Salinan
PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2015 yang telah disampaikan oleh Bupati Grobogan pada tanggal 11 Nopember 2014 perlu segera dibahas oleh DPRD Kabupaten Grobogan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran; b. bahwa setelah melalui tahapan pembicaraan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 secara aklamasi 45 (empat puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat menyetujui Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus VIII Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 18 / PANSUS VIII
– 2014 / 2014 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan; c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182); 2
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 18. Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus VIII Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 18 / PANSUS
VIII
–
2014
/
2014
tentang
Pembahasan
dan
Penyempurnaan Atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : a. PENDAPATAN DAERAH : Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015
direncanakan
sejumlah
Rp
1.765.643.404.763,-,
selanjutnya hasil pembahasan Pendapatan Daerah disepakati menjadi sejumlah Rp 1.781.656.116.000,- atau mengalami kenaikan sejumlah Rp 16.012.711.237,- dengan rincian sebagai berikut :
4
1) Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran
2015
direncanakan
sejumlah
Rp.202.633.604.707,- setelah pembahasan disepakati menjadi sejumlah Rp 208.438.724.000,- atau mengalami kenaikan sejumlah Rp 5.805.119.293,-. Kenaikan sejumlah tersebut berasal dari : - Retribusi sewa gedung SKB sejumlah Rp 5.000.000,- Retribusi
ijin
mendirikan
bangunan
sejumlah
Rp.50.000.000,- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari BLUD RSUD dr. R. Soedjati sejumlah Rp 5.750.000.000,Selisih pada lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah karena adanya pembulatan. 2) Dana
Perimbangan
semula
Rp.1.167.881.986.256,-
direncanakan
dan
setelah
sejumlah
pembahasan
disepakati menjadi sejumlah Rp 1.178.089.579.000,- atau mengalami
kenaikan
sejumlah
Rp
10.207.592.744,-
Kenaikan tersebut bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, yang semula anggarannya direncanakan mendasarkan pagu sementara dari Kementerian Keuangan, namun dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja
disepakati
Negara Tahun Anggaran 2015, maka
disesuaikan
dengan
Peraturan
Presiden
tersebut. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, direncanakan tetap sebagaimana usulan RAPBD Tahun Anggaran 2015, yaitu sejumlah Rp 395.127.813.000,- selisih Rp. 800.- karena pembulatan. b. BELANJA DAERAH : Belanja Daerah dalam Rancangan APBD direncanakan sejumlah Rp 1.826.660.552.263,- dan setelah pembahasan disepakati menjadi sejumlah Rp 1.843.917.721.000,- atau bertambah sejumlah Rp 17.257.168.737,-, dengan perincian : 1) Belanja Tidak Langsung dalam RAPBD direncanakan sejumlah Rp 1.189.823.141.853,- dan setelah pembahasan disepakati menjadi sejumlah Rp 1.193.094.913.000,- atau naik sejumlah Rp 3.271.711.147,-, dengan perincian : - Belanja Pegawai, Belanja Bunga dan Belanja Subsidi tetap.
5
- Belanja Hibah dalam Rancangan APBD direncanakan sejumlah Rp 19.014.250.000,- dan setelah pembahasan menjadi sejumlah Rp 19.223.250.000,- atau bertambah sejumlah Rp 209.000.000,- Belanja
Bantuan
Sosial
berkurang
sejumlah
Rp.2.000.000,- karena penghitungan ulang untuk kegiatan bantuan pemugaran rumah miskin. - Belanja Bagi Hasil Pajak / Retribusi bertambah sejumlah Rp 5.510.076,- sebagai imbangan karena kenaikan pendapatan Retribusi yang harus dibagikan ke desa sejumlah 10%. - Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa bertambah sejumlah Rp 3.059.260.614,- Kenaikan ini terbesar karena imbangan untuk bagian pemerintah desa dari bagi hasil pajak/ bukan pajak sejumlah 10% dari kenaikan bagi hasil dari pemerintah pusat. Disamping itu kenaikan untuk menampung usulan bantuan keuangan
bersifat
khusus
untuk
percepatan
pembangunan desa. 2) Belanja Langsung dalam RAPBD direncanakan sejumlah Rp 636.837.410.410,- dan setelah pembahasan disepakati menjadi sejumlah Rp 650.822.808.000,- atau bertambah sejumlah Rp 13.985.397.590,-. Penambahan belanja langsung dipergunakan untuk : - Imbangan belanja karena adanya kenaikan pendapatan di RSUD dr. Soedjati sejumlah Rp 5.750.000.000,- Menampung kegiatan Tahun 2014 yang belum bisa dilaksanakan dan dianggarkan kembali di Tahun 2015, seperti pengadaan Mobil sejumlah Rp 1,2 milyar. - Menampung kegiatan / usulan hasil pembahasan RAPBD. c. DEFISIT ANGGARAN Defisit Anggaran dalam Rancangan APBD direncanakan sejumlah
(Rp 62.261.605.000,-) dan akan ditutup dengan
Pembiayaan Daerah. d. PEMBIAYAAN DAERAH : Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :
6
Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 setelah pembahasan disepakati direncanakan sejumlah
Rp
71.050.501.000,-
sedangkan
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 8.788.896.000,- sehingga Pembiayaan Netto menjadi Rp 62.261.605.000,e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) / Defisit Setelah Pembiayaan Netto dalam APBD TA. 2015 direncanakan sebesar Rp. 0,KEDUA
: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Diktum KESATU ini adalah sebagai berikut : 1. PENDAPATAN a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp 1.765.643.404.763,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII
: Rp 1.781.656.116.000,-
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
16.012.711.237,-
: Rp
