PT TUN- MDN

P U T U S A N Nomor 16/G/PILKADA/2015/PT TUN- MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---------------------------JR. S A R A G I H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Calon Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, beralamat Jln. Hapoltakan, Sondiraya, Raya, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015 telah memberi kuasa kepada : DR. AMIR SYAMSUDIN, SH, MH; DR. HINCA IP PANDJAITAN, SH, MH; YOSEF B BADEODA, SH, MH; WARAKAH ANHAR, SH, MH; dan ADI D. PRADJUDI, SH; advokat pada Kantor Hukum AMIR SYAMSUDDIN & PARTNERS, berkantor di Menara Sudirman, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;------L

A

W A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan John Horailam

Saragih

Pamatang

Raya,

Kabupaten

Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Adelbert Damanik, ST ; Dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 16/G/Pilkada/2015/PTTUN.MDN

kepada

:

1.

SEDARITA

GINTING,

SH.,

2.

IRWANSYAH PUTRA, SH.,MBA., 3.INDRA KURNIA SINULINGGA,SH,

4.

MUHAMMAD

ARRASYID

RIDHO,SH, 5.ALI ARDAN SYAH PASARIBU,SH, Advocat and Counsellors a NASUTION,GINTING

&

Law pada Law Firm Partners,

kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Bunga Melur No. 9 Pasar III Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan 20132-Propinsi Sumatera Utara. Email: law firm [email protected]. Telp.08116021469.

082165111439,

bertindak

baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015 selanjutnya disebut TERGUGAT;-------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan tertanggal 28 Agustus 2015 ; --------------------------------------------------2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

Nomor : 16/PEN/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ; --------------------------------------------------------------------------------3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 16/PEN.HKM/PILKADA/2015/PT TUN-MDN tanggal 08


Desember 2015 tentang Pemeriksaan Perbaikan Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; ---------------------------------------------------------------------4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 16/PEN.HKM-HS/PILKADA/2015/PT TUN-MDN tanggal 08 Desember 2015

tentang

Penetapan hari sidang dalam sengketa Tata Usaha

Negara tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------5. Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; --------------------------------------------------------------------------------6. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi fakta dan Ahli yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat dalam persidangan--------------------

TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

07

Desember 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 08 Desember 2015, dibawah register perkara Nomor : 16/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 08 Desember 2015, dan tambahan perbaikan tanggal 14 Desember 2015 atas persetujuan kuasa Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----------------------------------Sebelum Penggugat menyampaikan hal-hal yang menjadi latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan ini, Penggugat terlebih dahulu hendak menyampaikan aspek-aspek formal gugatan sebagai berikut :----------------------------A. SYARAT FORMAL DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT Sebelum Penggugat menyampaikan hal-hal yang menjadi latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan ini, Penggugat terlebih dahulu hendak menyampaikan aspek-aspek formal gugatan sebagai berikut:------------------------------------------------


1.

OBJEK SENGKETA GUGATAN a.

Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPUSim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 ;------------------------------

b.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor

79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015

jelas-jelas

memenuhi

ketentuan Pasal 153 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU Pilkada”).--------------------------------------c.

Bahwa disamping itu Surat Keputusan KPU diatas jelas-jelas memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan tersebut merupakan surat penetapan tertulis; Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; keputusan tersebut bersifat konkret bagi Penggugat; Keputusan tersebut bersifat individual kepada Penggugat; Keputusan tersebut bersifat final dan definitif berupa pembatalan Penggugat sebagai Peserta Pilkada Simalungun Tahun 2015.------------------------------------------

2.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN a.

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap Keputusan KPUD Simalungun di atas ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2015 kepada PANWASLU

Kabupaten

Simalungun

melalui

surat

No.4.A-48/JR-

AMRAN.SIM/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya


mengajukan

keberatan

atas

Keputusan

KPU

No.79/Kpts/KPU-

SIM/002.434769/XII/2015.----------------------------------------------------------b.

Bahwa terhadap Surat Penggugat No.4.A-48/JR-AMRAN.SIM /XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun telah mengeluarkan Surat No.002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya isinya meminta KPU Kabupaten Simalungun untuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembali dan menindaklanjuti surat dari Dr. Ir. JR Saragih dan Ir Amran Sinaga,M.Si yang mana meminta kepada PANWASLU Kabupaten Simalungun untuk mengambil tindakan agar mengikutsertakan pelapor menjadi Paslon Bupati/Wakil Bupati Kab. Simalungun tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Paslon No.45/Kpts/KPUSIM/002.434769/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.----------------------------

c.

Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Pilkada.---------

3. Bahwa Penggugat adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan KPUD Simalungun No. 46/kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015.--------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang bertugas dan berwenang sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 yang merugikan Penggugat.----------------------------------------------------------------------5. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Keputusan KPUD Simalungun tersebut karena secara substansial dan prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--------------------------------------------------------


6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan dasar untuk membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Simalungun hanya terkait dengan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga Penggugat sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sangatlah dirugikan apabila dibatalkan keikutsertaannya dalam Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015.--------------------------------------------7. Bahwa Penggugat jelas-jelas mempunyai kepentingan bersifat pribadi, langsung dan obyektif terhadap pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015.--------------------------------------------B. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

PENGGUGAT

(FUNDAMENTUM PETENDI) Adapun yang menjadi latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan (fundamentum petendi) ini adalah sebagai berikut: -----------------------------------------1. Bahwa Pasal 153 UU Pilkada menyatakan sengketa Pilkada merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati,

dan Calon Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.----------------------------------------------------------------------2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU Pilkada berbunyi sebagai berikut: o Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.--------o Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya

Keputusan

Bawaslu

Provinsi

dan/atau

Panwas

Kabupaten/Kota.-------------------------------------------------------------------------


o Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.-----------------------------------------------------------------------------------o Apabil.....dst. -----------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang merugikan Penggugat.----------------------------------------------------------------4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang membatalkan keikutsertaan Penggugat di dalam Pilkada Simalungun 2015 didasarkan pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015”) karena adanya Putusan Mahkamah Agung No. 194 K/Pid. Sus/2012 yang menghukum Calon Wakil Bupati Sdr. Ir. Amran Sinaga, Msi sehingga Pasangan Calon dianggap

terbukti melakukan tindak pidana yang

diancam penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.----------------------------5. Bahwa Penggugat berkeberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) butir b Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b itu sendiri.---------------------------------------------------------------------------6. Bahwa atas Keputusan KPU yang merugikan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya/keberatan ke PANWASLU Kabupaten Simalungun melalui


surat No.4.A-48/JR-AMRAN.SIM/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan telah dijawab oleh PANWASLU Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam Surat No.002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.----------7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal

154 ayat (2) UU Pilkada, Penggugat telah

mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2015 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Surat PANWASLU No.002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.-------------------------8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada, Penggugat telah melakukan perbaikan Gugatan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan Penggugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.-----------9. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat berkeberatan atas Surat Keputusan Tergugat yang menggunakan ketentuan Pasal 88 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan Pasal 88 Peraturan KPU berbunyi sbb:----------o Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:-----a. Pasangan calon dna/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sebelum hari pemungutan suara;-----------------------------------------b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara;------------------------------------------c. Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yng teah mempunyai kekuatan hukum tetap;--------------------------------------------------------------


d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;------------------e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.----------------------------------------------------------------------------o Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.--------10. Bahwa Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 mengatur hal-hal sebagai berikut: - Ketentuan Umum---------------------------------------------------------------------- Persyaratan calon dan Pencalonan ----------------------------------------------------- Penyerahan dan Penelitian Dukungan pasangan Calon Perseorangan ----------- Pendaftaran pasangan Calon ----------------------------------------------------------- Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ----------- Penetapan dan Pengumuman Pasangan calon --------------------------------------- Penggantian Calon ----------------------------------------------------------------------- Larangan dan Sanksi--------------------------------------------------------------------- Penundaan

----------------------------------------------------------------------------

- Tanggapan Masyarakat ------------------------------------------------------------------ Pedoman Teknis -------------------------------------------------------------------------- Ketentuan Penutup. ---------------------------------------------------------------------11. Bahwa dalam tahapan Persyaratan Calon dan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) butir i disebutkan bahwa salah satu dokumen persyaratan calon yang wajib diserahkan kepada KPU adalah surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai


kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon; dan dokumen persyaratan calon dan pencalonan tersebut telah diteliti oleh KPU pada tahap penelitisan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; ----------------------------------------12. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Calon Wakil Bupati Ir. Amran Sinaga telah memenuhi syarat pencalonan dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut berdasarkan Surat keputusan KPUD Simalungun No. 46/kpts/KPUSim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. ----------------------------13. Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat bersama-sama dengan Ir. Amran Sinaga sebagai Pasangan Calon Pilkada Simalungun Tahun 2015 maka permasalahan hukum apapun yang terjadi sebelum penetapan oleh KPU telah dianggap selesai (clear) dan permasalahan hukum yang kemudian timbul akibat dari kasus-kasus hukum yang terjadi masa lalu atau sebelum adanya penetapan KPU tidak boleh menggangu jalannya proses pencalonan dan proses pentahapan Pilkada;

-------------------------------------------------------------------------------------

14. Bahwa menurut pasal 77 s.d. Pasal 86 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan, penggantian calon hanya dapat dilakukan oleh partai politik apabila pasangan calon yang diusulkan berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; namun dalam aturan ini tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan pergantian calon atau pembatalan calon dikarenakan putusan hukum yang timbul akibat perbuatan masa lalu. -----------------------------15. Bahwa ketentuan Pasal 88 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 yang digunakan oleh Tergugat untuk membatalkan Penggugat sebagai peserta Pilkada Simalungun Tahun 2015 adalah ketentuan yang masuk dalam lingkup “LARANGAN DAN SANKSI” yang isinya berupa larangan bagi “Pasangan


