PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 Desember 2011 (AUDITAN) DAN UNTUK TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2012 DAN 2011 (TIDAK DIAUDIT)

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2011 (AUDITAN) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim secara keseluruhan

1



2



3

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


4

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2011 (AUDITAN) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

5

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (Tidak diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 31 MARET 2012 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2011 (AUDITAN) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.

UMUM a.

Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum PT Sierad Produce Tbk (selanjutnya disebut “Perusahaan”) didirikan dengan akta Notaris No. 17 tanggal 6 September 1985 dari Raden Santoso, Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta Notaris No. 27 tanggal 16 April 1986 dari Notaris yang sama. Anggaran dasar ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4506.HT.01.01.TH.86 tanggal 26 Juni 1986. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui akta Notaris No. 223 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, tentang persetujuan pelaksanaan kuasi-reorganisasi dan penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar Perusahaan. Akta Notaris ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-11399.AH.01.02. Tahun 2010 pada tanggal 4 Maret 2010 (lihat Catatan 41). Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak di bidang peternakan ayam bibit induk untuk menghasilkan ayam niaga, industri pemotongan dan pengolahan ayam terpadu dengan cold storage, industri pakan ternak dan industri pengeringan jagung. Kantor pusat Perusahaan terletak di Plaza City View, Kemang, Jakarta Selatan, dengan tempat usaha tersebar di Bogor, Sukabumi, Tangerang, Lampung, Sidoarjo dan Magelang. Hasil produksi dipasarkan di dalam negeri. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial sejak tahun 1985.

b.

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Karyawan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama (Komisaris Independen) Komisaris (Independen) Komisaris

: Antonius Joenoes Supit : Djohan Effendi : Sri Lestari Anwar

Dewan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

: Budiardjo Tek : Eko Putro Sandjojo : Sudirman : Fransiscus Xaverius Awi Tantra : Sik Wei Tjien

Susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, adalah sebagai berikut: Komite Audit Ketua Anggota Anggota

: Antonius Joenoes Supit : Eman Achmad Sulaeman : Rodion Wikanto Njotowidjojo

7


1.

UMUM (Lanjutan) c.

Struktur Entitas Anak Perusahaan memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak sebagai berikut:

Pada tahun 2003, sesuai dengan pernyataan keputusan rapat pemegang saham PT Sierad Corporation (SC) dengan akta Notaris No. 25 tanggal 21 Oktober 2003 dari Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, SH, Notaris di Jakarta telah disetujui usulan direksi SC untuk melakukan penghentian kegiatan (operasional) SC dan melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting untuk penghentian kegiatan (operasional) SC sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada rencana dari manajemen SC mengenai kelanjutan atas penghentian kegiatan (operasional) SC tersebut. Menimbang bahwa aset, liabilitas, pendapatan serta beban SC pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 tidak material, tidak dilakukan pengungkapan terpisah dalam "Operasi dalam Penghentian" pada laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK No. 58, mengenai "Operasi dalam Penghentian", juga pengungkapan terpisah tidak dilakukan oleh Perusahaan secara rinci dalam laporan laba rugi konsolidasian. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2012, PT Sierad Pangan Nusantara, anak perusahaan, masih dalam tahap pengembangan, non-aktif dan pra-operasi, serta tidak ada transaksi yang signifikan dalam perusahaan tersebut. tahap pengembangan, non-aktif dan pra-operasi, serta tidak ada transaksi yang signifikan dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2009, yang telah dituangkan dalam akta berita acara nomor 188, telah disetujui pengambilalihan (akuisisi) saham dalam PT Belfoods Indonesia (BI) sebanyak 596.806 saham dengan harga saham Rp 100.000 per saham dengan cara konversi utang menjadi kepemilikan saham (debt to equity swap). Pengambil-alihan saham BI ini berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham BI pada bulan Oktober 2011.

8


1.

UMUM (Lanjutan) c.

Struktur Entitas Anak (Lanjutan) Perusahaan bersama-sama entitas anak untuk selanjutnya disebut sebagai “Grup”.

d.

Penawaran Umum Efek Perusahaan Pada tanggal 29 Nopember 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-1946/PM/1996 untuk melakukan penawaran umum atas 250.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Sejak saat itu, Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pada tahun 2009, Perusahaan melaksanakan kuasi-reorganisasi yang diikuti dengan reorganisasi secara hukum dengan mengurangi nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar (penurunan modal saham). Kuasi-reorganisasi Perusahaan telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2009 yang didokumentasikan dalam akta Notaris No. 223 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta (lihat Catatan 27 dan 41).

9


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a.

Dasar Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 (Revisi 2000) tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp). Adopsi PSAK Revisian Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun buku sebelumnya, kecuali pada tahun buku yang bersangkutan, Grup mengadopsi seluruh PSAK dan ISAK yang baru maupun yang direvisi yang berlaku efektif pada awal atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perubahan pada kebijakan akuntansi Grup telah disesuaikan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan transisi yang relevan di dalam PSAK dan ISAK terkait. Berikut ini adalah PSAK revisian yang telah mengalami perubahan yang relevan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Grup: PSAK 1 (R2009) PSAK 2 (R2009) PSAK 3 (R2010) PSAK 4 (R2009) PSAK 5 (R2009) PSAK 7 (2010) PSAK 8 (R2010) PSAK 15 (R2009) PSAK 19 (R2010) PSAK 23 (R2010) PSAK 25 (R2009) PSAK 48 (R2009) PSAK 57 (R2009)

Penyajian Laporan Keuangan Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Interim Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri Segmen Operasi Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Investasi pada Entitas Asosiasi Aset Tak Berwujud Pendapatan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan Penurunan Nilai Aset Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Adopsi PSAK dan ISAK di atas, tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup kecuali bagi PSAK dan ISAK berikut sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

10


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan) PSAK 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan” Standar revisian memisahkan perubahan pemilik dan nonpemilik di dalam ekuitas. Laporan perubahan ekuitas hanya meliputi rincian transaksi dengan pemilik, dengan perubahan non pemilik di dalam ekuitas yang disajikan dalam rekonsiliasi tiap komponen ekuitas. Sebagai tambahan, standar memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif: laporan laba rugi komprehensif semua item pendapatan dan beban yang diakui, baik dalam bentuk tunggal satu laporan, atau dalam dua laporan yang terkait. Grup memilih untuk menyajikan dalam bentuk laporan tunggal. Sebagai tambahan, laporan posisi keuangan disyaratkan pada awal periode komparatif paling awal yang diikuti dengan perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan atau reklasifikasi item di dalam laporan keuangan. Informasi komparatif telah disajikan kembali, sehingga kepatuhan terhadap standar revisian dapat dicapai. PSAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” Berdasarkan ketentuan transisi PSAK 4 (R2009), PSAK 4 revisian diterapkan secara retrospektif kecuali bagi perubahan kebijakan akuntansi signifikan berikut ini yang diterapkan secara prospekstif: i.

Kerugian yang terjadi pada entitas anak, dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali, bahkan apabila kerugian tersebut melebihi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak; ii. Perubahan bagian kepemilikan yang bukan merupakan hilangnya pengendalian, diperhitungkan sebagai transaksi ekuitas. Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak memiliki dampak terhadap goodwill dan tidak menimbulkan laba atau rugi yang diakui dalam laporan laba rugi; iii. Pada saat pengendalian terhadap entitas anak hilang, semua kepentingan yang dimiliki diukur pada nilai wajar dengan laba rugi yang diakui di dalam laporan laba rugi; iv. Pertimbangan keberadaan dan dampak hak suara potential yang dapat dilaksanakan dan dikonversi, termasuk hak suara potential yang dimiliki oleh entitas lain, di dalam penilaian pengendalian; v. Ketika entitas induk mengakuisisi entitas anak sebelum tanggal 1 Januari 2011 yang bertujuan untuk dijual dalam jangka pendek dan entitas anak dengan pembatasan jangka panjang signifikan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengalihkan dana kepada entitas induk, entitas induk harus mengkonsolidasikan entitas-entitas tersebut sesuai dengan PSAK 4 (R2009) secara prospektif. Adopsi PSAK 4 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak material kepada laporan keuangan konsolidasian Grup dalam hal transaksi dengan kepentingan nonpengendali, yang diatribusikan kepada kerugian kepentingan nonpengendali dan pelepasan entitas anak sebelum tanggal 1 Januari 2011. Informasi komparatif telah disajikan kembali dalam hal kepentingan nonpengendali yang disajikan sebagai bagian ekuitas. Dengan demikian kepatuhan terhadap standar revisian telah dicapai. PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi” Standar revisi ini menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional Grup. Sebelumnya informasi segmen disajikan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis. Namun demikian, pengambil keputusan operasional Grup, tetap menggunakan basis yang sama yaitu berdasarkan sifat produk dan jasa. Pengaruh dari penerapan standar revisi ini terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak signifikan.

11


2.


Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan) PSAK 7, “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” PSAK 7 menyempurnakan definisi dan pengungkapan untuk pihak-pihak berelasi. Standar ini berdampak pada identifikasi pihak terkait dan tambahan pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pengungkapan pihak-pihak berelasi yang diungkapkan pada Catatan 36 telah disusun sesuai dengan standar ini dan perubahan tersebut diterapkan secara retrospektif. PSAK 22 (Revisi 2010), “Kombinasi Bisnis” PSAK 22 (Revisi 2010) mengemukakan perubahan akuntansi bagi akuntansi kombinasi bisnis yang memperngaruhi jumlah goodwill yang diakui, hasil yang dilaporkan pada periode di mana akuisisi terjadi, dan hasil-hasil yang dilaporan di masa depan. Perubahan di dalam kebijakan akuntansi signifikan yang merupakan hasil adopsi PSAK 22 (Revisi 2010) meliputi: i. ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Biaya transaksi yang tidak lagi dikapitalisasi sebagai bagian biaya akuisisi, namun langsung dibebankan; Biaya terkait akuisisi dalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya tersebut mencakup biaya makelar (finder’s fee); advis, hukum, akuntansi, penilaian dan biaya professional atau konsultasi lainnya; biaya administrasi umum, termasuk biaya pemeliharaan departemen akuisisi internal; dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Pihak pengakuisisi mencatat biaya terkait akuisisi sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima dengan satu pengecualian. Biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas diakui sesuai PSAK 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Pertimbangan akan kontinjensi terhadap kejadian di masa yang akan datang yang diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan segala perubahan nilai yang dipertimbangkan akan dibayarkan, tidak lagi disesuaikan dengan mengurangi nilai goodwill, namun diakui di dalam laporan laba rugi; Grup memilih untuk setiap akuisisi bisnis, untuk mengukur kepentingan nonpengendali (KNP) pada nilai wajar, atau pada bagian proporsional kepentingan nonpengendali pada aset bersih yang terindentifikasi entitas yang diakuisisi; Pada saat suatu bisnis diakuisisi secara bertahap, kepemilikan sebelumnya pada entitas yang diakusisi, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dengan laba atau rugi yang diakui di dalam laporan laba-rugi; Goodwill tidak lagi diamortisasi dan akumulasi amortisasi goodwill dihapuskan dengan mengurangi pada nilai goodwill. Penurunan nilai goodwill diuji berdasarkan PSAK 48 (R2009), “Penurunan Nilai Aset”.

12


2.


Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan) Standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi, serta pencabutan standar berikut, yang relevan terhadap kegiatan operasi Grup, telah dipublikasikan dan akan efektif pada tahun 2012 adalah:

b.

