Salinan
PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2013 PIMPINAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Menimbang
: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5, pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, telah dibentuk Panitia Khusus II Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang bertugas membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013 dan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013; b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus II Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 6 / PANSUS II - 2014 / VI / 2014 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013 dan Pembahasan LHP BPK RI secara aklamasi 34 (tiga puluh empat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang hadir telah menyetujui laporan dimaksud untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 3);
3
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 5); 18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor : 429/LHP/BPK/XVIII.SMG/12/2013 tanggal 13 Desember 2013 atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor : 22A/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014 tanggal 25 April 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Angggaran 2013. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor : 22B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014 tanggal 25 April 2014 atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013. 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor : 22C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014 tanggal 25 April 2014 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013. 5. Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus II Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 6 / PANSUS II - 2014 / VI / 2014 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013 dan Pembahasan LHP BPK RI.
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
:
Menyetujui atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus II Tahun 2014 DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 6 / PANSUS II - 2014 / VI / 2014 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013 dan Pembahasan LHP BPK RI, yang berisi Klarifikasi, Kesimpulan dan Saran-saran.
KEDUA
:
Klarifikasi, Kesimpulan dan Saran-saran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini selengkapnya sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwodadi Pada tanggal 20 Juni 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan. 2. Bupati Grobogan. 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015 5
Salinan
Lampiran
: Keputusan DPRD Kab. Grobogan Nomor : 17 Tahun 2014 Tanggal : 20 Juni 2014
HASIL KLARIFIKASI, KESIMPULAN DAN SARAN ATAS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH 1. HASIL KLARIFIKASI Eksekutif menyampaikan klarifikasi dan penjelasan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK RI dan disampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Tindak Lanjut sebagaimana Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 900 / 407 / 2014 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kabupaten Grobogan Tahun 2014. Di samping itu juga telah menyusun rencana aksi (Action Plan) tindak lanjut atas temuan-temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut selama 60 (enam puluh) hari setelah LHP BPK RI diterima. Selain itu juga telah mengundang semua SKPD terkait dengan temuan BPK untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian tindak lanjutnya. Setelah dilakukan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2013 dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan TA. 2012 dan 2013 (s/d Triwulan III) dalam Rapat Kerja Pansus II Tahun 2014 bersama TAPD Kabupaten Grobogan dan SKPD terkait dalam rangka klarifikasi dan penjelasan atas temuan-temuan BPK, maka anggota Panitia Khusus II Tahun 2014 DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan tanggapannya sebagai berikut : a. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (SAMPAI DENGAN TRIWULAN III) PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN. SKPD-SKPD yang terdapat temuan pada Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Sampai Dengan Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Hasil tindak lanjut itu akan dibawa ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah untuk dimintakan persetujuan pada tanggal 24 s/d 26 Juni 2014 pada Pembahasan Tindak Lanjut Pertama.
6
b. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Disajikan Secara Memadai Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Pemerintah Kabupaten Grobogan belum menyajikan piutang hasil pelimpahan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2) tahun 2001 sampai dengan 2012 dari Pemerintah Pusat. b) Terdapat perbedaan data piutang berdasarkan BAST dengan data yang termuat dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP). Kondisi ini mengakibatkan nilai Piutang PBB tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan karena : Kepala DPPKAD belum melakukan validasi data Piutang PBB yang diterima secara memadai. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD untuk berkoordinasi dengan KPP Pratama Blora untuk melakukan pemutakhiran data Piutang PBB. b) Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan untuk berkoordinasi dengan KPP Pratama Blora untuk melakukan pemutakhiran data Piutang PBB. c) Verifikasi data piutang PBB yang dilimpahkan sejak tanggal 4 Januari 2013, sehingga dapat dilihat dan dapat disajikan dengan data yang mutahir dan valid yang By Name dan By NOP. Tindak lanjut DPPKAD : a) DPPKAD telah mengadakan koordinasi dengan KPP Pratama Blora dan didapatkan data piutang PBB yang benar adalah sejumlah 6,5 Milyar. b) Hasil verifikasi data piutang PBB dengan KPP Pratama Blora telah disampaikan ke BPK tinggal menunggu hasilnya. c) Piutang PBB sebesar 6,5 Milyar tersebut telah terbayar sebesar 4,5 Milyar. d) DPPKAD akan berkoordinasi dengan KPP Pratama Blora untuk melakukan penyesuaian data SISMIOP. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut.
