RINGKASAN PUBLIK
PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
PT. FINNANTARA INTIGA PROPINSI KALIMANTAN BARAT
OLEH Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA
IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 1. 2. 3.
Nama of Organisasi Nomor of Akreditasi Alamat
4.
No. Telepon/Fax/Surel
5.
Pengelola perusahaan
6. 7.
Standar Tim Audit
8.
Tim Keputusan Sertifikasi
: PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI) : Accredia 243B : Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920, Indonesia : Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806 : Presiden Direktur: Bpk Lontung Simamora Manajer Operasi Kehutanan: Bpk Happy Tarumadevyanto Manajer Teknis: Ibu Elisabeth Pardede : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari : Bpk Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Sosial) Bpk Cecep Saepulloh (Auditor Produksi) Bpk Hangga Prihatmaja(Auditor Ekologi) :
IDENTITAS PERUSAHAAN Nama of Organisasi/Auditee Address of Company
:
PT. Finnantara Intiga
:
Pendirian Perusahaan
:
SK IUPHHK-HT
:
Lokasi Konsesi
:
Luas Konsesi Latitude Longitude Sistem Silvikultur Spesies Rencana Tata Ruang
: : : : : :
Jl. Flamboyan No. 104, Komplek Sanggau Permai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 78513. Akte Pendirian Perusahaan (PT) Finnantara Intiga No. 83 tahun 1996, tanggal 15 Juni 1996 oleh Notaris Paulus Bingadiputra SH dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman No. C2.9.726.HT.01.01.TH.97 tanggal 22 September 1997, tentang Persetujuan Pendirian PT. Finnantara. Akte perubahan terakhir perusahaan (Akte Perubahan) No. 115 tahun 2014, tanggal 25 Juli 2014 oleh Notaris Notary Linda Herawati SH, tentang perubahan Dewan Manajemen Perusahaan. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.750/Kpts-II/1996, tanggal 02 Desember 1996untuk areal seluas 299.700 ha kepada PT. Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. 299.700 ha Lintang Utara 00000’– 00050’ Bujur Timur 110030’– 111040’ Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita. Berdasarkan RKU 1. Kawasan Produksi 184.305 ha
Pimpinan Perusahaan Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC
: :
2.
Kawasan Tanaman Unggulan
29.990 ha
3.
Kawasan Tanaman Kehidupan
14.985 ha
4.
Kawasan Lindung
48.590 ha
5.
Areal Tidak Efektif untuk Produksi (Sarana Prasarana, Badan Sungai, Eks Tambang, Lahan Masyarakat)
21,830 ha
Direktur Utama: Bpk Siswantoro Bpk Budi Asmoro
RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN Ruang Lingkup Sertifikasi:Pengelolaan Hutan Lestari PT. Finnantara Intiga dengan total areal seluas 299.700 ha Hutan Tanaman jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis. Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 299.700 ha berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.750/Kpts-II/1996, pada tanggal 02 Desember 1996, di Provinsi Kalimantan Barat. Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies Accacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita sebagai bahan baku pulp. Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa tidak ada informasi kontroversial dan tidak perlumelakukan verifikasi kembali. Sosial Ekonomi: Terdapat sekitar 60 Desa yang berada di dalam dan di sekitar konsesi Perusahaan, dengan 44 Desa Utama dan 117 Dusun sebagaimana Profil Perusahaan tahun 2015.PT. FIsudah melaksanakan studi dampak sosial (SIA) pada tahun 2014 dan studi diagnostic (Survey baseline and social footprint study) tahun 2012. Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan dengan komoditi padi ladang, karet dan kelapa sawit.Tidak ditemukan adanya Masyarakat Adat (Indigenous People) yang bermukim di sekitar areal konsesi PT. FI. PT. FI sudah melaksanakan prinsip dasar FPIC/Padiatapa dalam kegiatan pengelolaan hutannya, mengingat seluruh lahan yang digunakan dalam pembangunan HTI PT FI secara de facto terdapat bukti kepemilikan oleh Masyarakat baik secara komunal maupun individu. Sehingga seluruh penggunaan lahan untuk pembangunan HTI dituangkan dalam suatu kesepakatan (tercatat 139 MoU/Kesepakatan lahan) termasuk adanya manfaat insentif dan royalty bagi Masyarakat, dan setiap pelaksanaan tahapan kegiatan yang dilakukan Perusahaan selalu dikomunikasikan dan disepakati bersama Masyarakat terlebih dahulu. Perusahaan telah mengimplementasikan program pengembangan masyarakat melalui program CD/CSR yang pada tahun 2014 ditemukan telah dialokasikan dana sebesar Rp. 325.650.000,- sedangkan rencana program CD/CSR tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 454.900.000,-. Program CD/CSR yang telah dilaksanakan antara lain: - Pelayanan Kesehatan, - Pembangunan Tanaman Karet Unggul, - Agroforestry, - Pertanian Terpadu, - Pendidikan.
RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT Kegiatan Pengumuman publik
Waktu 28 September 2015 27 Oktober 2015
10 – 20 November 2015
Audit tahap 1
01-02 Oktober 2015
Audit tahap 2
23-29 November 2015
Pengambilan Keputusan Masukan terkait keputusan sertifikasi
18 April 2016
Keputusan sertifikasi
29 Juli 2016
Juni – Juli 2016
Catatan Ringkasan Pengumuman public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai. Konsultasi pemangku kepentingan kedua yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan yang teridentifikasi ketika pelaksanaan audit tahap 1 Konsultasi pemangku kepentingan lanjutanuntuk memperoleh masukkan lain dari pemangku kepentingan setempat. Audit Lapangan dengan focus pada Document review dan Organisasi Perusahaan. Audit Lapangan dengan focus pada Pemenuhan Seluruh Prasyarat IFCC. Pengambilan keputusan atas hasil penilaian. Sepanjang bulan Juni-Juli 2016 ada beberapa masukan dari pihak Unit Manajemen terkait pengelolaan wilayah yang disertifikasi. Auditor internal BV melakukan serangkaian telaah ulang termasuk mengakomodasi masukanmasukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat pengambilan keputusan sertifikasi. Keputusan pemberian sertifikat.
RINGKASAN HASIL AUDIT Hasil: Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, PPh 15, PPh 25, dan PBB), retribusi daerah, iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas 299.700 ha sebagai Hutan Tanaman, dengan izin konsesi terakhir dari Menteri Kehutanan No. SK. 750/Kpts- II/1996, tanggal 2 Desember 1996. Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2009-2018, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2015) yang disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri karena perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan menetapkan areal yangakan ditebang dan ditanam kembali pada tiap tahun kalender. Saat ini perusahaan sedang menjalankan proses tata batas kawasan dengan bukti-bukti penataan batas yang disampaikan pada proses audit. Dokumen Rencana Penataan Batas No.: 27/KUH-2/IUPHHK-HTI/2016 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Finnantara Intiga di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KemenLHK tanggal 21 April 2016. Surat No. S.351/PKTL-KUH/PKHW.2/PLA.2/4/2016 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Finnantara Intiga di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Surat No. S.345/BPKH.III-2/2016 tentang Penyampaian Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Finnantara Intiga di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Instruksi Kerja No: INS.42/BPKH.III-2/2016 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Finnantara Intiga di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Will. III Pontianak pada 10 Mei 2016). Berdasarkan bukti yang disajikan oleh Unit Manajemenbahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan perusahaan mengelola konsesi hutan. Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini
dibuktikan berdasarkan laporan HCV tahun2014.Selain itu diketahui bahwa tidak ada kawasan berhutan di dalam wilayah konsesi. Perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Kebijakan-kebijakan yang diuraikan untuk memudahkan implementasinya dengan sejumlah prosedur kerja dan petunjuk kerja dalam rangka memastikan pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan melalui perbaikan secara terus-menerus untuk semua kegiatan. Perusahaan juga telah merencanakan dan menerapkan sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), petak pengamatan tanah, air, subsidensi dan keanekaragaman hayati. Batas-batas keanekaragaman hayati sudah diberi tanda batas dan dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara tepat. Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Rencana Pengelolaan dan Monitoring dan Evalusi Pemantauan Fauna. Dalam laporan tersebut, flora dan fauna yang dicatat dikategorikan kedalam klasifikasi dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan Appendix II (CITES) dan jarang, langka dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN).
