PT Pertamina Gas Oil Centre Building 2 nd 3 rd floor Jl MH Thamrin No. 55 Jakarta Pusat Phone : , Fax :

LAPORAN TAHUNAN 2007 (AUDITED) PT PERTAMINA GAS

________________________________________________________________________________ PT Pertamina Gas nd rd Oil Centre Building 2 ‐ 3 floor Jl MH Thamrin No. 55 Jakarta Pusat 10350 Phone : 021 – 31906825, Fax : 021 – 31906831

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2007 PT PERTAMINA GAS Kami yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : Gunung Sardjono Hadi Alamat Kantor : Gedung Oil Centre Jl MH Thamrin No 55 Jakarta 10350 Alamat Domisili : Jl . Bintuni II Blok A‐6 No. 8 RT 002 RW 013 Jatiwaringin Pondok Gede Nomor Telepon : 021 – 31906825 ext ‐ 2105 Jabatan : Direktur Utama 2. Nama : Bintoro Moelyono Alamat Kantor : Gedung Oil Centre Jl MH Thamrin No 55 Jakarta 10350 Alamat Domisili : Jl. Radio III/1 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan Nomor Telepon : 021 – 31906825 ext ‐ 2005 Jabatan : Direktur Keuangan Menyatakan bahwa : 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. 2. Laporan Keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar. b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, 07 September 2010 Direktur Utama Direktur Keuangan (Gunung Sardjono Hadi) (Bintoro Moelyono)

Pernyataan Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Pernyataan Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

DAFTAR ISI 1. SEJARAH PERUSAHAAN...................................................................................... 1 2. SAMBUTAN KOMISARIS PT PERTAMINA GAS............................................. 2 3. SAMBUTAN DIREKSI PT PERTAMINA GAS................................................... 3 4. PROFIL PERUSAHAAN......................................................................................... 4 5. KINERJA 2007........................................................................................................ 6 a. Kesepakatan Kinerja RKAP 2007.............................................................. 6 b. Laporan Keuangan......................................................................................... 9 c. Laporan Kegiatan Operasi........................................................................... 11 d. Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha............................................... 12 e. Laporan Kegiatan Sosial Perusahaan...................................................... 14 f. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan ................................. 14 g. Tata Kelola Perusahaan ............................................................................... 15 6. LAPORAN TINDAK LANJUT RUPS TAHUNAN DAN TEMUAN AUDIT

2007 ......................................................................................................................... 17 7. GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 2007.......................................................................................................................... 18 8. LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN KOMISARIS 2007........................... 19 9. PENUTUP................................................................................................................. 20

1. SEJARAH PERUSAHAAN Pada tahun 1950‐an, pengelolaan ladang‐ladang minyak peninggalan Belanda penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya, banyak perusahaan‐perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang‐ladang tersebut. Untuk meredamnya, Pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada Angkatan Darat, yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (Persero). Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) pada 10 Desember 1957. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah bahwa yang berhak melakukan eksplorasi migas di Indonesia adalah negara maka pada tahun 1960 PT Permina direstrukturisasi menjadi PN Permina. Dalam rangka mengoptimalkan keterbatasan tenaga, modal dan sumber daya, pada 20 Agustus 1968 PN Permina yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN Pertamin yang bergerak di bidang pemasaran dan berubah nama menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina). Untuk memperkokoh Pertamina, Pemerintah menerbitkan UU no. 8 pada 1971, yang menempatkan Pertamina sebagai satu‐satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk melaksanakan pengusahaan migas termasuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM & Gas Bumi di Indonesia. Dalam bidang Hulu, Pertamina ditugaskan untuk mengelola dan mengolah seluruh ladang‐ ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai mekanisme kerja sama dengan berbagai perusahaan minyak dan gas dunia maupun nasional. Untuk mengoptimalkan pengelolaan bisnis gas maka pada tahun 1989 dibentuk Divisi Utilisasi Gas. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan UU No 22 tahun 2001, yang memisahkan antara bisnis hulu dan hilir. Sebagai tindak lanjut penerapan UU tersebut maka pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31 tahun 2003. Sejalan dengan pemberlakukan UU No 22 tahun 2001, Pertamina mengubah kegiatan usaha gas menjadi entitas bisnis dengan membentuk PT Pertamina Gas pada 23 Februari 2007 dengan pemegang saham PT Pertamina (Persero) = 99,00 % dan PT Pertamina Retail = 1,00 %. Pertamina Gas bergerak dalam usaha niaga, transportasi, distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. 1

2. SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA PT PERTAMINA GAS Salah satu kunci keberhasilan bisnis perusahaan adalah meningkatkan kemampuan kita dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan (customer satisfaction). Bisnis Pertamina Gas yang berada di antara sisi hulu dan sisi hilir dari bisnis gas harus dikelola dengan optimal sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dari dua sisi tersebut dengan sama baiknya. Kita harapkan ke depan Pertamina Gas akan siap menjadi pemain bisnis gas yang dapat diandalkan melalui dukungan usaha yang kuat dari Pertamina (Persero) sebagai induknya, maupun dari anak perusahaan Pertamina Hulu lainnya. Melalui keterpaduan (alignment) antara masing‐masing anak‐anak perusahaan di lingkup Pertamina (Persero) secara keseluruhan, diharapkan akan diperoleh optimalisasi bisnis Pertamina khususnya dalam bisnis gas. Peluang usaha Pertamina Gas ke depan sangat terbuka lebar. Kondisi pasokan gas saat ini yang terbatas dan peningkatan kebutuhan gas nasional yang sangat tinggi mendorong kita untuk lebih produktif dan innovatif dalam mengembangkan bisnis perusahaan ke depan. Prospek bisnis produk turunan gas, petrokimia dan listrik akan sangat menjanjikan di tahun‐tahun mendatang. Potensinya luar biasa asalkan kita mampu memberikan nilai tambah pada setiap prosesnya. Dengan segala apa yang kita miliki, kita harus mampu berkembang pada batas yang belum bisa kita bayangkan pada saat ini. Namun semua itu tetap hanya menjadi angan‐angan kalau kita tidak mampu membuat cetak biru pengembangan bisnis yang tepat. Karena itu, kita harus segera menyusun suatu rancangan pengembangan bisnis yang terarah, sistematis, dengan tahapan‐tahapan pencapaian yang jelas, sehingga kita mampu mewujudkan angan‐angan tersebut. 2

3. SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA PERTAMINA GAS Pertamina Gas adalah anak perusahaan Pertamina (Persero), yang didirikan untuk mengelola bisnis gas dan product turunannya. Bisnis tersebut harus dikelola secara sinergis dan terpadu sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Sebagai bagian dari strategic operastional arm Pertamina, Pertamina Gas harus fokus dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam kegiatan. Sesuai kebijakan strategis Pertamina sektor Hulu, Pertamina Gas akan fokus menangani bisnis gas yang dihasilkan di seluruh Wilayah Kerja (WK) Pertamina, Pertamina berharap melalui Pertamina Gas dapat menjadi market leader di bisnis gas di Indonesia dan Regional. Pertamina melalui anak perusahaannya ke depan akan mengembangkan bisnis gas CBM (coal bed methane) dan berpeluang menjadi pengelola Lapangan gas Natuna, hal ini akan menjadi peluang bagi Pertamina Gas untuk dapat menjadi trader dan transporter, apabila hal tersebut dapat direalisasikan maka Pertamina Gas akan benar‐benar menjadi leader bisnis gas di Indonesia. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, aspek hukum menjadi fokus perhatian utama Pertamina Gas, karena mulus tidaknya proses di aspek ini akan sangat berdampak pada aspek komersial bisnis perusahaan. Kalau izin – izin tersebut sudah terbit maka Pertamina Gas dapat lebih fokus mengelola kegiatan operasional dan pengembangan bisnis, sehingga perusahaan dapat segera lepas landas. Dari sisi infrastruktur, Pertamina Gas harus mampu menjaga dan meningkatkan kehandalan jaringan pipa. Karena itu ke depan kita akan sangat fokus pada upaya menjaga kondisi jaringan pipa. Dengan digunakannya kaidah‐kaidah keteknikan praktis (Best Engineering Practices) dan prinsip‐prinsip kehati‐hatian dalam pengoperasian pipa (Prudent Operator), maka diharapkan kepercayaan konsumen akan tumbuh sehingga harapan dan cita cita Pertamina Gas sebagai Worldclass Pipeline Operator dapat diwujudkan. 3

4. PROFIL PERUSAHAAN Pertamina Gas adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor hilir industri gas Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Pertamina (Persero) dengan kegiatan bisnis utama adalah : niaga gas, transportasi gas, pemrosesan gas dan distribusi gas, serta bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. Pertamina Gas didirikan pada 23 Februari 2007 dalam rangka untuk memenuhi ketentuan UU no.22/2001 dan juga adanya potensi bisnis yang menjanjikan sejalan dengan peningkatan kebutuhan komoditas gas di Indonesia sebagai alternatif energi pengganti bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Kompetensi Pertamina dalam mengelola usaha gas selama 30 tahun, telah mendorong Pertamina untuk membentuk badan usaha tersendiri yang fokus dan profesional. Sumber daya dan aset serta jaringan bisnis yang ada menjadi andalan Pertamina Gas untuk mengembangkan usaha dalam koridor nilai‐nilai Good Corporate Governance. Pengurus Perusahaan tahun 2007 dapat dibagi menjadi 2 Periode, yaitu : Periode (24 Mei 2007 9 November 2007) : Direksi : ‐ Direktur Utama : Dadang Subiantara ‐ Direktur Pengembangan & Niaga : Harjana Kodiyat ‐ Direktur Operasi : Gusti azis ‐ Direktur Keuangan : Bintoro Moelyono Dewan Komisaris : ‐ Komisaris Utama : Tri Siwindono ‐ Komisaris : Hanung Budya Yuktyanta ‐ Komisaris Independen : Mudjo Suwarno Periode ( 09 November 2007 – 31 Desember 2007 ) Dewan Komisaris : ‐ Komisaris Utama : Hanung Budya ‐ Komisaris Independen : Mudjo Suwarno ‐ Komisaris : Wahyu Suswinto Sebagai anak perusahaan Pertamina, Pertamina Gas mempunyai dukungan usaha yang kuat dari Pertamina (Persero) sebagai induk dan afiliasi lainnya dalam mengembangkan bisnis gas di Indonesia. Pertamina Gas telah mempunyai modal berupa jaringan infrastruktur transmisi gas di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh dan Kalimantan Timur. 4

Captive market yang dikuasai Pertamina Gas adalah: 2.335 MMSCFD (committed volume : 1.405 MMSCFD) yang tersebar di Sumatera Bagian Utara (SBU), Sumatera Bagian Selatan (SBS) dan Jawa Bagian Barat (JBB). Pertamina Gas juga tetap memelihara iklim usaha dan situasi yang kondusif di bawah koordinasi BPMIGAS, BPHMIGAS sebagai regulator serta beberapa BUMN sebagai konsumen gas terbesar Peluang usaha Pertamina Gas ke depan sangat terbuka lebar dengan melihat bahwa kondisi pasokan gas saat ini sangat terbatas, uncommitted demand kebutuhan gas nasional mencapai 250 BSCF per tahun dan terus meningkat tajam. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah membuat cetak biru jaringan pipa gas nasional yang disebut sebagai Integrated Indonesia Gas Pipeline, dengan salah satu ruasnya, Semarang‐Gresik yang tendernya telah dimenangkan oleh Pertamina yang selanjutnya pelaksanaan pembangunannya akan dilakukan oleh Pertamina Gas. Peta Jaringan Pipa Transmisi PT Pertamina Gas