Calon” yang telah ditetapkan oleh KPU untuk melakukan perbuatan-perbuatan terkait Pilkada yang dapat mengakibatkan pembatalan sebagai peserta Pemilihan dalam Pilkada Simalungun Tahun 2015; ------------------------------------------------16. Bahwa oleh karena itu, penggunaan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b untuk membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pilkada Simalungun 2015 karena Calon wakil Bupati Ir. Amran Sinaga terbukti melakukan tindak pidana tata ruang yang terjadi pada tahun 2009 dan diputus kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2014 adalah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada Simalungun Tahun 2015 atau dengan kata lain tidak terkait dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015; --------------------------------------------------------------------------17. Bahwa UU Pilkada dan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 jelas membedakan terminologi “tidak memenuhi syarat pencalonan” di dalam tahap pendaftaran dan pencalonan, dengan terminologi “pembatalan”

dalam bagian “sanksi dan

larangan” sehingga jelas pembatalan Pasangan calon dapat dilakukan apabila Pasangan calon melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Proses Pilkada Simalungun Tahun 2015, bukan terkait dengan perbuatan-perbuatan masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada Simalungun tahun 2015.---18. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, quod non, Tergugat telah menggunakan tafsir “perseorangan” yang keliru terhadap ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang “Pasangan Calon” karena semestinya yang terbukti melakukan tindak pidana adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sedangkan faktanya yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah hanya “Calon Wakil Bupati” saja sedangkan “Calon Bupati” dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 sama sekali bersih dan tidak pernah melakukan


tindak pidana apapun sehingga selain secara hukum penggunaan Pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan KPU 9 Tahun 2015 tidak tepat juga Penggunaan 88 tersebut tidak berlaku untuk kasus ini sehingga pembatalan ‘Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pilkada Simalungun Tahun 2015 oleh Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.---------------------------------------19. Bahwa Keputusan KPUD Simalungun yang membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 khususnya Penggugat telah menimbulkan keguncangan yang luar biasa yang mengancam keamanan dan ketertiban Kabupaten Simalungun karena masyarakat marah karena Penggugat selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ikut tereliminasi akibat kasus hukum yang menimpa Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015.-----------------------------------20. Bahwa Penggugat tidak menampik adanya Putusan Hukum inkrah yang menimpa Ir. Amran Sinaga sebagai Calon Wakil Bupati sehingga yang bersangkutan “tidak lagi memenuhi syarat pencalonan”, akan tetapi Tergugat tidak boleh serta merta membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015 tetapi menunda pelaksanaan Pilkada Simalungun Tahun 2015 dengan memberi kesempatan dan waktu kepada Penggugat untuk mencari pengganti

Calon Wakil Bupati dari pasangannya yang terlibat dalam kasus

hukum tersebut dikarenakan UU Pilkada dan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tidak mengatur peristiwa hukum semacam ini yang menimpa Penggugat;---------21. Bahwa oleh karena pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pilkada Simalungun Tahun 2015 oleh Tergugat di atas tidak sah dan cacat hukum maka semua tindakan yang dilakukan berdasarkan Keputusan KPUD Simalungun tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.-----------------------22. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Keputusan KPUD Simalungun yang dilakukan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-


undangan yang berlaku dan kondisi keguncangan masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun adalah jelas bertentangan dengan hukum (out of law) dan sewenang-wenang (willkeurig).-----------------------------------------------------------23. Bahwa selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa sangat dekat dengan tahapan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015, maka jelas sekali Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan pentahapan Pilkada yang telah dilalui oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 termasuk pernyataan tidak pernah terlibat pidana/dihukum dari Pengadilan Negeri dan/atau tidak memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mencari pengganti pasangannya, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan hal ini tentu saja bertentangan dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan pilkada yang transparan, terbuka, dan demokratis.----------------24. Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan KPUD Simalungun a quo tidak saja merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan a quo.-----------------------------------------------------------------------C. KESIMPULAN Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas jelas nampak bahwa keputusan Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, menurut hemat kami telah memenuhi ketentuan Pasal 153 UU Pilkada.----------------


Disamping itu Keputusan tersebut juga telah memenuhi Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yaitu:------------------------------------------------------------

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siamlungun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pilkada Simalungun Tahun 2015;--------------------------------------

-

Keputusan tersebut bersifat konkret bagi Penggugat karena surat keputusan tersebut adalah nyata atau berwujud berupa pembatalan keikutsertaan Penggugat dalam Pilkada Simalungun Tahun 2015;-------------------------------------------------

-

Keputusan tersebut bersifat individual karena surat keputusan tersebut secara langsung telah berakibat kepada Penggugat sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak pernah atau bebas dari sengketa apapun.----------

-

Keputusan tersebut bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi atasannya dan sudah bersifat definitive berupa pembatalan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015.-----------------------------------------------------

Selanjutnya, berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum gugatan yang telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa Surat Keputusan KPU yang menjadi obyek perkara telah:-------------------------------------------------------------------------------------a) Bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada;----------------------------------------b) Bertentangan dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015------------------------------c) Merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik------------------------------------------------------d) Merugikan kepentingan Penggugat, selaku warga negara yang telah mengikuti proses pentahapan dalam pencalonan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015;------------------------------------


PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA a. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, dikeluarkan pada tanggal 6 Deseember 2015 ketika masa “Keadaan Tenang” sedang berlangsung, atau 4 (empat) hari menjelang Pilkada dilaksanakan. Keadaan dan waktu yang sangat sempit itu tidak dapat memulihkan keadaan berlangsungnya Pilkada sebagaimana mestinya sehingga menciderai keadilan dalam proses penyelenggaraan Pilkada.-------------------------b. Bahwa jika Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tersebut tetap dilaksanakan maka dapat mencederai proses Pilkada yang sedang berlangsung dan menimbulkan ketidakadilan tidak hanya bagi PEBGGUGAT tetapi juga terhadap seluruh pendukungnya. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dan Perubahannya UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.------------------------------------------------------c. Bahwa selain itu dengan adanya keputusan a quo dan apabila serta merta dilaksanakan maka jelas akan merugikan Penggugat sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak pernah terlibat dalam tindak pidana kejahatan apapun;----------------------------------------------------------------------------d. Bahwa untuk mengembalikan hak Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas maka sesuai dengan kewenangannya, Penggugat mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengeluarkan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo demi menjaga kehidupan demokrasi yang adil kepada semua warga negara.--------------------------


D. PERMOHONAN (PETITUM) Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-------------------DALAM PENUNDAAN -

Menyatakan menunda pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten

Simalungun

Nomor

79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----------------------------------------------

Menyatakan penetapan penundaan

yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara tetap berlaku dan sah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain yang berkekuatan hukum tetap di kemudian hari.------DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim /002.434769 /XII /2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015; 3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPUSim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015------------------------------------------------------------


4. Memerintahkan Tergugat untuk memberi waktu bagi Penggugat dan partai politik pendukung untuk melakukan penggantian calon khususnya Calon Wakil Bupati yang akan dipasangkan dengan Penggugat dalam Pilkada Simalungun Tahun 2015 sesuai tenggang waktu yang dimungkinkan

oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku---------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat hadir kuasa hukumnya DR. HINCA IP PANDJAITAN, SH. MH. ; WARAKAH ANHAR, SH. MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015. Sedangkan dari pihak Tergugat dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Simalungun

Prinsipal dengan didampingi Kuasa

Hukumnya : SEDARITA GINTING, SH. ; IRWANSYAH PUTRA, SH. MBA ; MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, SH. ALI WARDANSYAH PASARIBU, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015 ; -----------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Desember 2015 , dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------------Bahwa Tergugat

MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini.----------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI A. TENTANG KOMPETENSI MENGADILI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PTTUN) 1. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah melampaui tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaran


Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan tegas menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara jatuh pada tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015;--------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat dalam hal ini juga belum menempuh seluruh upaya penyelesaian administrasi di PANWASLU sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan :-----------“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya admistratif di bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota telah dilakukan.”----------------------3. Bahwa dengan tidak ditempuhnya seluruh upaya penyelesaian administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undangundang, maka dapat dinyatakan bahwasanya sengketa perkara aquo sebagai sengketa Administrasi Umum yang diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka oleh karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijkeVerklaard).---------------------B. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI TAHAPAN

PROGRAM

DAN

JADWAL

PENYELENGGARAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.


5. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan Gugatan aquo ke PTTUN berikut perubahan Gugatannya pada tanggal 7 Desember 2015 dalam Register Nomor: 16/G/PILKADA/XII/2015/PT.TUN-MDN;---------------------------------------------6. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara jatuh pada tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015;----------------------------7. Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan aquo tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;-----8. Bahwa sengketa Perkara aquo adalah merupakan bagian dari tahapan Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga seharusnya mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan demikian gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nie tOntvankelijke Verklaard ) ;---------------------------------------------------------------------------------C. TENTANG MEKANISME MENGAJUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. 9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 poin 2, menyatakan:-------“...gugatan ini diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara setelah Penggugat mengajukan Upaya / keberatan ke Panitia Pengawas Kabupaten Simalungun melalui surat No. 4.A-48/JR-AMRAN.Sim /XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 dan telah dijawab oleh Panwas Kabupaten Simalungun


sebagaimana termaktub dalam surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015”;---------------------------------------------------------------10. Bahwa Pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang, menegaskan :----------------------------------------------------------------------“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten atau Kota”;----------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:-------------------------------------Pasal 15 ayat (1) : “Penyelesaian sengketa pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah, cepat, dan tanpa biaya”;--------------------------------------------------------------------------------Pasal 17 ayat (1) : “Musyawarah dilaksanakan melalui tahapan:-----------------------------------------a. Penyampaian materi permohonan;-------------------------------------------------b. Penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait;-----------------------------------------------------------------------------------c. Pemeriksaan bukti;--------------------------------------------------------------------d. Penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon;-----------------------e. Pembuatan kesepakatan; dan--------------------------------------------------------f.

