PT. BANK LAMPUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dalam rupiah )

PT. BANK LAMPUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dalam rupiah )

1. UMUM a. Pendirian Bank dan Informasi Umum PT. Bank Lampung ( Bank ) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung No. 10-A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung. Surat Keputusan Gubernur tentang pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Des 57 / 7 / 3-150 tanggal 26 Juli 1965. Bank telah mendapat persetujuan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral / Gubernur Bank Indonesia No. Kep 66 / UBS / 1965 tanggal 3 Agustus 1965 dan mulai beroperasi tanggal 13 Januari 1966. Selanjutnya perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) adalah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung disingkat PT. Bank Lampung yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Keputusan No. 584.27-344 tanggal 20 Akta Pendirian Bank yang merupakan Anggaran Dasar Bank tertuang dalam Akta Notaris Soekarno, SH No. 5 tanggal 3 Mei 1999 serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C8261.HT.01.01.TH.1999 tanggal 6 Mei 1999. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain dengan Akta Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH No. 15 tanggal 29 Juni 2000 tentang perubahan sebutan nama pemegang saham, telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-8058.HT.01.04.TH.2001 tanggal 15 Juni 2001. Kemudian dengan Akta Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH No. 14 tanggal 30 Nopember 2001 tentang pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) telah dicatat dalam arsip Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2002 berdasarkan Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2792.HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 Oktober 2002. Selanjutnya dengan Akta Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH No. 4 tanggal 28 Maret 2008 yaitu penyesuaian terhadap undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-24771.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008. b. Bidang Usaha Maksud dan tujuan dari Bank adalah berusaha dalam bidang Bank Umum dengan menjalankan usaha-usaha penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut, sesuai dengan kegiatan yang lazim dilakukan oleh Bank Umum selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Permodalan Sesuai Anggaran Dasar Bank dalam Akta Notaris Soekarno, SH Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C-8261.HT.01.01.TH.1999, modal dasar Bank adalah sebesar Rp. 70.000.000.000,- terbagi atas 7.000.000 saham terdiri dari 4.113.600 saham seri A dan 2.886.400 saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp. 10.000,- per saham. Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH No. 3 tanggal 22 Mei 2004 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-23319.HT.01.04.TH.2004 modal dasar Bank telah ditingkatkan dari Rp. 70.000.000.000,- menjadi Rp. 150.000.000.000,terbagi atas 15.000.000 saham terdiri dari 9.000.000 saham seri A dan 6.000.000 saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp. 10.000,- per saham. Berdasarkan akta No 4 tanggal 27 Maret 2007 oleh Notaris Ny Agusnani Sulasman SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah disahkan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU24771.AH.01.02.2008, PT Bank Lampung memperoleh tambahan modal disetor dari pemegang saham sebesar Rp. 24.419.000.000 yang terdiri atas 2.424.300 saham seri A dan 17.600 saham seri B dengan nilai nominal Rp 10.000 per saham. Sehingga jumlah modal disetor PT. Bank Lampung per 31 Desember 2007 menjadi sebesar Rp. 108.719.000.000,-. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham tanggal 28 Maret 2008 yang tertuang dalam Akta No.1 oleh Notaris Augusnani Sulasman, SH, Modal Dasar PT. Bank Lampung telah ditingkatkan dari Rp. 150.000.000.000,menjadi Rp. 250.000.000.000,- yang terdiri dari 22.500.000 saham seri A dan 2.500.000 Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.000,-

6


1.