7
2) Pengelolaan Persediaan per 31 Desember 2013 Kurang Memadai Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Persediaan berupa barang yang akan dihibahkan kepada masyarakat berbentuk konstruksi yang awalnya dicatat sebagai Aset Tetap masih belum ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada masyarakat pada Dinas Pengairan dan Sekretariat Daerah. b) Pencatatan Persediaan berupa karcis retribusi tidak sama antara catatan dengan fisiknya, hal tersebut terjadi pada Disperindagtamben. c) Persediaan berupa obat di Instalasi Farmasi RSUD dr R. Soedjati Soemodihardjo yang sudah rusak/kadaluarsa belum dimusnahkan. d) Persediaan yang disajikan di Neraca belum termasuk realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (DCTK). Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo Persediaan senilai Rp.6.600.349.118,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan karena : a) Pengurus Barang dan/atau Penyimpan Barang belum memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Persediaan; b) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Persediaan. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Sekretaris Daerah (1) Bupati Grobogan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti penyerahan aset berupa pasar desa. (2) Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk menindaklanjuti penyerahan aset berupa pasar desa. (3) Tindak Lanjut Bag. Tapem : Sudah menindaklanjuti dengan penyerahan asset berupa konstruksi Pasar Desa sejumlah 17 Pasar Desa yang tersebar di 13 Desa di Kab. Grobogan (4) Tindak Lanjut Bag. Umum : Sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan asset berupa Konstruksi Bangunan Pagar Keliling eks. Kawedanan Kradenan dan Grobogan. b) Dinas Pengairan (1) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinas Pengairan untuk menindaklanjuti penyerahan aset berupa bangunan air kepada pemerintah desa.
8
(2) Tindak Lanjut Dinas Pengairan : (a) Pengurus barang/ Penyimpan Barang dalam waktu mendatang setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK – RI akan lebih cermat dan konsisten dalam hal pengelolaan persediaan yang berada di lingkungan Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan. (b) Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan dalam waktu mendatang setelah Pemeriksaan BPK – RI akan melakukan pengawasan atas pengelolaan Persediaan secara maksimal. (c) Akan segera memproses Berita Acara Serah Terima kepada Masyarakat penerima Hibah. c) Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (1) Disperindagtamben sudah melakukan identifikasi stock opname atas persediaan karcis yang dikelola mulai tgl. 8 Februari 2014 s/d sekarang. (2) Disperindagtamben mulai tgl. 8 Februari 2014 melakukan perhitungan benda berharga (karcis) secara kontinyu baik persediaan maupun saldo tiap akhir bulan. d) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (1) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DCTK untuk melakukan inventarisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan menindaklanjutinya dengan proses penyerahan. (2) Bupati Grobogan mengeluarkan Kep. Bupati Grobogan Nomor : 028/321/2024 Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Setda Kab. Grobogan. (3) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Grobogan memerintahkan kepada : (a) Pengurus Barang dan /atau Penyimpan barang untuk melakukan koreksi dokumen barang persediaan khususnya terhadap barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. (b) PPK-SKPD untuk melakukan koreksi penambahan Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 pada Neraca per 31 Desember 2013. (c) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sudah menyerahkan kepada Pemerintah Desa berupa Berita Acara Penyerahan Aset kepada 13 Desa yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Setda Kab. Grobogan Nomor : 028/96/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Setda Kab. Grobogan (d) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mengirim surat kepada Bendahara Pengelola Barang untuk menghapus dari daftar inventarisasi Barang Milik Daerah.
9
e) RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo. (1) Bupati Grobogan memerintahkan Direktur RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo untuk memproses pemusnahan obat kadaluwarsa; (2) Direktur RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo sedang memproses pemusnahan obat kadaluwarsa yang sebelumnya akan dikaji oleh tim pengkaji; Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran sebagai berikut : a) Untuk obat-obatan yang telah kadaluarsa untuk segera dilakukan pemusnahan dan kedepannya agar disediakan tempat penyimpananyang benar-benar terpisah dengan obat-obatan yang masih baik. b) Agar dilakukan monitoring secara berkala terhadap masa kadaluwarsa obat-obatan. 3) Nilai Investasi Non Pemanen Sebesar Rp 240.000.000,- dalam Neraca tidak Menggambarkan Kondisi yang Sebenarnya. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Pengembangan Ternak Kambing 2006 Selama tahun 2008 sampai dengan 2012 tidak ada pengembalian pinjaman maupun penyetoran atas hasil ternak kepada Badan Ketahanan Pangan. Pada saat BPK melakukan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD Kab. Grobogan, Badan Ketahanan pangan tidak dapat menyajikan data pengembangan atas perguliran dana. b) Pengembangan Ternak Kambing 2007 Kondisi sebagian besar pemberian pinjaman macet, sampai dengan tahun 2013 belum pernah ada pengembalian dana dari kelompok Desa. c) Usaha Pengolahan Emping Jagung dan Emping Mlinjo Kurangnya koordinasi antara BKP dengan DPPKAD mengakibatkan pengembalian atas investasi non permanen tersebut dicatat sebagai pendapatan dan tidak mengurangi investasi. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan penyajian investasi non permanen sebesar Rp. 240.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya Hal tersebut disebabkan karena : Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) belum menatausahakan pengelolaan Investasi Non Permanen secara memadai. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala BKP agar : (1) Melakukan inventarisasi untuk pemutakhiran aset dana pinjaman/perguliran yang menjadi tanggung jawabnya; 10
