PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM PROPINSI RIAU

RINGKASAN LAPORAN PRA PENILAIAN LAPANGAN

SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN LESTARI (PHTL)

PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM PROPINSI RIAU

Oleh Lembaga Sertifikasi PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA

PROSES PENAPISAN PT. Bukit Batu Hutani Alam telah mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi PT TUV International Indonesia untuk di lakukan proses sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari (PHTL) dengan skema sertifikasi bertahap yang mengacu kepada Pedoman LEI 77 mengenai Pedoman Sertifikasi Bertahap PHPL dan Standard LEI 5000-2 mengenai Standard PHTL. Areal yang diajukan untuk dilakukan sertifikasi adalah mencakup seluruh areal kerja IUPHHK Hutan Tanaman seluas 33.605 hektar. Salah satu tahapan dari proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) Standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan skema Bertahap adalah Tahapan penapisan oleh Panel Pakar I dan penetapan keputusan penapisan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses penilaian. Hasil dari proses penapisan oleh Panel Pakar I ini adalah untuk memutuskan apakah proses sertifikasi PHTL dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Proses penapisan oleh Panel Pakar I ini berpedoman kepada Pedoman LEI 77-21 mengenai Pedoman Penapisan Panel Pakar I sertifikasi Bertahap PHTL, Pedoman LEI – 77 Sistem Sertifikasi Bertahap PHPL. Pengambilan keputusan didasarkan kepada review dokumen dan pengecekan ke lapangan selama 5 hari (27 s/d 31 Oktober 2009). Pengumuman publik Dengan skema sertifikasi bertahap, sebelum dilakukannya proses penapisan, terlebih dahulu harus dilakukan pengumuman publik untuk mengundang masukan-masukan atau input yang terkait informasi mengenai unit manajemen dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan dijadikan bahan informasi untuk penilaian. Pengumuman kepada publik tentang proses sertifikasi PHTL PT BBHA dilakukan dengan Pengumuman melalui media masa nasional “Kompas”. Proses Penapisan Proses penapisan awal dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan PT BBHA untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses penapisan dilakukan oleh tim Panel Pakar I mengacu pada Pedoman LEI 77-21, diawali dengan penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT BBHA Tim Panel Pakar I dari PT TUV International Indonesia yang melakukan kegiatan penapisan awal untuk 3 aspek yang dinilai yaitu: 1

Ir. Sugijanto untuk aspek Produksi

2

Dr.Machmud Thohari, DEA. untuk aspek Ekologi

3

Dr. Ir. Pudji Mulyono, M.Si. untuk aspek Sosial

4.

Riena Widiyanti , S.Hut. sebagai fasilitator

Konsultasi Publik /Forum Konsultasi Daerah Sebagai bagian dari proses penapisan pada skema sertifikasi bertahap, harus dilakukan konsultasi publik untuk menampung semua masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders). Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Daerah Riau. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan dari kalangan institusi pendidikan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, organisasi massa, dll.

Proses Peninjauan Lapangan Proses penapisan dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan dilokasi Unit Manajemen pada tanggal 27 s/d 31 Oktober 2009 Dari hasil penapisan yang mencakup penelaahan dokumen dan kunjungan lapangan serta konsultasi publik maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa PT Bukit Batu Hutani Alam direkomendasikan dengan skema sertifikasi bertahap.

PROFIL PERUSAHAAN PT. BBHA saat ini berada pada areal konsesi sesuai dengan SK definitif yaitu SK Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Sesuai dengan isi SK tersebut, areal PT. BBHA termasuk dalam kelompok hutan Sungai Bukit seluas 33.605 ha. PT. BBHA merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Usaha Baru, didirikan di Pekanbaru di hadapan Notaris Darmansyah, SH, dengan Akta No. 34 tanggal 22 Maret 2002, tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bukit Batu Hutani Alam. Kondisi lapangan seluruh areal kerja PT. BBHA pada Blok Makmur hampir seluruh areal kerja merupakan lahan gambut (rawa) seluas 33.375 ha (99.31 %) dan hanya sebagian kecil saja merupakan lahan kering (darat) seluas 230 ha. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 lembar Dumai (0817) dan Bagan Siapiapi (0818) serta hasil survey tanah dan lahan, topografi areal PT. BBHA seluruhnya tergolong datar dengan kelerengan 0 – 8 %. Areal kerja IUPHHK-HT perusahaan terletak pada ketinggian sekitar 15-17 meter dari permukaan laut (dpl). Kondisi lapangan areal tersebut terdiri atas: - Daerah basah (rawa) bertanah gambut, seluas 33.375 Ha - Daerah kering (masih terpengaruh air) bertanah mineral , seluas 230 Ha

