PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2015 PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka berdasarakan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Nganjuk untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ; b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, maka dengan telah dilaporkannya hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 oleh Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ;
3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 ) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 Nomor 01) sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2007 ; 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Memperhatikan : 1. Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 April 2016 ; 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 29 April 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016.
KESATU
:
Menetapkan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2015 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA
:
Memerintahkan kepada Bupati Nganjuk untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.
4 KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Nganjuk Pada tanggal : 29 April 2016 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGANJUK
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19661227 198602 1 001
dto Drs. PUJI SANTOSO
5 LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2015
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN
Dimensi pertanggungjawaban kepala daerah harus dimaknai dengan upaya
mengedepankan
pemerintahan
dan
akuntabilitas
pengelolaan
dan
transparansi
keuangan
daerah.
penyelenggaraan
Cakupan
dimensi
pertanggung jawaban Kepala Daerah itu tersirat dari amanat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertama daerah
yang
adalah
dimensi
menyangkut
evaluasi
penilaian
penyelenggaraan
indikator
pemerintahan
kinerja,
keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang
diambil,
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
serta
kebijakan nasional yang berlaku. Keharusan adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah
pemerintahan
Nomor
6
daerah
Tahun
itu
2008
kemudian tentang
Peraturan
terbit
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedua
adalah
dimensi
kewajiban
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, lengkapnya disertai laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
kepada
masyarakat
(Pasal
27).
Kewajiban menyampaikan dan memberikan informasi laporan itu telah mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Ketiga adalah dimensi pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah atau pelaksanaan APBD. Kewajiban menyusun laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan
daerah
ini
melahirkan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6
Ketiga dimensi pertanggungjawaban/akuntabilitas pemerintah daerah itu saling terkait satu dengan lainnya, seperti misalnya dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), informasi yang dinilai bersumber pada: a.
LPPD (sumber informasi utama),
b.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.
Informasi keuangan daerah;
d.
Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
e.
Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
f.
Laporan
hasil
survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
pemerintahan daerah; g.
Laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
h.
Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
i.
Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
j.
Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD; dan
k.
Laporan
dan/atau
informasi
lain
yang
akurat
dan
jelas
penanggungjawabnya (Pasal 16, PP Nomor 6 Tahun 2008). Dengan demikian ada keterkaitan antara Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP Nomor 58 Tahun 2005), dan Rekomendasi/Tanggapan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, LPPD dan Informasi LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007) dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Amanat Undang-undang itu secara tegas dinyatakan bahwa: “ Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban
dan ringkasan
laporan penyelenggaraan pemerintah daerah” Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah
daerah
Nomor
Pemerintahan
3
Daerah
tersebut, Tahun
Pemerintah
2007
kepada
tentang Pemerintah,
mengeluarkan Laporan
Peraturan
Penyelenggaraan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi
Masyarakat.
Laporan
Peraturan
Penyelenggaraan Pemerintah
ini
Pemerintahan merupakan
Daerah
salah
satu
kepada upaya
7 Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good
governance),
yaitu
adanya
akuntabilitas,
efektifitas,
efisiensi,
transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan
urusan
pertanggungjawaban
pemerintahan.
penyelenggaraan
Maksud
pemerintahan
kewajiban
dalam
peraturan
pemerintah ini merupakan bentuk “triple accountability” Bupati kepada stakeholder pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat secara luas. Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu Rapat Paripurna DPRD, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
Hasil
pembahasan internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi
kepada
Kepala
Daerah
untuk
perbaikan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke depan. Memperhatikan
hal
tersebut,
maka
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati hakekatnya dapat dipandang sebagai “public responsibility” dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah
melalui
DPRD
dalam
rangka
membentuk
dan
mewujudkan
pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis. Dengan demikian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode tahun anggaran 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Nganjuk telah
melakukan proses pembahasan LKPJ Bupati Nganjuk Akhir Tahun Anggaran 2015 ini sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD dalam tata pemerintahan daerah
sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berikut perubahanperubahannya. Dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Nganjuk Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, DPRD Kabupaten Nganjuk mendasarkan pada satu prinsip utama pemerintahan yaitu dalam rangka mewujudkan local good governance yang ditandai dengan adanya tranparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sehingga hasil rekomendasi
DPRD
yang memiliki dampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan
8 dan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Acuan regulasi untuk melihat kelayakan dan konsistensi dokumen LKPJ adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
Selanjutnya
ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: a. urusan desentralisasi; b. tugas pembantuan; dan c. tugas umum pemerintahan. Sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan tersebut, maka DPRD melakukan kajian dan memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015. Rekomendasi memiliki arti sangat penting untuk perbaikan kinerja pemerintah kedepan untuk menjadi lebih baik. II. REKOMENDASI KETERANGAN
DAN
CATATAN
PENTING
PERTANGGUNGJAWABAN
TERHADAP
BUPATI
LAPORAN
NGANJUK
TAHUN
ANGGARAN 2015 A. PENDAPATAN DAERAH 1. PDRB sebagai ukuran produktifitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk tahun 2015 sebesar 19 triyun 274 milyar 834 juta 92 ribu rupiah naik sebesar 11,67 % dibandingkan tahun anggaran 2014.Besarnya peningkatan PRDB belum memberikan dampak yang signifikan dalam menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian PDRB lebih sebuah permainan angka dan prosentase yang sebenarnya masih jauh dari realita kehidupan dan penghidupan masyarakat 2. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2014 sebesar 5.10 untuk
tahun
2015
menjadi
5.27.
