Sekretariat Negara Republik Indonesia
Provinsi Inovatif; Selasa, 19 Juni 2007
Meneropong Ide di Balik Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Dalam RPJMD 2007-2012
Fadel Muhammad Gubernur Provinsi Gorontalo
Memasuki periode kedua pemerintahan Fadel Muhammad Gusnar Ismail sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo periode 2006-2011 setelah selama 5 (lima) tahun berlalu, berbagai terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekwensi terpilihnya kembali pasangan Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail maka secara otomatis mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dirintis sebelumnya.
Melihat apa yang telah dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2007-2012 dengan rumusan visi dan misi serta Grand Strategis-nya, sehingga hal ini yang menjadi motif utama crew inovasi untuk mencoba menelusuri hal-hal yang melatarbelakangi visi Provinsi Gorontalo Provinsi Inovasi.ÂÂ
Bagaimana seharusnya sebuah visi dan misi itu? Visi adalah suatu gambaran apa yang kita bayangkan, sehingga visi itu harus clear, membangun inspirasi dan motivasi, mudah diingat serta menghasilkan leverage, sedangkan misi sebaiknya fokus pada suatu tujuan/makna utama (one common purpose), memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi, spesifik pada kompetensi organisasi (mencerminkan mengapa organisasi didirikan) sederhana dan mudah diingat, mencerminkan keyakinan dan nilai organisasi, memberikan makna mulia kepada setiap anggota organisasi sehingga mampu memberikan inspirasi dan motivasi, dengan demikian maka visi misi suatu daerah akan lebih terarah.
Apakah ide dasar dari perumusan Inovasi sebagai visi Gorontalo? Sebagaimana disampaikan Gubernur Gorontalo, Ir. H. Fadel Muhammad, pada acara Seminar Nasional Dewan Perwakilan Daerah RI dengan tema utama DPD RI dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia pada 2 Maret 2006 di Ruang Nusantara IV Jakarta bahwa secara akademik penelitian tentang tren inovasi di sektor publik diperoleh temuan bahwa inovasi telah menciptakan kesadaran tentang perlunya sektor publik melakukan inovasi dan juga perlunya menggabungkan hasil-hasil ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Drucker mengatakan bahwa inovasi adalah the specific tool of entrepreneurs that is utilized to exploit change as an opportunity for a different business or a different service. Pengertian inovasi di sini mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga perubahan radikal yang sama sekali baru. Dengan demikian inovasi dapat dimaknai sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru yang memberikan nilai signifikan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Fokus perhatian para ahli terhadap inovasi saat ini masih condong pada sisi teknologi pada inovasi juga mencakup pada bidang organisasi dan praktek administrasi. Sayangnya ini kurang diperhatikan dengan serius. Inovasi dalam bidang teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dalam bidang administrasi dan organisasi. Padahal inovasi dalam bidang organisasi dan administrasi cenderung akan memicu inovasi dalam bidang teknologi, bukan kebalikannya.
Inovasi dalam organisasi tidak terjadi secara acak tetapi terpola. Ada tiga pola inovasi dalam organisasi. Pola pertama, inovasi yang terpogram melalui kegiatan riset dan pengembangan produk atau jasa. Pola kedua, inovasi yang tidak terprogram terjadi ketika muncul inefisiensi dalam organisasi atau ketika resources yang tersedia melimpah melampaui yang diperlukan lalu muncul inovasi. Pola yang ketiga, inovasi terjadi ketika organisasi mendapat tekanan, seperti terjadi krisis sehingga harus ada tindakan untuk mengatasinya lalu muncul inovasi. Dengan demikian, inovasi dapat dikembangkan secara proaktif dalam organisasi atau terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan.