Visi dan Misi dan Tujuan Unit Manajemen Sebagaimana dinyatakan dalam profil perusahaan (company profile) PT Bukit Batu Hutani Alam, visi, misi dan tujuan pengeloloan hutan adalah: • VISI ”Menjadi perusahaan berkelas dunia yang menempatkan pengelolaan hutan lestari yang harmonis secara sosial, berkesinambungan secara ekonomi, dan dapat diterima secara lingkungan” • MISI 1. Mengembangkan suatu hutan tanaman industri yang lestari pada tataran biaya yang efisien dan resiko terendah untuk memasok bahan baku. 2. Menyediakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat dan industri terkait dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar. 3. Melindungi areal hutan yang mempunyai manfaat konservasi dan meningkatkan kinerja lingkungan. 4. Berperan serta dalam penerimaan pajak negara dan menghasilkan keuntungan optimal.

• KEBIJAKAN LINGKUNGAN Kami adalah perusahaan di bidang kehutanan yang mempunyai komitmen melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari untuk memasok kayu sebagai bahan baku pembuatan pulp PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Kami melaksanakan perbaikan kinerja lingkungan secara berkelanjutan dengan jalan sebagai berikut : 1. Melakukan perlindungan lingkungan dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan lingkungan serta persyaratan lingkungan lainnya yang berlaku. 2. Melakukan pemantauan kinerja lingkungan secara terus-menerus. 3. Meningkatkan efisiensi pemakaian sumberdaya. 4. Meningkatkan kesadaran lingkungan pada semua karyawan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus dan memberikan informasi lingkungan kepada masyarakat dan pemerintah. 5. Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap terhadap situasi darurat. 6. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat melalui program-program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan. Alamat unit manajemen Kantor Pusat Jakarta : Plaza BII Menara 2 Lt. 19 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350. Telp. 021-39834473, Fx. 021-39834707, 39834798 Kantor Basecamp : Base Camp Bukit Batu Area Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Telp :0761 - 9000200 ext. 2982, 2983 Kantor Riau : Jl. Teuku Umar No. 51 Pekan Baru Telp : 0761 – 858888 Pengurus Perusahaan Susunan Komisaris : Komisaris Utama : Wibowo Broto Rahardjo Komisaris

: Hartono Alpin

Komisaris

: Pairan

Susunan Direksi : Direktur Utama

: Mulyadi Gani

Direktur

: Wisly Dwi Putra

Direktur

: Tengku Mustapa

RESUME HASIL PRA PENILAIAN LAPANGAN

I. ASPEK PRODUKSI A. a)

ISU KRITIS ASPEK PRODUKSI Terjadi perbedaan signifikan mengenai posisi antara peta areal kerja berdasarkan hasil

penataan batas luar IUPHHK temu gelang dengan peta areal kerja berdasarkan peta penetapan areal kerja IUPHHK-HTI oleh Menhut tahun 2009. Hal ini akan berdampak kepada kepastian kawasan dalam jangka panjang dari aspek legalitas maupun operasional. Indikator yang terkait adalah 1.1. b) Sustainability hasil hutan jangka panjang terkait kondisi peat subsidence dan ketersediaan hara (miskin hara) lahan gambut potensial terjadi penurunan riap tegakan tahunan bila tidak diikuti dengan input pupuk dan/ teknologi. Beberapa indikator yang terkait adalah 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5 dan 3.5. c) Ancaman kebakaran hutan cukup tinggi dan memiliki potensi dampak terhadap kerugian perusahaan. UM sudah memiliki Tim Pemadam Kebakaran yang tangguh dan mekanisme tanggap darurat, namun perlu terus dipertahankan. Indikator yang terkait adalah 1.2. d) Unit IUPHHK-HTI hanya menjadi cost center group perusahaan. UM tidak menikmati harga jual kayu yang mendasarkan stumpage value yang sesuai dengan harga pasar yang fair. Hal ini akan berdampak kepada jumlah penerimaan deviden koperasi masyarakat sebagai pemegang saham. Beberapa indikator yang terkait adalah 3.4 dan 3.6. B. Rekomendasi Beberapa Indikator Aspek Produksi INDIKATOR

REKOMENDASI

Indikator P1.1 Kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman.

Pihak UM: Segera menyampaikan koreksi dan keberatan kepada Departemen Kehutanan cq. Badan Planologi Departemen Kehutanan mengenai ketidaksesuaian antara SK pengukuhan/penetapan areal kerja IUPHHK PT. BBHA dengan peta tata batas luar yang telah dilaksanakan

Indikator Sistem

P1.2

manajemen kebakaran hutan.