(2) Menyajikan dana investasi non permanen dengan menggunakan metode NRV. b) Tindak Lanjut Badan Ketahahan Pangan : (1) Melakukan inventarisasi untuk pemutakhiran aset dana pinjaman/perguliran; (2) Badan Ketahanan Pangan melakukan pertemuan dengan 12 kelompok penerima dana. Badan Ketahanan Pangan diharapkan dana yang sudah diberikan bisa dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2014 ini, sehingga nilai yang disajikan dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya; (3) Dari 12 Kelompok, sudah 10 Kelompok yang menyanggupi akan mengembalikan dana pada tahun 2014. (4) Badan Ketahanan Pangan sudah mengembalikan Modal / Pokok yang digulirkan kepada Usaha Pengolahan Emping Jagung dan Emping Mlinjo sebesar Rp.20.000.000,- dan Bunga sebesar Rp 4.000.000,-. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 4) Kelemahan Pengendalian Intern atas Aset Tetap Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : Ditemukannya kelemahan pengendalian intern, terutama dalam lingkungan pengendalian. Terdapat kelemahan dalam hal pengadministrasian, pencatatan, maupun penilaian Aset Tetap. Permasalahnya sebagai berikut : a) Pengelolaan Aset Tetap belum menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Meskipun sudah tersedia aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (SIMD-BMD) namun belum digunakan. b) Aset Tetap yang direklisifikasi ke Aset Lainnya belum semua dapat diindentifikasi. c) Aset Tetap berupa kendaraan yang direklasifikasi ke Aset Lainnya ternyata merupakan kendaraan yang salah catat. d) Penyampaian Daftar Aset Tetap tidak tertib. e) Pegawai yang ditempatkan sebagai Pengurus Barang pada SKPD, terutama pada sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan belum pernah mengikuti pendidikan/bimbingan teknis sebagai Pengurus Barang. Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian Aset Tetap-Tanah senilai Rp.14.085.166.000,00, Aset Tetap-Peralatan dan Mesin senilai Rp.87.972.008.114,64, Aset Tetap-Gedung dan Bangunan senilai Rp.334.972.425,975,22, Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp.507.562.158,00, Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya senilai Rp.61.265.033.615,29 dan Aset Lainnya-Aset Lain-lain senilai Rp.147.341.405.521,00 tidak dapat diyakini kewajarannya 11
Hal tersebut disebabkan karena : Kurangnya komitmen dari kepala SKPD tentang pelaksanaan inventarisasi dan peningkatan kompetensi Pengurus Barang. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan inventarisasi Aset Tetap secara konsisten; b) Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah memerintahkan semua Kepala SKPD untuk melaksanakan inventarisasi Aset Tetap secara konsisten; c) Kepala SKPD memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk untuk melaksanakan inventarisasi Aset Tetap secara konsisten; d) Kepala DPPKAD akan mengusulkan permohonan penghapusan aset kepada DPRD; e) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pelatihan terkait penatausahaan barang kepada Pengurus Barang; f) Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan pelatihan terkait penatausahaan barang kepada Pengurus Barang. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran sebagai berikut : a) Untuk segera mengoptimalkan penggunaan SIMDA-BMD b) Aset tanah sebagai hasil tukar guling, seperti di Dinas Pendidikan untuk segera diinvetarisasi dan dicatat sebagai aset Pemkab. 5) Pengamanan Kepemilikan Aset Tetap Tanah Kurang Memadai Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Sertikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Grobgan ada yang tidak ditemukan saat dilakukan pemeriksaan fisik. b) Pengadaan tanah tidak ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda batas. c) Aset Tanah yang dimiliki belum semuanya bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal tersebut disebabkan karena : Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah kurang memperhatikan pengamanan kepemilikan Aset Tanah. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD supaya menelusuri sertifikat tanah yang tidak ditemukan. 12
b) Kepala DPPKAD berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan guna menelusuri sertifikat yang tidak ditemukan. c) Kepala DPPKAD memerintahkan Kepala Bidang Aset Daerah untuk memasang tanda batas atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan. d) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan untuk melakukan proses pensertifikatan tanah secara bertahap. e) Kepala DPPKAD berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan untuk melakukan proses pensertifikatan tanah secara bertahap Tindak lanjut dari DPPKAD : Sudah dilakukan koordinasi dengan BPN, sertifikat tanah yang tidak ditemukan, datanya sudah ada di BPN, tinggal menunggu duplikat sertifikat tersebut Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran sebagai berikut : - Agar pada Tahun Anggaran 2015 disediakan kembali anggaran untuk persertifikatan tanah, sehingga semua aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan bersertifikat. 6) Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Bermotor Tidak Tertib Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan ada yang tidak ditemukan saat dilakukan pemeriksaan fisik. b) BPKB atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak semua disimpan oleh Bidang Aset Daerah DPPKAD. Hal tersebut disebabkan karena : a) Pengelola Barang Daerah kurang memperhatikan pengamanan kepemilikan Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor. b) Kepala SKPD, dalam hal ini Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Soedjati Soemodihardjo, Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Kantor Arsip Daerah tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menelusuri bukti pemilikan kendaraan bermotor yang tidak ditemukan. b) Kepala DPPKAD memerintahkan Kepala Bidang Aset Daerah untuk menelusuri bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang tidak 13
ditemukan, apa bila tidak ditemukan akan mengajukan permohonan duplikasi BPKB. c) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. R. Soedjati Soemodihardjo, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah supaya menyerahkan bukti pemilikan kendaraan bermotor atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan ke Pengelola Barang. d) Kepala DPPKAD berkoordinasi terkait dengan BPKB yang masih disimpan pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Soedjati Soemodihardjo, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, agar diserahkan dan disimpan di Bidang Aset DPPKAD (dibuktikan dengan BAST). e) Tindak Lanjut Dinas Kesehatan : Berdasarkan Surat Nomor : 10/BPK/LKPD-Grobogan/IV/2014 memberikan komentar instansi yang berisi : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BPKB Kendaraan Dinas Roda Dua memang benar-benar ada dan tersimpan di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan (daftar terlampir). Dan kami siap mengembalikan BPKB tersebut ke Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui SKPD DPPKAD Kabupaten Grobogan. f) Tindak Lanjut Bag. Umum : Sudah menindaklanjuti dengan Penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), pada unit Pengelola Aset Daerah (DPPKAD). Klarifikasi dari DPPKAD : -
Semua SKPD sudah menyerahkan BPKB ke DPPKAD
Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Tidak dapat Diyakini Keandalannya Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Pekerjaan Pembangunan Ruang di beberapa sekolah menghasilkan gedung dan meubelair, namun semua tercatat dalam aset gedung dan bangunan. b) Bangunan lama yang direhab masih dicatat sesuai harga perolehannya. Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian saldo Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp 68.096.852.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.
