama sekali tidak menyebut secara jelas dan spesifik bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut kepada Turut Tergugat II. Padahal gugatan yang didasarkan kepada suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), seharusnya petitumnya merupakan penggantian suatu kerugian yang bentuk, perhitungan dan besamya harus diuraikan dengan jelas dan spesific. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhadap suatu gugatan yang didalam positanya tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai bentuk, perhitungan dan besamya kerugian, merupakan gugatan kabur / tidak jelas (obscuur libel), karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini serta membantah dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini. 2. Bahwa pada halaman 5 angka 20 gugatan, Penggugat mendalilkan "bahwa sebagai akibat hukum perjanjian jual beli antara PT KAI (Tergugat II) dan Tuan Maester Karel Rane (Tergugat IV) Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 haruslah batal demi hukum karena PT KAI (Tergugat II) melakukan jual beli kepada orang yang tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan". Sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat II menolaknya, dapat Turut Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer, sebuah perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Sepakat; 2) Kecapakan;


3) Hal tertentu; dan 4) Causa (sebab yang halal). Dengan demikian, selama telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian jual beli yang dilakukan antara antara PT KAI (Tergugat II) dan Tuan Maester Karel Rane (Tergugat IV) Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 adalah sah dan tidak batal demi hukum. b. Bahwa kiranya Bapak Majelis Hakim dapat mempertimbangkan itikad baik yang dimiliki oleh PT KAI selaku Tergugat II dalam membuat perjanjian dengan Tuan Maester Karel Rane selaku Tergugat IV. Dapat kami sampaikan bahwa Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya Aneka Perjanjian halaman 34 menyatakan "bahwa Pasal 1471 KUHPer telah dikutip secara keliru dari code civil prancis, dimana sistem mengenai jual beli adalah berlainan, yaitu jual beli sudah memindahkan hak milik. Dalam code civil prancis

itu

apa

yang

dinamakan

"delivrance"

(levering,

penyerahan) adalah suatu perbuatan yang bersifat ―feitelijk‖ saja, yaitu memindahkan barangnya ke dalam kekuasaan physik si pembeli, jadi bukan suatu perbuatan yuridis seperti dalam B.W. Menginsyafi hal ini maka hoge raad di Negeri Belanda pernah menafsirkan perkataan "batal" ("nietig") sebagai berarti "dapat dimintakan pembatalannya" ("vernietigbaar"), asal si pembeli dapat membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh tidak tahu bahwa pada waktu menutup perjanjiannya jual beli, barang itu belum menjadi miliknya sipenjual. Mahkamah Agung Indonesia dalam Surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 yang terkenal itu secara terus terang telah menyatakan Pasal 1471 itu (seperti halnya dengan Pasal 1460) tidak berlaku lagi. " Dengan adanya pendapat Prof R. Subekti, SH dimaksud, maka dapat kami tegaskan bahwa dalam rangka melindungi itikad baik dari PT KAI selaku Tergugat II dalam membuat perjanjian dengan Tuan Maester Karel Rane selaku Tergugat IV, maka dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan perjanjian antara PT KAI selaku Tergugat II dengan Tuan Maester Karel


Rane selaku Tergugat IV merupakan perjanjian yang sah dan tidak batal demi hukum. 3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 angka 21 yang menyatakan "bahwa diketahui pula ternyata surat perjanjian Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 antara PT Kereta Api Indonesia (Tergugat II) dan Tuan Maester Karel Rane (Tergugat IV) baru merupakan draft/konsep yang merupakan dokumen notaris dan tidak seharusnya keluar/dikeluarkan, hingga surat perjanjian jual beli tersebut belum sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan dalil yang tidak dapat diterima dan tidak berdasar." Dapat Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa sah atau tidaknya perjanjian adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan bukan berdasarkan asumsi dari Penggugat yang menyatakan bahwa surat perjanjian Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 antara PT Kereta Api Indonesia (Tergugat II) dan Tuan Maester Karel Rane (Tergugat IV) baru merupakan draft/konsep. 4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatan angka 32 halaman 6 yang meminta putusan serta merta (uit voerbar bij voeraad), karena gugatan a quo tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 butir 4 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbar bij voeraad) dan Provisional.