Pihak UM: Kebakaran hutan merupakan ancaman terbesar dalam pengelolaan HTI, dimana areal PT. BBHA relatif sangat terbuka terhadap aktivitas karyawan maupun masyarakat sedangkan kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar terhadap perusahaan maka kompetensi Tim Pemadam Kebakaran yang cukup tangguh tersebut perlu terus dipertahankan atau bahkan perlu ditingkatkan

PIHAK-PIHAK TERLIBAT • Unit Manajemen • Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi • Badan Planologi Departemen Kehutanan • Unit Manajemen

Indikator P1.4 Pengembangan manfaat hasil hutan non kayu.

Pihak UM: perlu melakukan identifikasi terhadap kebiasaan masyarakat memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan upaya pengembangan. Adanya upaya pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan

• Unit Manajemen • Tokoh Masyarakat

non kayu yang terencana dengan baik menunjukkan tingkat perhatian terhadap pelestarian keanekaragaman sumber hayati serta manfaat dari sumber daya hutan Indikator P1.5 Penerapan pengamatan pertumbuhan tegakan dan hasilnya.

Pihak UM: perlu segera membuat PUP untuk monitoring pertumbuhan masing-masing tegakan setiap tahunnya. Data PUP disamping untuk mengetahui besarnya riap tegakan, bermanfaat sebagai kegiatan monitoring terhadap perkembangan tegakan dari tahun ke tahun agar dapat dilakukan tindakan silvikultur yang tepat sehingga pertumbuhan tegakan

• Unit Manajemen • Instansi Terkait (Litbang Kehutanan)

jauh lebih terkontrol dari waktu ke waktu dan dapat dicapai hasil yang paling optimal di akhir daur. Indikator P1.8 Permasyarakatan hak-hak atas areal.

Penilai Lapangan:

• UM

perlu digali di masyarakat tentang tingkat

• Tokoh masyarakat

keberterimaan masyarakat terhadap perubahan besaran alokasi areal untuk tanaman penghidupan yang lebih kecil dari ketetapan Departemen Kehutanan dan apakah

• Pemerintahan Desa

masih terdapat hal-hal penting yang menjadi keberatan masyarakat. Indikator P3.2 Efisiensi pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman

Penilai Lapangan:

• UM

• Catat/ukur perkembangan angka faktor eksploitasi dari tahun ke tahun dalam 3 – 5 tahun terakhir; • ambil sampel, bandingkan antara hasil pengukuran volume ITSP dengan LHP pada petak yang sama untuk dapat menghitung faktor eksploitasi

Indikator

P3.4

Kesesuaian luas areal produksi efektif dengan perkiraan rentabilitas

Pihak UM: • Perlu disusun skenario tahapan mengenai kapan perusahaan memperoleh pengembalian keuntungan;

modal

dan

memperoleh

• Perusahaan group (pabrik pulp dan kertas)

• UM

usaha/kesehatan

perlu memberi apresiasi harga jual kayu yang

perusahaan.

lebih baik dan proporsional

Indikator

P3.6

Terbentuknya kemitraan usaha dengan masyarakat setempat.

Pihak UM: • Dikarenakan kinerja dan pengelolaan Koperasi Tani Hutan Usaha Baru oleh sebagian masyarakat anggota koperasi dianggap belum optimal maka pihak UM

• UM • Pengurus Koperasi

perlu terus mendorong dan memfasilitasi demi kemajuan koperasi tersebut sehingga para anggota merasakan manfaatnya. • Dalam program pemberdayaan masyarakat perlu upaya lebih intensif untuk mendorong peningkatan SDM, peluang kerja dan usaha ekonomi bagi masyarakat sekitar.

• UM

• Dokumenkan dengan baik setiap bentuk kegiatan usaha bersama dengan masyarakat sebagai individu maupun kelompok, apa yang menjadi target/tujuan, parameter yang digunakan dan laporan kemajuan capaiannya.

• UM

Penilai Lapangan: • Lakukan wawancara dengan masyarakat tentang manfaat dan keberterimaan kerjasama usaha antara perusahaan dengan

• Tokoh Masyarakat

• Tokoh masyarakat

masyarakat yang telah ada sekarang dan hal-hal terkait yang menjadi harapan; • Dalami data dan informasi tentang kemitraan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan masyarakat, apakah dilakukan secara partisipatif, transparan.

kesetaraan

dan

• UM • Pengurus Koperasi

C. KESIMPULAN HASIL PENAPISAN PPI ASPEK PRODUKSI Berdasarkan hasil kegiatan penapisan PP-I (pre-audit) aspek produksi dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan penilaian berikutnya dalam rangka proses sertifikasi dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu segera melakukan perbaikan yang berkaitan dengan kepastian areal kerja UM dari sisi letak/posisi di peta dan di lapangan yang memiliki payung hukum yang kuat.