\ UMUM (lanjutan) Berdasarkan Akta No 4 tanggal 28 Maret 2008 tersebut, PT Bank Lampung memperoleh tambahan modal disetor dari pemegang saham sebesar Rp. 21.364.000.000,-. yang terdiri atas 2.121.000 saham seri A dan 15.400 saham seri B dengan masing - masing nilai nominal Rp 10.000 per saham, sehingga jumlah modal disetor PT. Bank Lampung per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp. 130.083.000.000. d. Program Rekapitalisasi Dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha Bank Umum di Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan Program Rekapitalisasi Bank Umum terhadap seluruh Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum yang berstatus "Bank Take Over" (BTO) yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan bank umum untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bank telah menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah RI dan Bank Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999. Sebagai bagian dari program rekapitalisasi, tanggal 7 Mei 1999 Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang. Berdasarkan perjanjian tersebut, piutang yang dialihkan adalah keseluruhan Aset Bank yang tergolong macet. Aset Produktif yang dialihkan tersebut berasal dari 426 debitur dengan saldo tagihan sebesar Rp. 26.907.704.136 Pengalihan Aset produktif tersebut dilakukan pada tanggal 7 Mei 1999 berdasarkan berita acara serah terima antara Bank dengan AMU BPPN. Keseluruhan Aset produktif di atas sudah dibuat penyisihan penghapusannya yang dibebankan pada laporan laba rugi tahun 1999. Sesuai dengan perjanjian Penyerahan Kembali Hak Atas Piutang antara Bank dan BPPN tanggal 23 Mei 2000, BPPN menyerahkan kembali kepada Bank seluruh hak kepemilikan yang telah ada dan yang akan diperoleh atau timbul dikemudian hari atas piutang berupa Aset. Telah disetujui Perjanjian antara Bank dengan BPPN berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP 4/BPPN/0103 dan No.5/BPPN/0103 tanggal 16 Januari 2003 yang berisi antara lain : - Membatalkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (PPHAP) tanggal 7 Mei 1999 dan Perjanjian Penyerahan Kembali Hak Atas Piutang (PPKHAP) yang dibuat oleh para pihak, sehingga PPHAP dan PPKHAP dianggap tidak pernah dibuat dalam bentuk apapun oleh para pihak. - Menyerahkan harga jual piutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). - Bank mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari BPPN sebagai harga jual piutang sebelum ditandatanganinya akta ini dan karenanya akta ini juga berlaku sebagai tanda pelunasan yang sah. - Hasil penagihan piutang dan atau penjualan Aset diserahkan kepada pemegang saham pengendali dan wajib digunakan untuk membeli saham pemerintah pusat RI dengan harga sebesar harga pembelian oleh pemerintah untuk saham yang ditawarkan dan ditambah dengan premi yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan KMK No.211/KMK06/2002 tanggal 6 Mei 2002 menyatakan bahwa : - Pemegang saham dalam jangka waktu 3 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi dapat membeli kembali seluruh atau sebagian milik pemerintah pada bank dengan Hak Opsi (call option) . - Sumber dana untuk pembelian saham milik pemerintah pada bank berasal dari hasil penagihan kredit dan penjualan Aset yang dialihkan oleh bank kepada BPPN dan atau dana sendiri. - Pembelian saham oleh pemerintah hanya dapat dilakukan dengan tunai. - Harga pembelian saham milik pemerintah pada bank adalah sebesar harga pembelian oleh pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi. Besarnya premi ditetapkan sebesar jumlah penerimaan bunga obligasi rekapitalisasi yang diterima dalam rangka program rekapitalisasi. Berdasarkan KMK No.543/KMK06/2003 tanggal 18 Desember 2003 menyatakan antara lain : - Pemegang saham pengendali dalam jangka waktu 6 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi dapat membeli kembali seluruh atau sebagian milik Pemerintah pada bank dengan Hak Opsi (call option).

7


1.

UMUM (lanjutan) - Pengalihan seluruh saham negara dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) tahun setelah berlakunya jangka waktu. Pemegang saham pengendali dalam jangka waktu 6 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi dapat membeli kembali seluruh atau sebagian milik Pemerintah pada bank dengan Hak Opsi (call option). - Sumber dana untuk pembelian saham milik pemerintah pada bank berasal dari hasil penagihan kredit dan penjualan Aset yang dialihkan oleh bank kepada BPPN dan atau dana sendiri. - Pembelian saham oleh pemerintah hanya dapat dilakukan dengan tunai dan disetorkan ke dalam rekening 502000001 dengan nama Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka rekapitalisasi. - Divestasi dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Negara. - Harga pembelian saham milik pemerintah pada bank adalah sebesar harga pembelian oleh pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi. Besarnya premi ditetapkan sebesar jumlah penerimaan bunga obligasi rekapitalisasi yang diterima dalam rangka program rekapitalisasi. Harga pembelian saham milik pemerintah pada bank adalah sebesar harga pembelian oleh pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi. Besarnya premi ditetapkan sebesar jumlah penerimaan bunga obligasi rekapitalisasi yang diterima dalam rangka program rekapitalisasi. Dalam hal pembelian Saham Negara dilakukan secara bertahap, nilai obligasi yang dilunasi ditentukan oleh Departemen Keuangan yang mengelola Surat Utang Negara. e. Penawaran Umum Obligasi Perseroan Pada tahun 2005 PT Bank Lampung telah melakukan penawaran umum obligasi pertama senilai Rp. 200.000.000.000,terdiri dari Seri A Rp.100.000.000.000,- jangka waktu 3 tahun dengan bunga 12,7% per tahun dan seri B senilai Rp.100.000.000.000,- jangka waktu 5 tahun dengan bunga 12,9% per tahun, pendaftaran atas penawaran umum obligasi PT Bank Lampung dinyatakan efektif oleh BAPEPAM No. S/1726/PM/2005 tanggal 30 Juni 2005. Pada tanggal 11 Juli 2008 PT. Bank Lampung telah melakukan pembayaran atas Obligasi I Seri A sebesar Rp. 45.000.000.000,-. Pada tahun 2007 PT. Bank Lampung melakukan penawaran umum obligasi dua senilai Rp 300.000.000.000,- jangka waktu 5 tahun dengan bunga 11,85% per tahun, pendaftaran atas penawaran umum obligasi dua dinyatakan efektif oleh BAPEPAM No. S-5450/BL/2007 tanggal 31 Oktober 2007. f. Susunan Pengurus Bank Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Lampung No. 1 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Lampung No. 5 tanggal 28 Maret 2008 oleh Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH susunan pengurus PT Bank Lampung periode 2008 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Kadarsyah Irsa : Helmi Rony

Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Umum Direktur Pemasaran Direktur Kepatuhan

: : : :

Syamsu Rizal Ny. Devi Liza Rolie Firman Basuki

Persetujuan pengangkatan pengurus PT. Bank Lampung oleh Bank Indonesia tertuang dalam Surat Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung No.10/21/DPB1/IDAB1/Bd1 tertanggal 24 Juni 2008. Berdasarkan persetujuan Pengangkatan Pengurus oleh Bank Indonesia telah ditetapkan Komisaris Indenpenden PT. Bank Lampung atas nama Helmi Rony.