Langkah-langkah yang diterapkan oleh PT. FI untuk melindungi hutan dari kebakaran diantaranya: Pembuatan menara kebakaran, - Patroli rutin pengamanan hutan oleh security setiap hari, Pembentukan Team RPK yang berpatroli setiap hari dari mulai jam 07.00-17.00, - Pelibatan seluruh karyawan untuk peduli api, - Menerapkan teknik silvikultur yang tepat dengan tidak melakukan land clearing gulma dengan cara membakar (zero burning) sebagai upaya untuk menghilangkan resiko perambatan api yang akan menjadi bencana, - Memasang papan grafik rawan kebakaran (fire Danger Index) di base camp sebagai informasi derajat kerawanan asap kepada seluruh karyawan, - Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api di desa sekitar hutan dan memberikan pelatihan kepada mereka untuk menanggulangi kebakaran, pertolongan evakuasi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran, Memasang papan larangan penggulangan api di dalam hutan untuk aktivitas-aktivitas tertentu, dan papan himbauan kewaspadaan terhadap api dan kebakaran.Perusahaan telah melakukan pembinaan pada seluruh Desa dalampencegahan dan perlindungan kebakaran hutan. Perusahaan sudah melaksanakan Studi Dampak Sosial (SIA) tahun 2014 dan sudah melaksanakan Studi Diagnostik (Survey Baseline and Footprint Study) tahun 2012 untuk semua Desa di dalam dan di sekitar konsesi Perusahaan. Perusahaan juga diketahui telah memenuhi dengan baik hak-hak karyawan berdasarkan konvensi ILO, termasuk penyediaan APD, fasilitas-fasilitas yang memadai, ketentuan gaji minimum, tidak ada pekerja anak, dan hak untuk bergabung dengan organisasi serikat pekerja.Namun perusahaan masih perlu melakukan peningkatan untuk para pekerja kontraktor. Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari program pelatihan yang sudah diselenggarakan dan diadakan selama tahun 2014 untuk sebanyak 14 jenis pelatihan dengan peserta sebanyak 130 orang dan diadakan selama tahun 2015 yang terdiri dari 6 jenis pelatihan dengan peserta 71 orang, sedangkan pelatihan untuk pekerja kontraktor tahun 2015 terdiri dari 10 jenis pelatihan dengan peserta 52 orang.
Temuan: Terdapat 3 ketidaksesuaian utama (major) dan 19 ketidaksesuaian kecil (minor), dimana ketidaksesuaian utama (major) telah dilakukan follow up audit untuk penutupan atas ketidaksesuaian pada tanggal 25-26 Februari 2016 dan ketidaksesuaian kecil (minor) telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit. No
IFCC Indicator
Ketidaksesuaian
Status
1
1.2
PT FI belum melakukan kegiatan tata batas areal konsesi HTI yang dilaksanakan oleh Kementrian Kehutanan (Badan Planologi Kehutanan). Tata batas yang dilakukan baru sebatas tata batas internal oleh perusahaan. Hal ini terkait dengan SK IUPHHK HTI No. 750/Kpts-II/1996, tanggal 2 Desember 1996, klausul keputusan kedua point 2 tentang kewajiban PT. FI melaksanakan panataan batas areal kerjanya selambatlambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.
Ditutup (Follow Up Audit tanggal 25-26 Februari 2016)
2
1.14, 4.3
Spatial Plan (tata ruang) PT. FI dalam RKU 2009-2018 tidak dapat dijalankan secara efektif dan menjadi pedoman sebagai persyaratan dalam pengelolaan hutan yang lestari sebagaimana persyaratan 1.14, Tata ruang dalam revisi RKUPHHK10 tahun periode 2009-2018 belum secara spesifik memasukan hasil penilaian HCV dan Social impact assessment (SIA) dan juga belum disesuaikan dengan SK Kemenhut No. 12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015 dengan komposisi 70 % tanaman pokok, 20 % tanaman kehidupan dan 10 % kawasan lindung.