14
Hal tersebut disebabkan karena : Kepala Dinas Pendidikan selaku Pimpinan SKPD Pendidikan kurang optimal dalam mengkoordinasikan sekolah-sekolah dalam pencatatan asetnya. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar mengkoordinasikan pencatatan aset pada sekolah-sekolah dengan mempedomani ketentuan dalam pengelolaan aset dan melaporkan kepada DPPKAD. b) Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan kepada : Sekretaris, Ka. Sub Bag. Umum dan Pengurus Barang untuk menyelesaikan laporan Aset untuk UPTD dan Sekolah (SD, SMP dan SMK Negeri). c) Mengadakan Koordinasi dengan SKPD terkait yaitu DPPKAD Kab. Grobogan (Bidang Aset). d) Langkah – langkah yang ditempuh : (1) Mengadakan rapat Pengelola Aset (Pengurus Barang dan Operator) UPTD dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) secara bertahap untuk validasi data Aset. (2) Melaksanakan klarifikasi Hasil Sensus BMD 2013 dengan PT. AKA Jakarta ke UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Grobogan, UPTD dan sekolah (SMP, SMA, SMK) yang kesulitan membuat Laporan Aset sehingga dapat segera menyelesaikan. (3) Melakukan bimbingan/ membantu Pengelola Aset. (4) Merencanakan mengadakan Bintek Pengelolaan Aset (Kegiatan APBD 2014) dengan materi Aplikasi SIMDA BMD Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 8) Sistem Pengendalian Intern atas Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi di DPPKAD Belum Sepenuhnya Memadai Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Pemisahan fungsi atas siklus pengelolaan pendapatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing fungsi. b) Selama Tahun Anggaran 2013 belum dilakukan pendataan atas potensi pendapatan. c) Penetapan beberapa jenis pajak dengan metode self assesment belum didukung dasar penentuan nilai pajak. d) Data tunggakan pajak dan retribusi belum digunakan secara optimal dalam rangka penagihan.
15
Hal tersebut disebabkan karena : Kepala DPPKAD tidak menjalankan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan funsgi di bidang pendapatan. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD untuk melakukan pembinaan kepada pejabat di Bidang Pendapatan DPPKAD agar menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. b) Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan agar menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. c) Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan Kasie untuk menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran sebagai berikut : a) Agar segera dilakukan pendataan potensi pajak secara menyeluruh. b) Agar segera dilakukan penertiban terhadap tempat-tempat usaha yang tidak memiliki ijin usaha. 9) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tidak Melalui Verifikasi oleh DPPKAD Kabupaten Grobogan Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa : Selama Tahun Anggaran 2013, DPPKAD tidak melakukan penelitian atau verifikasi atas SSPD BPHTB. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Kepala BPN Nomor : 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan hak atas Tanah yang mengatur bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Wilayah Pertanahan tidak perlu terlebih dahulu melakukan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB pada instansi yang berwenang dan dapat langsung melakukan proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan atas tanah. Sehingga WP yang mendaftarkan hak atas tanah dan atau peralihan hak atas tanah tidak mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB kepada Fungsi Pelayanan DPPKAD. Kondisi tersebut mengakibatkan teradinya potensi kekurangan pembayaran BPHTB dan tidak terpantaunya nilai BPHTB yang terutang. Hal tersebut disebabkan karena : a) Kebijakan Kepala BPN yang mengatur bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan tidak perlu terlebih dahulu melakukan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB kepada instansi yang berwenang; b) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan BPN Kabupaten Grobogan mengenai mekanisme pembayaran BPHTB. 16
Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD untuk berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Grobogan mengenai mekanisme pembayaran BPHTB, supaya DPPKAD dapat melakukan verifikasi terhadap pembayaran BPHTB. b) Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan Kepala Kantor BPN Kab. Grobogan, PPAT, Asosiasi Notaris dan Notaris di wilayah Kab. Grobogan sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan dengan BPN antara lain : (1) Verifikasi BPHTB sepakat dilaksanakan di DPPKAD; (2) Pelaksanaan Verifikasi BPHTB dimulai tanggal 1 Juni 2014; (3) BPN dan DPPKAD akan mengirim surat kepada PPAT dan Notaris tentang rencana Teknis Verifikasi BPHTB di DPPKAD. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 10) Pengendalian atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Kurang Memadai Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Evaluasi terhadap usulan/proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial di beberapa SKPD masih kurang memadai. b) Beberapa SKPD tidak tertib dalam penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi Kepala SKPD teknis kepada Bupati melalui TAPD. c) Usulan/proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial disampaikan calon penerima setelah penyampaian dan pembahasan KUA-PPAS. d) Terdapat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh penerima hibah. e) Kurangnya SDM dan kekurangpahamnya SKPD teknis untuk menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi dari kegiatan hibah dan bantuan sosial kepada Bupati dan ditembuskan kepada Inspektorat selaku SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Hal tersebut disebabkan karena : a) TAPD kurang cermat dalam melaksanakan evaluasi permohonan pemberian hibah dan bantuan sosial dari SKPD teknis sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS. b) SKPD teknis kurang memahami kewajiban untuk menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi ke Bupati dengan tembusan Inspektorat. 17
Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) TAPD (1) Bupati memerintahkan kepada TAPD untuk melaksanakan tahapan pemberian belanja hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) TAPD memerintahkan kepada SKPD untuk melaksanakan pentahapan pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial mendasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan Perbup Nomor 35 Tahun 2012. (3) TAPD memerintahkan SKPD untuk menyediakan pembiayaan guna melaksanakan monitoring dan evaluasi atas belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang telah diberikan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten. (4) TAPD akan lebih cermat dalam meneliti tanggal proposal yang diajukan supaya sebelum pembahasan KUA dan PPAS. (5) Memberikan kesempatan kepada SKPD yang belum menganggarkan kegiatan monitoring bantuan hibah supaya mengajukan pada anggaran Perubahan APBD TA. 2014. b) Sekretariat Daerah (1) Bupati Grobogan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. (2) Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Kesra agar : (a) Melaksanakan tahapan pelaksanaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (b) Memenuhi kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. (3) Tindak Lanjut Bagian Kesra : (a) Pelaksanaan hibah akan berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. (b) Melakukan monitoring dengan mengikutsertakan pegawai Kecamatan. c) Dinas Pendidikan (1) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar melaksanakan tahapan pelaksanaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. 18
(2) Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan kepada Sekretaris, Kepala Bidang PLS dan Kasie PAUD untuk segera memperbaiki usulan proposal bantuan hibah dan bantuan sosial. (3) Mengadakan koordinasi dengan pihak lembaga terkait (penerima bantuan hibah dan bantuan sosial). d) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, BP3KB, Bapermas, BKP, Dinsosnakertrans, Disporabudpar (1) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kepala BP3KB, Kepala Bapermas, Kepala BKP, Kepala Dinsosnakertrans, Kepala Disporabudpar agar melaksanakan tahapan pelaksanaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kepala BP3KB, Kepala Bapermas, Kepala BKP, Kepala Dinsosnakertrans, Kepala Disporabudpar melaksanakan tahapan pelaksanaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Mengadakan koordinasi dengan pihak lembaga terkait (penerima bantuan hibah dan bantuan sosial). Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 11) Kelemahan Pengendalian atas Anggaran Belanja Daerah Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Pada Dinas Pendidikan, Belanja Pegawai Langsung dengan obyek Uang untuk diberikan kepada Pelajar/Siswa berprestasi direalisasikan tidak sesuai dengan tujuan penganggarannya. b) Pada Dinas Pendidikan, Penganggaran untuk kegiatan fisik berupa Pembangunan Gedung atau Rehabilitasi Ruang Kelas untuk sekolah swasta dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa dengan obyek Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat. Seharusnya menggunakan Belanja Hibah. c) Belanja Modal di Dinas Pengairan dianggarkan untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan didesa dan hasilnya diserahkan kepada masyarakat. Seharusnya menggunakan Belanja Barang dan Jasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TAPD tidak menggunakan wewenangnya untuk melakukan pengendalian terhadap anggaran, hal tersebut terbukti dengan adanya penganggaran dan realisasi Belanja Daerah yang tidak tepat sebesar Rp 26.997.830.534,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 395.000.000,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.21.717.486.000,dan Belanja Modal sebesar 19
Rp.4.885.344.534,-. Hal tersebut disebabkan karena : a) Kepala SKPD tidak tepat dalam menganggarkan belanja daerah dan dalam menyusun RKA SKPD; b) TAPD Kabupaten Grobogan kurang cermat dalam melaksanakan penganggaran belanja daerah. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pengairan agar lebih cermat dalam menganggarkan belanja daerah dan menyusun RKA SKPD. b) Bupati Grobogan memerintahkan TAPD Kabupaten Grobogan supaya lebih cermat dalam melaksanakan penganggaran belanja daerah. c) TAPD memerintahkan kepada Tim Peneliti RKA – DPA untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas penelitian RKA-DPA SKPD. d) Tindak Lanjut Dinas Pendidikan : (1) Bantuan tersebut diberikan kepada siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai usulan sekolah dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kecamatan. Bantuan secara tunai langsung diberikan kepada siswa tersebut. (2) Kegiatan Beasiswa Siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu sudah dilaksanakan sesuai petunjuk Nomor : 900/00597/2013 Tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. (3) Bahwa Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu berada dalam satu kode rekening, uang diberikan kepada pelajar/siswa berprestasi (5.2.1.05.03) Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. (4) Adapun siswa yang mendapatkan Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu adalah : siswa kelas X, XI Tahun Pelajaran 2011/2012. (5) Siswa berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah) dengan bukti : Surat keterangan dari desa/kelurahan atau kartu keluarga miskin atau hasil home visit/kunjungan rumah, yatim dan/atau piatu dari keluarga miskin, jarak tempat tinggal jauh dari sekolah dan mengalami kesulitan transportasi, pertimbangan lain (misal kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK) dan indicator local lainnya yang bias dipertanggungjawabkan.
