RINGKASAN PUBLIK
PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM PROPINSI RIAU
OLEH Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA
IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 1.
Nama of Organisasi
: PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2.
Nomor of Akreditasi
: Accredia 243B
3.
Alamat
: Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920, Indonesia
4.
No. Telepon/Fax/Surel
: Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806
5.
Pengelolaa perusahaan
: Presiden Direktur: Bpk Lontung Simamora Manajer Produk: Bpk Happy Tarumadevyanto Manajer Teknis: Ibu Elisabeth Pardede
6.
Standar
: IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7.
Tim Audit
: Bpk Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Sosial) Bpk Cecep Saepulloh (Auditor Produksi) Bpk Hangga Prihatmaja (Auditor Ekologi)
8.
Tim Keputusan Sertifikasi
: Bpk Andreas Budi Rahutomo (Auditor) Bpk Lars Gunnar Blomkovist (Auditor)
IDENTITAS PERUSAHAAN 1.
Nama of Organisasi/Auditee
: PT. Bukit Batu Hutani Alam
2.
Address of Company
: Jl. Pakning – Dumai RT 03/03 Ds. Sukajadi, Kota Riau 28761 Propinsi Riau.
3.
Pendirian Perusahaan
:
4.
:
SK IUPHHK-HT
Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di hadapan Darmansyah SH, No. 34 tahun 2002 Notaris di Pekanbaru dan perubahannaya yang dibuat oleh Notaris HELENI RITLIANY SH, No. 08 tahun 2011. Persetujuan dari Menteri Kehakiman No. C10122.HT.01.01.TH.2003 tanggal 7 Mei 2003, jo Keputusan Menteri Kehakiman No. C21154.HT.01.04.TH.2003, tanggal 5 September 2003. Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK No. 365/KPTS-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 untuk area seluas 33.605 ha. Persetujuan tatas batas konsesi dan ijin baru dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 84/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2001 untuk area seluas 32.208 ha.
5.
Lokasi Konsesi
: Bengkalis District, Riau Province
6.
Luas Konsesi
: 32.308 ha Latitude : N: 001 derajat 19 menit to 001 derajat 38 menit Longitude : E: 101 derajat 42 menit to 101 derajat 53 menit
7.
Sistem Silvikultur
: Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.
Spesies
: Acacia crassicarpa
9.
Rencana Tata Ruang
:
1. Kawasan Produksi
22.397 ha
2. Kawasan Tanaman Unggulan
3.258 ha
3. Kawasan Tanaman Kehidupan
1.471 ha
4. Kawasan Lindung
3.439 ha
5. Infrastruktur
1.643 ha
10. Pimpinan Perusahaan
: Direktur: Bpk Tju Kui Hua
11. Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC
: Bpk Tju Kui Hua
RINGKASAN UNIT PENGELOLA HUTAN Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Bukit Batu Hutani Alam dengan total areal seluas 32.308 ha Hutan Tanaman yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis. Seluruh kawasan produksi HTI ditanami dengan spesies Acacia crassicarpa. Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 32.208 ha yang terdiri dari kawasan produksi seluas 22.397 ha (69,5%), tanaman unggulan seluas 3.258 ha (10,1%), tanaman kehidupan seluas 1.471 ha (4,6%), kawasan lindung seluas 3.439 ha (10,7%), dan infrastruktur seluas 1.643 ha (5,1%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK No. 365/KPTSII/2003 tanggal 30 Oktober 2003 untuk area seluas 33.605 ha. Kemudian keputusan tersebut dikoreksi dengan persetujuan tatas batas konsesi dan ijin baru dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 84/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2001 untuk area seluas 32.208 ha. Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies Acacia crassicarpa sebagai bahan baku produksi pulp. Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh beberapa isu yang diverifikasi ketika audit dilaksanakan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tata batas antara konsesi perusahaan dengan lahan milik masyarakat. Perjanjian tanaman kehidupan. CD/CSR Hubungan masyarakat Hak pekerja Tata kelola kayu Limbah berbahaya dan beracun (B3).