Ditutup (Follow Up Audit tanggal 25-26 Februari 2016)
3
6.6, 8.3
Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 04/SP-LB3/FI/LA/XI/2015 tertanggal 20-11-2015 antara PT. Finnantara Intiga dengan PT. Mitra Karya Surya Kencana tersebut belum bisa dijadikan bukti pasti penanganan limbah B3 yang sesuai karena dokumen tersebut masih bersifat rancangan atau draft dan belum disetujui. Selain itu ketika stage 2 dilakukan diketahui bahwa perusahaan belum menangani limbah B3, limbah padat, dan limbah rumah tangga sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan di dalam berbagai SOP berikut: 1. SOP/ENV-009 tentang Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun tertanggal 30-11-2015 Rev. 02. 2. SOP/ENV-022 tentang Penanganan Limbah di Workshop tertanggal 30-11-2015 Rev. 01. 3. SOP/ENV-021 tentang Penanganan Tangki BBM tertanggal 30-11-2015 Rev. 01. 4. SOP/ENV-020 tentang Penanganan Barang Bekas tertanggal 30-10-2013 Rev. 0. 5. SOP/ENV-008 tentang Pengelolaan Limbah tertanggal 30-11-2015 Rev. 02. 6. WI/ENV-005 tentang Penanganan Pencucian Bekas
Ditutup (Follow Up Audit tanggal 25-26 Februari 2016)
Kemasan B3 tertanggal 30-10-2013 Rev. 01. Lagipula dokumen-dokumen di atas juga belum didistribusikan ke seluruh distrik. Hal lain juga terlihat dengan hasil wawancara dengan staff lapang Distrik Sanggau serta beberapa bukti yang ditemukan di Distrik Sanggau (Camp Mengkiang): - Ketika kunjungan ke gudang pupuk ditemukan bensin campur yang diletakan dalam satu ruangan dengan pupuk. Bahkan ketika kunjungan ke gudang onderdil juga ditemukan penyimpanan pelumas yang juga dijadikan satu dengan penyimpanan onderdil. Kedua hal tersebut memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya kontaminasi terhadap pupuk dan mempercepat korosi onderdil. - Ketika kunjungan ke gudang bahan kimia, tidak ditemukan ruang pencampuran bahan kimia sebelum diaplikasikan di petak tanam. Selain itu juga tidak ditemukan saranaprasarana pembersihan badan apabila terjadi paparan selama proses pencampuran bahan kimia. - Tangki solar sudah memenuhi kriteria sarana dan prasarana. Namun terlihat salah seorang pekerja yang merokok di lingkungan “dilarang merokok” yang berdekatan dengan tangki solar. - Tangki bensin yang saat ini digunakan tidak memiliki secondary pit untuk menangkap ceceran bensin. Terlihat juga ceceran langsung ke tanah yang menyebabkan polusi tanah. Bahkan ada salah seorang pekerja yang merokok di lingkungan “dilarang merokok” yang berdekatan dengan tangki bensin. - Di belakang gudang pupuk ditemukan barang-barang bekas yang diklasifikasikan sebagai limbah B3 yang disimpan dengan tidak sesuai dengan prosedur. - Ketika kunjungan ke persemaian ditemukan limbah padat yang tidak ditangani dengan baik (tube bibit). Bahkan tube bekas bibit sudah tersimpan di lokasi persemaian sejak tahun 2011. - Limbah padat tidak disimpan pada tempat semestinya. Hal ini berdasarkan kunjungan ke persemaian dan gudang pupuk. - Prosedur mencuci limbah B3 sebagaimana prinsip triple rinsing program yang sudah dijelaskan di dalam SOP tidak dilaksanakan dengan baik. Juga di persemaian ditemukan pupuk cair untuk daun yang sudah tidak terpakai, namun pupuk tersebut hanya dibiarkan dan tidak ditangani sesuai prosedur penanganan limbah B3. Ditemukan ketika kunjungan lapang ke petak tanam bahwa para pekerja melakukan pencampuran di lapangan. Bahkan menurut wawancara dengan para pekerja, mereka kesulitan membersihkan diri ketika terjadi paparan bahan kimia karena
