Salinan
PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ATAS REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 BUPATI GROBOGAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Menimbang
: a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 Bupati Grobogan beserta lampirannya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 Maret 2014, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan telah dilakukan pembahasan internal oleh Panitia Khusus I Tahun 2014 DPRD Kabupaten Grobogan; b. bahwa guna perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memberikan Rekomendasi berupa catatan - catatan strategis yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Bupati Grobogan dalam kurun waktu satu tahun kedepan; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 secara aklamasi oleh 41 (empat puluh satu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan telah menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus I Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 4 / PANSUS I – 2014 / IV / 2014 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Angggaran 2013 Bupati Grobogan;
2 d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 Bupati Grobogan; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penyerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
5 26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 10 Seri A); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 5); 32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013; 33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
6 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
:
Menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus I Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 4 / PANSUS I – 2014 / IV / 2014 tanggal 12 April 2014 menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 Bupati Grobogan.
KEDUA
:
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana Lampiran dari Keputusan ini.
KETIGA
:
Menyampaikan Rekomendasi ini kepada Bupati Grobogan untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwodadi Pada tanggal 23 April 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan. 2. Bupati Grobogan. 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015
7 Salinan
Lampiran
: KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 13 TAHUN 2014 TANGGAL : 23 APRIL 2014
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 BUPATI GROBOGAN I.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan, maka berdasarkan kondisi dan potensi strategis sumber daya, maupun permasalahan dan tantangan yang ada, telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan yaitu : ”Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Grobogan tersebut dilakukan melalui upaya pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan diarahkan untuk meningkatkan kualitas laju pertumbuhan ekonomi daerah serta tetap menjaga kestabilan harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat serta mengurangi penganguran dan kemiskinan. Mengingat sumber daya keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah terbatas, sementara jumlah bidang dan urusan yang perlu ditangani sangat banyak, maka agar perencanaan menjadi efektif perlu disusun prioritas daerah dan selanjutnya dipadukan dengan kesinambungan program nasional berdasarkan permasalahan, situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan. pada tahun 2013 prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum daerah; 2. Prioritas pembangunan di bidang pendidikan; 3. Prioritas pembangunan di bidang kesehatan; 4. Prioritas pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan; 6. Prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran; 7. Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance.
8 Berdasarkan 7 (tujuh) skala prioritas kebijakan Pemerintah Daerah tersebut diharapkan benar-benar menjadi dasar acuan pada SKPD terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengupayakan keberhasilan pelaksanaan program dimaksud mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasinya. II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.482.530.139.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.549.709.105.117,- atau 117,36%, dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.122.352.386.000,- dan terealisasi sebesar Rp 143.586.365.567,- atau 117,35%, target Dana Perimbangan sebesar Rp 1.062.315.145.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.074.895.578.793,- atau 101,18%, dan target Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 297.862.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp 331.227.160.757,- atau 111,2%. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek pendapatan daerah adalah : Permasalahan : 1. Pendapatan Daerah sejumlah Rp 143.586.365.567,- secara riil, tidak semua dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah karena sebesar Rp 54.344.057.147,- adalah merupakan Pendapatan dari RSUD yang semuanya kembali ke RSUD. 2. Pendapatan Daerah sebagian besar terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Namun wajib Pajak dan Retribusi Daerah tingkat kesadaran membayar Pajak dan Retribusi rendah. 3. Adanya Dana Perimbangan dari Pemerintah yang jumlahnya saat ini mencapai satu trilyun lebih dalam satu tahun anggaran, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah kurang maksimal berusaha menaikkan PAD. 4. Penetapan target Pendapatan pada masing-masing obyek tidak berdasarkan bidang potensi yang sebenarnya. 5. Urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu tupoksi dari DPPKAD, juga merupakan faktor Pendapatan Daerah tidak maksimal, karena tidak fokus. 6. Sarana petugas Pajak dan Retribusi Daerah kurang. 7. Belum maksimalnya upaya untuk menggali dan meningkatkan potensi unggulan daerah. 8. Tingkat kesadaran wajib pajak dan Wajib retribusi dalam membayar pajak/ retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah;
9 9. Belum adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku; 10. Kurang mengetahui potensi riil dari masing-masing jenis pendapatan asli daerah; 11. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Grobogan; Saran : Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan menyarankan kepada Eksekutif sebagai berikut : 1. Harus ada perhatian yang sungguh-sungguh dari Eksekutif untuk menaikkan PAD, sehingga kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin meningkat prosentasenya karena saat ini hanya 9,26%. Melalui usaha-usaha, antara lain adalah : a. Intensifikasi Pendapatan b. Ekstensifikasi Pendapatan c. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menghitung besarnya potensi obyek Pajak dan Retribusi Daerah terutama yang mempunyai potensi besar antara lain Pasar Daerah, Restoran dan Hotel serta IMB. 2. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib Pajak dan Retribusi Daerah untuk membayar tepat waktu. 3. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari hasil laba perusahaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang potensial. 4. BPJS eks Jamkesmas dan Jamkesda diarahkan ke Puskemas sehingga ini menjadi tambahan Pendapatan Daerah dari Dinas Kesehatan. 5. Penarikan pajak dan retribusi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan. 6. Menambah sarana dan prasarana yang ada serta meningkatan pengawasan terhadap petugas penarik pajak dan retribusi daerah. 7. Memberikan surat peringatan kepada wajib pajak yang melanggar dan menindak tegas wajib pajak yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku bekerjasama dengan kejaksaan. 8. Pemerintah Daerah supaya bersungguh-sungguh dalam menggali sumber potensi PAD dengan melakukan pemetaan dan penelitian sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Grobogan, sehingga anggaran pembangunan daerah dapat meningkat guna pembangunan infrastruktur; 9. Mempromosikan Kabupaten Grobogan dan memberikan kemudahan berivestasi serta memberikan insentif berupa keringanan pajak guna menarik calon-calon investor agar mau berinvestasi di Kabupaten Grobogan.
10 B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Target Belanja Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 1.607.477.910.000,dan terealisasi sebesar Rp.1.507.908.315.023,- atau 93,81%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 891.134.197.000,- dan terealisasi sebesar Rp.845.032.780.115,- atau 94,83% serta target Belanja Langsung sebesar Rp.716.343.713.000,- dan terealisasi sebesar Rp 662.875.534.908,- atau 92,53%. Permasalahan : 1. Permasalahan pokok Belanja Daerah adalah proporsi antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar 56,04% dan Belanja Langsung sebesar 43, 96% mengakibatkan penyediaan anggaran untuk Belanja Modal terbatas. 2. Belanja Tidak Langsung yang prosentasenya lebih besar daripada Belanja Langsung yang terdiri dari beberapa komponen, yang terbesar adalah Belanja Pegawai. 3. Kurang adanya efisiensi dan penghematan anggaran Belanja Daerah diluar Belanja Infrastruktur. 4. Belum semua SKPD karena sesuatu hal melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru pada triwulan IV melaksanakan kegiatan, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran; 5. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumbersumber pendapatan yang tersedia. Saran : 1. Pemerintah Daerah supaya meningkatkan proporsi Belanja Langsung atas Belanja Tidak Langsung sampai dengan 50% : 50%. 2. Belanja Tidak Langsung yang mencapai 50% lebih harus ada program untuk menurunkan, sehingga anggaran untuk Belanja Langsung menjadi lebih besar. 3. Harus ada kemauan dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengadakan efisiensi dan penghematan anggaran yaitu menunda kegiatan yang prioritasnya rendah dan menekan biaya operasional. 4. Untuk melaksanakan kegiatan perbaikan infrastruktur perlu melakukan penghematan dan efisiensi Belanja Tidak Langsung (Belanja Operasi). 5. Meningkatkan akurasi perencanaan belanja sehingga tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan harus mengacu pada RPJP, RPJMD ataupun Renstra SKPD.
11 6. Perlunya SKPD dalam membagi pelaksanaan kegiatan dengan mematuhi jadwal / schedule tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan DPA-SKPD dan sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. 7. Memprioritaskan Belanja Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang benarbenar penting dan mendesak. C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, terdapat angka positif sehingga dapat menutup defisit anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp 141.123.082.558,- atau 98,02% dari target penerimaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 18.553.726.600,- atau 97,48% dari target pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2013, terdapat Surplus sebesar Rp. 41.800.790.094,- serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 122.569.355.958,sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 164.370.146.052,-. Permasalahan : SiLPA TA. 2013 jumlahnya lebih besar apabila dibandingkan dengan TA. 2012. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang gagal lelang, tidak cukup waktu pelaksanaan kegiatan perubahan juklak, juknis terlalu detail serta juknis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saran : Pemerintah Daerah supaya lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Selain itu Pemeritah Daerah Kabupaten Grobogan juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi. II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, yang terdiri 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dimaksud, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 716.343.713.000,- dengan realisasi sebesar Rp 662.846.080.362,- atau 92.53%. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:
12 A. URUSAN WAJIB Guna melaksanakan 26 urusan wajib, pada tahun Anggaran 2013 disediakan anggaran sebesar Rp 676.275.148.958,- dengan realisasi sebesar Rp 624.554.992.930 atau 92.35%. Adapun urusan wajib yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut : 1. URUSAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 11 (sebelas) program yang meliputi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 183,149,386,918,- dan terealisasi sebesar Rp 163,041,919,255 atau 89.02% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Masih terdapat ± 100 unit gedung SD yang atapnya seng, yang perlu diganti dan masih ada gedung SD swadaya rakyat yang dibangun dengan dana Inpres SD dalam kondisi rusak berat. 2. Hampir semua murid-murid lulusan SMA Negeri, kecuali SMA Negeri 1 Purwodadi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hanya ± 20%. Hal yang demikian tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Sedangkan lulusan SMA akan sulit memasuki dunia kerja. 3. Tiga SMK Negeri maupun 42 SMK Swasta semua kekurangan ruang untuk praktek maupun sarana / alat untuk praktek sehingga mempengaruhi mutu kelulusan. 4. Sejumlah 826 SD, hampir semua tercukupi gurunya. Hanya beberapa SD saja yang tidak tercukupi gurunya. Namun hanya separuhnya yang statusnya PNS, sebagian lebih statusnya guru Wiyata Bhakti dengan honor yang rendah yang dibayar dari 20% dana BOS. 5. Pemberian tunjangan sertifikasi berdasarkan survey Bank Dunia pada tahun 2012, tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan / kualitas, disiplin dan semangat guru. Tunjangan sertifikasi hanya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan guru. 6. Guru-guru SD S1 Pendidikan terutama lulusan UT yang saat ini jumlahnya cukup banyak, kenyataan di lapangan kemampuannya lebih rendah daripada guru-guru yang lulusan SPG. Karena guruguru lulusan SPG mendapatkan materi didaktik metodik dan ilmu jiwa anak lebih banyak serta praktek mengajar juga lebih banyak daripada S1 Pendidikan, apalagi lulusan UT yang tatap muka hanya Sabtu dan Minggu.