5

5. KINERJA 2007 a. Kesepakatan Kinerja RKAP 2007 Sebagai perusahaan yang baru berdiri pada 23 Februari 2007, Pertamina Gas belum dapat menunjukkan kinerjanya secara maksimal sehingga sasaran kinerja dalam RKAP 2007 tidak dapat tercapai sesuai harapan, hal ini disebabkan karena belum semua perijinan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat karena terkait dengan kejelasan status asset yang dipersoalkan oleh BPH Migas dan BPMIGAS sehingga sepanjang tahun 2007 perusahaan hanya memperoleh pendapatan yang berasal dari operator dalam kegiatan Operation & Maintenance pipa gas existing. Selain itu terkait Kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) & Gas Transfer Agreement (GTA) juga belum dapat dinovasikan ke Pertamina Gas, posisi saat ini masih di Pertamina EP dan Pertamina (Persero), sehingga pendapatan dari jual beli gas dan transportasi belum dapat dibukukan di Pertamina Gas, walaupun pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Pertamina Gas. Hasil kesepakatan kinerja RKAP Pertamina Gas tahun 2009 memperlihatkan kinerja Pertamina Gas pada tahun 2007 kurang sehat, yaitu nilai kinerja keuangan 15 atau tidak sehat, nilai kinerja operasional 14.34 atau berpotensi tinggi untuk tumbuh, sedangkan nilai kinerja administrasi 7 atau sedang, secara keseluruhan pencapaian kinerja dari ke tiga unsur tersebut memperlihatkan bahwa Pertamina Gas termasuk dalam kategori kurang sehat Bdengan skor 36.34. Pencapaian tingkat kesehatan perusahaan pada kategori B ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kinerja perusahaan masih perlu ditingkatkan.

b. Laporan Keuangan Kinerja Keuangan Pertamina Gas tahun 2007 secara umum belum memperlihatkan kinerja yang baik. pendapatan usaha sebesar Rp 112 Milyar diperoleh dari Operating & Maintenance, pendapatan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pertamina gas dengan Pertamina EP yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan menggunakan formula cost and fee. Biaya pokok untuk kegiatan operasional dan administrasi sebesar Rp. 139 Milyar, Pendapatan dan beban lain lain sebesar Rp. 1.6 Milyar, sehingga perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp 21.5 Milyar. Tahun 2007 merupakan fase transisi bagi Pertamina Gas dari sebelumnya Divisi Gas dibawah Direktorat Hulu Pertamina (Persero). Di awal berdirinya perusahaan lebih fokus pada pembenahan internal dan eksternal diantaranya pengurusan perijinan terkait kegiatan usaha perusahaan, penyusunan organisasi, SDM, dan fasilitas pendukung operasional perusahaan lainnya, selain itu perusahaan juga intensif melakukan pembahasan dengan para shipper, pembahasan terkait dengan fase peralihan yang awalnya dilakukan oleh Divisi Gas untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Pertamina Gas. Terbatasnya SDM existing dan infrastruktur 6

perusahaan berdampak pada belum optimalnya pencapaian kinerja sesuai yang ditetapkan dalam RKAP. Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan Pertamina gas dapat tumbuh dan berkembang serta mampu membukukan keuntungan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kinerja Pertamina Gas Tahun 2007

7

LABA/RUGI Tahun 2007 Untuk periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 perusahaan belum dapat membukukan keuntungan, perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp 21.5 Milyar. (Dalam Juta Rupiah)

8

ARUS KAS Tahun 2007 (Dalam Juta Rupiah)

9

NERACA Tahun 2007 (Dalam Juta Rupiah)

10

c. Laporan Kegiatan Operasi Sepanjang 2007 kinerja operasi perusahaan belum cukup baik. Jika dibandingkan dengan RKAP 2007, kinerja operasi secara umum di bawah target yang ditetapkan dalam RKAP kecuali untuk kondensat yang mencapai 704.5 BCPD (288 %), peningkatan produksi kondensat berasal dari LPG Plant Limau Timur. Tidak tercapainya RKAP 2007 tersebut secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : •

Realisasi volume penjualan gas 700.3 MMSCFD atau 85%, tidak tercapainya target RKAP karena penerimaan gas dari PEP hanya tercapai 83% dari volume kontrak yang ditargetkan dan mundurnya penjualan gas dari Pondok Tengah yang sampai akhir 2007 belum terealisasi.

•

Realisasi volume transportasi gas 602.4 MMSCFD atau 79%, tidak tercapainya target RKAP karena penerimaan gas dari KKKS seperti EMOI SBU hanya 63%, MEPI SBS hanya 43% dan EMP JBT hanya 50% dari volume kontrak dan transportasi gas dari BP West Java ke PT Pupuk Kujang belum dapat direalisasikan pada tahun 2007.

•

Realisasi volume LPG 120.2 ton / day atau 78% tidak tercapainya target RKAP karena terjadi penurunan feed gas dari Lapangan Air Serdang‐SBS dan adanya pelaksanaan Turn Around (TA) LPG Plant Cilamaya‐JBB selama 1 bulan.

Tabel Kinerja Operasi Tahun 2007

11

Dalam rangka meningkatkan dan menjamin kehandalan operasi, Pertamina Gas pada tahun 2007 melaksanakan sejumlah program strategis, di antaranya upaya terus menerus menjaga kondisi jaringan pipa, antara lain melalui kegiatan intelligent pig dan inspeksi pipa secara rutin dan terjadwal. Sebagai pengelola bisnis transportasi gas, Pertamina Gas selalu menjaga volume gas dengan menekan tingkat kehilangan gas di bawah batas toleransi sesuai kesepakatan dengan shipper. Sejalan dengan hal tersebut Pertamina Gas pada tahun 2007 berencana melakukan kajian penerapan dan pengembangan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sebagai suatu sistem pengendalian operasi pipa gas di seluruh Indonesia dan PMS (Pipeline Management System) sebagai kontrol dalam pelaksanaan operasi pipa gas serta GMS (Gas Measurement System) sebagai dasar penghitungan volume gas dan billing. Adanya aplikasi – aplikasi tersebut diharapkan ke depan perusahaan dapat beroperasi secara lebih effisien dan optimal. Penerapan kaidah‐kaidah keteknikan praktis (Best Engineering Practices) dan prinsip‐prinsip kehati‐hatian dalam pengoperasian pipa (Prudent Operator) yang dilaksanakan oleh Pertamina Gas, diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal kepada semua pelanggan sehingga ke depan perusahaan dapat tumbuh menjadi perusahaan yang maju dan handal.

d. Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Pada tahun 2007 Pertamina Gas telah membuat beberapa program terkait pengembangan bisnis perusahaan ke depan, adapun program pengembvangan bisnis tersebut adalah : • Pembelian gas dari KEIL Ltd, pada 16 Nopember 2007 telah ditandatangani Amandemen antara Pertagas dengan 5 trader untuk menyalurkan gas tersebut ke konsumen, target gas in diperkirakan 1 April 2010 dengan volume 221 TBTU selama 9 tahun. • Pembelian gas dari Golden Spike Energy Indonesia, pembahasan tentang Joint Seller Agreement dengan Pertamina EP (in progress) Target selesai 2008 ( volume 2 – 4 MMSCFD selama 5 tahun • Rencana Pembelian Gas : • PEP (TAC Glagah Kambuna) : 47 MMSCFD • JOB HESS Jambi Merang : 20‐40 MMSCFD • JOB P GSIL Block Raja : 2 ‐ 4 MMSCFD • JOB P – Talisman OK, Block Mandala : 16 MMSCFD • PEP untuk struktur marginal di Jawa Barat : 3 ‐ 5 MMSCFD • JOB P‐PetroChina Salawati : 40 MMSCFD Pada saat ini sedang dalam tahapan evaluasi potensi dan proses persiapan kelengkapan administrasi pembelian gas. 12

•

•

•

•

•

•

Pembangunan Pipa Minyak Tempino – Plaju 18” x 265 Km, pembangunan pipa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pipa terkait dengan proyeksi peningkatan produksi minyak dari kawasan tersebut, selain itu pembangunan pipa dimaksudkan juga untuk melakukan penggantian pipa yang sudah tidak layak operasi dan sering menagalami kebocoran, hal tersebut juga sejalan dengan cita – cita perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada para shipper. Sampai pada akhir tahun 2007 Pertamina Gas telah melakukan studi FEED pembangunan pipa dan melakukan koordinasi dengan BP Migas terkait jumlah crude oil yang akan dialirkan. Relokasi Pipa Gas Jatim (Porong) 28”x15 Km, Pembangunan relokasi pipa Jatim pada akhir tahun 2007 telah selesai pada proses engineering dan proses pemasangan pipa akan dilanjutkan menggunankan anggaran tahun 2008. Pembangunan pipa dimaksudkan untuk merelokasi pipa existing yang terkena dampak lumpur porong Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan Pipa Gas Semarang‐Gresik 28”x258 Km, pembangunan proyek ini direncanakan untuk memasok gas untuk kebutuhan industry di Jawa Tengah dan jawa Timur, gas diharapkan berasal dari Block Cepu ( JOB Pertamina – Petrochina East Java, Pertamina EP dan Pertamina EP Cepu (ExxonMobile Cepu), Pertamina Gas akan bekerjasama dengan PTT Public Thailand, namun hingga saat ini masih belum ada progress yang berarti, menunggu kepastian sumber gas. Pembangunan NGL South Sumatera, pembangunan kilang NGL dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan LPG, gas berasal dari Lapangan Pertamina EP. Dalam pelaksanaan pembangunan kilang tersebut Pertamina Gas akan bekerjasama dengan E1 Coorporation membentuk JVCo E1‐Pertagas, status project sampai akhir 2007 proses pembentukan JVCo dan pembahasan conditional precedence. Pembangunan LPG Plant Pondok Tengah, Pertamina Gas telah melakukan kajian terkait pembangunan LPG Plant Pondok Tengah dengan kapasitas ± 35 MMSCFD, gas berasal dari Lapangan Tambun – Pondok tengah, hasil produk LPG digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pembangunan LNG Receiving Terminal, dalam pelaksanaan pembangunannya Pertamina Gas bekerjasama dengan KOGAS, sampai akhir 2007 telah ditandatangani MoU antara kedua belah pihak dan sudahh dilakukan pembentukan working team, selanjutnya direncanakan untuk melakukan Feasibility Study.

13

e. Laporan Kegiatan Sosial Perusahaan Dalam pekaksanaan kegiatan operasional, Pertamina Gas senantiasa berinteraksi baik langsung ataupun tak langsung dengan pihak‐pihak lain / stakeholder, terutama masyarakat di sekitar area operasi dan di area kegiatan proyek pengembangan usaha perusahaan. Pada tahun 2007 Pertagas memberikan bantuan berupa pembangunan pengerasan dan pengaspalan jalan inspeksi pipa gas Jawa Timur di Desa Keboguyang ‐ Kecamatan Jabon ‐ Kabupaten Sidoarjo sepanjang 1500 meter, lebar 4 meter dari KP 15.500 sampai dengan KP 17.000. Diharapkan pembangunan jalan tersebut dapat meningkatkan nadi ekonomi daerah sekitar dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan.