PSAK 10 (R2010) PSAK 18 (R2010) PSAK 24 (R2010) PSAK 36 (R2010) PSAK 46 (R2010) PSAK 50 (R2010) PSAK 56 (R2010) PSAK 60

Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purna Karya Imbalan Kerja Akuntansi Asuransi Jiwa Pajak Penghasilan Instrumen Keuangan: Penyajian Laba Per Saham Instrumen Keuangan: Pengungkapan

PSAK 62

Kontrak Asuransi

ISAK 15

PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya

ISAK 16

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 20

Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya

ISAK 22

Perjanjian Konsesi Jasa – Pengungkapan

ISAK 23

Sewa Operasi – Insentif

ISAK 24

Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Meliputi Suatu Bentuk Legal Sewa

Dasar Konsolidasi

Kombinasi bisnis dihitung dengan menggunakan metode akuisisi pada tanggal akuisisi, yaitu tanggal pengendalian beralih kepada Grup. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan kebijakan operasi entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Di dalam menilai pengendalian, Grup mempertimbangkan hak suara potensial yang saat ini dilaksanakan. Imbalan yang dialihkan tidak termasuk jumlah yang terkait dengan penyelesaian pada hubungan yang sebelumnya ada. Jumlah tersebut, umumnya diakui di dalam laporan laba rugi. Biaya-biaya terkait dengan akuisisi, selain yang terkait dengan penerbitan surat utang maupun kepemilikan, yang terjadi dalam kaitan kombinasi bisnis Grup, dibebankan pada saat terjadinya. Semua imbalan kontinjensi diakui pada nilai wajar pada saat tanggal akuisisi. Apabila imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka hal tersebut tidak diukur kembali dan penyelesaiannya dicatat di dalam ekuitas. Selain itu, perubahan berikutnya terhadap nilai wajar imbalan kontinjensi diakui di dalam laporan laba rugi.

13


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) b.

Dasar Konsolidasi (Lanjutan) Entitas anak Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup. Laporan keuangan entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup. Kerugian yang terjadi pada kepentingan nonpengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan nonpengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Setelah terjadi hilangnya pengendalian, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila Grup menahan semua bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan. Selanjutnya, bagian tersebut dicatat sebagai investee dengan ekuitas yang dihitung atau sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual bergantung pada besarnya pengaruh. Investasi pada entitas asosiasi Entitas asosiasi adalah entitas di mana Grup memiliki pengaruh signifikan, namun bukan mengendalikan, terhadap kebijakan keuangan dan kebijakan operasi entitas tersebut. Pengaruh signifikan diasumsikan terjadi ketika Grup memiliki antara 20% sampai 50% hak suara entitas lain. Investee dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity-accounted investees) dan diakui sebesar harga perolehan pada saat awal perolehan. Biaya investasi termasuk biaya transaksi. Laporan keuangan konsolidasian mencakup bagian laba rugi Grup dan pendapatan komprehensif lain dari investee yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, setelah penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi investee yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dihitung dengan kebijakan Grup, sejak tanggal terjadinya pengaruh signifikan sampai dengan pengaruh signifikan berakhir. Mulai tahun 2010, penyertaan saham pada perusahaan non publik dibawah 20% diklasifikasikan sebagai asset keuangan tersedia untuk dijual. Lihat Catatan 2f untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan tersedia untuk dijual. Apabila bagian kerugian Grup melebihi kepentingan di dalam investee yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas, jumlah tercatat dari bagian tersebut, termasuk investasi jangka panjang, dikurangi sampai nol, dan pengakuan dari kerugian selanjutnya dihentikan kecuali Grup memiliki liabilitas atau melakukan pembayaran atas nama investee.

14


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) b.

Dasar Konsolidasi (Lanjutan) Transaksi kepentingan nonpengendali Akuisisi kepentingan nonpengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat goodwill yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan nonpengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih entitas anak. Saldo dan transaksi antar Grup dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Grup, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi dieliminasi terhadap investasi dari bagian Grup di dalam investee. Kerugian yang belum terealisasi dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai. Goodwill Goodwill merupakan selisih biaya akuisisi entitas anak atau entitas asosiasi terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian Grup terhadap aset bersih yang teridentifikasi, termasuk liabilitas kontinjensi, pada saat akuisisi. Biaya akuisisi diukur pada saat nilai wajar aset diperoleh, instrument ekuitas diterbitkan, atau liabilitas terjadi atau diasumsikan pada tanggal akuisisi, ditambah biaya-biaya yang dapat diatribusikan kepada akuisisi. Goodwill negatif merupakan selisih nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian Grup terhadap aset bersih yang teridentifikasi dengan biaya akuisisi. Goodwill negatif pada tanggal transaksi disesuaikan langsung pada laporan laba rugi. Goodwill akuisisi entitas anak disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian di mana goodwill akuisisi entitas asosiasi dicatat sebagai bagian nilai tercatat investasi terkait. Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi meliputi nilai tercatat goodwill yang dikapitalisasi terkait dengan entitas yang dijual. Goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan, atau secara berkala apabila terdapat indikasi goodwill mengalami penurunan. Goodwill dialokasikan kepada tiap Unit Penghasil Kas (‘UPK’) Grup yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, untuk tujuan pengujian penurunan nilai goodwill. Suatu kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi ketika nilai tercatat UPK, termasuk goodwill, melebihi jumlah terpulihkan UPK. Jumlah terpulihkan UPK lebih tinggi dari nilai wajar UPK dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Di dalam menilai nilai pakai, arus kas masa depan yang diestimasi didiskontokan dengan nilai kininya dengan menggunakan tingkat suku bungan diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Total kerugian penurunan nilai dialokasikan, pertama untuk mengurangi nilai tercatat goodwill yang dialokasikan kepada UPK dan kemudian kepada aset UPK lainnya secara pro rata berdasarkan nilai tercatat tiap aset di dalam UPK. Penurunan kerugian goodwill tidak dapat dibaIikkan pada periode berikutnya.

15


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) c.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2012dan 31 Desember 2011 kurs yang digunakan adalah:

Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun yang bersangkutan. d.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas meliputi uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

e.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan yang mendalam terhadap kondisi masing-masing nasabah pada akhir periode. Saldo piutang dihapuskan melalui penyisihan piutang ragu-ragu yang bersangkutan atau langsung dihapuskan dari akun tersebut pada saat manajemen berkeyakinan penuh bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Mulai tahun 2010, nilai cadangan ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijabarkan di Catatan 2f.

f.

Instrumen Keuangan Instrumen keuangan terdiri dari aset keuangan dan liabilitas keuangan. i.

Aset Keuangan Asset keuangannya diklasifikasikan dalam kategori (1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (2) pinjaman yang diberikan dan piutang, (3) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (4) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuan-nya. Pengklasifikasian aset tersebut ditelaah kembali pada setiap akhir periode pelaporan keuangan, sepanjang diperbolehkan dan diperlukan dapat direklasifikasi. Pengakuan awal Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar.

16


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) f.

Instrumen Keuangan (Lanjutan) i. Aset Keuangan (Lanjutan) Pengukuran setelah pengakuan awal Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: 

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam neraca konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.



Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.



Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.



Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau sampai diturunkan nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui dalam laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari tanggal neraca konsolidasian.

17


2.


Instrumen Keuangan (Lanjutan) i. Aset Keuangan (Lanjutan) Penghentian pengakuan aset keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dan dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Grup mentransfer aset keuangan, maka Grup mengevaluasi sejauh mana Grup tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. ii.

Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (1) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (2) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Grup menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada pengakuan awal liabilitas ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi. Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui di dalam “Keuntungan/ (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam “Beban bunga”. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, liabilitas Grup dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

18


2.


Instrumen Keuangan (Lanjutan) iii. Saling Hapus Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam neraca konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. iv. Penurunan Nilai Aset Keuangan Grup menilai pada tiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti objektif suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. a) Aset yang dinilai dengan biaya perolehan diamortisasi Untuk aset keuangan yang dinilai pada biaya perolehan diamortisasi, pertama, Grup menilai aset keuangan tersebut secara individual untuk menentukan apakah terdapat bukti penurunan nilai aset keuangan secara individual bagi aset yang signifikan secara individual maupun secara kolektif bagi aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Apabila Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai yang terjadi bagi aset keuangan yang dinilai secara individual, apakah signifikan atau tidak, maka aset tersebut dikategorikan ke dalam aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai aset keuangan tersebut secara kolektif. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan di mana kerugian penurunan nilai terjadi, atau melanjutkan untuk diakui, tidak dikategorikan ke dalam penilaian kolektif penurunan nilai. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang dinilai pada biaya perolehan diamortisasi, telah terjadi, jumlah kerugiannya diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini diskonto arus kas di masa depan pada suku bunga efektif awal aset keuangan. Apabila suatu pinjaman memiliki suku bunga variabel, maka suku bunga diskonto untuk mengukur semua kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif. Jumlah tercatat aset dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba-rugi. Ketika aset menjadi tidak tertagih, nilai tercatat aset keuangan yang mengalami penurunan nilai langsung dikurangi atau apabila suatu jumlah dibebankan kepada akun penyisihan, jumlah yang dibebankan kepada akun penyisihan dihapuskan terhadap nilai tercatat aset keuangan. Untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu kerugian penurunan nilai aset keuangan telah terjadi, Grup mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan ketidakmampuan untuk membayar atau kesulitan keuangan signifikan debitur dan wanprestasi atau penundaan signifikan di dalam pembayaran. Apabila di dalam periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai menurun dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif kepada peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalikkan nilainya kepada nilai tercatat aset selama tidak melebihi biaya diamortisasinya pada saat tanggal pembalikkan. Jumlah yang dibalikkan nilainya diakui di dalam laporan laba rugi.

19


2.


Instrumen Keuangan (Lanjutan) b) Aset yang dinilai pada biaya perolehan Apabila terdapat bukti objektif (seperti memburuknya lingkungan bisnis di mana entitas penerbit menjalankan bisnisnya, kemungkinan ketidakmampuan di dalam membayar atau kesulitan keuangan signifikan entitas penerbit) di mana kerugian penurunan nilai aset keuangan dinilai pada biaya perolehan yang terjadi, jumlah kerugian dihitung sebagai selisih nilai tercatat dan nilai kini arus kas yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalikkan nilainya pada periode selanjutnya. c) Aset keuangan tersedia untuk dijual Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang di dalam nilai wajar lebih rendah dari biaya perolehan, kesulitan keuangan signifikan entitas penerbit atau entitas peminjam, dan hilangnya pasar aktif perdagangan merupakan bukti objektif bahwa investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual mungkin mengalami penurunan nilai. ‘Signifikan’ akan dievaluasi terhadap biaya awal investasi dan ‘jangka panjang’ terhadap periode di mana nilai wajar telah lebih rendah dari biaya awalnya. Di mana terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif – yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi semua kerugian penurunan nilai pada investasi tersebut yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi – dikeluarkan dari pendapatan komprehensif lain dan diakui di dalam laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai pada investasi ekuitas tidak dibalikkan nilainya melalui laporan laba rugi; kenaikan di dalam nilai wajar setelah penurunan nilai diakui langsung di dalam pendapatan komprehensif lainnya. Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai diuji berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dinilai berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Namun demikian, jumlah tercatat bagi penurunan nilai adalah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar kini, dikurangi segala kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila di dalam tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai yang diakui di dalam laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut dibalikkan nilainya di dalam laporan laba rugi.

g.

Beban Dibayar di Muka Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

h.

Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata. Kerusakan atau kehilangan yang ditemukan berdasarkan observasi fisik persediaan berkaitan dengan aktivitas produksi dibebankan pada beban pokok produksi, sedangkan yang tidak berkaitan dengan aktivitas produksi Grup, diakui sebagai keuntungan (kerugian) atas selisih perhitungan persediaan tahun/periode berjalan pada penghasilan (beban) lain-lain.

20


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) i.

Hewan Ternak Produksi - Berumur Pendek Ayam bibit induk dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, ditambah biaya-biaya yang terjadi sampai dengan umur produksi optimal, dan setelah umur tersebut, biaya perolehan dan biaya-biaya yang terjadi tersebut dikurangi deplesi yang dihitung dengan menggunakan metode satuan unit produksi (production output).

j.