II. ASPEK EKOLOGI A. ISU KRITIS ASPEK EKOLOGI Berdasarkan atas uraian penilaian atas UM PT BBHA, maka dapat diidentifikasi adanya faktor-faktor kritis aspek ekologi, yaitu sebagai berikut: a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. Bukit Batu Hutani Alami (BBHA) meliputi areal seluas ± 33.605 ha. Keseluruhan areal konsesi tersebut berupa lahan gambut dalam sampai sangat dalam. UM telah menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang dipertahankan dan ditetapkan seluas 3.466 Ha atau 10.30% dari total luasan areal konsesi. Areal tanaman pokok seluas 27.320 ha atau 81,30%. Dari segi ekologi, kondisi areal tanaman pokok yang seluruhnya berupa lahan gambut dalam merupakan hal yang harus diperlakukan dengan ekstra hati-hati, walaupun lahan gambut dalam tersebut tidak terletak di hulu sungai atau rawa. Peat subsidens atau penurunan permukaan gambut karena pembuatan kanal untuk mengatur permukaan air tanah agar tanaman dapat tumbuh memberikan potensi terjadinya genangan atau kebakaran pada musim kemarau akibat keringnya permukaan lahan gambut; Potensi terjadinya genangan pada musim hujan dikarenakan lahan gambut yang kering tidak mampu mengikat butiran air dan menampung air hujan. Indikator terkait E.1.1, E.1.2, E.1.5, E.2.2 b. Kondisi gambut dalam sampai sangat dalam yang ditanami tanaman pokok akan mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan pada masa yang akan datang.

Keadaan

ini menuntut dilakukannya upaya-upaya keras dan dengan komitmen tinggi untuk mencegah terjadinya penurunan tingkat kesuburan tersebut, apalagi bila dalam proses produksi digunakan pupuk kimia anorganik dan pestisida yang dapat menimbulkan pencemaran badan air oleh masuknya padatan tersuspensi tanah gambut. Pengukuran untuk mengetahui kecenderungan perubahan kesuburan harus dilakukan secara teratur dan diperlukan hasil pengukuran dalam satu seri waktu supaya dapat diketahui perubahan besaran parameter kesuburan tersebut dari satu waktu ke waktu berikutnya. Dalam jangka panjang diharapkan kesimpulan yang lebih tepat menurut data pengukuran dalam beberapa rotasi penebangan. Indikator terkait E.1.6 c. Keberadaan jenis-jenis vegetasi yang semula ada di areal lahan gambut telah berganti dengan tanaman pokok. Keberadaan jenis-jenis vegetasi alam setempat hanya tersisa di dalam kawasan-kawasan lindung. Dengan demikian keberadaan seluruh komunitas vegetasi alam tersebut mutlak harus dipertahankan di dalam kawasan lindung. Pemantauan yang dilakukan oleh UM belum memberikan indikasi ada/tidaknya

penurunan jumlah jenis tumbuhan di dalam kawasan lindung, apalagi jenis-jenis yang dilindungi. Indikator terkait E.1.8, E.1.12 d. Kelola produksi yang dilakukan secara intensif menimbulkan efek pemerangkapan dan transformasi unsur hara dan bahan cemaran (pollutant). Walaupun pada saat ini fenomena tersebut belum terlihat, tetapi mengingat penggunaan bahan kimia (pupuk anorganik dan pestisida) digunakan terus menerus maka terjadinya akumulasi bahanbahan tersebut ke dalam tanah gambut dan ke dalam badan air sangat dimungkinkan. Untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan lingkungan maka keseimbangan biomassa harus dipantau secara teliti. Hal ini dapat diketahui melalui pengukuran konsentrasi dan volume aliran air yang masuk dan keluar lahan gambut. Indikator terkait E.1.9, E.1.11, E.1.13, E.1.14 e. Berdasarkan atas temuan adanya beberapa jenis satwa liar, diantaranya termasuk dilindungi/langka/terancam punah, maka areal konsesi PT BBHA semula merupakan wilayah jelajah (home range) berbagai jenis satwa tersebut. Berdasarkan atas inventarisasi yang dilakukan oleh UM, jenis-jenis satwa yang dijimpai di kawasan londung diantaranya adalah Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), siamang (Hylobates syndactylus), beruang madu (Helarctos malayanus), macan dahan (Neofelis nebulosa), buaya muara (Crocodylus porosus), rangkong (Buceros rhinoceros), elang rawa (Cirus aeruginosus). Data tersebut mengindikasikan bahwa areal tanaman pokok pun dahulunya merupakan wilayah jelajah bahkan mungkin habitat berbagai jenis satwa tersebut. Kelola produksi di areal tanaman pokok akan berpengaruh terhadap kehidupan satwa-satwa tersebut karena komunitas vegetasi alam dari ekosistem gambut saat ini telah berubah menjadi jenis monokultur hutan tanaman. Untuk itu jalur-jalur lintasan satwa harus dapat diamankan dari tindakan-tindakan para pekerja atau masyarakat yang dapat mengakibatkan pergerakan satwa terganggu. Indikator terkait E.2.5 B. Rekomendasi Beberapa Indikator Aspek Ekologi INDIKATOR Indikator E1.1 Persentase atau rasio luas aktual kawasan lindung yang berfungsi baik yang telah ditetapkan/dikukuhkan terhadap luas ideal (seharusnya) kawasan lindung.

