RINGKASAN PUBLIK
PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES PROPINSI SUMATERA SELATAN
OLEH Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA
IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 1.
Nama of Organisasi
: PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2.
Nomor of Akreditasi
: Accredia 243B
3.
Alamat
: Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920, Indonesia
4.
No. Telepon/Fax/Surel
: Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806
5.
Pengelola perusahaan
: Presiden Direktur: Bpk Lontung Simamora Manajer Produk: Bpk Happy Tarumadevyanto Manajer Teknis: Bapak Bayu Abirowo
6.
Standar
: IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7.
Tim Audit
: Bpk Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Sosial) Bpk Rudy Setyawan (Auditor Produksi) Bpk Andreas Budi Rahutomo (Auditor Ekologi)
8.
Tim Keputusan Sertifikasi
: Bpk Wahyu Riva Bpk Achmad Djazuli
IDENTITAS PERUSAHAAN 1.
Nama of Organisasi/Auditee
: PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.
2.
Alamat Perusahaan
: Komp. Ruko PTC Jl. R. Soekamto Blok I No. 65 Lantai II Kelurahan 8 Ilir Timur II Palembang 30114.
3.
Pendirian Perusahaan
: Akte Pendirian Perusahaan No. 57 tahun 1998, tanggal 21 September 1998 oleh Notaris Imam Santoso SH. Akte Perubahan Terakhir Perusahaan No. 21 tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015, oleh Notaris Hanita Sentono SH, mengenai perubahan Komisaris dan Direksi PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.
4.
SK IUPHHK-HT
: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.125/KptsII/1998, tanggal 15 Februari 1998 untuk luas areal 40.000 ha. Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.347/Menhut-II/2004, tanggal 10 September 2004, tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. SBAWI atas Areal Hutan Produksi seluas +/- 142.355 ha di Provinsi Sumatera Selatan.
5.
Lokasi Konsesi
: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
6.
Luas Konsesi
: 142.355 ha Latitude : Lintang Selatan 02048’ – 03021’ Longitude : Bujur Timur 105034’ – 105056’
7.
Sistem Silvikultur
: Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.
Spesies
: Acacia crassicarpa dan Acacia mangium.
9.
Rencana Tata Ruang
:
1. Kawasan Produksi
98.976 ha
2. Kawasan Tanaman Unggulan
14.250 ha
3. Kawasan Tanaman Kehidupan
7.119 ha
4. Kawasan Lindung 5. Infrastruktur 10. Pimpinan Perusahaan
: Direktur Utama: Bpk Mara Ispana
11. Penanggung Jawab Sertifikasi : Bpk Ari Rosadi IFCC
14.264 ha 7.746 ha
RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dengan areal seluas 142.355 ha (SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004) Hutan Tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Acacia mangium yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis. Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 142.355 ha yang terdiri dari kawasan produksi seluas 98.976 ha (70%), tanaman unggulan seluas 14.250 ha (10%), tanaman kehidupan seluas 7.119 ha (5%), kawasan lindung seluas 14.264 ha (10%), dan infrastruktur seluas 7.746 ha (5%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.347/Menhut-II/2004, tanggal 10 September 2004 di Provinsi Sumatera Selatan. Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies Acacia crassicarpa dan Acacia mangium sebagai bahan baku pulp. Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain: -
Pengelolaan hotspot dan kebakaran Pengelolaan sumberdaya air Penyelesaian konflik hak atas tanah Pengelolaan areal konsesi diluar tanaman produksi Dampak negatif terhadap ekosistem, spesies dan sumberdaya genetic Organisasi dan komitmen pengelolaan hutan lestari Pemanfaatan tanaman kehidupan untuk masyarakat Pelatihan kepada masyarakat Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran
Sosial Ekonomi: Terdapat 6 desa, dengan 4 desa Utama (Kuala Dua Belas, Simpang Tiga Sakti, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Abadi) serta 2 desa Penyangga (Simpang Tiga dan Rantau Lurus). PT. SBAWI sudah melaksanakan studi dampak sosial (SIA) tahun 2014, walaupun finalisasi laporan belum selesai, dan dari hasil studi diketahui bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian berupa tanaman padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan, sehingga kegiatan berbasis sungai dan lahan menjadi hal penting bagi masyarakat. Tidak ditemukan adanya Masyarakat Adat (Indigenous People) yang bermukim di sekitar areal konsesi PT. SBAWI. PT. SBAWI sudah melaksanakan program CD/CSR (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH) di desa-desa binaan, di mana realisasi anggaran biaya CD/CSR tahun 2015 sebesar Rp. 1.111.799.325,- untuk kegiatan: - ekonomi, - social budaya, - agama, - pendidikan, -
infrastruktur, serta – pengembangan tanaman kehidupan atau sebesar 23,74% dari rencana tahun 2015. Sedangkan rencana CD/CSR tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 912.008.000,untuk ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan dan social budaya, serta sebesar Rp. 1.292.980.000,- untuk pengembangan tanaman kehidupan. PT. SBAWI juga telah merealisasikan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat untuk pemanfaatan areal tanaman kehidupan melalui pembangunan tanaman jabon di Desa Simpang Tiga Sakti seluas 100 ha dan di Desa Kuala Dua Belas berupa tanaman jeruk seluas 60 ha dan padi seluas 30 ha. Selain itu PT. SBAWI juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar, hal ini terlihat dari data pekerja yang menunjukkan sebanyak 175 orang merupakan karyawan kontraktor PT. SBAWI yang berasal dari Desa sekitar, dan peluang lain bagi kesempatan berusaha masyarakat adalah menjadi mitra kerja pada kegiatan pembangunan tanaman sebagai kontraktor/supplier lokal, termasuk 21 kontraktor sampan bermotor.
RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT Kegiatan Pengumuman publik
Waktu
Catatan Ringkasan
28 September 2015
Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
-
Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukkan lain dari pemangku kepentingan setempat.
-
Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1
16-20 Maret 2015
Audit Dokumen
Audit tahap 2
09-16 Mei 2016
Audit Lapangan
Follow Up Audit
04 November 2016
Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi
TBC
Keputusan pemberian sertifikat
RINGKASAN HASIL AUDIT Hasil: Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, PPh 15, PPh 25, dan PBB), retribusi daerah, iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas 142.355 ha sebagai Hutan Tanaman, dengan izin konsesi terakhir dari Menteri Kehutanan No. SK. 347/Menhut-II/2004, tanggal 10 September 2004. Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2008-2017, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2016) yang disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri karena perusahaan telah memenuhi persyaratanpersyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan menetapkan areal yang akan ditebang dan ditanam kembali pada tiap tahun kalender. Perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban tata batas kawasan di lapangan untuk areal seluas 136.525 ha, namun belum ada penetapan definitif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan perusahaan telah mengelola konsesi hutan seluas 98.976 ha Areal produksi (70%), 14.250 ha Areal Tanaman Unggulan (10%), 7.119 ha Areal Tanaman Kehidupan (5%), 14.264 ha Areal Konservasi (10%), dan 7.746 ha untuk infrastruktur (5%). Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan HCV tahun 2014. Selain itu konsesi PT. SBAWI diketahui sebelumnya merupakan kawasan hutan yang terdegradasi karena kebakaran. Perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Kebijakan-kebijakan yang diuraikan untuk memudahkan implementasinya dengan sejumlah prosedur kerja dan petunjuk kerja dalam rangka memastikan pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan melalui perbaikan secara terusmenerus untuk semua kegiatan. Perusahaan juga telah merencanakan dan menerapkan sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), petak pengamatan tanah, air, subsidensi dan keanekaragaman hayati. Batas-batas keanekaragaman hayati sudah diberi tanda batas dan dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara tepat. Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evalusi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna. Dalam laporan tersebut, flora dan fauna yang dicatat dikategorikan kedalam klasifikasi dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan Appendix II (CITES) dan jarang, langka dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN).
Selain itu, sehubungan dengan kebakaran hutan diketahui tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT. SBAWI sehingga PT. SBAWI dikenakan sanksi pembekuan izin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan No. SK.445/Men-LHK-Stjen/2015, tanggal 19 Oktober 2015 yang sudah diidentifikasi oleh BPKH Wilayah XII Propinsi Sumatera Selatan dan telah dipenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.209/Menlhk/Setjen/PHLHK.0/3/2016, tanggal 08 Maret 2016. Akibat kebakaran tersebut PT. SBAWI akan melakukan penanaman kembali dan melakukan rehabilitasi di kawasan hutan yang terbakar melalui penyusunan rencana kelola terlebih dahulu. Perusahaan sudah memenuhi persyaratan organisasi, peralatan dan sumberdaya manusia untuk melindungi hutan dari kebakaran. Pemantauan dan deteksi dini kebakaran dilakukan secara terintegrasi antara distrik dengan pusat (Palembang). Di level Distrik terdapat Peta Rawan Kebakaran yang menjadi panduan distrik dalam menentukan prioritas penjagaan kawasan dari ancaman kebakaran. Perusahaan memiliki system berbasis web bernama FDRS dan FROS, yang baru dioperasionalkan tahun 2016. FDRS merupakan system deteksi ancaman kebakaran, yang berupa klasifikasi tingkat bahaya kebakaran yang diperbaharui per hari oleh tiap distrik dan direkapitulasi di Palembang yang kemudian akan dilaporkan ke grup penanggulangan kebakaran. Selain FDRS terdapat juga FROS, yang merupakan system informasi jika terjadi hotspot. Informasi dari FROS dapat diakses dari masing-masing distrik, di mana maksimal 1x24 jam setelah deteksi harus terdapat laporan verifikasi hotspot. Pihak distrik akan mengirim tim verifikasi hotspot saat terdapat informasi lokasi hotspot dari FROS. Di tiap distrik terdapat menara api setinggi 35 m sebagai sistem deteksi dini, kecuali Distrik Teluk Pulai yang masih menumpang di camp Distrik Sungai Riding. Perusahaan melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kebakaran yang meluas, terdapat Peta Patroli PT SBAWI, di dalam peta tersebut terdapat juga distribusi Fire Belt dan Fire break sebagai upaya pencegahan perluasan kebakara, perusahaan juga memiliki water point, yang berupa cekungan pada bibir kanal untuk menampung lebih banyak air guna persediaan saat pemadaman. Sebaran water point tercantum pada Peta Water Point PT SBAWI. Terdapat juga berbagai pos pantau patroli kebakaran di tiap distrik sebagai sarana penunjang patroli. Seluruh