Aset Tetap Aset tetap menggunakan model biaya yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Bangunan dan Prasarana Mesin dan Peralatan Peralatan dan Perabot Kantor Kendaraan Bermotor

: 10 – 28 tahun : 10 tahun : 3 – 10 tahun : 5 tahun

Tanah tidak disusutkan, kecuali: (a) Kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama Perusahaan; (b) Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja apabila proyek selesai; dan (c) Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi. Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Grup dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut. Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, di-review pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prosepektif, sesuai dengan keadaan. Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan. Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

penerimaan

Ketika penggunaan property berubah dari tujuan untuk dimiliki sendiri ke properti investasi, property diukur pada nilai wajar dan direklasifikasi sebagai properti investasi. Segala keuntungan yang timbul dari pengukuran kembali diakui di dalam laporan laba rugi yang dapat membalikkan kerugian penurunan nilai properti spesifik, dengan sisa keuntungan yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain pada cadangan revaluasi dalam ekuitas. Segala kerugian segera diakui langsung di dalam laporan laba rugi.

21


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) k.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Aset tetap yang tidak digunakan direklasifikasi ke aset tetap yang tidak digunakan terpisah dari aset tetap dan aset ini disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dan disajikan berdasarkan tercatat. Penyusutan kecuali tanah tidak disusutkan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis asset tetap sebagai berikut: Bangunan dan Prasarana Mesin dan Peralatan Peralatan dan Perabot Kantor Kendaraan Bermotor

l.

: 10 – 28 tahun : 10 tahun : 3 – 10 tahun : 5 tahun

Sewa Suatu sewa dikelompokkan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa dikelompokkan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam neraca konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

m.

Aset dalam Penyelesaian Aset dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan fasilitas dan persiapan aset tetap. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Aset dalam penyelesaian dipindahkan ke aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

n.

Aset Tidak Berwujud Nilai perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh sebagai bagian kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Umur manfaat aset tidak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset tidak berwujud dengan umur terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset tidak berwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan umur terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Merek dan hubungan dengan konsumen yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis mempunyai umur manfaat terbatas masing-masing 15 tahun dan 5 tahun diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Dan untuk hak paten mempunyai umur manfaat terbatas 15 tahun.

22


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) o.

Penurunan nilai aset non-keuangan Grup menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Grup membuat estimasi nilai terpulihkan aset. Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat. Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat suatu indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya hanya jika terdapat perubahan atas estimasi yang telah digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset dinaikkan kejumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat setelah dikurangi penyusutan seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikkan nilai tersebut diakui di dalam laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasian, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

p.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan hak kepemilikan berpindah kepada pelanggan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun/periode yang bersangkutan (accrual basis).

q.

Informasi Segmen Grup menyajikan segmen operasi sesuai dengan PSAK 5 (Revisi 2009) (lihat Catatan 2a) Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

23


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) q.

Informasi Segmen (Lanjutan) Untuk tujuan manajemen segmen operasi dibagi berdasarkan produk dan jasa sebagai berikut: a) Pakan ternak b) Ayam umur sehari c) Ayam potong d) Kemitraan e) Lain-lain (obat-obatan dan peternakan lainnya)

r.

Perpajakan Pajak kini Aset dan/ atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari kantor pelayanan pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan/ atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pajak tangguhan Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui bagi perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi. Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset direalisasi atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim. Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui, diukur kembali pada tiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila terdapat kemungkinan pendapatan kena pajak di masa depan memulihkan aset pajak tangguhan.

24


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) s.

Utang Murabahah Utang murabahah merupakan utang yang timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar Akad Murabahah. Murabahah adalah Akad penjualan untuk barang yang harga beli dan margin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat eksplisit. Setelah Akad Murabahah, Utang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva Murabahah ditambah margin. Beban Murabahah Ditangguhkan disajikan sebagai pengurang (contra account) Utang Murabahah.

t.

Liabilitas Imbalan Kerja Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Grup dalam suatu periode akuntansi. Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik akutaria yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode projected unit credit. Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Grup berkomitmen untuk: (a) memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum umur pensiun normal; atau (b) menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

u.

Laba per Saham Dasar Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasian tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

v.

Kuasi-Reorganisasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 51 (Revisi 2003) “Akuntansi KuasiReorganisasi”, kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya. Aset dan liabilitas dinilai kembali dengan nilai wajar pada tanggal kuasi-reorganisasi. Nilai wajar aset dan liabilitas ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Bila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis dan teknik yang paling sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan. Nilai wajar aset dan liabilitas pada tanggal kuasi-reorganisasi telah dinilai oleh penilai independen. Selisih antara nilai wajar aset dan liabilitas dengan nilai bukunya diakui atau dicatat pada akun selisih penilaian aset dan liabilitas. Bila proses penilaian tersebut menyebabkan kenaikan aset bersih, akun selisih penilaian aset dan liabilitas akan digunakan untuk menutup saldo laba negatif.

25


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) v.

Kuasi-Reorganisasi (Lanjutan) Saldo laba negatif dieliminasi dengan urutan prioritas sebagai berikut: (a) cadangan umum; (b) cadangan khusus; (c) selisih penilaian aset dan liabilitas dan selisih penilaian yang sejenisnya; (d) tambahan modal disetor dan sejenisnya; (e) modal saham. Dengan demikian diharapkan Perusahaan bisa meneruskan usahanya secara lebih baik, seolah-olah mulai dari awal yang baik (fresh start), dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit.

w.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Untuk tujuan penyajian laporan keuangan ini, suatu pihak disebut sebagai pihak berelasi terhadap Grup, apabila: i. Entitas tersebut, baik secara langsung maupun tak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan Grup atau melakukan pengaruh signifikan terhadap Grup di dalam membuat keputusan kebijakan keuangan dan operasional, atau memiliki pengendalian bersama terhadap Grup; ii. Grup dan entitas tersebut adalah subjek pengendalian bersama; iii. Entitas tersebut adalah entitas asosiasi Grup atau ventura bersama di mana Grup adalah venturer; iv. Pihak tersebut adalah anggota personel manajemen kunci atau anggota keluarga dekat individu yang bersangkutan, atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan Grup; v. Pihak tersebut adalah anggota keluarga dekat pihak yang disebut pada butir (i) atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut; atau vi. Pihak tersebut merupakan program imbalan pasca kerja yang merupakan manfaat karyawan atau merupakan entitas yang berelasi dengan pihak berelasi dengan Grup. Anggota keluarga dekat merupakan individu anggota keluarga yang diharapkan mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh orang, dalam hubungan mereka dengan entitas.

3.

SUMBER ESTIMASI KETIDAK PASTIAN Pertimbangan Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

26


3.

SUMBER ESTIMASI KETIDAK PASTIAN (Lanjutan) Pertimbangan (Lanjutan) Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian: Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Group menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2006) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2f. Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar asset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tak berwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan goodwill. Sesuai PSAK 22 (Revisi 2009), “Kombinasi Bisnis”, goodwill tidak diamortisasi dan diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya. Nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp 10.890.455.260. Pengujian penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal ini, goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai. Estimasi dan Asumsi Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. Penurunan Nilai Piutang Usaha Grup menilai tiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian apakah terdapat bukti objektif aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai, Grup mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan ketidakmampuan untuk membayar utang atau kesulitan signifikan debitur dan kegagalan maupun penundaan signifikan pembayaran. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, jumlah dan saat arus kas yang diestimasi didasarkan pada pengalaman historis akan kerugian aset dengan karakterisitik risiko kredit yang serupa. Nilai tercatat piutang dagang Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan di dalam Catatan 6 di dalam laporan keuangan.

27


3.

SUMBER ESTIMASI KETIDAK PASTIAN (Lanjutan) Penyusutan Aset Tetap Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan memperhitungkan taksiran nilai residu sebesar persentase tertentu dari nilai tercatat, kecuali untuk prasarana tanah. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 28 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industria di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 1.339.513.645.396 dan Rp 1.272.861.185.548. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 15. Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Biaya perolehan aset tetap yang tidak digunakan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan memperhitungkan taksiran nilai residu sebesar persentase tertentu dari nilai tercatat, kecuali untuk prasarana tanah. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap yang tidak digunakan antara 3 sampai dengan 28 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industria di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap yang tidak digunakan Grup pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 4.780.847.750. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16. Penyisihan Keusangan Persediaan Grup melakukan penyisihan bagi persediaan apakah nilai realisasi bersih persediaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya perolehan karena kerusakan, keuzuran fisik, usang, perubahan di dalam tingkat harga atau sebab-sebab lainnya. Akun penyisihan ditelaah untuk mencerminkan penilaian yang akurat di dalam catatan keuangan. Nilai tercatat persediaan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan di dalam Catatan 8 laporan keuangan. Imbalan Kerja Penentuan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Penentuan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai laba rugi apabila akumulasi neto dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal tersebut. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan neto. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja Grup pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 53.004.868.797 dan Rp 50.448.309.706. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 26.

28


3.

SUMBER ESTIMASI KETIDAK PASTIAN (Lanjutan) Penurunan Nilai Goodwill dan Aset Tak Berwujud Lainnya Aset tak berwujud selain goodwill, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk goodwill, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup. Amortisasi Aset Tak Berwujud Biaya perolehan aset tak berwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tak berwujud antara 5 sampai dengan 15 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Nilai tercatat bersih atas aset tak berwujud Grup pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 33.746.995.222 dan Rp 34.723.691.462. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19. Pajak Penghasilan Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat asset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan asset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan asset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari asset pajak tangguhan tersebut.

4.

KOMBINASI BISNIS YANG SIGNIFIKAN Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2009, yang telah dituangkan dalam akta berita acara nomor 188, telah disetujui pengambilalihan (akuisisi) saham dalam PT Belfoods Indonesia (BI) sebanyak 596.806 saham dengan harga saham Rp 100.000 per saham dengan cara konversi utang menjadi kepemilikan saham (debt to equity swap). Kepemilikan saham tersebut berasal dari utang PT Belfoods Indonesia sebanyak Rp 59.680.578.837 kepada Grup.

29


4.

KOMBINASI BISNIS YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) Pada tanggal 28 Oktober 2011, Grup mengakuisisi 66,99% dari modal saham PT Belfoods Indonesia dan memperoleh kontrol atas PT Belfoods Indonesia, sebuah industri pengolahan makanan beku. Grup mengakusisi PT Belfoods Indonesia dengan tujuan memperpanjang rantai integrasi bisnis dan mewujudkan visi: “To be the leading integrated poultry-based food company in Indonesia” Nilai wajar asset dan liabilitas yang diperoleh didasarkan pada penilaian oleh penilai independen. Nilai wajar asset dan liabilitas teridentifikasi lainnya mendekati nilai tercatat pada tanggal akuisisi. Berikut jumlah yang dibayarkan untuk perolehan akuisisi PT Belfoods Indonesia, nilai wajar atas asset dan liabilitas dan kepentingan non pengendali pada tanggal akusisi: Nilai konversi utang menjadi kepemilikan saham sebagai nilai akuisisi Kepentingan Non-Pengendali yang dikuisisi

59.680.578.837 24.041.826.829

Jumlah

83.722.405.666

Tabel berikut merangkum jumlah asset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil-alih dan kepentingan nonpengendali pada tanggal akuisisi: Kas dan bank Piutang usaha Piutang lainnya Persediaan Uang muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Investasi Saham Tanah Bangunan Mesin dan Perlengkapan Inventaris Kantor Kendaraan Aset pajak tangguhan Aset lain-lain Aset tak berwujud Utang bank jangka pendek Utang usaha Utang lain-lain Uang muka diterima Utang pajak Biaya masih harus dibayar Utang bank jangka panjang Liabilitas diestimasi imbalan kerja Nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh

( ( ( ( ( ( ( (

1.550.015.679 36.029.620.712 11.915.786.623 24.393.007.428 1.592.022.618 582.821.063 1.446.312.105 5.940.000 12.247.300.000 17.733.950.000 30.688.290.000 5.277.969.776 3.844.743.777 175.860.100 2.148.199.455 35.033.873.958 20.000.000.000 ) 64.362.597.060 ) 8.064.545.569 ) 18.939.808 ) 1.327.036.268 ) 7.214.690.618 ) 2.050.098.687 ) 8.795.854.878 ) 72.831.950.406

30


4.