Selanjutnya,

permohonan

putusan

serta

merta

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, karena uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 02 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat III.


2. Gugatan Kurang pihak. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kurang pihak karena masih ada subjek hukum yang terkait dan telah melakukan perbuatan hukum tidak diikut sertakan sebagai pihak/partay dalam perkara ini, alasan hukumnya adalah : -

Bahwa objek gugatan semula adalah tanah Eigendom Verponding No.4098 Meetbrief No 767 tanggal 24-12-1919 atas nama Mevrouw Marie Adolphine Tarre Krajenbrink dan Verponding No.3095 Meetbrief No.772 tanggal 24-12-1919 atas nama en Beton Maatschappij het te Gravenhage gev en made te Bandung kantoorhondende Weduwen en Weezenfonds van Europeesche Militairen beneden de rang van Officier bij de koloniale Troepen.

-

Bahwa terhadap Eigendom Verponding No.4098 Meetbrief No. 767 tanggal 24-12-1919 atas nama Mevrouw Marie Adolphine Tarre Krajenbrink

telah

dikeluarkan/diterbitkan

Eigendom

Verponding

No.5286 Meetbrief No.447 tanggal 06-08-1924 atas nama ong Jan Koen, Hak Guna Bangunan No. 495/Tjitjendo atas nama Ahmad Heytomy dan Hak Guna Bangunan No.496/Tjitjendo atas nama Rohanah Hindasasto. -

Bahwa kemudian terhadap Eigendom Verponding No.5286 Meetbrief No.447 tanggal 6-8-1924 atas nama Ong Jan Koen di Konversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.49/Desa Tjitjendo Surat Ukur tanggal 06-08-1924 No.447 luas 657 m2. Atas nama Ong Jan Koen, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-7-1972 No.100/1972 yang dibuat oleh Lien Tanudirdja, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung, beralih kepada Bilinardi Setiaoetama, dicatat tanggal 7-91972.

-

Bahwa karena mereka itu sebagai pemegang hak /pemilik tanah terakhir dianggap tahu mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, seharusnya ditarik sebagai pihak, sehingga menjadi terang duduk persoalannya.

Oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Dalam Pokok Perkara


1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap berlaku mutatis mutandis dengan bagian pokok perkaranya. 2. Bahwa, Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat III; 3. Bahwa, Eigendom Verponding No.4098 Meetbrief No. 767 tanggal 24-121919 atas nama Mevrouw Marie Adolphine Tarre Krajenbrink sudah dimatikan/tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah berpindah tangan kepada pihak lain, yang beritikad baik yang perlu mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan; 4. Bahwa proses administrasi pertanahan dalam menerbitkan sertipikat dan peralihan haknya tersebut pada angka 3 diatas berdasarkan : Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo.Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan

beberapa

ketentuan-ketentuan

undang-undang Pokok

Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung Nomor : 56/Pdt.B/2014/ PN. BDG tanggal 29 April 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 186/Pdt.G/2013/ PN.Bdg tanggal

16 April 2014, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014, Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Juni 2014 dan Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2014 ; -------------------------------------------------------------------------

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 186/Pdt.G/2013/ PN. BDG jo Nomor : 56/PDT.B/2014/PN. BDG yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung menerangkan bahwa Pembanding, semula Tergugat II melalui Kuasa


Hukumnya telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung Nomor 186/Pdt.G/2013/ PN.Bdg tanggal 16 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung pada tanggal 11 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penggugat pada tanggal 15 September 2014, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 16 Juli 2014 dan Turut Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2015 ; --------------------------

Membaca

Tanda

Terima

Kontra

Memori

Banding

Nomor

:

186/Pdt.G/2013/ PN. BDG jo Nomor : 56/PDT.B/2014/PN. BDG yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung menerangkan bahwa Turut Terbanding V, semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2014 dan Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat II pada tanggal 06 April 2015 ; ------------------------------------------------------------------------

Membaca

Tanda

Terima

Kontra

Memori

Banding

Nomor

:

186/Pdt.G/2013/ PN. BDG jo Nomor : 56/PDT.B/2014/PN. BDG yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung menerangkan bahwa Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung pada tanggal 25 Juli 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2014, Turut Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2014 ; ----------------------------------

Membaca

Tanda

Terima

Kontra

Memori

Banding

Nomor

:

186/Pdt.G/2013/ PN. BDG jo Nomor : 56/PDT.B/2014/PN. BDG yang ditanda


tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung menerangkan bahwa Terbanding, semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus pada tanggal 3 November 2014 secara seksama dan patut ; ---------------------------------------------------------------------------

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN.BDG jo Nomor 56/Pdt.B/2014/PN.BDG yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung kepada kepada Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2014, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014, Turut Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2014, Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2014 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena para saat putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung Nomor 186/Pdt.G/2013/PN.BDG dibacakan pada tanggal 16 April 2014 dimana Tergugat II beserta Kuasanya hadir dipersidangan, dan kemudian pada tanggal 29 April 2014 permohonan bandingnya diajukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kls. I A Khusus Bandung, maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,

sehingga

karenanya

pengajuan

permohonan

banding

dari

Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; ----------------------------------

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding, semula Tergugat II dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Pembanding, semula Tergugat II tidak sependapat dan menolak terhadap pertimbangan serta putusan Hakim tingkat pertama ;


DALAM EKSEPSI : -

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap objek perkara a quo terbukti bahwa Tergugat II adalah pemilik hak dan menguasari serta mengusahai atas objek perkara berdasarkan akta jual beli nomor 71 dihadapan Meester Raden Soedja, Noteris di Bandung pada tanggal 19 Juni 1951 antara Meester Karel Raue, Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia yang bertindak dalam jabatannya selaku penjual dan Tuan Raden Moestopo, Penata Usaha dari Balai Jawatan Kereta Api selaku pembeli sesuai bukti TII-3, sementera terhadap penghuni/yang berhak atas tanah dan bangunan No. 83a, 83b, 87, 89 dan 91 tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat/Terbanding

maupun

kuasanya

sehingga

dengan

demikian jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur dan kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONPENSI : -

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard (NO) adalah keliru, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya ;

-

Bahwa terhadap objek perkara dari sejak tahun 1951 berdasarkan akta jual beli No. 71 dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II/Pembanding secara terus menerus tanpa adanya pihak-pihak yang menyatakan sebagai pihak yang berhak untuk itu ;

-

Bahwa penguasaan objek perkara oleh Tergugat II sampai dengan sekarang terhadap tanah dan bangunan No. 81 disewakan kepada Sumantri sesuai dengan bukti T II-15 dan atas objek perkara No. 83 ditempati oleh Pegawai pada Djawatan Kereta Api sekara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sentot Alibasah berdasarkan Surat Penghunjukan Rumah dan sekarang ditempati oleh ahli warisnya yang hingga saat sekarang ini belum bersedia mengemalikan, mengosongkan objek perkara kepada Tergugat II, hal mana terlihat


dari bukti T II-22, T II-23. T II-24 dan T II-26 serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi ; -

Bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Objek Perkara adalah benar-benar harta warisan yang belum dibagi (budel warisan), serta tidak dapat membuktikan

sebagai

waris

kesamping

dari

Johan

Adolf

Krajenbrink maupun Marie Adolphine Torre Krajenbrink ; -

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sejak tanggal 24 September 1960, dinyatakan

tidak

ada

lagi

hak-hak

barat

demikian

juga

kelembagaannya tidak ada lagi, sedangkan hak-hak yang adapun telah hapus dikonversi sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi salah satu hak baru ;