bila
dibandingkan
dengan
pertumbuhan ekonomi nasional pertumbuhan ekonomi Nganjuk masih lebih tinggi. Laporan tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang ternyata membandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sangat tidak relevan. Indikator pertumbuhan ekonomi mestinya menampilkan perkembangan sektor riil, fiskal dan perbankan yang notabene sebagai indikator yang mempengaruhi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
9 masyarakat.
Pertumbuhan
ekonomi
nasional
mempengaruhi
perkembangan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang mendorong pendapatan nasional khususnya peningkatan devisa dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan non pajak. 3. Tingkat inflasi Nganjuk tahun 2014 sebesar 5.45 %, tahun 2015 naik menjadi 6.08 % namun inflasi tersebut masih dibawah inflasi nasional sebesar 8.36 %. Laporan tingkat inflasi dalam LKPJ ini tidak memiliki relevansi terhadap perkembangan riil yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dalam pembahasan KUA PPAS, DPRD meminta kepada Bappeda untuk melakukan penghitungan nilai inflasi yang riil untuk Kabupaten Nganjuk sendiri. Namun realitanya hingga saat ini belum bisa melakukan penghitungan inflasi khusus di Kab Nganjuk. Hal ini penting untuk mengetahui kemampuan ekonomi masyarakat Nganjuk dan daya beli masyarakat Kabupaten Nganjuk. 4. Income perkapita tahun 2015 sebesar 18 juta 502 ribu 965 rupiah, bila dibandingkan tahun 2014 ada kenaikan sebesar 10.80 % kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Prosentase kenaikan income perkapita tidak memberikan dampak yang sifnifikan kepada penghidupan masyarakat. Nganjuk yang sebagian besar petani pendapatannya selalu dibawah target, apalagi jika serangan hama dan bencana banjir melanda. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap proteksi dampak dari problematika pertanian, agar kesejahteraan petani bisa lebih baik. 5. Keberhasilan dibidang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan standart yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) yaitu berupa Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan angka IPM Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 IPM Nganjuk 68,98 dan tahun 2014 meningkat menjadi 69,59 dan tahun 2015 belum dipublikasikan dan kemungkinan meningkat. Indikator IPM adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, lama sekolah serta pengeluaran perkapita angka harapan hidup. Kesemuanya itu untuk di Nganjuk
masih
menyisakan
banyak
masalah.
Angka-angka
yang
ditampilkan belum memberikan kontribusi riil dalam kehidupan nyata masyarakat Nganjuk. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah harus lebih intensif dalam mengupayakan tercapainya IPM dengan langkah nyata agar tidak hanya prosentase tinggi tetapi realitanya memprihatinkan.
10 6. Penanggulangan kemiskinan di Nganjuk tahun 2013 sebesar 295 ribu 841 rupiah perkapita perbulan atau sejumlah
13.55 % dari
jumlah penduduk Nganjuk. Sedangkan tahun 2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi 13.14 %. Salah satu indikatir keberhasilan pembangunan adalah semakin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Di tahun 2015 DPRD melihat pembangunan lebih difokuskan
pada
pembangunan
insfrastruktur
sehingga
upaya
mengentaskan kemiskinan masih sangat jauh dari harapan. Sebagai bentuk konsisten pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan mestinya pembangunan ekonomi sektor riil harus digalakkan secara maksimal. Bantuan bansos dan hibah yang mestinya membantu masyarakat miskin untuk membuka usaha, namun hampir 3 tahun terkhir ini saudara Bupati tidak menurunkan disposisi surat
dari
masyarakat mengenai hibah dan bansos sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari pemeritah. Atas kondisi seperti ini, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menyikapinya. 7. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 7.1.