13 7. Tidak semua lulusan SMP terutama SD / SMP Satu Atap dan SMP yang terletak di pedalaman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena kemampuan ekonomi orang tua. 8. Terdapat kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu, terutama SMP dan SMA. Dalam arti mereka mengajar kurang dari 24 jam sebulan, sehingga tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. 9. Banyak sekolah, terutama SLTP swasta kekurangan murid karena banyak SLTP mencari murid dengan cara yang tidak etis. Hal tersebut disebabkan membanjirnya calon guru yang selanjutnya mendirikan SLTP dan Pemerintah begitu mudah memberikan izin tanpa batasan. Tidak mempertimbangkan dari aspek tenaga pendidik dan sarana serta prasarana. 10. Kekurangan tenaga yang punya kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, aset dan yang mempunyai sertifikat di bidang pengadaan barang dan jasa. 11. Masih ada SD yang jumlah muridnya ± 70 siswa, belum diadakan penggabungan (merger). Hal tersebut menyebabkan biaya pendidikan tinggi. 12. Masih banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau terpaksa drop out karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan sekolah. 13. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan/realisasi Fisiknya 0%, yaitu : (1) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs. Miftahul Ulum Desa Ngarap-arap Kec. Ngaringan, dikarenakan sekolahnya tidak ada. (2) Kegiatan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Provinsi th. 2013), dikarenakan tidak cukup waktu untuk lelang, diluncurkan TA.2014. (3) Kegiatan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs. (Bantuan Provinsi th. 2013), dikarenakan tidak cukup waktu untuk lelang, diluncurkan TA.2014. 14. Program Pendidikan Menengah, terdapat 6 kegiatan yang tidak dilaksanakan/realisasi Fisiknya 0%, yaitu : (1) Kegiatan Fasilitasi Carier Center SMK (Bantuan Provinsi th. 2013). (2) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK (Bantuan Provinsi th. 2013). (3) Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (Bantuan Provinsi th. 2013) (4) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Bantuan Provinsi th. 2013) (5) Kegiatan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Bantuan Provinsi th. 2013)
14 (6) Kegiatan Rehab MA Miftahul Thulab Desa Putatsari Kec. Grobogan (Bantuan Provinsi 2012) 15. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan/realisasi Fisiknya 0%, yaitu : Kegiatan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Bantuan Provinsi th. 2013), dikarenakan sudah ada penunjangan dari APBD Kabupaten yaitu kegiatan Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi 2012 (luncuran tahun 2012) dan kegiatan Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013. 16. Masih kurangnya personil/pegawai yang menangani pemberkasan hibah baik fisik maupun tunjangan fungsional guru keagamaan. 17. Kesulitan dalam memeriksa berkas-berkas hibah dan tidak adanya waktu untuk melakukan monitoring ke lembaga penerima hibah. Saran : 1. Menyediakan anggaran untuk perbaikan gedung SD yang rusak berat, dengan mengadakan efisiensi dan penghematan APBD. Sebab kondisi gedung-gedung SD di kabupaten lain, sudah dalam kondisi baik. 2. Dinas Pendidikan lebih aktif memberikan sosialisasi kepada muridmurid SMP, apabila kondisi ekonomi orang tua terbatas, murid lulusan SMP lebih baik diarahkan melanjutkan pendidikan ke SMK yang saat ini meliputi berbagai program studi. 3. Menyediakan anggaran untuk mencukupi sarana dan prasarana SMA / SMK melalui APBD. Meskipun ada bantuan dari APBN namun belum mencukupi. 4. Guru-guru Wiyata Bhakti, baik yang ada di SD-SD maupun SMP dan SMA, dicarikan jalan keluar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menaikkan honor mereka, karena banyak diantaranya yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. 5. Untuk menaikkan kemampuan guru, salah satunya dan merupakan hal pokok adalah hanya dengan mengadakan diklat. Dengan program yang jelas. 6. Bagi guru-guru SD non SPG untuk diadakan Diklat khusus. 7. Lulusan SMP yang tidak meneruskan / memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pemda menaikkan anggaran untuk siswa miskin dan merencanakan wajib belajar 12 tahun. 8. Untuk penempatan guru, yang berstatus CPNS maupun mutasi guru, harus ada koordinasi yang baik antara BKD dan Dinas Pendidikan. 9. Izin pendirian sekolah baru terutama tingkat SLTP, harus benarbenar memperhatikan aspek tenaga pendidik dan sarana serta prasarana. Demikan juga izin pendirian SMA/SMK harus diadkana seleksi yang ketat.
15 10. Untuk mengatasi kurangnya tenaga/pegawai di bidang keuangan, pengelolaan aset dan yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa, Bupati supaya mengadakan pergeseran pegawai antar SKPD. 11. SD-SD yang jumlah muridnya ± 70 siswa segera dimerger, kecuali untuk dusun terpencil. Namun bila sudah ada MI, segera diadakan penggabungan. 12. Menambah anggaran bantuan untuk siswa miskin hingga lulus SMA. 13. Melakukan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga kegiatankegiatan dapat berjalan dengan baik. 14. Menambah personel yang menangani masalah hibah serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama. 2. URUSAN KESEHATAN Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 15 (lima belas) Program yang meliputi 79 (tujuh puluh Sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.751.891.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96,531,957,909,- atau 100,81% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, dan seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan (Kecuali Kecamatan Tawangharjo). Permasalahan : 1. Masih terdapat Puskesmas dan Pustu, fisiknya dalam keadaan rusak. 2. Kurang tenaga medis terutama di Puskesmas Rawat Inap, Paramedis, Administrasi dan alat kesehatan (Alkes) di Puskesmas. 3. Belum semua Puskesmas melakukan pelayanan Rawat Inap yang dilengkapi dengan dokter jaga dan UGD buka 24 jam. 4. Belum maksimalnya kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas. 5. Data orang miskin yang mendapatkan Kartu Jamkesmas tidak valid. 6. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi. 7. RSUD dr. R. Soedjati kekurangan dokter spesialis dan alat kesehatan (alkes) serta tenaga IT. 8. Beberapa bangsal / ruang perawatan rawat inap di RSUD dr. R. Soedjati kurang memenuhi syarat. 9. Ada dokter spesialis status PNS di RSUD dr. R. Soedjati praktek swasta sampai ± jam 10.00 WIB.
16 10. Sebagian besar masyarakat belum tahu program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena kurangnya sosialisasi. 11. Masih ditemukan peredaran makanan dan minuman di masyarakat yang belum berijin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPIRT) yang dikeluarkan Pemda Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. 12. Penentuan kriteria masyarakat miskin untuk jamkesda tambahan belum mengacu pada ketentuan BP3AKB tentang kriteria miskin. 13. Pemanfaatan kartu jaminan kesehatan sesuai peruntukannya belum maksimal. 14. Kurangnya peran Kepala Desa dalam membina FKD (Forum Kesehatan Desa) dalam upaya pengembangan Desa Siaga terutama penganggaran dari Desa. 15. Ketidakdisiplinan masyarakat dalam menggunakan kartu kepesertaan yang dimilikinya untuk berobat, sehingga terjadi pengalokasian pembiayaan kesehatan yang tidak seimbang sehingga membebani Anggaran Daerah. 16. Pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan pembentukan pos UKK akibat dampak asap rokok bagi petani tembakau (DBHCHT 2013) tidak dilaksanakan karena berdasarkan rapat dari Pusat, Bagian Perekonomian Kabupaten Grobogan menyarankan kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan. Saran : 1. Puskesmas dan Pustu yang kondisi fisiknya dalam kondisi rusak supaya diperbaiki dengan peningkatan penyediaan anggaran lewat APBD Kab. Grobogan. 2. Dicukupinya tenaga dokter di Puskesmas Rawat Inap dan tenaga administrasi dan penyediaan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan di Puskesmas. 3. Sehubungan dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai direncanakan adanya Puskesmas Rawat Inap, UGD buka 24 jam seperti yang sudah dilaksanakan di Kabupaten yang lain. 4. Lebih cermat dalam melakukan verifikasi atau pendataan kembali jumlah orang miskin yang berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan, untuk memperoleh data yang valid. 5. Menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan usaha yang sungguh-sungguh. 6. Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di RSUD dr. R. Soedjati disarankan Pemda bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dari UN / PT seperti Undip, UGM, dan UI. Sedangkan untuk mencukupi alkes misalnya CT Scan disarankan Pemda menyediakan anggarannya.
17 7. Adapun untuk memperbaiki beberapa bangsal rawat inap di RSUD dr. R. Soedjati disarankan RSUD mengadakan pinjaman kepada pihak ketiga (lembaga keuangan) dikarenakan terbatasnya kemampuan APBD atau lewat APBN. 8. Kepada dokter spesialis PNS yang praktek swasta diatas jam kerja, diberikan toleransi sampai jam 09.00 WIB dan RSUD jam 07.30 WIB, poliklinik rawat jalan sudah mulai melayani pasien, dalam pengertian pemeriksaan pasien. 9. Pemda supaya aktif koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS), supaya aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang JKN Mandiri sehingga program pelayanan kesehatan oleh pemerintah dapat berhasil. 10. Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi terkait dengan perijinan makanan dan minuman produk pangan industri rumah tangga di masyarakat. 11. Meningkatkan anggaran ADD/APBDes untuk Desa Siaga atau Operaisonal FKD. 12. Mensosialisasikan pada masyarakat tentang penggunaan kartu kepesertaan dalam berobat ke Puskesmas. 13. Kegiatan yang menggunakan anggaran dari DBHCHT tahun 2013 yang tidak dapat dilaksanakan agar pada tahun 2014 direncanakan kembali sesuai kriteria kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 11 (sebelas) Program yang meliputi 81 (delapan puluh satu) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.637.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.328.766.036,- atau 79,10% yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek lingkungan hidup kurang. Menyebabkan partisipati kurang sehingga kurang mempunyai budaya menanam pohon, bahkan mungkin memotong / merusak pohon. Karena kurang mengetahui fungsi pohon, sebab fungsi utama lingkungan hidup adalah menanam pohon. Disamping itu saluran-saluran air dalam kota menjadi kotor diakibatkan air limbah rumah tangga.
18 2. Masyarakat belum mempunyai budaya bersih, sehingga fasilitas umum menjadi kotor dan kumuh. Misalnya Pasar Purwodadi dan Terminal Bus Purwodadi. 3. Hutan kota yang berfungsi menyerap udara kotor atau CO2 luasannya kurang. Demikian juga taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik juga kurang. 4. Masyarakat kesulitan mencari bibit tanaman, baik bibit tanaman hortikultura / buah-buahan maupun tanaman peneduh. 5. Pelaksanaan jalan bebas kendaraan (Car Free Day) waktunya hanya 3 (tiga) jam, dan terbatas pada jalan R. Soeprapto dan sebagian jalan siswa karena anggaran terbatas. Tujuan utama Car Free Day adalah untuk menciptakan udara bersih bukan pengisian dengan kegiatan karena ada ruang kosong. Dalam hal ini sebagian masyarakat kurang memahami. 6. Masih terdapat beberapa tempat pembuangan sampah di pinggir jalan umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan belum maksimalnya pengelolaan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah seperti di tempat pembuangan sampah sementara di Dusun Daplang Kecamatan Tegowanu. 7. Perhatian masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan baru sekedar mengetahui belum sampai mengubah perilaku. 8. Keterlambatan ketersediaan anggaran untuk urusan Lingkungan Hidup. 9. Belum terlaksananya 3R Sampah secara optimal, akibat kurangnya pemahaman paradigma pengelolaan sampah dengan metode 3R sampah. 10. Banyaknya penambangan liar. Saran : 1. Karena saat ini isu lingkungan hidup sangat penting, sehubungan dengan pemanasan global maka ada usaha peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah lingkungan hidup sehingga masyarakat paham untuk meningkatkan peran serta masyarakat. 2. Meningkatkan gerakan menanam pohon kepada masyarakat dan dilarang merusak / memotong pohon dan menambah anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya TRK. Disamping itu Pemda menyediakan lahan untuk membuat bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan program Pemda sendiri maupun masyarakat. 3. Khusus untuk menciptakan kebersihan, disamping sosialiasi juga diperlukan aturan yang tegas. Pasar Purwodadi dan Terminal Bus Purwodadi yang kotor dan kumuh diadakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh sebab merupakan fasilitas umum.