Pengaspalan jalan Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Didoarjo

f. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Kegiatan PT. Pertamina Gas dalam aspek QM&HSE berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sepanjang tahun 2007 tidak ada kejadian kecelakaan kerja, baik yang menimpa pekerja maupun mitra (Number of Accident/NOA = 0). Dalam hal peningkatan aspek safety, telah diwajibkan kepada semua area operasi dan kantor pusat untuk melaksanakan safety briefing pada setiap awal pertemuan terutama yang dihadiri oleh pihak luar. Sedangkan kegiatan fire drill dilaksanakan secara berkala di area operasi. Dalam menunjang pelaksanaan program HSE pada kegiatan operasional dilingkungan Pertamina Gas sedang dipersiapkan penyusunan STK, studi lingkungan (AMDAL dan UKL&UPL), inspeksi fabrikasi dan sertifikasi peralatan untuk kegiatan baru, resertifikasi peralatan dan instalasi eksisting, serta Laporan Monitoring RKL&RPL. 14

g. Tata Kelola Perusahaan Dalam menjalankan aktivitasnya, Pertamina Gas berinteraksi secara kelembagaan dengan pihak‐ pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Dalam interaksi itu sering kali terjadi kepentingan yang saling terkait, antara pemegang saham dengan pihak‐pihak lain, termasuk di antaranya karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pesaing, pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan mereka yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Terhadap semua stakeholder mempunyai kepentingan dengan perusahaan, manajemen harus mengupayakan keseimbangan perlakuan. Tujuannya agar perusahan mampu mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh entitas masyarakat Di situlah corporate governance diperlukan, karena dapat mengatur aspek‐aspek yang terkait dengan keseimbangan internal dan eksternal. Corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan‐urusan perusahaan. Tujuannya tentu saja meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, supaya bisa mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Good corporate governance (GCG) pada Pertamina Gas didefinisikan sebagai pola pikir dan pola kerja di seluruh jajaran perusahaan, untuk menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif, dalam pengelolaan sumber daya dan usaha serta meningkatkan tanggung jawab manajemen pada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penerapan GCG di Pertamina Gas adalah: • • • • •

Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip‐prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan; Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri; Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku; Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders; Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia.

Sedangkan prinsip‐prinsip GCG yang akan dijalankan dilingkungan Pertamina gas adalah: Transparansi Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; 15

Kemandirian Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang‐ undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip korporasi yang sehat; Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; Pertanggungjawaban Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip korporasi yang sehat; Kewajaran Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak‐hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 16

7. Laporan Tindak Lanjut RUPS Tahunan dan Temuan Audit 2007 Beberapa tindak lanjut terkait dengan RUPS Tahun Buku 2007 (un audited) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2008 dan temuan Audit 2008 telah dilaksanakan hal – hal sebagai berikut : •

•

•

Tentang Laporan Keuangan Tahun 2007 (UnAudited) :

Telah selesai dilakukan audit Laporan Keuangan PT Pertamina Gas tahun 2007 oleh KAP E&Y pada Juni 2010.

Telah dilaksanakan penunjukan / penetatapan Kantor Akuntan Publik (KAP ) E & Y untuk melakukan pemerikasaan atas Laporan Keuangan perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007.

Usulan Perubahan Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Gaji/Upah Pekerja :

Telah dilaksanakan kajian perubahan Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi dan Dekom serta Gaji/Upah Perkerja dan menyampaikan hasil kajian tersebut melalui putusan pemegang saham secara sirkuler.

Telah dibentuk Komite Remunerasi dan Komite Audit untuk kepentingan perseroan.

Hubungan Korporasi :

•

Telah dilaksanakan PT Pertamina Gas sebagai Strategic Operational Armlength Direktorat Hulu sesuai dengan SK Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) No. Kpts 229/D00000/2007‐S0 tertanggal 27 Desember 2007.

Usulan pembelian Saham Medco E&P Tuban :

•

Telah dilaksanakan pembelian saham koperasi karyawan Medco E&P Tuban sebesar 0,01% bersama dengan Pertamina Hulu Energi.

Usulan penyertaan dalam Pembentukan perseroan dalam rangka Kontrak kerjasama CBM di Wilayah kerja Sumbagsel Area I dan II :

Telah dilaksanakan penyertaan dalam pembentukan Perseroan dalam rangka kontrak kerjasama CBM di wilayah kerja Sumbagsel : Tanjung Enim sebesar 0,1% dan Area Sumatera II sebesar 0,1% (nol koma satu persen) bersama dengan Pertamina Hulu Energi.

17

8. GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2007 Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2007 adalah sebagai berikut: Periode 24 Mei – 09 Nopember 2007

DEWAN DIREKSI Direktur Utama : Dadang Subiantara (Gaji Rp 40,462,500 + Tunjangan 25,000,000) Direktur Operasi : Gusti Azis (90% (Gaji + Tunjangan Dirut)) Direktur P & N : Harjana Kodiyat (90% (Gaji + Tunjangan Dirut)) Direktur Keuangan : Bintoro Moelyono (90% (Gaji + Tunjangan Dirut)) DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tri Siwindono 40 % (Gaji Dirut ), Pekerja aktif Pertamina Komisaris : Hanung Budya 35 % (Gaji Dirut ), Pekerja aktif Pertamina : Mudjo Suwarno 40 % (Gaji Dirut ), Bukan pekerja Pertamina Periode 09 Nopember – 31 Desember 2007

DEWAN DIREKSI Direktur Utama : Dadang Subiantara (Gaji Rp 40,462,500 + Tunjangan 25,000,000 Direktur Operasi : Gusti Azis 90% (Gaji + Tunjangan Dirut) Direktur P & N : Harjana Kodiyat 90% (Gaji + Tunjangan Dirut) Direktur Keuangan : Bintoro Moelyono 90% (Gaji + Tunjangan Dirut) DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Hanung Budya 40 % (Gaji Dirut ), Pekerja aktif Pertamina Komisaris : Wahyu Suswinto 35 % (Gaji Dirut ), Pekerja aktif Pertamina : Mudjo Suwarno 40 % (Gaji Dirut ), Bukan pekerja Pertamina 18

9. LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN KOMISARIS 2007 Selama tahun 2007 Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga perusahaan berjalan dengan optimal, kegiatan pengawasan tersebut diantaranya adalah : 1. Selama tahun 2007 telah dilaksanakan pembahasan pelaksanaan kegiatan operasional dan investasi perusahaan dalam rapat BOD BOC sebanyak 5 kali. 2. Pengarahan komisaris terkait dengan perlunya Direksi segera menyelesaikan kelengkapan pendirian perusahaan, diantaranya Organisasi, SDM, Ijin Usaha perusahaan, dll 3. Pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, terkait dengan pelaksanaan RKAP 2007 dan penyusunan RKAP 2008 4. Pengarahan Komisaris terkait dengan penyusunan organisasi dan RJPP perusahaan 5. Pengawasan dan pengarahan terkait kegiatan pengembangan bisnis perusahaan : •

Kontrak pembelian gas dari JOB P – Golden Spike Indonesia Ltd (Blok Raja ‐ Sumatera Selatan) dengan perkiraan ± 2‐4 MMSCFD

•

Rencana Pembelian gas dari produsen gas JOB P –Hess Jambi Merang , JOB P – Talisman OK, JOB P – Golden Spike, JOB P‐PetroChina Salawati dan Pertamina EP

6. Pengawasan dan pengarahan terkait kegiatan pembangunan proyek : •

Relokasi Pipa Gas Jatim 28’ x 15 Km untuk mengatasi supply gas Jawa Timur sebagai akibat adanya bencana Lumpur Porong

•

JVCo E1‐Pertagas terkait pembangunan NGL Plant South Sumatera

19

10. PENUTUP Hasil kesepakatan kinerja RKAP Pertamina Gas tahun 2007 memperlihatkan kinerja yang belum maksimal, hal ini disebabkan karena belum semua perijinan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat karena terkait dengan kejelasan status asset yang dipersoalkan oleh BPH Migas dan BPMIGAS sehingga sepanjang tahun 2007 perusahaan hanya memperoleh pendapatan yang berasal dari operator dalam kegiatan Operation & Maintenance pipa gas existing, adapun pencapaian kinerja tahun 2007 yaitu : • Nilai kinerja keuangan 11 atau tidak sehat. • Nilai kinerja operasional 30 atau berpotensi tumbuh tinggi • Nilai kinerja administrasi 10 atau sedang. Namun demikian secara keseluruhan pencapaian kinerja dari ke tiga unsur tersebut memperlihatkan bahwa Pertamina Gas termasuk dalam kategori BBB atau kurang sehat dengan sekor 51. Pencapaian tingkat kesehatan perusahaan pada kategori BBB ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kinerja perusahaan belum berjalan dengan optimal. Pencapaian kinerja perusahaan sepanjang tahun 2007 belum menggembirakan hal tersebut tercermin dalam kinerja keuangan dan kinerja operasi, sebagai berikut : Kinerja Keuangan : Kinerja Keuangan pada tahun 2007 belum menunjukakan kinerja yang optimal, pada awal berdirinya perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp 21.5 milyar. Kinerja Operasi : Kinerja operasi perusahaan secara umum memperlihatkan pencapaian yang secara umum masih dibawah target RKAP 2007 kecuali volume produksi kondensat yang mencapai 288% (704.5 BCFD), sedangkan transportasi 79 % (602.4 MMSCFD), penjualan 85% (700.3 MMSCFD), dan LPG 78 % (120.2 Ton / Day). Kinerja Pengembangan Usaha : pada tahun 2007 perusahaan telah membuat perencanaan untuk melakukan pembelian gas dengan beberapa KKKS, diantaranya Keil Ltd, JOB P –Hess Jambi Merang , PEP (TAC Glagah Kambuna), JOB P GSIL Block Raja, JOB P – Talisman OK, PEP untuk struktur marginal di Jawa Barat, JOB P‐PetroChina Salawati .

20

LAMPIRAN Laporan Keuangan Audited 2007

21

PT Pertagas Laporan keuangan beserta laporan auditor independen periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007/ Financial statements with independent auditors’ report for the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERTAGAS LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PERIODE 23 FEBRUARI 2007 (TANGGAL PENDIRIAN) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007

PT PERTAGAS FINANCIAL STATEMENTS WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT FOR THE PERIOD FROM FEBRUARY 23, 2007 (INCEPTION DATE) TO DECEMBER 31, 2007

Daftar Isi/Table of Contents Halaman/ Page Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Neraca ………………............................................….

1

………………….…………………………..Balance Sheet

Laporan Laba Rugi …………….................................

2

……………………...……………… Statement of Income

Laporan Perubahan Ekuitas ……………...................

3

…..…...……………….. Statement of Changes In Equity

Laporan Arus Kas ………………...............................

4

………..……………………….. Statement of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan .............................

