38-P U T U S A N NOMOR : 59/PDT/2015/PT. MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
---------PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --------------------------------------------------
Esron Pangaribuan
: Pekerjaan berjualan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 273 (sekarang Nomor 340)
Kisaran
Kecamatan Asahan.
Kelurahan
Kisaran Semula
TERGUGAT
I
Kisaran
Barat,
Baru,
Kabupaten
disebut
sebagai
sekarang
sebagai
PEMBANDING ; -------------------------------------
MELAWAN
1. Rosmiani Tumiati br Pangaribuan : Tempat / tanggal lahir Kisaran 11 Januari 1954, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara ; ----------Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rommel Edwin, S.H dan Muhammad Isnaini Lubis, S.H Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 198 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Desember 2013.
Semula
disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ; -------------------------
1. Delfi Br Tampubolon
: Pekerjaan berjualan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 273 (sekarang Nomor 340)
Kisaran
Kelurahan
Kisaran
Baru,
Kecamatan Asahan.
Kisaran Semula
Barat,
Kabupaten
disebut
sebagai
TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ; ------------------------------------
2. Mulia Silalahi
:
Pekerjaan
Pensiunan
PT.
Uni
Royal,
bertempat tinggal di desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Semula disebut sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT
TERBANDING II
; ----------------------------------------------------------
3. Pemerintah R.I cq Departemen dalam Negeri R.I di Jakarta cq Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan cq Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan di Kisaran cq Pemerintah Daerah Administratif Kisaran di Kisaran cq Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat, beralamat di Jalan Pondok Indah Nomor 3 Kisaran. Semula disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ; ----------------------------------
4. Pemerintah R.I cq Departemen dalam Negeri R.I di Jakarta cq Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan cq. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan di Kisaran cq. Pemerintah Daerah Administratip Kisaran di Kisaran cq Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat cq. Pemerintah Kelurahan Kisaran Barat, beralamat di Jalan Kartini Kisaran. Semula disebut sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV ; ---------------------------------------------------------2
5. PT. Bank BRI Unit Kartini : beralamat di Jalan Kartini – Kisaran, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu R. Jonet Kertapati, Andina Purba Nurisnaini, Seno Tri Praptono, M. Fery Sarjono, Sugeng Sibarani, Linda Wahyuni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-3520-KC.II/SDM/06/2014 tertanggal 2 Juli 2014. semula disebut sebagai TERGUGAT VI, sekarang sebagai TURUT TERBANDING V ; ---------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT -------- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut antara lain : --------------------------------------------------------------------------------- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2015 Nomor : 59/PDT/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; ------------------------------------------ Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Mei 2015 No : 59/PDT/2015/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; ------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA ------- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam : ---------------------------------------------------------------------------------------- Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juni 2014, dibawah Register Nomor : 17/PDT.G/2014/PN.KIS, mengajukan dalil gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : --------
Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 1980 ibu Penggugat (Saur br. Pasaribu) menghubungi Penggugat menyatakan bahwa temannya bernama Mulia Silalahi (ic. Tergugat III) bermaksud menjual sebidang tanah miliknya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang luasnya lebih kurang 92,40 M² berikut bangunan rumah permanen yang 3
berada diatasnya yang terletak di Jalan Patimura Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :
-
Sebelah utara dengan tanah Murbakrio ………………
Sebelah selatan dengan tanah Nurhayati ……………… 12 M.
Sebelah timur dengan Jalan Patimura
Sebelah barat dengan tanah alm. Sarbaini …………….... 7,70 M.
………………
12 M.
7,70 M.
Bahwa Penggugat tertarik dan berniat untuk membeli tanah dan bangunan rumah semi permanen milik Tergugat III tersebut agar sewa/kontrak
rumah tersebut nantinya
dapat dinikmati oleh
ibu
Penggugat (Saur br. Pasaribu), maka ketika Tergugat III bertanya tentang kepastiannya, ibu Penggugat menyatakan bahwa dalam waktu dekat tanah tersebut akan dibeli oleh Penggugat ; -
Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1980 dengan disaksikan oleh teman Penggugat bernama Redenta br. Sinaga, Penggugat menyerahkan kepada ibu Penggugat uang untuk pembelian tanah milik Tergugat III tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus dengan biaya-biaya pengurusan dan penerbitan surat jual beli atas tanah tersebut dibuat keatas nama Penggugat ;
-
Bahwa ibu Penggugat (Saur br. Pasaribu) yang tidak kenal huruf dan tidak bisa membaca tersebut meminta bantuan kepada adik Penggugat (Tergugat I) untuk mengurus pembelian tanah dan bangunan rumah semi permanen milik Tergugat III tersebut dan mengurus surat-surat jual belinya serta mengatas namakannya keatas nama Penggugat ;
-
Bahwa sekitar tahun 1983 ketika Penggugat pulang ke Kisaran Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai surat jual beli atas tanah dan bangunan milik Tergugat III tersebut dan Tergugat I menyatakan bahwa surat-surat tanah tersebut disimpan oleh Saur br. Pasaribu ;
-
Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 ibu Penggugat (Saur br. Pasaribu) meninggal dunia kemudian Penggugat menanyakan kembali kepada 4
Tergugat I surat jual beli atas tanah milik Tergugat III tersebut dan Tergugat I menyatakan bahwa surat-surat tanah tersebut disimpan oleh Tergugat I ; -
Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 Penggugat pulang ke Kisaran dan mengambil uang sewa rumah tersebut sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Rudi/ibu Rika, namun Tergugat I marah-marah kepada Penggugat dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik Tergugat I ;
-
Bahwa sejak tanggal 06 Juni 2012 Penggugat baru mengetahui bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata pada tanggal 09 Maret 1980 Tergugat I telah membuat surat Jual beli dibawah tangan diatas kertas bermatrai tertanggal 09 Maret 1980 atas tanah dan bangunan terperkara dengan Tergugat III dan diketahui oleh Tergugat V ;
-
Bahwa selanjutnya terhadap tanah dan bangunan terperkara tersebut, oleh Tergugat V telah pula diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I dengan No:594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 dan diketahui oleh Tergugat IV dengan register No:590/061/SKT/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
-
Bahwa selain itu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata Tergugat
I
dengan
persetujuan
Tergugat
II
telah
pula
menjaminkan/mengagunkan tanah dan bangunan terperkara tersebut kepada Tergugat VI atas fasilitas kredit yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat VI ; -
Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaporkan Tergugat tentang tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan atau menggunakan Surat palsu atau menempatkan keterangan palsu pada Autentik yang sampai sekarang masih dalam proses di Polres Asahan ;
-
Bahwa dengan demikian perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas terhadap tanah dan bangunan terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
5
yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun kerugian moril dan Penggugat merasa sangat keberatan ; -
Bahwa oleh sebab itu cukup beralasan menyatakan Surat Keterangan Tanah No:594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 atas tanah dan bangunan terperkara milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat V kepada Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan batal demi hokum ;
-
Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah dan bangunan terperkara akan dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar Pengadilan Negeri meletakkan Sita Jaminan (Conservatior Beslag) teristimewa terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah No:594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 ;
-
Bahwa
oleh
karena
terbukti
Tergugat-Tergugat
telah
melakukan
perbuatan melawan hukum maka biaya perkara sehubungan dengan diajukannya gugatan ini adalah menjadi tanggungan Tergugat-Tergugat. -
Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan gugatannya merupakan bukti yang otentik oleh karenanya beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan serta merta ;
-------- Selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ketua agar menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa perkara gugatan ini dan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatior Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ; 3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; 4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No:594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang diperbuat oleh Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum ;
6
5. Memerintahkan Tergugat V untuk membatalkan Surat Keterangan Tanah No:594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 atas tanah dan bangunan terperkara milik Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat VI untuk mematuhi putusan ini ; 7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membanyar biaya perkara ; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; SUBSIDAIR. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo er bono) ; -------- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, dan II mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, yang telah diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal
4 September 2014, yang pada pokoknya
sebagai berikut : Tentang Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang salah satunya diatur dalam HIR/R.Bg, dijelaskan untuk menyusun suatu gugatan haruslah jelas, dan lengkap
baik
mengenai
subjek
hukum
maupun
objek
yang
dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formal dan syarat materil dalam suatu gugatan ; 2. Bahwa Penggugat dalam isi gugatannya pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) pada sub poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidak jelas apa yang diinginkan oleh Penggugat, dimana poin-poin tersebut hanya berisi penjelasan suatu cerita belaka dan atau berupa asumsi Penggugat tanpa adanya sesuatu dasar hukum yang mendasari suatu gugatan ; 3. Bahwa asal-muasal sebagai dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah dan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan ganti rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 9 Maret 1980 7
sangat jelas bukan berdasarkan cerita belaka, yang mana ganti rugi tersebut dibuat dihadapan Kepala Kampung Kisaran Barat dan dilegalisasi oleh Lurah Kisaran Barat ; 4. Bahwa suah sangat jelaslah atas hak TergugatI untuk memiliki tanah tersebut berdasarkan surat ganti-rugi, dan atas kepemilikan tanah tersebut dikuatkan lagi oleh Tergugat I dengan cara memohonkan penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/06/SKT/KB/2004, yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kelurahan Kisaran Barat) tanggal 13 Mei 2004 dan diketahui Tergugat IV (Kecamatan Kisaran Barat) dengan register Nomor: 590/061/SKT/V/2004, tanggal 18 Mei 2004 ; 5. Bahwa dalam gugatan Pengugat, Tergugat telah dilaporkan oleh Pengugat sebagaimana yang disebutkan pada halaman 3 (tiga) poin ke 11 (sebelas), namun menurut Tergugat I hal itu sudah dilaporkan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak tahu siapa tersangkanya, dan bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang dilaporkan oleh Penggugat sama sekali tidaklah benar, karena sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai, mengusahai dan memiliki tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya tersebut ; 6. Bahwa gugatan Penggugat masih premature, abstrak dan hanya berisi penjelasan suatu cerita belaka dan atau berupa asumsi Pengugat dimana uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau samar-samar yang mana Penggugat menyatakan dalam Positanya apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengagungkan objek tersebut ke Bank merupakan Perbuatan Melawan Hukun adalah sangat aneh dan tidak logis, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat berdasar hukum dan sudah sangat jelas dasar kepemilikan Tergugat I atas objek tersebut ; 7. Bahwa disamping itu juga gugatan Penggugat tidak sesuai Posita dengan Petitum, yang mana dalam poin 5 (lima) Petitum gugatan, Pengugat mengatakan bahwa tanah dan bangunan terperkara adalah milik Penggugat padahal didalam Posita gugatan, Pengugat sama sekali tidak bisa menunjukkan alas hak/dasar kepemilikan tanah dan bangunan tersebut Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 28 K/Sip/1973,
8
tanggal 5 November 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 117 K/Sip/1956, tanggal 12 Juni 1957 ; 8. Bahwa dengan tidak jelasnya alas hak Pengugat sebagai dasar hukum alasan gugatan Pengugat dalam perkara a quo menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang masih Premature/ Obscuur Libel, sehingga berkosekuensi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1975 dan bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Sip/1955, tanggal 28 November 1956, serta bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidkanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard) ;
TENTANG POKOK PERKARA 1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah ditemukan pada bagian tentang eksepsi diatas merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam jawaban mengenai pokok perkara berikut ini ; 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ; 3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II ada menguasai, mengusahai dan memiliki tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya seluas ± 92,40 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06/SKT/KB/2004 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kisaran Barat pada tanggal 13 Mei 2004, terletak di Jalan Patimura Lk.III Kel. Kisaran Barat Kec. Kota Kisaran Barat ;
9
4. Bahwa tidak benar bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang diklaim Penggugat tersebut dilakukan Tergugat I dan tergugat II dengan melawan hak/ melawan hukum (onrechtmatige daad), karena sangat jelas kepemilikan Para Tergugat tersebut berdasarkan ganti-rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan cara memohonkan penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06/SKT/KB2004, yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kelurahan Kisaran Barat) tanggal 13 Mei 2004 dan diketahui Tergugat IV (Kecamatan Kisaran Barat) dengan register Nomor : 590/061/SKT/V/ 2004, tanggal 18 Mei 2004 ; 5. Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang didalilkan oleh Penggugat yang dianggap Penggugat adalah milik Penggugat, sampai sekarang /saat ini tetap milik serta dikuasai oleh Para Tergugat ; 6. Bahwa dengan tidak sempurnanya uraian gugatan Penggugat ini /Premature, abstrak dimana uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, gelap atau samar-samar, maka berdasarkan aturan hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklard) ;
-------- Berdasarkan alsan-alasan dan dasar hukum yang telah ditemukan diatas, dengan hormat Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Tentang Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat ; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklard) ; Tentang Pokok Perkara : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Subsidair : 10
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et
Bono) ; -------- Menimbang, bahwa atas gugatang Penggugat, Tergugat VI dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :
Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) : 1. Bahwa Pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dalam Posita gugatannya dilakukan oleh Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan seizin Pengugut pada tanggal 9 Maret 1980 telah membuat surat jual beli di bawah tangan atas kertas bermaterai dengan Tergugat III atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pattimura Lingkungan III Kel. Kisaran Barat Kec. Kota Kisaran Barat (objek sengketa), atas jual beli tersebut kemudian
telah
diterbitkan
Surat
Keterangan
Tanah
nomor
:
594/06SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 oleh Tergugat V yang diketahui Tergugat IV yang tergerister dalam nomor 590/061/SKT/V/2004 tanggal 18 Mei 2014, yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat –I benar mempunyai /menguasai oobjek sengketa ; Selanjutnya dengan mendasarkan pada Posita tersebut, Penggugat dalam Petitum telah meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisarann antara lain : a) Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang diperbuat Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya batal demi hukum, (vide petitum angka 4) ; b) Memerintahkan Tergugat V untuk membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/06SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 atas tanah terperkara milik Penggugat (vide petitum angka 5) ;
2. Bahwa Posita dan petitum Penggugat yang demikian jelas TIDAK KONSISTEN bahkan SALING BERTENTANGAN satu dengan yang lainnya, disatu sisi dalam Posita Penggugat menyatakan bahwa jual beli objek
sengketa
antara
Tergugat 11
I
dengan
Tergugat
III
tanpa
sepengatahuan dan seizin Penggugat yang tertuang dalam Surat Kerugian Tanah tanggal 9 Meret 1980 sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi disisi lain tidak ada satupun Petitum Penggugat yang meminta agar jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat –III dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau cacat hukum ; Dalam Petitum yang dimintakan pembatalan atau dinyatakan cacat hukum oleh Penggugat justru Surat Keterangan Tanah
Nomor :
594/06SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang diterbitkan Tergugat V dan diketahui Tergugat IV, yang jelas-jelas dasar penerbitannya adalah jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat III ;
3. Bahwa ketidakkonsistenan antara posita dengan potitm dalam gugatan Penggugat bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain yang demikian, jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscurr libel) ;
Ketidakjelasan gugatan Penggugat juga nampak dari petitum Penggugat angka 5 yang tiba-tiba meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran memerintahkan agar Tergugat V membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/06SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 atas tanah dan bangunan terperkara milik Penggugat (vide petitum angka 5) ;
Dalam petitum tersebut, Penggugat jelas-jelas telah mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, namun demikian tidak satupun posita Penggugat yang menguraikan dasar kepemilikan maupun riwayat kepemilikan objek sengketa tersebut secara hukum oleh Penggugat ;
Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyat-nyata gugatan Penggugat aquo mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
12
1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 26 Mei 2014, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VI; 2. Bahwa perlu Tergugat VI jelaskan bahwa Erson Pangaribuan (Tergugat I) dan Delfi Br. Tampubolon (Tergugat II) adalah Debitur pada Tergugat VI yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012, berdasar pada Surat Pengakuan Hutang di bawah tangan nomor : 5285-01003253-10-8 tanggal 2 Maret 2012, yang telah dilegalisasi oleh Nasip Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris Kab. Asahan dengan nomor : L-1-738/NOT-NT/III/2012 tanggal 2 Maret 2012;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas,
telah
diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat VI agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah nomor : 594/06SKT/KB/2004
tanggal
13
Mei
2004,
atas
nama
Erson
Pangaribuan, dengan nomor register 590/061/SKT/KB/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat IV (objek sengketa);
4. Bahwa sejak bulan Maret 2014, kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut mulai menunggak pembayaran angsurannya dan Tergugat VI telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun tunggakan tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga fasilitas kredit tersebut di atas menjadi bermasalah (macet) ;
Atas cidera janji / wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat VI sebagai penerima agunan objek sengketa berhak untuk menuntut pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II dari penjualan agunan objek sengketa ;
5. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, karena nyata-nyata tidak benar, penuh rekayasa dan 13
didasari itikad tidak baik Penggugat semata-mata karena kekhawatiran Penggugat akan konsekuensi hukum terhadap objek sengketa yang dapat dilakukan penjualan akibat macetnya kredit Tergugat I dan Tergugat II yang notabene adalah Saudara Penggugat sendiri ;
6. Bahwa rekayasa gugatan Penggugat tersebut nampak dari dalil-dalil gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 4, yang pada intinya mengatakan ketertarikan Penggugat membeli objek sengketa yang ditawarkan oleh Tergugat III seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Penggugat minta bantuan ibu Penggugat serta memberikan uang pembelian kepada ibu Penggugat sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
Penggugat sudah mengetahui dan menyadari bahwa ibu Penggugat (Saur Br. Pasaribu) tidak kenal huruf dan tidak bisa membaca tetapi oleh Penggugat
justru
diminta
Penggugat
untuk mewakili Penggugat
melakukan transakisi jual beli objek sengketa ;
Uang yang diberikan oleh Penggugat kepada ibu Penggugat untuk pembelian objek sengketa berikut biaya-biaya yang timbul sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) juga tidak sebanding dengan harga objek sengketa yang ditawarkan yaitu sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya yang ditimbulkan tentunya juga tidak sampai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa Tergugat VI juga menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 10 Jo butir 12 yang pada intinya menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI terhadap objek sengketa yang dijadikan agunan dalam pemberian kredit merupakan perbuatan melawan hukum ; Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan ;
14
8. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Harus ada perbuatan, b) Perbuatan tersebut, harus melawan hukum, c) Ada kerugian, d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, e) Ada kesalahan (schuld), Objek sengketa yang diterima Tergugat VI dari Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka pemberian kredit sesuai Surat Keterangan Tanah nomor : 594/06SKT/KB/2004, adalah milik Tergugat I yang diproleh dari Tergugat III melalui pembelian sesuai Surat Ganti Kerugian Tanah tertanggal 9 Maret 1980 yang diketahui oleh Kepala Kampung Kisaran Barat Kec. Kisaran, dan bukan milik Penggugat, sehingga penyerahan objek sengketa tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat VI sebagai agunan kredit tidak memerlukan persetujuan ;
Penerimaan objek sengketa oleh Tergugat VI dari Tergugat I tersebut sebagai agunan kredit juga tidak merugikan Penggugat baik materiil maupun moril, apalagi dalam gugatan Penggugat nyata-nyata tidak disebutkan adanya nilai kerugian yang diderita Penggugat , oleh karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan keberatannya terhadap penerimaan atau penyerahan objek sengketa sebagai agunan kredit pada Tergugat VI ; Atas dasar hal-hal tersebut, jelas Tergugat VI tidak telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat VI juga menolak permintaan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara aquo, karena permintaan tersebut sangat tidak berdasar hukum dan nyata-nyata tidak sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan MA nomor : 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 menegaskan, barang yang
15
sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan Sita Jaminan ;
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” yang menyatakan bahwa : a) Pengadilan atau Hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminkan pada waktu yang bersamaan ; b) Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;
Maka : Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-------- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2014/ PN.KIS sebagai berikut : ----------------------------------Dalam eksepsi. 1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI; Dalam Pokok Perkara. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ; 3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat IV dibawah register No.590/061/SKT/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat VI untuk tunduk pada putusan ini ; 16
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) ; 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -------- Bahwa kepada Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 17/Pdt.G/ 2014/PN.KIS pada tanggal 8 Januari 2015, serta kepada Tergugat III, IV dan V masing-masing pada tanggal 30 Januari 2015, ; ---------------------------------------- Membaca Akte Banding Nomor : 9/Akta Pdt/2014/PN.KIS. tanggal 22 Desember 2014 dari Tergugat I / Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015, dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding I pada tanggal 6 Januari 2015, Tergugat III / Turut Terbanding II pada tanggal 31 Desember 2014, kepada Tergugat IV, V dan VI / Turut Terbanding III, IV dan V pada tanggal 8 Januari 2015 ; --------------------------------------------------------------------------------
-------- Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Tergugat I/ Pembanding mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Desember 2014 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 8 Januari 2015 dan kepada Tergugat II dan III / Turut Terbanding I dan II pada tanggal 22 Januari 2015, kepada Tergugat IV V dan VI / Turut Terbanding III, IV dan V pada tanggal 8 Januari 2015 ; ------
------- Sehubungan dengan Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Januari 2015 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 22 Januari 2015 ; --------------------------------------------------------------------------------------------17
-------- Tergugat III / Turut Terbanding II mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Januari 2015 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 29 Januari 2015 ; -------------
-------- Tergugat VI / Turut Terbanding V mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Januari 2015 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 29 Januari 2015 ; -------------
-------- Membaca Relaas Pemberitahuan, Memeriksa Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : kepada
17/Pdt.G/2014/ PN.KIS tanggal 8 Desember 2014
Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 22 Januari 2015, kepada Penggugat /
Terbanding pada tanggal 19 Januari 2015 dan kepada
Tergugat II dan III / Turut
Terbanding I dan II pada tanggal 22 Januari 2015, serta kepada Tergugat IV, V dan VI / Turut Terbanding III dan IV dan V pada tanggal 19 Januari 2015 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUMNYA ---------Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Tergugat
I
/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Tergugat I/ Pembanding tanggal 29 Desember 2014 memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 17/Pdt.G/2014/ PN.KIS tanggal 8 Desember 2014 yang pada intinya sebagai berikut ; ----------------------------1. Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya pada halaman 23 alinea 1 sampai dengan halaman 31, dalam mempertimbangkan- nya keliru dan berkesan berat sebelah, yaitu hanya memperhatikan dan 18
mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat/Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yang mana apabila berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-I, P-II, P-III, adalah alat bukti surat berupa foto copy dari foto copy, yang mana dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian ; ------------------------------------------------Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, terutama menurut buku Hukum Acara Perdata, karangan Prof. R. Subekti, SH., halaman 99 alinea 3, disebutkan : “Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan pada asasnya terdapat pada akta asli” ; -------------------------------------------------------------Bahwa apabila dilihat dari alat bukti surat Penggugat yaitu P-I, P-II, P-III, dan alat bukti surat Tergugat I dan II, yaitu T I,II-1, T I,II-2, T I,II-3 dan T I,II-4,
jelas bahwa alat bukti surat tersebut adalah asli dan sampai
dengan saat sekarang ini belum bisa dinyatakan/dipastikan bahwa alat bukti Tergugat I/Pembanding adalah surat palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding didalam laporannya
ke Kepolisian Resort Asahan dengan No :
LP/1475/XII/2012/SU/RES ASH, tanggal 14 Desember 2012 ; ------------2. Bahwa mengenai alat bukti surat Penggugat, yaitu P-IV, mengenai foto copy Surat Kematian Nasaruddin alias Udin Itang dengan Nomor Surat Kematian : 473.3/13/200, tertanggal 28 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kisaran Barat (Tergugat V), adalah direkayasa oleh Penggugat/Terbanding, karena
mengenai tahun Surat Kematian
tersebut, Tergugat I / Pembanding melihat sendiridi Kantor Kelurahan Kisaran Barat (Tergugat V) bahwa Surat Kematian tersebut dikeluarkan pada tahun 2012, bukan pada tahun 2002 sebagaimana dalam bukti surat P-IV, dimana ketika itu Penggugat/Terbanding melaporkan Tergugat I/Pembanding ke Kepolisian Resort Asahan dengan tuduhan Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan Surat. Bahwa berdasarkan laporan tersebutlah
makanya
Penggugat/Terbanding
menyuruh
keluarga
Nasaruddin mengurus Surat Kematian Nasaruddin. Bahwa mengenai laporan Penggugat/Terbanding tersebut, sampai saat sekarang ini tidak terbukti dan secara hukum Tergugat I/Pembanding tidak bisa dipastikan 19
sebagai Tersangka. Dan ketika Tergugat I/Pembanding meminjam Surat Kematian Nasaruddin tersebut kepada Tergugat V untuk digunakan sebagai alat bukti surat
di persidangan
memberikannya
alasan
dengan
mengambil/mengcopy
Surat
bahwa
Kematian
ini, Tergugat yang
tersebut
berhak adalah
V tidak untuk keluarga
Nasaruddin ; ------------------------------------------------------------------------------Bahwa mengenai bukti surat Penggugat/Terbanding, yaitu P-IV, foto copy gambar kuburan Nasaruddin alias Udin Itang, hal ini juga bukan merupakan pembuktian yang kuat, karena sekarang ini foto (gambar) bisa saja direkayasa melalui komputer atau alat media lainnya. Dan didalam
Pengantar
Bukti-Bukti
Surat
Penggugat,
tertanggal
24
September 2014, terutama P-IV, ada disebutkan : “ Foto copy gambar kuburan Nasaruddin alias Udin Itang yang meninggal tahun 1997, ... “,yang bila dihubungkan dengan surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, Saksi Nasaruddin alias Udin Itang yang dikatakan Penggugat didalam surat jual beli tersebut jelas belum meninggal dunia, karena dibuatnya surat jual beli tersebut pada tahun 1980 dan Nasaruddin meninggal pada tahun 1997. Dan di dalam foto (gambar) tersebut jelas bernama Nasaruddin bin Jombang, bukan Udin Itang, atau ada memakai nama alias Udin Itang, sehingga sangat diragukan dan jelas pula apa yang dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding didalam bukti suratnya yaitu P-IV adalah suatu rekayasa ; ------------------------------------3. Bahwa mengenai alat bukti surat P-V, hal ini juga diragukan karena belum ada kepastiannya apakah Nasaruddin alias Udin Itang yang dinyatakan oleh saksi Nurjani alias Inun adalah benar-benar Udin Itang yang menjadi saksi didalam surat ganti rugi antara Tergugat I (ESRON Pangaribuan) dengan Tergugat III (Mulia Silalahi) tertanggal 9 Maret 1980, karena didalam surat ganti rugi tersebut jelas tidak ada nama Nasaruddin atau Nasaruddin bin Jombang atau Nasaruddin alias Udin Itang. Dan Nurjani alias Inun tidak pernah dan tidak ada melihat sendiri apakah Nasaruddin alias Udin Itang yang dinyatakannya dalam surat pernyataannya (P-V) ada pernah menemui Tergugat I (ESRON Pangaribuan) dan Tergugat III (Mulia Silalahi) untuk menjadi saksi 20
didalam surat ganti rugi tertanggal 9 Maret 1980 ; -----------------------------4. Bahwa Tergugat III pun didalam persidangan tidak ada mengajukan alat bukti surat dan saksi, sehingga apa yang dinyatakan oleh Tergugat III didalam jawabannyatidak dapat dibuktikan sama sekali, bisa saja apa yang dikatakan oleh Tergugat III adalah dikarenakan Tergugat III takut dan disuruh oleh Penggugat untuk menjawab dipersidangan apa yang dikatakan oleh Penggugat ; -----------------------------------------------------------Bahwa Tergugat III sekarang ini telah berusia 83 tahun, ingatan Tergugat III telah berkurang, apalagi untuk mengingat jual beli tanah/rumah milik Tergugat III di Jl. Pattimura Kisaran yang berkisar 34 tahun yang silam (tahun 1980), begitu juga dengan penglihatan dan pendengaran Tergugat III, hal inipun telah diakui Tergugat III sendiri didepan persidangan dengan mengatakan bahwa Tergugat III tidak dapat lagi mengikuti persidangan karena tidak sanggup datang ke Pengadilan dengan alasan lanjut usia namun Tergugat III bersedia hadir jika dibutuhkan (vide : putusan Pengadilan NegeriKisaran No. 17/Pdt.G/2014/PN Kis, tanggal 08 Desember 2014, halaman 16 alinea 4) ; -----------------------------------------Bahwa apabila dilihat dari jawaban tertulis Tergugat III, dan bila dilihat dari kondisi Tergugat III, sangatlah tidak masuk akal apa yang dijawab oleh Tergugat III tersebut, dan seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkannya lebih seksama, karena berdiri apalagi menulis dan membaca serta berbicara saja Tergugat III tidak begitu sanggup dan jelas ; ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sedangkan pada tahun 1980 saja, ketika Tergugat III masih kuat dan sehat, Tergugat III mengatakan tidak membaca surat jual beli dan kwitansi atas obyek perkara, apalagi dalam kondisi sekarang ini, sangatlah mustahil Tergugat III dapat memberikan jawabannya secara tertulis tanpa bantuan/memakai kuasa hukum. Dan seharusnya juga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat mempertimbangkannya berdasarkan pada jawaban Tergugat
III saja tanpa adanya alat bukti
surat maupun saksi yang bisa menguatkan jawaban dari Tergugat III ; ---
21
5. Bahwa
mengenai
keterangan
saksi-saksi,
Majelis
Hakim
hanya
memdengarkan dan mempertimbangkan apa yang dinyatakan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat saja, sehingga oleh karenanya terlihat sekali berat sebelah dan tidak adil, seperti keterangan saksi : -------------a) Saksi Nurjani, seharusnya
Majelis Hakim dalam perkara ini
memastikan apakah Nasaruddin bin Jombang adalah benar Udin Itang, hal ini tidak bisa hanya berdasarkan pada kesaksian Nurjani saja, sebab saksi Nurjani tidak melihat sendiri/menyaksikan apakah Nasaruddin bin Jombang ada menemui Tergugat I dan Tergugat III untuk menandatangi surat ganti rugi antara Tergugat I dan Tergugat III tanggal 9 Maret 1980. Dan belum tentu Nasaruddin bin Jombang yang dikenal Udin Itang yang dikatakan oleh saksi Nurjani adalah benar Udin Itang yang dimaksud dalam surat ganti rugi antara Tergugat I dengan Tergugat III tanggal 9 Maret 1980 ; ---------------------------------b) Saksi Rodenta Br. Sinaga, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini juga memastikan apakah saksi Rodenta Br. Sinaga juga melihat Saur Br. Pasaribu yaitu ibu Penggugat
ada menyerahkan uang
kepada Tergugat III untuk membeli tanah/rumah milik Tergugat III di Jl. Pattimura Kisaran. Bukan hanya mempertimbangkan berdasarkan : saksi Rodenta Br. Sinaga melihat Penggugat menyerahkan uang ke Saur Br. Pasaribu, yaitu ibu Penggugat, dan saat itu Penggugat dan Saur Br. Pasaribu (ibu Penggugat) menceritakan bahwa uang tersebut untuk membayar rumah di Jl. Pattimura milik Pak Mulia Silalahi dan tanah/rumah tersebut diperuntukkan untuk Penggugat.Dan belum tentu uang yang diserahkan Penggugat kepada ibu Penggugat yaitu Saur Br. Pasaribu yang dilihat oleh saksi Rodenta Br. Sinaga diserahkan Saur Br. Pasaribu kepada Tergugat III untuk membeli tanah / rumah milikTergugat III di Jl. Pattimura Kisaran ; ----------------c) Saksi Arifin Panjaitan, hal inipun seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini bukan hanya mempertimbangkan dikarenakan saksi Arifin Panjaitan bertetangga dengan orang tua Penggugat dan Tergugat I yang hanya berbatas dinding, serta hanya ibu Penggugat dan Tergugat I yaitu Saur Br. Pasaribu pernah bercerita kepada saksi 22
Arifin Panjaitan bahwa anaknya yang kerja di Jakarta (Penggugat) telah membeli tanah / rumah Pak MuliaSilalahi di Jl. Pattimura. Seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan betul apakah benar saksi Arifin Panjaitan selaku tetangga apa lagi bersebelahan dinding dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat I pernah melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat I, yaitu Saur Br. Panjaitan ada pernah melakukan transaksi jual beli tanah / rumah milik dari Tergugat III di Jl. Pattimura pada tahun 1980 ; -----------------------------Bahwa mengenai kesaksian Arifin Panjaitan yang mengatakan : Bahwa pada tahun 1980 Tergugat I baru lulus SMA sekitar 1 – 2 tahun dan belum bekerja dan masih tingggal di rumah ibunya yaitu Saur Br. Pasaribu ; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak bisa berkesimpulan dengan baru lulusnya Tergugat I dari SMA pada tahun 1980 sekitar 1 – 2 tahun, apalagi Tergugat I pada saat itu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat I, bahwa Tergugat I tidak sanggup membeli tanah/rumah milik Tergugat III di Jl. Pattimura, karena pada saat itu juga Tergugat I ikut bekerja dengan meneruskan usaha jualan dari orang tua Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat I ketika itu juga aktif dalam mengikuti kejuaraan tinju dan dari hasil berjualan serta
mengikuti
kejuaraan
tinju
tersebut,
Tergugat
sering
mendapatkan / mengumpulkan uang ; ----------------------------------------Bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, pasal 172 H.I.R memberikan petunjuk sebagai berikut : “Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim mempertimbang kan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain ; -------------------------------------Dan apabila dilihat dari pasal tersebut di atas, jelaslah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kecocokan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, apalagi ketiga saksi tersebut tidak ada yang melihat, mendengar atau rasakan sendiri bahwa Penggugat maupun Ibu Penggugat dan Tergugat I, yaitu Saur Br. Pasaribu serta 23
Tergugat III ada melakukan transaksi jual beli tanah/rumah milik Tergugat III yang terletak di Jl. Pattimura pada tahun 1980 ; -----------6. Bahwa dalam eksepsi Tergugat VI dan jawaban Penggugat
(dalam
putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2014/PN Kis., tanggal 08 Desember 2014,
pada halaman 19 alinea 4), Majelis Hakim
berpendapat bahwa hal ini telah termasuk pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini, terutama
dalam
pokok
perkara,
Majelis
Hakim
tidak
ada
mempertimbangkannya sama sekali, sepertin apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim didalam halaman 19 alinea 4 tersebut ; -----------------------7. Bahwa terhadap alat bukti surat T I,II – 5, T I.II – 6, T I.II – 7 dan T I.II – 8, tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sama sekali, dengan alasan bahwa terhadap bukti lain yang irrelevan maka dikesampingkan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru karena alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut, yaitu seperti : T I.II – 5, T I.II – 6, T I.II – 7 dan T I.II – 8 sangatlah relevan, yang mana seperti
T I.II –5 dan T I.II - 6,
membuktikan bahwa Penggugat sangatlah lihai dalam merekayasa segala sesuatunya termasuk nama Penggugat sendiri, apalagi mengenai merekayasa surat kematian dan gambar kuburan Nasaruddin bin Jombang (alat bukti surat Penggugat, yaitu P – IV) ; -------------------------Bahwa mengenai alat bukti surat T I.II – 7, hal ini juga membuktikan bahwa ibu Penggugat dan Tergugat I, yaitu Saur Br. Pasaribu tahu menulis dan membaca, sehingga tidak terbukti apa yang dikatakan oleh Penggugat didalam gugatannya yang mengatakan bahwa ibu Penggugat (Saur Br. Pasaribu) yang tidak kenal huruf dan tidak bisa membaca tersebut meminta bantuan kepada adik Penggugat (Tergugat I) untuk mengurus pembelian tanah dan bangunan rumah semi permanen milik Tergugat III tersebut dan mengurus surat-surat jual belinya serta mengatasnamakan keatas nama Penggugat ; ----------------------------------Bahwa mengenai alat bukti surat T I.II – 8, hal ini juga membuktikan bahwa Tergugat I adalah benar pemilik tanah/rumah dari obyek perkara, 24
terbukti selama Tergugat I menguasai dan memiliki obyek perkara tersebut, yaitu selama 32 tahun dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2012 dan ibu Penggugat dan Tergugat I yaitu Saur Br. Pasaribu masih hidup, Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya dan setelah ibu Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia, kenapa Penggugat baru mempermasalahkannya ; ------------------------------------------------------------Bahwa menurut pasal 1963 KUH Perdata disebutkan : ---------------------“Siapa yang dengan iktikat baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ; -----------------------------------------------------------------------------“Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh
hak
milik
dengan
tidak
dapat
dipaksa
untuk
mempertunjukkan alas haknya “ ; --------------------------------------------------Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, tidak ada memutuskan sama sekali bahwa obyek perkara milik siapa, sehingga putusan tersebut tidak jelas ; ---------------------------------------------------------------- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
untuk berkenan
memeriksa perkara ini, yang mana untuk selanjutnya memberikan amar putusan : ---------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima Permohonan banding Pembanding tersebut di tas ; ------------2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2014/PN Kis., tanggal 08 Desember 2014 ; --------------------------------------------------3. Menyatakan Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; 4. Menyatakan Pembanding adalah pemilik sah obyek perkara, yaitu tanah/rumah yang terletak di Jl. Pattimura Kisaran dengan berdasarkan 25
kepemilikan Surat Keterangan Tanah No. 594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 ; ----------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ; -------------------------------------------------------------------------------------
--------Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I / Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding Mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut ; -----------------------------------------------------1. Bahwa satu – satunya keberatan yang diajukan pembanding dalam memori bandingnya hanya mengenai : -------------------------------------------2. Bahwa
mengapa
majelis
hakim
tingkat
pertama
semuda
itu
menjadikan dasar putusannya hanya dengan kata – kata dari keterangan saksi – saksi serta di lengkapi dengan alat bukti otentik ; 2. Menanggapi keberatan pembanding, terbanding berpendapat, bahwa pembanding kurang memahami materi putusan dan, atau tidak memahami tentang pertimbangan hukumnya dalam putusannya ; -------3. Disamping itu, keberatan pembanding tersebut bukanlah mengenai kesalahan pada tingkat pertama dalam menerapkan hukum dari Undang – Undang yang berlaku ; -------------------------------------------------------------4. Menurut hukum acara yang berlaku dan menurut hukum praktek beracara di Pengadilan Umum, keberatan semacamitu sudah sepatutnya diajukan dalam eksepsi, tanpa atau dengan jawaban pokok perkaranya; bukan di memori banding ; ------------------------------------------------------------
--------Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat III / Turut Terbanding II Mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut ; -----------------------------------------1. Menanggapi keberatan Pembanding, Terbanding berpendapat, bahwa Pembanding kurang memahami tentang isi daripada putusannya, terlebih 26
didalam pertimbangan hukumnya ; ------------------------------------------------2. Menurut Hukum yang berlaku dan menurut Hukum beracara diperadilan umum, keberatan semacam itu tidak perlu lagi dituangkan dalam Memori Banding ; ----------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan : ----------------1. Menolak permohonan Banding atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima ; -------------------------------------2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 17/PdtG/2014/PN-Kis tertanggal 08 Desember 2014. ; -------------------------------3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ; -----------------------------------------------------------
--------Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat VI / Turut Terbanding V Mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut ; -----------------------------------------1. Bahwa sebagaimana Terbanding VI jelaskan di dalam Jawaban terdahulu
bahwa
Esron
Pangaribuan
(Pembanding)
dan
Delfi
br.Tampubolon adalah Debitur pada Terbanding VI yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012, berdasar pada Bukti T.VI-1 berupa Surat Pengakuan Hutang di bawah tangan No.5285-01-003253-10-8 tanggal 2 Maret 2012, yang telah dilegalisasi oleh Nasip Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Asahan dengan nomor L-1738/NOT-NT/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 ; -----------------------------------Faktanya untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan oleh Esron Pangaribuan (Pembanding) kepada Terbanding 27
VI agunan berupa tanah dalam perkara aquo objek sengketa ; -----------2. Bukti kepemilikan atas objek perkara yang dijadikan agunan oleh Esron Pangaribuan (Pembanding) kepada Terbanding VI adalah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kisaran Barat yang diketahui Camat
Kota
Kisaran
590/061/SKT/V/2004 menerangkan
Barat
tanggal
bahwa
Esron
yang
18
Mei
teregister 2004,
Pangaribuan
dalam
nomor
pada
intinya
(Pembanding)
benar
yang
mempunyai/menguasai objek sengketa dan merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga atas dasar hal tersebut Terbanding VI menerima penyerahan objek sengketa tersebut sebagai agunan atas jaminan fasilitas Kredit ybs ; ----------------------------Terbanding VI dalam hal ini telah meneliti secara hati-hati objek perkara tersebut dengan baik mengenai alas hak kepemilikan dari Esron Pangaribuan bahkan Pembanding juga menyertakan alas hak dari objek sengketa berupa Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal 9 Maret 1980 (Bukti T.VI-4), sehingga Terbanding VI dengan itikad baik dalam hal ini menerima objek perkara tersebut menjadi agunan atas Fasilitas Kredit ybs ; ----------------------------------------------------------------------------------------3. sejak bulan Maret 2014 kredit Esron Pangaribuan (Pembanding) dan Delfi br.Tampubolon mulai menunggak pembayaran angsurannya dan Terbanding VI telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun tunggakan tersebut belum juga dilunasi oleh Esron Pangaribuan (Pembanding) dan Delfi br.Tampubolon sehingga fasilitas kredit tersebut di atas menjadi bermasalah (macet) ; -------------------------Atas cidera janji/wanprestasinya Esron Pangaribuan (Pembanding) dan Delfi br.Tampubolon tersebut, Terbanding VI sebagai penerima agunan objek sengketa berhak untuk menuntut pelunasan kredit Esron Pangaribuan (Pembanding) dan Delfi br.Tampubolon dari penjualan agunan objek sengketa, 4. Namun dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kisaran baik dalam 28
Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tidak terdapat pertimbangan hukum atas fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu mengenai hutang Pembanding kepada Terbanding VI yang wajib dilunasi Pembanding berdasarkan Bukti T.VI-1 yang mana hutang tersebut dijaminkan dengan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berdaarkan Bukti T.VI-3, bahkan Terbanding VI harus tunduk atas Putusan tersebut, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Kisaran halaman 30 alinea 1 (satu) yang menyatakan sebagai berikut ; ------------------------------------------------“ Menimbang, bahwa namun demikian karena ternyata Tergugat VI adalah pihak yang memberikan fasilitas kredit terhadap Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.594/06/SKT/KB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang diketahui oleh Tergugat IV dibawah register No.590/061/SKT/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 (bukti T VI1/P-2/TI,TI-2) yang mana surat tersebut menjadi permasalahan dalam perkara ini dan surat tersebut ada pada Tergugat VI maka Tergugat VI dinyatakan untuk tunduk pada putusan ini” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Terbanding VI harus tunduk pada putusan tersebut akan tetapi bagaimana tentang hak Terbanding VI atas objek sengketa tersebut? hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Kisaran, lalu bagaimana dengan hutang Pembanding dengan cara apa pelunasan kredit tersebut yang Padahal kredit Pembanding telah Macet; ; ---------------------------------------------------Dengan demikian atas fakta-fakta hukum tersebut, Terbanding VI yang nyata-nyata telah beritikad baik memberi fasilitas kredit serta sebagai penerima jaminan atas objek sengketa, akibat dari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.17/Pdt.G/2014/PN-KIS tanggal 8 Desember 2014 berdampak Terbanding VI tidak dapat menuntut pelunasan kredit Pembanding dari penjualan agunan objek sengketa tersebut ; ------------sehingga Terbanding VI yang dalam hal ini merasa sangat dirugikan kepentingannya dan Terbanding VI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat jelas beralasan hukum 29
tersebut, serta melindung hak Terbanding VI atas itikad baiknya; --------5. Terbanding VI melihat adanya indikasi buruk atau itikad tidak baik dari Rosmiani Tumiati Br. Pangaribuan (Terbanding/semula Penggugat) untuk menunda hak dari Terbanding VI atas konsekuensi hukum terhadap objek sengketa yang dapat dilakukan penjualan akibat macetnya
kredit
Esron
Pangaribuan
(Pembanding)
dan
Delfi
br.Tampubolon yang notabene adalah Saudara Penggugat sendiri ; ----Faktanya yang tidak terbantahkan yaitu Terbanding I semula Penggugat baru mempertanyakan hak kepemilikannya atas objek sengketa setelah kredit Pembanding telah Macet, yang diketahui bahwa Terbanding VI akan melakukan upaya penjualan atas agunan tersebut, bahkan Pembanding terhadap objek sengketa telah menempati dan menguasai semenjak 1980 sehingga lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu ; ----Maka dalam hal ini Terbanding VI sependapat dengan keberatan Pembanding yang dalam memori bandingnya tanggal 8 Desember 2014 mencantumkan Pasal 1963 KUH Perdata yang menyebutkan : -----------“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu ; -----------------------------------Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya” ; ---------------------------------------------------------Maka Terbanding VI memohon kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi
Medan, yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk
mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum yang sebenarnya atas keberatankeberatan Terbanding VI di dalam Kontra Memori Bandingnya bertanggal 20 Januari 2015 tersebut di atas, dan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.17/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 8 Desember 2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------------
30
--------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2014/ PN.KIS, Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding, juga Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat III dan VI / Turut Terbanding II dan V, yang keseluruhan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; --------------------------------Menimbang, bahwa karena Tergugat I / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada
Tergugat I / Pembanding yang pada tingkat
banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -------------------- Mengingat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini serta RBG ; ----------------
MENGADILI ------- Menerima permohonan banding dari
Pembanding
/
semula Tergugat I; -------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Desember 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2014/ PN.KIS yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------
------ Menghukum Pembanding / semula Tergugat I untuk 31
membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH. MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Febriari 2015
Nomor : 59/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut
diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----------------------------------
Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
JANNES ARITONANG, SH. MH.
BANTU GINTING, SH.
Ttd RIDWAN RAMLI, SH.MH
Panitera Pengganti
Ttd MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Ongkos-ongkos 1. Redaksi Rp. 5.000,2. Meterai Rp. 6.000,3. Pemberkasan Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
32