anggota RPK diikutkan ke dalam training, di mana sebagian sudah bersertifikat. Berdasarkan data RPK Tahun 2016 total terdapat 96 orang anggota tim inti RPK yang tersebar di tiap Distrik. Terdapat 32 personil yang status sertifikatnya masih “on progress”. Perusahaan juga memiliki peralatan pemadam kebakaran guna menunjang upaya pemadaman di lapangan. Peralatan tersimpan di gudang RPK masing-masing distrik. Terdapat data Kepatuhan Fire Equipment Palembang SBAWI update 30 April 2016. Guna memastikan system pencegahan dan penanganan kebakaran berjalan lancar, perusahaan melakukan berbagai upaya melalui pelatihan dan pembentukan MPA. Daftar Masyarakat Peduli Api PT SBAWI tahun 2016, di mana terdapat 63 personil anggota MPA yang tersebar di 4 desa, yaitu Kuala Duabelas, Simpang Tiga Sakti, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga. Perusahaan telah melakukan pembinaan pada 6 desa, dengan 4 desa Utama (Kuala Dua Belas, Simpang Tiga Sakti, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Abadi) serta 2 desa Penyangga (Simpang Tiga dan Rantau Lurus). Sosialisasi Visi, Misi, rencana tahunan, batas-batas konsesi,
serta pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan dan program CSR sudah dilaksanakan kepada 4 desa utama tersebut. Perusahaan juga diketahui telah memenuhi dengan baik hak-hak karyawan berdasarkan konvensi ILO, termasuk penyediaan APD, fasilitas-fasilitas yang memadai, ketentuan gaji minimum, tidak ada pekerja anak, dan hak untuk bergabung dengan organisasi serikat pekerja. Namun perusahaan masih perlu melakukan peningkatan kepatuhan untuk para kontraktor. Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari daftar program pelatihan yang sudah diselenggarakan dan diadakan selama tahun 2015 untuk sebanyak 12 jenis pelatihan dengan peserta sebanyak 519 orang, termasuk pelatihan untuk pekerja kontraktor. Temuan: Terdapat 27 ketidaksesuaian, dimana terdiri dari 6 ketidaksesuaian major (utama) yang telah dilakukan follow up audit pada tanggal 04 November 2016 dan 21 ketidaksesuaian minor (kecil) yang telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit/audit penilikan. No
IFCC Indicator
Ketidaksesuaian
1
1.14; 1.15; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; Persyaratan Khusus 1.2
Kebakaran yang terjadi di areal konsesi PT. SBAWI telah mengakibatkan terbitnya Surat Pembekuan Kegiatan Perusahaan oleh Kementrian LHK No. SK.445/Men-LHKSetjen/2015, tanggal 19 Oktober 2015, walaupun pada saat stage 2 audit ini sudah dapat dibuktikan adanya pencabutan surat pembekuan kegiatan perusahaan tersebut oleh Kementrian LHK No. SK.209/Men-LHK-Setjen/PHLHK.0/3/2016, tanggal 08 Maret 2016. Namun belum ada official data hasil identifikasi dan peta atas kejadian kebakaran tersebut sehingga belum dapat diketahui berapa luas, dimana lokasinya, bagaimana rencana pengelolaan selanjutnya, kapan tata waktu pelaksanaan rencana kelola, dll. Hal ini fundamental mengingat kebakaran yang terjadi dapat mempengaruhi kondisi tata ruang, rencana kelola, kelestarian hasil, kerusakan ekosistem, spesies dan genetic termasuk jalur migrasi spesies fauna tertentu, dan terbukanya penutupan lahan, terganggunya stok dan tingkat pertumbuhan hutan, regenerasi hutan, hasil hutan bukan kayu, kesehatan dan vitalitas hutan, fungsi-fungsi perlindungan tanah, dan fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan social. Disamping itu spatial plan yang dimiliki saat ini (dalam RKU dan RKT) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, seperti luasan yang berkurang setelah dilakukan kegiatan tata batas, perubahan tata ruang, terjadinya areal yang terbuka karena kebakaran yang cukup luas serta musibah banjir, juga terdapat beberapa ketidaksesuaian antara RKU dengan RKT, seperti rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jenis tanaman unggulan dan kehidupan.
Status Ditutup melalui Follow Up Audit tanggal 04 November 2016
2
2.2; 2.3
Rencana Kelola RKU 2009-2018 tidak lagi sesuai dan dapat digunakan oleh UM sebagai dasar dan pedoman dalam rencana pengelolaan hutan tahunan (RKT), sebagai contoh pada RKT 2015 dan Revisi RKT 2016. Dokumen ISFMP sebagai rencana kelola/manajemen plan (final) yang baru masih ditemukan inkonsistensi data maupun informasi rencana pengelolaan yang perlu dilengkapi maupun di revisi, sehingga sesuai dengan persyaratan IFCC, diantaranya: - Tidak terdapat rencana target pembangunan tanaman pokok untuk tiap distrik berdasarkan daur dan kelas umur. - Tidak terdapat rencana jangka benah untuk kelestarian produksi. - Target tanaman kehidupan di kawasan kelola social pada ISFMP hal. VIII-62 seluas 7.884 Ha, sedangkan pada hal lain ditulis seluas 4.279 Ha. - Rencana alokasi tanaman kehidupan seluas 4.279 ha belum diuraikan dalam jangka pengelolaan. - Pada ISFMP hal. IV-16 luas kawasan kelola sosial tanaman kehidupan HCS + NKT 1.3 + NKT 4.3 + NKT 5 seluas 34.067 Ha, lebih besar dari luas kawasan kelola social tanaman kehidupan pada tata ruang seluas 27.301 Ha. - Belum ditemukan rencana R&D dalam jangka waktu 5 tahun. - Belum dapat dilihat rencana kelola social sesuai dengan rekomendasi HCV, SIA, AMDAL dilakukan tata waktu pelaksanaannya. - Target produksi pada Revisi RKT 2016 tidak sama dengan Rencana dalam ISFMP untuk tahun 2016.