19 4. Menambah areal hutan kota sehingga kota menjadi lebih sejuk dan udara bersih. Juga membuat taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik. 5. Pelaksanaan Car Free Day ditambah waktunya dan diperpanjang jalan yang bebas kendaraan bermotor dengan menambah anggarannya. 6. Melakukan pengkajian ulang terhadap manajemen pengelolaan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tempat pembuangan akhir. 7. Perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam upaya konservasi alam dan kebersihan lingkungan. 8. Pemerintah Daerah supaya menyediakan lahan untuk membuat bibit tanaman baik bibit tanaman hortikultura / buah-buahan maupun tanaman peneduh untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. 9. Menertibkan penambangan liar. 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 17 (tujuh belas) Program yang meliputi 1183 (seribu seratus delapan puluh tiga) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 232,258,586,000,dan terealisasi sebesar Rp.215,566,063,503,- atau 92,81% yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan, Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Jumlah jalan Kabupaten adalah ± 890,01 km. Sebagian besar dalam kondisi rusak berat. Sehingga saat ini masih ada desa yang terisolir, misalnya Desa Suwatu Kec. Gabus. Karena kemampuan APBD terbatas. 2. Struktur tanah yang labil, daya dukung rendah, yaitu CBR < 3%. Menyebabkan biaya pembangunan jalan menjadi mahal yaitu dengan konstruksi beton bertulang. 3. Bahan bangunan (material) yang secara teknis memenuhi syarat di Kabupaten Grobogan tidak ada. 4. Terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi fisiknya 0% atau tidak dilaksanakan karena gagal kontrak. Disamping itu terdapat 4 (empat) kegiatan fisik, yang realisasinya tidak mencapai 100%, karena pelaksanaan pekerjaan yang lambat dan hasilnya secara teknis tidak memenuhi syarat.
20 5. Tiga waduk yaitu Waduk Nglangon, Simo dan Butak di Kecamatan Kradenan mengalami pendangkalan. Bahkan sebagian Waduk Simo, sudah berubah menjadi sawah sehingga untuk mengairi sawah tidak maksimal. 6. Kekurangan tenaga terutama dari aspek kemampuan / kualitas dan juga kuantitas. 7. Masih terdapat jembatan desa dalam kondisi rusak parah bahkan terputus diantaranya desa Lebengjumuk dan Desa Lebak. 8. Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan pekerjaan umum serta munculnya conflict of interest dalam penyusunan perencanaan kegiatan. 9. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan urusan pekerjaan umum. 10. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum. 11. Masyarakat petani belum memahami kepemilikan bantaran sungai sehingga sehingga banyak digunakan untuk lahan pertanian dan perumahan. 12. Masih terdapat ruas jalan Kabupaten di dalam Kota Purwodadi yang rusak dan tidak layak, antara lain Jalan Untung Suropati, Jalan S. Parman depan Kompleks Ruko Kencana. Saran : 1. Apabila jalan Kabupaten dalam kondisi baik terutama yang mempunyai aspek ekonomi tinggi, maka akan memperlancar perekonomian rakyat. Kita butuh waktu ± 20 tahun untuk meningkatkan jalan Kabupaten tersebut. Apabila tidak ada langkah terobosan, hal yang demikian itu juga berakibat lambatnya pembangunan daerah dalam arti kemajuan perekonomian rakyat. Maka salah satu hal yang harus dilaksanakan adalah mengadakan efisiensi dan penghematan APBD atau melakukan pinjaman kepada pihak ketiga atau lembaga keuangan. 2. Karena biaya pembangunan jalan mahal. Maka penanganan jalan harus benar-benar yang mempunyai prioritas tinggi. 3. Terhadap kegiatan yang gagal kontrak yang realisasinya tidak mencapai 100%, proses lelang dipercepat. Bulan Juni, KUA dan PPAS sudah diadakan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Setelah itu diadakan survey tidak perlu menunggu penetapan APBD. Sehingga bulan Maret sudah dimulai pelaksanaan fisik di lapangan. 4. Secara bertahap diadakan normalisasi untuk 3 (tiga) waduk yaitu Waduk Nglangon, Simo, dan Butak dengan dana APBD atau DAK. Supaya waduk dapat berfungsi maksimal untuk mengairi sawah.
21 5. Untuk mengatasi kekurangan tenaga dengan tenaga yang mempunyai kemampuan atau profesionalisme dan juga kuantitas, maka diadakan Diklat dan mengangkat tenaga kontrak (THL). 6. Harus adanya peningkatan pembiayaan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan khususnya yang rusak sehingga pengguna jalan tidak hanya aman tapi juga nyaman. 7. Melakukan efisiensi anggaran khususnya pada Belanja Tidak Langsung sehingga dapat meningkatkan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 8. Untuk pekerjaan yang tidak selesai supaya dilakukan pemutusan kontrak. 9. Perlunya penanganan jalan yang terencana dan terprogram. 10. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat supaya berperan aktif dalam urusan pekerjaan umum. 11. Memberikan tambahan pelatihan maupun bimbingan teknis kepada pegawai dibidang manajerial dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum. 12. Perbaikan jalan yang rusak di dalam Kota Purwodadi supaya diberikan anggaran pemeliharaan (maintenance). 5. URUSAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 2 (dua) Program yang meliputi 9 (sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.575.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.177.601.665,- atau 74,77%, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Pelaksanaan Perda RTRW belum diikuti dengan pembuatan Perda RDTRK sampai 19 Kecamatan, sehingga perencanaan pembangunan tidak maksimal yang berakibat timbulnya permasalahan saat pelaksanaannya. 2. Masih kurangnya peraturan peraturan yang mendukung penataan ruang wilayah 3. Perlunya kesadaran masyarakat pentingnya penataan ruang dan bangunan. Saran : 1. Pemerintah Daerah supaya segera melengkapi dokumen RDTRK.
22 2. Pemerintah Daerah supaya segera mengundangkan Peraturan Daerah tentang Izin Penataan Ruang yang sudah disusun dan ditetapkan, serta mensosialisasikan kepada masyarakat. 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya penataan ruang dan bangunan. 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 10 (sepuluh) program yang meliputi 85 (delapan puluh lima) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.396.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.693.774.833,- atau 90,50%, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, serta Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme Musrenbang belum direncanakan secara maksimal. 2. Kecenderungan dokumen RPJP, RPJMD ataupun Renstra SKPD tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKPD / Renja SKPD yang salah satu penyebabnya karena terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga perencana di SKPD sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya pengulangan dan tidak lagi relevan. 3. Sumber anggaran Kegiatan Pengelolaan Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah dari alokasi DBHCHT Kabupaten Grobogan sesuai UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan sesuai PMK Nomor 84 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penggunaan Alokasi DBHCHT, Kegiatan Sekretariat DBHCHT tidak didukung oleh regulasi tersebut diatas. 4. Rencana Belanja Jasa seleksi Direktur PD. Aneka Usaha Pertanian Grobogan Multi Farm tidak terealisasi. 5. Masih kurangnya sinkronisasi antar SKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan 6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional sesuai bidang perekonomian dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah. 7. Masih kurangnya sumber daya organisasi yang menangani urusan perencanaan pembangunan.
23 8. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk urusan perencanaan pembangunan. 9. Luasnya cakupan wilayah mengakibatkan tidak tersedianya database perencanaan pembangunan yang memadai. 10. Terbatasnya tenaga kurir surat yang berstatus PNS. 11. Peraturan yang baru bersifat mendetail dan menuntut pembahasan secara intensif, sehingga menyebabkan penyelesaian yang mundur dari rencana. 12. Juknis bidang turunnya terlambat. 13. Terbatasnya waktu pelaksanaan (hanya 3 bulan menjelang akhir tahun anggaran untuk kegiatan rakor dan monitoring). 14. Keterlambatan pencairan dana (menunggu perubahan). Saran : 1. Perlu adanya riset pendahuluan sebelum Musrenbang dilaksanakan, meliputi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah, kebutuhan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan teknis perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait perencanaan pembangunan. 3. Memanfaatkan Dana DBHCHT untuk kegiatan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. BAPPEDA supaya meningkatkan kegiatan koordinasi pengendalian PNPM Mandiri Pedesaan. 5. BAPPEDA yang salah satu tugasnya adalah menyusun Belanja Langsung diharapkan mempunyai kewenangan menyeleksi / memfilter usulan Belanja Langsung dari SKPD yang prioritasnya rendah. 6. RPJMD Kabupaten Grobogan diharapkan benar-benar digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Melaksanakan pelatihan, bintek, kursus ataupun seminar dalam rangka peningkatan SDM pada pegawai/karyawan. 8. Menambah sumber daya organisasi dan anggaran. 9. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya mempercepat proses turunnya Juklak DAK dan meminta surat keterangan sebagai dasar pelaksanaan pendampingan APBD karena terlambatnya Juklak DAK. 10. Mempercepat kegiatan dan menyelesaikannya sebelum tahun anggaran berakhir. 7. URUSAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 2 (dua) Program yang meliputi 12 (dua belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.011.601.000,- dan
24 terealisasi sebesar Rp 2.730.738.695,- atau 90,67%, yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Masih kurangnya jumlah SDM yang menangani urusan perumahan; 2. Luasnya cakupan wilayah layanan urusan perumahan; 3. Belum tersedianya database yang memadai terkait urusan perumahan; 4. Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan serta munculnya conflict of interest dalam penyusunan perencanaan kegiatan; 5. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan urusan perumahan; 6. Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan perumahan, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan perumahan; 7. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan perumahan; 8. Masih kurangnya jumlah pegawai dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan; 9. Letak gedung kantor yang terpecah dalam 5 lokasi mempersulit dalam koordinasi; 10. Sapras yang kurang mendukung; 11. Sumber daya manusia pegawai yang kurang. Saran : 1. Meningatkan kapasitas sumber daya organisasi dan SDM / pegawai dibidang pengelolaan urusan perumahan. 2. Menjadikan satu lokasi 5 kantor yang terpisah agar memudahkan koordinasi itupun jika ada anggarannya. 3. Meningkatkan anggaran untuk kegiatan urusan perumahan. 4. Menambah jumlah pegawai yang ahli dibidang perumahan. 5. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan dibidang perumahan. 6. Mengadakan sosialisasi untuk gotong royong membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. 7. Menyusun database tentang jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Grobogan, serta menyusun program untuk penanganannya.