Sosial and ekonomi: Terdapat 4 desa yang menjadi binaan PT. BBHA, yaitu Desa Sepahat, Desa Tenggayun, Desa Parit I Api-Api, dan Desa Tanjung Leban. Dari hasil studi sosial ekonomi di dalam AMDAL dan studi dampak sosial (SIA) yang dilakukan oleh FKKM Riau pada bulan September 2014, diketahui bahwa masyarakat di sekitar PT. BBHA memiliki mata pencaharian utama sebagai pekebun karet, sawit, dan kelapa. Sedangkan kegiatan menangkap ikan merupakan alternatif mata pencaharian. Tidak ditemukan adanya Masyarakat Adat (Indigenous People) yang bermukim dekat dengan areal konsesi PT. BBHA. PT. BBHA sudah melaksanakan program CD/CSR (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH) di desadesa binaan, di mana pada tahun 2014 program yang telah dilaksanakan meliputi bantuan dan subsidi pendidikan, budidaya pertanian/perikanan, infrastruktur umum, kegiatan sosial berupa pelayanan kesehatan dan kepemudaan, serta kegiatan keagamaan. Berdasarkan realisasi kegiatan tahun 2014, biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PT. BBHA sebesar Rp. 419.435.400,-. Sedangkan untuk tahun 2015 program CD/CSR direncanakan dengan alokasi biaya sebesar Rp. 260.600.000,- untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, usaha ekonomi produktif, dan sosial budaya. PT. BBHA juga memiliki kerjasama dengan masyarakat untuk pemanfaatan areal tanaman kehidupan melalui KUB (Koperasi Usaha Baru) yang anggotanya berjumlah sekitar 2.000 orang, yang merupakan masyarakat dari 4 Desa binaan tersebut. Selain itu PT. BBHA juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari data pekerja yang menunjukkan sebanyak 47 orang
merupakan karyawan PT. BBHA yang berasal dari masyarakat lokal (39% dari total pekerja). Peluang lain bagi kesempatan berusaha masyarakat adalah menjadi mitra kerja pada kegiatan pembangunan tanaman, penebangan, persemaian dan transportasi speed boat.
RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT Kegiatan Pengumuman publik
Waktu
Catatan Ringkasan
16 April 2015
Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
7 Mei 2015
Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukkan lain dari pemangku kepentingan setempat.
21 Mei 2015
Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukkan.
Audit tahap 1
6-7 Mei 2015
Audit lapangan
Audit tahap 2
25-29 Mei 2015
Audit lapangan
Keputusan sertifikasi
12 Agustus 2015
Keputusan pemberian sertifikat
RINGKASAN HASIL AUDIT Hasil: Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, PPh 15, PPh 25, dan PBB), retribusi daerah, iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas 32.208 ha sebagai HTI, dengan izin konsesi terakhir pada tanggal 5 Maret 2009 (SK. No. 84/Menhut-II/2009). Setelah pemberian ijin konsesi,perusahaan mengembangkan rencana kerja umum yang berlaku selama 10 tahun untuk periode 2011-2020. Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2013, 2014, dan 2015) yang disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri karena perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan menetapkan kawasan mana yang akan ditebang dan ditanam kembali pada tiap tahun kalender. Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan perusahaan telah mengelola konsesi hutan dengan pembagian 22.397 ha kawasan produksi (69,5%), 3.258 ha tanaman unggulan (10,1%), 1.471 ha tanaman kehidupan (4,6%), 3.439 ha kawasan konservasi (10,7%), dan 1.643 ha untuk infrastruktur (5,1%). Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan HCV bulan September 2014. Selain itu diketahui bahwa tidak ada hutan yang terdegradasi di dalam wilayah konsesi. Namun ditemukan lahan terbuka yang merupakan kawasan produksi yang sudah ditebang dan menunggu untuk ditanami kembali. Kemudian perusahaan telah melaksanakan sejumlah prosedur dan petunjuk kerja untuk memastikan perbaikan secara terus-menerus dalam semua kegiatan. Perusahaan juga telah menerapkan sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), bekerja lebih banyak untuk menganalisa data PSP, dan berusaha memasukkannya ke dalam rencana. Batas-batas keanekaragaman hayati sudah diberi tanda batas dan dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara tepat. Selain itu, sehubungan dengan kebakaran hutan diketahui bahwa perusahaan memiliki sistem yang terstruktur dalam menangani kejadian kebakaran hutan. Sistem tersebut meliputi: patroli terpadu perlindungan hutan, pengawasan