Pengelolaan pendapatan daerah Pengelolaan Pendapatan daerah di tahun anggaran 2015 secara umum sesuai dengan asumsi yang diproyeksikan walau masih ada beberapa yang tidak menggembirakan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka DPRD memberikan catatan sebagai berikut : a) Besarnya
pendapatan
tahun
anggaran
2015
merupakan
kemandirian semu dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran masih sebagian besar berasal dari anggaran DAU maupun DAK. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk berupaya keras memacu peningkatan PAD agar kemandirian daerah segera mampu kita wujudkan b) Potensi PBB yang sangat besar mengalami problem serius ketika pada camat,kepala desa dan aparatur desa lainnya masih banyak yang malas untuk melakukan pemungutan pajak. Atas kondisi tersebut saudara Bupati untuk memacu kinerja camat dan aparatur desa untuk lebih optimal dalam mensukseskan pemungutan PBB. Disamping itu besarnya tunggakan pajak perlu mendapatkan perhatian serius sehingga piutang pajak bisa kita minimalisir.
11 c) Realisasi PAD yang mencapai 116,74 % merupakan sebuah prestasi kerja yang patut diapresiasi positif, namun DPRD melihat
potensi
yang
ada
masih
sangat
bisa
dipacu.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada
saudara
Bupati
untuk
segera
membuat
Perbup
terhadap Perda pajak maupun retribusi yang baru biar PAD kita bisa lebih meningkat d) Pendapatan lain lain yang sah yang telah
memenuhi target,
kedepan DPRD meminta kepada DP2KAD untuk lebih serius dalam memasang target perolehan yang lebih besar lagi mengingat potensi yang ada juga dicapai. Disisi lain aparatur yang memungut perlu mendapatkan pemantau dan stimulus sehingga motivasi kinerjanya menjadi lebih baik 7.2.
Pendapatan Transfer Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah daerah , dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN daerah
untuk
mendanai
yang dialokasikan
kebutuhan
daerah
kepada
dalam
rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi
khusus
(DAK),
merupakan
pendanaan
pelaksanaan
desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena masing masinf jenis dan perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Berkaitan dengan dana perimbangan tersebut di atas, maka DPRD memberikan catatan rekomendasi sebagai beikut : a. Pelaksanaan anggaran DAK diatur sedemikian rupa oleh kementerian sehingga kita memang harus melakukan. DPRD melihat pelaksanaan anggaran DAK begitu lamban sehingga sering tidak teserap. Karena penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus, maka kepada seluruh SKPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK, agar manfaat pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah b. Pengusulan anggaran DAK
sering tidak sesuai dengan
kebutuhan riil masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka
kepada
saudara
Bupati
untuk
memantau
12 pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat 7.3.
Pengelolaan Belanja Daerah a. Ploting belanja di masing-masing SKPD belum mencerminkan sebuah kebutuhan pokok yang harus dibiayai, tetapi hanya pembagian
sejumlah
uang
yang
tidak
memiliki
manfaat
strategis dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menghentikan praktek pemerataan anggaran yang ternyata kurang stretegis dan efisien dalam pelaksanaannya. b. Ketatnya pengawasan anggaran baik dari pengawas internal maupun dari luar harus kita sikapi dengan dewasa dan profesional. Banyak kita jumpai kegiatan yang value for money sangat kurang. Paradigma kegiatan adalah proyek dan rezeki bagi pelaksanaan harus dirasionalkan agar profesionalitas aparatur dapat di optimalkan, demikian juga hasil yang dikeluarkan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi c. Belanja pegawai yang sangat besar belum disertai dengan peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada saudara Bupati
untuk
meningkatkan
kinerja
pelayanan
pada
masyarakat. Pungli yang masih besar pada Lurah dalam pengurusan sertifikat tanah, pengurusan KK, KTP maupun Akte catatan sipil, proses perijinan dan menguapnya beberapa item retribusi yang ada merupakan potret buruk pelayanan di Kabupaten Nganjuk selama tahun 2015 d. Belanja hibah dan bansos di tahun 2015 untuk madrasah dan lembaga keagamaan lainnya yang tidak dianggarkan karena Bupati
tidak
pelanggaran
mendisposisi
berat
bagi
surat
Bupati.