Ditutup melalui Follow Up Audit tanggal 04 November 2016
Dalam ISFMP pembagian unit kelestarian berbeda dengan RKU, dimana setiap Distrik memiliki etat tebangan dan penanaman setiap tahun (ISFMP daur 5 tahun dan di RKU daur 6 tahun), namun rencana pengaturan kelestarian produksi berdasarkan ISFMP belum ada dasarnya dan belum ada untuk setiap Distrik. 3
4.1; 4.2; 4.3; 5.1
RKU periode 2009-2018 revisi 2011 bagian B.4.b menyatakan bahwa penataan unit kelestarian dilakukan dengan membagi areal kerja UM menjadi beberapa distrik, dan masing-masing distrik dibagi menjadi 6 unit kerja (karena daur ditetapkan 6 tahun). Setiap distrik akan direncanakan untuk dibuat distribusi umur tanaman yang merata (1 tahun s/d 6 tahun). Penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa PT. SBAWI direncanakan untuk menjadi 5 unit kelestarian dimana distrik menjadi satuan unit kelestarian. Namun demikian, hasil wawancara dengan Direktur Utama dijelaskan bahwa PT. SBAWI hanya memiliki satu unit kelestarian. Hal ini tidak sesuai dengan uraian yang dijelaskan
Ditutup melalui Follow Up Audit tanggal 04 November 2016
pada RKU. PT. SBAWI melakukan inventarisasi tegakan secara berkala pada tanaman umur 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan (PAT) dan preharvesting inventory (t-1). Inventarisasi PAT dilakukan untuk mengetahui MAI dan CAI. Namun belum ada bukti laporan yang menggambarkan kondisi sebenarnya sumberdaya hutan yang digunakan untuk perencanaan dan penilaian kelestarian hutan. PT. SBAWI memulai kegiatan penanaman sejak tahun 1999. Sampai dengan bulan Desember 2015, struktur tegakan berdasarkan kelas umur masih belum mencerminkan struktur tegakan yang merata luasnya pada masing-masing kelas umur sesuai daur yang telah ditetapkan, yaitu 6 tahun. Namun demikian, perencanaan yang dimiliki (RKU, RKT dan ISFMP) belum mencerminkan upaya untuk menuju struktur tegakan yang bisa menjamin kelestarian hasil. Struktur tegakan bisa digambarkan sebagai berikut:
4
5.2; 5.3
PT. SBAWI memiliki PSP yang tersebar di setiap distrik. Laporan pengukuran telah dibuat (contoh laporan PUP tahun 2015) yang ditunjang dengan data pengukuran pohon di setiap sample. Namun demikian, pada saat dilakukan audit di salah satu sample plot (TPI 4680). Sample plot tersebut diidentifikasi sebagai tanaman Acacia crassicarpa, namun ternyata pada petak tersebut terdapat dua pohon sample yang berjenis Acacia mangium (pohon nomor 7 dan 21), dan petugas PUP mencatat kedua pohon tersebut sebagai Acacia crassicarpa. Dari data pengukuran sample pada laporan PUP tahun 2015 juga dijumpai adanya banyak data yang tidak series, contoh: - LHA1220 terdapat data pengukuran umur 4 tahun (16 Mei 2014), namun tidak terdapat data pengukuran umur 1, 2 dan 3 tahun. - LHA 1010 terdapat data pengukuran umur 4 tahun, namun
Ditutup melalui Follow Up Audit tanggal 04 November 2016
tidak terdapat data pengukuran umur 1, 2 dan 3 tahun, - LHB 1050 terdapat data pengukuran umur 4 tahun, namun tidak terdapat data pengukuran umur 1, 2 dan 3 tahun. - TPC 1190 terdapat data pengukuran umur 3 tahun, namun tidak terdapat data pengukuran umur 1, 2, 4 dan 5 tahun. - TPC 3050 terdapat data pengukuran umur 5 tahun, namun tidak terdapat data pengukuran umur 1, 2, 3 dan 4. Data pengukuran PSP mengindikasikan hanya dilakukan sampai dengan umur tanaman 5 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan SOP PSP SBA-OS-OP-4005 rev.4 bagian 7.1 yang menyatakan bahwa pengukuran dilakukan sejak umur 1 tahun sampai dengan dua kali daur. Penetapan AAC yang ditetapkan dalam RKT 2010 sampai dengan 2016 tidak didasarkan pada hasil pengukuran yang diperoleh dari data PSP, namun didasarkan pada hasil pengukuran dan analisis gabungan beberapa perusahaan dengan data kumulatif. 5
6.6
Pada saat stage 1 audit sudah disampaikan temuan tentang pengelolaan dan penanganan limbah (non B3), namun pada saat pelaksanaan stage 2 audit ditemukan terulang kembali, al: - Ditemukan pengelolaan limbah sampah domestic tidak ditangani dengan baik di Camp Distrik Sungai Riding. - Ditemukan terjadi tumpahan/ceceran oli pada genset dan areal kerja di camp Kontraktor (PT. BEST, PT. WPP) - Ditemukan penanganan drum oli dan minyak yang tidak tepat (menempel pada bangunan utama akomodasi pekerja dan langsung diatas tanah) di camp Kontraktor (PT. BEST, PT. WPP) - Fasilitas Eye wash pada TPS Limbah B3 dan gudang pestisida Distrik Sungai Riding belum berfungsi. - Terdapat tumpukan limbah logam di bengkel camp Distrik Sungai Riding. Terdapat tumpahan bahan bakar di gudang BBM DSR yang belum dibersihkan dengan penyerap. - Serbuk gergaji bekas serapan tumpahan di gudang BBM DSR belum diletakkan pada TPS LB3, melainkan masih distok di dalam gudang BBM sebagai penyerap. Terdapat tumpahan pestisida di gudang penyimpanan nursery DTP/DSR. Terdapat tumpahan oli pada gudang genset Distrik Sungai Riding yang belum dibersihkan. Serta terdapat juga tumpahan pupuk pada gudang pupuk serta di luar gudang Distrik Sungai Riding yang belum dibersihkan. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Penanganan Tumpahan Bahan Kimia, Bahan Bakar, atau Bahan Pelumas (SBA-PL-OP-5212 rev.1 tgl 25 apr 2016). - Terdapat stok pupuk di camp DSR yang tidak diletakkan dalam gudang, tanpa palet, dan dekat dengan kanal. Terdapat juga stok pupuk di DLH yang diletakkan di luar gudang. Selain itu
Ditutup melalui Follow Up Audit tanggal 04 November 2016
belum terdapat palet sebagai alas di gudang pestisida dan pupuk DSR serta terdapat limpasan air (hujan) yang masuk ke dalam gudang pestisida Distrik Sungai Riding. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Penerimaan, Penyimpanan, dan Pengeluaran Bahan Kimia, Bahan Bakar, dan Bahan Pelumas (SBA-PL-OP-5211 rev.1 tgl 25 apr 2016). - Material pestisida di camp DSR belum dipisahkan berdasarkan jenisnya. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Gudang Bahan Berbahaya Beracun (SBA-PL-OP-5206 rev.1 tgl 25 apr 2016). - Pestisida dan BBM di DKL masih diletakkan pada gudang yang sama. Selain itu belum terdapat implementasi bincard pada gudang pestisida dan pupuk DKL, DTP, dan DSR. Hal ini tidak sesuai dengan SOP Gudang bahan Berbahaya Beracun (SBAPL-OP-5206 rev.1 tgl 25 apr 2016). - Terdapat banyak tumpahan limbah domestik pada kanal dan camp Distrik Sungai Riding serta nursery DSR. 6
7.2
Berdasarkan klarifikasi dengan pihak WM Distrik Lebong Hitam dan Palembang terdapat perkerjaan pembangunan kanal tambahan untuk mengeluarkan air penyebab banjir di petak tanaman pokok. Namun demikian saat dilakukan kunjungan lapangan ke Distrik Lebong Hitam tepatnya di kawasan sempadan sungai Bahar Jaya (S:-3o08’41” E: 105o39’50,8”) ditemukan alat berat yang bekerja di kawasan lindung dan NKT tersebut. Kejadian ini telah melanggar peruntukan fungsi tata ruang, prosedur internal perusahaan, dan komitmen HCV. Selain itu belum dapat ditunjukan SPK terkait pengerjaan kegiatan tersebut.
Ditutup melalui Follow Up Audit tanggal 04 November 2016
7
1.1; 1.14; 4.1
Untuk kepastian usaha jangka panjang dan kepastian kawasan hutan, sampai saat ini belum ada pengukuhan tata batas dan penetapan SK Definitif IUPHHK PT. SBAWI, walaupun pada saat audit stage 2 ini PT. SBAWI sudah melaksanakan penataan batas areal kerja sebagaimana Laporan Tata Batas No. TBT No. 14/BPKH II.2/2014 tanggal 23 Maret 2015, dan telah membuat surat Percepatan Penetapan Definitif Areal Kerja IUPHHK No. 04/SBA-JKT/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 kepada Dirjen PHPL.
Ditutup
Pada RKT 2015 dan Revisi RKT tahun 2016 tidak ada rencana pemeliharaan tata batas sebagaimana seharusnya dilakukan untuk pemenuhan indicator 1.14 (e) pada standar IFCC. 8
1.7
Belum dapat disampaikan pada saat audit PT. SBAWI memiliki pendanaan memadai untuk semua kegiatannya sebagaimana kewajiban Perseroan Terbatas untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, dan Perjanjian Jual Beli Kayu hasil Produksinya (wood supply contract) tahun 2016.
Ditutup
9
1.8
PT. SBAWI sudah menunjukan memiliki Struktur Organisasi dan Personil tahun 2016 yang mencukupi, termasuk Tenaga Teknis Kehutanan, namun masih ditemui ketidaksesuaian dalam struktur organisasi dan data tenaga kerja PT. SBAWI, al: - Direktur Utama merangkap sebagai Distrik Manager - Masih tercatat nama Bpk. Mirhansyah sebagai Distrik Head Teluk Pulai, namun saat ini sudah berhenti - Belum tercatat nama Distrik Head Kuala Lumpur Bpk. M. Manurung - Tidak ditemukan nama Yessi Gusman dan Novita Septiani - Adanya beberapa personil tidak sesuai unit kerjanya (Gunawan, Wahyu, Andika) saat ini di Nursery Distrik Kuala Lumpur
Ditutup
10
1.11
-
Ditutup
-
-
-
-
-