menara api, peringatan dini kebakaran hutan, pemeriksaan alat-alat dan infrastruktur pendukung penanganan kebakaran hutan, tindakan pemadaman segera, bahkan sampai kepada proses pelaporan kepada pihak yang berwenang. Juga diketahui bahwa perusahaan secara aktif mengikutsertakan masyarakat yang tergabung ke dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam sistem penanganan kebakaran hutan tersebut. Perusahaan mengelola 4 desa, yaitu Desa Api-api, Desa Sepahat, Desa Tenggayun, dan Desa Tanjung Leban yang ada di sekitar lokasi perusahaan. Sosialisasi rencana tahunan, batas-batas konsesi, serta pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan dan program CSR sudah dilaksanakan di 4 desa tersebut pada bulan September 2013. Dari hasil konsultasi publik sebelum pelaksanaan audit dan hasil verifikasi ketika audit tidak ditemukan adanya konflik lahan di wilayah perusahaan kecuali satu kasus di Desa
Tenggayun yang masih dalam proses penyelesaian. Diketahui bahwa perusahaan telah mengembangkan sistem dan prosedur dan sistem yang berhubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan juga diketahui telah memenuhi dengan baik hak-hak karyawan berdasarkan konvensi ILO, termasuk penyediaan APD, fasilitas-fasilitas yang memadai, ketentuan gaji minimum, tidak ada pekerja anak, dan hak untuk bergabung dengan organisasi serikat pekerja. Namun perusahaan juga perlu melakukan peningkatan untuk para pekerja kontraktor. Untuk mendukung system dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari seluruh daftar program pelatihan yang sudah diselenggarakan dan diadakan selama tahun 2014. Perusahaan juga menyajikan daftar dari semua program pelatihan yang akan diselenggarakan dan diadakan selama tahun 2015, tetapi tidak termasuk pelatihan untuk kontraktor. Temuan: Terdapat sebanyak 12 ketidaksesuaia dan seluruh ketidaksesuain tersebut sudah ditutup dengan tindakan perbaikan dan pencegahan. No
IFCC Indicator
NC Description
1
11.7
Ditemukan kontraktor yang menggunakan pekerja di bawah umur.
Closed
2
1.14, 4.1
Terjadi pergeseran pengaturan dan perencanaan kegiatan dan penanaman dari yang direncanakan di dalam RKU. Hal ini terjadi karena prestasi penanaman tahun 2013-2015 yang di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Karya Tahunan (RKT) sehingga terjadi tebangan luncuran (carry over).
Closed
3
1.14 b
Hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial (SIA) dan hasil penilaian (nilai konservasi tinggi) (NKT) belum dimasukkan ke dalam penatapan perencanaan tata ruang unit manajemen.
Closed
2.2
Tidak ada bukti yang memastikan bahwa dokumen Management plan (termasuk RKU) telah mempertimbangkan evaluasi atau penilaian dampak lingkungan dan dampak sosial dan secara periodik direvisi berdasarkan hasil monitoring dan pengetahuan keilmuan terakhir.
Closed
4
Status
Dokumen RKU sebagai Management Plan belum memasukan data dan informasi sebagai berikut : 5
2.3, 5.2
-
Pernyataan visi dan misi perusahaan (poin a). Socio-cultural dynamics, termasuk pelaksanaan prinsip FPIC, konvensi ILO dan UNDRIP (poin c). Level penebangan lestari (AAC) masih mengacu kepada data PT Arara Abadi. Rencana kegiatan pengelolaan dan monitoring (poin h).
Closed
Perusahaan belum menggunakan hasil monitoring pertumbuhan tanaman/riap sebagai rujukan untuk penetapan riap pertumbuhan atau Jatah tebangan (AAC) di dalam dokumen. 6
2.4, 3.3
-
Ringkasan publik belum tersedia untuk publik.
Closed
-
Konten ringkasan publik masih belum lengkap sebagaimana diatur standar. Belum ada ringkasan hasil monitoring dan evaluasi dan tersedia untuk publik.
Kegiatan monitoring dan evaluasi belum mencakup: 7
3.2
-
fungsi hutan terkait dengan hak adat dan sosial-ekonomi masyarakat. kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan dan kegiatan ilegal.
Closed
8
4.5, 7.2, Persyaratan Khusus Hutan Tanaman 3.1d
Belum ada program dan rencana aksi rehabilitasi untuk lahan terdegradasi.
Closed
9
6.6
Penanganan bahan PTA-12 dan sisa oli belum sesuai dengan prosedur dan rekomendasi UKL/UPL.
Closed
10
10.2
BBHA belum melaksanakan pengukuran (evaluasi dan analisa) dan melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat meminimalkan dampak negatif berdasarkan hasil studi SIA.
Closed
11
11.3
Sistem penggajian tidak konsisten.
Closed
12
12.6
Fasilitas camp yang disediakan untuk pekerja oleh tidak memenuhi standar.
Closed
