PT MDN

P U T U S A N NOMOR: 91/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ENG SIU CUN Alias ACIAM Alias RAMLI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 63 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan bertani, beralamat di Dusun I, Desa Pangkalan Lunang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: 1. AVRIZAL HAMDY KUSUMAH, S.H, M.H, 2. HASAN BASRI, S.H, 3. JUHARI, S.H, 4. FEBRIANSYAH MIRZA, S.H, 5. NUR SRIANI, S.H dan TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S. S, S.H, masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BURSA CAMPUS, yang beralamat di Jalan Danau Singkarak Komplek Singkarak Boulevard Blok B Nomor 21 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

tanggal

12

Nopember

2013,

192/SKC/2013/PN-RAP, selanjutnya disebut

Nomor sebagai

Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi; Lawan HENG ENG Alias ASHAI Alias HASAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Kualuh Hilir / 03 Agustus 1932, agama Budha, Pekerjaan Bertani, beralamat di Dusun Sungai Dua Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dalam hal ini awalnya telah memberi kuasa kepada RANDY

H.

TAMPUBOLON,

S.H,

Advokat-Penasihat

Hukum dari Kantor Hukum ”Lembaga Advokasi Hukum

Halaman 1 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

Komite

Independen

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi” ( LAH-KOMID TIPIKOR ), yang beralamat di Jalan Williem Iskandar Nomor 30/Jalan Asahan Grya Siantar Nomor 17 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 September 2013 Nomor 171/SKC/2013/PN-RAP dan kemudian Terbanding semula Penggugat memberi kuasa kepada SUNITA, S.H, Advokat-Penasihat Hukum dari Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa ( YASIMA ), yang beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor 58, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 07

Nopember

2013

Nomor:

186/SKC/2013/PN-RAP,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ tergugat dalam rekonpensi; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara

Nomor 91/PDT/2015/PT.MDN dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 53/Pdt.G/2013/PN-RAP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa

Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10

September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 September 2013 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut: •

Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan seluas 18 Ha yang terletak di Pasar IX Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara;

•

Bahwa lahan seluas 18 Ha tersebut dimiliki oleh Penggugat atas dasar SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH (SIMT) yang diterbitkan oleh Asisten Kewedanan Kepala Kecamatan Kualuh Hilir Kampung Mesjid pada tahun 1974, ditandatangani serta dibubuhkan stempel


basah diatas surat keputusan tersebut oleh Pejabat Kewedanan yang berwenang; •

Bahwa selama Penggugat mengusahai lahan seluas 18 Ha tersebut, Penggugat selalu diganggu oleh Tergugat baik secara materil (phisik lahan) maupun secara immateril (nama baik);

•

Bahwa Tergugat telah dan sedang berbuat seolah-olah sebagai yang memiliki lahan seluas 18 (delapan belas) Ha tersebut dengan menggarap dan mengusahai serta tetap mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil lahan tersebut;

•

Bahwa atas ketidaknyamanan yang dirasakan Penggugat sebagai pemilik lahan seluas 18 Ha tersebut, Penggugat secara arif dan bijaksana dengan cara kekeluargaan, mengumpulkan pihak-pihak terkait guna membicarakan soal kepemilikan lahan seluas 18 Ha tersebut;

•

Bahwa setelah melalui serangkaian proses pembicaraan dan pertemuan pada tanggal 16 Agustus 2002 Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat menyatakan dan mengakui bahwa lahan seluas 18 Ha yang terletak di Pasar IX Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong yang selama ini sengaja diusahai dan dikuasai oleh Tergugat adalah benar-benar milik Penggugat dan bukan milik Tergugat;

•

Bahwa Tergugat juga menyatakan sejak menandatangani surat pernyataan yang dimaksudkan, Tergugat tidak akan menggarap/mengusahai dan menggangu tanah seluas 18 Ha tersebut yang secara fakta hukum adalah milik Penggugat;

•

Bahwa surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermaterai Rp 6000 dan ditandatangani oleh Tergugat dihadapan para saksi-saksi, 1. SUHERMAN (Kepala Desa Air Hitam) 2. Drs. Eko Kalbarianto (Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Kualuh Leidong) 3. SUWADI (Sekretaris Desa Air Hitam)

•

Bahwa Tergugat seharusnya mematuhi serta menjalankan isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dihadapan para saksi-saksi;

•

Bahwa yang terjadi kemudian adalah Tergugat justru secara nyata melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) atas surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;

•

Bahwa jika dilihat dari maksud dan tujuan surat pernyataan yang dibuat Tergugat, Tergugat seharusnya tidak lagi menggarap, menguasai serta mengambil keuntungan apapun dari lahan seluas 18 Ha tersebut; Halaman 3 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

•

Bahwa sudah sangat jelas dan nyata perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan asas kepatutan serta bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian sebagaimana yang di atur dalam KUH. Perdata;

•

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat atas lahan seluas 18 Ha tersebut, Penggugat telah banyak mengalami kerugian baik secara materil maupun secara immateril, secara materil Penggugat telah dan sedang dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu millyar dua ratus juta rupiah);

•

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat atas lahan seluas 18 Ha tersebut, secara Immateril Penggugat telah dan sedang dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua belas millyar rupiah);

•

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat (ingkar janji/ wanprestasi) dengan tetap menggarap, mengusahai serta tetap mengambil keuntungan dari hasil lahan seluas 18 Ha tersebut, dimana yang sebenarnya Tergugat sangat mengetahui lahan seluas 18 Ha tersebut bukan milik Tergugat akan tetapi secara sah adalah milik Penggugat, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;

•

Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa dikemudian hari, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harga bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, yang akan dihunjuk oleh Penggugat dalam surat permohonan tersendiri dalam persidangan ini;

•

Bahwa apabila nantinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan Pengadilan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsoom sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terhitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hingga dilaksanakan;

•

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti dan kesaksian yang sah dan berkekuatan hukum, maka dengan ini pula Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

•

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat kiranya berkenan menentukan satu hari dan tanggal persidangan untuk Halaman 4 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

memanggil para pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat guna pemeriksaan terhadap perkara ini; •

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan

gugatan

Penggugat

untuk

sebahagian

maupun

seluruhnya; 2.

Menyatakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum dan wajib dipatuhi serta dijalankan oleh Tergugat;

3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

6.

Menyatakan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

7.

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

8.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9.

Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dengan membuat dan memuat permohonan maaf kepada Penggugat di Media Cetak baik lokal maupun Nasional selama 3 hari berturut-turut;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan sebagai berikut: 1. Pada halaman 2 alinea 5 tertulis : Bahwa setelah melalui serangkaian proses pembicaraan dan pertemuan pada tanggal 16 Agustus 2002.... dst; Diperbaiki menjadi : Bahwa setelah melalui serangkaian proses Halaman 5 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

pembicaraan dan pertemuan pada tanggal 6 Agustus 2002.... dst; 2. Pada halaman 3 alinea 6 tertulis : Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat (ingkar janji/ Wan Prestasi) dengan tetap menggarap, mengusahai serta tetap mengambil keuntungan dari hasil lahan seluas 18 Ha tersebut dimana yang sebenarnya Tergugat sangat mengetahui lahan seluas 18 Ha tersebut bukan milik Tergugat akan tetapi secara sah adalah milik Penggugat, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat; Diperbaiki menjadi : Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat (ingkar janji/ Wan Prestasi) dan khawatir Tergugat tetap menggarap, mengusahai serta tetap mengambil keuntungan dari hasil atau mengalihkan lahan seluas 18 Ha milik Penggugat tersebut, sehingga wajar dan beralasan hukum terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag); 3. Pada halaman 3 alinea 7 tertulis : Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa dikemudian hari, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat yang akan dihunjuk oleh Penggugat dalam surat permohonan tersendiri dalam persidangan ini; Diperbaiki menjadi : Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa dikemudian hari, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yaitu : Sebidang tanah seluas ± 9 Ha yang ditanami pohon kelapa sawit terletak di Pasar II Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara dengan batas-batas sebagai berikut : − Utara berbatas dengan Ati terukur ± 250 Meter; − Timur berbatas dengan Sukimin terukur ± 400 Meter; − Selatan berbatas dengan Jalan Pasar II terukur ± 250 Meter; − Barat berbatas dengan Nawi terukur ± 400 Meter; 4. Bahwa selanjutnya petitum gugatan halaman 4 diperbaiki bunyi selengkapnya menjadi: Halaman 6 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat bertangal Tanjung Leidong, 6 Agustus 2002 dan wajib dipatuhi dan dijalankan oleh Tergugat; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wan Prestasi/ Ingkar Janji; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 18 Ha milik Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu millyar dua rratus juta rupiah) serta kerugian Immaterial sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua

belas

millyar rupiah); 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 10. Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat di Media Cetak baik lokal maupun Nasional selama 3 hari berturut-turut; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonpensi pada tanggal 30 Desember 2013 pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Kabur dalam menentukan kualifikasi perbuatan Tergugat, a. Bahwa dalam petitum nomor 3, Penggugat meminta agar Tergugat


dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan dasar dan alasan sebagaimana didalilkan dalam posita halaman 3, yang diuraikan dengan kalimat: Bahwa yang terjadi kemudian adalah Tergugat justru secara nyata melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) atas surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat; b. Bahwa posita halaman 3 tersebut tidak dapat dilihat secara partial tetapi harus dihubungkan dengan posita halaman 2 yang mendalilkan tindakan Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah atas lahan seluas 18 Ha milik Tergugat adapun dalil tersebut diuraikan Penggugat dengan kalimat: Bahwa Tergugat telah dan sedang berbuat seolah-oleh sebagai yang memiliki lahan seluas 18 Ha tersebut dengan menggarap dan mengusahai serta tetap mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil lahan tersebut; c. Bahwa berdasarkan posita halaman 2 tersebut, maka titik berat gugatan Penggugat didasarkan oleh feitelijkground telah terjadi pelanggaran hak subjektif Penggugat yang berasal perbuatan orang i.c Tergugat yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233 Jo Pasal 1365 KUH.Perdata; d. Bahwa memang secara harfiah, perbuatan wanprestasi termasuk dalam kategori PMH sehingga ada yang beranggapan, keduanya merupakan satu genus/ specis, akan tetapi, perlu mendapat perhatian agar pendapat tersebut jangan dibalik menjadi PMH termasuk dalam kategori wanprestasi; e. Bahwa menurut terminology yuridis, antara wanprestasi dengan PMH merupakan 2 (dua) hal yang tidak sama yang tentu saja memiliki perbedaan yang sangat signifikan, wanprestasi merupakan pengingkaran dari suatu persetujuan sedangkan PMH bersumber dari suatu perbuatan atau kedaaan; f.

Bahwa oleh karena secara nyata feitelijkground merupakan pelanggaran hak subjektif yang bukan berasal dari persetujuan tetapi bersumber dari perbuatan orang yang bersifat melawan hukum maka seharusnya gugatan Penggugat menerapkan gugatan dengan jenis perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata; Halaman 8 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