25 8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program yang meliputi 62 (enam puluh dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.792.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.723.097,142- atau 97,53%, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Sekolah Sepak bola (SSB) saat ini berkembang meliputi 19 kecamatan. Namun lapangan sepakbola di 19 kecamatan tersebut tidak ada yang memenuhi syarat. 2. Stadion Krida Bakti Purwodadi daya tampungnya terbatas. Tidak mampu menampung animo penonton. 3. Ditemukannya barang-barang berupa perhiasan dari emas, batu mulia, keramik, guci, peralatan rumah tangga peninggalan zaman kuno di dusun Medangkamulan, Desa Bendoharjo, Kecamatan Gabus kurang mendapat perhatian. 4. Museum daerah yang terletak di Komplek Perkantoran Dinas Pendidikan kurang dikenal masyarakat. 5. Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan. 6. Masih kurangnya pembinaan yang berjenjang pada atlet yang berprestasi. Saran : 1. Secara bertahap setiap kecamatan di bangun sebuah kecamatan sepakbola yang memenuhi syarat, dengan biaya ± Rp.200.000.000,-. 2. Stadion Krida Bakti Purwodadi tribunnya diperluas untuk menambah daya tampung. 3. Barang-barang peninggalan zaman kuno yang ditemukan di Dusun Medangkemulan, Desa Banjarejo yang saat ini memiliki penduduk diberikan ganti rugi, kemudian menjadi Museum Daerah. 4. Museum Daerah supaya dipindah menempati bekas rumah dinas Bupati yang terletak di Jl. Piere Tendean. 5. Perlunya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat. 6. a. Melaksanakan pembinaan yang berjenjang dan mengadakan kompetisi secara rutin di masing-masing cabang olahraga. b. Memanfaatkan prasarana olahraga yang ada secara maksimal untuk meningkatkan prestasi olahraga.
26 7. Organisasi-organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Grobogan diharapkan mencari sponsor yang bersedia membantu kegiatan olahraga, karena kurangnya dana yang tersedia untuk pembinaan. 9. URUSAN PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 1 (satu) program yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 275.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 186.703.050,- atau 67,89%, yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Minat pengusaha untuk melakukan investasi di Kabupaten Grobogan kurang. 2. Infrastruktur baik jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten dalam kondisi rusak. 3. Tidak ada kawasan industri. 4. Pelayanan aparatur kurang mendukung. 5. Masih sangat kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan tugas pelayanan perijinan dan SDM belum memiliki kompetensi sesuai bidang tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. 6. Kesulitan masing-masing bidang untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik secara maksimal karena tidak adanya pejabat struktural eselon IV di bawah kepala bidang pada struktur organisasi BPPT. 7. Masih kurangnya sarana dan prasarana BPPT terutama tanah dan gedung kantor, karena status tanah kantor masih merupakan aset DPPAD Provinsi yang dalam waktu dekat akan diambil alih kembali oleh Provinsi. Saran : 1. Memperbaiki infrastruktur terutama jalan, khususnya dari arah Semarang dan Surakarta. 2. Menyiapkan kawasan industri siap bangun. 3. Melakukan promosi secara intensif dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pelayanan terutama dari aspek waktu dan biaya. 5. Memberikan pelatihan kepada pegawai dibidang teknis yang mendukung pelayanan perijinan. 6. Berkoordinasi dengan BKD terkait dengan tidak adanya pejabat struktural esselon IV dibawah kepala bidang di BPPT. 7. Perlu disediakannya tanah untuk kantor BPPT.
27 10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 8 (delapan) program yang meliputi 56 (lima puluh enam) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.628.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.534.853.472 atau 96,44% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Masih lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penggunaan teknologi. 2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah. 3. Belum optimalnya sistem kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. 4. Masih lemahnya kemampuan SDM dalam mengelola lembaga koperasi dan UMK. 5. Masih kurang optimalnya kinerja kelembagaan manajemen koperasi dalam pelaksanaan kegiatan RAT yang masih sering tidak mencapai target yang diharapkan. 6. Masih kurangnya kemampuan gerakan koperasi dalam implementasi program akuntansi komputer untuk meningkatkan manajeman kinerja kelembagaan. 7. Masih sering terjadinya keterlambatan KUMKM dalam melengkapi berkas persyaratan untuk pembentukan koperasi dan perijinan usaha bagi UMK. 8. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dikarenakan terkendala penyediaan masalah jenis barang. Saran : 1. Mendayagunakan Koperasi dan UMKM dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kualitas produknya melalui pelatihan-pelatihan. 2. Meningkatkan fasilitasi promosi produk unggulan daerah dan manajeman pemasaran produk tersebut. 3. Perlu fasilitasi pengembangan emitraan antara Koperasi dan UMKM dengan pelaku-pelaku usaha lainnya untuk pengembangan produkproduknya. 4. Memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan SDM dibidang manajemen Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan pembinaan manajemen kelembagaan koperasi.
28 6. Memberikan kemudahan prosedur dalam pengurusan perijinan bagi Koperasi dan UMKM. 7. Membantu memperoleh kemudahan kredit usaha di bank-bank dengan bunga yang rendah. 8. Meningkatkan bantuan modal bagi koperasi-koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggotannya. 9. Memprioritaskan bantuan modal diberikan kepada KUD-KUD. 11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 6 (enam) program yang meliputi 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.990.327.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.681.440.385,- atau 92,26%, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Permasalahan : Secara umum urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat permasalahan yang serius, mengingat hampir seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, kendala yang umum dihadapi adalah : 1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan kalau tidak membutuhkan ia tidak mencari; 2. Belum adanya kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan perubahan data terkait dengan peristiwa kependudukan seperti pindah/pergi, perubahan alamat serta status tinggal terbatas/tetap dan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian. Sehingga data yang ada di tingkat desa tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya; 3. Adanya kesan seolah-olah mencari KK dan KTP maupun Akta berbelit-belit penuh dengan persyaratan. Sehingga malas untuk mengurus sendiri dan menyerahkan ke biro jasa sehingga biaya melebihi yang ditentukan; 4. Belum diterapkan sanksi administratif yang jelas bagi masyarakat; 5. Belum terbentuknya UPTD di tingkat kecamatan, sebagai pelaksana di tingkat kecamatan; Saran : 1. Perlunya memsosialisasikan kepada masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan tentang arti pentingnya mempunyai KK, KTP dan Akta Kelahiran.
29 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perlunya melaporkan perubahan data yang terjadi. 3. Pemerintah Daerah perlu membentuk UPTD di tiap kecamatan yang melayani administrasi kependudukan supaya jelas pertanggungjawaban petugas yang melayani KK dan KTP, sehingga tersedia tenaga profesional dan representatif di tiap kecamatan dalam melayani administrasi kependudukan. 4. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan persyaratan, proses pembuatan, dan biaya cetak KK, KTP maupun pembuatan Akta Kelahiran una menghindari pungutan liar diluar ketentuan yang berlaku. 12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yang meliputi 16 (enam belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.640.892.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.604.246.700,- atau 97,77% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK). 2. Masih kurangnya jumlah pegawai dan sumber daya manusianya dibandingkan beban kerja yang harus dilaksanakan. 3. Sapras yang kurang mendukung. Saran : 1. Fasilitasi dan undang investor padat karya untuk menampung pencari kerja. 2. Perlu segera disediakannya Balai Latihan Kerja. 3. Menambah jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelatihan kemampuan dan keterampilan para pencari kerja guna meningkatkan skill mereka sesuai dengan bidang kerja mereka. 5. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bursa kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 6 (enam) program yang meliputi 99 (sembilan puluh sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar
30 Rp.5.047.438.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.783.680.483,- atau 94,77% yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada Permendagri Nomer 13 Tahun 2006 sehingga masih memerlukan beberapa penyesuaian untuk melakukan pengukuran kinerja dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). 2. Masih kurangnya jumlah personil yang menangani ketahanan pangan untuk pencapaian SPM. Saran : 1. Menyederhanakan jumlah dan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan; 2. Menambah jumlah pegawai yang menangani urusan ketahanan pangan. 14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 8 (delapan) program yang meliputi 44 (empat puluh empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.696.796.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.664.218.040,- atau 98,79%, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Belum optimalnya program-program dan kegiatan yang dapat terukur terhadap pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat pedesaan. 2. Para petugas siap untuk menindaklanjuti kasus korban kekerasan tetapi masih ada kendala beberapa korban tidak mau melaporkan karena di anggap membuka aib keluarga, dan beberapa kasus yang sudah ditangani dicabut korban karena ada yang menerima imbalan dari pelaku kepada korban sehubungan adanya faktor ekonomi. 3. Kepala SKPD selaku POKJA PUG sebagian besar tidak hadir dalam acara ARG sehingga hasil work shop ARG tidak dapat terserap. 4. Anggota Tim Tehnis dan Tim Pocal Poin dalam merespon tugas sebagai tim belum maksimal dan lemahnya penguasaan teknologi sebagaian anggota focal poin PUG.
31 5. Terbatasnya desa yang mendapatkan pemahaman P2MBG dan Anggaran pelaksanaan. 6. Kesadaran SKPD Lintas Sektor dalam penyusunan Data pilah masih kurang dan data terpilah menurut jenis kelamin belum dapat diakses melalui website Pemerintah Kabupaten Grobogan. 7. Besarnya nominal bantuan yang diberikan pada guru TK sangat sedikit tidak sebanding dengan pengabdiannya. 8. Terlalu banyaknya organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW dan banyak GOW dikecamatan yang tidak aktif. 9. Masih kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan semakin bebasnya remaja meng akses film-film porno dari internet. 10. Kesulitan memberantas pengedar dan pengguna narkoba dan miras dikalangan remaja. Saran : 1. Merencanakan dan melaksanakan program-program dan kegiatan yang terukur yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat pedesaan. 2. Perlunya sosialisasi terkait dengan penanganan kasus korban kekerasan berbasis gender dan anak. 3. Peserta work shop ARG yang hadir menyampaikan hasil work shop kepada POKJA PUG yang tidak hadir. Selain itu mengadakan workshop lanjutan bagi yang tidak hadir. 4. Meningkatan penyuluhan tentang bahayanya merokok, miras dan narkoba kepada para remaja. 5. Menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak dan lebih dimeningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi khususnya internet; 6. Menambah honor bagi guru TK swasta. 7. Melakukan evaluasi terhadap organisasi perempuan yang tidak aktif. 8. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan tentang kesehatan reproduksi secara periodik dan terpadu. 9. Perlindungan terhadap anak ditingkatkan. 15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013, diimplementasikan melalui 6 (enam) program yang meliputi 25 (dua puluh lima) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.257.507.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.627.889.600,- atau 80,67%, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kabupaten Grobogan.