KOMBINASI BISNIS YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) Harga pembelian Nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh Goodwill yang timbul dari akuisisi

83.722.405.666 72.831.950.406

10.890.455.260

Nilai wajar piutang usaha sebesar Rp 36.029.620.712 dengan jumlah kontraktual bruto piutang usaha yang telah jatuh tempo sebesar Rp 37.077.269.944 dimana sebesar Rp 1.047.649.232 diperkirakan tidak dapat ditagih. Goodwill sebesar Rp 10.890.455.260 timbul dari beberapa faktor skala ekonomis dan sinergi yang akan diperoleh Grup sehubungan dengan terintegrasinya industri pengolahan makanan asal unggas yang dapat diwujudkan.

31


5.

KAS DAN SETARA KAS

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak-pihak berelasi. 6.

PIUTANG USAHA Piutang usaha berdasarkan jenis penjualan/kegiatan usaha adalah:

32


6.

PIUTANG USAHA (Lanjutan) Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai:

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Seluruh piutang usaha adalah kepada pihak ketiga, dan tidak terdapat piutang usaha kepada pihak-pihak berelasi. Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah. Piutang usaha milik Grup sebesar Rp 554.717.009.000 pada 31 Maret 2012dan 31 Desember 2011 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh Grup (lihat Catatan 22, 23 dan 24).

7.

PIUTANG LAIN-LAIN

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih sehingga tidak perlu membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai.

33


8.

PERSEDIAAN

Persediaan telah diasuransikan secara gabungan dengan aset tetap (lihat Catatan 15) terhadap segala risiko, khusus untuk persediaan, masing-masing dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 48.512.035 dan Rp 140.244.123.147 pada 31 Maret 2012 dan USD 70.451.752 danRp 142.798.767.408 pada 31 Desember 2011. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Persediaan milik Grup masing-masing sebesar Rp 782.545.000.000 dan USD 12.500.000 pada 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh Grup. (lihat Catatan 22, 23 dan 24). Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir periode 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.

34


9.

HEWAN TERNAK PRODUKSI – BERUMUR PENDEK

Beban deplesi dari ayam pembibit induk yang telah menghasilkan dibebankan dalam tahun berjalan sebagai beban pokok penjualan.

10.

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

11.

UANG MUKA PEMBELIAN

Uang muka pembelian persediaan merupakan uang muka pembelian persediaan bahan baku dari pemasok antara lain berupa corn, bungkil kedelai, corn glutten meal, jagung local dan jagung Argentina.

35


12.

INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI Akun ini merupakan investasi PT Sierad Pangan Nusantara (SPN), entitas anak, dalam bentuk saham PT Bridor Indonesia sebesar Rp 1.300.839.000 atau ekuivalen 25% dari modal disetor PT Bridor Indonesia. PT Bridor Indonesia bergerak dalam bidang industri dan distribusi makanan. Entitas anak tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam PT Bridor Indonesia karenanya investasi dicatat sebesar harga perolehan. Pada tahun 2003 atas permohonan SPN, Pengadilan Negeri Bekasi menunjuk akuntan independen dengan penetapan No.105/Pdt.P/2002/ PN.BKS untuk melakukan special audit atas laporan keuangan PT Bridor Indonesia untuk tahun buku 1998, 1999, 2000, 2001 dan sebagian 2002, sehubungan adanya kelalaian PT Bridor Indonesia dalam memberikan laporan keuangan tahunan kepada SPN selaku pemegang saham sehingga kinerja PT Bridor Indonesia tidak dapat dipantau. Berdasarkan laporan akuntan tersebut dalam laporannya tanggal 16 Juli 2003, PT Bridor Indonesia sejak awal beroperasi sampai dengan pertengahan tahun 2002 mengalami kerugian yang mengakibatkan defisiensi modal, yang pada gilirannya akan berdampak pada kelangsungan usahanya. Sejak tahun 2003, investasi ini diturunkan nilainya menjadi nihil. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, tidak terdapat transaksi material dan belum ada rencana manajemen entitas anak yang signifikan terkait dengan investasi pada Perusahaan asosiasi ini.

13.

INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA - Bersih Akun ini merupakan efek yang tersedia untuk dijual, terdiri dari:

Surat berharga komersial yang diterbitkan oleh PT Perkebunan Nusantara XI melalui Eraska Grup, sebagai agen penerbit, merupakan hasil pengalihan piutang Perusahaan, kepada PT Sietek Nusantara Finance (SNF) pada tahun 1998 sesuai dengan perjanjian tanggal 16 Pebruari 1998. Menurut manajemen Perusahaan, surat berharga komersial tersebut sebelumnya dimiliki oleh SNF dan tidak dapat direalisasikan pelunasannya saat jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 1997. Investasi pada PT Perkebunan Nusantara XI sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, tidak ada rencana manajemen Perusahaan yang signifikan untuk perolehan kembaliinvestasi ini. Manajemen Perusahaan juga telah membentuk penyisihan penurunan nilai permanen atasnya.

36


13.

INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA – Bersih (Lanjutan) PT Belfoods Indonesia (entitas anak) memiliki investasi saham pada PT Jakarta Bakery dengan kepemilikan saham sebesar 99%. PT Jakarta Bakery memiliki jumlah aset sebesar Rp 5.940.000. PT Belfoods Indonesia tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan PT Jakarta Bakery karena perusahaan tersebut tidak aktif.

14.

PAJAK PENGHASILAN a.

Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan laba fiskal konsolidasian adalah sebagai berikut:

37


14.

PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

b. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Rincian asset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

38


14.

PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

c.

Utang Pajak

39


15.

ASET TETAP

40


15.

ASET TETAP (Lanjutan)

Beban penyusutan dibebankan pada:

Pengurangan aset tetap yang merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

41


15.

ASET TETAP (Lanjutan) Pada tanggal 12 Agustus 2009, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset tetap tertentu dan aset tetap yang tidak digunakan sehubungan dengan kuasi-reorganisasi. Penilaian kembali dilakukan oleh perusahaan penilai independen PT Alpro Dinamika. Berdasarkan laporan dari perusahaan penilai independen, Perusahaan telah membukukan selisih penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 90.666.808.072 dan aset tetap yang tidak digunakan sebesar Rp 17.713.903.577. Dalam menghitung nilai wajar, perusahaan penilai independen menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk aset tanah dan untuk aset bukan tanah menggunakan metode biaya pengganti terdepresiasi. Tanah dan aset tetap lainnya yang tidak digunakan dalam operasi disajikan sebagai akun “Aset Tetap yang Tidak Digunakan” pada aset tidak lancar (lihat Catatan 16). Aset tetap termasuk aset tetap yang tidak digunakan milik Grup, kecuali tanah, telah diasuransikan secara gabungan dengan persediaan Perusahaan (lihat Catatan 8) terhadap segala risiko, dengan nilai pertanggungan masing-masing pada 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut di atas cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Beberapa bidang tanah dan bangunan milik Perusahaan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari Bank (lihat Catatan 22, 23 dan 24). Rincian aset dalam penyelesaian pada tahun 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Pada bulan Oktober 2011, beberapa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan telah digunakan kembali oleh Perusahaan, sehingga aset tetap yang tidak digunakan dengan nilai perolehan sebesar Rp 3.400.207.580 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 734.748.340 telah direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap.

42


16.

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

Pada 30 Juni 2009, Perusahaan telah membukukan selisih penilaian kembali aset tetap yang tidak digunakan sebesar Rp 17.713.903.577 (lihat Catatan 41). Aset tetap yang tidak digunakan milik Grup, kecuali tanah, telah diasuransikan secara gabungan dengan aset tetap Perusahaan terhadap segala risiko (lihat Catatan 15). Aset tetap yang tidak digunakan milik entitas anak adalah berupa tanah yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat. Aset-aset tetap yang tidak digunakan tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang. 17.

TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN

Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00145/406/09/054/11 dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) untuk jenis pajak penghasilan badan tahun 2009 sebesar Rp 1.504.759.303 dan pada tanggal 16 Nopember 2011, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp 820.711.058 (jumlah setelah dikurangi utang pajak Rp 684.048.245). Pada tanggal 15 Desember 2011, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan No. 121/TAX/SP/XII/11 terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut. Berdasarkan Pemberitahuan Surat Keberatan No. S-368/WPJ.07/KP.0803/2011 tanggal 21 Desember 2011 dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, surat keberatan masih dalam proses Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB).

43


18.

GOODWILL Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2009, yang telah dituangkan dalam akta berita acara nomor 188, telah disetujui pengambilalihan (akuisisi) saham dalam PT Belfoods Indonesia (BI) sebanyak 596.806 saham dengan harga saham Rp 100.000 per saham dengan cara konversi utang menjadi kepemilikan saham (debt to equity swap). Kepemilikan saham tersebut berasal dari utang PT Belfoods Indonesia sebanyak Rp 59.680.578.837 kepada Grup dan dari akuisisi tersebut menghasilkan goodwill sebesar Rp 10.890.455.260 (lihat Catatan 4).

19.

ASET TIDAK BERWUJUD

44


20.

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA Akun ini merupakan liabilitas yang timbul atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu, dengan rincian sebagai berikut :

21.

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

22.

UTANG BANK JANGKA PENDEK

45


22.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) a.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk i.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 32 dan No. 33 tanggal 25 September 2007 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berupa pinjaman kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 225.000.000.000 yang terdiri dari Rp 200.000.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pakan dan Rp 25.000.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas populasi hasil produksi mitra. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perubahan perjanjian kredit tanggal 15 November 2011 yang memuat perubahan atas tujuan fasilitas pinjaman, yaitu menjadi tambahan modal kerja untuk industri pakan ternak dan peternakan ayam. Pada tanggal 31 Maret 2012 saldo pinjaman kredit modal kerja fasilitas maksimum Rp 225.000.000.000 adalah sebesar Rp205.193.661.634 (31 Desember 2011: Rp 202.195.095.839). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun (floating rate) dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2012 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BNI dijamin dengan jaminan:  3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1 seluas 35.741 m² , SHGB No. 2 seluas 110.734 m² dan SHGB No. 3 seluas 53.525 m² yang terdaftar atas nama Perusahaan (lihat Catatan 15); 

2 (dua) bidang tanah di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2 seluas 57.863 m² dan SHGB No. 1 seluas 21.812 m² yang terdaftar atas nama Perusahaan (lihat Catatan 15); Kelima tanah diatas berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 149 milyar.



Bangunan dan mesin-mesin pakan ternak beserta sebidang tanah yang terletak di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2 seluas 625 m² yang terdaftar atas nama Perusahaan (lihat Catatan 15) dan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 700 juta;



3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan dan mesin-mesin pakan ternak yang terletak di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1 seluas 46.215 m², No. 2 seluas 1.200 m² dan No. 3 seluas 905 m² yang terdaftar atas nama Perusahaan (lihat Catatan 15); dan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 55 milyar.