20
(6) Ditetapkan oleh Bupati sebagai sekolah penerima bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Tidak Mampu Kabupaten Grobogan tahun 2013. (7) Untuk kode rekening (5.2.1.05.03) pada dasarnya kode rekening tersebut sama, namun dalam realisasinya dengan memasukkan se sub kode rekening beasiswa siswa miskin. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut.
c. HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1) Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Kontrak Realisasi beberapa kegiatan dari belanja modal yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Luncuran tahun 2010, 2011 dan 2012. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sebagai berikut : a) Pelaksanaan Pengadaan Alat Elektronik Pembelajaran Tidak Sesuai Ketentuan
Sarana
Penunjang
Pengiriman barang-barang dialihkan ke sekolah lain, karena sekolahsekolah penerima yang disebutkan dalam SK Bupati telah menerima peralatan sejenis pada tahun sebelumnya. Pengalihan tersebut didasarkan pada surat keterangan dari PPTK. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara realisasi barang yang diterima dengan kontrak. Ketidak sesuaian tersebut berupa kekurangan volume barang yang mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp.7.672.200,00. b) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Tidak Sesuai Kontrak PC Computer Client maupun Computer Server tidak memiliki sertifikat atau label COA (Certificate of Authenticity) sebagai bukti keaslian Sistem Operasi sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang diminta. Hal tersebut disebabkan karena : a) Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran belum melaksanakan pengendalian secara memadai atas pelaksanaan kegiatan dari realisasi belanja modal pada SKPD yang menjadi tanggungjawabnya;
21
b) Pejabat Pembuatan Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar mempertanggungjawabkan indikasi kerugian sebesar Rp.7.672.200,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah. b) Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan kepada Kepala Bidang untuk segera menindaklanjuti ketidaksesuaian pendistribusian. c) Kepala Bidang memerintahkan PPTK untuk mengadministrasikan pengalihan secepatnya dan dibuatkan SK Bupati. d) Kepala Bidang memerintahkan PPHP untuk memonitoring pada semua sekolah dan mengkoordinasikan dengan rekanan. e) Dinas Pendidikan menindaklanjuti pengalihan pendistribusian alat peraga pada sekolah yang pernah mendapatkan alat peraga yang sama maupun pada sekolah yang diregrouping, dengan BA pengalihan. f) Dinas Pendidikan membuat SK Bupati tentang pengalihan pendistribusian alat peraga. g) Dinas Pendidikan telah memanggil dan berkoordinasi dengan pihak rekanan (CV. Bintoro Mandiri). h) Dinas Pendidikan telah memanggil dan berkoordinasi dengan pihak rekanan (CV. Putra Mandiri). i) Dinas Pendidikan sudah menyerahkan sertifikat asli Sistem Operasi Komputer kepada BPK melalui Inspektorat. Klarifikasi dari Dinas Pendidikan : -
CV. BM telah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.7.672.200,00 ke Kas Daerah
Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 2) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.78.133.127,00 belum disetorkan oleh Perangkat Desa Penawangan Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : Pengelolaan PBB tahun 2013 di Desa Penawangan diketahui realisasi pembayaran sampai dengan 2 Januari 2014 masih nihil/nol. Perangkat Desa setempat menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak sudah membayar kewajiban pajaknya namun belum disetorkan ke Kas Daerah. Uang tersebut masih dipegang oleh Koordinator PBB dan Kepala Dusun yang bertugas sebagai petugas pungut sebesar Rp.78.133.127,00.