32 Permasalahan : 1. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 Bidang Keluarga Berencana belum dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan diawal kontrak dalam proses pembuatan Mobil Pelayanan KB Keliling (Mobil Moyan) pada karoseri terjadi kecelakaan (kebakaran) sehingga kontrak dibatalkan. Kemudian Sisa DAK tersebut diajukan kembali untuk pengadaan TA. 2013, namun demikian karena ada perubahan spesifikasi pada bagian tertentu (ketinggian bodi) dan sampai pada batas waktu pelelangan melalui LPSE, hanya terdapat 1 (satu) rekanan yang mengajukan penawaran, maka hal tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk pelelangan. 2. Kegiatan Pendampingan Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 Bidang Keluarga Berencana belum terserap atau realisasi fisik sebesar 0,00 %. Disebabkan Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling (Mobil Moyan) belum terealisasi, karena waktu tidak mencukupi. 3. Kegiatan Penunjangan Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 Bidang Keluarga Berencana belum terserap atau realisasi fisik sebesar 0,00 %. Disebabkan Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling (Mobil Moyan) belum terealisasi, karena waktu tidak mencukupi. 4. Masih kurangnya pembinaan/KIE program KB dan KR dalam kegiatan kelompok Posyandu/masyarakat tentang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak khususnya pencapaian akseptor KB baru. 5. Terbatasnya ketrampilan tenaga pendamping kelompok UPPKS menyebabkan kelompok UPPKS belum dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 6. Belum semua kader BKB mendapatkan pelatihan yang menyebabkan kegiatan BKB belum maksimal. 7. Masih sedikitnya IMP pada tingkatan pari purna sehingga untuk memberi advokasi dan motivasi kerja masyarakat belum maksimal. Saran : 1. Supaya menganggarkan alat-alat kontrasepsi gratis yang lebih besar dan disalurkan melalui Dokter Keluarga. 2. Menganggarkan kembali kegiatan pengadaan Mobil Pelayanan Keliling yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 Bidang Keluarga Berencana, pendampingan dan penunjangannya di TA. 2014, serta pengajuan lelang lebih awal. 3. Meningkatkan penyuluhan dan motivasi KIE yang berkelanjutan. 4. Perlunya menambah jumlah pelatihan bagi tenaga pendamping hingga ditingkat lapangan guna meningkatkan kualitas produk UPPKS.
33 5. Memberikan pelatihan bagi kader BKB dan stakeholder serta peningkatan volume pelatihan agar setiap kelompok BKB Minimal ada 4 kader dilatih. 6. Pelatihan tentang peran bantu IMP pembuatan SK PPKBD dan pembinaan secara rutin diwilayah masing – masing. 16. URUSAN PERHUBUNGAN Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program yang meliputi 47 (empat puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.568.496.000,dan terealisasi sebesar Rp 3.312.606.866,- atau 92,83%, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kab. Grobogan. Permasalahan : 1. Keterbatasan Alokasi Anggaran dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat / pengguna jalan sehingga sering mengakibatkan terjadi kemacetan dan kecelakaan. 3. Masih kurangnya jumlah fasilitas lalu lintas dan sarana prasarana perhubungan lainnya, seperti rambu-rambu, marka jalan, RPPJ, APILL, dan terminal angkutan darat. 4. Rendahnya pengetahuan awak kendaraan tentang tata tertib berlalu lintas. Saran : 1. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan seperti ramburambu dan marka jalan yang kurang agar secara bertahap dan berkesinambungan dilengkapi. 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan raya tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan operasi bersama guna penertiban lalu lintas serta melakukan pembinaan terhadap awak kendaraan tentang pentingnya tertib lalu lintas. 17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yang meliputi 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.551.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.488.146.033,- atau 95,95% yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan
34 Komunikasi Kabupaten Grobogan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Pengolahan Data, Bagian Tata Usaha Pimpinan serta Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi pada kantorkantor kecamatan dan desa-desa. 2. Kurangnya tenaga programer dan pengelola website pada SKPD sehingga kurang terpeliharanya jaringan networking dan banyak website SKPD yang tidak terupdate. 3. Keterbatasan anggaran pemeliharaan jaringan sehingga banyak peralatan yang rusak tidak bisa diperbaiki. 4. Untuk penerbitan Majalah Gema Bersemi belum bisa memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) karena minimnya anggaran. 5. Dalam pengelolaan jaringan SKPD yang berjumlah 50 titik mengalami kesulitan karena kurangnya tenaga ahli jaringan. 6. Website Grobogan sering di hack sehingga menganggu tampilan website. 7. Website SKPD banyak yang tidak di update sehingga data yang ditampilkan merupakan data lama. 8. Penyebarluasan informasi melalui RSPD / Radio Purwodadi FM kurang maksimal sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Grobogan. 9. Sulitnya mencari tenaga programer dari PNS 10. Masih kurangnya tenaga networking Saran : 1. Melakukan percepatan penggunaan teknologi informasi pada kantorkantor kecamatan dan desa dengan mempersiapkan SDM pengguna dan kelengkapan sarana penunjang. 2. Melakukan pendidikan dan pelatihan bidang programer serta teknisi komputer baik hardware maupun software untuk staf PNS dari masing-masing SKPD. 3. Menambah anggaran untuk pemeliharaan jaringan dan peralatan yang rusak. 4. Mengoptimalkan fungsi website Pemerintah Kabupaten Grobogan agar selalu diupdate. 5. Memberikan pelatihan dan menambah tenaga ahli dibidang jaringan, programing dan networking.
35 18. URUSAN PERTANAHAN Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 1 (satu) program yang meliputi 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 490.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 395.754.212,- atau 80,77% yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Masih adanya masyarakat yang menempati tanah-tanah milik Pemerintah Daerah secara ilegal / tanpa ijin. 2. Masyarakat tidak mampu mensertifikatkan tanahnya karena masalah biaya. Saran : 1. Menambah anggaran untuk Prona / Proda, seperti untuk sertifikasi tanah di desa-desa, khususnya desa miskin. 2. Melakukan penertiban terhadap penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah secara ilegal / tanpa ijin oleh masyarakat. 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program yang meliiputi 68 (enam puluh delapan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.192.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.900.308.903,- atau 93,04% yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat atas ketentuan produk hukum daerah. 2. Masih kurangnya kesadaran para pelajar dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Masih kurangnya pengetahuan pengurus Ormas, LSM dan masyarakat tentang tata cara pendaftaran/pendirian Ormas/LSM.
36 4. Masih kurang lengkapnya jumlah Ormas dan LSM, baik yang telah terdaftar/tercatat maupun yang belum terdaftar di Badan Kesbang dan Linmas Kab. Grobogan. 5. Kesulitannya adalah banyak Ormas dan LSM baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar sekretariatnya tidak ada papan nama sehingga tidak diketemukan keberadaannya. 6. Masih kurangnya pengertian dan pemahaman tentang pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Parpol. 7. Belum adanya patokan maksimal, menengah dan minimal bansos korban kerusuhan suporter PSIS. 8. Belum adanya dasar hukum sebagai payung hukum untuk mencairkan uang bansos tidak terencana bagi korban kerusuhan suporter PSIS. 9. Masih terjadinya gerakan radikal yang mengancam gereja-gereja di waktu perayaan Natal dan Tahun Baru. 10. Terdapat beberapa kegiatan masih kurangnya anggaran 11. Dengan adanya perubahan regulasi bidang politik menyebabkan kurangnya pemahaman pelaku politik dan masyarakat terhadap Undang-Undang bidang politik. 12. Masih kurangnya pemahaman partai politik untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi dan pengajuan bantuan keuangan partai politik sesuai peraturan yang berlaku. 13. Masih kurangnya koordinasi dan konsolidasi serta perbedaan persepsi antara lembaga pemerintah dan partai politik di Kabupaten Grobogan dalam menyikapi regulasi bidang politik. 14. Kurangnya koordinasi antara penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah dalam menyikapi tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 15. Kurangnya kebersamaan dalam menyelesaikan adanya ancaman, gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan dan program-program pemerintah lainnya. 16. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan pemilihan umum yang menyebabkan partisipasi pemilih yang cenderung menurun. 17. Kurangnya pemahaman partai politik dalam penatausahaan keuangan yang benar dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik. 18. Kurang optimalnya penanganan pelanggaran Perda, di sebabkan Kantor Satpol PP Kab. Grobogan belum memiliki PPNS yang membidangi penyidikan pelanggaran Perda. 19. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mentaati peraturan daerah di dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman.
37 20. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya PKL untuk mematuhi peraturan daerah didalam menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban. 21. Mencermati situasi yang berkembang adanya beberapa aduan masyarakat maupun demo yang berkaitan dengan penambangan galian C yang beroperasi belum memiliki ijin dan berdampak pada kerusakan lingkungan. 22. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu : Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Tidak Terealisasi. Saran : 1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda atau peraturan lain yang terdapat di Kabupaten Grobogan kepada masyarakat. 2. Mengadakan kegiatan yang intensif kepada elemen – elemen masyarakat, khususnya para pemuda dan para pelajar dalam bentuk sarasehan, pembinaan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, penanaman semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Memberikan informasi kepada mayarakat, pengurus Ormas dan LSM terkait tentang persyarakat pendaftaran / pendirian Ormas dan LSM. 4. Perlunya pendataan kembali ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga diperoleh data yang akurat tentang jumlah dan letaknya. 5. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mentaati peraturan daerah yang ada. 7. Perlu menambah PPNS yang bersertifikat. 8. Dengan banyaknya PKL yang menggunakan trotoar, maka dapat mengakibatkan kota menjadi kotor dan tidak tertib, sehingga perlu adanya pembinaan, penertiban dan penataan PKL. Misalnya : menyediakan lokasi PKL yng representatif, menyeragamkan tenda – tenda PKL, membongkar tenda PKL sesuai ketentuan, dan mengadakan sosialisasi serta pertemuan yang intensif antara PKL dan Paguyuban PKL dengan Pemerintah Daerah. 9. Menindak penambang galian C yang tidak berijin. 10. Menindak tegas kafe dan karaoke yang tidak berijin / ilegal dengan dilakukan penutupan.
38 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 32 (tiga puluh dua) Program yang meliputi 446 (empat ratus empat puluh enam) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 95.971.910.600,dengan realisasi sebesar Rp 85.890.615.307,- atau 89.50%, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, Inspektorat Kabupaten Grobogan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, Kecamatan se-Kabupaten Grobogan serta Kelurahan se-Kabupaten Grobogan. a. Sub Pemerintahan Umum : Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 14 (empat belas) program yang meliputi 184 (seratus delapan puluh empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.673.220.644,- dan terealisasi sebesar Rp.44.543.950.365,- atau 91,52%. Permasalahan : 1. Masih sangat kurangnya karyawan dalam pekerjaan administrasi. 2. Masih terdapat penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian dan kemampuannya, akibatnya banyak pegawai yang sebenarnya dapat berkinerja tinggi tapi kurang efektif. 3. Kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dimiliki untuk operasional pemeriksaan sebanyak 6 (enam) unit kendaraan yang digunakan untuk 6 (enam) Tim Pemeriksa, namun kondisinya untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut sudah tua dan tidak layak, sehingga memerlukan biaya untuk pemeliharaan yang besar. 4. Masih kurangnya kendaraan dinas roda 2 (dua) yang digunakan untuk kegiatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, dimana hanya memiliki sebanyak 2 (dua) unit kendaraan. 5. Masih kurangnya tenaga pemeriksa/pejabat fungsional yang meliputi Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana
39 Ekonomi Akutansi, Hukum, Teknik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pegawai yang memasuki masa purna tugas, obyek pemeriksaan ke depan semakin banyak dan bebannya semakin berat. 6. Masih terbatasnya anggaran yang diberikan guna meningkatkan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dimana untuk kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, biaya perjalanan dinas yang digunakan masih dibawah standarisasi indeks yang telah ditetapkan Bupati. Saran : 1. Segera ciptakan Real Good Goverment di semua dinas / instansi sampai dengan UPTD. 2. Perlu peningkatan pengelolaan SDM yang dilakukan secara profesional agar terwujudnya kesesuaian antara kemampuan SDM pegawai dengan tuntutan organisasi. 3. Mengadakan penambahan PNS baru untuk keperluan Programer, analis dan tenaga networking maupun tenaga operasional pemeriksa / tenaga fungsional pengawas. 4. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), guna kelancaran tugas pemeriksaan. 5. Menambah plafon anggaran guna peningkatan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sehingga biaya perjalanan dinas sesuai dengan standarisasi indeks. b. Urusan Administrasi Keuangan Daerah Penyelenggaraan Sub Urusan Administrasi Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 8 (delapan) program yang meliputi 105 (seratus lima) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.036.377.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.745.717.425,- atau 85,73%. Permasalahan : 1. Masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan antar masingmasing SKPD baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan sehingga pencapaiannya tidak optimal. 2. Kapasitas sumber daya birokrasi yang masih cenderung pasif dan kurang inovatif sehingga pelaksanaan otonomi daerah menemui banyak kendala. 3. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap pedoman pengelolaan barang daerah.