7 (tujuh) bidang tanah di Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat masing-masing dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00068-00073 dan SHGB No. 00075 atas nama Perusahaan dengan jumlah luas seluruhnya 17.754 m². Seluruh tanah ini telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 20.300.000.000 sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 2734/2009 tanggal 27 Maret 2009 (lihat Catatan 15);

46


22.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan) 

2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.3 dan SHGB No. 4 atas nama perusahaan dengan jumlah luas seluruhnya sebesar 113.884 m². Seluruh tanah ini telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 43.878.000.000;



Persediaan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 421.545.000.000 (lihat Catatan 8) dan telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;



Piutang dagang akan diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 341.717.009.000 yang selanjutnya akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Fasilitas tersebut mensyaratkan antara lain Perusahaan tidak diperkenankan untuk:  Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;  Mengijinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;  Membayar utang Perusahaan kepada pemegang saham;  Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;  Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga, yang bernilai material atau lebih dari 10% dari total ekuitas dalam 1 tahun kecuali pengambilalihan aset milik pihak ketiga sebagai akibat langsung dari transaksi dagang; dan  Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. ii.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 87 tanggal 16 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit dari BNI berupa kredit modal kerja maksimum sebesar Rp 75.000.000.000 untuk keperluan meningkatkan kapasitas produksi pakan ternak minimal 650.000 ton per tahun. Perjanjian ini mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2011 yang memuat perubahan atas tujuan fasilitas pinjaman, yaitu menjadi tambahan modal kerja untuk industri pakan ternak dan peternakan ayam. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman kredit modal kerja fasilitas maksimum Rp 75.000.000.000 adalah sebesar Rp 74.858.140.465 (31 Desember 2011: Rp74.773.559.550). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun (floating rate) dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2012 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 32 dan No. 33 yang diperoleh Perusahaan dari BNI. Atas pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan pembatasan tidak diperkenankan sama dengan yang ditetapkan pada fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian No. 32 dan 33.

47


22.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk i.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 198 tanggal 28 September 2010, yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) berupa fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 25.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja peternakan ayam terpadu. Fasilitas ini diperpanjang hingga 27 September 2012 dengan suku bunga sebesar 10,5 % per tahun. Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank Mandiri dijamin dengan jaminan:  Aset tetap berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana mesin dan peralatan ternak kandang breeding farm dan commercial farm yang diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 105.000.000.000;  Piutang dagang diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.000.000.000;  Persediaan diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas tersebut mensyaratkan antara lain Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

        ii.

Merubah kepemilikan saham yang mengakibatkan porsi kepemilikan saham PT Sietek Nusantara Finance menurun; Memindahtangankan agunan; Mengikat diri sebagai penjamin utang (kecuali kepada entitas anak) atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak lain; dan Melakukan merger, akuisisi, menjual aset senilai lebih dari 10% dari total aset dalam 1 tahun buku. Memperoleh pinjaman dari Bank/kreditur lain Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain selain entitas anak. Mengadakan ekspansi usaha atau investasi baru; dan Membayar/melunasi utang kepada pemegang saham.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 126 tanggal 17 Maret 2011, yang merupakan Addendum I (pertama dari Perjanjian Kredit No. 198 tanggal 28 September 2010), yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dari fasilitas maksimum Rp 25.000.000.000 (Perjanjian Kredit No. 198) menjadi fasilitas maksimum Rp 60.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2012. Atas tambahan fasilitas ini, Perusahaan menambah agunan berupa tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan dengan Hak Tanggungan senilai Rp 35.000.000.000. Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” dan “Cross Default” dengan jaminan seluruh fasilitas Kredit Perusahaan yang diperoleh dari Bank Mandiri.

iii. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.127 tanggal 28 September 2011 yang merupakan addendum II (kedua dari Perjanjian Kredit No. 198 tanggal 28 September 2010) yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dari fasilitas maksimum Rp 60.000.000.000 (Perjanjian Kredit No. 126) menjadi fasilitas maksimum Rp 150.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 10% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2012.

48


22.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan) Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman kredit modal kerja adalah sebesar Rp 148.347.187.786 (31 Desember 2011: Rp 147.493.170.371). Atas tambahan fasilitas ini, Perusahaan menyerahkan agunan tambahan berupa :  Tanah dan bangunan Rumah Potong dan Pengolahan Ayam dan kantor beserta sarana pelengkap dan mesin-mesin di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan diikat Hak Tanggungan senilai Rp 63.000.000.000;  Tanah dan bangunan kandang ayam, sarana pelengkap beserta mesin-mesin dan peralatannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang akan diikat Hak Tanggungan senilai Rp 5.700.000.000;  Tanah dan bangunan kantor DOC, Feedmill beserta sarana pelengkap dan mesin-mesin di Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan yang akan diikat Hak Tanggungan senilai Rp 36.000.000.000;  Persediaan yang akan diikat dengan fidusia senilai Rp 100.000.000.000; dan  Piutang yang akan diikat fidusia senilai Rp 40.000.000.000. Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” dan “Cross Default” dengan jaminan seluruh fasilitas Kredit Perusahaan yang diperoleh dari Bank Mandiri. c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 10 Maret 2010, yang dinyatakan dalam akta Notaris Meri Efda, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), berupa pinjaman kredit modal kerja maksimum sebesar Rp 40.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai modal kerja usaha. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 13 % per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinjaman kredit modal kerja adalah nihil. Fasilitas pinjaman ini sudah ditutup oleh Perusahaan pada tahun 2011. Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BRI dijamin dengan jaminan:  3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan SHGB No. 34, SHGB No. 35 dan SHGB No. 36, atas nama Perusahaan dengan luas seluruhnya sebesar 53.286 m² sebesar yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 24.263.000.000.  Mesin dan peralatan pabrik diikat dengan fidusia sebesar Rp 29.489.000.000 dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.  Kendaraan diikat dengan fidusia sebesar Rp 1.667.000.000. Fasilitas tersebut mensyaratkan antara lain Perusahaan tidak diperkenankan untuk:  Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta net working capital masih positif;  Memberikan piutang kepada pemegang saham;  Melunasi utang kepada pemegang saham sebelum utang di BRI dilunasi terlebih dahulu;  Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perusahaan melebihi 20% dari modal Perusahaan;  Menyewakan aset yang dijaminkan di BRI kepada pihak lain; dan  Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari debitur sendiri.

49


22.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan) Pada tanggal 10 Oktober 2011 melalui surat No. 227/Corp-CS-K/X-11, Perusahaan melakukan penutupan rekening pinjaman dan pengambilan dokumen jaminan. d. Raiffeisen Bank International Raiffeisen Bank International (“RBI”) menawarkan fasilitas pembiayaan niaga tidak terikat (Uncommitted Trade Finance Facilities) sebesar USD 10.000.000 melalui surat No. LO10/071/TCF/WT tertanggal 21 Juli 2010 dan Perusahaan telah menerima penawaran tersebut. Fasilitas ini terdiri dari Sight LC Facility (“LCF”), Import Loan Facility (“ILF”) dengan jangka waktu maksimum 60 hari, Trust Receipt Facility (“IFF”) dengan jangka waktu maksimum 60 hari dan Inventory Financing Facility (“INVF”) dengan jangka waktu maksimum 120 hari. Fasilitas ini ditujukan untuk membiayai pembelian dan penyimpanan jagung, tepung kedelai (soyabean meal), kacang kedelai (soybeans), tepung jagung (corn glutten meal), meat bone meal, tepung lobak (rapeseed meal) impor atau produk lainnya yang dapat diterima. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan perjanjian Tripartite Collateral Manajemen antara Perusahaan, RBI dan PT Sucofindo (Persero). Sesuai dengan surat No. LO11/067/TCF/WE/ja tanggal 15 Juli 2011 dari RBI bahwa fasilitas pembiayaan dapat dipergunakan untuk pembiayaan atas pembelian dari suplier lokal. Fasilitas ini telah diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun. Perusahaan harus menjaga rasio pinjaman terhadap jaminan kurang dari 70%. Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah nihil. e. PT Bank Bukopin Tbk Berdasarkan surat perjanjian pemberian fasilitas Line Letter of Credit (LC) No. XLI/053/BUKI/PK-LC/IV/2011 tanggal 5 April 2011, PT Sierad Industries (entitas anak) memperoleh fasilitas LC dalam bentuk Sight Letter of Credit dari PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) dengan maksimum kredit sampai dengan USD 2.000.000 yang akan dipergunakan untuk impor bahan baku (Hot-Dip Galvanized Steel Sheet in Coil). Jangka waktu fasilitas LC adalah 12 bulan sejak tanggal penerbitan LC pertama kali. Fasilitas ini dijamin dengan menyerahkan agunan berupa dana yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bukopin senilai 100% dari setiap nominal LC yang diterbitkan tercatat atas nama PT Sierad Industries. Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, saldo pinjaman fasilitas ini adalah nihil.

50


23.

UTANG BANK JANGKA PANJANG

a.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk i.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 16 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 21.500.000.000 untuk keperluan pembangunan kandang ayam di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan bulan Maret 2014, termasuk masa tenggang (grace period) sampai dengan bulan Desember 2009 dengan suku bunga sebesar 14% per tahun. Perjanjian ini mengalami perubahan beberapa kali, terakhir pada 28 Juli 2010. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman kredit investasi adalah sebesar Rp 10.520.615.532 (31 Desember 2011: Rp11.932.996.897). Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 32 dan No. 33 yang diperoleh Perusahaan dari BNI (lihat Catatan 22). Atas pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan pembatasan tidak diperkenankan sama dengan yang ditetapkan pada fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian No. 32 dan 33 (lihat Catatan 22).

ii.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 283 tanggal 28 Juli 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 8.291.000.000 untuk keperluan pembangunan kandang ayam di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

51


23.

UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan bulan Januari 2015, termasuk masa tenggang (grace period) sampai dengan bulan Januari 2011 dengan suku bunga sebesar 11,5% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp 6.275.868.522 (31 Desember 2011: Rp6.766.530.001). Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 32 dan No. 33 yang diperoleh Perusahaan dari BNI. Atas pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan pembatasan tidak diperkenankan sama dengan yang ditetapkan pada fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian No. 32 dan 33. iii. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 281 tanggal 28 Juli 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 149.672.000.000 untuk keperluan pembangunan breeding farm di Desa Asih, Kecamatan Curugbitung dan Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, keduanya terletak di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan bulan Juli 2017, termasuk masa tenggang (grace period) selama 24 bulan dengan suku bunga sebesar 11,5% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp 101.101.132.633 (31 Desember 2011: Rp 100.933.509.485). Jaminan atas fasilitas ini adalah tanah beserta peralatan operasional dengan total nilai sebesar Rp 231.000.000.000 dan terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 32 dan No. 33 yang diperoleh Perusahaan dari BNI. Atas pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan pembatasan tidak diperkenankan sama dengan yang ditetapkan pada fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian No. 32 dan 33. iv. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 282 tanggal 28 Juli 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi IDC (Interest During Construction) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 15.505.000.000 untuk keperluan pembangunan menampung 65% liabilitas bunga yang timbul selama masa pembangunan breeding farm di Desa Asih, Kecamatan Curugbitung dan Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, keduanya terletak di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan bulan Juli 2017, termasuk masa tenggang (grace period) selama 24 bulan dengan suku bunga sebesar 11,5% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp 4.777.427.883 (31 Desember 2011: Rp 2.985.880.268). Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 32, No. 33 dan No. 281 yang diperoleh Perusahaan dari BNI. Atas pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan pembatasan tidak diperkenankan sama dengan yang ditetapkan pada fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian No. 32 dan 33.

52


23.

UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) b. PT Bank Bukopin Tbk i.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 26 Juli 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Tetty Herawati Soebroto, SH, MH, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 40.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja operasional perusahaan. Pada tanggal 17 Desember 2010, berdasarkan akta perubahan perjanjian kredit yang diaktakan dalam akta No. 70 dengan Notaris yang sama, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp 35.000.000.000, sehingga jumlah plafond yang diberikan Bukopin menjadi Rp 75.000.000.000, dan akan jatuh tempo pada 26 Juli 2012, dengan suku bunga sebesar 11% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar Rp 74.836.572.936 (31 Desember 2011: Rp 74.833.250.161). Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bukopin dijamin dengan jaminan:  2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Agrapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan SHGB No. 5 seluas 72.460 m² dan SHGB No. 6 seluas 79.000 m² yang tercatat atas nama Perusahaan;  3 Bidang tanah dengan SHGB No.1 seluas 95.725 m², SHGB No. 2 seluas 76.945 m² dan SHGB No. 5 seluas 62.395 yang terletak di Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar atas nama Perusahaan.  3 Bidang tanah dengan SHGB No.1 seluas 43.180 m², SHGB No. 2 seluas 88.690 m² dan SHGB No. 10 seluas 43.180 m² yang terletak di Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar atas nama Perusahaan.  Mesin dan peralatan Breeding Farm dengan total nilai penjaminan Rp 16.556.900.000.

ii.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 71 tanggal 5 April 2011 yang dinyatakan dalam akta Notaris Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas line Letter of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk Sight LC dengan maksimum kredit sebesar USD 20,000,000 atau setara dengan Rp 180.000.000.000 dengan tujuan untuk pembelian bahan baku pakan ternak (impor dan lokal). Jangka waktu fasilitas LC/SKBDN adalah 24 bulan, sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 5 April 2013 dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun jika dalam mata uang USD (Dollar Amerika Serikat) atau 11% per tahun jika dalam mata uang IDR (Indonesia Rupiah). Atas fasilitas tersebut diatas, Perusahaan menambah agunan yang terdiri dari:  3 (tiga) bidang tanah dan bangunan breeding farm dengan SHBG No. 1 seluas 43.180 m², SHGB No. 2 seluas 88.690 m² dan SHGB No. 10 seluas 43.180 m² yang terletak di Desa Cikujang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat dan tercatat atas nama Perusahaan;  Persediaan bahan baku pakan ternak yang dibiayai dengan fasilitas ini minimal 83.000 ton ekuivalen dengan Rp 250.000.000.000. Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 26 Juli 2010 dan akta perubahan Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 17 Desember 2010 dari Bukopin (lihat Catatan 22). Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman fasilitas ini adalah sebesar USD 11.210.921 atau setara dengan Rp 102.916.253.682 (31 Desember 2011: USD 16.314.432 atau setara dengan Rp 147.939.266.217).

53


23.

UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) iii. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.12446/DKM/XI/2011 tanggal 20 Desember 2011, PT Belfoods Indonesia (Entitas anak) mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp 40.000.000.000 dengan tujuan untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu fasilitas adalah 72 bulan dengan tingkat suku bunga sebesar 12%. Pada tanggal 31 Maret 2012 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp 34.329.231.500 (31 Desember 2011: Rp 22.000.000.000). Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bukopin dijamin dengan jaminan:  Sebidang tanah dan bangunan pabrik PT Belfoods Indonesia dengan SHGB No.1984/Sukamaju/2000 seluas 24.875 m² yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama PT Belfoods Indonesia.  Sebidang tanah dan bangunan kantor dengan SHGB No.1021/Cilandak Barat seluas 99 m2 yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tercatat atas nama PT Belfoods Indonesia.  Mesin-mesin produksi dan perlengkapan PT Belfoods Indonesia. c.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk i.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 197 tanggal 28 September 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 75.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset berupa Breeding Farm dan Commercial Farm. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun, sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 27 September 2015 dengan suku bunga sebesar 10,5% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman kredit investasi adalah sebesar Rp 63.289.445.392 (31 Desember 2011: Rp 66.954.097.81). Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” terhadap fasilitas kredit modal kerja dengan Perjanjian Kredit No. 198 yang diperoleh Perusahaan dari Bank Mandiri. Atas pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan pembatasan tidak diperkenankan sama dengan yang ditetapkan pada fasilitas kredit investasi dengan Perjanjian No. 198 tanggal 28 September 2010.

ii.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. 126 tanggal 28 September 2011, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk investasi pembiayaan aset berupa rumah potong ayam yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman kredit investasi adalah sebesar Rp 48.783.281.952 (31 Desember 2011: Rp 48.658.979.330). Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank Mandiri ini dijamin dengan jaminan: Aset tetap berupa tanah dan bangunan rumah potong ayam beserta sarana pelengkap dan mesin- mesin di kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang akan diikat Hak Tanggungan senilai Rp 64.000.000.000. Jaminan atas fasilitas ini terikat secara “Cross Collateralized” dan “Cross Default” dengan jaminan seluruh fasilitas kredit Perusahaan yang diperoleh dari Bank Mandiri.

54


23.

UTANG BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) d. PT CIMB Niaga Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 335/LGL/PK/ NAT/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, PT Sierad Industries (Entitas anak) memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 63.500.000.000 untuk keperluan pembelian Office Space gedung. Jangka waktu pinjaman adalah sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 31 Desember 2019 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo pinjaman kredit investasi adalah sebesar Rp 50.800.000.000 (31 Desember 2011: Rp 25.400.000.000). Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ini dijamin dengan jaminan:  Office Space pada The City Center Tower 1, Lantai 7, Jl KH Mas Mansyur, Jakarta, yang di peroleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.003/PPJB-TCC/GS/X/ 2009 tertanggal 20 Nopember 2009;  Corporate Guarantee dari PT Sierad Produce Tbk sebesar jumlah fasilitas kredit;  Buy Back Guarantee atas Office Space pada The City Center Tower 1, Lantai 7, KH Mas Mansyur, Jakarta dari PT Greenwood Sejahtera.

24.

UTANG MURABAHAH

a.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 7 tanggal 17 Pebruari 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Efran Yuniarto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pembiayaan Al Musyarakah dan/atau Al Murabahah (Switchable all scheme) dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 40.000.000.000. Bank BSM akan melakukan pembelian komoditi jagung atas nama Perusahaan dan akan dijual kembali ke Perusahaan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akta Addendum I No. 16 dan Addendum II No. 17 tanggal 16 Juni 2011, fasilitas tersebut diatas telah diperpanjang untuk jangka waktu 12 bulan dan terdapat perubahan tujuan pembiayaan yaitu menjadi modal kerja pabrik pakan ternak sebesar Rp 40.000.000.000. Disamping itu, Perusahaan memperoleh tambahan pembiayaan modal kerja untuk pabrik pakan ternak sebesar Rp 100.000.000.000 sehingga total menjadi Rp 140.000.000.000.

55


24.

UTANG MURABAHAH (Lanjutan) Pada 31 Maret 2012 saldo utang murabahah atas akad ini adalah sebesar Rp 93.030.000.000 (31 Desember 2011: Rp 74.625.000.000 ) b.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 4 tanggal 2 September 2010, yang dinyatakan dalam akta Notaris Efran Yuniarto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pembiayaan Al Musyarakah dan/atau Al Murabahah (Switchable all scheme) dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000.000.000 digunakan untuk modal kerja bisnis rumah potong ayam (RPA). Pinjaman ini dengan sistem pola bagi hasil dan ditentukan pada saat pencairan. Perjanjian Kredit ini mengalami perubahan berdasarkan akta Addendum I No. 24 tanggal 16 Juni 2011 berkaitan dengan penambahan nilai jaminan. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan pada tanggal 31 Maret 2012 saldo utang murabahah atas akad ini adalah sebesar nihil (31 Desember 2011: Rp10.208.333.333).

c.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 5 tanggal 2 September 2010 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Efran Yuniarto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh Al Murabahah dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 14.000.000.000. BSM akan melakukan pembelian peralatan dan sarana penunjang Rumah Potong Ayam atas nama Perusahaan dan akan dijual kembali ke Perusahaan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Perjanjian Kredit ini mengalami perubahan berdasarkan akta Addendum I No. 18 tanggal 16 Juni 2011 berkaitan dengan penambahan nilai jaminan. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan dan pada tanggal 31 Maret 2012, saldo utang murabahah atas akad ini adalah sebesar Rp 19.546.655.632 (31 Desember 2011: Rp 12.162.033.815).

d.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 6 tanggal 2 September 2010 yang dinyatakan dalam akta Notaris Efran Yuniarto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pembiayaan Al Murabahah dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. BSM akan melakukan pembelian mesin dan peralatan outlet penjualan ayam potong “Belmart” atas nama Perusahaan dan akan dijual kembali ke Perusahaan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Perjanjian Kredit ini mengalami perubahan berdasarkan akta Addendum I No. 19 tanggal 16 Juni 2011 berkaitan dengan penambahan nilai jaminan. Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan dan pada tanggal 31 Maret 2012 saldo utang murabahah atas akad ini adalah sebesar Rp 44.788.570.056 (31 Desember 2011: Rp 47.325.171.410).

Beban Murabahah Ditangguhkan disajikan sebagai pengurang (contra account) Utang Murabahah. Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BSM dijamin dengan jaminan:  Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung dengan SHGB No. 196 atas nama Perusahaan yang diikat dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 38.000.000.000;  8 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cikujang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat yang saat ini dalam proses penerbitan sertifikat tanda bukti hak tanah ke atas nama Perusahaan dengan nilai pertanggungan Rp 13.000.000.000;  2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah dengan SHGB No. 380 dan No. 381 atas nama Perusahaan dengan nilai pertanggungan Rp 700.000.000;  Mesin-mesin pabrik yang terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung dengan nilai jaminan sebesar Rp 10.000.000.000;  Mesin-mesin pabrik, outlet dan peralatan diikat fidusia dengan nilai penjaminan Rp 36.000.000.000;  Persediaan diikat dengan fidusia dengan nilai penjaminan Rp 6.000.000.000; dan  Piutang Dagang diikat fidusia dengan nilai penjaminan Rp 168.000.000.000.

56


24.

UTANG MURABAHAH (Lanjutan) Fasilitas tersebut mensyaratkan antara lain Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

      

25.

Mengubah anggaran dasar kecuali, susunan pengurus dan struktur modal; Membagikan dividen kepada pemegang saham; Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain; Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga keuangan pembiayaan lainnya untuk proyek yang sama; Melakukan merger dengan perusahaan lain; Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan minimal Rp 1 milyar aset Perusahaan; dan Menjaminkan, menjual atau membebani dengan liabilitas atas aset yang menjadi jaminan bank.

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Utang sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset sewa pembiayaan yang bersangkutan. Pembayaran sewa minimum masa datang (future minimum lease payment), bagian bunga dan nilai tunai dari jumlah angsuran sewa pembiayaan per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

57


25.

UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

26.

LIABILITAS IMBALAN KERJA Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp 53.004.8680797 (31 Desember 2011: Rp 50.448.309.706). Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut. Beban manfaat karyawan yang dibebankan pada periode berjalan adalah sebesar Rp 2.479.477.798.

27.

MODAL SAHAM Pemegang saham Perusahaan per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 berdasarkan jenis saham adalah sebagai berikut:

Saham seri A, B dan C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

58


27.

MODAL SAHAM (Lanjutan) Susunan pemegang saham Perusahaan per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 dengan jumlah kepemilikan saham diatas 5% adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang didokumentasikan dalam akta No. 223 tanggal 22 Desember 2009 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk melaksanakan kuasi-reorganisasi (lihat Catatan 40), menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan berupa penurunan modal dasar dari sebesar Rp 8.831.637.901.700 menjadi sebesar Rp 3.842.092.971.055, serta menyetujui penurunan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari sebesar Rp 3.184.291.525.400 menjadi Rp 1.152.627.869.455 dengan cara menurunkan nilai nominal saham Perusahaan dari semula senilai Rp 5.000 per saham untuk saham seri A dan Rp 3.000 per saham untuk saham seri B, keduanya menjadi Rp 395 per saham. Modal dasar setelah perubahan anggaran dasar ini adalah sebagai berikut:

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-11399.AH.01.02.Tahun 2010 pada tanggal 4 Maret 2010. 28.

TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang didokumentasikan dalam akta No. 223 tanggal 22 Desember 2009, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui untuk melaksanakan kuasi-reorganisasi sehingga tambahan modal disetor Perusahaan mengalami perubahan (lihat Catatan 41).

59


28.

TAMBAHAN MODAL DISETOR – BERSIH (Lanjutan) Rincian tambahan modal disetor sebelum dan setelah kuasi-reorganisasi adalah sebagai berikut:

29.