Pada saat kunjungan lapangan ke Nursery Distrik Kuala Lumpur ditemui cukup banyak bibit afkir yang tidak dapat digunakan lagi (informasi sebanyak +/- 220.000 bibit), namun tidak dapat dijelaskan bagaimana dan dimana dilakukan pemusnahan bibit tersebut, menurut staf akan dibuat pupuk organic, sedangkan dalam SOP Produksi Bibit No. SBA-OC-OP-16001, rev#3, tanggal 07 September 2012 belum dimuat prosedur tentang hal ini. Penentuan lokasi camp mandah kontraktor penebangan belum tercantum dalam SOP Micro Planning No. SBA-OSOP-4225, rev#0, tanggal 09 Juli 2015, dimana kenyataan di lapangan lokasi camp mandah ini berada di dalam petak tebangan yang direncanakan. Ditemui klinik di Distrik masih menggunakan dan memiliki prosedur milik Klinik Acasia Mandiri, dan tahun 2015 kerjasama antara PT. SBAWI dengan Klinik Acasia Mandiri sudah berakhir, sedangkan belum ada prosedur baru sampai saat ini. Terdapat referensi terhadap SOP lain pada SOP Sistem Deteksi Dini Hama dan Penyakit Tanaman di Plantation (SBA-OC-OP-3207 rev.0 tgl 13 Mei 2014) dan SOP Sistem Deteksi Dini Hama dan Penyakit Tanaman di Nursery (SBAOC-OP-3206 rev.0 tgl 13 Mei 2014) yang masih menuliskan SOP milik PT BMH, contoh SOP BMH-PRO-OP-16004 Weeding, padahal PT SBAWI sudah memiliki SOP tersebut. Jarak antar parit cacing di petak tebang sudah dirubah dari 18 m menjadi 24 m, namun belum tedapat revisi pada SOP Persiapan Lahan Tanpa Bakar (SB-OC-OP-3224 rev.2 tgl 20 Oktober 2015). ISFMP rencananya mulai digunakan pada tahun 2016, namun belum disiapkan pedoman/prosedur terdokumentasi untuk pelaksanaan lapangannya, al : Pengelolaan aspek social di kawasan tanaman pokok Pengelolaan aspek lingkungan di kawasan kelola social
Pengelolaan aspek perlindungan, dll
social
di
kawasan
kelola
11
1.13
- Belum dapat ditunjukan kontrak yang jelas dan tertulis antara Kontraktor dan Pekerjanya (PT. BEST, PT. WPP). - Surat Perjanjian/Kontrak No. 037-SP/SBAWI/IX/2014, tanggal 17 September 2014 antara PT. SBAWI dengan Kontraktor PT. CISS tidak tercantum jangka waktu kontrak. - Surat Perjanjian/Kontrak antara PT. SBAWI dengan Kontraktor (PT. SPSK, PT. CISS, PT. WPP, PT. BEST) tidak tercantum nilai nominal pekerjaan (tarif).
Ditutup
12
1.16
PT. SBAWI belum dapat menunjukan identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan, penyusunan program dan memiliki organisasi dan personil yang menangani penelitian dan pengembangan.
Ditutup
13
3.3
PT. SBAWI sudah dapat menunjukan ringkasan publik tahun 2016 yang berisi monitoring dan evaluasi tahun 2015, dan bukti dokumen tersebut dimuat di website http://www.fcpmonitoring.com/pages. Belum diketahui bagaimana mekanisme public mengakses dan mengetahui ringkasan public tersebut. Namun isi ringkasan public belum memenuhi indicator 3.3 sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam standar IFCC, dimana untuk monitoring dan evaluasi terhadap realisasi dari rencana tahun 2015 harus memuat: - Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), - Regenerasi hutan, - Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan, - Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3), - Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah, - Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air, - Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat, - Kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.
Ditutup
14
5.4
PT. SBAWI sudah melakukan pemantauan HHBK yang dimanfaatkan oleh Masyarakat di Desa Kuala Dua Belas, namun belum dilakukan identifikasi HHBK secara menyeluruh untuk potensi HHBK di seluruh areal konsesi, dan belum ditunjukan pemanfaatan HHBK melalui cara-cara partisipatif, termasuk membuat kesepakatan dengan masyarakat setempat yang memanfaatkan HHBK tersebut agar kegiatan mereka tidak akan
Ditutup
melebihi tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan. 15
6.5; 7.4; 8.1; 8.4
- Kebakaran yang terjadi dalam areal PT. SBAWI tahun 2015 dan tergenangnya air di dalam areal PT. SBAWI saat ini mengakibatkan terjadinya gangguan yang memberi dampak negative terhadap ekosistem hutan (tanah, air, penutupan lahan, flora fauna, lansekap unik, sumberdaya genetic), dan sampai saat ini belum dilakukan identifikasi dan pemantauan terhadap dampak negatif, serta menyusun rencana kelola dan melakukan tindakan/langkah-langkah meminimalkan dampak negative tersebut, kecuali informasi pembuatan kanal-kanal baru bagi penyelamatan pertumbuhan tanaman pokok. - Sistem FDRS dan FROS di Distrik Kuala Lumpur belum berfungsi secara efektif dikarenakan kendala jaringan telekomunikasi. - Implementasi monitoring kesiapan alat pemadam kebakaran masih belum efektif, karena saat dilakukan peragaan alat oleh tim RPK Distrik Teluk Pulai dan Kuala Lumpur terdapat ministriker dan selang yang rusak namun belum diidentifikasi.
Ditutup
16
8.2
Buku pedoman pengenalan, pengendalian hama penyakit Acacia dan gulma belum diterbitkan sehingga belum tersedia di tiap distrik, sebagaimana dimandatkan dalam SOP Sistem Deteksi Dini Hama dan Penyakit Tanaman di Plantation (SBAOC-OP-3207 rev.0 tgl 13 Mei 2014).