40 4. Kesulitan dalam penyusunan pelaporan. 5. Kurang tepatnya waktu penyampaian laporan SPJ (fungsional) ke bidang Akuntansi. 6. Masih kurangnya SDM. 7. Masih kurangnya pemahaman akan peraturan pengelolaan keuangan. 8. Kegiatan Pendampingan Kajian Hukum Pelaksanaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tidak dilaksanakan. 9. Kegiatan Penilaian aset tanah untuk jalan Kabupaten Grobogan, terealisasi hanya 2,5%. Saran : 1. Perlu peningkatan koordinasi antar SKPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan penatausahaan keuangan serta pengelolaan aset daerah. 3. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pegawai yang mengelola barang melalui Pembekalan Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah. 4. Perlunya sosialisasi / bimbingan teknis pengelolaan keuangan. 5. Kegiatan Pendampingan Kajian Hukum Pelaksanaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan supaya dilaksanakn pada tahun berikutnya. 6. Menganggarkan kembali Kegiatan Penilaian aset tanah untuk jalan Kabupaten Grobogan di TA. 2014. c. Sub Urusan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Sub Urusan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 4 (empat) Program yang meliputi 109 (seratus sembilan) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.414.923.600,- dan terealisasi sebesar Rp 14.411.753.282,atau 93,49%. Permasalahan : Masih terbatasnya anggaran yang diberikan guna meningkatkan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dimana untuk kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, biaya perjalanan dinas yang digunakan masih dibawah standarisasi indeks yang telah ditetapkan Bupati.
41 Saran : 1. Merencanakan tambahan plafon anggaran guna peningkatan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 2. Diharapkan agar jangan terlalu mudah memutasi/ memindahkan karyawan yang telah didik atau mempunyai kemampuan tertentu misal auditor, PPNS, teknisi-teknisi/insinyur. d. Sub Urusan Kepegawaian Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 6 program yang meliputi 48 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.563.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.563.465.043,- atau 82.03%. Permasalahan : Pada pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2013, Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat merealisasikan pelaksanaan seleksi CPNS Pelamar Umum, karena tidak mendapat persetujuan tambahan formasi pegawai baru dari Pelamar Umum. Saran: 1. Segera lakukan Analisis Beban Kerja secara keseluruhan di semua SKPD, bila perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi. 2. Mengusulkan kembali di Tahun Anggaran 2014 tambahan PNS kepada Pemerintah Pusat guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. 21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 12 (dua belas) program yang meliputi 70 (tujuh puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.191.726.500,- dan terealisasi sebesar Rp 11.926.759.081- atau 97,83%, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Pembangunan dan Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Grobogan), Kecamatan (Geyer, Purwodadi) serta Kelurahan (Kel. Purwodadi, Kel. Kalongan, Kel. Danyang, Kel. Kuripan, dan Kel. Grobogan).
42 Permasalahan : 1. PNPM sebagai salah satu program untuk mengurangi penduduk miskin, kegiatan yang sifatnya fisik berhasil, misalnya untuk menangani infrastruktur. Namun kegiatan UEP dan Simpan Pinjam (SP) kurang berhasil karena salah sasaran, disamping itu terdapat tunggakan macet dan penggelapan dana PNPM oleh Ketua Kelompok, Koordinator Kelompok dan Pengurus UPK. 2. Tidak disediakannya anggaran untuk kecamatan sebagai pelaksana PP Nomor 19 Tahun 2008 yaitu untuk menangani urusan Pemerintahan, Trantibum, Pemberdayaan, Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum. 3. Masih kurangnya partisipasi yang aktif dari masyarakat / kader. 4. Kesulitan dalam penyampaian / sosialisasi materi kegiatan karena rendahnya SDM peserta / masyarakat. 5. Kesulitan memberikan pelayanan masyarakat secara prima. 6. Tingkat Pemahaman Sumber Daya Manusia yang kurang memadai terhadap Paradigma Pelayanan Publik. 7. Kesulitan adanya keterbatasan perencanaan yang disetujui / dapat direalisasi anggarannya dan pembagian tugas pelayanan masyarakat yang semakin kompleks. Saran : 1. Jumlah penduduk miskin saat ini berjumlah 16,3%. Salah satu program untuk menanggulangi penduduk miskin adalah PNPM. Saat ini jumlah dana PNPM yang berada di Kabupaten Grobogan dari APBN ± Rp.135.000.000.000,- dan APBD ± Rp.25.000.000.000,-. Sasarannya adalah penduduk miskin produktif sehingga dengan program PNPM, penduduk miskin berkurang. Namun program simpan pinjam, ada kekhawatiran tidak mengangsur pinjaman bahkan macet, sasarannya sebagian besar penduduk yang sudah punya usaha. Disarankan sasarannya tetap penduduk miskin produktif. Adapun untuk mengatasi tunggakan macet, anggota kelompok diadakan pelatihan sesuai bidang usahanya. Sedangkan jumlah tunggakan macet yang ada pada petani / peminjam sebenarnya lebih kecil daripada dana PNPM yang digunakan Pengurus UPK, Koordinator Kelompok dan Ketua Kelompok. Untuk itu siapa saja yang menggelapkan dana PNPM diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan Perundangundangan.
43 2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program PNPM supaya disediakan anggarannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mengadakan evaluasi. 3. Menyediakan anggaran bagi kecamatan-kecamatan dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2008, supaya rakyat mendapatkan pelayanan prima dari Pemda. 4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan memotivasi masyarakat / kader secara efektif dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal di bidang pelayanan publik. 6. Meningkatkan SDM / aparatur dengan memberikan pelatihanpelatihan. 7. Meningkatkan sistem pembinaan aparatur yang rutin dan berkelanjutan 22. URUSAN SOSIAL Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 11 (sebelas) program yang meliputi 47 (empat puluh tujuh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.255.308.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.204.684.746,- atau 97,76% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan serta Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. Dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maka Sub Bagian Sosial di Bagian Kesra Setda kurang berfungsi optimal. 2. Adanya PSK di Kota Purwodadi. Saran : 1. Menyusun ulang uraian tugas antara BPBD dan Bagian Kesra Setda agar terdapat pembagian tugas secara jelas. 2. Adanya PSK yang menempati rumah – rumah liar di bekas stasiun Purwodadi, karena terletak di pusat kota kondisinya kotor, tidak teratur menjadikan lingkungan kumuh. Dewan menyarankan agar PSK segera dipindahkan/ditutup. Demikian juga yang disinyalir terjadi di belakang GOR Simpanglima Purwodadi/sekitar Pasar Burung di malam hari agar dilakukan penertiban. 3. Pemberantasan miras yang ditingkatkan karena sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan.
44 4. Melaksanakan pembinaan terhadap para remaja khususnya anak – anak sekolah tentang bahaya narkoba dan merokok. 23. URUSAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 2 (dua) program yang meliputi 9 (sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 940.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 936.195.000,- atau 99,60%, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan). Permasalahan : 1. 2. 3. 4. 5.
Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk latihan. Kurangnya SDM yang memadahi. Kesulitan minimnya jasa persewaan peralatan kesenian. Kurang minatnya masyarakat di Grobogan tentang pembuatan Film. Kurang mengertinya Masyarakat Grobogan tentang Benda Cagar Budaya. 6. Kurangnya dana untuk menunjang kegiatan. 7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya. 8. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelestarian budaya. Saran : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk latihan. 2. Bekerja sama dengan tenaga profesional di bidang kesenian. 3. Memberikan pelajaran kepada anak-anak sekolah tentang proses pembuatan film bekerjasama dengan tenaga ahli perfilman. 4. Membuat perda tentang benda cagar budaya agar cagar budaya khususnya berupa fosil tidak dijual belikan oleh masyarakat. 5. Kesenian sebagai budaya dapat merupakan kepribadian dan harga diri bangsa maka ada kewajiban untuk melestarikan. Untuk itu dewan menyarankan agar disediakan anggaran untuk upaya pelestariannya. 6. Pagelaran wayang kulit sebagai warisan budaya agar dilaksanakan setiap bulan sekali di kecamatan-kecamatan sebagai salah satu upaya pelestarian. 7. Bangunan cagar budaya perlu dilestarikan dan diberikan anggaran pelestariannya.
45 24. URUSAN STATISTIK Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 1 (satu) program yang meliputi 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 194.606.000,- atau 96,40% yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan. Permasalahan : Masih besarnya ketergantungan data pemerintah daerah terhadap datadata BPS yang terkadang tidak semua data yang terkait dengan perencanaan pembangunan dapat disediakan oleh BPS. Saran : Perlu peningkatan kualitas SDM dan penyediaan teknologi yang mendukung agar Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mengumpulkan, memperoleh dan menyajikan data sendiri. Disamping itu tetap berkoordinasi dengan BPS. 25. URUSAN KEARSIPAN Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 6 (enam) program yang meliputi 24 (dua puluh kegiatan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.728.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 714.509.452 atau 94,70% yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara kantor arsip dan SKPD sehingga pengarsipan pada SKPD belum tertata dengan baik dan belum adanya sistem teknologi informasi yang mendukung akurasi dan kemudahan akses data kearsipan. 2. Masih kurangnya peralatan sarana dan prasarana kearsipan dan depo arsip. 3. Kesulitan kurangnya tenaga / pegawai PNS yang membina dan mengolah arsip. Saran : 1. Perlunya melakukan pembinaan kearsipan kepada semua SKPD agar kearsipan disetiap SKPD dapat berjalan lebih baik serta membuat sistem teknologi informasi guna mendukung akurasi dan kemudahan dalam mengakses data kearsipan.
46 2. SKPD agar menyimpan arsip inaktif sedangkan arsip yang pasif disimpan di Kantor Arsip. 3. Diperlukan pengertian dan pembinaan tentang pentingnya arsip kepada para karyawan. Serta penyimpanan dan penataan arsip sesuai dengan ketentuan, sehinggga standar waktu dapat dipenuhi, bila sewaktu – waktu membutuhkan arsip yang diperlukan. 4. Alokasi anggaran kearsipan ditambah. 5. Menyediakan depo arsip dan peralatan kearsipan. 6. Menyediakan formasi tenaga kearsipan D-II atau D-III. 26. URUSAN PERPUSTAKAAN Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 6 (enam) program yang meliputi 30 (tiga puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 714.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 703.862.562,- atau 98,52% yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Belum tersedianya katalog buku-buku perpustakaan secara online. 2. Koleksi bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan keliling belum dapat terpenuhi secara maksimal. 3. Permintaan buku dari sekolah/desa belum dapat terpenuhi secara maksimal. 4. Masih banyaknya permintaan pelatihan tenaga pengelola perpustakaan sekolah / desa yang belum terpenuhi. 5. Belum terbentuknya perpustakaan percontohan di setiap kecamatan se- Kabupaten Grobogan. 6. Masih minimnya peralatan penunjang perpustakaan. 7. Kurangnya publikasi dan sosialisasi minat baca dan kebiasaan membaca. 8. Masih minimnya pelayanan perpustakaan keliling. 9. Masih minimnya pemeliharaan bahan pustaka. 10. Pengelolaan asset belum maksimal Saran : 1. Membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web server sehingga katalog buku-buku perpustakaan dapat diakses secara langsung oleh SKPD. 2. Melaksanakan pengadaan buku-buku perpustakaan dan meningkatkan sarana prasarana penunjang perpustakaan. 3. Diadakan sosialisasi dan publikasi tentang arti pentingnya budaya baca kepada masyarakat dan kepada para siswa.