REKOMENDASI • UM harus mengidentifikasi areal tepi dari HSAW untuk mengetahui adanya kondisi yang sangat rentan pada areal-areal tersebut terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya atau tekanan-tekanan dari luar kawasan, meliputi kemungkinan adanya tekanan atau ancaman terhadap komponen kimia fisik lingkungan dan biologi dari kawasan tersebut, dan sebaliknya ancaman yang datang dari dalam kawasan terhadap aktifitas dan kehidupan masyarakat secara sosial ekonomi.

PIHAK-PIHAK TERLIBAT • UM

Indikator E1.2. Perencanaan penataan areal produksi efektif berdasarkan

• Berdasarkan atas PerMenhut nomor P.21/Menhut-II/2006 yang berbunyi tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu

kesesuaian dan kemampuan lahan serta kelangsungan

atau tanaman tahunan/pohon menghasilkan hutan bukan kayu

yang atau

fungsi tata air.

gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HT, maka UM PT BBHA sudah termasuk dalam kriteria ini.

• UM • Tokoh Masyarakat • Pemerintahan Desa

Tindakan yang diperlukan adalah UM harus menjamin implementasi pengelolaan usaha IUPHHK-HT melalui pola kemiitraan dengan sebaik-baiknya (lihat rekomendasi aspek sosial S2.8 dan S2.9). • UM

agar

melakukan

penataan

kawasan

• UM

konservasi, areal tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sebaik-baiknya sehingga memenuhi kesesuaian dan kemampuan lahan serta kelangsungan fungsi tata air Indikator E.1.3 Persentase atau rasio tanda batas aktual kawasan lindung dan areal produksi efektif (kesesuaian dan kemampuan lahan dan kelangsungan fungsi tata air) terhadap tanda batas seharusnya. Indikator E.1.4 Rasio atau persentase tanda batas kawasan lindung yang berfungsi baik terhadap tanda batas seharusnya (ideal).

Indikator E.1.5 Perancangan dan penerapan sistem silvikultur yang dapat mengendalikan erosi di areal tebangan atau produksi. Indikator E.1.6 Perubahan tingkat kesuburan

• UM harus terus melakukan pemeliharaan secara reguler pada tata batas setiap kawasan

• UM

lindung. • Tata batas areal produksi dengan kawasan lindung harus dijaga sebaik-baiknya agar tidak bergeser posisinya, dan disertai dengan berita acara pelaksanaan yang lengkap dan jelas. • Pemasangan papan-papan nama agar ditertibkan sesuai dengan status kawasan lindung menurut peraturan yang ada.

• UM

• Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan lindung harus dilakukan dengan melibatkan tenaga dari bagian Lingkungan • UM harus melakukan evaluasi hasil dari upaya-upaya mengurangi dampak

• UM

penggunaan alat-alat berat saat pemanenan terhadap terjadinya compaction gambut dengan penyerakan serasah dan kulit pohon secara merata pada areal bekas tebang. • UM harus melakukan pengukuran parameter kesuburan berdasarkan SPT (Satuan Peta Tanah) pada petak tanam yang berbeda siklus

• UM

tanah

kimia),

kelas umurnya yang diukur pada tiga areal

termasuk pencemarannya akibat kegiatan produksi.

(fisik

dan

berbeda, yaitu pada hutan alam dan pada areal tanam dari beberapa umur tanam berbeda, secara berkala. • UM harus membuat upaya untuk mengurangi penurunan tingkat kesuburan sebagai dampak dari kegiatan produksi. Lakukan terus pemantauan secara teliti atas dampak dari penggunaan pupuk anorganik.

Indikator E1.7 Persentase perubahan erosi tanah pada areal produksi.

• Upaya-upaya untuk menghambat laju peat subsidence dan penurunan water tabel harus

• UM

• UM

terus dilakukan secara teratur dan disiplin, • Lakukan

terus

langkah-langkah

untuk

mencegah pencemaran badan air oleh masuknya padatan tersuspensi tanah gambut. Indikator E1.8 Persentase perubahan atau hilangnya struktur dan jenis vegetasi pada kawasan lindung.