DALAM REKONPENSI : -

Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi dimuka persidangan bahwa jelas terhadap objek perkara yang berdasarkan akta jual beli No. 71 dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II/Pembanding ;

-

Bahwa terhadap hak kepemilikan Pembanding atas objek perkara adalah sah dan berlaku ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Turut Tergugat II tetap berpegang pada jawaban, duplik, bukti-bukti

dan

kesimpulan

yang

telah

disampaikan

pada

persidangan Tingkat Pertama ; -

Bahwa Gugatan Error ini Persona ;

-

Bahwa gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) ; Hal ini didasari bahwa gugatan

Penggugat mengandung cacat

formil dimana di dalam petitum Penggugat sama sekali tidak menyebut secara jelas dan spesifik bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut kepada Turut Tergugat II, padahal gugatan yang didasarkan kepada suatu perbuatan melawan hokum seharusnya

memuat

penjelasan

secara

spesifik

tentang


penggantian suatu kerugian baik bentuk, perhitungan dan besarnya harus diuraikan dengan jelas dan spesifik ; -

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Dengan demikian maka perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT. KAI (Tergugat II/pembanding) dan Tuan Meester Karel Rane Nomor 71 tanggal 19 Juni 1951 adalah sah dan tidak batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : 1. Eksepsi Gugatan Standi Non Yudisio. Bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kementerian Keuangan tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, serta tidak berdasarkan hukum ; 2. Eksepsi Obscuur Libel. Bahwa posita gugatan tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d Tergugat IV serta para Turut Tergugat. 3. Eksepsi Error ini Persona. Bahwa meskipun masih perlu dibuktikan dalam pokok perkara, apakah objek sengketa milik Penggugat atau BUMN, tetap saja tidak dapat/perlu melibatkan Turut Tergugat I, karena sudah pasti bukan barang milik Negara. 4. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi telah lampau waktu. Bahwa berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata dan pasal 1 ayat (3) ketentuan-kententuan Konversi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa jelas gugatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lampau waktu (verjaring). 5. Eksepsi Diskualifikasi in Person. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan silsilah ke samping dan dasar hukumnya, sehingga Penggugat tidak memiliki


Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini dan tidak memiliki kepentingan hokum terhadap obyek gugatan.


Bahwa Turut Tergugat I tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

-

Bahwa objek sengketa perkara a quo atas tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia in casu yang terletak di Jalan Wastukencana Nomor 83, 83a dan 83b (sekarang 81 dan 83) Bandung dan Jalan Wastukencana Nomor 87, 89 dan 91 Bandung bukanlah Barang Milik Negara (BMN) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II, maka Penggugat telah mengajukan jawaban/kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam hal putusan Pokok Perkara yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelihke Verklaard (NO) ;

-

Bahwa Penggugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dan Rekonvensi, karena Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan

sehingga

mencerminkan

rasa

keadilan

dan

kebenaran ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 April 2014 Nomor 186/Pdt.G/2013/PN. Bdg, beserta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini : DALAM KONVENSI :


DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan untuk itu harus dikuatkan ; -------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada pokok perkara dalam Konpensi, pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Peradilan

Tingkat

mempertimbangkan

Pertama secara

pada

halaman

seksama

bahwa

58

alinea

―yang

kedua

menempati

telah dan

menguasai tanah objek sengketa di Jalan Wastukencana No. 83 dan 83 a, 83 b dahulu satu kesatuan dengan No. 81 yang merupakan pavilion dari No. 83 dan No. 87, 89, 91 adalah SEIGFRIED ARNOLD CORNELO KRAJENBRINK bin AUGUST CORNELLS KRAJENBRINK, maka seharusnya setelah SEIGFRIED