22
Hal tersebut disebabkan karena : a) Kepala DPPKAD kurang optimal dalam mengawasi proses pemungutan dan penyetiran PBB yang melalui Pemerintah Desa; b) Kepala DPPKAD kurang mensosialisasikan mekanisme pemungutan dan penyetooran pajak daerah terutama PBB P2. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD supaya menarik dan menyetorkan Pendapatan PBB P2 sebesar Rp.78.133.127,00 dari Kepala Desa Penawangan ke Kas Daerah. b) Kepala DPPKAD memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan supaya menarik dan menyetorkan Pendapatan PBB P2 sebesar Rp.78.133.127,00 dari Kepala Desa Penawangan ke Kas Daerah. c) DPPKAD bekerjasama dengan Kejaksaan untuk menarik tunggakan PBB. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran agar kepada petugas pemungut pajak di desa-desa diberikan insentif sehingga dapat menghindari adanya pajak yang tidak disetor oleh petugas pemungut pajak ke Kas Daerah 3) Pemeliharaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Ledokdawan Kecamatan Geyer Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : Diketahui bahwa terdapat kerusakan pada beberapa bagian pekerjaan yang belum diperbaiki oleh penyedia. Kerusakan tersebut meliputi paving yang lepas, amblas, dan bergelombang. Penyedia belum pernah melaksanakan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan sejak penyerahan pertama. Seharusnya dalam masa pemeliharaan selama 180 hari, penyedia melaksanakan kewajiban pemeliharaan. Hal tersebut disebabkan karena : Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan dalam masa pemeliharaan. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DCTK agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan PPHP mempertanggungjawabkan kerusakan fisik pekerjaan peningkatan Jalan Desa Ledokdawan, Kecamatan Geyer dengan melakukan pemeliharaan atas pekerjaan tersebut. 23
b) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Grobogan memerintahkan : (1) Pejabat Pembuat Komitmen untuk memerintahkan kepada Penyedia Jasa (CV. JATI MAS) melaksanakan perbaikan pekerjaan pada masa pemeliharaan. (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan kembali apabila Penyedia Jasa mengajukan Permohonan serah terima kedua (FHO). Tindak lanjut dari DCTK : -
Sudah dilaksanakan pemeliharaan oleh rekanan dan sudah dilaporkan kepada BPK
Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 4) Pemanfaatan Kendaraan Dinas oleh Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan Dari hasil pemeriksaan diperoleh beberapa permasalahan terkait penggunaan kendaraan pada DPRD sbb : a) Terdapat 11 orang Anggota DPRD selain mendapatkan sepeda motor juga mendapatkan mobil, karena selain sebagai anggota DPRD juga memegang jabatan lainnya, yaitu Ketua DPRD, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Komisi, dan Ketua Fraksi. b) Terdapat 6 Fraksi di DPRD, dan masing-masing Ketua Fraksi mendapatkan 1 unit mobil. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 fasilitas kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi alat kelengkapan DPRD, sedangkan fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. c) Tercatat sebanyak 3 unit sepeda motor masih dibawa oleh 3 orang Anggota DPRD Periode 1999-2004. Pengurus Barang Sekretariat DPRD sudah melakukan upaya penarikan terhadap ketiga kendaraan tersebut, namun upaya tersebut belum berhasil, bahkan semakin sulit karena salah satu dari 3 Anggota tersebut sudah meninggal dunia. Ketiga aset kendaraan itu selanjutnya direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya - aset lain-lain. d) Sampai dengan saat pemeriksaan oleh BPK, Pemanfaatan kendaraan dinas oleh DPRD melalui Surat perjanjian dalam bentuk Berita Acara Pinjam Pakai belum diperpanjang kembali. Kondisi tersebut disebabkan oleh : a) Sekretaris DPRD kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset kendaraan yang berada dalam penguasaannya; 24
b) Pimpinan dan Anggota DPRD kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemanfaatan kendaraan bermotor di lingkungan DPRD. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : Bupati Grobogan memerintahkan Sekretaris DPRD untuk: a) Menginventarisir masa tugas alat kelengkapan DPRD; b) Menyesuaikan masa pinjam pakai yang tertuang dalam perjanjian pinjam pakai dengan masa tugas alat kelengkapan tersebut; c) Menarik kendaraan dinas dari anggota DPRD yang tidak berhak, termasuk yang tidak berkedudukan sebagai alat kelengkapan, yang kedudukannya sebagai alat kelengkapan telah berakhir, dan yang menerima lebih dari satu kendaraan dinas. Sekretaris DPRD kabupaten Grobogan memerintahkan Pengurus Barang untuk : a) Menginventarisir masa tugas alat kelengkapan DPRD; b) Menyesuaikan masa pinjam pakai yang tertuang dalam perjanjian pinjam pakai dengan masa tugas alat kelengkapan tersebut; c) Menarik kendaraan dinas dari anggota DPRD yang tidak berhak, termasuk yang tidak berkedudukan sebagai alat kelengkapan, yang kedudukannya sebagai alat kelengkapan telah berakhir, dan yang menerima lebih dari satu kendaraan dinas; d) Membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut. 5) Pengadministrasian Belum Memadai dan Penggunaan Langsung Pendapatan pada UPTD Dinpertan TPH Minimal sebesar Rp 61.515.000,00 Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : a) Pengelolaan sewa lahan irigasi/lahan tanah pertanian dan tanah sawah tadah hujan belum didukung dengan administrasi yang memadai, baik mengenai transaksi sewa menyewa maupun biaya dan hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan tersebut. Transaksi sewa lahan dilakukan secara lisan dan berdasar atas azas kepercayaan antara pihak Dinpertan TPH dengan pihak penyewa. Demikian juga dengan lahan yang dikelola sendiri oleh Kepala UPTD, belum terdapat pencatatan yang memadai atas transaksi pembayaran maupun penerimaan uang terkait dengan penjualan hasil panen. b) Penggunaan langsung atas pendapatan pada UPTD minimal Rp 61.515.000,00 25