• Untuk mengetahui adanya perubahan struktur dan jenis vegetasi atau adanya jenis-jenis vegetasi dilindungi yang hilang pada kawasan lindung, UM harus terus melakukan pemantauan secara teratur, sehingga diperoleh data dalam seri waktu. Pemantauan harus menggunakan metode baku yang dapat

• UM

diuji secara ilmiah. Indikator

E1.9

Persentase

perubahan kuantitatif (debit sungai), kontinuitas (ketersediaan air yang konstan) dan kualitas (kandungan bahan kimia, padatan, suspensi) di badanbadan air terhadap ukuran standar yang telah ada yang disebabkan oleh aktivitas unit manajemen. Indikator E1.10 Penerapan sistem/pola pemanfaatan lahan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tegakan hutan tanaman yang mempengaruhi

dapat kondisi

kualitas lahan dan fungsi tata air.

• Hasil pemantauan kuatitatif air sungai (debit sungai) dan kualitas air harus

• UM

diimplementasikan sebaik-baiknya untuk memperbaiki sistem kelola produksi, sehingga mengurangi laju penurunan tinggi muka air tanah, laju sedimentasi, dan penurunan debit sungai.

• UM harus melakukan penanaman tanaman penutup tanah yang dapat mencegah penurunan kualitas tanah, dan yang dapat berfungsi juga untuk menjaga kelembaban tanah dan menghambat pertumbuhan gulma di semua lokasi yang terbuka, areal produksi yang terbuka, dengan jenis-jenis yang sesuai dengan lingkungan setempat.

• UM

Indikator E1.11 Kegiatan perlindungan tanah terhadap erosi dan pencemaran tanah dan air (sebagai contoh: penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk ramah lingkungan).

• Penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia oleh petugas lapangan harus terus diawasi sebaik-baiknya agar tidak terjadi

• UM

pencemaran ke dalam badan-badan air. • Penanaman tanaman penutup tanah harus segera dilakukan setelah pembukaan lahan

• UM

(land clearing), dan pada tempat-tempat terbuka lain setelah tidak difungsikan. • Bangunan gudang agar direnovasi atau disediakan bangunan khusus gudang

• UM

penyimpanan bahan-bahan kimia yang sesuai dengan persyaratan lingkungan dan kesehatan petugasnya. Demikian pula tata cara penyimpanan bahan-bahan kimia dalam gudang harus dilakukan secara tepat, dengan sistem pencatatan yang rapih dan sistematis. Indikator E1.12

• UM harus terus melakukan pemantauan kemungkinan terjadinya perubahan vegetasi struktur dan komposisi jenis hutan (vegetasi), dan dilakukan rehabilitasi lahan dan pemeliharaan struktur vegetasi, dan melakukan pengayaan jenis-jenis vegetasi sebagai sumber pakan satwa.

• UM

Indikator E1.13 Sistem penanganan limbah untuk menjaga kelestarian kualitas

• SOP yang berkaitan dengan penanganan limbah harus diimplementasikan secara

• UM

lahan dan fungsi tata air.

• UM harus menyediakan lokasi khusus gudang

Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi struktur dan komposisi jenis hutan (vegetasi) kawasan lindung.

cermat. penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dikirim keluar.

• UM

Indikator E1.14 Penggunaan bahan kimia yang mungkin dapat mencemari air.

• Buat SOP tentang penyimpanan penggunaan bahan kimia implementasikan secara cermat.

dan dan

• UM

Indikator E1.15 Keterlibatan

• UM harus dapat mengembangkan peluangpeluang usaha bagi masyarakat sekitar berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada.

• UM

masyarakat secara dalam sistem pemanfaatan lahan ramah lingkungan.

aktif pola yang

• Peningkatan keterampilan masyarakat harus terus dilakukan dalam rangka pemberdayaan mereka. • UM harus melakukan pencatatan secara teratur hasil hutan non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tingkat

• Tokoh Masyarakat • Pemerintahan Desa

pemanfaatannya,

untuk

mengevaluasi

kekurangan yang ada dan dapat dicarikan upaya penanggulangannya • UM agar memulai menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam penanaman tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat serta operasionalisasinya di lapangan sehingga terjalin saling pemahaman, pengertian, dan kemanfaatannya bagi kedua belah pihak. Indikator E1.2.1 Persentase luas aktual kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka,

• Apabila ada masyarakat yang ingin memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam kawasan lindung, maka UM agar membuka akses dengan tetap melakukan

• UM • Masyarakat sekitar

pengawasan untuk menjamin kelestariannya

koridor satwa, zona penyangga, dan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat) yang berfungsi baik dan yang telah dikukuhkan terhadap

di lapangan luas ideal

(seharusnya) lindung. Indikator

E2.2

kawasan

Penataan

areal unit manajemen yang didasarkan pada kepentingan konservasi flora/fauna, perlindungan tegakan hutan tanaman, dan sumberdaya hutan yang sangat berguna bagi masyarakat lokal.