ARNOLD

CORNELO

KRAJENBRINK

menerima

warisan

tersebut, semestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 PRP Tahun 1960 yang mengatur tentang persyaratan untuk mendapatkan ―Hak Baru: harus dilaporkan ke P.3 MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) Daerah Karesidenan Priangan, dan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Pokok Agria No. 5 Tahun 1960, Hak Eigendom tersebut harus di konversi jadi Hak Milik jika si pemilik Eigendom adalah Warga Negera Indonesia, tetapi jika si pemilik Eigendom adalah Warga Negara Asing maka Hak Eigendom di konversi jadi Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama membertimbangkan bahwa mengapa keberadaan Hak Eigendom Verponding No. 4098 atas nama Marie Adolphine Terre Krajenbrink dan Eigendom Verponding No. 3905 yang telah diperoleh ahli warisnya SEIGFRIED ARNOLD CORNELO KRANJENBRINK (Tanah Sengketa) pada waktu itu tidak dilaporkan ke P.3.MB (Panitia Pelaksana Pengurusan Milik Belanda)


Daerah Karesidenan Priangan pada Tahun 1960 atau tidak lama setelah itu sehingga dengan demikian adalah kabur atau tidak ditemukan dalil-dalil hukum yang jelas ; -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dengan demikian adalah kabur atau tidak ditemukan dalil-dalil yang jelas, oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat Undang-Undang No. 3 Prp Tahun 1960 telah secara jelas mengatur tentang persyaratan mendapatkan hak baru atas tanah-tanah bekas Eigendom Verponding yang harus dilaporkan kepada P.3.MB (Panitia Pelaksana Pengurusan Milik Belanda) Daerah Karesidenan Priangan dan menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1970 jika pemilik Hak Eigendom Verponding tidak melaporkan ke P.3.MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 PRP Tahun 1960 maka dengan demikian kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hapus dan status tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan peruntukan serta pemberian Hak Baru harus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Pusat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah melaporkan Hak Eigendom Verponding No. 4098 dan Eigendom Verponding

Nomor

KRAJENBRINK

yang

3905 telah

atas

nama

diperoleh

MARIE

ADOLPHINE

Ahli Warisnya

yang

TERRE bernama

SEIGFRIED ARNOLD CORNELO KRAJENBRINK kepada P.3.MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.3 PRP Tahun 1960 maka dengan demikian menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1970 tanah-tanah dengan Hak Eigendom Verponding No. 4098 dan Eigendom Verponding No. 3905 atas nama MARIE ADOLPHINE TERRE KRANJENBRINK haknya menjadi hapus dan tanah-tanah tersebut statusnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara ; ------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan tanah-tanah sengketa ; ----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Penggugat/Terbanding

bukan

sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada relevansinya mempertimbangkan kedudukan Ahli Waris dari Penggugat/Terbanding serta status kewarganegaraan dari pemilik Hak Eigendom Verponding No. 4098 dan No. 3905 tersebut demikian pula tidak perlu dipertimbangkan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----------------

DALAM REKONPENSI : Menimbang,

bahwa

dalam

gugatan

Rekonpensi

Tergugat

II

Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mendalilkan sebagai pemilik Tanah Sengketa yang diperoleh berdasarkan jual beli No. 71 tanggal 19 Juni 1951 dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Bandung, selanjutnya di kuasai diusahai dan dimiliki secara terus menerus hingga saat ini, kemudian tanggal 30 Juli 1956 Raden Mustopo selaku Ketua Tata Usaha Djawatan kereta Api mengajukan permohonan pemilikan dan pemanfaatan tanah sengketa kepada Menteri Agraria dan atas permohonan tersebut Menteri Agraria dengan Surat tertanggal 22 Januari 1959 No. S.43859 No. Peta 4/8/19 memberi ijin kepada Negara Indonesia untuk memindahkan Hak Eigendom Verponding No. 3905 dan 3926 kepada Pemohon ; seterusnya pada tanggal 11 Nopember 1961 Dirjen Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung mengajukan Surat Permohonan Penguasaan dan Pemanfaatan Rumah dinas Djawatan Kereta Api kepada menteri Agraria dan pada Tahun 1967 Djawatan Kereta Api mengeluarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) No. 009/SPR/Kp/67 untuk dihuni oleh Sentot Alibasyah sebagai pegawai