usulan
Karena
merupakan
Bupati
mestinya
melakukan fungsi pelayanan publik sebagaimana amanat peraturan perundang undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD akan melakukan hak menyatakan pendapat atas apa yang Bupati lakukan karena melanggar peraturan perundang undangan. e. Realisasi belanja langsung pada PU Ciptakarya yang hanya 51.22 % dan 59,63 pada Dinas perinsdutrian, perdagangan, koperasi,
pertambangan
dan
energi
daerah
hakekatnya
melanggar peraturan perundang undangan. APBD harus bisa
13 diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini mengandung maksud agar sekecil apapun yang telah dianggarkan harus segera bisa direalisasi sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan hasilnya. Kedepan saudara Bupati harus memacu perencanaan pembangunan yang terukur dan dapat dilaksanakan, agar uang rakyat tidak mengendap dan masyarakat yang dirugikan. 8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 8.1.
Urusan Wajib Yang dilaksanakan a. Kesehatan 1) Dinas Kesehatan a) Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Atas
kondisi
tersebut,
maka
DPRD
meminta kepada saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk. Karena sudah terbukti adanya tindakan dokter yang membebani masyarakat
karena
mewajibkan
pemeriksaan
laboratorium padahal kondisi pasien tidak mampu. Setelah diselidiki ternyata ada kerjasama antara dokter dengan pihak pengelola laboratorium dengan imbalan tertentu.
Praktik
kotor
ini
DPRD
minta
untuk
dihentikan, karena berobat gratis hanya omong kosong. Dan loket puskesmas hanya buka sampai jam 11.00 Wib. Sementara bukanya jam 8.30 Wib. b)
Penggunaan obat yang di Puskemas tidak terkendali, dimana
banyak
dokter
yang
menggunakan
obat
puskesmas untuk praktek pribadi, untuk itu DPRD meminta
kepada
Inspektorat
untuk
melakukan
pemeriksaan kepada seluruh Puskesmas se Kabupaten Nganjuk
tentang
pelaporaan
dan
penggunaan
obat
Puskesmas. Dan disinyalir obat yang diberikan tidak sesuai dengan penyakitnya. c)
Penggunaan anggaran kapitasi yang dipergunakan oleh kepala
puskesmas
dilakukan
se
pemeriksaan
Kabupaten serius.
Nganjuk
Karena
untuk
dilapangan
anggaran kapitasi penggunaannya kurang tepat sasaran, bahkan kental adanya potongan disana-sini. Kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara intensif
14 d)
Gerakan pendampingan Ibu Hamil dan Bayi berisiko tinggi menurut pandangan DPRD perlu dipertanyakan, karena ternyata masih ditemukan adanya ibu hamil beresiko tinggi yang meninggal dan tidak terdeteksi.
2) Rumah Sakit Nganjuk a) Pembenahan yang dilakukan rumah sakit Nganjuk perlu mendapatkan apresiasi yang positif, namun dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, perencanaan yang dilakukan kurang mampu memiliki jangkauan waktu yang panjang. Contoh rehab halaman depan sampai lobby, dalam 3 tahun sudah dirubah lebih dari 3 kali. Hal ini jelas menimbulkan pemborosan dan secara otomatis belanja modal yang dilakukan tidak memiliki nilai
ekonomis
yang
ketentuan dalam
panjang.
Disamping
itu
ada
bahwa Lift di Rumah Sakit hanya
diperuntukan bagi Pasien. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Direktur RSUD Nganjuk untuk membuat aturan yang sesuai dan perencanaan
yang
bagus,
memiliki
prospek
yang
panjang sehingga efiensi anggaran bisa kita lakukan dan pemeliharaan ke dalam bisa semakin maksimal. b) Dalam pembahasan anggaran beberapa kali sudah disampaikan, pemeliharaan ruang pasien, pemantauan sarana
dan pembenahan sarana yang rusak harus
mendapatkan
perhatian
mendapatkan
pelayanan
yang yang
serius
agar
maksimal.
pasien Namun
kenyataannya banyak sarana yang rusak dan tidak layak pakai masih saja dibiarkan. Atas kondisi tersebut DPRD
meminta
kepada
saudara
Direktur
RSUD
Nganjuk untuk menghentikan bangunan gedung, dan melakukan pembenahan yang ada secara keseluruhan c) Peningkatan pendapatan BLUD rumah sakit Nganjuk perlu mendapatkan apresiasi positif, namun DPRD melihat gaji perawat BLUD yang belum sesuai dengan standarisasi UMK / UMR dengan honorarium Rp. 714.000,-. Oleh karena itu, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan langkah serius tentang standarisasi honorarium tenaga BLUD rumah sakit Nganjuk.