Penetapan hasil musyawarah.”-----------------------------------------------------

Pasal 24 ayat (2) :


“Dalam hal sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau Kota membuat Keputusan”.----------------------------------------------------------------------12. Bahwa surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PANWASLU Kabupaten Simalungun bukanlah merupakan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (2), namun merupakan Surat Biasa dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan penyelesaian sengketa tata usaha negara;-----------------------------------13. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 PANWASLU Kabupaten Simalungun telah mengeluarkan Surat Nomor : 001/114/Panwas/21/XII/2015 Perihal: Penjelasan/Keterangan, dimana pada intinya menjelaskan:---------------------------“dapat

dijelaskan

bahwa

terbitnya

kedua

surat

(surat

Nomor

002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015) sebagaimana dimaksud pada poin c diatas adalah untuk menyikapi / menindak lanjuti surat Tim Pemenangan JR-Amran Nomor: 4.A-48/JR-AMRAN.Sim /XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 Perihal: Keberatan atas Keputusan KPU No. 79/Kpts/KPUSim/002.434769/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang pembatalan Pasangan calon bupati dan wakil bupati simalungun tahun 2015 nomor urut 4 atas nama DR. JR. Saragih, SH., MM dan Ir. AMRAN SINAGA, M.Si. sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati simalungun tahun 2015”;--------------14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya No. Reg Perkara 12/G/PILKADA /2015/PTTUNMDN, pada halaman 55 menyatakan :---------------------------------------------------“...bahwa Penggugat belum melewati upaya administrasi ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun, sebagaimana yang diatur pada Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, hal tersebut juga dikuatkan dengan


bukti surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tertanggal 01 Oktober 2015 Nomor 000/057/Panwas/21/IX/2015, yang ditujukan kepada Penggugat yang berisi tentang Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diregister/tidak dapat diterima karena telah melewati

waktu

(daluarsa).

Menimbang,

Bahwa

berdasarkan

seluruh

pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo”;--------------------15. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Pertimbangan Hukumnya dalam Putusan No. Reg Perkara 542 K/TUN/PILKADA/2015 pada halaman 25 menyatakan: “...bahwa dengan demikian Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi belum menempuh seluruh upaya administratif yang disediakan oleh UndangUndang dan karenanya Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan a quo”;--------------------------------------16. Bahwa Penggugat dalam mengajukan sengketa Penyelesaian Tata Usaha Negara aquo

tidak

menempuh

upaya

penyelesaian

sengketa

administratif

di

PANWASLU Kabupaten Simalungan, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard);----------------------------------------D. TENTANG PERBAIKAN GUGATAN. 17. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Desember 2015 dengan Reg. Perkara Nomor : 16/G/PILKADA/2015/PTTUN-Mdn dan kemudian mengajukan Perbaikan tanggal 14 Desember 2015;---------------------------------------------------18. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan:------------------------------------------------------------Ayat (3)


“dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”--------------------------------------------------------------------------------------Ayat (4) “apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”-----------------------------------------------------------------------19. Bahwa mengingat adanya asas hukum lexspecialis derogate legi generalis, dimana ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang merupakan ketentuan yang khusus dalam penyelesaian sengketa tata usaha Negara pemilihan maka dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard);-------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi secara mutatis

mutandis mohon dianggap sebagai bahagian dari Jawaban yang tidak

terpisahkan di dalam pokok perkara ini.------------------------------------------------------A. TENTANG TERBITNYA SURAT NOMOR 002/031/PANWAS/21 /XII /2015 SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA. 16. Bahwa Surat Nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 hal: Permintaan Penjelasan dan Tindak Lanjut Laporan tanggal 7 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPUD Simalungun sangat kontradiktif mengingat pada tanggal 5 Desember 2015 PANWASLU

Simalungun

menerbitkan

surat

002/10/Panwas/21/XII/2015 tertanggal 5 Desember 2015,

Nomor

Hal: Penerusan

Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Amran Sinaga;----


17. Bahwa dalam Surat Nomor 002/10/Panwas/21/XII/2015 tertanggal 5 Desember 2015 pada poin 2 dinyatakan “...berdasarkan fakta dan kajian sebagaimana telah dilaporkan maka PANWASLU Kabupaten Simalungun merekomendasikan agar KPUD Simalungun menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Pid.Sus/2012”;-----------------------------------------------------------------------18. Bahwa dengan demikian dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan Perkara aquo patut ditolak;--------------------------------------------------------------------------B. TENTANG PEMBATALAN PASANGAN CALON. 19. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 79/ Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas Nama DR. JR. Saragih, SH., MM. dan Ir. Amran Sinaga, Msi. Sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015;-------------------------------------------------------------------20. Bahwa benar yang disebutkan Penggugat pada halaman 4 poin 3 dan 4 dalam Gugatannya, Tergugat menjalankan kewenangannya dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun Nomor 79/Kpts/KPUSim/002.434769/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;---------------------------------------21. Bahwa salah dan keliru apa yang didalilkan Penggugat pada Halaman 4 poin 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan “…Penggugat Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) butir b Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b itusendiri.”;----------------------------------


22. Bahwa dalam pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :---------------------------------------------------------------------------------“Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten/ Kota, apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.” maka dalil Penggugat pada halaman 4 poin 3, 4 dan 5 dalam Gugatannya harus ditolak;----------------------------------------------------------------------------------------23. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada 4 s/d 5 poin 6, 7 dan 8 telah kami Bantah dan Jawab pada bagian Eksepsi, sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang telah dinyatakan dan tidak perlu untuk diulang kembali;-----------------------------24. Bahwa salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat pada Halaman 5 Poin 9 yang menyatakan “…Penggugat berkeberatan atas Surat Keputusan Tergugat yang menggunakan ketentuan Pasal 88 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015. Hal ini dikarenakan Pasal 88 Peraturan KPU berbunyi sbb…”---; 25. Bahwa dari dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat sendiri Keberatan dikarenakan Tergugat yang telah menjalankanTupoksi nya sebagai Penyelenggara Pemilihan telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan serta keberatan atas isi dari Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015, dan jika Penggugat keberatan atas isi dari Pasal 88, Mahkamah Agung adalah yang berwenang melakukan uji materi atas Peraturan tersebut;--------------------------------------------------------------------------26. Bahwa benar dalil Penggugat pada Halaman 6 poin 11 dan 12, yang mana “...Dokumen persyaratan calon yang wajib diserahkan kepada KPU adalah surat


keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun...”, sehingga dengan demikian, Penggugat sendiri sebagai Pasangan Calon telah memberikan keterangan palsu atau pembohongan publik yang dengan sengaja mengaburkan status hukum Calon wakil Bupati IR. Amran Sinaga yang telah memperoleh Putusan Inkrach di tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2014; 27. Bahwa salah dan keliru apa yang disampaikan Penggugat pada Halaman 6 poin 13 Gugatan Penggugat, menyatakan “Permasalahan hukum apapun yang terjadi sebelum penetapan oleh KPU telah dianggap selesai (clear) dan permasalahan hukum yang terjadi masa lalu atau sebelum adanya penetapan KPU tidak boleh mengganggu jalannya proses Pencalonan dan proses pentahapan Pilkada.”;----28. Bahwa dalam pasal 88 ayat (1) huruf b dinyatakan: “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten Kota apabila:...terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun atau lebih...” sehingga dengan demikian Permasalahan hukum baik sebelum maupun sesudah Penetapan dapat dijadikan alasan Pembatalan berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf b oleh Tergugat sepanjang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-------maka dalil Penggugat pada Halaman 6 poin 13 harus dinyatakan ditolak;---------29. Bahwa salah dan keliru dalil Penggugat pada halaman 6 poin 14, yang intinya menyatakan “..pembatalan calon dikarenakan perbuatan hukum yang timbul akibat perbuatan masa lalu tertuang pada pasal 77 s/d 86 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015” karena Pembatalan Pasangan Calon diatur pada Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;---------------------------------------------------------------------------


30. Bahwa salah dan keliru dalil Penggugat Pada halaman 6 poin 15 dan halaman 7 poin 17, yang mana pada pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 dinyatakan “Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara” sehingga selama Pasangan calon terbukti telah melakukan tindak pidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara, Pasangan calon dapat dinyatakan Batal sebagai Peserta Pemilihan. Maka dalil Penggugat Harus dinyatakan ditolak;-------------------------31. Bahwa salah dan keliru dalil Penggugat pada gugatannya halaman 7 poin 16, yang pada intinya menyatakan “Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 22 september 2014 adalah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada Simalungun tahun 2015.”;-----------------------------------------------------------------32. Bahwa Penggugat sendiri telah lupa atas Pasangan calonnya sendiri dalam Pilkada Simalungun, Mengingat isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 194K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 September 2014 adalah mengatasnamakan Ir. Amran Sinaga M.Si sebagai terdakwa dan dijatuhi Pidana Penjara 4 (empat) tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana merupakan Wakil Bupati Pasangan dari pada Penggugat sendiri. Sehingga dalil Penggugat pada halaman 7 poin 16 harus dinyatakan ditolak;-------------------------------------------33. Bahwa salah dan keliru apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 7 poin 18 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan “..Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah hanya “calon wakil bupati” saja sedangkan “calon bupati” dari pasangan calon Nomor urut 4 sama sekali bersih dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun..”------------------------34. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah


pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang, menyatakan:--------------------------“Peserta pemilihan adalah: a. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b. Pasangan calon yang didukung oleh sejumlah orang.”----------------------35. Bahwa pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang menyatakan “Konsepsi didalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Didalam undang-undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket.”;--------------------36. Bahwa pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :---------------“Pasangan Calon adalah bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.”;-------------------------------------------37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat (1) huruf b adalah Pasangan yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan yang merupakan satu kesatuan sebagai Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf a dan b undang-undang nomor 8 tahun 2015, oleh karenanya dalil Penggugat pada pada halaman 7 Poin 18 Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;-------------------------------------------------------------------------------------------


38. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 poin 19 adalah merupakan isue dan tidak berdasar, sehingga dalil dan alasan Penggugat tersebut patut ditolak;---------------C. TENTANG PERGANTIAN PASANGAN CALON. 39. Bahwa dalil Penggugat dalam Halaman 8 Poin 20 dalam Gugatannya menyatakan:---------------------------------------------------------------------------------“...semestinya Tergugat tidak serta merta membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun tahun 2015 tetapi menunda pelaksanaan Pilkada Simalungun tahun 2015 dengan memberi kesempatan dan waktu kepada Penggugat untuk mencari Pengganti dari calon wakil bupati...”;--40. Bahwa pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan: “dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur”;--------------------Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 5 poin 20 Gugatannya harus dinyatakan ditolak;--------------------------------------------------------------------------41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat kami nyatakan bahwasanya Tergugat telah menjalankan Ketentuan Peraturan Perundangudangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat pada halaman 8 poin 21 gugatan Penggugat Tidak benar dan Keliru sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak ;---------------------------------------------------------42. Bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas kepastian Hukum, dimana hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 8 poin 22 dan 23 harus dinyatakan di tolak;---------------


TENTANG PENETAPAN Nomor: 16/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN 43. Bahwa

dikarenakan

Surat

Keputusan

Nomor

79/Kpts/KPU-

Sim/002.434769/XII/2015 tentang pembatalan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 nomor urut 4 atas nama Dr. JR. Saragih SH,. MM dan Ir. Amran Sinaga M.Si sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Simalungun tahun 2015 telah berdasarkan dengan Ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku maka dengan demikian Penetapan Nomor: 16/G/PILKADA/2015/PTTUN.MDN

untuk

Penundaan

terhadap

Surat

Keputusan Nomor 79/Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 harus dinyatakan dicabut;---------------------------------------------------------------------------------------KESIMPULAN Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut dapat kami simpulkan bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 79/ Kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/ 2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas Nama DR. JR. Saragih, SH., MM. dan Ir. Amran Sinaga, Msi. sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian dimohonkepadaKetuaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, Cq. Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Penundaan. -

Menyatakan mencabut Penetapan Nomor: 16/G/PILKADA/2015/ PTTUN.MDN tanggal 8 Desember 2015;------------------------------------------------------------------

Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.---------------------------------------


2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard).-------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------------2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun No 79/Kpts/KPU-SIM/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 atas Nama DR. JR. Saragih, SH., MM. dan Ir. Amran Sinaga, Msi. sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas jawaban dalam eksepsi maupun pokok perkara Penggugat di dalam persidangan telah membantah seluruh dalil baik dalam ekspsi maupun pokok perkara secara lisan, dengan menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana gugatan semula ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat atas bantahan lisan terhadap jawaban eksepsi maupun pokok perkara, telah pula mempertahakan dalil-dalil jawaban eksepsi maupun pokok perkaranya, dengan tetap berpendirian sebagaimana di dalam eksepsi dan jawabannya tersebut ;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah diberi tanda

P - 1 sampai dengan P - 11 adalah sebagai

berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------1.

Bukti P-1 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769 /XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4


Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015.-----------------------2.

Bukti P-2 berupa Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimna telh dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang-----------------------------------------

3.

Bukti

P-3

berupa

Surat

No.4.A-48/JR-AMRAN.SIM/XII/2015

tanggal

7 Desember 2015.---------------------------------------------------------------------------4.

Bukti P-4 berupa Surat No.002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, yang pada pokoknya isinya meminta KPU Kabupaten Simalungun untuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembali dan menindaklanjuti surat dari Dr. Ir. JR Saragih dan Ir Amran Sinaga Msi yang mana meminta kepada PANWASLU

Kabupaten

Simalungun

agar

mengambil

tindakan

untuk

mengikutsertakan pelapor menjadi Paslon Bupati/Wakil Bupati Kab. Simalungun tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Paslon No.45/Kpts/KPU-SIM/002.434769/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.----------5.

Bukti P-5 berupa Surat Keputusan KPUD Simalungun No. 45/kpts/KPUSim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Penggugat adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan KPUD Simalungun No. 45/kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.--------

6.

Bukti P-6 berupa Surat Keputusan KPUD Simalungun No. 46/kpts/KPUSim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Penggugat adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan sebagai Peserta


Pilkada Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan KPUD Simalungun No. 46/kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015.-------7.

Bukti P-7 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.-----------------------------------------

8.

Bukti P-8 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 194 K/Pid. Sus/2012 tertanggal 22 September 2014.-------------------------------------------------------------

9.

Bukti P-9 berupa Foto sekumpulan masyarakat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada hari Minggu Tanggal 6 Desember 2015 ;----

10. Bukti P-10 berupa Rekaman Video sekumpulan masyarakat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada hari Minggu Tanggal 6 Desember 2015 ;-----------------------------------------------------------------------------------------11. Bukti

P-11 berupa print out berita di Media online dan salinan putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara pidana Walikota Palembang (Non Aktif) Romi Herton ;------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materi cukup dari fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T- 14 sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------Fhotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomo 1.

Bukti T-1 SKCK/YANMAS/5440/VII/2015/INTELKAM;---------Fhotocopy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Simalungun dan Perbaikan Nomor : W2.U16-

2.

Bukti T-2 2633/HK.01.10/VII/2015 yang menerang kan Ir. Amran Sinaga, M.si tidak pernah dihukum tertanggal 22 Juli


2015;------------------------------------------------------------Fhotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3.

Bukti

45/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015

tentang

T-3 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tertanggal 24 Agustus 2015;------------------

4.

Bukti

T-4

Fhotocopy

Keputusan

Kabupaten

Simalungun

Komisi Nomor

Pemilihan :

Umum

46/Kpts/KPU-

Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015;---------------------------Fhotocopy Surat Permohonan II Salinan Putusan An. Ir. Amran Sinaga, M.si kepada Ketua Pengadilan Negeri

5.

Bukti

T-5 Simalungun

Nomor

:

981/002.434769/XII/2015

tertanggal 3 Desember 2015;--------------------------------Fhotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Nomor : 6.

Bukti

T-6

W2.U16/4948/HN.01.10/XII/2015

tertanggal

1

Desember dan Lampiran Putusan Mahkamah Agung;--Fhotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2551/KPU Prov-002/XII/2015 7.

Bukti

T-7

kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 194 K/Pid.Sus/2012;-----------------------------------------------Fhotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1004/KPU/XII/2015 KPU Prov

8.

Bukti

T-8 Sumut perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung

Nomor

194K/Pid.Sus/2012


tertanggal

6

Desember 2015;------------------------------------------------

9.

Bukti

T-9

Fhotocopy

Keputusan

Kabupaten

Simalungun

Komisi Nomor

Pemilihan :

Umum

79/Kpts/KPU-

Sim/002.434769/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015; Fhotocopy

Surat

Kabupaten 10.

Bukti

T-10

Panitia

Pengawas

Simalungun

002/10/Panwas/21/XII/2015

Pemilihan

Nomor Perihal

:

Penerusan

Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Amran Sinaga tertanggal 5 Desember 2015;----Fhotocopy

Surat

Kabupaten 11.

Bukti

T-11

Panitia

Pengawas

Simalungun

002/031/Panwas/21/XII/2015

Pemilihan

Nomor perihal

:

Permintaan

Penjelasan dan Tindak Lanjut Laporan tertanggal 7 Desember 2015;-----------------------------------------------Fhotocopy

Surat

Kabupaten 12.

Bukti

T-12

Panitia

Pengawas

Simalungun

Pemilihan

Nomor

:

001/114/Panwas/21/XII/2015 Kepada 1. Ketua LSM Macan-Habonaron dan 2. Sdr. Ramlo Hutabarat perihal penjelasan/keterangan tertanggal 10 Desember 2015;---Fhotocopy

Surat

Kabupaten 13.

Bukti

T-13

Panitia

Pengawas

Simalungun

Pemilihan

Nomor

:

001/115/Panwas/21/XII/2015 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

perihal

penjelasan/keterangan tertanggal 10 Desember 2015;--Fhotocopy Surat Nomor : 01/117/PANWAS/21/XII/ 14.