8


1.

UMUM (lanjutan) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mendapat kompensasi dan remunerasi dari PT Bank Lampung sebagai berikut: 30 Juni 2010 64,125,000 166,500,000 230,625,000

Dewan Komisaris Dewan Direksi Jumlah

30 Juni 2009 106,875,000 277,500,000 384,375,000

Komite Audit Komite audit PT Bank Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 8/K/BL/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang komposisi dan Personalia Komite Audit PT. Bank Lampung periode 2008 - 2012 dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Helmi Rony Anggota : Kadarsyah Irsa : A. Rahman Mustafa Susunan Komite Audit tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 tidak mengalami perubahan. Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. g. Susunan Karyawan

30 Juni 2010

30 Juni 2009

445 132 577

401 132 533

Pegawai Tetap Magister Sarjana Diploma III SLTA SLTP SD

13 222 40 145 14 11

11 186 38 141 13 12

Jumlah Pegawai Tetap

445

401

Pegawai Tidak Tetap Magister Sarjana Diploma III SLTA SLTP SD

0 47 11 72 2 0

0 38 12 80 2 0

Jumlah Pegawai Tidak Tetap

132

132

Jumlah Pegawai

577

533

Berdasarkan Status Pengangkatan Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

h. Organisasi Bank Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 182 Teluk Betung Bandar Lampung 35215, sedangkan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, serta Kantor Kas per 30 Juni 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

9

PT. BANK LAMPUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dalam rupiah ) 1.

UMUM (lanjutan)

Kantor Pusat (Non Operasional) Kantor Cabang Utama Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas Jumlah

30 Juni 2010

30 Juni 2009

1 1 5 11 16

1 1 5 10 12

34

29

Jaringan Kantor Bank adalah sebagai berikut : Kantor Pusat

:

Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Bandar Lampung

Cabang Utama

:

Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Bandar Lampung

Cabang Jakarta

:

Jl. Majapahit No. 8, Wisma Sarinah, Lantai II, Jakarta

Cabang Metro

:

Jl. Jend. A. Yani No. 5 Metro

Cabang Kalianda

:

Jl. Veteran No. 16 Kalianda Lampung Selatan

Cabang Kotabumi

:

Jl. Jend. Sudirman No. 134 Kotabumi Lampung Utara

Cabang Bandar Jaya

:

Jl. Proklamator No. 134 Kec. Gunung Sugih

Cabang Pembantu Bukit Kemuning

:

Jl. Sumber Jaya No.2 Bukit Kemuning Lampung Utara

Cabang Pembantu Liwa

:

Jl. RA Kartini Pasar Liwa Lampung Barat

Cabang Pembantu Pringsewu

:

Jl. Jend. A. Yani No. 12 Pringsewu

Cabang Pembantu Unit II

:

Jl. Raya Lintas Timur Pasar Unit II Banjar Agung

Cabang Pembantu Baradatu

:

Jl. Negara Baradatu No. 180 A Way Kanan

Cabang Pembantu Antasari

:

Jl. P. Antasari RT.II RK.II Kec. T. Karang Timur

Cabang Pembantu Kartini

:

Jl. Kartini Tanjung Karang

Cabang Pembantu Menggala

:

Jl. Raya Gunung Sakti No. 29 Menggala

Cabang Pembantu Kota Agung

:

Jl. Samudra Pasar Madang Kota Agung

Cabang Pembantu Sukadana

:

Jl. Kolonel Arifin Sukadana Ilir Lampung Timur

Cabang Pembantu Natar

:

Jl. Raya Lintas Sumatera Desa Merak Batin, Lampung Selatan

Kantor Kas Khusus Daya Murni

:

Jl. Raya Pasar Daya Murni Kec. Tulang Bawang

Kantor Kas Khusus Gadingrejo

:

Jl. Raya Gadingrejo Tanggamus

Kantor Kas Khusus Sidomulyo

:

Jl. Raya Sidomulyo Pasar Sidomulyo Lampung Selatan

Kantor Kas PEMDA Propinsi Lampung

:

Jl. Wolter Monginsidi No.69 Gedung BAPEDA B. Lampung

Kantor Kas RS. Abdoel Moeloek

:

Jl. Dokter Rivai No. 6 Bandar Lampung

Kantor Kas PELINDO

:

Jl. Yos Sudarso No.337 Panjang Bandar Lampung

Kantor Kas RS. Urip Sumoharjo

:

Jl. Urip Sumoharjo Bandar Lampung

Kantor Kas PEMDA Lampung Tengah

: Komp. Sekretariatan Kab. Lamp. Tengah - Gunung Sugih

Kantor Kas Pemda Way Kanan

: Komp. Pemda Way Kanan, Blambangan Umpu, Way Kanan

Payment Point SMK 4

:

Jl. Cokroaminoto No. 82 Bandar Lampung

Payment Point Krui

:

Jl. Pasar Krui Lampung Barat

Payment Point Talang Padang

:

Jl. Tangsi Raya No. 01 Pasar Baru Talang Padang

10


1.