15 d) Peningkatan
pelayanan
kesehatan
BLUD
dengan
anggaran sebesar Rp. 102.500.000.000,- akan tetapi tidak disertai dengan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan SOP, dikarenakan ada oknum perawat yang
bekerja
tidak
sesuai
dengan
standarisasi
pelayanan Rumah Sakit . 3) Rumah Sakit Kertosono a) Dengan hampir selesainya pembangunan rumah sakit kerotosono yang baru, DPRD melihat penataan sarana medis yang ada di rumah sakit lama perlu adanya penataan yang bagus. Sehubungan hal tersebut sangat penting maka saudara Bupati untuk terus memantau perkembangan pembangunan rumah sakit kertosono baru termasuk singkronisasi tempat atau lokasi alat medis, agar dikemudian hari tidak ada alat medis yang terbengkalai
akibat
kurangnya
komunikasi
dalam
penempatan alat medis. b. Pekerjaan Umum 1) PU Binamarga a) Hancurnya sebagian besar jalan yang ada di Nganjuk merupakan prioritas
kegagalan
Bupati
pembangunan
dalam
di
melakukan
Nganjuk.
Dalam
pembangunan Bupati lebih mengedepankan keinginan pribadi
daripada
Pembangunan
kebutuhan
jalan
di
Nganjuk
riil
masyarakat.
tersandera
oleh
keinginan Bupati untuk membangun rumah sakit Kertosono sehingga anggaran yang mestinya bisa untuk membangun jalan, hampir sebagian besar masuk di anggaran rumah sakit yang menelan anggaran sebesar 199 milyar. Maka semuanya harus merenung dan berfikir serius, bahwa kepentingan masyarakat lebih penting dari pada keinginan kita sendiri walau kita sebagai penguasa. b) Pembangunan jalan poros untuk membuka daerah yang terisolasi harus segera dilakukan, agar masyarakat di daerah terpencil bisa memiliki mobilitas ekonomi yang lebih
mudah.
lengkonglor
Contoh
pembangunan
jalan
tembus
menuju bangle dan jalan lingkar wilis di
wilayah kecamatan Sawahan yang sampai detik ini
16 belum ada tindakan. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk lebih berfikir serius atas hal tersebut. c) Nilai ekonomis pembangunan jalan sangat pendek, hal itu disebabkan karena pengerjaan yang kurang bagus, pengawasan yang lemah dan waktu pengerjaan yang tidak tepat. Atas kondisi tersebut, kepada saudara Bupati untuk memberikan perhatian yang serius 2) PU Ciptakarya a) Banyaknya fasilitas umum baik gedung maupun sarana olah
raga
yang
pengelolaannya
belum
maksimal,
bahkan ada yang dikelola oleh pribadi. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk segera menata dan mengelola fasilitas umum tersebut agar terjaga dan terawat dengan baik. Disisi lain retribusinya juga akan meningkatkan PAD b) Ditemukannya karcis retribusi yang asli tapi palsu, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan PAD retribusi kebersihan, sebagai contoh PAD dari kebersihan sebesar Rp. 46.000.000,- padahal setiap hari para pedagang di pasar ditarik sebesar Rp. 2.000,c) Terlalu borosnya jasa konsultan perencanaan yang banyak ditemukan tidak sesuai dengan anggaran yang ada, seharusnya konsultan perencanaan bisa dijadikan satu dengan nilai paket pekerjaan / pembangunan. d) Masih
ada
kurang
pemahaman
tentang
pekerjaan
keciptakaryaan yang selalu menjadi alasan untuk tidak bisa
dianggarkan,
tanggungjawab perlunya
desa
rumusan
dengan atau yang
alasan
lainnya. jelas
Maka mana
menjadi dari
itu
pekerjaan
keciptkaryaan yang memang bisa dianggarkan di APBD walapun lokasinya berada di desa. e) Pelaksanaan pembangunan rumah sakit kertosono yang terus dikejar waktu menjadi pemikiran kita bersama. Karena anggaran pembangunan tersebut sangat besar, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk terus melakukan pemantauan agar kualitas pekerjaan jadwal penyelesaian bisa tepat waktu
17 c. Perumahan 1) Program bedah rumah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun
terakhir
masyarakat.
ini
memang
Namun
sangat
kenyataan
dibutuhkan
dilapangan
oleh
banyak
beberapa kejadian yang menurut pantauan DPRD tidak sesuai dengan harapan, antara lain, masih adanya yang tinggal / hidup
di kandang kambing, adanya pemotretan
dan membuat proposal yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan biaya yang mahal. Adanya pungutan bagi penerima dengan
alasan
yang
bermacam-macam.