202.633.604.707,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp
208.438.724.000,-
Terdiri dari
:
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH a. Rencana APBD TA. 2015 c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
5.805.119.293,-
1.2 DANA PERIMBANGAN a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp 1.167.881.986.256,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp 1.178.089.579.000,c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
10.207.592.744,-
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp
395.127.813.800,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp
395.127.813.000,-
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
(800,-)
2. BELANJA a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp 1.826.660.552.263,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII
: Rp 1.843.917.721.000,-
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
Terdiri dari
17.257.168.737,-
: 7
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp 1.189.823.141.853,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp 1.193.094.913.000,c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
3.271.771.147,-
: Rp
636.837.410.410,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp
650.822.808.000,-
2.2 BELANJA LANGSUNG a. Rencana APBD TA. 2015 c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
13.985.397.590,-
a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp
(61.017.147.500,-)
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII
: Rp
(62.261.605.000,-)
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
(1.244.457.500,-)
Surplus / (Defisit)
3. PEMBIAYAAN DAERAH Terdiri dari
:
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp
69.806.043.500,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp
71.050.501.000,-
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
1.244.457.500,-
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp
8.788.896.000,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII : Rp
8.788.896.000,-
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
0,-
a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp
61.017.147.500,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII
: Rp
62.261.605.000,-
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
1.244.457.500,-
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN) : a. Rencana APBD TA. 2015
: Rp
0,-
b. Hasil Pembahasan Pansus VIII
: Rp
(0,-)
c. Bertambah/(berkurang)
: Rp
(0,-)
8
KETIGA
: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan
ini
selengkapnya
sebagaimana
Lampiran
dari
Keputusan ini. KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwodadi, Pada tanggal 29 Nopember 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan. 2. Bupati Grobogan. 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan. SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Wakil Bupati Grobogan; 3. Semua Anggota DPRD Kabupaten Grobogan; 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan; 5. Assisten Sekda Kabupaten Grobogan; 6. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait); 7. Ka. SKPD Kabupaten Grobogan (terkait); 8. Direkur BUMD Kab. Grobogan (terkait); 9. Penghimpun Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015
9
Salinan
Lampiran
: KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 55 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2014
BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GROBOGAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 Oktober 2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah Surplus (Defisit) c. Pembiayaan Daerah
: Rp : Rp : Rp
1.781.656.116.000,00 1.843.917.721.000,00 (62.261.605.000,00)
1. Penerimaan 2. Pengeluaran 3. Pembiayaan Netto
: Rp : Rp : Rp
71.050.501.000,00 8.788.896.000,00 62.261.605.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.
: Rp
(0,00)
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah : Rp 208.438.724.000,00 b. Dana Perimbangan sejumlah c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
: Rp
1.178.089.579.000,00
: Rp
395.127.813.000,00
12
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah : Rp b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah : Rp d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah : Rp
37.834.500.000,00 19.849.109.000,00
11.316.150.000,00 139.438.965.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil sejumlah : Rp 55.832.511.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp 1.008.901.500.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Sejumlah : Rp d. Alokasi Dana Desa sejumlah : Rp
76.099.450.000,00 37.256.118.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah sejumlah : Rp b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah : Rp c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah
5.755.370.000,00
88.502.161.000,00
: Rp
300.870.282.000,00
: Rp
0,00
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp b. Belanja Langsung sejumlah : Rp
1.193.094.913.000,00 650.822.808.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja bunga sejumlah c. Belanja subsidi sejumlah d. Belanja hibah sejumlah e. Belanja bantuan sosial sejumlah f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
: : : :
Rp Rp Rp Rp
990.688.575.000,00 47.179.000,00 506.500.000,00 19.223.250.000,00
: Rp
14.707.500.000,00
: Rp
5.768.359.000,00
13
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sejumlah : Rp h. Belanja tidak terduga sejumlah : Rp