UMUM (lanjutan) Payment Point SMK Kalianda

:

Jl. Veteran Kalianda Lampung Selatan

Payment Point PBB Pratama Kedaton

:

Jl. Dr. Susilo No. 41 Bandar Lampung

Payment Point PBB Pratama Tj. Karang

:

Jl. Dr. Susilo No. 19 Bandar Lampung

Payment Point SMKN 1 Kotabumi

:

Jl. Bougenville No. 48, Kotabumi - Lampung Utara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan disusun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Lapoaran Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis kecuali untuk akun-akun tertentu disajikan berdasarkan kebijakan akuntansi masingLaporan Keuangan Bank disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang "Akuntansi Perbankan" (Revisi 2000) dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2000, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2001 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk tagihan bunga atas Aset produktif yang digolongkan sebagai "non performing" dicatat secara dasar kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, yang memperbaharui Peraturan No.VIII.G.7 mengenai "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya. Laporan Keuangan merupakan penggabungan dari neraca dan laporan laba rugi kantor pusat dan cabang-cabang sebagai satu kesatuan usaha. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. b. Transaksi dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dalam menjalankan usahanya Bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sebagaimana yang dimaksud dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7, pihak yang mempunyai hubungan istimewa diartikan sebagai berikut : 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries and fellow 2) Perusahaan asosiasi; 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); 4) Karyawan kunci; yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan, merencanakan, memimpin dan mengendalikan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan 5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

11


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan kondisi sesuai dengan transaksi normal atau tidak normal dicatat dan diungkapkan pada akun yang terkait dalam Ikhtisar transaksi dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa (catatan 41). Berdasarkan PSAK No. 7, transaksi antara Bank dengan Badan Usaha Milik Negara lainnya tidak perlu diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. c. Giro pada Bank Lain Giro pada Bank Lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan penghapusan. d. Penempatan pada Bank Lain Penempatan pada Bank Lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan. e. Surat-Surat Berharga Surat Berharga (efek-efek) yang dimiliki dalam bentuk Obligasi pada Bank Sulut yang diperdagangkan di bursa efek. Sesuai dengan PSAK No. 50 tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", efek-efek diklasifikasikan sebagai berikut: - Diperdagangkan, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi operasi periode berjalan. - Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada periode-periode berjalan pada saat realisasi. - Dimiliki hingga jatuh tempo, dinyatakan sebesar nilai perolehan, yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan diskonto. - Pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dinyatakan sebesar nilai wajar, yang merupakan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Penyisihan penghapusan disajikan sebagai pengurang dari akun surat-surat berharga. Harga pokok surat - surat berharga yang dijual dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. f. Penyertaan Penyertaan merupakan penanaman dana untuk tujuan investasi jangka panjang, dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal. Investasi ini dicatat dengan menggunakan harga perolehan (cost method) bila kepemilikan sebesar sampai dengan 20% dan metode ekuitas (equity method) untuk kepemilikan sebesar di atas 20%. Penyertaan saham dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penyisihan penghapusan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. g. Kredit yang Diberikan Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit dikurangi PPAP 30 Juni 2009 dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 30 Juni 2010. Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai buku baru. Kerugian atas selisih nilai buku baru dengan saldo kredit sebelum direstrukturisasi dibebankan pada operasi periode berjalan. Kredit diklasifikasikan sebagai non performing pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau berdasarkan analisis manajemen bahwa penerimaaan atas pokok atau bunga pinjaman tersebut diragukan. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan diakui sebagai pendapatan saat diterima. Kredit yang diberikan dihapusbukukan berdasarkan analisis manajemen bahwa kredit tersebut tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan penghapusan kredit. Pada prinsipnya dalam pemberian kredit/pinjaman dengan pola chaneling, Bank hanya menerima fee dari aktivitas pemberian kredit dan hanya menanggung risiko tidak tertagihnya kredit tersebut apabila penerima pinjaman gagal menyelesaikan kewajibannya. Penerimaan pinjaman chaneling disimpan direkening giro Bank Indonesia, penyaluran pinjaman chaneling harus sesuai dengan kesepakatan dengan penyedia dana. Setiap penyaluran perkiraan chaneling akan mendebet perkiraan pinjaman chaneling dan mengkredit rekening giro Bank Indonesia.