Ditutup
17
9.3; 10.4
PT. SBAWI sudah membuat cukup banyak kesepakatan (BA) dengan masyarakat desa binaan sebagai implementasi SOP FPIC, namun pada saat pertemuan dan wawancara dengan masyarakat masih ditunggu implementasi kesepakatan partisipatif FPIC yang sudah dibuat tersebut, sbb: - Kesepakatan dengan Masyarakat Desa Kuala Dua Belas untuk pengembangan DMPA dan tanaman kehidupan Jeruk tahun 2015 seluas 30 Ha yang direncanakan bagi 60 KK, hingga saat ini masih ditunggu realisasi bibit dan sarana produksi (racun gulma) mengingat lahan sudah disiapkan. - Kesepakatan dengan Masyarakat Desa Simpang Tiga Sakti untuk pengembangan tanaman kehidupan Jabon seluas 100 Ha bagi 100 KK pada tahun 2013, hingga saat ini masih ditunggu realisasi usulan pelebaran kanal di lokasi Jabon (termasuk belum dibicarakan lagi rencana untuk 500 KK) - Kesepakatan dengan Masyarakat Desa Simpang Tiga Sakti untuk pengembangan DMPA melalui kegiatan Kelompok Ikan tahun 2016 sudah dibentuk 3 Kelompok (45 orang), hingga saat ini belum ada realisasi benih ikan, pakan dan jaring Disamping itu implementasi kesepakatan diatas belum dibuat bagaimana perencanaan program (tata waktu dan pembagian
Ditutup
peran) sampai dengan akhir program untuk dapat dipastikan keberhasilannya, mengingat program tersebut perlu disesuaikan dengan musim. 18
9.5
PT. SBAWI sudah memiliki prosedur Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan, namun belum ditemukan logbook pencatatan klaim/keluhan/proposal sebagai penerapan prosedur ini, mengingat pada pada saat kunjungan dan wawancara dengan Masyarakat ada keluhan yang disampaikan (contoh: tanaman kehidupan, program DMPA, usulan yang belum di respon, diperlukan pertemuan rutin).
Ditutup
PT. SBAWI sudah memiliki mekanisme resolusi konflik, namun masih ditemui adanya data konflik dengan masyarakat seluas 14.688,9 Ha (sudah selesai, sedang dalam proses maupun belum selesai), dimana data penyelesaian konflik terakhir dilakukan tahun 2014. 19
11.1; 11.2; 11.3
PT. SBAWI sudah memiliki mekanisme penyelesaian keluh kesah pada PKB 2016-2018 pada BAB XV, namun belum dapat dilihat bukti penerapannya, dan pada saat wawancara dengan pekerja masih dijumpai adanya keluh kesah yang tidak disampaikan ke perusahaan (fair dalam leveling/grading/karir, penerapan insentif kebakaran, bekerja untuk tugas diluar tanggungjawabnya). Dari hasil kunjungan dan interview dengan pekerja kontraktor (PT. WPP, PT. BEST) dan Nursery Kuala Lumpur, ditemui: - Pekerja kontraktor tidak membuat perjanjian/kontrak kerja secara tertulis dan jelas dengan perusahaan/kontraktor, termasuk uraian tugas (hal ini tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 dan Pasal 108, serta Konvensi ILO 29 Kontrak kerja berdasarkan kesepakatan bersama). - Pekerja di Nursery Kuala Lumpur tercatat sebanyak 11 orang, namun pada pelaksanaan pekerjaan menurut penjelasan sekitar 33 orang, dimana 1 orang membawa anggota, hal ini diperkenankan sepanjang ada kesepakatan kerja (sub-sub kontraktor). - Pekerja kontraktor PT. WPP belum dapat menunjukan kepesertaan BPJS untuk pekerjanya, walau diinformasikan sudah didaftarkan. - Pekerja kontraktor PT. WPP belum pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada awal bekerja - Khusus PT. WPP, pekerja kontraktor tidak ditanggung transport kedatangan ke lokasi kerja maupun kepulangan ke daerah asal (diperhitungkan dari upah). - Pekerja Crew Harvesting PT. WPP sampai dengan 1,5 bulan
Ditutup
bekerja belum mengetahui upah dari hasil kerjanya, karena kayu hasil kerja belum diangkut dan belum ditimbang. 20
11.4
PT. SBAWI sudah memiliki Serikat Pekerja dan menyusun PKB (Perjanjian Kerja Bersama), namun masih ditemui: - Buku PKB belum dimiliki oleh semua pekerja (PKB 20132015). - PKB periode 2016-2018 (berlaku 05 April 2016) sudah mendapat penetapan dari Disnakertrans, namun belum disosialisasikan dan didistribusikan kepada Karyawan - Perundingan setiap 3 bulan sesuai kesepakatan dalam PKB sudah dilaksanakan antara Wakil Manajemen dan Serikat Pekerja, namun belum ada pembahasan perubahan penerapan insentif sebagai pengganti lembur untuk diterapkan dalam kegiatan diluar jam kerja pada saat kebakaran (dalam PKB hanya ada ketentuan Lembur).
Ditutup
21
11.6
PT. SBAWI sudah memiliki SOP tentang Jenjang Karir dan Promosi serta Sistem Penilaian Kinerja Tahunan, namun berdasarkan dokumen data tenaga kerja PT. SBAWI masih ditemui tidak konsisten dalam penerapan system jenjang karir dan sistem penggajian dalam pelaksanaannya, contoh: Ilham S (level 1, SMA, masuk 2011), Rusdianto (level 2, SMA, masuk 2010), Saipudin Sohri (level 4, SMA, masuk 2010), Dedi Irwansyah (level 3, SMA, masuk 2015), M. Syapei (level 3, SMP, masuk 2015), Meggi Akbar (level 1, SMA, masuk 2015), Rio Wibisono (level 3, SMA, masuk 2015), Hery Iskandar (level 3, SD, masuk 2015), dll.