5 - 33

…….....…………….. Notes to the Financial Statements

***************************


PT PERTAGAS NERACA 31 Desember 2007 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAGAS BALANCE SHEET December 31, 2007 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes

2007

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Uang muka Pajak dibayar dimuka

ASSETS 27.754

2b,2d,4,12a

115.070

2b,2d,5,12b 2d,5 6 11a

20 18 463 607

Trade receivable - related party Other receivables Related party Third party Advances Prepaid taxes

143.932

Total Current Assets

3.970 963

NON-CURRENT ASSETS Deferred tax assets Fixed assets

4.933

Total Non-Current Assets

148.865

TOTAL ASSETS

Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan Aset tetap

2j,11e 2f,7

Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Biaya yang masih harus dibayar Hutang lain-lain Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang pajak

CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents

2c,3

LIABILITIES AND EQUITY 8 2b,9,12c 9 11b

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Taksiran kewajiban imbalan kerja Hutang jangka panjang lain-lain

2g,10b

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS Modal saham Modal dasar - 50.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor Defisit

6.895 21 362

CURRENT LIABILITIES Accrued expenses Other payables Related parties Third parties Taxes payable

120.281

Total Current Liabilities

79 4

NON-CURRENT LIABILITIES Estimated employee benefits obligations Other non-current liabilities

83

Total Non-Current Liabilities

120.364

TOTAL LIABILITIES

113.003

13

50.000 (21.499)

EKUITAS - BERSIH JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

EQUITY Share capital Authorized - 50,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) each Issued and paid-up capital Deficit

28.501

EQUITY - NET

148.865

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1


PT PERTAGAS LAPORAN LABA RUGI Untuk periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAGAS STATEMENT OF INCOME For the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK

2007

2b,2h,14

112.005

REVENUES

2h,15

99.983

COST OF REVENUE

12.022

GROSS PROFIT

39.060

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

LABA KOTOR BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

2h,16

RUGI USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan bunga Laba selisih kurs - bersih Pendapatan lain-lain

(27.038) 2h 2h 2h,17

Jumlah pendapatan lain-lain RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Manfaat pajak penghasilan: Pajak tangguhan

806 389 374

OTHER INCOME Interest income Foreign exchange gain - net Other income

1.569

Total other income

(25.469) 2j,11c

Jumlah manfaat pajak penghasilan RUGI BERSIH

LOSS BEFORE INCOME TAX

3.970

Income tax benefit: Deferred tax

3.970

Total income tax benefit

(21.499)


OPERATING LOSS

NET LOSS


2


PT PERTAGAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital Penerimaan dari setoran modal Rugi bersih periode berjalan Saldo per 31 Desember 2007

PT PERTAGAS STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Defisit/ Deficit

50.000

Ekuitas - bersih/ Equity - net -

50.000

-

(21.499)

(21.499)

50.000

(21.499)

28.501


Proceeds from paid-up capital Net loss for the period Balance as of December 31, 2007


3


PT PERTAGAS LAPORAN ARUS KAS Untuk periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAGAS STATEMENT OF CASH FLOWS For the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise Stated)

2007 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI: Rugi sebelum pajak penghasilan Penyesuaian untuk merekonsiliasi rugi sebelum pajak penghasilan ke kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi: Taksiran kewajiban imbalan kerja

(25.469)

6.171

Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi: Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain Uang muka Pajak dibayar dimuka Biaya yang masih harus dibayar Hutang lain-lain Hutang pajak Hutang jangka panjang lain-lain

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: Loss before income tax Adjustment to reconcile loss before income tax to net cash used in operating activities: Estimated employee benefits obligations Changes in operating assets and liabilities:

(115.070) (38) (463) (607) 113.003 824 362 4

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi

Trade receivable - related party Other receivables Advances Prepaid taxes Accrued expenses Other payables Taxes payable Other non-current liabilities

(21.283)

Net cash used in operating activity

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI: Perolehan aset tetap

(963)

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITY: Acquisitions of fixed assets

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

(963)

Net cash used in investing activity

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penerimaan dari setoran modal

50.000

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITY: Proceeds from paid-up capital

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

50.000

Net cash provided by financing activity

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

27.754

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE

-

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE

27.754

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD



4


PT PERTAGAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.

PT PERTAGAS NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM a.

1.

Profil Perusahaan

GENERAL a.

Company Profile

PT Pertagas (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 23 Februari 2007 dari Marianne Vincentia Hamdani, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. WT03421 HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Maret 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 545 Tambahan No. 5 tanggal 15 Januari 2008.

PT Pertagas (“the Company”) was established by virtue of Notarial Deed No. 12 of Marianne Vincentia Hamdani, S.H. dated February 23, 2007. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decision Letter No. WT03421 HT.01.01-TH.2007 on March 29, 2007 and was published in the State Gazette No. 545 Supplement No. 5 dated January 15, 2008.

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin Kav. 55, Jakarta 10350.

The Company’s head office is located at Jalan Muhammad Husni Thamrin Kav. 55, Jakarta 10350.

Pendirian Perusahaan merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-undang No. 22 tahun 2001 tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA, selanjutnya disebut ”Pertamina Lama”) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

The Company’s establishment is related with Law No. 22 of 2001 dated November 23, 2001 regarding Oil and Gas, and Government Regulation No. 31 of 2003 dated June 18, 2003 regarding the change in the status of Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA, the “former Pertamina Entity”) to a limited liability company.

Pengalihan Bentuk Pertamina Lama menjadi PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) dituangkan dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 17 September 2003 dari Lenny Janis Ishak, S.H., dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 93 Tambahan No. 11620 tanggal 21 November 2003.

The change in the status of the former Pertamina Entity to PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) is documented by Notarial Deed No. 20 dated September 17, 2003 of Lenny Janis Ishak, S.H., which was approved by the Minister of Justice and Human Rights through Decision Letter No. C-24025 HT.01.01. TH.2003 dated October 9, 2003 and published in Supplement No. 11620 to the State Gazette No. 93 dated November 21, 2003.

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 2001 yang mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha hilir dan hulu minyak dan gas bumi. Pertamina menyerahkan kegiatan transportasi gas dan jual beli gas pada anak perusahaan, PT Pertagas efektif sejak tanggal 16 April 2008. Pertamina berencana untuk mengalihkan kepemilikan pipa gas Pertamina pada Perusahaan.

Persuant to the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2001 which requires separation between downstream and upstream oil and gas activities, Pertamina assigned its gas transportation and trading business activities to a subsidiary, PT Pertagas as of April 16, 2008. Pertamina plans to transfer ownership of its gas pipeline assets to the Company.

5



1.


UMUM (lanjutan) b.

1.

Wilayah kerja, kegiatan usaha dan alamat utama Perusahaan didirikan usaha sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

untuk

GENERAL (continued) b. Working areas, business activities and principal address The Company was established to engage in activities as follows:

menjalankan

1. 2. 3. 4. 5.

Niaga gas bumi dan turunannya Transportasi gas dan minyak bumi Pemrosesan gas bumi Distribusi gas bumi Penyimpanan dan usaha lainnya yang terkait dengan gas bumi

Trading of natural gas and its derivatives Natural gas and oil transportation Natural gas processing Natural gas distribution Natural gas storage and other related business activities

Kegiatan operasi Perusahaan dibagi menjadi 5 area operasi sebagai berikut:

The Company’s operations are divided into 5 operational areas:

1.

1.

2. 3. 4. 5.

Area Operasi Sumatera Bagian Utara, yang meliputi area distribusi Aceh dan Sumatera Utara. Area Operasi Sumatera Selatan, yang meliputi area distribusi Sumatera Selatan dan Jambi. Area Operasi Jawa Bagian Barat, yang meliputi area distribusi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Area Operasi Jawa Bagian Timur, yang meliputi area distribusi Jawa Timur. Area Operasi Kalimantan, yang meliputi area distribusi Kalimantan Timur.

2. 3. 4. 5.

North Sumatera Operation Area, which involves Aceh and North Sumatera distribution areas. South Sumatera Operation Area, which involves South Sumatera and Jambi distribution areas. West Java Operation Area, which involves Jakarta, West Java, and Banten distribution areas. East Java Operation Area, which involves the East Java distribution area. Kalimantan Operation Area, which involves the East Kalimantan distribution area.

Selama tahun 2007, Perusahaan hanya melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian pipa gas milik Pertamina. Pelanggan Perusahaan adalah PT Pertamina EP. Jasa kepada PT Pertamina EP dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 20 November 2007 antara Perusahaan dan PT Pertamina EP yang meliputi Area Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Barat.

During 2007, the Company’s activities only involved operations and maintenance of gas pipelines owned by Pertamina. The Company’s only customer is PT Pertamina EP. Services involving PT Pertamina EP are conducted based on a Memorandum of Understanding (Kesepakatan Bersama) between the Company and PT Pertamina EP involving the North Sumatera, South Sumatera, and West Java Operation Areas.

Pada tanggal 20 November 2007, Perusahaan menandatangani Kesepakatan Bersama Pengoperasian dan Pemeliharaan (Sementara) No. 1101/EP0000/2007-S0 dan 0496/PG0000/2007-S0 dengan PT Pertamina EP atas transaksi jasa pengoperasian dan pemeliharaan pipa di Area operasi Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, dan Jawa Bagian Barat. Pendapatan Perusahaan dari jasa pengoperasian dan pemeliharaan pipa tersebut didasarkan atas beban aktual yang terjadi di masing-masing area ditambah dengan surcharge sebesar 11% dan overhead sebesar 2%.

On November 20, 2007, the Company and PT Pertamina EP signed a Memorandum of Understanding involving Pipeline Operations and Maintenance No. 1101/EP0000/2007-S0 and 0496/PG0000/2007-S0 in respect of pipeline operations and related maintenance services for the North Sumatera, South Sumatera, and West Java Operation Areas. The Company’s revenue from pipeline operations and maintenance services is based on actual expenses plus a surcharge of 11% and an overhead cost allocation of 2%.

6



1.


UMUM (lanjutan) c.

1.

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan

GENERAL (continued) c.

The composition of the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2007 is as follows:

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direksi Direktur Utama Direktur Operasi Direktur Pengembangan dan Niaga Direktur Keuangan

2.

Boards of Commissioners and Directors, and employees

Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Independent Commissioner

Hanung Budya Yuktyanta Wahyu Suswinto Mudjo Suwarno

Dadang Subiantara Gusti Azis Harjana Kodiyat Bintoro Moelyono

Board of Directors President Director Operational Director Business Development and Trade Director Finance Director

Biaya remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk periode 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp2.360.029.763 (nilai penuh) dan Rp333.900.000 (nilai penuh).

Total remuneration paid to the Company’s Boards of Directors and Commissioners for the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007 amounted to Rp2,360,029,763 (full amount) and Rp333,900,000 (full amount), respectively.

Perusahaan mempunyai 201 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2007, dimana 183 karyawan (tidak diaudit) adalah karyawan Pertamina dengan status diperbantukan kepada Perusahaan dan 18 karyawan (tidak diaudit) adalah karyawan tetap Perusahaan.

As of December 31, 2007 the Company has 201 employees (unaudited), 183 employees (unaudited) of which are Pertamina’s employees seconded to the Company and the remaining 18 employees (unaudited) are employees directly hired by the Company.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2.

SUMMARY POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

The accounting and reporting policies adopted by the Company conform to generally accepted accounting principles in Indonesia, which are based on Indonesian Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”). The significant accounting principles were applied consistently in the preparation of the financial statements for the period from February 23, 2007 (inception date) to December 31, 2007 and are as follows:

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang telah diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”). Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang signifikan, diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode dari tanggal 23 Februari 2007 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, yang dianut oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

7



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) a.

b.

2.

Dasar penyusunan laporan keuangan

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) a.