47 4. Meningkatkan anggaran untuk perpustakaan. 5. Mengadakan pelatihan tenaga pengelola perpustakaan sekolah / desa. 6. Mengadakan Percontohan perpustakaan desa di setiap kecamatan seKabupaten Grobogan. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan dan pemeliharaan bahan pustaka. 8. Meningkatkan pelayanan perpustakaan keliling. 9. Meningkatkan pengelolaan asset
B. URUSAN PILIHAN Guna melaksanakan 8 (delapan) urusan pilihan, pada Tahun Anggaran 2013 disediakan anggaran sebesar Rp 40.068.564.042,- dengan realisasi sebesar Rp 38.301.087.432,- atau 95,59%. Adapun urusan pilihan yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut : 1. URUSAN PERTANIAN Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 13 (tiga belas) program yang meliputi 382 (tiga ratus delapan puluh dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.812.333.342,- dan terealisasi sebesar Rp 25.868.876.607,- atau 96,48%, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Ada beberapa kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07/2009. 2. Masih kurangnya modal usaha di tingkat petani ternak untuk mengembangkan usaha ternaknya. 3. Keterbatasan tingkat pengetahuan peternak dalam memanfaatkan tehnologi peternakan. 4. Masih Rendahnya jiwa kewirausahaan ( interpreneurship ) di tingkat peternak. 5. Keterbatasan dana dalam pengembangan dan penerapan tehnologi di bidang peternakan. 6. Keterbatasan SDM tenaga tehnis peternakan yang professional. 7. Masih rendahnya kualitas pakan ternak sapi potong yang mengakibatkan rendahnya produktifitas ternak.
48 8. Masih kurangnya kegiatan kegiatan lomba maupun kontes ternak untuk mendukung kemajuan usaha peternakan. Saran : 1. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan tidak perlu dilaksanakan serta dianggarkan kembali pada TA. 2014 dengan mengacu ketentuan dimaksud. 2. Meningkatkan bantuan modal usaha / penguatan modal dengan menjalin kerjasama dengan perbankan antara lain melalui Program KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan Program KUPS (Kredit Usaha Peternakan Sapi). 3. Menambah anggaran / dana dalam usaha pengembangan kegiatan bidang peternakan dan pemanfaatan tehnologi peternakan. 4. Melakukan pembinaan secara intensif di tingkat kelompok tani ternak dengan melaksanakan studi lapang / magang kelompok. 5. Menambah tenaga tehnis peternakan dan kedoteran hewan. 6. Menambah anggaran kegiatan pengembangan pakan ternak. 7. Mengadakan kegiatan lomba dan kontes ternak untuk tahun-tahun mendatang. 2. URUSAN PERDAGANGAN Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 4 (empat) program yang meliputi 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.800.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.744.885.500,- atau 96,92%, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Permasalahan : 1. Masih ditemukannya beberapa barang yang tidak ada expired, rusak kemasan, perbedaan harga yang dipajang dengan yang di kasir pada toko modern. 2. Rencana pesan 2 stand ternyata hanya tersedia 1 stand, sehingga mempengaruhi jumlah produk yang akan dipamerkan. 3. Hampir seluruh toko modern di Kabupaten Grobogan belum memiliki Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). 4. Sebagian besar masyarakat Kab. Grobogan belum memahami tentang pentingnya Sistem Resi Gudang (SRG). 5. Pengadaan materai hanya terserap untuk SK perjanjian kontruksi karena hasil rekomendasi BPK untuk menyelesaikan 6 pasar yang ada angsuran kontruksinya terlebih dahulu. 6. Kurangnya deversifikasi desain dan pemasaran kerajinan Kabupaten Grobogan.
49
Saran : 1. Perlunya dilakukan pengawasan peredaran barang dan jasa pada toko modern secara intens. 2. Berkoordinasi dengan IKM/UKM peserta pameran dan peyelenggara organizer pameran. 3. Meningkatkan sosialisasi Perda No.14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada masyarakat. 4. Perlunya pengaturan toko-toko modern yang telah ada seperti Alfamart dan Indomaret sesuai dengan Perda No. 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 5. Melakukan peningkatan sosialisasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG). 6. Menganggarkan kembali materai di TA. 2014 untuk menyelesaikan SK perjanjian non kontruksi pada pasar daerah. 7. Lebih meningkatkan pembinaan kepada pengrajin dan mengirimnya untuk mengikuti beberapa lomba serta pameran. 3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 4 (empat) program yang meliputi 9 (sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 282.867.000,- atau 99,25% yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Permasalahan : 1. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya yang tersedia dalam pengelolaan urusan energi dan sumberdaya mineral yang meliputi : keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan keterbatasan anggaran. 2. Masih kurangnya SDM dalam pengurusan ijin pertambangan. 3. Belum adanya penetapan kawasan lindung dari menteri ESDM sehingga belum bisa dijadikan dasar hukum. 4. Rendahnya kesadaran penambang tanpa ijin walaupun sudah diberi peringatan untuk menghentikan kegiatan, tetapi masih tetap tidak mematuhi himbauan petugas. 5. Rendahnya informasi data dusun yang belum berlistrik. 6. Rendahnya kesadaran pemakai air tanah untuk mengajukan ijin, karena belum adanya tindakan tegas dari Pemkab.
50 7. Rendahnya kesadaran pengusaha air tanah untuk mengajukan ijin, karena pada saat musim kemarau sulit mendapatkan air. 8. Pengaturan harga hanya sampai di tingkat agen, sehingga harga yang terjadi di masyarakat masih di atas HET. Saran : 1. Mengadakan penambahan SDM di bidang pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral. 2. Melakukan pelatihan-pelatihan serta bimbingan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral. 3. Berkordinasi dengan Kementerian ESDM supaya segera menetapkan kawasan hutan lindung di Kabupaten Grobogan. 4. Perlunya tindakan tegas terhadap penambang liar yang tidak mempunyai ijin dengan menutup lokasi penambangan. 5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pertambangan mineral maupun pemanfaatan air tanah. 6. Meningkatkan pengawasan dan pengontrolan harga bahan bakar gas ditingkat pengecer sehingga harganya sesuai dengan HET dari Pertamina. 7. Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif dengan cara menggalakkan penanaman pohon jarak pagar atau tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan energi biodiesel. 4. URUSAN INDUSTRI Penyelenggaraan Urusan Industri Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program yang meliputi 32 (tiga puluh dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.181.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.938.680.973,- atau 92,38%, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Permasalahan : 1. Ketersediaan bahan baku tepung jagung belum ada dipasaran sehingga diperlukan waktu untuk produksi tepung sebagai bahan baku mie jagung. 2. Proses produksi mie jagung adalah hal terbaru bagi para pengrajin sehingga diperlukan praktek dengan berbagai formula untuk memperoleh hasil mie jagung yang berkualitas. 3. Terbatasnya jaring pemasaran produk IKM. 4. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan motif dan pewarnaan batik. 5. Belum maksimalnya kinerja kelompok batik. 6. Pengadaan bahan baku makanan olahan belum sesuai dengan kualitas. 7. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang tenun dan peralatannya.
51 8. Belum semua pengrajin batu bata menjadi anggota kelompok dan memanfaatkan bantuan mesin molen ekstruder. 9. Harga bahan baku kedelai yang terlalu tinggi sehingga mempengaruhi produksi. 10. Pemasaran diversifikasi produk aneka kerajinan bambu belum optimal. 11. Terbatasnya waktu pelatihan finishing mebel sementara antusias peserta lebih banyak. 12. Terbatasnya mesin peralatan mebel untuk praktek. 13. Bahan baku untuk krupuk rambak (dari kulit sapi/kerbau) masih mendatangkan dari luar daerah. 14. Terbatasnya variasi produk yang dihasilkan dan pengetahuan, ketrampilan dalam membuat produk masih tradisional. Saran : 1. Menjaga ketersediaan bahan baku jagung dipasaran sebagai bahan baku pembuatan mie jagung. 2. Khusus untuk batik Grobogan supaya meningkatkan produksi yang berkualitas di samping pembinaan yang terus menerus dan intensif kepada pembatik, maka harus diciptakan motif batik yang memenuhi permintaan pasar. Harus dibedakan antara designer dan pembatik. Seharusnya ada designer yang menciptakan motif – motif batik; 3. Mengadakan pelatihan kepada pelaku dunia usaha agar dapat berkompetisi dalam memasarkan produknya, dengan diikutkan dalam event-event pameran tingkat lokal, regional maupun nasional. 4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengrajin, melalui pelatihanpelatihan atau magang kerja ke industri yang lebih maju. 5. Memfasilitasi bantuan permodalan baik melalui kelompok secara swadaya atau bantuan stimulan untuk membantu dalam pengadaan bahan baku yang diusahakan kelompok. 6. Memfasilitasi pemasaran kepada perusahaan/ industri yang telah maju untuk bisa menampung produk dari Kabupaten Grobogan 7. Mengadakan kerjasama dengan pelaku dunia usaha dalam mengembangkan inovasi teknologi rekayasa untuk dilatihkan kepada masyarakat sehingga bisa menciptakan usaha / lapangan kerja baru. 8. Menjaga kestabilan harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe. 9. Menyediakan bahan baku kulit sapi / kerbau untuk pembuatan krupuk rambak. 10. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya diadakan industri padat karya.
52 5. URUSAN KEHUTANAN Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2013 diimplementasikan melalui 8 (delapan) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.885.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.683.331.402,- atau 93,00%, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Grobogan. Permasalahan : Pada urusan kehutanan ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang pencapaian realisasi fisiknya 0 %. Kegiatan tersebut adalah Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (Sisa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2012) dan Penunjangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (Penunjangan Sisa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2012). Dua kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena item pekerjaan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Tahun 2013. Saran : Merencanakan kembali kegiatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (Sisa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2012) dan Kegiatan Penunjangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (Penunjangan Sisa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2012) di TA. 2014 dengan memperhatikan petunjuk teknis DAK Tahun 2014. 6. URUSAN PERIKANAN Penyelenggaraan Urusan Perikanan Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yang meliputi 10 (sepuluh) kegiatan dengan alokasikan anggaran sebesar Rp 3.374.530.700,- dan terealisasi sebesar 94,86%, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Terbatasnya modal, sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi di dalam pengelolaaan perikanan. 2. Masih kurangnya Tingkat pengetahuan petani nelayan dalam hal teknologi budidaya ikan. 3. Sebagian besar usaha perikanan di Kabupaten Grobogan merupakan kolam tadah hujan sehingga sangat dipengaruhi oleh musim. 4. Masih rendahnya Penerapan teknologi perikanan terutama dalam penanganan paska panen produk perikanan (Teknologi pengolahan produk perikanan).