Ditutup
22
11.8
- Pada kunjungan Distrik Sungai Riding masih dijumpai fasilitas kamar mandi yang tidak terawat pada akomodasi untuk tamu (guest house), drainase bangunan akomodasi banyak yang rusak dan banyak barang tidak terpakai belum digudangkan tergeletak di depan mess karyawan. - Pada kunjungan ke Nursery di Distrik Kuala Lumpur dijumpai kamar staff berukuran 4x4 mtr2 ditempati 4 orang. - Pada kunjungan ke camp kontraktor PT. WPP, PT. BEST, PT Anshika di Nursery dijumpai camp yang tidak memadai dan layak untuk pekerja, dimana berupa bangunan sementara dengan ukuran tidak memadai (6x8 mtr2 untuk 8 orang), dinding terpal maupun kayu dengan kamar tanpa jendela.
Ditutup
23
12.2
PT SBAWI sudah memiliki PKB periode 2013-2015 dimana tercantum kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara menyeluruh (MCU) setiap tahun, namun MCU tidak dilaksanakan kepada pekerja tahun 2015.
Ditutup
Pada kunjungan ke camp kontraktor (PT. WPP, PT. BEST), ditemui UM belum dapat menyediakan lingkungan kerja yang
aman dan sehat bagi pekerja kontraktor (contoh; penyimpanan BBM dan Oli yang menempel pada bangunan utama, akomodasi pekerja tidak aman dan sehat, tidak tersedia P3K yang mencukupi). 24
12.4
PT. SBAWI sudah menyediakan APD kepada karyawannya, namun hasil wawancara dengan pekerja kontraktor (PT. WPP) disampaikan pekerja kontraktor masih harus membeli APD sendiri (kecuali Helm yang merupakan inventaris).
Ditutup
Pada matriks APD untuk pekerjaan Welding tidak ditemukan sepatu safety sebagai alat pelindung diri. Pekerja kontraktor (PT. WPP, PT. BEST) belum mengetahui apakah sudah didaftarkan pada program BPJS, dimana pada saat audit pekerja kontraktor tidak dapat menunjukan kartu BPJS. Diperoleh informasi pernah terjadi kecelakaan kerja di Distrik Sungai Riding yang dialami oleh pekerja kontraktor (An. Jumangat – PT. WPP), namun tidak tercatat sebagai kecelakaan dalam data kecelakaan kerja di PT. SBAWI, karena pasien langsung dikirim kontraktor ke Pusat Kesehatan. Hasil wawancara dengan pekerja PT. WPP biaya obat tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh kontraktor, dan tidak diketahui apakah nanti ada pemotongan upah. Kotak P3K sudah tersedia di lokasi kerja PT. SBAWI, namun dijumpai isi dan kelengkapan seluruhnya masih kurang (Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008), termasuk dijumpai tidak tersedia lengkap di camp kontraktor (PT. BEST, PT. WPP, Nursery). PT. SBAWI sudah memiliki Klinik/Pos P3K di setiap Distrik bagi pelayanan kesehatan pekerja, kontraktor dan juga melayani masyarakat, namun fasilitas sebagai klinik/Pos P3K belum lengkap sebagaimana di persyaratkan Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008. Selain itu dijumpai order obat yang sudah dibuat klinik/pos P3K di Distrik Kuala Lumpur sejak bulan Januari 2016 sampai saat ini belum datang, dan tidak diketahui kapan akan diadakan. 25
12.5
PT. SBAWI sudah memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan fasilitas air minum, MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, untuk digunakan oleh semua karyawannya, namun dalam kunjungan ke camp kontraktor (PT. BEST, PT. WPP, Nursery) ditemui, al:
Ditutup
- Masih ada fasilitas MCK dilakukan di sungai (terbuka) - Jumlah MCK tidak bersih dan tidak mencukupi dengan jumlah pekerja (di Nursery dari sekitar 30 pekerja hanya tersedia 1 toilet) - Persediaan makanan masih disimpan di tempat terbuka di dapur yang belum dapat dikatakan higienis 26
12.6
PT. SBAWI sudah memiliki Sistem Manajemen Lingkungan yang menguraikan tentang kebersihan lingkungan, namun dalam kunjungan ke Distrik Sungai Riding kondisi fasilitas camp belum sesuai dengan standar kebersihan lingkungan dalam SML PT. SBAWI (banyak sampah, barang bekas tidak digudangkan, kamar mandi yang rusak, drainase tidak terawat).
Ditutup
Dalam kunjungan ke camp pekerja kontraktor (PT. WPP, PT. BEST, PT. Anshika) tidak dipenuhi persyaratan fasilitas camp yang bersih, aman dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja,: - Penanganan dan pengelolaan sampah/kebersihan - Tidak tersedia P3K dan APAR - Ventilasi tidak mencukupi (kamar tidak ada jendela) - Dinding camp terbuat dari plastic - Bangunan tanpa ada drainase - Akomodasi yang masih tidak layak (contoh ukuran kamar 2x2 m2 ditempati 2 orang, dan akomodasi 6x8 m2 ditempati 8 orang) - Akomodasi tanpa penerangan yang cukup - Dapur masih bersatu dengan bangunan utama - Kamar tidur bercampur dengan gudang/barang-barang 27
12.7
PT. SBAWI sudah menunjukan hasil Internal Audit K3 tahun 2015, namun belum dibuat penutupan atas hasil temuan Internal Audit K3 tersebut, dan belum ada data dilakukan Internal Audit K3 yang dilaksanakan pada Kontraktor.
Ditutup
PT. SBAWI belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keefektifan penerapan SMK3 setahun sekali sebagaimana dipersyaratkan pada standar IFCC, yang baru ditunjukan adalah Laporan SMK3 kepada Disnakertrans sebagai pemenuhan terhadap PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3. Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.