12


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) h. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, dan penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko kredit. Penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi pada akhir tahun. Dalam menentukan jumlah keseluruhan penyisihan kerugian tersebut, Bank menggunakan ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Pembentukan PPAP sebagai acuan yang tertera dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR dan No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan terakhir dalam PBI No. 9/6/PBI/2007 dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berdasarkan Surat Edaran BI No.12 /11 DPNP tanggal 31 Maret 2010. Pedoman Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif adalah sebagai berikut : - Cadangan Umum sekurang-kurangnya 1% untuk aset produktif yang digolongkan lancar. - Cadangan Khusus untuk Aset Produktif - sekurang - kurangnya dengan persentase sebagai berikut : Penggolongan Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet

Persentase 5% 15% 50% 100%

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.23/DIR/1998 tanggal 20 Maret 1998 dengan perubahan Surat Keputusan Direksi No.35/DIR/KRD/VI/2001 tanggal 5 Juni 2001 pasal 10 dan Surat Keputusan Direksi No.119/DIR/KRD/XII/2009, persentase penyisihan kerugian aset produktif tersebut diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali agunan berupa harta bergerak dan tidak bergerak dinilai sebesar 0% dan untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan dalam perhatian khusus yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut. Penggolongan kredit menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen Bank, terutama terhadap prestasi dan kemampuan membayar debitur. Penggolongan kredit dan aset produktif lainnya berdasarkan evaluasi terhadap prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar dari masing-masing debitur. Penyisihan penghapusan bertambah dengan adanya pembentukan beban penyisihan dan berkurang dengan adanya penghapusan dan/atau pembalikan penyisihan penghapusan. Saldo aset dihapusbukukan atas beban masing-masing penyisihan penghapusan berdasarkan analisis manajemen bank bahwa aset produktif tersebut sulit ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan selama tahun berjalan. Aset produktif dihapusbukukan dari masing-masing penyisihan kerugian berdasarkan analisis manajemen atau bila bank berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak dapat tertagih atau terealisasi lagi. Pokok kredit yang dihapusbuku (write off) dibebankan ke penyisihan penghapusan aset produktif. Selanjutnya kredit yang dihapusbuku tersebut dibukukan pada rekening komitmen dan kontinjensi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.1072/DIR/KRD-2/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 apabila kredit yang telah dihapusbukukan dibayar kembali oleh nasabah, maka transaksi tersebut dicatat sebagai berikut : - Mendebet rekening Kas atau Bank untuk pembayaran pokok dan bunga "Rekening Kredit (Debitur)" yang telah dihapusbukukan dan mendebet rekening "Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Kredit" atas jumlah pokok yang diterima dan mengkredit Pendapatan Bunga atas jumlah bunga yang diterima. - Mendebet Kredit Extracomptable atas pokok dan bunga pada rekening administratif kontinjensi dan mengkredit Kredit Extracomptable atas pokok dan bunga pada rekening administratif komitmen atas kredit dan bunga yang telah dihapus bukukan sebesar yang diterima. - Kedua jurnal tersebut harus dilakukan pada waktu bersamaan.

13


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Komitmen dan Kontinjensi pada transaksi rekening administratif antara lain terdiri dari penerbitan jaminan, letter of credit, standby of credit, titipan kliring dan fasilitas kredit yang belum ditarik. Aset Bank Umum bahwa aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, property yang terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense account. Penyisihan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi disajikan sebagai kewajiban di neraca pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi". Penyisihan aset non produktif dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aset non produktif pada akhir tahun. Dalam menentukan jumlah keseluruhan penyisihan penghapusan tersebut, Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. i. Aset Tetap Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali hak atas tanah dan aset tetap tertentu yang dinilai kembali. Golongan bangunan disusutkan dengan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 20 tahun. Kendaraan bermotor, Inventaris dan Peralatan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 4 tahun. Sesuai dengan PSAK No.47 tentang "Akuntansi Tanah", biaya-biaya sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi kedalam akun-akun yang mengalami pemugaran dan penambahan tersebut. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.50/A/ DIR /SDU/ IV / 2009 tanggal 19 Juni 2009 biaya yang dapat dikapitalisasi adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Aset tetap tanah dengan biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 15.000.000,-. Aset tetap gedung, kantor dan bangunan lainnya dengan biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 10.000.000,-. Aset tetap inventaris dengan biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 5.000.000,-. Aset tetap kendaraan dengan biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 7.500.000,-

j. Bangunan Dalam Penyelesaian Pengeluaran - pengeluaran dalam rangka pembangunan gedung berikut fasilitasnya dicatat pada akun Bangunan dalam penyelesaian sampai selesai pembangunan dan siap digunakan, akun ini dipindahkan ke kelompok aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan. k. Beban Ditangguhkan Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan emisi obligasi bank, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) selama periode masing-masing. Beban emisi yang belum diamortisasi disajikan sebagai pengurang nilai nominal obligasi. l. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing Transaksi valuta asing dibukukan setelah dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Perkiraan ASET dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Kurs tengah BI yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp. 9.400,- dan 31 Desember 2008, adalah Rp 10.950,- untuk 1 USD. Laba rugi yang timbul dari transaksi dengan mata uang asing dicatat ke dalam laporan laba rugi.