• UM agar melakukan pencatatan pemanfaatan sumberdaya hutan di areal kawasan lindung oleh masyarakat, meliputi asal masyarakat &


jumlah masyarakat yang memanfaatkan, jenis sumber daya hutan, jumlah ambilan. • Perlu diperiksa kesesuaian lokasi areal kerja UM dengan rancangan yang dibuat dan sesuai

•

dengan baku lingkungan untuk kepentingan konservasi flora dan fauna, perlindungan tegakan hutan tanaman, dan sumber daya hutan yang sangat berguna bagi masyarakat lokal yang dapat menjamin terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kestabilan ekosistem tegakan hutan tanaman dalam jangka panjang.

Indikator E2.3 Persentase luas aktual kawasan lindung (plasma nutfah, habitat flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, dan areal

• UM harus segera melakukan deliniasi dan penataan batas areal tanaman kehidupan. Demikian pula selanjutnya agar dilakukan penanaman dengan jenis-jenis tanaman kehidupan.

• UM

UM

tanaman

kehidupan

yang

dimanfaatkan oleh masyarakat) yang telah ditata secara baik di lapangan terhadap luas ideal (seharusnya) lindung.

kawasan

Indikator E2.4 Terjaminnya/terpeliharanya keamanan kawasan lindung (plasma nutfah, habitat

• Pelaksanaan

kegiatan

perlindungan

dan

• UM

pengamanan kawasan lindung harus dilakukan dengan melibatkan tenaga dari bagian Lingkungan

flora/fauna khas/unik dan atau langka, koridor satwa, zona penyangga, sumberdaya hutan

dan yang

dimanfaatkan masyarakat).

oleh

Indikator E 2.5 Kekayaan jenis satwaliar di areal produksi.

• UM harus membuat formulir pencatatan satwaliar di areal produksi, yang mudah dikerjakan oleh petugas lapangan. • WI pemantauan keberadaan satwa liar di areal produksi harus terus diimplementasikan dengan baik, termasuk metode perjumpaan,

• UM

• UM

koordinat keberadaan satwaliar yang dijumpai. Indikator E 2.6 Sistem informasi sumberdaya hutan (lokasi, potensi, teknik budidaya, teknik pemanenan, dll).

Indikator

E2.7

Kegiatan

pengendalian hama, penyakit dan gulma dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan (sebagai contoh dengan menggunakan predator alaminya), sehingga tidak

• UM harus segera membangun sistem informasi sumberdaya hutan dan mensosialisasikan kepada masyarakat lokal sehingga mereka dapat memanfaatkan


sumberdaya alam hayati secara baik dan benar dalam jangka panjang • UM harus terus mengimplementasikan secara reguler panduan sistem peringatan dini (early warning system) hama dan penyakit tanaman

• UM

untuk mengantitisipasi terjadinya serangan. • UM harus mulai menyiapkan penggunaan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama dan penyakit tanaman yang secara potensial dapat menyerang.

• UM

mengganggu/ mengubah ekosistem alami yang ada di dalam areal unit manajemen Indikator E2.8 Keberadaan sumberdaya hutan yang

• UM supaya melakukan penanaman jenis-jenis tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat

• UM • Masyarakat

dapat

dimanfaatkan

masyarakat lokal.

oleh

setempat,

misalnya

pohon

buah-buahan,

sekitar

tanaman obat-obatan, yang ditanam di areal tanaman kehidupan. • UM harus mengembangkan komoditaskomodits hutan lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan sistem kerjasamanya, termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pelestarian lingkungan.


C. KESIMPULAN ASPEK EKOLOGI Berdasarkan hasil analisis dokumen, tinjauan lapangan, dan diskusi dengan UM telah diperoleh gambaran isu-isu pokok sebagai faktor kritis, dan hasil penilaian sementara terhadap berbagai indikator aspek ekologi sebagaimana telah diuraikan di atas. Atas dasar hal tersebut di atas, Panel Pakar I aspek ekologi menyatakan proses sertifikasi PHTL PT BBHA dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

II.