Sehubungan
masalah tersebut memberatkan perangkat dan masyarakat, maka kedepan hal tersebut untuk tidak diulangi lagi 2) Kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk pembelian
rumah
sangat
sederhana
bagi
masyarakat
miskin kelihatannya belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena program tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, maka DPRD meminta kepada PU Ciptakarya untuk berupaya agar program tersebut bisa diterima oleh masyarakat d. Penataan Ruang 1) Perda RTRW merupakan dokumen penting untuk menata kawasan strategis yang akan di desain oleh pemerintah daerah. perda tersebut telah mengatur secara detal zonazona yang menjadi amanat peraturan perundang undangan. Sehubungan penataan ruang dan wilayah ini sangat penting artinya, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memperketat ijin penggunaan ruang dan wilayah Kabupaten Nganjuk agar sesuai dengan perda. DPRD mensinyalir ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan perda RTRW untuk kepentingan tertentu, kondisi ini jika dilanjutkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari 2) Perkembangan pembangunan industri di Nganjuk yang semakin pesat, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk mulai membuat kawasan khusus industri sehingga penataan ruang bisa semakin bagus, disisi lain penyiapan kawasan industri akan mempercepat pertumbuhan pabrikpabrik besar yang ada di Nganjuk yang secara otomatis
18 akan
mengurangi
pengangguran
dan
meningkatkan
pendapatan masyarakat Nganjuk. e. Perencanaan Pembangunan 1) Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sistem penganggaran. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sebuah daerah. prinsip utama perencanaan adalah
mendahulukan
sesuatu
yang
urgen
karena
menyangkut harkat dan martabat masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini DPRD melihat perencanaan yang dilakukan oleh eksekutif kurang memenuhi hajat hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga banyak jalan rusak dan fasilitas umum lain yang porak poranda tidak ditangani 2) Hasil Musrenbang dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten banyak yang hilang dari tingkat Kabupaten ke DPRD, dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau golongan di TAPD. 3) Masih ditemukannya anggaran siluman berupa pengadaan mobil dinas yang tidak pernah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD. 4) Perencanaan yang baik melahirkan pekerjaan yang baik, karena
semuanya
telah
didesain
dengan
penuh
pertimbangan. Demikianlah format perencanaan yang ideal. Selama ini DPRD melihat banyak beberapa proyek besar yang tidak dilakukan penelitian dulu, bahkan banyak juga beberapa penelitian yang akhirnya juga tidak dilakukan. Hal ini menjadikan pemborosan dan pekerjaan sia-sia. Sehubungan dengan hal tersebut maka, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memantau beberapa kegiatan besar agar selalu dalam bingkai perencanaan yang bagus dan akuntable 5) Kajian layanan maternal mengurangi resiko kematian ibu dan anak dan kapasitas intitusi puskesmas mengapa anggaran
itu
ada
di
Bappeda,
seharusnya
anggaran
tersebut ada di Dinas Kesehatan, oleh karena itu DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk menempatkan anggaran sesuai dengan tupoksinya.
19 6) Menurut pandangan DPRD untuk pembangunan semantok adalah pemborosan anggaran,
karena selama ini pihak
pemerintah daerah tidak pernah terbuka akan nominal yang dibutuhkan. Contohnya Study pemantapan desain bendungan semantok sebesar 2,5 M, fasilitas pengurusan ijin dan sertifikasi sebesar Rp. 723.000.000,-, study model tes desain spilway sebesar Rp. 363.000.000,f.