14


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) m. Agunan Yang Diambil Alih Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 679/DIR/1998 tanggal 28 Mei 1998, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan (disajikan dalam akun Aset Lain-Lain) dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada penyisihan kerugian kredit. Biaya-biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan Aset tersebut dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Laba atau rugi yang terjadi akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan sebagai pendapatan atau beban operasional lainnya periode yang bersangkutan. Agunan yang diambil alih tersebut dinilai menurut dasar penilaian intern (manajemen unit kerja) dalam hal ini agunan lebih kecil dari Rp. 1 milyar. Hal ini tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.31/348/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif. n. Simpanan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (diluar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan Giro merupakan dana deposan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan bisa ditarik setiap saat melalui bilyet giro dan cek. Giro dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang giro. Tabungan merupakan dana deposan yang bisa ditarik setiap saat berdasarkan persyaratan tertentu yang disepakati bersama. Tabungan dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang tabungan. Deposito berjangka dan sertifikat deposito merupakan dana deposan yang bisa ditarik pada tanggal jatuh tempo. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal dan sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban 1) Pendapatan dari provisi dan administrasi jaminan bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No.18/DIR/KRD/III/2002 yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000,- tidak diamortisasi dan dibukukan langsung sebagai pendapatan. Sedangkan untuk jumlah diatas Rp 500.000,- dibukukan ke dalam akun "Pendapatan Yang Ditangguhkan" dan diamortisasi setiap bulan sesuai dengan jangka waktu komitmen. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka waktunya berakhir maka sisa provisi dan komisi diakui sebagai pendapatan. 2) Pendapatan dan beban selain butir (1) (misalnya Sewa Gedung) yang berjumlah Rp 500.000,-, tidak terkait dengan jangka waktu, tidak diamortisasikan, dibukukan langsung sebagai pendapatan atau biaya lain-lain. Sedangkan untuk jumlah selebihnya dibukukan pada rekening "Pendapatan Yang Ditangguhkan" atau "Biaya Dibayar Dimuka" dan diamortisasikan sesuai dengan jangka waktunya. 3) Beban emisi obligasi dicatat sebagai pengurang atas hasil emisi obligasi dalam rangka menentukan hasil emisi neto, dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu obligasi. Beban emisi penerbitan MTN dicatat sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama satu 4) Pendapatan Bunga Aset Produktif (kredit yang diberikan) yang tergolong Performing (lancar) sesuai dengan kriteria Bank Indonesia dan yang dicatat sebagai Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima pada sisi Aset dibukukan langsung ke rekening Pendapatan Bunga Kredit. 5) Pendapatan Bunga Aset Produktif (kredit yang diberikan) yang tergolong Non Performing (tidak lancar) sesuai dengan kriteria Bank Indonesia dicatat sebagai komitmen dan kontinjensi sejak statusnya dipindahkan ke tidak lancar. 6) Kredit yang diasuransikan pada perusahaan asuransi apabila klaim diajukan dibayar, maka selisih hasil klaim tersebut dibukukan ke rekening "Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Kredit". 7) Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (syndication loan) dibukukan sebesar bagian (share) Bank dalam kedudukan sebagai pimpinan (lead bank) ataupun sebagai anggota sindikasi (participant) , share anggota dan bunganya dibukukan pada rekening "Komitmen dan Kontinjensi".

15


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 8) Pengakuan biaya berupa bunga, provisi, jasa giro, tabungan dan deposito dicatat dengan menggunakan accrual basis. Perhitungan biaya bunga pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia dicatat menggunakan metode cash basis, yaitu pencatatan dilakukan oleh Bank setelah menerima nota debet dari Bank Indonesia. p. Imbalan Pasca Kerja Dana pensiun manfaat pasti Imbalan pasca kerja PT. Bank Lampung berupa dana pensiun manfaat pasti telah dilaksanakan dengan dibuatnya program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Pengumpulan dananya melalui : 1) Iuran normal peserta yang wajib dibayar sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun setiap bulannya 2) Iuran bulanan pemberi kerja yang terdiri dari : - Iuran normal 15,3% dari penghasilan dasar pensiun setiap bulannya. - Iuran tambahan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria. Pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Bank Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-429/KM.17/1996 tanggal 6 November 1996 dan merupakan penyesuaian dari Yayasan Dana Pensiun dan Kesejahteraan yang ditetapkan pendiri dengan keputusan No.KEP 61/DIR/1996 tanggal 30 Juli 1996. Bank setiap tahun menganggarkan donasi guna menutupi kekurangan past service liabilities dari "Dana Pensiun" yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Bank Lampung. Manfaat terhutang kepada karyawan dari dana pensiun telah mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank kepada karyawan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Lampung, dengan Akta No. 1 tanggal 28 Maret 2008 oleh Notaris Ny. Augusnani Sulasman, SH memutuskan bahwa Perubahan PHDP mengenai kenaikan penghasilan pensiun sebesar 50% (lima puluh persen) yang berlaku sejak karyawan memasuki masa pensiun telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KN.10/2007 pada tanggal 3 November 2007. Imbalan pasca kerja jangka panjang lainnya Selain Imbalan pasca kerja berupa dana pensiun manfaat pasti PT. Bank Lampung memiliki Imbalan pasca kerja jangka panjang lainnya yang dikelola oleh perusahaan. q. Penataan Pinjaman Yang Diterima Untuk Program Channeling Saldo penatausahaan Pinjaman Channeling disajikan secara terpisah dari Laporan Keuangan karena sifatnya hanya berfungsi sebagai penerusan tanpa adanya risiko kecuali penerima pinjaman gagal melunasi pinjamannya untuk Bank dan dicatat sebesar saldo tanggal neraca. Untuk aktivitas penerusan kredit ini Bank memperoleh fee. Fee atas penatausahaan kredit penerusan tersebut dicatat sebagai pendapatan dan telah diperhitungkan dalam laporan laba rugi. r. Komitmen dan Kontinjensi 1) Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, seperti komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian Aset bank dengan syarat repurchase agreement (Repo) serta komitmen penyediaan fasilitas perbankan 2) Kontinjensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. 3) Komitmen dan kontinjensi, baik bersifat tagihan maupun kewajiban masing-masing disajikan secara tersendiri.

