PUTUSAN Nomor 169/PID/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap
: UCI SANUSI bin KIRNO;
Tempat lahir
: Cirebon;
Umur/ Tanggal lahir
:
Jenis kelamin
: Laki – laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Dusun I, RT. 001, RW. 02, Desa Keraton,
53 tahun/11 Maret 1962;
Kecamatan Suranenggala, Kabupaten/Kota Cirebon; Agama
:
Islam;
Pekerjaan
:
Buruh;
Terdakwa tidak ditahan; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta petikan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 06 Mei 2015 Nomor 5/Pid/S/2015/PN.Cbn., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan yang diajukan dengan acara singkat, berdasarkan catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menduga Terdakwa melakukan tindak pidana Pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut diatas, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa UCI SANUSI Bin KIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Menjual dan Mengedarkan Minuman Beralkohol Golongan B”;
Halaman 1 dari 5 halaman putusan perkara Nomor 169/PID/2015/PT.BDG.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UCI SANUSI Bin KIRNO dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah), Subsidair 7 (tujuh) hari kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: -
6 (enam) botol Guiness Gol A;
-
18 (delapan belas) botol Anggur Orang Tua (AO) Gol. B;
-
12 (dua belas) botol Angker Bir Gol. A;
Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebankan Terdakwa
dibebani
membayar
biaya
perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana akta banding Nomor: 4/Akta.Pid/2015/ PN.Cbn. Jo. Nomor: 5/Pid.S/2015/PN.Cbn.dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tersebut; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 5/Pid.S/2015/PN.Cbn., tanggal 22 Mei 2015; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 15 Mei 2015, yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa sebagaimana
akta
pemberitahuan/penyerahan
memori
banding
Nomor:
5/Pid.S/2015/PN.Cbn., tanggal 26 Mei 2015; Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 27 Mei 2015; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Halaman 2 dari 5 halaman putusan perkara Nomor 169/Pid./2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 5/Pid./S/2015/PN.Cbn. tanggal 06 Mei 2015 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut dengan alasan sebelum Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Jaksa Penuntut Umum tidak diberi kesempatan mengajukan tuntutan pidananya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dalam menunjuk Hakim Tunggal adalah sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengadili perkara biasa dan singkat harus dengan Majelis Hakim; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan berkas perkara juga keliru karena menerima pelimpahan berkas perkara langsung dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Polisi Pamong Praja harusnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang didakwakan dilanggar oleh Terdakwa adalah Peraturan Daerah (pasal 4 dan pasal 8) Perda Nomor 4 Tahun 2013, maka seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan dengan acara ringan (pasal 205 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menyampaikannya ke Pengadilan melalui Penyidik Kepolisian sebagai kuasa dari Jaksa Penuntut Umum (pasal 205 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada Tingkat Pertama dan terakhir kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat meminta banding, yang berarti Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak untuk banding (pasal 205 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP, Undang-Undang Tahun 1981) oleh karenanya harus dibatalkan;
Halaman 3 dari 5 halaman putusan perkara Nomor 169/Pid./2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum, untuk diajukan kembali oleh Penyidik sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum dengan pemeriksaan secara acara ringan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum; Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Mengadili: -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Cirebon
Nomor
5/Pid.S/2015/PN.Cbn., tanggal 06 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut; Mengadili Sendiri: -
Menyatakan proses pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama Terdakwa UCI SANUSI bin KIRNO pada Pengadilan Negeri Cirebon tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
-
Memerintahkan Pengadilan Negeri Cirebon mengembalikan berkas perkara penyidikan atas nama Terdakwa UCI SANUSI bin KIRNO tersebut kepada Penyidik Kepolisian Cirebon melaui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon;
-
Memerintahkan Penyidik pada Kepolisian Cirebon melimpahkan perkara atas nama Terdakwa UCI SANUSI bin KIRNO tersebut kepada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Kuasa Penuntut Umum dengan acara pidana ringan;
-
Memerintahkan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa UCI SANUSI bin KIRNO dengan acara pidana ringan.
Demikian diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 8 Juli 2015, dalam rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
yang
terdiri
dari:
Halaman 4 dari 5 halaman putusan perkara Nomor 169/Pid./2015/PT.BDG.
Abid Saleh Mendrofa, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. (HC) Satria U.S. Gumay, S.H. dan Djernih Sitanggang, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: Kamis, tanggal 9 Juli 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi
oleh
Hakim-Hakim
Anggota
tersebut
dan
dibantu
oleh
Hj. Nenden Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
Hakim Anggota,
Ttd
Hakim Ketua,
Ttd
DR (HC) Satria U.S. Gumay, S.H.
Abid Saleh Mendrofa, S.H.
Ttd Djernih Sitanggang, Bc. Ip., S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd
Hj. Nenden Khaerani, S.H.
Halaman 5 dari 5 halaman putusan perkara Nomor 169/Pid./2015/PT.BDG.