Perhubungan 1) Pembangunan terminal kertosono yang terkendala lokasi sehingga sampai saat ini belum terealisasi merupakan bentuk kegagalan eksekutif dalam melakukan perencanaan pembangunan. Pemaksaan pembangunan terminal akan berdampak pada masyarakat sekitar dan ketidaktepatan dalam pembangunan terminal. Ironisnya penelitian yang dilakukan Bappeda atas pembangunan terminal seperti kegiatan
yang
bersifat
formalitas
dan
tidak
memiliki
manfaat yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD memberikan masukan untuk tidak memaksakan pembangunan
terminal
kertosono
jika
tidak
memiliki
dampak yang signifikan pada pendapatan daerah dan akan menimbulkan
problematika
sosial
pada
masyarakat
kertosono. 2) Karcis retribusi yang melintasi pos Guyangan berpotensi banyak penyelewengan oleh oknum Dinas, maka dari itu DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk membuat Perbup mengenai hal tersebut. 3) Masih banyaknya petugas parkir
di sekitar Alon-alon
Nganjuk yang menarik jasa parkir untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 2.000,-, padahal sesuai Perda sebesar Rp. 500,g. Lingkungan hidup Pengelolaan lingkungan hidup menjadi issu nasional yang selalu menjadi bahan kajian. Pengelolaan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk melestarikan alam dan mengantisipasi
dampak
banjir
maupun
tanah
longsor.
Melakukan penghijauan dan pengendalian bahaya banjir dan tanah longsor secara fisik tidak menjamin sepenuhnya untuk mengendalikan kedua dampak bencana alam itu. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai
20 sejak dini, agar menanamkan perilaku hidup yang sadar cinta lingkungan bisa dijalani sejak kecil. Pendidikan dan pelatihan sadar dan sayang lingkungan melalui kemah hijau dan pendidikan adiwiyata disekolah perlu mendapatkan porsi anggaran
yang
cukup
agar
pendidikan
lingkungan
bisa
dilakukan secara maksimal. h. Sosial Anggaran yang ada di Dinsosnakertrans itu sangat kecil, oleh karena itu DPRD meminta ke saudara Bupati untuk lebih memikirkan urusan sosial kepada masyarakat khususnya lansia. i.
Pemerintahan Umum Pengadaan
kain
pada
asisten
umum
sekretariat
daerah
Kabupaten Nganjuk yang akhirnya menjadi masalah hukum merupakan potret buruk perencanaan dan penganggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut dapat kita lihat, dimana pengadaan kain yang menelan anggaran Rp. 6.411.985.500,perencanaan
ini
ternyata
telah
dan pelaksanaan
sesuai
menyalahi dengan
proses
ketentuan
peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat kita lihat antara lain sebagai berikut: 1) Penganggara pengadaan kain tersebut antara KUA-PPAS dengan DPA tidak sesuai ; 2) Anggaran pengadaan ada selisih hampir Rp. 6,2 M dari awal perencanan yang hanya Rp. 200.000.000,-; 3) Pada
saat
pelaksanan
anggaran
terjadi
perubahan
nomenklatur yang ternyata dilakukan secaara sepihak oleh Tim
Anggaran
melanggar
Pemerintah
peraturan
Daerah
(TAPD),
sehingga
perundangan,
dimana
merubah
nomenklatur dan jumlah anggaran harus dilaksanakan dalam rapat badan anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah ; 4) Dalam pelaksanaan pengadaan ternyata ada permainan dan penataan
mulai
dari
pemenang
lelang,
pengadaan
barangnya dengan pihak penyedia. Serta adanya penjualan diluar ketentuan yah jelas-jelas menguntungkan oknum tertentu. Atas kondisi tersebut maka DPRD Kabupaten Nganjuk meminta kepada
Saudara
Bupati
untuk
lebih
berhati-hati
dalam
21 melakukan perencanaan dan pelaksanaan agar dikemudian hari tidak menimbulkan dampak hukum dan negara tidak dirugikan. Kepada aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses tersebut sesuai denga ketentuan hukum yang berlaku 8.2.