ACCOUNTING

Basis of financial statements preparation

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan keuangan juga disusun dengan menggunakan konsep harga perolehan.

The financial statements, other than the statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The historical cost basis is used in the preparation of the financial statements.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method), dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows have been prepared using the indirect method and classify cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

The financial statements are presented in Rupiah.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

b.

Related party transactions

Sesuai dengan PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak - pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa“, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa didefinisikan sebagai berikut:

In accordance with PSAK No. 7, ”Related Party Disclosures”, related parties are defined as those entities which have the following relationships:

i.

Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan dan fellow subsidiaries);

i.

Enterprises that, through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the Company (this includes holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries);

ii.

Perusahaan asosiasi;

ii.

Associated enterprises;

iii.

Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan atas Perusahaan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);

iii.

Individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting rights of the Company that gives them significant influence over the Company, and close members of the family of any such individual (close members of a family are defined as those members who are able to exercise influence or can be influenced by such individuals, in conjunction with their transactions with the Company);

8



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) b.

c.

2.

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) b.

ACCOUNTING

Related party transactions (continued)

iv.

Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris dan direksi, manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

iv.

Key management personnel, that is, those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company, including the boards of commissioners and directors, managers of the Company and close members of the families of such individuals; and

v.

Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam (iii) atau (iv), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

v.

Enterprises in which a substantial interest in the voting power is owned, directly or indirectly, by any person described in (iii) or (iv) or over which such a person is able to exercise significant influence. This includes enterprises owned by board of commissioners, directors or major shareholders of the Company that have a member of key management in common with the Company.

Semua transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

Transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaanperusahaan lain yang dimiliki/dikendalikan oleh Negara/Daerah tidak diperhitungkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transactions of the Company involving State/Region-Owned Companies and other companies owned/controlled by the State/Regions, are not designated as related party transactions.

Kas dan setara kas

c. Cash and cash equivalents Cash on hand, cash in banks, and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted are classified as ”cash and cash equivalents”.

Kas, bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya dikelompokkan sebagai “kas dan setara kas”.

9



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) d.

2.

Piutang

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) d.

Piutang disajikan sebesar perkiraan nilai yang dapat dipulihkan setelah dikurangi cadangan piutang ragu-ragu yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap keadaan masing-masing akun piutang pada akhir periode. Piutang ragu-ragu dihapuskan pada periode ketika dipastikan tidak dapat tertagih. e.

Receivables Receivables are presented at their estimated recoverable amount after providing for doubtful accounts based on management’s review of the status of each account at the end of the period. Receivables are written-off during the period in which amounts are determined to be uncollectible.

Penyisihan piutang ragu-ragu

e.

Allowance for doubtful accounts Allowances for doubtful accounts are provided based on a review of the status of the individual receivable accounts at the end of the period.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap masingmasing akun piutang pada akhir periode. f.

ACCOUNTING

Aset tetap

f.

Fixed assets

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Biaya tersebut termasuk biaya penggantian sebagian aset tetap dan biaya pinjaman untuk proyek konstruksi jangka panjang jika kriteria pengakuan terpenuhi. Demikian pula, ketika major inspection dilakukan, biayanya diakui sebagai nilai aset tetap sebagai biaya penggantian, jika kriteria pengakuan terpenuhi.

Cost includes the cost of replacing part of fixed assets and borrowing costs for long-term construction projects if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Tahun/Years Tangki, instalasi pipa, dan peralatan lainnya Bangunan Harta Benda Modal (HBM) bergerak

5 - 20 40 5 - 10

Tanks, pipeline installations and other equipment Buildings Moveable assets An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to the statement of income in the year the asset is derecognized.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan di laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

10



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) f.

g.

2.

Aset tetap (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) f.

ACCOUNTING

Fixed assets (continued)

Aset dalam penyelesaian

Construction in progress

Aset dalam penyelesaian merupakan biayabiaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan dan akuisisi aset tetap dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan. Biaya pinjaman yang terjadi untuk mendanai aset dalam penyelesaian dikapitalisasi selama periode sampai dengan proses pembangunan aset selesai.

Construction in progress represents costs for the construction and acquisition of fixed assets and other costs, which costs are transferred to the relevant asset account when the asset is completed and ready to use. Borrowing costs incurred specifically to fund construction in progress are capitalized during the period up to completion of the respective assets.

Program pensiun dan imbalan kerja

g.

Pension plan and employee benefits

Perusahaan menerima pembebanan biaya jasa kini (current service costs) atas kewajiban pensiun dan imbalan kerja untuk karyawan Pertamina yang statusnya diperbantukan ke Perusahaan.

The Company is charged for current service costs for pension and other employee benefits obligations for Pertamina employees seconded to the Company.

Untuk karyawan tetap (yang statusnya bukan perbantuan), Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan Kontrak Kerja Bersama (KKB) antara Perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Jika imbalan pasca kerja yang diterima karyawan melalui program imbalan pasca kerja Perusahaan lebih kecil dari ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (Undang-undang), maka Perusahaan akan membukukan tambahan kewajiban imbalan kerja atas kekurangan tersebut.

The Company provides post-employment benefits covering all of its permanent employees (direct hired employees) in accordance with its employment agreement contract (KKB). Employee benefits involving the Company’s post-employment benefits plan are recognized in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003, or the Company’s plan, whichever benefit is higher.

Biaya imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial Projected Unit Credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial dari program imbalan pasca kerja diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk masing-masing program imbalan pasti pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban manfaat pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, jika ada, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian tersebut diakui berdasarkan metode garis lurus selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan.

The cost of providing employee benefits is determined using the projected unit credit actuarial valuation method. Actuarial gains and losses from post-employment benefits plans are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting period exceeded the greater of 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date or 10% of the fair value of plan assets at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

11



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) g.

h.

i.

Program pensiun (lanjutan)

dan

imbalan

2.

kerja

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) g.

Pension plan (continued)

and

ACCOUNTING

employee

benefits

Biaya jasa lalu yang terjadi dari pengenalan suatu program imbalan pasti atau perubahan imbalan terhutang pada program imbalan pasti yang ada diamortisasi sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak atau vested. Apabila imbalan tersebut vested segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, Perusahaan diharuskan mengakui biaya jasa lalu pada saat itu juga.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing defined benefits plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested. To the extent that the benefits are already vested immediately following the introduction of, or changes to, a defined benefit plan, the past service costs are recognized immediately.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang timbul dari program imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

Actuarial gains and losses and past-service costs arising in relation to other long-term employee benefits are recognized immediately in the statements of income.

Kewajiban atau aset imbalan pasti terdiri dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (menggunakan tingkat diskonto yang mengacu pada bunga obligasi berkualitas tinggi atau bunga obligasi Pemerintah pada pasar yang aktif), dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui dan dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung. Aset program adalah aset yang dimiliki oleh Dana Pensiun manfaat pasti atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset program tersebut tidak boleh dipakai untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur Perusahaan dan tidak boleh dibayarkan langsung kepada Perusahaan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan informasi yang tersedia di pasar.

The defined benefit asset or liability comprises the present value of the defined benefits obligation (using a discount rate based on high quality corporate bonds or Government bonds traded on an active market), less past service costs not yet recognized and less the fair value of plan assets out of which the obligations are to be settled. Plan assets are assets that are held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. Plan assets are not available to the creditors of the Company nor can they be paid directly to the Company. Fair value is based on market price information.

Pengakuan pendapatan dan beban

h.

Revenue and expense recognition

Pendapatan dari penjualan dan jasa masingmasing diakui, pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan dan pada saat jasa diberikan.

Revenue from sales and services is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred to the buyer and when such services are performed, respectively.

Beban diakui pada saat terjadi berdasarkan konsep akrual.

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

i.

Foreign balances

currency

transactions

and

Transactions in currencies other than the Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions. At the balance sheet date, all foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Rupiah at the buying exchange rates quoted by Bank Indonesia (Indonesian Central Bank) on that date.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selain Rupiah dicatat dengan kurs tukar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, seluruh aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing telah dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs beli Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia) pada tanggal tersebut. 12



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) i.

2.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) i.

Foreign currency balances (continued)

ACCOUNTING

transactions

and

The exchange rate used (in full amount) to translate US Dollar amounts into Rupiah as at December 31, 2007 is as follows:

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang Dolar Amerika ke dalam Rupiah (dalam jumlah penuh) pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut: 31 Desember/ December 31, 2007 Dolar Amerika Serikat/Rupiah

9.419

The resulting net foreign exchange gains or losses are recognized in the current period’s statement of income, except for the foreign exchange differences arising in relation to borrowings which qualify for capitalization as part of assets under construction.

Laba atau rugi bersih selisih kurs dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian. j.

US Dollar/Rupiah

Perpajakan

j.

Taxation

Metode hutang diterapkan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Berdasarkan metode ini, beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara jumlah aset dan kewajiban komersial dengan perhitungan pajak pada tiap tanggal laporan.

The liability method is applied to determine income tax expense. Under this method, current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas dimana atas perubahan tersebut dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Changes in deferred tax assets and liabilities as a result of amendments of tax rates are recognized in the statement of income in the current period, except for transactions previously charged or credited directly to equity in which case such changes are charged or credited to equity.

Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that it is probable that in the future, taxable income will be available against which the unused tax losses can be utilized.

13



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Perpajakan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

Taxation (continued) Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, for assessment amounts appealed against by the Company, when: (1) the result of the appeal is determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, in which event the impact of the amendment of tax obligations based on an assessment is recognized at the time of making such appeal, or (2) at the time based on knowledge of developments in similar cases involving matters appealed, based on rulings by the Tax Court or the Supreme Court, that a positive appeal outcome is adjudged to be significantly uncertain, in which event the impact of an amendment of tax obligations based on assessment amounts appealed is recognized.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima, atau jika dalam hal Perusahaan mengajukan banding: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat itu perubahan kewajiban perpajakan diakui berdasarkan jumlah ketetapan pajak yang diajukan banding. k.

ACCOUNTING

Kerugian penurunan nilai aset

k.

Impairment of assets

Evaluasi terhadap aset jangka panjang dilakukan pada setiap tanggal neraca untuk penurunan nilai ketika terjadi peristiwa atau perubahan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat terpulihkan. Jika terdapat kondisi seperti di atas, nilai terpulihkan dari aset diperkirakan. Nilai terpulihkan dari aset ditentukan berdasarkan nilai yang lebih besar antara nilai jual aset dan nilai pakai. Kerugian terhadap penurunan nilai diakui ketika nilai tercatat dari aset atau unit penghasil kas terkecil melebihi nilai tercatat yang terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi periode berjalan.

Long-lived assets are reviewed at each balance sheet date for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated. The recoverable amount of an asset is determined as the greater of an asset’s net selling price and value in use. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of the asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the current period’s statement of income.

Nilai tercatat aset dimana kerugian penurunan nilai diakui akan dipulihkan jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai aset yang terpulihkan sejak terakhir kerugian penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai dibalik sepanjang nilai tercatat dari aset tidak melebihi nilai tercatat yang sebelumnya, setelah dikurangi penyusutan, jika tidak terdapat kerugian penurunan nilai yang diakui.

The carrying amount of an asset for which an impairment loss has been recognized is increased to its recoverable amount and an impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, if no impairment loss had been recognized.

14



2.


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) l.

2.

Penggunaan estimasi

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) l.

Use of Estimates The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that affect amounts of assets and liabilities and disclosures of the contingent assets and liabilities at the balance sheet date and the amounts of revenues and expenses reported during the period. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts that differ from those estimates.

Penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. 3.

ACCOUNTING

KAS DAN SETARA KAS

3.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember/ December 31, 2007 Kas Bank

94 27.660

Cash on hand Cash in banks

Jumlah

27.754

Total

Details of cash and cash equivalents balances based on currency and by individual bank are as follows:

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan masing-masing bank adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2007 Kas: Rupiah Dolar Amerika Serikat

91 3

Cash on hand: Rupiah US Dollars

Jumlah kas

94

Total cash on hand

Bank: Rekening Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rekening Dolar Amerika PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

26.861 799

Cash in banks: Rupiah Account PT Bank Mandiri (Persero) Tbk US Dollar Account PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jumlah bank

27.660

Total cash in banks

Jumlah kas dan setara kas

27.754

Total cash and cash equivalents

15



4.


PIUTANG USAHA - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

4.

TRADE RECEIVABLE - RELATED PARTY

31 Desember/ December 31, 2007 Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 12a)

5.

Trade receivable - related party (Note 12a)

115.070

PIUTANG LAIN-LAIN

5.

OTHER RECEIVABLES

31 Desember/ December 31, 2007

6.

Piutang lain-lain - pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 12b)

20

Other receivable - related party (Note 12b)

Piutang lain-lain - pihak ketiga Golden Spike Indonesia Ltd.

18

Other receivable - third party Golden Spike Indonesia Ltd.

Piutang lain-lain merupakan piutang yang terjadi atas kegiatan analisa sample gas.

Other receivables represent receivables for gas sample analysis services.

UANG MUKA

6.

ADVANCES

31 Desember/ December 31, 2007 Pembayaran uang muka kerja karyawan

7.

463

ASET TETAP

7.

Employee advances

FIXED ASSETS Movements of Company’s fixed assets are as follows:

Mutasi aset tetap Perusahaan adalah sebagai berikut: 2007 Saldo awal 23 Feb. 2007/ Beginning balance Feb. 23, 2007

Penambahan/ Additions

Aset dalam pelaksanaan instalasi

-

Nilai buku bersih

-

Pengurangan/ Deductions

963

Reklasifikasi/ Reclassifications -

-

Saldo akhir 31 Des. 2007/ Ending balance Dec. 31, 2007 963

Construction in progress instalation

963

Net book value

Work in progress involves payments for technical assistance in relation to the East Java Gas Pipeline Offshore Rectification Project.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan merupakan pembayaran untuk bantuan teknis dalam proyek Rektifikasi Pipa Jawa Timur (East Java Gas Pipeline Offshore).

16



8.


BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

8.

ACCRUED EXPENSES


9.

Kontrak Material Gaji Lain-lain

99.895 10.968 55 2.085

Contract Materials Salaries Others

Jumlah

113.003

Total

HUTANG LAIN-LAIN

9.

OTHER PAYABLES

31 Desember/ December 31, 2007 Hubungan istimewa (Catatan 12c) Pihak ketiga

10. TAKSIRAN KEWAJIBAN IMBALAN KERJA a.

6.895

Related party (Note 12c)

21

Third parties

10. ESTIMATED OBLIGATIONS

EMPLOYEE

BENEFITS

Program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

a. Post-employment benefits and other longterm employee benefits

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, sebagai berikut:

The Company has post-employment benefits plans and provides other long-term employee benefits as follows:

a.1. Program imbalan pasca kerja untuk karyawan perbantuan Pertamina

a.1. Post-employment benefit program for employees seconded from Pertamina

(i)

Program manfaat pasti dibawah Dana Pensiun Pertamina

(i) Defined benefit plans under Dana Pensiun Pertamina

Seluruh pekerja tetap Pertamina yang diperbantukan ke Perusahaan terdaftar dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP/Defined Benefit Plan) dimana Pertamina diwajibkan untuk membayar iuran yang dikelola secara terpisah oleh Dana Pensiun Pertamina. Pendanaan dari program pensiun tersebut dilaksanakan dengan sistem iuran bulanan sebesar 11,22% dan 10,72% dari gaji pokok, masingmasing oleh karyawan dan pemberi kerja.

The Defined Benefits Plan (PPMP) covers all of Pertamina’s permanent employees seconded to the Company. Pertamina funds contributions to the pension plan which funds are managed separately by the Pertamina Pension Plan. Contributions are funded and consist of the Pertamina’s and employees’ monthly contributions of 10.72% and 11.22%, respectively of employees’ monthly basic salaries.

17




10. TAKSIRAN KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan) a.

10. ESTIMATED EMPLOYEE OBLIGATIONS (continued)

BENEFITS

Program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

a. Post-employment benefits and other longterm employee benefits (continued)

a.1. Program imbalan pasca kerja untuk karyawan perbantuan Pertamina (lanjutan)

a.1. Post-employment benefit program for employees seconded from Pertamina (continued)

(ii) Tunjangan kesehatan pasca kerja

(ii) Post-employment health benefits Pertamina provides post retirement healthcare benefits. The benefits cover retired employees and their spouses from the date of the employees’ retirement until death. The benefits are unfunded.

Pertamina memberikan tunjangan kesehatan pasca kerja kepada para pensiunan dan pasangannya yang berhak sejak mereka memasuki usia pensiun sampai meninggal dunia. Manfaat ini tidak didanai. (iii) Penghargaan (PAP)

atas

pengabdian

(iii) Severance and service pay (PAP) Severance and service pay consist of additional benefits to which employees are entitled when they enter the pension period, and in the event of permanent disability, death, or voluntary resignation. The amounts for each of these benefits depend on the years of service completed in accordance with the calculation table previously determined by Pertamina. These benefits are unfunded.

Manfaat PAP merupakan imbalan tambahan yang diberikan pada saat karyawan memasuki usia pensiun, atau mengalami cacat tetap, atau meninggal, atau mengundurkan diri secara sukarela. Besarnya masingmasing manfaat tersebut tergantung pada masa kerja karyawan dengan mengacu pada tabel perhitungan yang telah ditetapkan Pertamina. Manfaat ini tidak didanai. 90% dari jumlah manfaat pensiun PAP dibayarkan pada saat karyawan berusia 55 tahun, sisanya dibayarkan pada usia 56 tahun.

90% of the total severance and service pay amounts are paid when the employees attain 55 years of age and the balance is paid to the employees at 56 years of age.

a.2. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk karyawan perbantuan Pertamina dan karyawan tetap Perusahaan

a.2. Other long-term employment benefits plans for seconded employees from Pertamina and the Company’s direct hire employees

Pertamina dan Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang tidak didanai, seperti: tunjangan Masa Persiapan Purna Karya (MPPK), biaya pemulangan, ulang tahun dinas, tunjungan cuti, dan Asuransi Mandiri Guna I (hanya untuk karyawan perbantuan). Kecuali dari manfaat Program Asuransi, manfaat ini tidak didanai.

Pertamina and the Company provide other long-term employee benefits in the form of pre-retirement benefits (MPPK), repatriation costs, service anniversary, annual leave and a Mandiri Guna I Insurance Program (only for seconded employees). With the exception of the Insurance Program benefits, these benefits are unfunded.

18



10. TAKSIRAN (lanjutan)

KEWAJIBAN

IMBALAN


KERJA


b. Taksiran kewajiban imbalan kerja

BENEFITS

b. Estimated employee benefit obligations

Taksiran kewajiban imbalan kerja karyawan perbantuan Pertamina dan karyawan tetap Perusahaan per tanggal 31 Desember 2007, dihitung oleh aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporan mereka tanggal 7 September 2009. Taksiran kewajiban imbalan kerja karyawan perbantuan diakui sebagai kewajiban ke Pertamina. Berikut ini adalah ringkasan taksiran kewajiban imbalan kerja karyawan perbantuan Pertamina.

As of December 31, 2007, the estimated employee benefits obligations of seconded Pertamina employees and the Company’s employees were determined based on the valuation reports of an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dated September 7, 2009. The provision for employee benefits obligations for Pertamina’s employees seconded to the Company has been recognized as a payable to Pertamina. The following table summarizes the estimated employee benefits expense for Pertamina’s employees seconded to the Company.

b.1. Pembebanan biaya imbalan kerja karyawan perbantuan Pertamina kepada Perusahaan

b.1. Seconded employee benefits expense charged by Pertamina to the Company

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007 Pensiun dan imbalan pasca kerja: PAP - Penghargaan Atas Pengabdian Program manfaat pasti dibawah Dana Pensiun Pertamina Program Asuransi Guna Mandiri I Biaya pemulangan

674 56 71

Pension and post-employment benefits: PAP - Severance and service pay Defined benefit plans under Pertamina Pension Fund Insurance Guna Mandiri I Repatriation costs

Sub jumlah

3.987

Sub-total

Imbalan kerja jangka panjang lainnya: Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) Tunjangan cuti Ulang tahun dinas

859 1.150 96

Other long-term employee benefits: Pre-retirement benefits (MPPK) Leave allowances Service anniversary allowances

Sub jumlah

2.105

Sub-total

Jumlah

6.092

Total

3.186

Pertamina has not charged the Company for the costs of post-employment health benefits for seconded employees for the period from February 23, 2007 to December 31, 2007.

Tidak ada tunjangan kesehatan pasca kerja yang dibebankan oleh Pertamina ke Perusahaan atas karyawan perbantuan untuk periode tanggal 23 Februari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

19



10.


TAKSIRAN KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)


b. Taksiran kewajiban imbalan kerja (lanjutan) b.2. Biaya imbalan Perusahaan

kerja

a.

karyawan

BENEFITS

Estimated employee benefit obligations (continued) b.2. Employee benefits expense for the Company’s direct hire employees

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007 Pengakuan beban: Biaya jasa kini

79

Expense recognition: Current service cost

Beban imbalan pasca kerja

79

Post-employment benefits expense

b.3. Perubahan kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

b.3. Changes in post-employment benefits and other long-term employee benefits obligations

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007

c.

Saldo awal periode Biaya imbalan kerja (Catatan 10b.2)

79

Beginning balance Employee benefits expense (Note 10b.2)

Saldo akhir periode

79

Balance at end of period

Asumsi aktuarial

c.

Significant actuarial assumptions involving the calculations of post-employment benefits obligations and other long-term employment benefits for the Company’s direct hired employees are as follows:

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk Perusahaan adalah sebagai berikut: Tingkat diskonto Kenaikan gaji Faktor demografi: - Tingkat kematian - Tingkat cacat - Pengunduran diri

Usia pensiun normal

Actuarial assumptions

10,0% per tahun/year 11% per tahun/year Group Annuity Mortality 1971 0,75% dari tingkat kematian/of mortality rate 1% pada usia/at age 20 tahun/years dan berkurang secara linear sebesar/ and reducing linearly by 0% sampai usia/per year up to age 55 tahun/years 56 tahun/56 years of age

20

Discount rate Salary increase Demographic factors: Mortality Disability Resignation rate -

Normal pension age -




11. PERPAJAKAN a.

11. TAXATION

Pajak dibayar dimuka

a.

Prepaid taxes


b.

c.