DIVIDEN Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2011 yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara No. 153 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, diantaranya memutuskan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun 2010 sebagai berikut: 

 

sebesar Rp 9.391.108.493 atau 15,4% dari laba bersih Perusahaan tahun 2010, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 1 (satu Rupiah); sebesar Rp 3.057.415.309 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perusahaan.

Pada tanggal 10 November 2011 dividen tunai telah dibayar.

30.

PENJUALAN BERSIH

Pada tahun 2012 dan 2011 tidak terdapat penjualan ke pihak-pihak ketiga yang melebihi 10% dari total pendapatan.

60


31.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Toepfer International Asia Pte. Ltd. merupakan pemasok bahan baku pakan ternak Perusahaan dengan jumlah pembelian sebesar Rp 108.585.314.620 dan Rp 259.108.937.290 atau 30,21% dan 37,64% dari total pembelian bahan baku ternak masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 (lihat juga Catatan 37b).

32.

BEBAN PENJUALAN

61


33.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

34.

PENJUALAN LAIN-LAIN Akun ini merupakan hasil penjualan di luar aktivitas utama Perusahaan seperti penjualan karung, sweeping dan lain-lain masing-masing sebesar Rp 741.305.153 dan Rp 1.081.497.336 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 2011.

35.

LABA PER SAHAM Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

62


36.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Akun ini merupakan piutang tanpa bunga dan jaminan, yang timbul dari transaksi beban operasional pihakpihak berelasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup. Berdasarkan Perjanjian Utang dan Rencana Pembayaran tanggal 31 Desember 2009, piutang dari PT Sietek Nusantara Finance dan PT Sierad Land akan dilunasi secara angsuran selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak bulan Mei 2010. Rincian sifat hubungan istimewa Perusahaan adalah sebagai berikut:

37.

IKATAN DAN PERJANJIAN a.

Perjanjian Lisensi Merek Pada tanggal 16 April 2001, berdasarkan perjanjian lisensi merek, Perusahaan menyetujui PT Belfoods Indonesia (BI) untuk memproduksi dan memasarkan produk dengan merek dagang “Delfarm”. Produksi dilakukan oleh BI terhitung sejak tanggal 1 Juni 2001. Perusahaan berhak mendapatkan royalti sebesar 2% yang dihitung dari keseluruhan angka penjualan bersih (fixed price). Perjanjian ini telah beberapa kali diamandemen, terakhir berdasarkan amandemen perjanjian pada tanggal 31 Desember 2009, yang memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2011.

b. Stock Financing Agreement Pada tanggal 1 Januari 2001, Perusahaan menandatangani stock financing agreement dengan Toepfer International - Asia Pte. Ltd., Singapura (Toepfer). Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan amandemen kedua pada tanggal 10 Januari 2002. Perjanjian ini berakhir bila salah satu pihak menyatakan pembatalan perjanjian ini secara tertulis, yang berlaku efektif 60 (enam puluh) hari setelah pernyataan tertulis tersebut.

63


37.

IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan) b. Stock Financing Agreement (Lanjutan) Dalam perjanjian ini Toepfer bersedia untuk menyediakan dan menjual bahan baku berupa yellow corn, soyabeanmeal, soyabean dan corn glutten meal kepada Perusahaan dengan harga yang kompetitif. Fasilitas yang diberikan Toepfer ini adalah sebesar 85% dari harga pembelian. Adapun detail jenis barang, kuantitas, uang muka maupun spesifikasi bahan baku akan dituangkan dalam sales contract per pengiriman barang. Kepemilikan barang dengan fasilitas stock financing ini akan tetap pada Toepfer sampai dengan Perusahaan membayar penuh harga pembelian, biaya perolehan (carrying cost) dan Collateral Management Agreement (CMA) fee. Selain biaya perolehan dan CMA fee, Perusahaan juga menanggung semua biaya pengadaan barang import tersebut termasuk susut pengiriman. Toepfer selanjutnya menunjuk Sucofindo atau pihak lain sebagai kustodian yang mengelola barang tersebut sesuai dengan CMA. Dalam hal Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas yang diatur dalam perjanjian (“even of default”), Toepfer tidak lagi berkewajiban menyediakan barang kepada Perusahaan, dan Toepfer sebagai pemilik barang berhak menarik kembali barang dari gudang dan Perusahaan harus menanggung beban penarikan dan perbedaan kuantitas jika ada. c.

Kontrak Kerjasama Kemitraan Perusahaan melakukan kerjasama dengan pola kemitraan dengan masyarakat pemilik atau penyewa lahan tanah dan bangunan kandang ayam (anggota mitra) yang merupakan kerjasama saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara Perusahaan dengan anggota mitra, dengan pendekatan agribisnis untuk menangani seluruh segmen agribisnis dengan pengadaan/ penyaluran sarana produksi peternakan penyediaan bibit ayam pedaging umur sehari (DOC Broiler), pakan ternak, obat, vaksin (sapronak) serta pengolahan termasuk pemasaran hasil ternak. Kerjasama ini terutama ditujukan untuk menjaga kontinuitas pasokan bahan baku untuk industri pemotongan ayam Perusahaan (slaughter house) serta menjaga stabilitas pasar untuk produk DOC dan pakan ayam yang diproduksi oleh Perusahaan. Pada kerjasama kemitraan, Perusahaan akan menyediakan seluruh kebutuhan bahan-bahan peternakan ayam yang terdiri dari bibit (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin (sapronak) dengan harga tertentu yang akan diperhitungkan pada saat penjualan hasil dilakukan. Selain itu, Perusahaan juga akan memberikan bimbingan teknis produksi administrasi, bantuan akses pasar, konsultasi tenaga kerja, sebagai mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan, manajemen produksi dan kontrol kualitas bagi anggota mitra. Kerjasama kemitraan ini terbagi atas dua wilayah operasi yaitu Wilayah Barat yang meliputi Jawa Barat dan Banten serta Wilayah Timur yang meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan nilai penjualan sapronak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 2011, masing-masing sebesar Rp 217.972.901.318 dan Rp 236.381.026.910, dan penjualan ayam ternak yang berasal dari kerjasama kemitraan ini untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 200.090.829.707 dan Rp 215.699.333.747. Anggota kemitraan akan memasarkan ayam hasil panen yang telah dibudidayakan dan Perusahaan membantu mitra dalam memasarkan hasil ternak tersebut. Bila harga kesepakatan lebih kecil dari harga pasar, Perusahaan akan memberikan bonus dan bila harga kesepakatan lebih besar dari harga pasar, Perusahaan akan mengganti sesuai dengan kesepakatan.

64


37.

IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan) c.

Kontrak Kerjasama Kemitraan (Lanjutan) Pemilik lahan ternak bertanggung jawab atas segala risiko kegagalan pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ayam sampai panen. Untuk menjamin pembayaran dari usaha kemitraan baik wilayah barat dan wilayah timur, Perusahaan menerima jaminan aset yang disertai dengan surat kuasa sebesar nilai kontrak yang telah disepakati. Jaminan tersebut berupa tanah, bangunan, deposito dan kendaraan dengan nilai jaminan keseluruhan pada 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp 257.218.429.878 (31 Maret 2011: Rp243.901.700.473). Jaminan aset yang diterima Perusahaan tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Perusahaan. Jaminan ini akan dikembalikan bila kerjasama kemitraan ini diakhiri. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditanda-tanganinya surat perjanjian, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan antara Paerusahaan dan pemilik farm.

d. Fasilitas Pembiayaan Wa’ad Al Murabahah Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.229/OL/201/X/11, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Wa’d Al Murabahah dari PT Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan peralatan untuk pembangunan 4 unit commercial farm. Jangka waktu fasilitas adalah 60 bulan sejak penarikan pertama. Sampai dengan 31 Desember 2011 Perusahaan belum menggunakan Fasilitas pembiayaan ini. Atas fasilitas pembiayaan ini Perusahaan harus menyerahkan jaminan berupa Tanah dan Bangunan (4 Commercial Farm) yang akan dibangun dengan dana pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia.

38.

KONTINJENSI a.

Sesuai dengan Perkara No. 3079K/Pdt/1999 jo. Nomor : 513/Pdt/1995/PT.Bdg, tanggal 16 April 1997 jo. Nomor 12/Pdt/G/Bth/1993/PN.Bgr, tanggal 15 Februari 1995 antara Perusahaan melawan Indra Wirantono Cs. Perkara ini bermula dari adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 02/DEL/SITA EKS/PDT/1993/PN.Bgr tanggal 7 Agustus 1993 yang akan melakukan sita eksekusi atas bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 10,84 ha, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02 /Cibinong, tercatat atas nama PT. Oerip Wirajaya Poultry. Saham Perseroan Terbatas tersebut telah diambil alih oleh Perusahaan pada tanggal 11 Januari 1991 dari Tn. H. Wirantono & PT. NV Perusahaan Dagang dan Industry Wirantono & Co. Ltd. N.V. sehingga sejak saat itu seluruh saham PT. Oerip Wirajaya Poultry dimiliki oleh Perusahaan, dan selanjutnya lokasi perusahaan tersebut dipergunakan sebagai salah satu lokasi pembibitan anak ayam umur sehari (DOC).

65


38.

KONTINJENSI (Lanjutan) Atas jual beli saham tersebut menimbulkan gugatan diantara para ahli waris sehingga terbit surat Penetapan tersebut di atas. Kemudian Perusahaan mengajukan bantahan melalui Pengadilan Negeri Bogor, dan melalui Putusan Nomor: 12/Pdt/G/Bth/1993/PN.Bgr, tanggal 15 Februari 1995, Pengadilan Negeri Bogor menyatakan bantahan Perusahaan tidak dapat diterima, selanjutnya Perusahaan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dan selanjutnya dalam Putusan No. 513/Pdt/1995/PT.Bdg tanggal 18 September 1996, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan bantahan dari Perusahaan tidak dapat diterima. Selanjutnya Perusahaan mengajukan kasasi, dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima relaas pemberitahuan isi putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI, namun demikian berdasarkan informasi dari website resmi Mahkamah Agung RI, atas perkara tersebut sudah putus dengan putusan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan. b.

Pada tahun 2009, Capital Atlantic Limited (Penggugat) mengajukan gugatan wan prestasi kepada The Law Debenture Trust Corporation (Tergugat I), Perusahaan (Tergugat II) dan JP Morgan Chase Bank, N.A. Jakarta Branch sebagai turut Tergugat. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bermula karena Tergugat I telah melanggar janji (wan prestasi) dengan tidak menyerahkan saham yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat yang diperoleh sebagai pengalihan saham milik Individual Beneficiary, yang timbul akibat restrukturisasi utang Perusahaan. Sesuai dengan Perjanjian (Offshore Trust Deed Agreement) semestinya Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan saham milik Individual Beneficiary setelah restrukturisasi Perusahaan selesai. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan dengan amar keputusan yang intinya menolak gugatan dari Penggugat. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding dan Perusahaan sebagai Terbanding II melalui Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan mengajukan Kontra Memori Banding. Dalam salah satu amar putusan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan Surat Kuasa No. 101/SK-LG Corp/VII/10 tanggal 5 Juli 2010, pada tanggal 12 Juli 2010, Perusahaan mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Permohonan kasasi tersebut dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Republik Indonesia.

c.

Pada tanggal 8 Desember 2010, Perusahaan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 431/PDT.G/2010/PN.SBY antara Perusahaan melawan PT. Perkebunan Nusantara XI.

66


38.

KONTINJENSI (Lanjutan) Setelah memeriksa bebas perkara, melalui putusan Nomor : 234/PDT/2011/PT.SBY tanggal 27 Mei 2011, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan dengan amar putusan diantaranya sebagai berikut : -

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 431/Pdt. G/2010/PN.Sby yang dimohonkan banding;

-

Menyatakan sah Surat Sanggup a quo;

-

Menyatakan Perusahaan adalah pembawa dan pemegang Surat Sanggup a quo yang sah;

-

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara XI yang telah tidak membayar Surat Sanggup a quo adalah perbuatan wanprestasi.