Djawatan Kereta Api yang hingga sekarang masih dihuni oleh Ahli Waris dari Sentot Alibasyah tersebut ; ------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 Tergugat II Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi/Pembanding

mengajukan

permohonan

pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional akan tetapi tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat memanfaatkan objek perkara selaku pengelola aset-aset Negara secara maksimal karena adanya gugatan ini pula nama baik Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai Badan Usaha Milik Negara telah tercemar sehingga Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah dirugikan baik secara materil dan kerugian imateril yang keseluruhannya berjumlah Rp.15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama mempertimbangkan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah kabur dan tidak dapat diterima ; ------------------

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama adalah bahwa dalam surat jual beli antara Mr. Karel Rane sebagai Wakil Direksi dari Pensiunan Indonesia dengan Tuan Raden Moestopo, Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api atas sebidang tanah Eigendom Vervonding No. 3905 dan sebidang tanah Eigendom Vervonding No. 3926 terletak di Kota Bandung tidak dijelaskan apakah diatas tanah Eigendom Vervonding No. 3905 tersebut ada bangunan bernomor 75 dan 77 atau bangunan bernomor 83 atau 83 a dan 83 b yang terletak di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung sehingga kabur menurut hukum tentang letak, ukuran, batas-batas dan luas, hanya disebut lebih lanjut sesuai dengan surat ukur tanggal 24 Desember Tahun 1919 No. 772 dan dalam uraian sebidang tanah Eigendom No. 3926 disebutkan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 30 September 1919 No. 589 berikut semua bangunan yang ada diatas tanah-tanah tersebut setempat dikenal dengan jalan Wastu Kencana 75 dan 77 ; ----------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ; ----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam surat jual beli No. 71 tanggal 19 Juli 1951 yang dibuat oleh dan dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Bandung antara Tuan Raden Moestopa Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api sebagai pembeli dengan Mr. Karel Rane Wakil Direksi dari Pensiunan Indonesia sebagai penjual atas 2 (dua) bidang tanah yaitu eigendom Vervonding No. 3905 dan Eigendom Vervonding No. 3926 (Vide surat bukti T II.3) dimana selanjutnya dalam surat jual beli tersebut disebutkan termasuk semua bangunan yang ada diatas tanah-tanah tersebut yaitu No. 75 dan 77 di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ; ---------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa bangunan No. 75 dan No. 77 di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung yang karena perkembangan kota berubah menjadi No. 83 atau 83 a dan 83 b berada diatas tanah-tanah dalam objek jual beli sesuai Akta No. 71 tanggal 19 Juni 1951 ; -----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1956 Raden Moestopo Ketua Tata Usaha Djawatan Kereta Api mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Kehakiman untuk mendapatkan izin pemindahan hak atas nama Negara Republik Indonesia (Djawatan Kereta Api) atas 2 bidang tanah berikut benda-benda tetap diatasnya (vide surat bukti T II.4), permohonan tersebut Menteri Agraria selaku Kuasa dari Negara Republik Indonesia memberikan izin kepada Negara Indonesia untuk memindahkan hak atas 2 (dua) bidang tanah Eigendom Vervonding No. 3905 dan No. 3926 kepada Djawatan Kereta Api sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria No. S/43859 No. Peta 4/8/19 tanggal 22 Januari 1959 (vide surat bukti T II.5) ; ------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Dirjen Kepala Jawatan Kereta Api di Bandung


mengajukan permohonan penguasaan untuk pemanfaatan Rumah Dinas Jawatan Kereta Api kepada Menteri Agraria sesuai suratnya tertanggal 11 Nopember 1961 dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Hukum atas nama Menteri