Pajak Pertambahan Nilai Pajak fiskal

582 25

Value added tax Fiscal exit tax

Jumlah

607

Total

Hutang pajak

b. Taxes payable 31 Desember/ December 31, 2007

Pajak penghasilan - Pasal 21 - Pasal 23

272 90

Income taxes Article 21 Article 23 -

Jumlah

362

Total

Manfaat pajak penghasilan

c.

Income tax benefit

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007 Pajak tangguhan d.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan rugi fiskal Perusahaan untuk periode tanggal 23 Februari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

3.970

Deferred tax

d.

The reconciliation between the loss before income tax as shown in the income statement and the tax loss for the period from February 23, 2007 to December 31, 2007 is as follows:

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007 Rugi sebelum pajak penghasilan Ditambah/(dikurangi): Beda temporer: Kewajiban imbalan kerja

(25.469)

Sub jumlah beda temporer Beda tetap: Beban yang tidak dapat dikurangkan Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak penghasilan final, dicatat bersih setelah pajak

6.171

Loss before income tax Add/(less): Temporary differences: Estimated employee benefits obligations

6.171

Sub-total temporary differences Permanent differences:

13.042 (806)

Sub jumlah beda tetap

12.236

Rugi fiskal

(7.062)

21

Non deductible expenses Interest income subject to final tax, recorded on a net of tax basis Sub-total permanent differences Tax loss




11. PERPAJAKAN (lanjutan) e.

11. TAXATION (continued) e.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan yang dihitung dengan mengalikan rugi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku atas rugi sebelum pajak penghasilan dan manfaat pajak penghasilan pada laporan laba rugi untuk periode tanggal 23 Februari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax benefit computed by applying the applicable tax rate to the loss before income tax and the income tax benefit as shown in the statement of income for the period from February 23, 2007 to December 31, 2007 is as follows:

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007 Rugi sebelum pajak penghasilan Manfaat pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif Beda tetap bersih dengan tarif pajak efektif Manfaat pajak penghasilan f.

Pajak tangguhan

(25.469)

Loss before income tax

(7.641)

Income tax benefit at the effective tax rates

3.671

Net permanent differences at the effective tax rates

(3.970)

Income tax benefit

f.

Deferred tax An analysis of deferred tax assets as of December 31, 2007 follows:

Analisa atas aset pajak tangguhan Perusahaan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut: 31 Desember/ December 31, 2007 Hutang lain-lain - pihak yang mempunyai hubungan istimewa - kewajiban masa depan karyawan perbantuan Taksiran Kewajiban imbalan kerja Rugi fiskal

1.828 23 2.119

Other payables - Related party - seconded employee benefits obligation Estimated employee benefits obligation Tax loss

Jumlah aset pajak tangguhan

3.970

Total deferred tax assets

12. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA a.

12. RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa

a.

BALANCES

AND

Trade receivable - related party

31 Desember/ December 31, 2007 PT Pertamina EP: Sudah ditagihkan Belum ditagihkan

29.740 85.330

Jumlah

115.070

22

PT Pertamina EP: Billed Unbilled Total




12. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) a.

b.

12. RELATED PARTIES BALANCES TRANSACTIONS (continued)

Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lanjutan)

a.

AND

Trade receivable - related party (continued)

Piutang usaha dari PT Pertamina EP pada tanggal 31 Desember 2007 merupakan piutang sehubungan dengan jasa pemeliharaan dan pengoperasian pipa gas.

The trade receivable due from PT Pertamina EP as of December 31, 2007 involves charges for gas pipeline operations and maintenance.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga penyisihan piutang ragu-ragu tidak diperlukan.

Management believes that the receivable is collectible, and hence no allowance for doubtful accounts is required.

Piutang lain-lain - pihak yang mempunyai hubungan istimewa

b.

Other receivable - related party

31 Desember/ December 31, 2007 PT Pertamina EP: Belum ditagihkan

20

The other receivable due from PT Pertamina EP involves charges for gas sample analysis services.

Piutang lain-lain dari PT Pertamina EP merupakan tagihan atas kegiatan analisa sampel gas. c.

PT Pertamina EP: Unbilled

Hutang lain-lain - pihak yang mempunyai hubungan istimewa

c.

Other payables - related parties

31 Desember/ December 31, 2007 Pertamina PT Pertamina Training & Consulting, Indonesia PT Pertamina Bina Medika

6.179 712 4

Pertamina PT Pertamina Training & Consulting, Indonesia PT Pertamina Bina Medika

Jumlah

6.895

Total

Hutang kepada Pertamina diantaranya terdiri dari pemberian dana untuk kegiatan operasi Perusahaan, pengantian biaya operasional yang dibayar oleh Pertamina untuk Perusahaan, dan gaji serta manfaat karyawan perbantuan dari Pertamina kepada Perusahaan.

The payable to Pertamina mainly involves provision of funds for operational purposes to the Company, reimbursement of operational expenses paid by Pertamina on behalf of the Company and salaries and benefits for Pertamina’s employees seconded to the Company.

Hutang kepada PT Pertamina Training & Consulting, Indonesia diantaranya terdiri dari biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan perekrutan dan pelatihan karyawan Perusahaan.

The payable to PT Pertamina Training & Consulting, Indonesia mainly involves charges for recruitment and training of the Company’s employees.

23




12. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) d.

12. RELATED PARTIES BALANCES TRANSACTIONS (continued)

Pendapatan usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa

d.

AND

Revenue from related party

23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007 Pendapatan operasi dan pemeliharaan pipa

Revenue from related party represents services provided to PT Pertamina EP.

Pendapatan usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan jasa diberikan kepada PT Pertamina EP. 13. MODAL SAHAM

13. SHARE CAPITAL As of December 31, 2007, the Company’s issued and paid-up share capital position is as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2007, komposisi modal ditempatkan dan disetor Perusahaan adalah sebagai berikut: Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Total issued and paid-up shares

PT Pertamina (Persero) PT Pertamina Retail

Revenue from pipeline operating and maintenance activities

112.005

Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital

Persentase kepemilikan/ Percentage of ownerships

49.500 500

99% 1%

49.500 500

50.000

100%

50.000

14. PENDAPATAN USAHA

PT Pertamina (Persero) PT Pertamina Retail

14. REVENUES 23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa: Pendapatan operasi dan pemeliharaan pipa

112.005

Related party: Revenue from pipeline operating and maintenance activities

Revenue from pipeline operating and maintenance activities is based on a Memorandum of Understanding (Kesepakatan Bersama) between the Company and PT Pertamina EP (Note 1b).

Pendapatan pengoperasian dan pemeliharaan pipa didasarkan atas Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dan PT Pertamina EP (Catatan 1b).

24




15. BEBAN POKOK

15. COST OF REVENUES 23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007

Jasa teknis/jasa spesialis Beban peralatan dan material Jasa umum Sewa Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100) Jumlah

16. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

87.378 9.875 2.234 422

Technical services/specialist services Equipment and materials expenses General services Rent

74

Others (each below Rp100)

99.983

Total

16. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007

Beban gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya Jasa teknis/jasa spesialis Jasa profesional Sewa Beban peralatan dan material Pajak dan retribusi Corporate communications Jasa umum Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100) Jumlah

17. PENDAPATAN LAIN-LAIN

21.183 5.166 5.053 2.169 1.002 626 531 456

Salaries, wages and other employee benefits Technical services/specialist services Professional services Rent Equipment and materials expense Taxes and retributions Corporate communications General services

2.874

Others (each below Rp100)

39.060

Total

17. OTHER REVENUES 23 Februari/ February 23 31 Desember 2007/ December 31, 2007

Pendapatan lainnya

374

Other revenues

Other revenues consist of revenues from gas sample analysis services and fees for tender documents.

Pendapatan lainnya terdiri atas pendapatan jasa analisa sampel gas dan pendapatan penggantian dokumen lelang.

25




18. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

18. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENCIES

Pada tanggal 17 Juli 2007, Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Korea Gas Corporation (KOGAS) untuk menjajaki peluang bisnis yang berhubungan dengan pengembangan proyek Terminal LNG di Indonesia, serta untuk melakukan perjanjian definitif bilamana kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan kegiatan bisnis sehubungan dengan proyek tersebut.

On July 17, 2007, the Company signed a Memorandum of Understanding with Korean Gas Corporation (KOGAS) to explore potential business opportunities related to LNG terminal project developments in Indonesia, and to enter into definitive agreements in the event the Parties decide to proceed with any business activities.

19. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA a.

19. SUBSEQUENT EVENTS

Penyertaan

a.

The Company and E1 Corporation established a joint venture company, named PT E1Pertagas on May 7, 2008. This company was established with the objective of becoming involved in Liquified Petroleum Gas (LPG) business activities in South Sumatera. The Company’s and E1 Corporation’s ownership interests in PT EI - Pertagas amount to 66% and 34%, respectively. The Company’s share capital contribution amounting to Rp7,439,043,936 (full amount) was paid on May 27, 2008.

Perusahaan dan E1 Corporation mengadakan kerja sama dalam pengembangan bisnis Liquified Petroleum Gas (LPG) di Sumatera Selatan dengan membentuk anak perusahaan yang bernama PT E1-Pertagas, yang didirikan pada tanggal 7 Mei 2008. Untuk pembentukan anak perusahaan tersebut masing-masing pihak memberikan kontribusi ekuitas, dimana porsi Perusahaan adalah sebesar 66% dan porsi E1 Corporation sebesar 34%. Penyertaan Perusahaan pada PT E1-Pertagas sebesar Rp7.439.043.936 (nilai penuh) disetorkan pada tanggal 27 Mei 2008 sebagai setoran awal. b.

Investment

Surat Kuasa

b.

Power of Attorney (Surat Kuasa)

Pada tanggal 16 April 2008, Pertamina mengeluarkan Surat Kuasa No. 540/C0000/2008-S0 kepada Perusahaan untuk pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan seluruh aset gas dengan nilai sejumlah Rp4.501.007.040.108 (nilai penuh) dan memberi kuasa pada Perusahaan untuk demi kepentingan Pertamina, melakukan atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga atau dengan Pemerintah meliputi tapi tidak terbatas pada:

On April 16, 2008, Pertamina issued a Power of Attorney No. 540/C0000/2008-S0 in favour of the Company for management, operation, and maintenance of all of Pertamina’s gas pipeline assets involving a recorded cost amounting to Rp4,501,007,040,108 (full amount) and authorising the Company to act on Pertamina’s behalf in relation to current contract arrangements and enter into agreements on Pertamina’s behalf with third parties or Government agencies, including but not limited to:

(1) Perjanjian Transportasi Gas eksisting,

(1) Existing Gas Transportation Agreements,

(2) Perjanjian Jual Beli Gas eksisting yang tidak terkait dengan gas produksi PT Pertamina EP yang dijual langsung oleh perusahaan tersebut kepada konsumen,

(2) Existing Gas Sales Agreements which do not involve sales of PT Pertamina EP’s gas production directly sold to consumers,

26



19. PERISTIWA PENTING NERACA (lanjutan) b.

c.

SETELAH


TANGGAL

19. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Surat Kuasa (lanjutan)

b.

Attorney

(Surat

Kuasa)

(3) Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pipa Gas Gresik - Semarang sesuai Hak Khusus yang diberikan oleh Badan Pengawas Hilir (BPH) Migas, yang merupakan badan pengawas kegiatan hilir minyak dan gas bumi di Indonesia.