-

Menyatakan sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara XI, Perusahaan telah menderita kerugian material sebesar USD 8.650.000.

-

Menghukum PT Perkebunan Nusantara XI untuk membayar ganti rugi berupa kerugian material sebesar USD 8.650.000.

Atas putusan tersebut, PT. Perkebunan Nusantara XI mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan permohonan agar Majelis Hakim Agung menolak gugatan Termohon Kasasi Perusahaan dan atas hal tersebut Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi dengan permohonan agar Majelis Hakim Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan kasasi tersebut. d.

Pada tanggal 22 Juni 2011, PT Eraska Nofa telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Perusahaan (Tergugat 4). Gugatan tersebut tercatat dalam register perkara No. 347/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Dalam gugatannya, PT Eraska Nofa mengajukan permohonan sebagai berikut : -

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

-

Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi material secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar USD 43.710.046.

-

Menghukum para tergugat membayar ganti rugi material secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000.000

-

Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000 per harinya apabila para tergugat lalai dalam menjalankan putusa perkara ini;

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

67


38.

KONTINJENSI (Lanjutan) e.

Pada tanggal 9 November 2011 terdaftar dalam register perkara No. 62/Pdt.G/2011/PN.Mkd, melalui pengadilan negeri mungkit, Perusahaan telah menerima gugatan dari maria Magdalena sudaryatmi. Gugatan ini bermula dari adanya pinjam meminjam sertifikat Hak Milik Nomor :1342, yang terletak di Perumda I No. 29 Rt 02 Rw 16 Ds Belang Wetan Kecamatan Klaten Utara, tercatat atas nama Yustinus Warsono (Almarhum adalah suami sah dari penggugat) kepada Wiwoho (Turut Tergugat). Dan selanjutnya oleh Wiwoho Sertifikat hak Milik tersebut dijadikan sebagai jaminan kepada Perusahaan ketika Wiwoho hendak menjadi Salah satu mitra peternak Perusahaan. Sampai saat ini Wiwoho masih memiliki liabilitas yang belum diselesaikan kepada Perusahaan, karenanya jaminan belum diserahkan kembali kepada Wiwoho. Dalam gugatan tersebut, penggugat mengajukan permohonan diantaranya sebagai berikut: -

Menyatakan perbuatan Perusahaan yang membantu Wiwoho, dengan cara menerima jaminan sertifikat yang bukan miliknya adalah merupakan tindakan keliru dan melanggar hukum serta merugikan penggugat;

-

Menghukum Perusahaan untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1342 kepada penggugat sebagai ahli waris alm. Yustinus warsono;

-

Menghukum Perusahaan untuk membayar ganti rugi secara material sebesar Rp 25.000.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp 50.000.000.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid.

68


39.

INFORMASI SEGMEN Informasi mengenai segmen operasi Grup adalah sebagai berikut:

69


38.

INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

40.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup. Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu intrumen keuangan perusahaan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank dan liabilitas sewa pembiayaan. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi dengan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

70


40.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank jangka pendek dan panjang. Selain utang bank jangka pendek dan panjang, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Grup mengendalikan risiko nilai tukar dengan memantau perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap nilai Rupiah beserta dengan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi hal tersebut, agar mendapatkan nilai tukar yang terbaik dalam setiap transaksi. Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing konsolidasian Grup, yang pembukuannya dalam mata uang asing, pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 :

71


40.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

41.

KUASI-REORGANISASI Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, yang terutama disebabkan oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya dan tingginya tingkat suku bunga pinjaman, ketatnya likuiditas, serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan hingga memiliki saldo defisit yang signifikan pada neraca konsolidasian Perusahaan sebesar Rp 2.377.518.090.350 per tanggal 30 Juni 2009 (sebelum kuasi-reorganisasi). Meskipun saldo defisit Perusahaan masih berjumlah signifikan, Perusahaan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 100.587.151.864 sejak tahun 2006 hingga 30 Juni 2009. Manajemen berkeyakinan Perusahaan memiliki prospek usaha yang baik yang ditandai dengan keberhasilan Perusahaan dalam memperoleh hasil kinerja operasi yang positif selama beberapa tahun terakhir. Agar neraca konsolidasian Perusahaan dapat menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani oleh defisit, maka Perusahaan melaksanakan kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang ”Akuntansi Kuasi-Reorganisasi”. Komposisi ekuitas Perusahaan per 30 Juni 2009 (sebelum kuasi-reorganisasi) tidak memungkinkan Perusahaan untuk melakukan kuasi-reorganisasi tanpa sebelumnya melakukan penurunan modal melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar. Sesuai yang diatur dalam PSAK No. 51 (Revisi 2003), saldo defisit dapat dieliminasi berturut-turut dengan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya, selisih penilaian aset dan liabilitas serta tambahan modal disetor dan sejenisnya. Jika seluruh saldo tersebut masih belum mencukupi, maka modal saham digunakan untuk mengeliminasi saldo rugi yang tersisa.

72


41.

KUASI-REORGANISASI (Lanjutan) Dalam kuasi-reorganisasi, aset dan liabilitas telah dinilai kembali yangmenghasilkan kenaikan ekuitas sebesar Rp 108.380.711.649. Perhitungan eliminasi atas saldo defisit Perusahaan dengan urutan prioritas adalah sebagai berikut:

Eliminasi saldo defisit Eliminasi kenaikan ekuitas dari selisih penilaian aset dan kewajiban Tambahan modal disetor- bersih

30-Jun-09 Rp (2.377.518.090.350) 108.380.711.649 237.474.479.595

Jumlah sisa saldo defisit

(2.031.662.899.106)

Selisih penilaian aset dan liabilitas merupakan selisih antara nilai tercatat aset dan liabilitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan per tanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit dibandingkan dengan nilai wajar aset dan liabilitas per tanggal 30 Juni 2009 berdasarkan laporan penilai independen. Karena komponen ekuitas selain modal saham di atas tidak mencukupi untuk mengeliminasi saldo defisit, maka Perusahaan harus mereklasifikasi sebagian modal sahamnya menjadi tambahan modal disetor. Reklasifikasi ini dilakukan melalui penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham beredar (penurunan modal saham). Kelebihan modal saham sebagai hasil dari penurunan nilai nominal saham tidak dikembalikan kepada pemegang saham, namun dicatat sebagai tambahan modal disetor. Rincian penurunan nilai nominal saham adalah sebagai berikut:

Dampak penurunan nilai nominal saham Perusahaan di atas terhadap modal saham disetor adalah sebagai berikut:

Modal disetor sebelum penurunan nilai nominal Modal disetor setelah penurunan nilai nominal

30-Jun-09 Rp 3.184.291.525.400 1.152.627.869.455

Tambahan modal disetor dari penurunan nilai nominal saham

2.031.663.655.945

Pelaksanaan kuasi-reorganisasi secara hukum ini telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2009 tentang pelaksanaan kuasi-reorganisasi dan penurunan modal disetor dengan cara menurunkan nilai nominal saham yang didokumentasikan dalam akta No. 223 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta.

73


41.

KUASI-REORGANISASI (Lanjutan) Penggunaan penurunan nilai nominal saham tersebut terhadap sisa saldo defisit di atas adalah sebagai berikut: 30-Jun-09 Rp 2.031.663.655.945 (2.031.662.899.106)

Tambahan modal disetor dari penurunan nilai nominal saham Eliminasi terhadap sisa saldo defisit Tambahan modal disetor-bersih

756.839

Sisa agio saham dari penurunan nilai nominal saham sebesar Rp 756.839 disajikan sebagai tambahan modal disetor – bersih pada neraca konsolidasian. Posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2009 sebelum dan setelah kuasi-reorganisasi adalah sebagai berikut: 30-Jun-09 Sebelum KuasiReorganisasi Rp ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan Hewan Ternak Produksi - Berumur Pendek Biaya Dibayar di Muka Pajak Dibayar di Muka Uang Muka Pembelian Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang Hubungan Istimewa Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap-Bersih Uang Muka Pembelian Aset Tetap Aset Tetap yang Tidak Digunakan Uang Jaminan yang Dapat Diterima Kembali Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

74

Setelah KuasiReorganisasi Rp

30.377.940.624 333.997.559.057 12.716.354.040 310.225.766.069 74.252.412.472 6.231.622.664 18.156.053.235 63.433.063.615

30.377.940.624 333.997.559.057 12.716.354.040 310.225.766.069 74.252.412.472 6.231.622.664 18.156.053.235 63.433.063.615

849.390.771.776

849.390.771.776

41.281.893.732 53.324.432.350 488.150.267.098 34.041.680.360 32.927.526.213 504.715.817

41.281.893.732 53.324.432.350 578.817.075.170 34.041.680.360 50.641.429.790 504.715.817

650.230.515.570

758.611.227.219

1.499.621.287.346

1.608.001.998.995


41.

KUASI-REORGANISASI (Lanjutan) 30-Jun-09 Sebelum KuasiReorganisasi Rp

Setelah KuasiReorganisasi Rp

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Hutang Bank Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Hutang Bank Hutang Sewa Pembiayaan Kewajiban Lancar Lainnya

152.012.734.758 10.593.360.393 8.065.066.267 242.625.134.153

152.012.734.758 10.593.360.393 8.065.066.267 242.625.134.153

2.235.459.015 15.249.828.546

2.235.459.015 15.249.828.546

Jumlah Kewajiban Lancar

430.781.583.132

430.781.583.132

3.139.810.515 286.605.775 21.116.136.386

3.139.810.515 286.605.775 21.116.136.386

24.542.552.676

24.542.552.676

455.324.135.808

455.324.135.808

49.236.893

49.236.893

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikutangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Hutang Sewa Pembiayaan Kewajiban Pajak Tangguhan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN HAK MINORITAS EKUITAS Modal Saham Penurunan Nilai Nominal Saham Tambahan Modal Disetor - Bersih Saldo Laba (Defisit)

3.184.291.525.400 -237.474.479.595 (2.377.518.090.350)

Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

75

3.184.291.525.400 (2.031.663.655.945) 756.839 --

1.044.247.914.645

1.152.628.626.294

1.499.621.287.346

1.608.001.998.995


42.

PERISTIWA TANGGAL NERACA i.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Line LC/SKBDN dan Kredit Modal Kerja No. 3623/DKM/IV/2012 tanggal 3 April 2012, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit dengan nilai maksimal sebesar USD 5.000.000 dengan fasilitas Kredit Modal Kerja. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembukaan LC/SKBDN pembelian bahan baku pakan ternak (impor & local). Jangka waktu dari fasilitas kredit ini adalah 12 bulan sejak tanggal pengikatan kredit dan dikenakan bunga sebesar 1% diatas suku bunga deposito yang dijaminkan. Fasilitas ini dijamin dengan menyerahkan agunan berupa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito senilai USD 5.000.000 atau 100% dari LC/SKBDN yang diterbitkan dan tercatat atas nama Perusahaan.

ii.

43.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Line LC/SKBDN dan Kredit Modal Kerja No. 5746/DKM/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit dengan maksimal sebesar USD 15.000.000 dalam bentuk Sign LC on-off dengan fasilitas Kredit Modal Kerja. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian bahan baku pakan ternak (impor & local). Jangka waktu dari fasilitas kredit adalah 24 bulan dan dikenakan bunga 11% p.a. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa bidang tanah, mesin dan peralatan breeding farm serta persediaan yang dibiayai dengan fasilitas dari PT Bank Bukopin minimal sebesar Rp 222.656.250.000. Seluruh jaminan terikat “cross collateralized” dengan fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan perjanjian kredit No. 28 tanggal 26 Juli 2010 dan akta perubahan Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 17 Desember 2010 (lihat Catatan 23).

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diselesaikan pada tanggal 29 Juni 2012.

76

PT SIERAD PRODUCE Tbk DAN ENTITAS ANAK

Recommend Documents