Bukti

T-14 2015, Hal Penjelasan Tambahan ;---------------------------


Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan seorang ahli, yang menurut pengakuannya bernama : DR. MARGARITO KAMIS, SH. M.Hum, telah memberi keterangan sesuai dengan

keahliannya,

dibawah sumpah pada pokoknya sebagi berikut :-------------------------------------------- Ahli berpendapat, bahwa Panwaslu (baca PANWASLU Kabupaten) mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya (pemilu) pemilihan, tidak ada alasan sempitnya waktu, sesempit apapun tidak boleh mengenyampingkan dan harus menjalankan kewajiban hukumnya untuk bisa membuat/ mengeluarkan rekomendasi ;------------ Menurut Ahli sesempit apapun waktu harus melaksanakan kewajiban, tidak bisa dengan alasan waktu sempit, tidak melakukan kajian atas surat Keputusan KPU dengan alasan sempitnya waktu untuk mengeluarkan rekomendasi, sikap Panawaslu / PANWASLU bertentangan dengan kewajiban hukum mereka untuk dapat melakukan pencoblosan, karena faktanya pemohon telah kehilangan haknya dalam waktu sempit tersebut ;--------------------------------------------------------------- Secara substansi, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, satu dua pasal dalam ketentuan tersebut ada yang multi tafsir, oleh karena itu hakim harus dapat menemukan hukumnya, ada azas dan yurisprudensi hakim dianggap dapat menemukan hukum, karena hakim bukan merupakan corong dari undang-undang; - Perppu Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun serta PKPU Nomor 9 Tahun 2015------------------------------------------------------------------------- Terhadap pasangan calon, bila ada salah satu pasangan menghadapi masalah, Perppu Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bila salah satu calon bermasalah, maka pasangan calon lainnya mewakili pasangan yang lain. Pasangan calon merujuk kepada kedua orang itu sah ditetapkan dalam pemilihan sebagai calon Bupati, dalam konteks hukum keadaannya adalah berkampanye, bertanggung jawab


dalam tindakan hukum pada tahapan-tahapan tersebut, tidak penting siapa yang berbuat salah.---------------------------------------------------------------------------------- Dalam PKPU pasangan calon dibatalkan kedua-duanya satu memikul tanggung jawab tindakan pasangan lainnya atas pelanggaran hukum, timbulnya setelah melakukan tindakan yang terjadi di luar. Tidak bisa memikul kesalahan pasangan calon yang lain yang dilakukan pada tahun-tahun lalu dan di luar konteks pemilihan, pencoretan dari daftar pencobloson itu tidak sah ;-------------------------- Bahwa UU Nomor 8 tahun 2015 tidak mengatur secara spesifik masa lalu diketahui, keadaan hukum berlanjut, memungkinkan yang tidak bersalah menggantikan yang salah dari pasangan calon, misalnya X dipidana, dihukum baru diketahui putusan menjelang pencoblosan apakah X diberi putusan, jalannya diberi putusan maka harus dianggap dan ikut dalam pencalonan tersebut, jadi demi hukum dianggap salah, konsep hukum sah sebagi pasangan calon;------------------------------------------------------------------------------------------ Sudah tepat secara hukum ada dalam aturan-aturan penyelenggaraan pilkada ada tahapan-tahapan, tahapan Persiapan tahapan verifikasi;-------------------------------- Pandangan hukum bagaimana cara KPU memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap disini harus ditemukan,bila KPU mencuri pasti tidak sah menyalahi aturan harus dimasa verifikasi, masa tenang bukanlah masa verifikasi dan masa tenang itu tidak ada tindakan hukum;----------------------------------------------------- AAPUB dilanggar oleh KPU hukumnya batal;----------------------------------------- Pilihan pertama cukup profesional, jadi harus dicek putusan resmi tersebut, bila ada hukum lagi tidak lagi berstatus bebas adanya aspek pemanfaatan biaya;------- Masa pendaftaran, masa verifikasi, setelah ini tidak bisa, dari mana putusan Mahkamah Agung di dapat, bila ada waktu yang lama pun tidak bisa, bila sudah verifikasi;-------------------------------------------------------------------------------------


- Penggugat tidak melalui prosedur, karena 2 (dua) hari lagi proses coblos, tidak beralasan hukum menerapkan pasal ini dalam keadaan genting yang dapat menimbulkan akibat hukum jauh lebih besar madaratnya dari pada faedahnya akan tetapi dapat dikesampingkan demi kepentingan umum ini adalah penyelenggaraan nasional; karena menggangu tertib pemerintahan, ada keadaan yang lebih besar bisa terjadi ;-------------------------------------------------------------- Pemilihan Kepala Daerah, jadwal sudah diatur dibuat sedemikian rupa oleh KPU, apa yang diharapkan oleh pemerintah apakah hanya mengatur atau terlindunginya kepentingan rakyat. Sebagai informasi kewenangan yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditunda SK KPU (obyek sengketa) tidak menghalangi pilkada dilanjutkan di Simalungun, lalu KPU Pusat menunda Pilkada, yang menunda itu KPU sendiri apakah ada penyelesaian hukumnya ; Ahli setuju keputusan penundaan itu sah dari segi hukum, karena etika norma, penyelesaian acara di panwaslu 12 hari ;------------------------------------------------ Bukti T-11 (surat tersebut) bisa mewakili sikap panwaslu oleh KPU disikapi, surat ini merupakan ruang Tata Usaha Negara merupakan nilai penetapan dari bawaslu, menurut ahli tindakan Panwaslu/PANWASLU sudah perintah bukan menghimbau/mengkaji, mewakili adanya kehendak, seharusnya Panwaslu menanyakan KPU mengapa mencoret nama Penggugat ;----------------------------- Pergantian calon paskah verifikasi tahap awal dimungkinkan bagi calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan atau karena narkoba;-- Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 salah satu syarat adalah tidak pernah melakukan tindak pidana atau dijatuhi hukuman yang diancam 5 Tahun penjara atau lebih. Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pergantian calon paskah verifikasi tahap pertama dimungkinkan bagi calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani ;------------------------------------------------------------


-

Pidana dalam pasal 88 KPU Nomor 9 Tahun 2015 khusus pidana, pidana apa saja, calon tersangka, terdakwa belum tentu bersalah ;--------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari saksi fakta dan saksi ahli.-----------Atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama ; MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar,

11-06-1979,

Alamat: Jl. Flamboyan III No. 336, Kel/desa : Nusa harapan, Kecamatan: Siantar, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil/-KOORDINATOR DEVISI PENINDAKAN PELANGGARAN;----------------------------------------------------------Selanjutnya saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan famili baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat begitu juga kepada pihak tergugat. Selanjutnya saksi- bersumpah menurut Agama yang dianutnya yaitu Agama Islam, bahwa akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam perkara ini. Adapun intinya sebagai berikut : -

Saksi adalah sebagai coordinator Divisi penindakan pelanggaran di Panwaslu di Kabupaten Simalungun ---------------------------------------------------------------------

-

Saksi pernah menerima putusan Mahkamah Agung No 194K/Pid-sus/2012.-------

-

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut mengeluarkan rekomendasi tanggal 5 Desember

2015

Nomor

002/10/Panwas/21/XII/2015

tentang

penerusan

pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Amran Sinaga.---------

Pada tanggal 7 Desember 2015 dengan surat nomor 002/031/Panwas/21/XII/2015 (bukti T-11) tentang permintaan klarifikasi atas laporan JR Saragih ke Panwaslu tentang keberatan JR Saragih ke Panwaslu.----------------------------------------------

-

Pada

tanggal

10

Desember

2015

dengan

Surat

Nomor

:001/114/Panwas/21/XII/2015 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum


Kabupaten Simalungun tentang undangan klarifikasi ke KPU dari Panwasli tidak pernah dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum.----------------------------------------

Saksi pernah membuat surat nomor : 001/115/Panwas/21/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 berupa rekomendasi tentang pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Amran Sinaga.-------------------------------------------------------

-

Saksi Pernah melihat surat keputusan KPU Nomor : 79/Kpts/KPUSim/002.434769/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang pembatalan calon bupati dan wakil bupati tahun 2015.-------------------------------------------------------

-

Masa tenang di KPU Kabupaten Simalungun adalah pada tanggal 6,7 dan 8 Desember 2015.------------------------------------------------------------------------------

-

Pada masa tenang tersebut tidak dapat melakukan kegiatan apapun.-----------------

-

Saksi dan kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat tidak mengetahui apakah Sdr. Amran Sinaga sudah di eksekusi atau belum.-------------------------------------Selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, maka Panitera Pengganti memanggil

saksi Ahli dari Tergugat untuk masuk ke ruang sidang, kemudian atas pertanyaan Ketua Sidang Saksi ahli mengaku bernama: TURUNAN B. GULO, Tempat/tanggal Lahir: Pematang Siantar, 11-06- 1979, Alamat : Jl. Flamboyan III No. 336, Kel/desa Nusa harapan, Kecamatan Siantar, Agama : Kristen, Pekerjaan : PNS. Dan selanjutnya ahli bersumpah menurut agamanya ;.-------------------------------------------

Saksi adalah mantan komisioner KPU Propinsi Sumatera Utara-----------------

-

Yang berhalangan tetap adalah ; meninggal dunia, kesehatan terganggu dengan sakit permanen ;----------------------------------------------------------------

-

Dalam masa tenang dapat mencoret pasangan calon dengan alasan adanya putusan pidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----------------------

-

Pengertian Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada yang mengandung maksud menjadi satu kesatuan pasangan calon peserta Pilkada; -----------------


-

Dalam perbuatan seseorang melakukan tindak pidana akan menanggung perbuatannya sendiri, akan tetapi dalam pilkada lain, karena kesalahan salah satu paslon menjadi kesalahan bersama oleh karena mereka satu kesatuan.----

Segala sesuatu yang belum terurai dalam putusan ini tercatat dalam Berita Acara dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diperbaiki Pada pada masa perbaikan gugatan tanggal 8 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769/ XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2015;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat memohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena keputusan in litis selain sangat merugikan kepentiangan Penggugat, juga telah diterbitkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan : bertindak sewenang-wenang, tidak adil, tidak menjamin kepastian hukum dan asas kecermatan dan ketelitian; --------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 16 Desember 2015 yang terdiri atas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, yang pada pokoknya ;------------------------------------------------------------------


I. Dalam Eksepsi : 1.

Tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengadili perkara aguo, karena belum ditempuh penyelesaian upaya administrasi di Panwaslih Kabupaten Simalungun;----------------------------------------------------

2.

Tentang gugatan sudah daluarsa, karena tahapan pengajuan sengketa gugatan atas sengketa tata usaha Negara tanggal 11-13 September 2015;---------------

3.

Eksepsi lain-lain tentang mekanisme pengajuan gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat yang juga melebihi tenggang waktu yang ditentukan UU Pilkada Serentak.