16


2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 4) L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan adalah jaminan dalam bentuk penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan dalam rangka impor atau ekspor dan lalu lintas perdagangan.L/C tersebut disajikan sebesar sisa L/C yang belum direalisasi. 5) Fasilitas pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima oleh Bank dari bank atau pihak lain dan belum digunakan pada tanggal laporan. Fasilitas pinjaman yang diterima disajikan sebesar sisa fasilitas yang belum ditarik oleh Bank. 6) Fasilitas kredit yang diberikan adalah fasilitas kredit yang telah disetujui oleh Bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan oleh nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan disajikan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik. s. Pajak Penghasilan Bank menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung taksiran pajak penghasilan, sesuai dengan PSAK No.46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". PSAK No.46 mensyaratkan penangguhan pajak penghasilan menjadi Aset yang dipulihkan atau kewajiban yang harus dilunasi sebagai konsekuensi pajak di masa depan akibat perbedaan temporer untuk tujuan komersial dan pajak. PSAK No.46, juga mengatur pengakuan Aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi pajak yang dapat dikompensasi ke periode berikut, apabila besar kemungkinan bahwa laba pajak pada masa depan memadai untuk dikompensasi. t. Laba Per Saham Dasar Laba per saham disajikan berdasarkan PSAK No.56. Berdasarkan PSAK ini Laba per saham dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba bersih residual) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode, sedangkan untuk menghitung laba per saham dilusian, laba bersih residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham yang beredar sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek potensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam suatu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan dengan periode tersebut. Dalam perhitungan laba per saham digunakan jumlah rata-rata tertimbang saham dasar yang beredar dalam suatu periode sebagai pembagi. u. Surat Berharga Yang Diterbitkan Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi. v. Informasi Segmen Usaha Segmen usaha menghasilkan produk atau jasa yang memiliki risiko dari tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. 3. KAS

30 Juni 2010

Kas Kas pada ATM Jumlah

180,618,512,182 1,525,778,000 182,144,290,182

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (BI)

30 Juni 2010

Giro pada B I Giro wajib minimum yang disyaratkan BI

30 Juni 2009 133,259,049,442 1,255,043,000 134,514,092,442 30 Juni 2009

116,693,486,338

83,229,714,175

94,625,000,000

69,000,000,000

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 dan kemudian diubah lagi dengan peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Pemenuhan Giro Wajib Minimum sebesar 5.1 % dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah.

17

PT. BANK LAMPUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dalam rupiah ) 4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan) Pemenuhan GWM Utama dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008, dan GWM Sekunder mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009. GWM Bank untuk mata uang Rupiah sebesar Rp 94.625 juta dan Rp 69.000 juta masingmasing pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, Bank telah memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia masing-masing 6% dari dana pihak ketiga dalam mata uang Rupiah sesuai Peraturan Bank Indonesia No 10/25/PBI/2008 dan 7/29/PBI/2005 tentang giro wajib minimum Bank Umum pada Bank Indonesia.

5. GIRO PADA BANK LAIN

30 Juni 2010

Bank Pembangunan Daerah (BPD) PT. BPD BALI PT. Bank PAPUA PT. Bank JATIM PT. Bank JATENG PT. Bank JABAR PT. Bank DKI BPD Sumatera Utara BPD Sumatera Selatan PT Bank Nagari BPD D.I Yogyakarta BPD Bengkulu Jumlah Giro BPD Bank Negara PT. Bank Mandiri Tbk - Malahayati 1 PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk PT. Bank Negara Indonesia Tbk PT. Bank Mandiri Tbk - Malahayati 2 PT. Bank Mandiri Tbk - Cut Mutia PT. Bank Tabungan Negara Tbk PT. Bank Mandiri Tbk - Teluk Betung PT. Bank Mandiri Tbk - WR Supratman PT. Bank Mandiri Tbk - Cabang PT. Bank Mandiri Tbk - Thamrin Jumlah Giro Bank Negara

5,889,219 30,096,541 13,954,599 49,940,359

41,940,922 6,159,219 24,695,895 23,288,032 48,978,586 371,699,093 7,692,169 469,398 35,656,448 14,534,599 33,427,747 608,542,107

2,701,542,522 773,355,530

46,273,630 3,930,390,564 1,503,335,281

88,876,401 6,039,544 48,385,175 27,400,967 26,707,576,658 61,167,840 30,414,344,637

Bank Swasta Nasional

30 Juni 2009

30 Juni 2010

90,158,401 6,201,024 48,327,509 27,591,858 7,069,042,253 12,721,320,520 30 Juni 2009

PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Kotabumi PT. Bank Panin

2,000,000

2,000,000

Jumlah Giro Bank Swasta

2,000,000

2,000,000

30,466,284,996

13,331,862,627

Jumlah Giro Pada Bank Lain Dikurangi : Penyisihan Penghapusan

(167,549,827)