tidak ada sarana-prasarana yang memadai (air bersih, tempat non-kontaminasi, dll). Selain itu ketika wawancara dengan staff lapang Distrik SIntang juga ditemukan bukti-bukti berikut: - Ketika kunjungan ke gudang bahan kimia, tidak ditemukan ruang pencampuran dan pembersihan badan apabila terjadi paparan. - Ditemukan kebocoran pada regulator tangki solar. - Penanganan tumpahan bensin dan pelumas di gudang belum sesuai SOP. Karena terlihat lantai gudang ditutupi pasir dengan alasan sebagai penyerap bensin/pelumas yang tumpah. Padahal menurut SOP pasir untuk menyerap tumpahan bensin dan pelumas harus dikumpulkan sesaat setelah pembersihan. Juga ditemukan tumpahan bensin dan pelumas langsung ke tanah. - Secondary pit di gudang bensin tidak ditutup untuk mencegah polusi tanah ketika hujan. - Di gudang pupuk tidak ditemukan MSDS untuk NPK dan Konup. - Limbah padat dijadikan satu ruangan dengan limbah B3. Bahkan sudah 4 bulan (120 hari) limbah B3 belum diambil oleh pihak yang berwenang, padahal izin simpanan limbah B3 hanya mengizinkan masa simpanan paling lama 90 hari. Limbah B3 juga tidak dipisah sesuai dengan yang diatur menurut SOP. - Di sekitar camp karyawan ditemukan berbagai limbah padat dan limbah B3. Juga ditemukan pembakaran sampah, bahkan di lokasi “dilarang membakar”. 4
1.16, 2.3
Saat ini belum ada program dan rencana R&D yang jelas yang Ditutup menjadi acuan bagi PT FI yang didasarkan kepada research need analysis yang khusus untuk PT FI, saat ini baru terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya monitoring saja seperti Monitoring hama dan penyakit, dll.Program dan rencana R&D juga belum secara jelas terdapat dalam dokumen Revisi RKUPHHK sebagai acuan management plan.
5
2,1; 2.2; 2.3
Dokumen Revisi RKUPHHK jangka 10 tahun sebagai dokumen Ditutup Management Plan yang ada saat ini belum secara spesifik mempertimbangkan hasil evaluasi atau penilaian dampak lingkungan dan dampak sosial dan juga hasil penilaian HCV. Juga management plan (RKU) belum memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dan ilmu pengetahuan terkini untuk secara periodik direvisi. Sementara dokumen ISFMP yang menurut unit manajemen akan memenuhi persyaratan management plan yang sesuai dengan persyaratan 2.2 ini, belum tersedia.
6
3.2
Ditutup Poin C, terutama “…efisiensi pemanfaatan hutan…“ Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk efisiensi pemanfaatan
hutan dan hasil hutan belum tersedia. 7
3.3
Ringkasan publik untuk hasil monitoring dan evaluasi hanya Ditutup menampilkan data dan informasi rencana vs realisasi kegiatan saja, namun belum menampilkan hasil atau ringkasan hasil monitoring dan evaluasi aspek yang diminta dalam persyaratan 3.2 di atas, misal: hasil pengamatan PSP/PUP, volume penggunaan pupuk, volume penggunaan herbisida atau bahan kimia pertanian lainnya, dll.Ringkasan publik juga belum memasukan hasil monitoring evaluasi realisasi tata ruang yang direncanakan dalam dokumen Revisi RKUPHHK, Misal: luasan kawasan lindung, luasan kawasan produksi (tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulannya), dan distribusi kelas umur tanaman.
8
4.4
Dalam SOP pemanenan disebutkan adanya proses debarking Ditutup atau pengulitan ketika pohon masih tegak, namun pada pelaksanaannya, proses ini tidak dilakukan di lapangan.
9
5.1
Belum ada ketetapan yang pasti tentang daur tanaman, dalam Ditutup perjanjian kontrak penggunaan lahan untuk penanaman dengan masyarakat adalah 45 tahun, dengan daur yang ditetapkan dan disosialisasikan oleh PT FI namun tidak dinyatakan dalam perjanjian adalah 7 tahun, sedangkan dalam Revisi RKUPHHK adalah 6 tahun. Selanjutnya dalam realisasi di lapangan umur masak tebang atau daur tanaman sangat flexible didasarkan pada kebutuhan dan efektifitas operasional perusahaan saja.