II. Dalam Pokok Sengketa : ------------------------------------------------------------------Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh posita dan dictum gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa keputusan in litis telah diterbitkan sesuai kewenangan yang ada pada Lembaga dan Jabatan Tergugat berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, tidak mengadung larangan

bertindak sewenang-wenang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak melanggar rasa keadilan serta sudah menjamin kepastian hukum sesuai jadwal dan tata tertib penyelenggaraan Pilkada serentak termasuk Pilkada Kabupaten Simalungun;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal penting dan pokok dalam mencermati secara sungguhsungguh fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum yang melatarbelakangi persolan hukum tersebut terjadi, sebagai berikut : 1.

Bahwa benar Pilkada sebagai perwujudan pelaksanaan Kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada cita hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;----------------------------------------------------------


2.

Bahwa benar agar terpilih Pimpinan Daerah yang berkualitas, berkompeten, berintegritas, berkapabilitas selain harus memenuhi syarat formal administrasi juga agar memenuhi asas akseptabilitas, maka dilakukan uji publik oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU setempat;-----------------------

3.

Bahwa benar agar terselenggara dengan baik dengan menjamin keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi seluruh rakyat, maka penyelenggaraan Pilkada serentak dilakukan melalui tahap-tahap yang sangat ketat, yaitu meliputi :

Tahap Persiapan, yang terdiri dari perencanaan program dan anggaran,

penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis; dan Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari pencalonan, sengketa tata usaha Negara, kampanye, audit dana kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan calon terpilih;--------------------------------------------4.

Bahwa benar agar terjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada serentak, maka lembaga penegak hukum, tidak terkecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak di Tanah Air, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol juridis kepada jalannya pemerintahan, juga dalam memberikan perlindungan hukum pada anggota masyarakat atas kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dari aparatur pemerintahan; --------------------------------------------------------------------------------

5.

Bahwa benar sebagai wadah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, yaitu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan PANWASLU (Panitia Pengawas Pemilihan Daerah) dilakukan oleh PANWASLU, dimana keputusan PANWASLU Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat;-----------------------------------------------------------------------


6.

Bahwa benar terhadap keputusan KPUD Kabupaten/Kota tentang penetapan calon peserta Pilkada dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan dalam tenggang waktu yang diatur secara rinci, sehingga tercipta bukan saja keadilan dalam substansi tetapi juga keadilan dalam proses, yaitu sekalipun terkesan waktu yang begitu ketat, namun memungkinkan para pihak merasakan dan menikmati proses berkeadilan, yaitu diawali upaya administrasi di PANWASLU, dan apabila tidak merasa puas, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana putusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang final dan mengikat;--------------------------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa benar setelah pendaftaran Calon Peserta dilakukan, maka dilakukan penelitian syarat administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (ex Pasal 52 UU No. 8 Tahun 2015), yang dalam ketentuan Pasal 53 baik Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Pasangan Calon, maupun Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri, guna adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pilkada serentak, bahkan dengan ancaman sanksi administrasi; -------------------------------

8.

Bahwa benar sesuai asas praduga rechtmatig ( praeasumtion iustae causa ), yaitu asas yang mengandung makna bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintah selalu harus dianggap sah dan benar sampai ada pembatalannya. In casu Keputusan KPUD Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015 adalah sah dan berlaku serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sampai dengan tahapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara; ---------------

9.

Bahwa benar merupakan penyimpangan (eksepsi) pada butir tersebut diatas, terhadap Pasangan Calon yang terbukti dengan putusan pengadilan berkekuatan


hukum tetap secara berpasangan melakukan pelanggaran pidana, yang harus dimaknai tindak pidana yang dilakukan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka KPUD Kabupaten/Kota berwenang membatalkan keikutsertaanya dalam Pilkada Tahun 2015;----------------------------------------------------------------10. Bahwa benar terhadap akibat hukum dalam hal salah satu pasangan calon yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan sebelum diadakan pengumutan suara tidak terdapat pengaturan dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang Pilkada serentak, sehingga pengadilan wajib hukumnya menemukan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum konkrit yang ada dalam masyarakat;-----------11. Bahwa benar dalam kasus aquo telah terjadi keadaan luar biasa, karena pembatalan pasangan calon atas nama Pasangan Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2015, yaitu 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya perhelatan nasional Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015;----------------------------------12. Bahwa benar tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa terkesan merupakan

tindakan

sewenang-wenang,

karena

diterbitkan

tanpa

mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun tahun 2015, yang pelaksanaannya tinggal 3 (tiga) hari lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2015;-----------------------------------------------------------------13. Bahwa benar kendati keputusan KPUD Kabupaten Simalungun objek sengketa termasuk dalam titel Penetapan Calon Peserta dalam arti berwenang menerbitkan


dan berwenang juga membatalkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, akan tetapi memiliki spesifikasi khusus, karena diterbitkan atas dasar keadaan hukum sebagai syarat yang belakangan baru terbukti, dimana UU Pilkada tidak mengatur secara jelas dan memadai;-----------------------------------------------------14. Bahwa benar dalam keadaan luar biasa terurai diatas tidak berlebihan untuk dikemukakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, yang lebih lanjut diatur pada Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;-------------------------------------------------15. Bahwa benar menurut Ahli Hukum Paul Scholten, aturan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan dan kewibawaan hukum kehilangan keberlakuan, sedangkan asas hukum tidak akan kehilangan kekuatan keberlakuan;-------------Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman-pemahaman dasar tersebut di atas Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini;-------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan Para pihak maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------

I. Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ad.1, yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara, karena belum ditempuhnya seluruh


upaya adminstrasi ke Panwaslu Kabupaten Simalungun sebagaimana diamanatkan Pasal 154 ayat (1) UU PILKADA;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pihak Penggugat menyangkal pada pokoknya mengatakan gugatan Penggugat sudah benar dan tepat, walaupun tidak menempuh upaya gugatan ke Panwaslu Kabupaten Simalungun, karena tidak ada waktu tersedia untuk melakukan hal tersebut, namun sudah mengajukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Simalungun, sehingga secara hukum perkara aquo menjadi kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;--------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2015, yang dikirim kepada Penggugat dan Panwaslu Kabupaten Simalungun pada hari itu juga ( Bukti T-9=P-1);----------------------

-

Bahwa benar dengan Surat Nomor 4.A-48/JR-AMRAN.SIM/XII/2015 pada tanggal 7 Desember 2015 Penggugat telah mengajukan keberatan ke PANWASLU Kabupaten Simalungun (Bukti P-3) dan telah ditanggapi oleh PANWASLU dengan surat Nomor : 002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon Tergugat untuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembali dan menindaklanjuti surat Penggugat yang memohon diikutsertakan Pelapor/Penggugat tetap sebagai peserta Pilkada Kabupaten Simalungun 2015 (Bukti P-4);----------------------------------

- Bahwa benar hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Muhammad Choir Nazlan Nasution dibawah sumpah dipersidangan, bahwa benar Penggugat telah mengajukan keberatan tetapi bukan upaya administrasi ke PANWASLU, karena tidak memungkinkan dari segi waktu;---------------------------------------- Bahwa benar keterangan Saksi Turunan Gulo, SP, MSp, yang menyatakan proses berperkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus


diawali dengan pengajuan upaya administrasi ke PANWASLU Kabupaten Simalungun sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku, yang sudah diatur secara rinci dalam peraturan dasar;---------------------------------------------------- Bahwa benar akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan dalam keadaan normal dan tidak dalam keadaan luar biasa sempit waktu sebagaimana dalam kejadian penerbitan keputusan objek sengketa, yaitu kurang dari 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, yang oleh Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum menerangkan dibawah sumpah bahwa dalam keadaan sedemikian, seharusnya PABWASLU Kabupaten Simalungun tidak sekedar memberikan kajian kepada Tergugat, tetapi sebagai Lembaga pengawas yang independen, harus bisa memberikan penegasan lewat Keputusan yang jelas dan tegas bahwa tindakan Tergugat membatalkan keikutsertaan Pasangan Penggugat pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015 di Kabupaten Simalungun merupakan konsekwensi juridis telah ditetapkannya sebagai Peserta, dengan Nomor Undian No 4 (empat);---------------------------------------------------------- Bahwa benar pembatalan Pasangan peserta Ex Pasal 88 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, yang telah dirubah dengan PKPU No 12 Tahun 2015, didasarkan pada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti Pasangan Penggugat melanggar ketentuan hukum pidana dengan ancaman hukum lima tahun atau lebih, sedang dalam kenyataannya kasus aquo timbul sebagai akibat salah satu Calon Pasangan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana umum dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, yang terjadi jauh sebelum Pasangan tersebut menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, yang putusannya baru turun setelah Penetapan Pasangan Calon dan sebelum Pemungutan Suara, yang secara hukum belum ada pengaturannya dalam UU PILKADA;--------------------------


- Bahwa benar mengacu jadwal upaya administrasi di PANWASLU dan pendaftaran Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Lampiran PKPU No 2 Tahun 2015, maka setidak-tidaknya butuh waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender, hal mana tak mungkin terjadi dalam kasus aquo mengingat terbitnya Keputusan Objek Sengketa tanggal 6 Desember 2015 dan diterbitkan pada masa tenang, dimana wajib seluruh Peserta Pilkada menjaga ketenangan dan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye dan Penyelenggara Pilkada focus untuk melakukan kegiatan penertiban alat-alat peraga kampanye peserta serta pendistribusian surat suara ke suluruh TPS yang telah ditentukan; ------------------------------------------------ Bahwa benar mengutip pendapat Ahli Hukum Achmat Ali, yang menyatakan bahwa karakteristik hukum modern adalah pengaturan yang dibuat secara positif, yang memberi sarana untuk melindungi individu maupun upaya hukum dan dijalankan oleh Apatur Pemerintahan yang bermoral;-------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Hakim berpendapat, sekalipun belum ada Putusan PANWASLU Kabupaten Simalungun mengenai Upaya Administrasi