53 5. Kesulitan dalam pemasaran produksi hasil perikanan. 6. Harga Pakan pabrikan yang semakin meningkat tidak seimbang dengan nilai jual hasil perikanan. Saran : 1. Mengadakan pembinaan kepada petani untuk dapat menguasai teknologi memelihara ikan air tawar lewat kelompok. 2. Meningkatkan kemampuan BBI Karangasem dan Karangrayung agar dapat mencukupi kebutuhan benih ikan masyarakat. 3. Setiap desa diharapkan dapat menciptakan satu produk unggulan atau melaksanakan program ovop (One Village One Product). 4. Memasyarakatkan gemar makan ikan dan pelatihan produk berbahan baku ikan. 5. Membuat atau mengolah pakan ikan sendiri dengan kualitas yang sama dan harga lebih murah dibandingkan pakan hasil pabrik. 7. URUSAN PARIWISATA Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yang meliputi 9 (Sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 695.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 689.832.000,- atau 99,26%, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan. Permasalahan : 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di semua obyek wisata di Kabupaten Grobogan dikarenakan penanganan dan pengelolaan yang masih kurang optimal dan infrastruktur jalan yang kurang mendukung. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar obyek wisata yang masuk dalam kelompok sadar wisata dalam ikut mengelola dan memelihara kebersihan dalam obyek wisata. 3. Masih kurangnya kesempatan untuk melaksanakan promosi pariwisata didalam dan diluar daerah Kabupaten Grobogan, dikarenakan sulitnya mengkoordinasi para seniman daerah, masih minimnya macam kesenian daerah yang dapat menunjang pariwisata dan mahalnya stand pameran. Saran : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti mainan anak-anak di setiap lokasi obyek wisata dan penghijauan di lokasi obyek wisata, peningkatan infrastruktur jalan yang memadai sebagai akses menuju ke lokasi obyek wisata. 2. Mengadakan sosialisasi pada kelompok sadar wisata tentang pentingnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan obyek wisata.
54 3. Mengadakan pendataan yang akurat obyek wisata yang potensial di Kabupaten Grobogan dan mencarikan investor untuk ikut mengelola dan mengembangkan obyek wisata yang ada. 4. Mengadakan koordinasi dengan para seniman dan menggali potensi budaya yang dapat menjadi wisata budaya di Kabupaten Grobogan, serta aktif mengikuti pameran di luar daerah Kabupaten Grobogan guna mempromosikan wisata di Kabupaten Grobogan. 8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, diimplementasikan melalui 2 (dua) program yang meliputi 5 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.035.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 891.552.600,- atau 86,14% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Permasalahan : Kurang selektif dalam penempatan transmigran sehingga banyak yang pulang lagi ke daerah asal. Saran : Melakukan penempatan transmigran ke lokasi yang tepat.
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2013 menerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Pemerintah, sebanyak 5 (lima) Kementerian, terdiri : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan total anggaran sebesar Rp 101.778.378.000,- dan terserap sebesar Rp.100.889.180.950,- atau 99,13%. A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Tugas Pembantuan yang diterima dari KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp 4.958.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.719.818.050,- atau 95,18% dengan perincian sebagai berikut :
55 1) Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak dengan anggaran Rp.2.590.500.000,- terealisasi sebesar Rp 2.576.504.250,- atau 99,4%. 2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan anggaran Rp.1.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp 1.050.260.800,- atau 95,48%. 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan anggaran Rp 1.268.430.000,- terealisasi sebesar Rp 1.093.053.000,- atau 86,17 %. Permasalahan : Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan, dan semua kegiatan telah selesai dilaksanakan. Saran : Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar Tugas Pembantuan berjalan dengan lancar. 2. Tugas Pembantuan yang diterima dari KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk pelaksanakan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp 1.049.581.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.043.714.000,- atau 99,44%. Permasalahan : 1. Kurangnya pegawai untuk pelaksanaan kegiatan. 2. Terbatasnya sarana transportasi pada dinas khususnya roda empat. Saran : 1. Menambah pegawai di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 2. Menambah sarana dan prasarana transportasi kendaraan dinas roda dua maupun roda empat guna pelaksanaan tugas pembantuan program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK). 3. Tugas Pembantuan yang diterima dari KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk pelaksanakan program Bina Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.696.165.000,atau 99,45%.
56
Permasalahan : 1. Dikarenakan tugas pembantuan Pelaksanaan kegiatan PLKSDA-BM tahun 2013 yang mengalami beberapa kendala terutama adanya kesalahan dalam DIPA yaitu kesalahan tim pengolala program (KPA, PPKom, PPSP, dan Bendahara) serta kesalahan dalam penulisan kantor bayar yang seharusnya kantor bayarnya adalah KPPN Purwodadi tetapi di DIPA tertulis KPPN Semarang 1 berimbas pada realisasi kegiatan yang dilaksanakan, karena penganggaran kegiatan baru bisa terlaksana setelah revisi DIPA selesai (Bulan Juni baru efektif bisa melaksanakan kegiatan). 2. Tim Teknis tingkat Kabupaten masih belum optimal koordinasinya. 3. Jumlah SDM Pengelola program yang terbatas dan tidak hanya mengurusi program PLKSDA-BM menghambat proses pelaksanaan program. 4. Pengetahuan dalam berorganisasi masih kurang. 5. Kesadaran untuk melaksanakan Pertemuan rutin kelompok jarang dilaksanakan. Saran : 1. Mempercepat proses revisi DIPA dan perencanaan penganggaran yang lebih baik. 2. Mengoptimalkan koordinasi tim teknis kabupaten melalui rapat rutin minimal 3 bulan sekali atau setiap ada tahapan2 pelaksanaan program yang harus dilakukan. 3. Penjadwalan setiap tahapan harus disinkronkan dengan kegiatan lainnya sehingga dapat berjalan seiring sejalan. 4. Memerlukan pendampingan dan membentuk kader-kader yang mumpuni. 5. Perlunya pendampingan dalam pengurusan dan menambah pengetahuan dalam hal legalitas. 4. Tugas Pembantuan yang diterima dari KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA a) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pelaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.908.342.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.687.767.900,- atau 98,61%. b) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pelaksanakan program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.431.300.000,dan terealisasi sebesar Rp 1.382.526.600,- atau 96,59%.
57
Permasalahan : a) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pelaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. 1. Adanya bencana banjir di kecamatan Klambu, Penawangan, Gubug, Karangrayung dan Godong. 2. SLPTT padi, jagung dan kedelai dan pengembangan kedelai model yang ditanam pada musim labuhan (Oktober – Nopember 2013) dipanen di bulan Januari – Pebruari 2013. 3. Penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana pasca panen padi dan kedelai melebihi batas kontrak sehingga diperpanjang waktu masa kontrak. b) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pelaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 1. Sebesar 73,29 % dari total anggaran yang diterima adalah berupa pemberian dana bantuan sosial P2KP kepada kelompok 27 kelompok P2KP yang berasal dari 27 desa. Sesuai pedoman pelaksanaan, kegiatan ini melibatkan peran petugas penyuluh pertanian (PPL) yang berada di SKPD lain sejak penetapan sasaran hingga pengawasan dan evaluasinya. 2. Banyaknya pihak yang terkait dan minimnya jumlah pegawai di SKPD memerlukan koordinasi yang kuat. Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan penyerapan anggaran untuk pos anggaran perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan menjadi tidak maksimal, sehingga berakibat para kurang maksimalnya penyerapan anggaran secara keseluruhan. Saran : 1. Melakukan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik. 2. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja PPL. 3. Menumbuhkan kelompok di luar kegiatan yang mampu menyerap secara maksimal produk yang dihasilkan oleh kelompok.
58 5. Urusan Bersama yang diselenggarakan PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
dengan
KEMENTERIAN
Pelaksanaan Urusan Bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanakan program Lingkungan Sehat Perumahan dengan anggaran : 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan P2KP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.042.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.042.500.000,- atau 100%. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, dengan anggaran sebesar Rp 27.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.27.250.000.000,- atau 100%. Permasalahan : Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Bersama, dan semua kegiatan telah selesai dilaksanakan. Saran : Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar Tugas Pembantuan berjalan dengan lancar. 6. Urusan Bersama yang diselenggarakan dengan KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pelaksanaan Urusan Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran Rp 35.437.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.437.167.400,- atau 99,99%. Permasalahan : Pelaksanaan Urusan Bersama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak terdapat permasalahan yang berarti, dan semua kegiatan telah selesai dilaksanakan. Saran : Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar Tugas Pembantuan berjalan dengan lancar.
59 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH Permasalahan : Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kerjasama pada urusan ketransmigrasian yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara MoU yang telah disepakati dengan kenyataan yang ada di lokasi penempatan transmigrasi. Saran : 1. Perlu melaksanakan pembicaraan secara intensif dalam Forum Kedungsepur tentang penyusunan prioritas kawasan/regional; 2. Perlu perencanaan yang lebih matang dalam perjanjian (MoU) dan kebijakan dalam penempatan transmigran serta selalu melakukan koordinasi intensif dengan daerah tujuan transmigran guna penyelesaian masalah yang timbul. 2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Permasalahan : Permasalahan dalam kerjasama dengan pihak ketiga pada dinas kesehatan antara lain : 1) Kurangnya monitoring dan evaluasi. 2) Keterbatasan sarana dan prasarana BPM sebagai tempat pemondokan bagi mahasiswa praktik. Saran : 1. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi hasil kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Menambah sarana dan prasarana BPM untuk pemondokan bagi mahasiswa praktik. 3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Permasalahan : Secara umum pada kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang menonjol.
60 Saran : Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi vertikal di Kabupaten Grobogan. 4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Permasalahan : Dalam kegiatan pembinaan batas wilayah, secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Saran : 5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 683.250.000,- untuk program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang digunakan untuk peningkatan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta operasional penanganan kebakaran. Untuk program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dialokasikan anggaran Rp 892.000.000,- yang digunakan untuk Operasional TRC, Pelatihan SAR dan Operasional SAR, Rakor Penanggulangan Bencana, Pelatihan manajemen PBA (Gladi manajemen PBA), Piket PBA, Bantuan Air Bersih dan Pengadaan Logistik. Sedang untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dialokasikan anggaran Rp.540.000.000,- digunakan untuk kegiatan penunjangan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2012. Permasalahan : Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana, secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Saran : Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana bagi tim SAR Satkorlak PBA Kabupaten Grobogan agar meningkat ketrampilan dan kemampuan serta kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana alam.
61 6. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Dikarenakan kawasan khusus di Kabupaten Grobogan tidak ada, maka pada Tahun Anggaran 2013, APBD Kab. Grobogan tidak mengalokasikan anggaran untuk menangani kawasan tersebut. Permasalahan : Tidak terdapat permasalahan dalam pengelolaan kawasan khusus. Saran : Meningkatkan upaya pelestarian kawasan lindung yang ditetapkan sebagaimana Perda Kab. Grobogan Nomor No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031. 7. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp 980.088.000,- dan terealisasi sebesar Rp 936.377.500,- atau 96%, Permasalahan : Selama ini kendala yang dihadapi adalah kondisi jumlah personil, kualitas SDM dan kelengkapan sarana/prasarana yang belum sebanding dengan luasnya cakupan wilayah dan tantangan yang dihadapi. Saran : Perlunya melaksanakan pelatihan dan bekerjasama dengan aparat keamanan baik TNI maupun POLRI guna menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Grobogan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015