Perhubungan

Darat,

Pos

Telekomunikasi

dan

Parawisata

mengajukan surat permohonan untuk diberikan hak penguasaan atas 2 (dua) bidang tanah di jalan Wastu Kencana No. 75 dan 77 kepada Menteri Agraria (vide surat bukti T II.6) dan pada tanggal 20-9-1966 Kantor Pendaftaran dan Pengukuran Pendaftaran Tanah Bandung membuat surat keterangan tentang pendaftaran tanah oleh Djawatan Kereta Api atas tanah bekas Eigendom Vervoding No. 3905 (vide surat bukti T II.7), demikian pula pada tanggal 7 Oktober 1967 Kepala Bagian PTL atas nama Kepala Inspeksi Padjak Bandung menerangkan bahwa penyerahan persil Eigendom No. 3905 dan 3926 di Jalan Wastu Kancana No. 75 dan 77 Bandung oleh Mr. Kerel Rene dengan Djawatan Kereta Api berdasarkan pengoperan tanggal 19 Juni 1951 No. 71 dibuat di hadapan Notaris Mr. Raden Soedja (vide surat bukti T II.8) ; -

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

diatas

Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa ; ------

Menimbang, bahwa karena telah terbukti menurut hukum objek sengketa adalah milik dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding maka petitum angka 2 dalam gugatan Rekonpensi beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding, menurut pendapat Pengadilan Tinggi oleh karena telah dilakukan menurut tata cara yang sah dihadap Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada satupun bukti yang membatalkan Akta Jual Beli Nomor 71 tanggal 19 Juli 1951, maka beralasan hukum untuk dikabulkan ; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Pembanding maka beralasan hokum pula petitum angka 4 gugatan Rekonpensi dikabulkan ; ----------------------------------------------


Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak didapatkan adanya kerugian baik materiil maupun imateriil dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding maka tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 5 dan karena itu petitum angka 5 harus ditolak ; -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Penggugat

Rekonpensi/pembanding

telah

dapat

membuktikan

sebagaian dalil-dalil gugatan Rekonpensinya sehingga harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----------------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding

dinyatakan

dikabulkan

untuk

sebagian

maka

Tergugat

Rekonpensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan pada diktum putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 April 2014 Nomor : 186/Pdt.G/2013/PN. Bdg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan mengadili sendiri sebagai berikut ; ---------------------------------------

Mengingat

pasal-pasal

dalam

HIR,

undang-undang

lain

yang

berhubungan dengan perkara ini ; ---------------------------------------------------------

MENGADILI :

1. Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding,

semula

Tergugat II tersebut ; ------------------------------------------------------------2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.186/Pdt.G/ 2013/PN.Bdg tanggal 16 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------


MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk seluruhnya ; ----------------------------------------


Menyatakan

menolak

gugatan

Penggugat

Konpensi

untuk

seluruhnya ; -----------------------------------------------------------------------DALAM REKONPENSI : 1. Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ; -2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi adalah pemilik sah terhadap objek sengketa ; ---------------------------3. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 71 tanggal 19 Juli 1951 yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Soedja di Bandung sah secara hukum dan mengikat secara hukum ; ----------------------------4. Menyatakan bahwa segala surat hak yang telah diperoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan hak yang diberikan kepada orang lain atas objek perkara tidak berkekuatan hukum dan atau cacat hukum ; ---------------------------------------------------------------------5. Menyatakan menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya ; ------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menyatakan

menghukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dengan susunan Majelis H. LEXSY MAMONTO, SH., MH., Hakim Tinggi pada

Pengadilan

Tinggi

Bandung

sebagai

Hakim

Ketua,

KAREL

TUPPU,SH., MH., dan H. EDWARMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh


Nurdiana, SH., selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU, SH., MH.,

H. LEXSY MAMONTO, SH., MH.,

Ttd

H. EDWARMAN, SH.,

PANITERA PENGGANTI, Ttd

NURDIANA, SH.,

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents