PT. JAMKRIDA NTB BERSAING mulai melakukan kegiatan operasional penuh pada tanggal 15 Februari 2013

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam bidang jasa Penjaminan Kredit dan Penjaminan lainnya. PT. JAMKRIDA NTB BERSAING adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : 2 Tahun 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Abdullah, SH Nomor : 24 tanggal 15 Oktober 2012; yang telah dirubah dan telah didaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi dengan Akta Notaris Abdullah, SH Nomor : 53 tanggal 18 Desember 2012 Manusia RI Jakarta melalui nomor : AHU12807.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013. PT. JAMKRIDA NTB BERSAING telah mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan RI melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-652/KM.10/2012 tanggal 06 Desember 2012. PT. JAMKRIDA NTB BERSAING mulai melakukan kegiatan operasional penuh pada tanggal 15 Februari 2013.

SHARE HOLDER PT. JAMKRIDA NTB BERSAING : 1. 2. 3. 4. 5.

Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp. 27 M. Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp. 1 M. Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 1 M. Pemerintah Kabupaten Bima sebesar RP. 1 M. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1 M.

Dimasa mendatang semua Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-NTB secara bertahap akan memiliki saham pada PT. Jamkrida NTB Bersaing.

1

Kondisi keuangan PT. Jamkrida NTB Bersaing per 31 Desember 2013 dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah aktiva : Rp. 30,5 M. Jumlah modal disetor : Rp. 28 M. Pendapatan dari operasional dan non operasional : Rp. 3,388 M. Laba operasional : Rp. 1,522 M. Beban klaim : Rp. 127, 424 M. Laba sebelum pajak : Rp. 1,447 M. Total Nilai Penjaminan : Rp. 132 M. Jumlah Terjamin (Nasabah) : 1.784 orang. Net Performing Guarante : 0 (Zero). Gearing Ratio Komulatif : 2,5 kali.

Susunan Pengurus PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

H. Mukhsan Sumardani, sebagai Komisaris Utama ex Deputi Pemimpin Cabang Bank Indonesia Mataram. H. M. Syuhaeri, sebagai Komisaris ex Kepala Divisi Pengawasan PT. Bank NTB. Indra Manthica, sebagai Direktur Utama ex Assisten Direktur Bidang Pemasaran PT. Asuransi Bangun Askrida. M. Cerdik Susanto, sebagai Direktur ex Kepala Divisi Kredit PT. Bank NTB.

Susunan pengurus ini ditetapkan pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 478 tahun 2012 tanggal 07 September 2012.

PT. Jamkrida NTB Bersaing memiliki kerjasama penjaminan kredit dengan : 1. PT. Bank NTB 2. PD. BPR NTB

1. 2.

Bank NTB. Bank Mandiri.

3.

Bank BTN.

4.

Bank Bukopin.

5.

PD. BPR NTB.

2

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor : 99/PMK.010/2011, tentang perubahan atas PMK Nomor : 222/PMK.010/2008 tentang usaha penjaminan; selain melakukan penjaminan terhadap kredit; perusahaan penjaminan seperti PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat juga melakukan kegiatan usaha penjaminan lainnya, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi kepada anggotanya. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia. Penjaminan surat utang. Penjaminan transaksi barang. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond). Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi). Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN). Penjaminan Letter of Credit (L/C). Penjaminan kepabeanan (costums bond). Jasa konsultasi management terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

PT. Jamkrida NTB Bersaing menjalankan bidang usaha (memiliki produk penjaminan), yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Penjaminan Kredit Konsumtif. Penjaminan Kredit Modal Kerja & Investasi. Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penjaminan Kredit Konstruksi. Penjaminan Kredit Pengadaan Barang & Jasa. Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil. Penjaminan Linked Credit. Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan). Penjaminan terhadap Pinjaman Kepada Koperasi. Penjaminan Pengadaan Barang & Jasa (Surety Bond, terdiri dari; jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggah banding) untuk proyek-proyek yang dibiayai APBN, APBD I dan APBD II se NTB. Penjaminan Distribusi Barang (Supply Contract Bond). Jaminan Kepabeanan (Customs Bond). Jaminan Penangguhan Pembayaran Cukai (Excise Bond). Penjaminan Letter of Credit (L/C). Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). 3 3

Penjaminan kredit ini ditujukan untuk kredit konsumtif diberikan oleh PT. Bank NTB kepada : Pegawai Negeri Sipil Otonom. Calon Pegawai Negeri Sipil Otonom. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Otonom. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I NTB dan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) se-NTB. Pegawai PT. Bank NTB. Pensiunan Pegawai PT. Bank NTB. Pegawai Perusahaan Daerah lainnya. Pimpinan Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-NTB).

Syarat khusus untuk calon Terjamin (nasabah) bahwa pada saat mengajukan kredit harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Limit maksimum kredit untuk penjaminan kredit ini adalah Rp. 250.000.000,/individu. Scope of cover atau jaminan yang diberikan dalam kredit konsumtif (Kredit Serba Guna) ini adalah : 1. 2.

3. 4.

Terjamin (nasabah) meninggal dunia karena sakit (alamiah) maupun kecelakaan. Terjamin (nasabah) diberhentikan dari pekerjaan tetapnya, baik karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun Penggantian Antar Waktu (PAW anggota DPRD I/II). Terjamin (nasabah) pindah atau mutasi ke luar wilayah NTB. Sebab-sebab lain yang menyebabkan gaji dari Terjamin (nasabah) sebagai sumber utama pembayaran kredit menjadi terhenti secara tetap sehingga Terjamin (nasabah) tidak dapat lagi memenuhi kewajibanya untuk melakukan pembayaran kreditnya.

Limit Liability atau batas tanggung jawab Penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah sebesar “Baki Debet”, tidak termasuk denda dan bunga.

4

Ditujukan untuk kredit kepada pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, baik perorangan maupun badan hukum yang berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syarat penjaminan : 1. Pengusaha harus memiliki usaha yang “fisible” berdasarkan penilaian Bank dan Penjamin (PT. Jamkrida NTB Bersaing). 2. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai kredit. 3. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah kredit dinyatakan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Limit maksimum penjaminan adalah sebesar Rp. 1,50 Milliar per individu, sedangkan liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 % dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

Penjaminan KPR ini ditujukan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk seluruh PNS/Masyarakat NTB dengan obyek kredit adalah (bangunan rumah) yang juga berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat . Syarat penjaminan : 1. Terjamin/nasabah harus memiliki penghasilan tetap yang cukup sehingga dinilai “layak” mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan penilaian Bank. 2. Nilai obyek kredit (rumah) maksimum 80 % dari nilai kredit. 3. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah : 1. Kredit dinyatakan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 2. Terjamin (Nasabah) meninggal dunia atau di-PHK/PAW sehingga tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit. 3. Jaminan terhadap resiko lain (kebakaran atau gempa bumi), dapat diberikan dengan persyaratan tersendiri. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 % dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga. 5

Penjaminan ini ditujukan untuk kredit kepada pengusaha jasa konstruksi (kontraktor). Selain itu juga ditujukan kepada pengusaha real estate baik perorangan maupun badan hukum yang berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syarat penjaminan : 1. Untuk developer, harus memiliki pengalaman/kemampuan usaha yang “fisible” berdasarkan penilaian bank dan Penjamin (PT. Jamkrida NTB Bersaing). 2. Untuk kontraktor, harus memiliki Perjanjian (Kontrak) dengan Instansi Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota se-NTB. 3. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai kredit. 4. Bilaterjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah kredit dinyatakan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 % dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

Penjaminan ini ditujukan untuk kredit kepada pengusaha jasa pengadaan barang & jasa (Supplier) perorangan maupun badan hukum yang berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syarat penjaminan : 1. Kontraktor / Supplier harus memiliki Perjanjian (Kontrak) dengan Instansi Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota se-NTB. 2. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai kredit. 3. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah kredit dinyatakan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 % dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

6

Penjaminan ini ditujukan untuk kredit yang diberikan oleh PD. BPR NTB kepada pengusaha Mikro dan Kecil yang berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syarat Penjaminan : 1. NPL BPR maksimum 5 (lima). 2. Pengusaha harus memiliki usaha yang “fisible” berdasarkan penilaian Bank dan Penjamin (PT. Jamkrida NTB Bersaing). 3. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai kredit. 4. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah kredit dinyatakan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 % dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

Penjaminan ini ditujukan untuk kredit yang diberikan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan lain kepada Bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syarat Penjaminan : 1. BPR memiliki NPL maksimum 5 (lima). 2. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai kredit. 3. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah kredit dinyatakan macet apabila Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinyatakan pailid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

7

Penjaminan ini ditujukan untuk “Menjamin Bank Garansi” yang dikeluarkan oleh Bank Umum untuk kepentingan penjaminan proyek pengadaan barang & jasa yang dibiayai APBN, APBD I NTB maupun APBD II Kabupaten/Kota se-NTB. Syarat Penjaminan : 1. Terjamin memiliki Perjanjian (Kontrak) dengan Instansi Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. 2. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. 3. Ketentuan lain bersifat “negosiable”. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah apabila Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank dicairkan oleh Pemilik Proyek sebagai akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh Kontraktor atau Supplier atas proyek yang dikerjakannya. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah sebesar “Nilai Bank Garansi” tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

Penjaminan ini ditujukan untuk menjamin pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan lain kepada usaha Koperasi yang berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Syarat Penjaminan : 1. Koperasi harus memiliki usaha yang “fisible” berdasarkan penilaian Bank/Kreditor dan Penjamin (PT. Jamkrida NTB Bersaing). 2. Ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB. 3. Dilakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap kegiatan usaha koperasi tersebut oleh Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB, Bank, Kreditor dan Penjamin. 4. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai pinjaman. 5. Tidak ada penggantian pengurus koperasi selama masa pinjaman dan penjaminan. 6. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah apabila Koperasi dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah “70 % dari Baki Debet”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga.

8

Penjaminan ini ditujukan untuk menjamin pengusaha jasa konstruksi maupun supplier yang mengikuti tender dan mengerjakan proyek pengadaan barang & jasa yang dibiayai APBN, APBD I NTB maupun APBD II Kabupaten/Kota se-NTB. Jenis Jaminan yang diterbitkan adalah : 1. Jaminan Penawaran (Bid Bond). 2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond). 3. Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond). 4. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond). 5. Jaminan Sanggah Banding. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah apabila Surety Bond yang diterbitkan oleh Penjamin (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dicairkan oleh Pemilik Proyek sebagai akibat dari wan prestasi yang dilakukan Kontraktor atau Supplier atas proyek yang dikerjakannya. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah sebesar “Nilai Jaminan”, tidak termasuk denda dan tunggakan bunga. Surety Bond yang dterbitkan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing bersifat “UNCONDITIONAL”.

Penjaminan ini ditujukan untuk Distributor / Agen Penjualan barang tertentu, seperti Semen, Pupuk dll. Wilayah distribusi barang hanya terbatas di NTB. Syarat penjaminan : 1. Distributor harus memiliki Perjanjian (Kontrak) dengan Produsen (Pabrikan). 2. Memiliki agunan/collateral minimal 50% dari nilai kredit. 3. Bila terjadi klaim, akan berlaku prinsip subrogasi. Scope of liability untuk penjaminan ini adalah bila Distributor gagal melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada Produsen sebagaimana schedule yang tertera dalam Kontrak. Limit Liability atau batas tanggung jawab penanggung (PT. Jamkrida NTB Bersaing) dalam penjaminan ini adalah 70 % dari jumlah utang yang tidak terbayar. 9

Adalah jaminan yang diperlukan penerimaan negara dari impor.

untuk

pembebasan

“sementara”

Semua import barang wajib membayar kepada negara berupa bea masuk (BM), pajak nilai atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan pasal 22. Untuk mendorong ekspor, Pemerintah memberikan fasilitas “pembebasan pembayaran” penerimaan negara terhadap impor barang yang ditujukan untuk mendukung ekspor (ekspor kembali). Pemberian fasilitas pembebasan ini harus disertai dengan jaminan dari bank atau perusahaan asuransi / perusahaan penjaminan. Syarat penerbitan Customs Bond : 1. Company Profile Importir. 2. Copy fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang dimiliki oleh Importir.

Adalah jaminan yang diperlukan untuk pembebasan sementara pembayaran “Pita cukai”. Ini diberlakukan terhadap semua barang terkena cukai (Etanol, Alkohol dan hasil Tembakau). “Pita Cukai” ini harus dibeli/dibayar oleh pengusaha ketika barang tersebut akan beredar dalam wilayah Republik Indonesia. Pemerintah (Ditjen Bea Cukai) memberikan keringanan, bahwa pembayaran Pita Cukai bisa ditunda sementara (maksimal 2 bulan). Penundaan pembayaran cukai ini harus disertai dengan jaminan dari bank atau perusahaan asuransi / perusahaan penjaminan. Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Excise Bond: 1. Company profile dari pengusaha kena cukai. 2. Bukti pembelian pita cukai.

10

L/C (Letter of Credit) adalah salah satu “instrument” dalam transaksi perdagangan terutama eksport / import. L/C diterbitkan oleh bank untuk kepentingan debiturnya dalam rangka pengadaan (import) bahan baku atau suku cadang termasuk mesin. Dalam penerbitan L/C, bank memberlakukan syarat yang cukup memberatkan pengusaha, misalnya harus ada “Cash Collateral” sebesar 100 % dari nilai L/C. Penjaminan L/C dimaksudkan sebagai “konfirmasi” (jaminan) atas L/C yang diterbitkan oleh Issuing Bank (Bank penerbit L/C) atas permintaan nasabahnya. Syarat Penerbitan L/C Garansi : 1. Copy L/C yang diterbitkan oleh Issuing Bank. 2. Analisa “kelayakan” nasabah. 3. Company Profile lengkap dari Importir.

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) atau disebut juga dengan L/C lokal adalah instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit (Issued bank) atas permintaan Nasabah (Pemohon/Pembeli) yang berisi janji bank (issued bank) untuk membayar sejumlah uang kepada Penjual (Penerima SKBDN), apabila Bank Penerbit menerima dokumen “transaksi barang” sesuai dengan SKBDN. Dalam penerbitan SKBDN bank memberlakukan syarat yang cukup ketat, misalnya harus ada “Cash Collateral” sebesar 100 % dari nilai SKBDN. Syarat Penerbitan SKBDN : 1. Copy SKBDN yang diterbitkan oleh Bank. 2. Analisa “kelayakan” nasabah. 3. Company Profile Nasabah.

11

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Jl. Pendidikan No. 72, Mataram Telpon :(0370) 639304, 639305, Fax : 639307 E-mail : [email protected]