Bersih Ikhtisar perubahan penyisihan penghapusan adalah sebagai berikut :

30,298,735,169

(412,229,972) 12,919,632,655

Saldo Awal Tahun Penyisihan yang (dibentuk)/pembalikan selama tahun berjalan

(412,229,972)

(695,737,340)

244,680,145

283,507,368

Saldo Akhir Tahun

(167,549,827)

(412,229,972)

18


5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) Tingkat Bunga yang berlaku adalah sebagai berikut : Persentase Tingkat Bunga Rata-rata Minimal 1.37% 2.04% 3.00% 0.90%

30 Juni 2009 30 Juni 2010

Kolektibilitas giro pada bank lain yang dimiliki tergolong lancar dan tidak terdapat giro yang diblokir. Berdasarkan analisis manajemen bahwa jumlah penyisihan kerugian diatas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain di masa yang akan datang. 6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

30 Juni 2010

Pihak ketiga Mata uang Rupiah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Fine Tune Kontraksi (FTK) Diskonto FTK & FASBI Deposit On Call PT. Bank Mandiri Umum Koperasi indonesia Call Money Bank Mandiri Jakarta Bank Sulteng Bank Sumsel Bank Nagari Bank Bali Bank Riau Bank Jabar

30 Juni 2009

625,000,000,000 (95,471,525)

466,000,000,000 (84,123,700)

63,000,000,000 -

85,000,000,000 2,000,000,000

50,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 75,000,000,000

Jumlah pihak ketiga Dikurangi : Penyisihan Penghapusan

50,000,000,000

18,000,000,000 150,000,000,000

1,112,904,528,475

720,915,876,300

(2,550,000,000) 1,110,354,528,475

Bersih

(2,550,000,000) 718,365,876,300

Rincian penempatan pada Bank Lain berdasarkan jenis penempatan dan sisa umur sampai saat jatuh tempo adalah sebagai berikut : 30 Juni 2010 FASBI Call Money Deposit On Call FTK Kurang dari 1 bulan 1-3 bulan 3-6 bulan Diskonto

625,000,000,000 (95,471,525)

425,000,000,000

Jumlah

624,904,528,475 FASBI

Kurang dari 1 bulan 1-3 bulan 3-6 bulan Diskonto

466,000,000,000

Jumlah

465,915,876,300

-

63,000,000,000 -

-

425,000,000,000

63,000,000,000

-

Call Money

30 Juni 2009 Deposit On Call

168,000,000,000

87,000,000,000

168,000,000,000

87,000,000,000

FTK

(84,123,700)

19

-


6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) Tingkat Bunga yang berlaku adalah sebagai berikut : Persentase Tingkat Bunga 30 Juni 2010 Minimal

Rata-rata Interbank Call Money Deposit On Call Deposito Berjangka

7.95% 7.50% 10.00%

6.15% 6.00% 6.50% 30 Juni 2009 Minimal

Rata-rata Interbank Call Money Deposit On Call Deposito Berjangka

6.78% 7.00% 6.63%

Maksimal 9.75% 9.00% 13.50% Maksimal

6.75% 7.00% 6.50%

6.80% 7.00% 6.75%

30 Juni 2010

30 Juni 2009

Ikhtisar perubahan penyisihan penghapusan Saldo Awal Tahun Penyisihan yang (dibentuk) atau pembalikan selama periode berjalan

(2,634,123,700)

Saldo Akhir Tahun

(2,550,000,000)

84,123,700

(1,016,759,932) (1,617,363,768) (2,634,123,700)

Pendapatan atas bunga penempatan yang masih akan diterima per 30 Juni 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 47.350.001,- dan Rp 214.291.667,- dicatat dalam akun "Pendapatan Yang Masih Harus Diterima". Kolektibilitas giro pada bank lain yang dimiliki tergolong lancar. Berdasarkan analisis manajemen bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan di masa yang akan datang. Tidak ada penempatan pada bank lain yang diblokir. 7. SURAT-SURAT BERHARGA

30 Juni 2010

30 Juni 2009

Obligasi PT. Bank Sulut Sertifikat Bank Indonesia

50,000,000,000

5,000,000,000 40,000,000,000

Jumlah Dikurangi : Diskonto Penyisihan Jumlah surat - surat berharga

50,000,000,000

45,000,000,000

(627,076,786) 49,372,923,214

(5,386,370) (50,000,000) 44,944,613,630

(5,386,370) 621,690,416 -

(116,783,872) 111,397,502 -

(627,076,786)

(5,386,370)

Ikhtisar perubahan penyisihan penghapusan adalah sebagai berikut : Saldo awal tahun Penyisihan yang (dibentuk) atau perubahan selama tahun berjalan Saldo Akhir Tahun

Sertifikat Bank Indonesia adalah penempatan dana Bank Lampung pada Bank Indonesia dengan jangka waktu 28 hari dan 90 hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2009 s/d 2 April 2009 dan 10 Juni s/d 8 September 2010 dan tingkat suku bunga 8.25% dan 6.58%.

20

PT. BANK LAMPUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dalam rupiah )

Recommend Documents