10
5.4
Inventarisasi HHBK dan pemanfaatannya belum diatur Ditutup metodenya secara jelas dan bagaimana memperoleh data pemanfaatannya oleh masyarakat dan terdapat dalam SOP pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK) dan infrastruktur perusahaan (SOP/ENV-012 Rev 1 tanggal 30 Oktober 2013). Saat ini data yang disajikan dalam Laporan inventarisasi pengelolaan dan pemantauan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tidak jelas sumber dan cara pengambilan data-nya. Beberapa potensi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat belum dimasukan seperti : perburuan babi hutan, kulit kayu, daun lontar.
11
6.3, 6.4, 7.2, persyaratan khusus hutan tanaman 3.4 (Ekologi)
Perusahaan belum melakukan pemantauan dan/atau Ditutup penangan erosi secara menyeluruh. Karena ketika kunjungan lapang ke Kawasan Sekitar Danau di Mengkiyang di koordinat 49N 0457020; 0025972 ditemukan kawasan produksi yang terdampak erosi berat. Berdasarkan hasil pengukuran kesuburan tanah diketahui bahwa tingkat kesuburan tanah di area konsesi perusahaan tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai C-organik yang rata-rata berada di bawah ambang batas 2%. Bahkan
parameter lain pun juga diketahui rata-rata berada dalam klasifikasi rendah-sedang. Namun demikian tidak diketahui bagaimana tindak lanjut dari hasil pengukuran kesuburan tanah tersebut, terutama dalam mendukung konservasi tanah untuk mencegah penurunan kesuburan tanah lebih lanjut 12
7.4
Data fauna di kawasan lindung belum sesuai dengan SOP/ENV- Ditutup 024 tentang Identifikasi dan Pengelolaan Satwa Dilindungi tertanggal 20-10-2013 Rev.01. Selain itu data fauna tersebut juga belum menunjukkan sebanyak apa, sesering apa perjumpaannya, bagaimana tingkat perbandingan fauna per individu per jenis untuk menentukan tingkat kepentingan fauna, serta tingkat keanekaragaman hayatinya.Sedangkan berdasarkan data dan laporan flora dan fauna di areal konsesi PT. Finnantara Intiga tertanggal 05-05-2015 terlihat bahwa hasil pemantauan fauna tersebut belum menunjukkan informasi sebenarnya karena masih berupa data salin-pasang dari laporan identifikasi HCV, terutama identifikasi 1.3 (belum ada monitoring identifikasi HCV). Laporan pemantauan biodiversity di dalam RKL/RPL belum menunjukkan klasifikasi konservasi masing-masing spesies yang teridentifikasi berdasarkan CITES, IUCN, dan PP No. 7 tahun 1999. Selain itu, menurut hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan memiliki kawasan lindung yang mencakup: 1. KPPN Pulo Mas 2. Arboretum P. Kedang 3. Buffer Zone Hutan Lindung di desa Lalang. 4. Kawasan Sempadan Sungai Namun belum ditemukan hasil pemantauan biodiversity untuk Buffer Zone Hutan Lindung di desa Lalang (koordinat 49N 0467173; 0045395) dan Kawasan Sempadan Sungai.
13
8.4
Perusahaan tidak memiliki metode Fire Danger Index (FDI) Ditutup sebagai salah satu system peringatan dini kebakaran hutan padahal di pos RPK Mengkiang (Sanggau) dan pos RPK Tembawang Alak (Sintang) ditemukan papan FDI.Dusun Tonye dan Sererek tidak dimasukkan ke dalam laporan ladang distrik karena perusahaan memilah-milah area ladang yang berdekatan dengan tanaman produksi saja . Hal ini tidak sesuai dengan WI/FPD-001.Belum ada prosedur pemeriksaan alat-alat penanganan kebakaran yang jelas metode dan tata waktunya. Contoh: Alat-alat RPK Mengkiang diperiksa 5 hari sekali, sedangkan alat-alat di RPK Tembawang Alak diperiksa setiap hari.