c) Tanah sawah tadah hujan disewakan kepada petani dengan tarif sewa lebih tinggi daripada peraturan daerah pada UPTD BPP Kradenan sebesar Rp 1.250.000,00; d) Kondisi penggunaan langsung atas pendapatan minimal pada UPTD BPP Ngambak Kapung Rp 60.265.000,00 beresiko untuk disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena : Kebijakan Kepala Dinpertan TPH dalam pelaksanaan anggaran dan belanja pada UPTD yang belum mempedomani ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala Dinpertan TPH agar : (1) Melakukan pemungutan retribusi atas pengelolaan sewa lahan irigasi/lahan tanah pertanian dan tanah sawah tadah hujan sesuai tarif perda; (2) Menyetorkan pendapatan daerah ke Kas Daerah secara bruto; (3) Menganggarkan belanja pada UPTD Dinpertan TPH dan mempertanggungjawabkan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah; (4) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan pada BPP sesuai ketentuan yang berlaku b) Tindak Lanjut Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura : (1) Telah dilakukan pemungutan Retribusi lahan irigasi / lahan tanah pertanian, lahan sawah tadah hujan tahun 2013 sesuai tarif PERDA sebesar Rp 69.033.000,(2) Memerintahkan UPTD BPP Kradenan untuk mengembalikan kelebihan biaya sewa tanah sawah tadah hujan sebesar Rp.1.250.000,00 pada petani. (3) Setor ke Kas Daerah sebesar Rp 61.515.000,-. (4) Mengembalikan dana sebesar Rp 60.800.000,- untuk kegiatan ekportasi dengan bukti setor tanggal 6 Mei 2014. (5) Menganggarkan melalui Anggaran Perubahan APBD tahun 2014. (6) Melaksanakan penatausahaan keuangan di BPP sesuai ketentuan yang berlaku. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran : Untuk menghindari adanya penggunaan langsung, agar UPTD BPP diberikan anggaran langsung.
26
6) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tidak Sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Dari hasil pemeriksaan diperoleh hal-hal sbb : Pemungutan Pajak terhadap pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan memungkinkan pajak daerah atas objek yang sama dipungut lebih dari sekali, yaitu pada saat pengambilan dan pemanfaatan, seperti pada Pajak Golongan C tetap dan Pajak Golongan C Insidental. Selain itu dapat terjadi pemungutan ganda dengan pajak pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas kontrak pengadaan barang/ jasa Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak menggambarkan nilai penerimaan pajak yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan karena : Kepala DPPKAD dalam mengkoordinasikan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mempedomani Peraturan Daerah tentang pajak daerah. Hasil klarifikasi dan Action Plan dari TAPD / SKPD sebagai berikut : a) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan omset/volume sesuai dengan Perda yang berlaku. b) Kepala DPPKAD memerintahkan Kabid Pendapatan untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan omset/volume sesuai dengan Perda yang berlaku. c) Bupati Grobogan memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menghentikan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan yang sifatnya Isidental untuk pekerjaan fisik. d) Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kabid Pendapatan untuk menghentikan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sifatnya isidental untuk pekerjaan fisik. e) DPPKAD tidak akan menarik Pajak Galian C dari pemborong, namun hanya menarik dari kuori / penambang supaya tidak terjadi double bayar. Pansus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan dapat menerima hasil klarifikasi tersebut, dan memberikan saran sebagai berikut : agar segera dilakukan pendataan terhadap kuori dan menertibkan ijin usaha dari kuori-kuori tersebut.
27
2. Kesimpulan Panitia Khusus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan sepakat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan TA. 2013 sekaligus menerima klarifikasi dan penjelasan dari Eksekutif sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK RI. 3. Saran 1. Panitia Khusus II Tahun 2014 DPRD Kab. Grobogan meminta kepada Pemerintah Daerah Kab. Grobogan untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada SKPD terkait sebagaimana rekomendasi BPK RI dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Grobogan. 2. Pemerintah daerah agar meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis kepada para Bendahara pengelola keuangan di semua SKPD agar dapat mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Komisi-komisi DPRD Kab. Grobogan agar melaksanakan pengawasan tindak lanjut Pemerintah Daerah atas temuan-temuan hasil pemeriksaan sebagaimana rekomendasi BPK sesuai bidang tugas Komisi masing-masing dalam forum rapat kerja Komisi.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN KETUA, ttd SRI SUMARNI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN
H. PANGKAT DJOKO WIDODO NIP. 19591024 198303 1 015
28