158.653.550.000,00 3.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja barang dan jasa sejumlah c. Belanja Modal sejumlah
: Rp
-
: Rp : Rp
-
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah : Rp 71.050.501.000,00 b. Pengeluaran sejumlah : Rp 8.788.896.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah : Rp b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah : Rp c. Penerimaan piutang daerah sejumlah : Rp (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah: Rp b. Pembayaran pokok utang sejumlah : Rp c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah : Rp
a
68.443.839.000,00 0,00 2.606.662.000,00 pada ayat (1) huruf b
7.086.000.000,00 92.896.000,00 1.610.000.000,00
Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X 11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7 (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
15
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsí kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat, dan e. keadaan luar biasa. (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; (3) Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila : a. keadaan darurat; b. keperluan mendesak. (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian terget kinerja program dan kegiatan lannya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau; b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia. (6) Keadaan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan;
16
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Termasuk di dalam kriteria mendesak adalah kegiatankegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum Perubahan maupun
Anggaran
setelah
Pendapatan
Perubahan
dan
Anggaran
Belanja
Daerah
Pendapatan
dan
Belanja Daerah ditetapkan. Pasal 8 (1) Pemerintah
Daerah
dapat
melaksanakan
Program
dan
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara : a. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola Program dan
Kegiatan
melaporkan
menyampaikan
tentang
adanya
permohonan program
sekaligus
dan
bantuan
sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah atas Program dan kegiatan dimaksud kepada Bupati Grobogan; b. Berdasarkan
permohonan
memberitahukan
kepada
tersebut Dewan
Bupati
Grobogan
Perwakilan
Rakyat
Daerah Kabupaten Grobogan tentang adanya kegiatan dimaksud; c. Selanjutnya Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas, maka Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
sebagai
dasar
pelaksanaan kegiatan; 17
e. Selanjutnya Peraturan Bupati ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal Desember 2014 BUPATI GROBOGAN,
Diundangkan di Purwodadi pada tanggal Desember 2014
BAMBANG PUDJIONO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR......... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (........../2014) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
SRI SUMARNI
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015 18
Salinan Lampiran II
KEPUTUSAN DPRD KAB. GROBOGAN 2014 : 55 TAHUN NOMOR TANGGAL : 29 NOPEMBER 2014
:
RENCANA APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015 HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS VIII TAHUN 2014 DPRD KABUPATEN GROBOGAN No Urut
URAIAN
RENCANA APBD TA. 2015
HASIL PEMHSN PANSUS VIII
BERTAMBAH/ BERKURANG
1
2
3
4
5=4-3
1
PENDAPATAN
1. 1 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. 2 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 2. 3 1. 2. 4
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Alokasi Dana Desa
1. 3 1. 3. 1
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. 3. 3 1. 3. 4 1. 3. 5
1.765.643.404.763
1.781.656.116.000
16.012.711.237
202.633.604.707 37.834.500.000 19.793.989.240 11.316.150.000 133.688.965.467
208.438.724.000 37.834.500.000 19.849.109.000 11.316.150.000 139.438.965.000
5.805.119.293 0 55.119.760 0 5.749.999.533
1.167.881.986.256 45.624.918.745 1.008.901.500.000 76.099.450.000 37.256.117.511
1.178.089.579.000 55.832.511.000 1.008.901.500.000 76.099.450.000 37.256.118.000
10.207.592.744 10.207.592.255 0 0 489
395.127.813.800 5.755.370.000
395.127.813.000 5.755.370.000
88.502.161.800
88.502.161.000
300.870.282.000 0
300.870.282.000 0
0 0 17.257.168.737
(800) 0 (800)
2
BELANJA
1.826.660.552.263
1.843.917.721.000
2. 1 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 2. 1. 4 2. 1. 5 2. 1. 6
1.189.823.141.853 990.688.574.543 47.179.000 506.500.000 19.014.250.000 14.709.500.000 5.762.848.924
1.193.094.913.000 990.688.575.000 47.179.000 506.500.000 19.223.250.000 14.707.500.000 5.768.359.000
155.594.289.386
158.653.550.000
3.059.260.614
2. 1. 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga
3.500.000.000
3.500.000.000
0
2. 2
BELANJA LANGSUNG
636.837.410.410
650.822.808.000
13.985.397.590
(61.017.147.500)
(62.261.605.000)
(1.244.457.500)
69.806.043.500 67.199.381.000
71.050.501.000 68.443.839.000
1.244.457.500 1.244.458.000
2.606.662.500
2.606.662.000
8.788.896.000 7.086.000.000 92.896.000 1.610.000.000
8.788.896.000 7.086.000.000 92.896.000 1.610.000.000
0 0 0 0
61.017.147.500
62.261.605.000
1.244.457.500
2. 1. 7
SURPLUS / (DEFISIT) 3
PEMBIAYAAN DAERAH
3. 1 3. 1. 1 3. 1. 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Piutang Daerah
3. 2 3. 2. 2 3. 2. 3 3. 2. 4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN ( DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN )
3.271.771.147 457 0 0 209.000.000 (2.000.000) 5.510.076
(500)
(0)
0
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA ttd SRI SUMARNI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015
0