ASPEK SOSIAL

A. ISU KRITIS ASPEK SOSIAL Mengacu pada hasil pra-penilaian lapangan (penapisan) terhadap aspek sosial unit manajemen PT BBHA dapat dikemukakan bahwa faktor kritis untuk aspek sosial adalah : a. Kemantapan kawasan/status areal pemanfaatan hutan PT BBHA belum terjamin statusnya secara mantap. Berdasarkan peta overlay tatabatas definitif dengan peta penetapan PT Bukit Batu Hutani Alam, ternyata terdapat areal tatabatas definitif yang berada di luar peta pengukuhan seluas 10.788 Ha. Indikator yang terkait adalah S1.1 b. Belum optimalnya kemitraan usaha antara perusahaan dengan masyarakat melalui lembaga Koperasi Tani Hutan (KTH) Usaha Baru, sehingga kinerja koperasi tersebut belum dapat memuaskan harapan para anggotanya. Indikator yang terkait adalah S1.4, S2.3, S2.8 dan S2.9. c. Pelaksanaan dan monitoring terhadap mekanisme pengelolaan konflik, khususnya dalam mengatasi permasalahan konflik lahan dengan masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hal tersebut. Indikator yang terkait adalah S2.2 dan S2.7. d. Belum efektifnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit manajemen diakibatkan oleh adanya beberapa hambatan dan keterbatasan yang dihadapi oleh unit manajemen. Indikator yang terkait adalah S1.4, S2.3, S2.8 dan S2.9. B. Rekomendasi Indikator Aspek Sosial INDIKATOR

REKOMENDASI

PIHAK-PIHAK TERLIBAT

Indikator S1.1 Kepastian status areal pemanfaatan hutan.

Perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan bijaksana dalam rangka memantapkan status areal kawasan hutan, terutama menyangkut reposisi berkaitan dengan tata batas kawasan


konsesi yang belum “clear dan clean” dengan areal di sekitarnya. Upaya pemantapan status kawasan areal konsesi perlu mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Indikator S1.4 Peluang kerja terbuka bagi seluruh warga komuniti.

Unit manajemen perlu membuka peluang kerja lebih banyak bagi warga komuniti dengan tetap memperhatikan kualitas dan profesionalisme kerja yang diberlakukan oleh unit manajemen

• UM

Indikator S2.2

Unit manajemen perlu memberikan kompensasi/ganti rugi yang adil dan disetujui

• UM

Ada kompensasi terhadap

bersama

warga

komuniti

atas

terjadinya



penggunaan atau

kerusakan hak milik atau sumber daya warga

kerusakan sumberdaya milik

komuniti akibat adanya operasionalisasi oleh unit manajemen.


warga komuniti. Indikator S2.3 Penambahan ragam sumber ekonomi bagi warga komuniti.

Unit manajemen perlu mengupayakan agar sumber mata pencaharian makin bervariasi sebagai akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan dan ada dukungan unit manajemen sehingga pendapatan ekonomi rumah tangga warga komuniti meningkat.

• UM

Indikator S2.7

Agar mekanisme pengelolaan konflik dapat

• UM

Bekerjanya mekanisme pengelolaan

bekerja dengan baik dan efektif, dalam prosedur penyelesaian konflik perlu melibatkan semua pihak (stakeholders)


konflik

dengan partisipasi secara jujur, adil dan beradab.

Indikator S2.8 Tercipta dan terpeliharanya

Unit manajemen harus terus mengupayakan agar terjadi pengembangan perekonomian komuniti sehingga produktivitas usaha warga

produktivitas usaha warga

meningkat secara signifikan terutama melalui program kemitraan.




komuniti.

Indikator S2.9

Kontribusi

unit

manajemen

dalam

Besarnya kontribusi unit

pertumbuhan ekonomi di kawasan unit manajemen perlu ditingkatkan, terutama bagi

manajemen dalam pertumbuhan

perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui program kemitraan.


ekonomi di kawasan unit manajemen.

C. Kesimpulan Aspek Sosial Berdasarkan kegiatan pra-penilaian lapangan (penapisan) yang dilakukan Panel Pakar I terhadap unit manajemen PT Bukit Batu Hutani Alam untuk semua indikator yang terkait dengan aspek sosial, maka disimpulkan bahwa unit manajemen PT BBHA dengan luas areal 33.605 Ha sesuai dengan kondisi aktual yang terdapat di lapangan pada saat ini, maka direkomendasikan untuk mengikuti proses sertifikasi PHTL melalui skema sertifikasi bertahap (Phased certification) dengan mengacu pada Pedoman LEI 77-23.

KEPUTUSAN

Pra-penilaian lapangan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari dari Unit Manajemen PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA) Propinsi Riau. Berdasarkan hasil penilaian serta temuan-temuan dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh Panel Pakar I yang mendapatkan tugas melaksanakan pra-penilaian lapangan untuk aspek produksi, ekologi dan sosial, seperti yang telah disajikan pada Bab V di atas, maka Tim Panel Pakar I memutuskan bahwa Unit Manajemen PT. Bukit Batu Hutani Alam dengan luas areal 33.605 hektar dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya, Sertifikasi Bertahap PHTL Standard LEI 5000-2. Rekomendasi-rekomendasi setiap aspek dari keputusan ini harus ditindaklanjuti oleh Unit Manajemen sebelum melangkah ke proses selanjutnya.

PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM PROPINSI RIAU

Recommend Documents