g. Bahwa

atas

kekeliruan

dalam

menerapkan

kualifikasi

perbuatan

mengakibatkan Penggugat juga keliru dalam merumuskan kerugian yang timbul sebagaimana posita halaman 3 yang mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu millyar dua ratus juta rupiah) dan petitum nomor 4 yang menurut pembayaran kerugian secara materil tanpa menyebutkan dengan tegas angka yang menjadi tuntutan; h. Bahwa menurut asas hukum yang berlaku, tuntutan dalam PMH adalah berupa meminta pengembalian seperti kondisi semula sedangkan wanprestasi dimungkinkan tuntutan berupa pengembalian kerugian pokok, bunga dan bila perlu tuntutan terhadap denda; i. Bahwa Penggugat dalam gugatanya tidak menguraikan dasar dan alasan mengenai sebab-sebab timbulnya angka kerugian materil sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu millyar dua ratus juta rupiah) tersebut, padahal peristiwa (kasus) konkrit dalam perkara aquo adalah : Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penyerobotan atas lahan seluas 18 Ha milik Penggugat sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang kabur; j. Bahwa dengan berpedoman kepada asas hukum tersebut maka oleh karena peristiwa konkrit adalah penyerobotan atas lahan seluas 18 Ha, seyogianya tuntutan Penggugat adalah meminta agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan lahan seperti semula sehingga tuntutan Penggugat meminta pembayaran kerugian tidak memiliki urgensi dan relevansi secara hukum; k. Bahwa oleh karena secara nyata gugatan Penggugat mengadung kekaburan yang tidak dapat disangkal lagi dan dengan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan menjatuhkan putusan sela sebelum acara pembuktikan; 2.

Gugatan kabur tidak memuat perincian alas hak atas tanah dan batasbatasnya, a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan karena tidak memuat perincian beberapa alas hak atas tanah yang disengketakan; b. Bahwa hal tersebut patut diduga sebagai kesengajaan yang bertujuan untuk melakukan penyelundupan fakta dalam perkara aquo, sebab lahan seluas 8 Ha merupakan alas hak yang tidak benar, yaitu : 4 (empat) surat keputusan pemberian izin membuka tanah, masing-masing sebagai Halaman 9 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

berikut: 1. No. 466/S.I.M.T/1974; 2. No. 467/S.I.M.T/1974; 3. No. 468/S.I.M.T/1974; 4. No. 469/S.I.M.T/1974; Semuanya bertanggal

2 September 1974 yang ditandatangai oleh

Syafei Hasibuan, BA selaku Ass. Wedana Kepala Kec. Kualuh Hilir yang menerangkan Penggugat memiliki lahan seluas 8 Ha masing-masing seluas 2 Ha, terletak di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu; c. Bahwa keempat surat keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah merupakan dokumen/alas hak yang tidak benar karena terdapat beberapa kejanggalan, yaitu : senyatanya lahan tersebut pada tahun 1974 berada dalam wilayah admistratif Desa Kepala Sebatang bukan berada di Desa Air Hitam karena Desa Air Hitam baru terbentuk pada tahun 1996; d. Bahwa selain itu, Penggugat tidak menguraikan ukuran dan batas-batas tanah baik dalam surat pernyataan maupun dalam gugatannya sehingga dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur; 3. Petitum Primair nomor 4 mengandung cacat formil karena berbentuk compositur; a. Bahwa jika dicermati, petitum gugatan ternyata berbentuk alternatif yang didahului oleh petitum primair dan kemudian dilanjutkan dengan petitum subsidiair yang berbentuk compositur atau ex Aequo et Bono; b. Bahwa petitum primair nomor 4 berbunyi : “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika” tanpa memuat atau menyebut secara tegas angka permintaan yang menjadi tuntutan sehingga petitum tersebut bermakna : Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan besarnya angka kerugian materil; c. Bahwa jika petitum primair nomor 4 tersebut dihubungkan dengan petitum subsidiair yang berbentuk compositur atau ex aequo et bono maka petitum tersebut bermakna : dalam menentukan kerugian material, Penggugat membuat rumusan ex aequo et bono sebanyak 2 (dua) kali; Halaman 10 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

d. Bahwa petitum primair nomor 4 tersebut mengandung cacat formil sehingga harus dikesampingkan, sebab dalam hukum acara berlaku suatu asas bahwasanya setiap petitum harus dibuat secara jelas dengan menyebut secara pasti besarnya kerugian materil, suatu petitum tidak dibenarkan hanya berbentuk compositur atau menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim kecuali petitum tersebut telah didahului oleh petitum yang bersifat primair dengan menyebut angka secara tegas dan kemudian dalam petitum subsidiair dapat berbentuk ex aequo et bono; M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” penerbit Sinar Grafika, cetakan kelima tahun 2007 dalam halaman 63 menyatakan sebagai berikut : “Petitum yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau ex aequo et bono : −

Tidak memenuhi syarat formil dan materil petitum;

−

Akibat hukumnya, gugatan dianggap mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Bahwa rumusan mengenai petitum tersebut merupakan tata tertib dalam hukum acara yang harus dipatuhi untuk mempertahankan atau melepaskan hak sehingga dalam kerangka peradilan yang fair dan imparsialitas sudah sepatutnya petitum tersebut harus dikesampingkan; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diuraikan berikut ini; 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi; TENTANG PEMBARUAN SURAT PERNYATAAN 1. Bahwa tidak benar Tergugat ada menandatangani surat pernyataan bertangal 16 Agustus 2002 tetapi surat pernyataan yang Tergugat tandatangani adalah bertanggal 06 Agustus 2002; 2. Bahwa surat pernyataan bertanggal 06 Agustus 2002 telah tidak berlaku lagi karena Tergugat dan Penggugat telah saling setuju melakukan pembaruan sebagimana ternyata diuraikan dalam Surat Perjanjian/ Perdamaian bertanggal 07 Desember 2005; 3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembaruan Halaman 11 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

maka petitum nomor 02 yang meminta agar Surat Pernyataan bertanggal 06 Agustus 2002 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum harus ditolak; TENTANG SURAT PERNYATAAN a. Bahwa penandatanganan surat pembaruan tersebut i.c Surat Perjanjian/ Perdamaian bertanggal 07 Desember 2005 tersebut dilakukan setelah Tergugat memasukkan dan atau membuat laporan pengaduan terhadap Penggugat yang telah menipu Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/ /X/2005/K. Hilir tanggal 07 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Kepolisian Sektor Kualuh Hilir; b. Bahwa adapun substansi laporan pengaduan tersebut adalah Penggugat telah menipu Tergugat dengan akal cerdik dan tipu muslihat berjanji secara lisan bersedia memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pengganti uang pembelian Tergugat dari Lieng dan Ameng apabila Tergugat mau menyerahkan lahan seluas 8 Ha kepada Penggugat namun Penggugat mengingkarinya; c. Bahwa dalam penyidikan Penggugat mengakui laporan pengaduan Tergugat dan menawarkan perdamaian sesuai degan Surat Perjanjian/ Perdamaian bertanggal 07 Desember 2005 sebagai pembaruan perjanjian dari surat pernyataan bertangal 06 Agustus 2002 sehingga surat pernyataan tersebut tidak memiliki urgensi dan relevansi dengan peristiwa konkrit dalam perkara aquo; d. Bahwa adapun sebab Tergugat bersedia menandatangani surat perjanjian/ perdamaian

bertanggal

07

Desember

2005

tersebut

dikarenakan

Penggugat berjanji secara lisan akan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) e. Bahwa perubahan lahan seluas 18 Ha menjadi 8 Ha dalam Surat Perjanjian/Perdamaian bertanggal 7 Desember 2005 tersebut dikarenakan penggugat telah mengaui bahwasanya tergugat tiak pernah menguasai dan mengusahai lahan seluas 18 Ha milik Penggugat ; TENTANG KEKHILAFAN TERHADAP ONYEK SENGKETA a. Bahwa lahan seluas 18 Ha yang didalilkan penggugat merupakan lahann illusioner karena faktanya tergugat tidk pernah menguasai dan mengusahai lahan seluas 18 Ha milik Penggugat ; b. Bahwa tergugat juga tidak pernah menguasai dan mengusahai lahan seluas 8 Ha milik penggugat ; c. Bahwa memang tergugat ada menguasai dan mengushai lahan seluas 18 Halaman 12 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

Ha yang diperoleh berdasarkan izin membuka tanah seluas 2 Ha dan 6 Ha berdasarkan pembelian dari Lileng dan Ameng sebagaimana diuraikan dalam 5 (empat) surat Keputusan Izin membuka Tanah bertanggal 15 Nopember 1973 yang ditandatangani oleh S. Achmad Anshary selaku Ass. Wedana Kepala Kecamatan Kualuh Hilir, yaitu : 1. No. 124/S.I.M.T/1973; 2. No. 125/S.I.M.T/1973; 3. No. 126/S.I.M.T/1973; 4. No. 127/S.I.M.T/1973; d. Bahwa seandainya tanah seluas 8 Ha milik tergugat yang penggugat maksud dalam surat perjanjian/perdamaian tersebut maka Surat Perjanjian

tersebut

harus

dinyatakan

batal

karena

terdapat

kekeliruan/kekhilafan mengenai objeknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1322 KUHPerdata. Sebab ketika proses penandatanganan Surat Perjanjian/Perdamaian tersebut, penggugat mengaku sebagai pemilik yang berhak atas lahan seluas 8 Ha sedangkan fatanya lahan tersebut adalah milik penggugat ; e. Bahwa adapun alas hak penggugat ketika proses penandatanganan tersebut adalah Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah, masing-masing sebagai berikut : 1. No. 466/S.I.M.T/1974; 2. No. 467/S.I.M.T/1974; 3. No. 468/S.I.M.T/1974; 4. No. 469/S.I.M.T/1974; Semunya bertanggal 2 September 1974 f.

Bahwa keempat Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah merupakan dokumen/alas hak yang tidak benar karena terdapat beberapa kejangalan, yaitu : senyatanya lahan tersebut pada tahun 1974 berada dalam wilayah administrative Desa Kelapa Sebatang bukan berada di Desa Air Hitam karena Desa Air Hitam baru terbentuk pada tahun 1996;

g. bahwa di atas tanah/lahan tersebut telah terjadi beberapa kali pemekaran baik desa, kecamatan maupun kabupaten, yaitu; a. Pada tahun 1996, terbentuk Desa Air Hitam sebagai Desa Pemekaran

dari

Desa

Kelapa

Sebatang

sehingga


secara

administratif, lahan tersebut terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu; b. Pada tahun 1999, terbentuk Kecamatan Kualuh Leidong sebagai Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Kualuh Hilir sehingga secara administrative, lahan tersebut terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu; c. Pada tahun 2008, terbentuk Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu sehingga secara administrative, lahan tersebut terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara; h. Bahwa selain itu, Syafei Hasibuan BA telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2008 yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah menandatanagani Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah dengan No.466/S.I.M.T/1974, No 467/S.I.M.T./1974, No 468/S.I.M.T./1974, dan No 469/S.I.M.T./1974, semuanya tertanggal 2 September 1974; i.

Bahwa oleh karena senyatanya keempat alas hak atas tanah milik Penggugat merupakan dokumen/alas hak yang tidak benar, kemudian ketika proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2002 dan Surat Perjanjian/Perdamaian bertanggal 07 Desember 2005, Penggugat meminta agar tidak mencantumkan alas hak atas tanah milik penggugat berikut batas-batas tanahnya;

TENTANG KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL: 1. Bahwa petitum nomor 5 yang meminta Tergugat dihukum membayar kerugian materil tanpa menyebut angka yang menjadi tuntutan bermakna : dalam menentukan besarnya angka kerugian, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang dikualifikasikan sebagai petitum yang bersifat compositor. Petitum yang demikian, tidak memenuhi syarat dalam suatu gugatan sehingga harus ditolak; 2. Bahwa memang Penggugat dalam positanya pada halaman 03 telah mendalilkan kerugian materil sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun posita tersebut mengandung kekaburan sehingga harus ditolak dengan argumentasi sebagai berikut:


a. Bahwa peristiwa konkrit dalam kasus aquo adalah penyerobotan lahan sehingga kerugian materil yang timbul adalah: hilangnya hak subyektif untuk menguasai dan mengusahai lahan tersebut. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan sebab-sebab, dasar dan alasan mengenai kerugian kebendaan berupa lahan “menjelma” menjadi kerugian sejumlah uang; b. Bahwa selain itu, jumlah kerugian tersebut tidak memuat perincian yang jelas. Apa indicator dan barometer Penggugat menetapkan lahan seluas 18 Ha setara nilainya dengan uang sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah)… 3. Bahwa petitum nomor 05 tersebut berpotensi menimbulkan konflik baru karena penyelesaian hukumnya tidak tuntas. Sebab, apabila petitum tersebut dikabulkan sedangkan mengenai obyek kebendaannya tidak diperoleh kepastian hukum maka Tergugat berpotensi akan mendapatkan penghukuman sebanyak 2x dalam suatu peristiwa yang sama namun perkara yang berbeda; 4. Bahwa penerapan yang demikian akan menimbulkan preseden yang buruk dalam penegakan hukum karena logis dan yuridis untuk menetapkan angka kerugian materil dalam kasus aquo harus terlebih dahulu diperoleh kepastian hukum siapakah subyek hukum yang paling berhak atas lahan 18 Ha tersebut; 5. Bahwa justru Tergugat yang telah dirugikan oleh Penggugat karena meskipun lahan seluas 8 Ha tersebut Tergugat yang menanam dan merawatnya, namun Penggugat sering mengambil dan atau mencuri hasil panenya tanpa seizing dari Tergugat; TENTANG DWAGSOM: 1. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat maka ternyata tuntutan (petitum) hukuman pokok hanya melulu mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana Penggugat tegaskan dalam petitum nomor 04 yang meminta penghukuman pembayaran ganti kerugian secara materil; 2. Bahwa

oleh

karena

tuntutan

hukuman

pokok

hanya


mengenai

penghukuman atas pembayaran sejumlah uang maka menjadi tidak berdasar petitum nomor 05 yang meminta hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa atau dwangsom sesuai dengan pasal 606 Rv (tidak berlaku lagi) yang kemudian dalam perkembangannya hingga saat ini diikuti dan telah menjadi yurisprudensi bahwasannya dwangsom dapat diterapkan sepanjang suatu putusan mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang; TENTANG TUNTUTAN MINTA MA’AF: 1. Bahwa oleh karena posita gugatan tidak menguraikan dasar dan alasan mengenai petitum nomor 09 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk meminta

ma’af

kepada

Penggugat

maka

gugatan

Penggugat

mengandung cacad formal (petitum melebihi posita) sehingga petitum tersebut harus ditolak; DALAM REKONPEKSI: 1. Bahwa Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpeksi) yang dalam bagian ini tersebut Penggugat dr sedangkan Penggugat dk disebut Tergugat dr; 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konpeksi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi; 3. Bahwa Penggugat dr ada menguasai dan mengusahai 4 (empat) bidang tanah masing-masing seluas ± 20.000 meter² (2Ha) sehingga seluruhnya berjumlah ± 80.000 meter² (8 Ha) dahulu dikenal dengan nama Desa Kelapa Sebatang Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu sekarang Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara; 4. Bahwa diatas tanah tersebut telah terjadi beberapa kali pemekaran baik desa, kecamatan maupun kabupaten, yaitu: a. Pada tahun 1996, terbentuk Desa Air Hitam sebagai Desa Pemekaran

dari

Desa

Kelapa

Sebatang

sehingga

secara

administrative, lahan tersebut terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu; b. Pada tahun 1999, terbentuk Kecamatan Kauluh Leidong sebagai


Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kualuh Hilir sehingga secara administrative, lahan tersebut terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kauluh Leidong Kabupaten Labuhan Batu; c. Pada tahun 2008, terbentuk Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu sehingga secara administrative, lahan tersebut terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara; 5. Bahwa pada awalnya, Penggugat dr mengusai dan mengusahai tanah seluas 20.000.- meter² (2 Ha) berdasarkan Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No.126/S.I.M.T/1973 bertanggal 15 Nopember 1973 yang ditandatangani oleh S. Achmad Anshary selaku Ass. Wedana Kepala Kecamatan Kualuh Hilir; 6. Bahwa sedangkan 60.000 meter² (6 Ha) Penggugat dr peroleh berdasarkan pembelian pada tahun 1986 dari Lileng dan Ameng yaitu tanah yang tersebut dalam Surat Keputusan Izin Membuka Tanah No 124/S.I.M.T/1973, 125/S.I.M.T/1973 dan 127/S.I.M.T/1973, semuanya bertanggal 15 Nopember 1973 yang ditandatangani oleh S. Achmad Anshary selaku Ass. Wedana Kepala Kecamatan Kualuh Hilir; 7. Bahwa kemudian, keempat alas hak tersebut telah ditingkat status haknya oleh Kepala Desa Air Hitam dalam bentuk 4 (empat) Surat Keterangan Tanah, yaitu 1. Surat Keterangan Tanah Nomor :593.3/28/AH/2013; 2. Surat Keterangan Tanah Nomor :593.3/29/AH/2013; 3. Surat Keterangan Tanah Nomor :593.3/30/AH/2013; 4. Surat Keterangan Tanah Nomor :593.3/31/AH/2013; Semuanya bertanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menerangkan Tergugat memiliki lahan seluas ± 80.000 Ha masing-masing seluas ±20.000 Ha, terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara; 8. Bahwa adapun keadaan fisik keempat bidang tanah yang seluruhnya berjumlah ± 80.000 meter² (8 Ha) adalah: 1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/28/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : Halaman 17 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

sebidang tanah seluas ±20.000 meter² terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Hasnah 2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/29/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut: Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/30/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/28/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Akuang Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 5. Bahwa sejak Penggugat dr memperoleh keempat bidang tanah tersebut, Penggugat dr kuasai dan usahai dengan cara menjadikannya sebagai kebun sawit dan tiada seorangpun yang pernah menyatakan keberatan; Halaman 18 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

6. Bahwa akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2000, Tergugat dr tanpa alasan yang sah telah mengaku-ngaku sebagai pemilik yang berhak atas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dr sebagaimana terurai di atas; 7. Bahwa ketika Penggugat dr bertanya kepada Tergugat dr tanpa alasan klaim tersebut, Tergugat dr memperlihatkan 4 (empat) Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah, yaitu: 1. No.466/S.I.M.T/1974 ; 2. No.467/S.I.M.T/1974 ; 3. No.468/S.I.M.T/1974 ; 4. No.469/S.I.M.T/1974 ; Semuanya bertanggal 2 September 1974 yang ditandatangani oleh Syafei Hasibuan BA selaku Ass. Wedana Kepala Kecamatan Kualuh Hilir yang menerangkan Tergugat dr memiliki lahan seluas ± 2 Ha, terletak di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu; 8. Bahwa keempat Surat Keputusan Pemberian Izin Membuka Tanah yang diperlihatkan

Tergugat

dr

kepada

Penggugat

dr,

merupakan

dokumen/alas hak yang tidak benar karena terdapat beberapa kejanggalan, yaitu : senyatannya lahan tersebut pada tahun 1974 berada dalam wilayah administrative Desa Kelapa Sebatang bukan berada di Desa Air Hitam karena Desa Air Hitam baru terbentuk pada tahun 1996; 9. Bahwa kemudian dengan dasar keempat alas hak yang tidak benar tersebut, Tergugat dr telah mencuri dan atau mengambil hasil kebun sawit tanpa seizing dari Penggugat dr, yaitu : mulai tahun 2004 hingga sekarang; 10. Bahwa Penggugat dr telah berulang kali mengingatkan agar Tergugat dr menghentikan perbuatannya namun mendapat respon yang tidak baik dari Penggugat dr; 11. Bahwa adapun hasil kebun sawit yang telah Tergugat dr curi dan atau ambil tanpa seizing dari Penggugat dr mulai tahun 2004 hingga sekarang adalah : a. Tahun 2004 sebanyak 50 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); b. Tahun 2005 sebanyak 40 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh Halaman 19 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

juta rupiah); c. Tahun 2006 sebanyak 75 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah); d. Tahun 2007 sebanyak 60 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah); e. Tahun 2008 sebanyak 40 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah); f. Tahun 2009 sebanyak 40 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.50.000.000.- (empat puluh juta rupiah); g. Tahun 2010 sebanyak 26 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah); h. Tahun 2011 sebanyak 50 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); i.

Tahun 2012 sebanyak 70 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);

j.

Tahun 2013 sebanyak 27 ton, apabila dikalikan 1 kg sebesar Rp.1.000,- maka setara nilainya sebesar Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dr tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp.478.000.000.- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan perincian diatas; 13. Bahwa

selain

itu,

akibat

perbuatan

Tergugat

dr

tersebut

telah

menimbulkan kerugian immateril dalam bentuk terganggunya hak subyektif Penggugat dr untuk mengambil hasil panen kebun sawit yang tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian hukun dan agar gugatan ini tidak hampa maka adil dan patut ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah); 14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka mohon diletakkan sita jaminan atas benda-benda milik tergugat dr baik bergerak maupun Halaman 20 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

tidak bergerak; 15. Bahwa sangat beralasan apabila Penggugat dr dinyatakan berhak atas 4 (empat) bidang tanah seluas ± 80.000 meter² terletak di Dusun Sidomakmur (Sidomulyo) Pasar IX Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, masing-masing berdasarkan: 1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/28/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Heng Eng 2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/29/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/30/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu: sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/31/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Akuang Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Halaman 21 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

5. Bahwa selanjutnya menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum; 6. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu Tergugat dr dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat dr sebesar 10.478.000.000,(sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian: a. Kerugian materil sebesar Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) b. Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) 7. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat bersifat authentic sehingga patut putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; Bahwa berdasarkan dalil dan fakta diatas, dimohonkan kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: - Menerima Eksepsi Tergugat. DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan; 3. Menyatakan Penggugat dr berhak atas 4 (empat) bidang tanah seluas ± 80.000.- meter² terletak di Dusun Sidomakmur (Sidomulyo) Pasar IX Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, masing-masing berdasarkan: 1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/28/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Heng Eng Halaman 22 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/29/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/30/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Aciam Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.3/31/AH/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam, yaitu : sebidang tanah seluas ±20.000 meter² dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Utara 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Timur 200 meter berbatas dengan tanah Akuang Selatan 100 meter berbatas dengan tanah Hasnah Barat 200 meter berbatas dengan tanah Aciam 4. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian kepada Penggugat dr sebesar 10.478.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian: a. Kerugian materil sebesar Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) b. Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) 6. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Penggugat/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara;

-

Ex Aequo et Bono


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juli 2014 Nomor: 53/Pdt.G/2013/PN.Rap yang amarnya sebagai berikut : M E N G A D I L I: DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi/ ingkar janji ; 3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat tanggal 6 Agustus 2002

serta wajib

dipatuhi dan dijalankan oleh tergugat ; 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; DALAM REKONVENSI -

Menyatakan gugatan Penggugat dr/tergugat dk tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.611.000 ,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/PDT.G/2013/PN.Rap tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi

telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal

4 Juli 2014 yang telah

diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 6 Agustus 2014; Menimbang, bahwa RAHUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyerahkan memori banding dari Pembanding semula


Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi kepada Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 11 Agustus 2014; Menimbang, bahwa JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyerahkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi kepada Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi pada tanggal 16 Oktober 2014; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Pebruari 2015 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi dan pada tanggal 5 Januari 2014 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa dalam ketentuan hukum perdata tidak ada satupun ketentuan yang

menyatakan

akibat

tidak dipenuhinya

suatu

pernyataan

dikatakan sebagai wanprestasi.Titik berat wanprestasi adalah suatu perjanjian / perikatan dan persetujuan sebagaimana diatur pasal 1320 KUHPerdata bukan dari suatu pernyataan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang sependapat dengan penggugat /Terbanding dan berkesimpulan akibat kelalaian dari suatu pernyataan in casu surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 disebut wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru;  Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat telah bertentangan dengan Undang-Undang, salah dan keliru karena dalam amar putusan tersebut yang telah menyatakan dalam eksepsi “menimbang bahwa apakah Penggugat harus merinci alas hak atas tanah dan batas-batasnya menurut pendapat majelis hakim pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan wanprestasi ….dst lihat hal 45 alinea 3 “ adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru sebab walaupun menurut Penggugat dan Majelis hakim gugatan dititik beratkan pada perbuatan wanprestasi, namun seharusnya dan


sepatutnya dalam mengajukan gugatan harus lengkap dan cermat dari segi identitas, posita termasuk obyek gugatan dan petitumnya;  Bahwa Putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat No 53 /Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 4 Juli 2014 telah bertentangan dengan Undang-Undang karena dalam amar putusan menyatakan dalam eksepsi”Menimbang, bahwa dalil eksepsi ketiga menyatakan cacat formil karena bentuk compositor …dst, lihat hal 45 alinea 4” adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan UndangUndang sebab sesuai dengan hukum acara yang berlaku suatu azas setiap petitum harus dibuat secara jelas dengan menyebut secara pasti besarnya kerugian materiil, tidak dibenarkan hanya berbentuk compositor;  Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri rantauprapat tersebut bertentangan dengan Undang-undang karena dalam

putusannya

menyatakan “Menimbang bahwa bukti P-1,P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Heng Tjiu Harman …dst,” ( lihat hal 58 alinea 6 dan hal 59 alinea 1) adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama lagi-lagi berpatokan menilai gugatan Penggugat/Terbanding dari tidak dilaksanakannya surat pernyataan tahun 2002 yang ditandatangani Tergugat/Pembanding sendiri sehingga petitum penggugat/Terbanding ke-2 dikabulkan, hal tersebut sangat keliru sebab suatu wanprestasi bukanlah suatu titik berat dari pada kelalaian suatu pernyataan melainkan titik berat dari suatu

perjanjian/perikatan/persetujuan

sebagaimana

diuraikan

tersebut diatas;  Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan sah surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 adalah keliru sebab kaidah dan yurisprodensi tersebut ditujukan kepada suatu perjanjian bukan pernyataan;  Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai uang paksa adalah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karenanya

Tergugat/Pembanding

sama

sekali

tidak

dapat

dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi/cedera janji sebab yang dibuat Tergugat/Pembanding bukan suatu perjanjian melainkan pernyataan;  Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan “dalam perkara pokok telah nyata apa Halaman 26 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

yang digugat…dst( lihat hal 63 alinea 5,6 dan hal 64 alinea 1) adalah pertimbangan hukum yang keliru

sebab

Tergugat/Pembanding

mengajukan gugatan rekonpensi karena adanya gugatan Penggugat/ Terbanding

secara

keseluruhan

bukan

hanya

tentang

surat

pernyataan tahun 2002 sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat pertama; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap alasan-alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam eksepsi

Pembanding

mengenai

kaburnya

gugatan

Penggugat

sebagaimana dikemukakan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rantauprapat

telah

mencermati

gugatan

Penggugat/Terbanding telah jelas dinyatakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehubungan dengan surat pernyataan 6 Agustus 2002 dengan pembuktian dipersidangan sehingga alasan memori banding Pembanding tentang ini haruslah ditolak; 

Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat telah sesuai dengan Undang-Undang dan telah tepat dalam amar putusannya yang dalam eksepsi dan dalam pertimbangannya Penggugat/Terbanding tidak harus merinci alas hak atas tanah dan batas-batasnya tersebut sebab pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan wanprestasi, sehingga tentang memori banding ini haruslah ditolak;



Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah benar dan tepat tentang eksepsi Tergugat/Pembanding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil eksepsi ketiga menyatakan cacat

formil

karena

membentuk

compositor

petitum

gugatan

Penggugat nomor 4 adalah hak Penggugat/Terbanding untuk menyatakan tuntutan dalam petitumnya dengan demikian memori banding Pembanding tentang ini haruslah ditolak; 

Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang dan pertimbangan yang tepat dan benar sebab tidak dilaksanakannya Surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 yang ditandatangani Tergugat/Pembanding karena tidak dipenuhinya pernyataan tersebut oleh Tergugat/Pembanding. Surat


pernyataan tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan dan karena diakui tandatangannya memiliki pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik ( pasal 1875 KUHPerdata ); 

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menyatakan sah surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 adalah tepat sebab seluruh pertimbangan hukumnya berpedoman pada Yurisprodensi MA tanggal 3 Desember 1974 No.1043K/Sip/1971 Jo. Pasal 1875 KUHPerdata. Surat pernyataan tersebut merupakan sebagai akta otentik dan tidak dipenuhinya isi dari pernyataan/ bukti otentik tersebut merupakan ingkar janji/wanprestasi, sehingga

memori

banding

Pembanding

tentang

ini

haruslah

dinyatakan ditolak; 

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sudah tepat mengenai uang paksa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan benar Tergugat/Pembanding belum melaksanakan sebagaimana pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 sehingga layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan;



Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan dalam perkara pokok telah nyata apa yang digugat…dst pada hal 63 alinea 5,6 dan hal 64 alinea 1 adalah pertimbangan

yang

tepat

Penggugat/Terbanding

dan

mempunyai

benar dasar

sebab

gugatan

sebagai

gugatan

wanprestasi sebagai perkara pokok karena tidak dilaksanakannya /dipenuhinya pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 tersebut sehingga gugatan

dapat

diterima

dan

dikabulkan,

sedangkan

Tergugat/Pembanding dalam rekonpensinya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum dengan demikian alasan memori banding pembanding tentang rekonpensi haruslah dinayatakan ditolak; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari

Pembanding semula

Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa

Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan

ulangan tidak hanya berdasarkan memori banding dan kontra memori banding, namun akan mengadili berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari berkas perkara dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 91/PDT/2015/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 4 Juli 2014 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM KONPENSI; DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut dalam putusan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 4 Juli 2014 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi antara lain pada pokoknya berkaitan dengan sebagai berikut: - Bahwa dalam ketentuan hukum perdata tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan akibat tidak dipenuhinya suatu pernyataan dikatakan sebagai wanprestasi.Titik berat wanprestasi adalah suatu perjanjian / perikatan dan persetujuan sebagaimana diatur pasal 1320 KUHPerdata bukan dari suatu pernyataan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang sependapat dengan penggugat /Terbanding dan berkesimpulan akibat kelalaian dari suatu pernyataan in casu surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 disebut wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat keliru; Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya membantah memori banding tersebut dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam eksepsi Pembanding

mengenai

kaburnya

gugatan

Penggugat

sebagaimana

dikemukakan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah mencermati gugatan Penggugat/Terbanding telah jelas dinyatakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sehubungan dengan surat pernyataan 6 Agustus 2002 dengan pembuktian dipersidangan sehingga alasan memori banding Pembanding tentang ini haruslah ditolak; - Bahwa putusan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang dan pertimbangan yang tepat dan benar sebab tidak dilaksanakannya

Surat

pernyataan

tanggal

6

Agustus

2002

yang

ditandatangani Tergugat/Pembanding karena tidak dipenuhinya pernyataan tersebut oleh Tergugat/Pembanding. Surat pernyataan tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan dan karena diakui tandatangannya memiliki pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik ( pasal 1875 KUHPerdata ); - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menyatakan sah surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 adalah tepat sebab seluruh pertimbangan hukumnya berpedoman pada Yurisprodensi MA tanggal 3 Desember 1974 No.1043K/Sip/1971 Jo. Pasal 1875 KUHPerdata. Surat pernyataan tersebut merupakan sebagai akta otentik dan tidak dipenuhinya isi dari pernyataan/ bukti otentik tersebut merupakan ingkar janji/wanprestasi, sehingga memori banding Pembanding tentang ini haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa untuk meluruskan pemahaman apakah perkara ini termasuk dalam kategori wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pengertian wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Adapun wujud tidak dipenuhinya perikatan ada 3 (tiga) macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan atau debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Menimbang, bahwa adapun mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi syarat-syarat tentang:


1. Adanya perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; 2. Perbuatan itu harus melawan hukum; 3. ada kerugian ; 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. ada kesalahan (schuld). Menimbang,

bahwa

memperhatikan

secara

seksama

gugatan

Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah Terbanding semula Penggugat memiliki lahan seluas 18 Ha selalu diganggu oleh Tergugat secara materiil ( phisik lahan ) mapun secara immateriil ( nama baik) dan Tergugat telah dan sedang berbuat seolah-olah sebagai yang memiliki lahan seluas 18 Ha tersebut

dengan

menggarap

dan

mengusahai

serta

tetap

mengambil

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil lahan tersebut. Selanjutnya tergugat membuat surat pernyataan tanggal 6 Agustus 2002 menyatakan mengakui lahan seluas 18 Ha yang terletak di Pasar IX desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong yang selama ini sengaja diusahai dan dikuasai oleh tergugat adalah benar-benar milik Penggugat. Yang terjadi kemudian Tergugat secara nyata melakukan tindakan ingkar janji ( wanprestasi) atas surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat; Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut dapat disimpulkan yang lebih tepat diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat berkaitan dengan perbuatan mengusahai dan menguasai lahan seluas 18 Ha tersebut dan bukan wanprestasi terhadap surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh Pembanding semula Tergugat yang secara yuridis tidak dapat disamakan dengan suatu perjanjian yang ditandatangani pihak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat. Dalam suatu perjanjian maka apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang diperjanjikan maka berakibat hukum timbulnya wanprestasi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Pembanding semula Tergugat perihal tersebut diatas, oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah mengabulkan salah satu point memori banding sebagaimana tersebut diatas maka terhadap memori banding dan kontra memori banding selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

53/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 4 Juli 2014 berkaitan dengan eksepsi tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar dibawah ini; DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara perdata Nomor 91/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Rap, tanggal 4 Juli 2014, berita acara sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan berkaitan dengan eksepsi gugatan kabur dalam menentukan kualifikasi perbuatan Tergugat yang beralasan hukum sehingga sepatutnya diterima, maka berakibat hukum dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan

Penggugat

selebihnya

sehingga

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 4 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka

Terbanding semula

Penggugat dalam konpensi/ Tergugat

dalam rekonpensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; DALAM REKONPENSI


Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat rekonpensi dibebani membayar biaya perkara dalam rekonpensi ini sejumlah nihil; Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam

-

konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut; Membatalkan

-

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

53/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 4 Juli 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

-

Menyatakan gugatan kabur dalam menentukan kualifikasi perbuatan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan gugatan Terbanding

semula Penggugat dalam konpensi

tidak dapat diterima; -

Menghukum

Terbanding semula

Penggugat dalam Konpensi untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). DALAM REKONPENSI: -

Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah NIHIL. Halaman 33 dari 34 Halaman PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2015/PT MDN

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh kami, RUSTAM IDRIS, S.H, Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO KARO, S.H, M.H dan HERU PRAMONO, S.H, M.Hum, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

91/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 25

Maret 2015 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

RUSTAM IDRIS, SH

ttd HERU PRAMONO, S.H, M.Hum PANITERA PENGGANTI, ttd HERMAN SEBAYANG, S.H Perincian biaya: 1. Materai ………………

Rp

6.000,00

2. Redaksi……..............

Rp

5.000,00

3. Pemberkasan ………

Rp 139.000,00

Jumlah …………….... Rp. 150.000,00


PT MDN

Recommend Documents