Pasangan

Penggugat atas Surat Keputusan Objek sengketa, namun secara materil PANWASLU Kabupaten Simalungun telah memberikan sikap dalam bentuk kajian dan/atau pendapat agar Tergugat mengikutsertakan Pasangan Penggugat dalam Pilkada serentak tangal 9 Desember 2015 harus dapat dimaknai telah ada upaya Penggugat untuk keberatan dan PANWASLU telah bersikap, terlebih bahwa hukum tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas dalam kadaan sebagaimana diuraikan, yaitu begitu sempitnya waktu, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Penegak hukum dan sebagai lembaga yang melakukan control juridis kepada jalannya pemerintahan menjadi wadah perlindungan hak individu untuk memperjuangkan hak


dan kepentingannya, yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal norma hukum tidak memberikan pengaturan yang jelas dan ruang untuk mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana juga diamanatkan oleh UU Pilkada bahwa untuk terjaminnya transparansi dan efektifitas Pilkada, penegak hukum wajib melakukan pengawasan juridis, maka Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo, oleh karenanya eksepsi Tergugat berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan sudah daluarsa, karena tahapan pengajuan sengketa gugatan atas sengketa tata usaha Negara tanggal 11-13 September 2015; dengan pertimbangan sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa benar gugatan Tergugat tertanggal 7 Desember 2015 didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dibawah register Nomor :16/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, tertanggal 8 Desember 2015; ...... 2. Bahwa benar pendaftaran tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi ke PANSWASLU Kabupaten Simalungun secara formal, tetapi telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2015 dan telah pula di tanggapi oleh PANWASLU Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Desember 2015 (bukti P-3, bukti P-4= bukti T-11). ------------------------------------------------3. Bahwa benar tidak dilakukannya upaya administrasi ke Bawaslu karena tiada waktu yang tersedia untuk melakukan upaya hukum dan perlindungan hukum yang adil, bermanfaat sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, apalagi

dikaitkan dengan terbitnya keputusan objek sengketa

tanggal 6 Desember 2015 dengan pelaksanaan PILKADA tanggal 9 Desember 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------


4. Bahwa seharusnya keberatan yang diajukan kepada PANWASLU Kabupaten Simalungun oleh Penggugat, harus menyikapi dengan cepat dan tepat dengan sebuah keputusan, tanpa mencari alasan sempit waktu, sehingga rasa keadilan dan kemanfaat hukum dapat tercipta di Kabupaten Simalungun: --------------------5. Bahwa benar sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa secara formal benar PANWASLU Kabupaten Simalungun belum mengeluarkan keputusan, namun secara materiil telah mengeluarkan sikap sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-11 dan sesuai dengan keteranan Saksi Muhammad Choir Nazlan Nasution dipersidangan bahwa benar Penggugat telah mengajukan keberatan dan telah ditanggapi oleh PANWASLU dengan kajian dan permintaan agar Tergugat mengikutsertakan Penggugat dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015; -----------------------------------------------------------------------------6. Bahwa benar situasi dan kondisi keamanan masyarakat pasca terbitnya keputusan objek sengketa sangat mencekam dan terjadi demo di Kantor KPU, Panwas dan Kantor Bupati Kabupaten Simalungun dimana telah terjadi keadaan yang luar biasa rakyat menuntut keadilan dan kepastian hukum terselenggaranya Pilkada di Kabupaten Simalungun (vide bukti P-9,P10 dan P11), yang juga diakui saksi Tergugat bernama ; Muhammad Choir Nazlan Nasution dibawah sumpah di persidangan. ----------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa benar keabsahan keputusan dan atau tindakan pemerintahan menuntut kejelasan subjek, perbuatan, akibat dan kepentingan serta penyelesaian hukum yang bermoral dan bermartabat dalam arti kalau penyelenggara Pilkada konsisten melaksanakan aturan main dan jadwal Pilkada sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persoalan sebagaimana terjadi dalam kasus aquo tidak perlu terjadi. -----------------------------------------------------8. Bahwa kasus konkrit dalam perkara aquo tidak terdapat pengaturan yang tegas dan jelas dalam peraturan dasar yang berlaku baik dalam Undang-Undang Pilkada


maupun dalam sejumlah peraturan perundang-undangan produk KPU sehingga hakim harus bisa mencari jalan keluar secara hukum dengan menemukan hukum yang berfungsi menjadi sarana pencari keadilan mendapatkan keadilan dengan cara menerima pendaftaran perkara aquo dan mengadilinya.-------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat , bahwa pengadilan bukan hanya sekedar “corong undang-undang” tetapi dapat

mengenyampingkan penerapan norma yang tidak

menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yaitu ; dengan menerima pendaftaran aquo guna memberikan perlindungan pada masyarakat pencari keadilan secara cepat dan tepat sebagaimana pendapat Ahli Hukum Paul Scholten, aturan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan dan kewibawaan hukum kehilangan keberlakuan, sedangkan asas hukum tidak akan kehilangan kekuatan keberlakuan. Oleh karenanya eksepsi Tergugat in-litis beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Ad.3 Eksepsi lain-lain tentang mekanisme pengajuan gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat yang juga melebihi tenggang waktu yang ditentukan UU Pilkada Serentak, dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa benar gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2015 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dibawah register Nomor : 16/PILKADA/2015/PTTUN-MDN pada tanggal 8 Desember 2015; ----2. Bahwa pendaftaran gugatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Simalungun tanggal 7 Desember 2015 dan oleh Panwaslu telah menanggapi dengan surat bukti ; T-11 yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara materil telah memenuhi sikap Panwaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap KPUD Kabupaten Simalungun. -----------------------------------------------------------------------------------


3. Bahwa benar untuk memberikan rasa keadilan dengan moral tinggi Pengadilan telah melakukan perbaikan gugatan kepada Penggugat pada hari dan tanggal pendaftaran gugatan tanggal 8 Desember 2015, gugatan yang telah diperbaiki mana telah disampaikan kepada Tergugat sebagai lampiran surat tertanggal 8 Desember 2015 untuk hadir pada sidang terbuka untuk umum I tanggal 14 Desember 2015 dengan acara pembacaan gugatan Penggugat

dan jawaban

Tergugat;--------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa benar pada sidang tanggal 14 Desember 2015 sebelum membacakan jawaban dari pihak Tergugat, pihak Penggugat memohon kepada ketua sidang untuk melakukan beberapa point perbaikan dalam gugatannya yang telah diperbaiki pada tanggal 8 Desember 2015. Dan atas persetujuan Tergugat pihak Penggugat menyampaikan poin-poin perbaikan sambil membacakan gugatan dalam sidang yang terbuka untuk umum. ------------------------------------------------5. Bahwa benar dan oleh karena beberapa poin perbaikan tambahan yang dilakukan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, maka

untuk menyiapkan dan

membacakan jawaban pihak Tergugat mohon waktu sampai dengan tanggal 16 Desember 2015. -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karenanya beralasan hukum dinyatakan ditolak. ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------


Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa sebelum menimbang dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mengukapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan dari alat bukti baik surat maupun keterangan para saksi dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para Penggugat, pengadilan memperoleh serangkaian fakta hukum sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa benar

Penggugat adalah sebagai pasangan calon peserta pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2015 yang diusung oleh Partai Politik; -------------------------------------------------------------------------------2.

Bahwa benar persyaratan Calon Pasangan Pesereta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah memenuhi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Terggugat Surat Keputusan KPUD Simalungun No. 45/kpts/KPU-Sim/002.434769/ VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Penggugat adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun (Vide Bukti T-3); -------------------------------------------------------------

3.

Bahwa

benar

berdasarkan

Surat

Keputusan

KPUD

Simalungun

No.

46/kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Penggugat adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun (Vide Bukti T-4) ; ---------------4.

Bahwa benar setelah melalui beberapa perkara lain di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sampai ke Mahkamah Agung RI dalam perkara Pilkada yang lain, akhirnya Pasangan Calon Penggugat dapat melaksanakan kampanye dengan baik dengan hasil survey yang sangat menggembirakan; --------------------

5.

Bahwa benar seperti halilintar disiang bolong pada tanggal 6 Desember 2015 Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi


Pemilihan

Umum

Kabupaten

Simalungun

Nomor

79/kpts/KPU-

Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 (Vide Bukti P-1); ------------------------------------6.

Bahwa Benar pada Tanggal 7 Desember 2015 Penggugat mengajukan keberatan sekaligus permohonan kepada PANWALU Kabupaten Simalungun untuk memperoleh pemecahan, dan PANWASLU menyikapi dengan

Surat

No.002/031/Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015. yang pada pokoknya isinya meminta KPU Kabupaten Simalungun untuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembali dan menindaklanjuti surat dari Dr. Ir. JR Saragih dan Ir Amran Sinaga Msi,

dan meminta KPUD Kabupaten Simalungun agar mengambil

tindakan untuk mengikutsertakan pelapor menjadi Paslon Bupati/Wakil Bupati Kab. Simalungun tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Paslon No.45/Kpts/KPU-SIM/002.434769/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (Vide Bukti P-3 dan P-4). ------------------------------------------------7.

Bahwa benar karena tidak mendapat respon dari Tergugat sehubungan dengan Surat Penggugat dan Surat dari PANWASLU Kabupaten Simalungun, maka pada tanggal 7 Desember 2015 Penggugat membuat gugatan, yang didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Desember 2015, dengan permohonan dalam penundaan dan pokok perkara; ------

8.

Bahwa benar situasi dan kondisi keamanan pasca terbitnya keputusan objek sengketa di Kabupaten Simalungun sangat tidak kondusif, termasuk di lingkungan kantor Tergugat, Panwaslu dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, yang mengarah pada anarkhi ( Vide Bukti P-9, P-10 dan P-11); ------------------------------------------------------------------------------------------


9.