(3) Implementation of construction of the Gresik - Semarang Gas Pipeline Project based on a right provided by BPH Migas, the Indonesian oil and gas downstream regulatory authority,

(4) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Tempino Plaju.

(4) Implementation of the Tempino - Plaju Oil Pipeline Construction Project.

Surat Kuasa tersebut berlaku sampai dengan tanggal efektif penyerahan pipa gas milik Pertamina kepada Perusahaan.

This Power of Attorney is valid until the effective date of the transfer of the gas pipelines owned by Pertamina to the Company.

Perubahan Nama

c.

Name Change The Company’s name was changed from PT Pertagas to PT Pertamina Gas based on Notarial Deed No. 3 dated on January 9, 2008 by Marianne Vincentia Hamdani, S.H. This Notarial Deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AIIU-04898.AH.01.02 dated January 31, 2008.

Nama Perusahaan berubah dari PT Pertagas menjadi PT Pertamina Gas berdasarkan Akta Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH No. 3 tanggal 9 Januari 2008 salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pertagas. Akta perubahan ini disahkan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AIIU04898.AH.01.02. tanggal 31 Januari 2008. d.

Power of (continued)

Surat Ketetapan Pajak

d.

Tax Assessments

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 21 untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp104

(1) Employee income tax under payment assessment (SKPKB) for fiscal year 2007 in the amount of Rp104

Perusahaan menerima SKPKB No. 00024/201/07/051/09 tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp104 (termasuk bunga sebesar Rp24).

The Company received a tax undepayment assessment letter (SKPKB) No. 00024/201/07/051/09 dated March 25, 2009 for an amount of Rp104 (including interest of Rp24).

Perusahaan menolak SKPKB dimaksud, yang kemudian telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan pada tanggal 21 April 2009.

The Company does not accept the tax assessment, which it settled on April 21, 2009.

Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut kepada Otoritas Pajak pada tanggal 24 Juni 2009.

The Company filed an objection against this tax assessment with the Tax Authorities on June 24, 2009.

Surat keberatan Perusahaan tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 3 Juli 2009. Perusahaan berencana untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan penolakan atas keberatan yang diajukan Perusahaan.

The Company’s tax objection was rejected by the Director General of Tax (DGT) on July 3, 2009. The Company plans to file an appeal to the Tax Court in relation to the rejection of its objection.

27



19. PERISTIWA PENTING NERACA (lanjutan) d.

SETELAH


TANGGAL


Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

d.

Tax Assessments (continued)

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 23 untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp5.178

(2) Withholding income tax Article 23 under payment assessment (SKPKB) for fiscal year 2007 in the amount of Rp5,178

Perusahaan menerima SKPKB No. 00014/203/07/051/09 tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp5.178 (termasuk bunga sebesar Rp1.195).

The Company received a tax undepayment assessment letter (SKPKB) No. 00014/203/07/051/09 dated March 25, 2009 for an amount of Rp5,178 (including interest of Rp1,195).




The Company filed an objection against this tax assessment with the Tax Authorities on June 24, 2009.



(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 4(2) untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp60

(3) Withholding income tax Article 4(2) under payment assessment (SKPKB) for fiscal year 2007 in the amount of Rp60


The Company received a tax undepayment assessment letter (SKPKB) No. 00007/240/07/051/09 dated March 25, 2009 for an amount of Rp60 (including interest of Rp14).

28




SETELAH


TANGGAL



d.

Tax Assessments (continued)

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 4(2) untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp60 (lanjutan)

(3) Withholding income tax Article 4(2) under payment assessment (SKPKB) for fiscal year 2007 in the amount of Rp60 (continued)




The Company has filed an objection against this tax assessment with the Tax Authorities on June 24, 2009.



(4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp25

(4) Value Added Tax underpayment assessment (SKPKB) for fiscal year 2007 in the amount of Rp25


The Company received a tax underpayment assessment letter (SKPKB) No. 00047/207/07/051/09 dated March 25, 2009 for an amount of Rp25 (including interest of Rp3).

Perusahaan menolak SKPKB dimaksud, yang kemudian telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan pada tanggal 21 April 2009 melalui penghapusbukuan dengan kelebihan bayar pajak fiskal dan pembayaran tunai.

The Company does not accept the tax assessment, which it settled on April 21, 2009 by way of off-set against an overpayment of fiscal exit tax.


The Company has filed an objection against this tax assessment with the Tax Authorities on June 24, 2009.


The Company’s tax objection was rejected by the Director General of Tax (DGT) on July 3, 2009. The Company plans to file an appeal to the Tax Court in relation to the rejection of its tax objection.

29




SETELAH


TANGGAL



d.

Tax Assessment Letters (continued)

(5) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) fiskal unutk tahun pajak 2007 sebesar Rp25

(5) Fiscal exit tax overpayment assessment (SKPLB) for fiscal year 2007 in the amount of Rp25

Perusahaan menerima SKPLB No. 00027/406/07/051/09 tanggal 25 Maret 2009 yang menyetujui pengebalian sebesar Rp25 sehubungan dengan fiskal.

The Company received a tax overpayment assessment letter (SKPLB) No. 00027/406/07/051/09 dated March 25, 2009 confirming a refund of Rp25 in relation to fiscal exit tax.

Penyelesaian atas kelebihan bayar fiskal tersebut (yang merupakan pembayaran pajak penghasilan badan) diselesaikan melalui kompensasi atas SKPKB untuk PPN dengan jumlah yang sama.

The settlement of this overpayment of fiscal exit tax (representing a corporate income tax payment) was made by way of off-set against the VAT assessment liability of a corresponding amount.

20. REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

20. REVISED STATEMENTS OF ACCOUNTING STANDARDS

FINANCIAL

Revisi atas PSAK tertentu yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi belum efektif berlaku pada tahun 2007 dirangkum di bawah ini:

The revisions of certain PSAKs which have been issued by the Indonesian Institute of Accountants, but which are not yet effective in the year 2007 are summarized below:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008:

Effective on or after January 1, 2008:

i.

PSAK No. 13 (Revisi 2007), “Properti Investasi”, mengatur perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran untuk properti investasi dan pengungkapan terkait.

i.

PSAK No. 13 (Revised 2007), “Investment Property”, prescribes the accounting treatment, recognition, measurement for investment property and it’s related disclosure.

ii.

PSAK No. 16 (Revisi 2007), ”Aset Tetap”, mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut.

ii.

PSAK No. 16 (Revised 2007), “Fixed Assets”, prescribes the accounting treatment for property, plant and equipment to enable the financial statements users to discern information about an entity’s investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment.

iii. PSAK No. 30 (Revisi 2007), “Sewa”, mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessee maupun lessor dalam hubungannya dengan sewa (lease).

iii.

PSAK No. 30 (Revised 2007), “Leases”, prescribes for lessees and lessors, the appropriate accounting policies and disclosures to apply in relation to leases.

30




20. REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

20. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009:


iv. PSAK No. 14 (Revisi 2008), “Persediaan”, mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan, dan menggantikan PSAK No. 14 (1994). Pernyataan revisi ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya persediaan dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto, dan juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

iv. PSAK No. 14 (Revised 2008), “Inventories”, prescribes the accounting treatment for inventories, and supersedes PSAK No. 14 (1994). This standard provides guidance on the determination of inventory cost and its subsequent recognition as an expense, including any write-down to net realizable value, as well as guidance on the cost formulae used to assign costs to inventories.

Efektif berlaku 1 Januari 2010:


v.

pada

atau

setelah

tanggal

v.

PSAK No. 26 (Revisi 2008), “Biaya Pinjaman”, mengatur biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut.

PSAK No. 26 (Revised 2008), “Borrowing Costs”, prescribes that borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset form part of the cost of that asset.

vi. PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan.

vi. PSAK No. 50 (Revised 2006) “Financial Instruments: Presentation and Disclosures”, contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information to be disclosed.

vii. PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian tertentu dan penjualan item non-keuangan.

vii. PSAK No. 55 (Revised 2006), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities, and certain contracts to buy or sell non-financial items.

Efektif berlaku 1 Januari 2011:


pada

atau

setelah

tanggal

viii. PSAK No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”, mengatur dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

viii. PSAK No. 1 (Revised 2009), “Presentation of Financial Statements”, prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.

ix. PSAK No. 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas”, memberikan pengaturan atas tambahan informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode.

ix.

31

PSAK No. 2 (Revised 2009), “Statement of Cash Flows”, requires the provision of additional information about the historical changes in cash and cash equivalents by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.






Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan):

Effective on or after January 1, 2011 (continued):

PSAK No. 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

x.

PSAK No. 4 (Revised 2009), “Consolidated and Separate Financial Statements”, shall be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent and in accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates when separate financial statements are presented as additional information.

xi. PSAK No. 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”, informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

xi.

PSAK No. 5 (Revised 2009), “Operating Segments”, segment information is to be disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

xii. PSAK No. 12 (Revisi 2009), “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”, akan diterapkan untuk akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama dan pelaporan aset, kewajiban, penghasilan dan beban ventura bersama dalam laporan keuangan venturer dan investor, terlepas dari struktur atau bentuk yang mendasari dilakukannya aktivitas ventura bersama.

xii.

PSAK No. 12 (Revised 2009), “Interests in Joint Ventures”, shall be applied in accounting for interests in joint ventures and the reporting of joint venture assets, liabilities, income and expenses in the financial statements of venturers and investors, regardless of the structures or forms under which the joint venture activities take place.

xiii. PSAK No. 15 (Revisi 2009), “Investasi Pada Entitas Asosiasi”, akan diterapkan untuk akuntansi investasi dalam perusahaan asosiasi. Menggantikan PSAK No. 15 (1994) “Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi” dan PSAK No. 40 (1997) “Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi”.

xiii. PSAK No. 15 (Revised 2009), “Investments in Associates”, shall be applied in accounting for investments in associates. Supersedes PSAK No. 15 (1994) “Accounting for Investments in Associates” and PSAK No. 40 (1997) “Accounting for Changes in Equity of Subsidiaries/Associates”.

xiv. PSAK No. 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”, mengatur kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan.

xiv. PSAK No. 25 (Revised 2009), “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”, prescribes the criteria for selecting and changing accounting policies, together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of errors.

x.

32






Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan):

Effective on or after January 1, 2011 (continued):

xv. PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”, mengatur prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.

xv.

xvi. PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”, bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang termasuk dalam informasi tersebut.

xvi. PSAK No. 57 (Revised 2009), “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, aims to provide that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to financial statements to enable users to understand the nature, timing and amounts involving such information.

xvii. PSAK No. 58 (Revisi 2009), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”, bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan.

xvii. PSAK No. 58 (Revised 2009), “Non-Current Assets, Held for Sale and Discontinued Operations”, specifies the accounting for assets held for sale, and the presentation and disclosure of discontinued operations.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The Company is presently evaluating these revised PSAKs and has not determined the effects on its financial statements.

21. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

PSAK No. 48 (Revised 2009) “Impairment of Assets”, prescribes the procedures to be applied to ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount and if the assets are impaired, that an impairment loss be recognized.

21. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS The management of the Company is responsible for the preparation of these financial statements that were completed on March 2, 2010.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2010.

33

PT Pertamina Gas Oil Centre Building 2 nd 3 rd floor Jl MH Thamrin No. 55 Jakarta Pusat Phone : , Fax :

Recommend Documents