14
9.3
Finnantara Intiga sudah membuat 139 MoU/land agreement Ditutup untuk pembangunan tanaman dengan Masyarakat, yang
menunjukan pelaksanaan prasyarat 9.3 ini, namun masih ditemui ketidaksesuaian: - MoU/Land agreement yang dibuat hanya untuk lahan komunal yang dapat diwakili representative masyarakat, sedangkan MoU/Land agreement untuk lahan individu/ pribadi tidak ditemukan. - Luas lahan dan nilai royalty dalam land agreement dengan kondisi actual saat ini tidak sama, dan belum ditemukan dokumen luas lahan dan nilai royalti terkini (update) yang disepakati dengan masyarakat, termasuk pembayaran royalty dalam land agreement berdasarkan kubikasi (m3) namun dalam SOP/FPD-030, rev#1, tanggal 20 November 2015 berdasarkan tonase (ton). - Ditemukan ada 15 land agreement di Distrik Sintang dan 16 land agreement di Distrik Sanggau yang belum dilaksanakan penebangan yang tanamannya sudah siap panen, hal ini terkait dengan kewajiban pembayaran royalty. - Luas lahan dalam land agreement seluas 46.820 ha belum sama dengan luas pembangunan tanaman seluas 31.419 ha (s/d tahun 2014), mengapa hal ini terjadi dan dimana terjadi perbedaan, belum diinformasikan kepada masyarakat (pihak lain pembuat kesepakatan). - Tidak ditemukan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi klausul dalam land agreement di tiap Desa/Dusun/RT/Individu (dana pembukaan lahan, dana insentif, tanaman kehidupan, dana infrastruktur, dan royalty). 15
10.1
Studi SIA sudah dilakukan oleh Finnantara Intiga, namun hasil Ditutup studi tersebut belum menjadi pedoman rencana kelola social (manajemen plan) untuk meminimalkan dampak negative dan mengoptimalkan dampak positif, diantaranya: - Melakukan penebangan pada tanaman umur tebang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. - Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemda, Kades, Masyarakat mengenai batas kawasan di semua desa di dalam areal kerja IUPHHK segera lakukan pemetaan batas partisipatif. - Mencari alternative tanaman kehidupan yang bisa mengimbangi tanaman sawit. - Memperkuat kelembagaan ekonomi (KUB).
16
11.2
Kesepakatan antara Manajemen dan Serikat Pekerja dalam PKB Ditutup Bab III Pasal 11 point 4, mengenai waktu kerja di Distrik dengan system day off dengan ketentuan 5 hari kerja dan 2 hari off atau 22 hari kerja dan 8 hari off, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai (berpotensi melanggar konvensi ILO 29 – Pekerja
harus memiliki hak untuk meninggalkan tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar). 17
11.8
Pada saat kunjungan lapangan di camp Mengkiyang belum Ditutup ditemukan tempat ibadah yang memadai untuk pekerja, termasuk di camp kontraktor PT. Haska Andalan Kalbar tidak ada ruang khusus untuk melaksanakan ibadah (terkait PKB Bab VI pasal 32 point 1).
18
12.1
-
-
-
-
Belum semua karyawan secara periodic mengikuti MCU Ditutup (medical check up) sebagaimana tercantum dalam PKB Bab VII pasal 30 point 5 – dari data MCU di klinik Tembawang Alak pada tahun 2011 sebanyak 34 orang, tahun 2012 tidak ada, tahun 2013 tidak ada, tahun 2014 sebanyak 42 orang. Belum dilakukan pemeriksaan kesehatan awal bekerja kepada pekerja harian (labour supply) dan pekerja kontraktor. Inspeksi K3 untuk mencegah/merespon keselamatan kerja sebagaimana SOP/K3-010, rev #1, tanggal 30 October 2013 belum dilakukan untuk camp kontraktor. Beberapa dokumen internal audit K3 yang dilakukan belum ada bukti penutupan atas temuan ketidaksesuaian, tanggal 03 Juli 2014 di Distrik Mengkiyang/Infra (Auditee: Dolly Syahrial dan Auditor: Agus Herdiana) – ditemukan ketidak sesuaian (3 hal).