Bahwa benar keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Surat dalam Rangka Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, yang oleh Keterangan Ahli Penggugat terkesan ada etikat buruk dari pihak penyelenggara untuk menjegal Pasangan Penggugat tanpa ada waktu untuk mencari keadilan; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas Majelis

Hakim akan mempertimbangkan dan memutus perkara aquo, dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini; ----------------------------------Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan oleh sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa benar Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun berdasarkan Keputusan Terggugat No. 45/kpts/KPUSim/002.434769/ VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (Vide Bukti P-5). ----

-

Bahwa benar Penggugat telah melakukan rangkaian kampanye dengan pengorbanan waktu, materi, pikiran, tenaga dan segala sesuatunya bersama pasangan dan tim sukses secara bahu-membahu, dengan harapan apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan dapat memimpin kembali Kabupaten Simalungun untuk kedua kali, melalui Pilkada yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia; --------------------------------------------------

-

Bahwa benar seharusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Tergugat harus tetap dipertahankan sampai adanya pemungutan suara, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 88 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagai eksepsi atau pengecualian; ------------------------


-

Bahwa benar dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Pasangan Penggugat, Tim Sukses pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Simalungun pada umumnya, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum;-------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa benar atas keputusan Tergugat tersebut, pada tanggal 7 Desember 2015, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis ke PANWASLU Kabupaten Simalungun dan telah disikapi dengan Surat No.002/031/ Panwas/21/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015. yang pada pokoknya isinya meminta KPUD Kabupaten Simalungun untuk memberi penjelasan dan/atau mengkaji kembali dan menindaklanjuti surat dari Dr. Ir. JR Saragih dan Ir Amran Sinaga Msi,

dan meminta KPUD Kabupaten Simalungun agar

mengambil tindakan untuk mengikutsertakan pelapor menjadi Paslon Bupati/Wakil Bupati Kab. Simalungun tanggal 9 Desember 2015; --------------

- Bahwa benar atas Permohonan Penggugat dan kajian PANWASLU Kabupaten Simalungun tersebut pihak Tergugat tidak ada tanggapan, malah melakukan sosialisasi kedaerah-daerah agar Pasangan Calon Atas Nama Pasangan

Penggugat

tidak

perlu

dipilih

karena

sudah

dibatalkan

keikusertaannya dalam Pilkada Kabupaten Simalungun 2015; -------------------

Menimbang, bahwa berdasar serangkaian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aqou dan telah diajukan susuai dengan tata cara sebagai mana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi sebelumnya; --------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo


merupakan kewenangan Tergugat dan atas dasar kewenangan apa, dengan pertimbangan sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------- Bahwa benar keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 Desember 2015(Vide Bukti P-1) ; ---------------------------------------------------------- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 13 butir j UU Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa : Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; -------------------- Bahwa benar in casu, Tergugat secara atributif memiliki kewenangan untuk menetapakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, yang telah memenuhi persyaratan ; ----------------------------------------- Bahwa benar dalam pasal 88 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur : -------------------------------------------------------------------------------------“Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten/ Kota, apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.” -

Bahwa benar frasa dalam pasal tersebut mengandung maksud terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan Calon bila terbukti melakukan


tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum pemungutan suara. Dalam hal ini karena dilakukan secara bersama sejak dan selama dalam pasangan, maka tanggungjawabpun harus dipikul secara bersama; ------------------

Bahawa benar secara limitative kewenangan Tergugat sebatas pembatalan pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 88 PKPU Tahun 2015, sehingga diluar eksepsi atau pengecualian tersebut Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan pembatalan, incasu tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa; -------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa tidak benar dan harus dikesampingkan keterangan Saksi Turunan Gulo, SP., MSp dan Saksi Muhammad Choir Nazlan Nasution, yang menyatakan bahwa frasa tindak pidana dalam Pasal 88 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 semua tindak pidana umum baik sebelum maupun setelah berpasangan, karena tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana umum dan pemilu yang Tempus Deliktinya dibatasi, yaitu sejak dan selama berpasangan sampai dengan sebelum pemungutan suara diselenggarakan oleh Tergugat; ------------------------------------

-

Bahwa benar sebagaimana pendapat ahli P.W. Brouwer, yang menyatakan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Hal ini dipertegas oleh Keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, SH. M. Hum dibawah sumpah menerangkan bahwa dalam konsep tanggungjawab atau liability seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. -----------------------------------------

-

Bahwa benar adalah aneh Penggugat harus menanggung resiko bersama dengan pasangannya yang terbukti melakukan perbuatan pidana pada masa lalu, namun baru turun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum pemungutan suara, yaitu dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan peserta Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015; -------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atributif

Tergugat mempunyai

kewenangan untuk menetapakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun pemilihan 2015 termasuk dalam hal penjatuhan sanksi pembatalan Pasangan Calon yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dilakukan bersama sejak ditetapkan berpasangan sampai dengan sebelum pemungutan suara dilaksanakan; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Pasangan Calon, yang salah seorang pasangannya terbukti melakukan tindak pidana jauh sebelum dinyatakan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bapati, dalam ketentuan UU PILKADA dan Peraturan KPU tidak mengatur keadaan tersebut secara tegas dan jelas, maka dengan mengutip Ahli Hukum Jeremy Betham, yang menyatakan bahwa Wewenang atau hak pejabat harus berdasarkan hukum dan wewenang tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang, terlebih-lebih asas hukum yang menyatakan tiada hukuman tanpa kesalahan, maka Penggugat tidak berdasar hukum harus menanggung akibat kesalahan pasangannya yang dilakukan jauh sebelum ditetapkan oleh Tergugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ------------------------Menimbang, bahwa seharusnya kalau melihat tujuan penyelenggaraan Pilkada dalam perwujudan pelaksanaan Kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada cita hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka seharusnya produk hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu dalam keserasian dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa penyelenggara Negara tidak terkecuali Tergugat berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan


peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya larangan menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang serta tidak melanggar hak asasi manusia (ex Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014); ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya, yaitu termasuk kewajiban hukum untuk mencabut dan membatalkan surat keputusan objek sengketa; ----------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4, yaitu untuk memerintahkan Tergugat untuk member waktu bagi Penggugat dan Partai politik pendukung untuk melakukan pergantian calon khususnya Calon Wakil Bupati yang akan berpasangan dengan Penggugat dalam Pilkada Simalungun Tahun 2015 sesuai tenggang waktu yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah tersebut masalah lain, yang apabila Pasangan Penggugat ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Simalungun dan apabila menang, maka mekanisme pergantian tersebut sudah diatur dalam aturan dasar, oleh karenanya tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena keputusan telah dinyatakan tidak sah maka ada kewajiban Tergugat untuk memulihkan Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat sebelumnya dengan tetap mengikut sertakan Pasangan Penggugat sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2015; --------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa mempertimbangkan hal-hal lain dan buktibukti lain, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian; ----------Menimbang bahwa mengenai Penetapan Penundaan yang telah ditetapkan dengan Nomor : 16/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Desember 2015


Majelis Hakim menyatakan tetap, berharga dan dipertahankan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain dikemudian hari; ---Menimbang, bahwa patut dikemukakan bahwa yang ditunda oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sesuai kewenangan yang ada padanya dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum dasar adalah keputusan objek sengketa, namun kalau KPU dan/atau KPUD Kabupaten Simalungun mengambil tindakan menunda pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Simalungun hal itu merupakan penafsiran dan keputusan KPU dan/atau Tergugat sendiri; -------------------------------Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan; --------------------------------------------------------------------------------------------MENGINGAT : -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------------------------------------------

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang; --------------------------------------------------------------------------------------

-

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-

-

Serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini; ---------------------------------------------------------------------------------


MENGADILI

A. DALAM PENETAPAN : -

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 16/G/PILKADA/2015/PT.TUNMDN, tanggal 8 Desember 2015 tetap, berharga dan dipertahankan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain dikemudian hari; -------------------------------------------------------------------------

B. DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan; ------------------------------------C. DALAM POKOK PERKARA : -

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; ----------------------------------------

-

Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor

79/kpts/KPU-Sim/002.434769/XII/2015

tentang

Pembatalan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 Desem ber 2015 ; ---------------------------

Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut surat keputusan objek

sengketa

berupa

Surat

Keputusan

Nomor

79/kpts/KPU-

Sim/002.434769/XII/2015 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor Urut 4 Atas Nama Dr. JR Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, Msi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 Desem ber 2015; ------------------------------------------------------------

Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat sebelumnya dengan tetap mengikut sertakan Pasangan Penggugat sebagai Peserta Pemulikada Kabupaten Simalungun Tahun


2015sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan No. 45/kpts/KPUSim/002.434769/ VIII/2015, yang diterbitkan tertanggal 24 Agustus 2015;--

Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima; --------------

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.105.000,(seratus lima ribu rupiah)----------------------------------------------------------------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh kami

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua

Majelis, H. MASKURI, SH.,MSi. dan Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH. keduanya selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Desember 2015 oleh Majelis Hakim Khusus tersebut dibantu ANNI F. PAKPAHAN, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat; ----------------------------------------------------

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Dto,

Dto,

H. MASKURI,SH .MSi

ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.

Dto,

Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH, MH Panitera Pengganti, Dto,

ANNI F. PAKPAHAN, SH


Perincian Biaya : 1. Materai .............................................................................................

12.000,-

2. Redaksi .............................................................................................

5.000,-

3. Leges ................................................................................................

3.000,-

4. Pendaftaran ......................................................................................

30.000,-

5. Biaya Panggilan ...............................................................................

25.000,-

6. Biaya ATK .......................................................................................

30.000,-

Jumlah .............................................................................................

105.000,-

(seratus lima ribu rupiah)


PT TUN- MDN

Recommend Documents