Urusan Pilihan Yang dilaksanakan a. Pertanian 1) Problematika petani yang semakin komplek memerlukan perhatian
serius
aparatur
pemerintah
pada
Dinas
Pertanian. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Dinas Pertanian untuk lebih serius dalam
menangani
problematika
para
petani
dengan
mengoptimalkan kinerja PPL dan UPTD Dinas Pertanian 2) Masalah pasca panen menjadi masalah utama bagi petani, dimana harga hasil pertanian pada saat panen raya yang murah
belum
mendapatkan
perhatian
serius
dari
pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk membuat kebijakan strategis atas problematika pasca panen tersebut, agar petani di Nganjuk bisa lebih makmur. 3) Pembangunan tanamanan holtikultura di Nganjuk menurut pandangan DPRD masih kurang maksimal, dimana daerah dan areal tanaman holtikultura masih sangat sedikit dan pembinaan pembangunan kawasan tanaman holtikultura juga tidak dilakukan secara serius. Sehubungan dengan potensi pasar sayur sukomoro yang perkembangannya semakin pesat, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati
untuk
pembangunan
memberikan dan
perhatian
optimalisasi
serius
kawasan
terhadap tanaman
holtikultura di Kabupaten Nganjuk. 4) Berkenaan dengan asuransi gagal panen di Kabupaten Nganjuk, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk lebih di optimalkan. b. Dinas Peternakan dan perikanan daerah Pembangunan dibidang peternakan di Nganjuk
menurut
pengamatan DPRD masih setengah hati. Bidang peternakan hakekatnya
memberikan
andil
besar
dalam
menopong
pendapatan petani dan masyarakat di pedesaan. Di beberapa daerah lain pemerintah daerah memberikan perhatian serius dengan
memberikan
bantuan
ternak
sapi
dan
kambing.
22 Langkah ini mengandung maksud agar keberdayaan petani dan masyarakat
bisa
maksimal
karena
ternak
memberikan
sumbangan untuk menambah pendapatan secara kongkrit. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius dan langkah kongkrit dalam menangani masalah peternakan di Kabupaten Nganjuk 9. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan kewajiban pemerintah yang diserahkan kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakannya. Tugas pembantuan memiliki maksud strategis dalam mempercepat problematika daerah atas hal-hal tertentu. Sehubungan dengan kondisi di atas, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan tugas pembantuan yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas PU Ciptakarya dan Dinas Pertanian, secara maksimal, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi pemerintah atau masalah hukum dikemudian hari. 10. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 10.1. Kerjasama dengan Pihak Ketiga a. Banyaknya kerjasana pihak ketiga antara SKPD dengan pihak lain bahkan pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan lembaga lain
merupakan
sebuah
langkah
positif
yang
perlu
ditingkatkan. Namun DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan analisis yang serius, agar kerjasama dengan pihak ketiga memberikan nilai positif atau penambahan pendapatan pada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kerjasama dengan pihak ketiga yang terlalu lama ( seperti pengelolaan kolam renang sri tanjung), kerjasama antara perhutani dengan Perusahaan
Daerah
tentang
pengelolaan
kawasan
milik
perusahaan daerah di blonglo kecamatan ngetos yang sekarang sudah habis masa kontraknya, tetapi belum diselesaikan tanaman yang ada di atasnya. Hal tersebut jelas merugikan pemerintah daerah. atas kejadian tersebut, maka DPRD meminta untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya agar tidak berlarut larut b. Kerjasama pihak ketiga dengan beberapa perusahaan yang dilakukan oleh rumah sakit berkaitan dengan pelayanan BPJS merupakan
langkah
startegis
untuk
meningkatkan
PAD.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta untuk
23 meningkatkan pelayanan pasien agar kerjasama tersebut bisa semakin erat dan saling menguntungkan. 10.2. Koordinasi dengan instansi vertikal Sukses
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
merupakan
kekompakan seluruh stakeholder yang ada, baik dari instansi vertikal maupun aparatur yang ada di daerah. Komunikasi intensif maupun menjalin silaturrahmi merupakan bentuk kongkrit agar hubungan maupun kerjasama antar instansi bisa terjaga dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada saudara Bupati menjalin komunikasi dengan seluruh aparatur birokrasi di daerah dengan instansi vertikal yang di Nganjuk dengan melakukan pertemuan berkala secara rutin, olah raga persahabatan antar instansi dan kunjungan persahabatan dengan daerah lain bersama instansi vertikal. Hal tersebut akan mengokohkan tali silaturrahmi, persahabatan dan kerja sama yang lebih baik. III. KESIMPULAN Setelah Pansus LKPJ Bupati Nganjuk melakukan kajian, penelitian dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2015, maka DPRD Kabupaten Nganjuk memutuskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap merupakan evaluasi, masukan
LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2015 ini dan catatan penting
atas kinerja Bupati
Nganjuk selama satu tahun. Rekomendasi LKPJ Bupati Nganjuk ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan menjadi lebih baik. IV. PENUTUP Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, semoga akan menjadikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik di masamasa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan harap maklum adanya. Nganjuk, 29 April 2016 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETUA dto Drs. PUJI SANTOSO