19
12.3
Belum ditemukan bukti telah dilakukan training K3 secara Ditutup periodik kepada pekerja kontraktor dan labor supply, baru tahap sosialisasi K3 (pertemuan sosialisasi tgl. 29 April 2014 di Mengkiyang).
20
12.4
Belum diketahui untuk dilaksanakan Permenakertrans No. Ditutup PER.15/MEN/ VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja: - Fasilitas P3K (ruang P3K dan Petugas P3K) tidak ada di SubDistrik Mengkiyang sebagaimana di persyaratkan Permenaker No. 15 tahun 2008. - Tidak lengkapnya isi kotak P3K (sesuai standar) ditemui hampir di seluruh lokasi kotak P3K yang ditemui (bahkan ditemukan obat yang seharusnya tidak ada di kotak P3K). - Tidak tersedia Helm sebagai APD yang diberikan kepada tenaga spraying/weeding saat kunjungan ke camp kontraktor di sub-distrik Tembawang Alak. - Pekerja bengkel di camp Mengkiyang yang tidak menggunakan ear plug dalam bekerja di kebisingan. - Tersedia klinik di sub-distrik Tembawang Alak, namun sejak bulan Agustus 2015 tidak ada petugas, sehingga kondisi klinik kotor dan tidak terawat (bahkan klinik bercampur dengan barang-barang yang tidak terpakai). - Hasil wawancara ke camp kontraktor PT. Haska Andalan
Kalbar, tidak semua pekerjanya diberikan APD (masih menunggu persetujuan pengadaan). 21
12.5; 12.6
Hasil kunjungan lapangan ke camp kontraktor masih ditemui Ditutup ketidaksesuaian terhadap SOP Standar Bangunan Camp dan Fasilitas Akomodasi untuk Pekerja No. SOP/GAD-001, tgl. 01 Januari 2015 dan standar yang dipersyaratkan IFCC (clean and safe): - Di camp kontraktor di Mengkiyang diantaranya: - tidak ditemukan tanda jalur evakuasi, - tidak tersedia tempat sampah yang memadai, - tidak tersedia APAR, - jumlah kamar mandi dan MCK hanya 1 unit tidak mencukupi (termasuk tidak dipisah untuk pria dan wanita), akomodasi satu ruangan dengan kantor, - kotak P3K tidak mencukupi, - pembuangan limbah cair langsung ke sungai. - Di camp kontraktor di Tembawang Alak diantaranya: - tidak ditemukan tempat sampah yang memadai, - tidak tersedia APAR, - tidak ada lampu/penerangan, - tidak tersedia kotak P3K, - tidak ada persediaan air minum maupun peralatan dapur. - Di Nursery Mengkiyang hanya tersedia 1 kamar mandi dan MCK (yang tidak dipisah untuk pria dan wanita).
22
Persyaratan khusus produksi (II) 2.1
Ditemukan adanya pencampuran Kayu jenis Acacia dan Ditutup Eucalypthus dicampur dalam 1 tumpukan di logpond Belitang, padahal di pabrik IKPP Perawang jenis kayu ini dipisahkan pengolahannya berdasarkan jenis kayu atau species kayu. Pada kondisi kayu dari hutan dibongkar muat dan ditumpuk di lokasi logpond Belitang terlebih dahulu sebelum diangkut ke ponton, kayu dicampur antar jenis Acacia dan Eucalipthus, selanjutnya data informasi volume kayu untuk pengangkutan selanjutnya menggunakan data volume dari FA-KB asal, dikarenakan adanya kemungkinan tidak semua kayu dari asal FA-KB yang sama terangkut (Misalkan kondisi ponton sudah penuh) yang mengakibatkan volume yang terangkut akan berbeda dengan data volume kayu dari FAKB asalnya. Namun opsi untuk mengukur ulang volume pada saat pemuatan ke ponton tidak ada dalam prosedur Lacak balak dan TUK.
Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Finnantara Intiga berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.