Selain itu pula Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyampaikan pada saat pelaksanaan workshop “Shared http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 1 February, 2017, 01:50
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Vision on Mission and Strategic Breakthrough� (21/02) bahwa Gorontalo diharapkan seperti Singapura yang sederhana tapi menantang, ini dikarenakan Provinsi Gorontalo tidak memiliki sumber daya dan jumlah penduduk yang banyak sehingga Gorontalo harus menjadi provinsi yang inovatif agar bisa membuka pintu selebar-lebarnya bagi ide-ide maupun orang-orang yang mempunyai inovasi untuk turut membangun Provinsi Gorontalo.
Bagaimanakah Inovasi Pemerintah Daerah Dimaksud? Keberadaan Pemerinta Daerah di mana pun juga adalah dimaksudkan untuk menghasilkan output. Output penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah adalah berupa percepatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu inovasi kelembagaan atau inovasi dalam bidang organisasi menjadi penting dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ada tiga inovasi yang perlu dilakukan dalam organisasi Pemerintah Daerah, yaitu : (1) inoasi dalam struktur organisasi agar mampu menghasilkan output yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat; inovasi untuk mengurangi pengaruh red tape (hambatan birokrasi); dan (3) inovasi dalam pembuatan keputusan.
Inovasi dalam bidang pemerintahan atau sektor publik tidak mudah dilakukan. Borins mengatakan ada tiga penghambat inovasi. Pertama, muncul dari dalam birokrasi itu sendiri, yaitu sikap yang skeptis dan enggan berubah; Kedua, berasal dari lingkungan politik. Tuntutan organisasi kadang-kadang tidak bisa dipenuhi karena lingkungan politik yang tidak kondusif seperti penambahan anggaran, peraturan-peraturan yang menghambat dan kepentingan-kepentingan golongan. Hambatan ketiga berasal dari lingkungan di luar sektor publik seperti keraguan publik terhadap efektivitas suatu program, kesulitan melaksanakan program terutama dalam menentukan kelompok sasaran. Inovasi sektor publik sering mendapat tentangan karena tidak saja akan mempengaruhi pola-pola hubungan dan struktur kekuasaan yang ada.ÂÂ
Drucker mengamati bahwa inovasi pada organisasi sektor publik itu sering dihambat oleh tiga faktor. Pertama, ketergantungan pada anggaran pusat; kedua, misi dari sektor publik adalah menjamin terjadinya alokasi resources yang adil bukan memberikan pelayanan menurut kehendak pasar; dan ketiga tujuan utama manajemen sektor publik adalah melakukan sesuatu dengan baik menurut standar moral yang berlaku, bukan melakukan prioritasisasi tujuan sesuai dengan skala ekonomi. Oleh karena itu, inovasi sektor publik sering dianggap akan mengikis nilai-nilai fundamental yang menjadi acuan pola tindak organisasi publik yaitu keadilan.
Meskipun ada hambatan menurut pengamatan Drucker, sektor publik hendaknya belajar kepada para inovator. Agar mampu berinovasi, harus melihat perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di bidang sosial, teknologi, ekonomi, dan demografi karena setiap perubahan senantiasa membawa peluang baru. Sekali lagi Drucker menegaskan bahwa membangun manajemen wirausaha dalam organisasi publik adalah tugas politik yang paling berat dan menantang.
Kenapa harus Inovasi? Jawabannya adalah inovasi atau tertinggal. Para penyelenggara pemerintah daerah belakangan ini nampak gamang dengan perubahan yang terjadi di semua lini. Pada satu sisi dituntut untuk melakukan inovasi, pada sisi lain harus akuntabel, apalagi belakangan ini mereka dihadapkan pada sejumlah contoh kasus tentang eksperimen penyelenggaraan pemerintahan di alam otonomi. Banyak pejabat daerah berhadapan dengan hukum karena tindakannya dituduh telah melakukan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melanggar undang-undang. Ini membuat mereka takut melakukan inovasi. Ini membuat pemerintah daerah takut berinovasi akibatnya tidak terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada rakyat, demikian juga percepatan kesejahteraan sulit tercapai. Kasus yang disebutkan di atas sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya mereka memahami bahwa pengelolaan pemerintahan dewasa ini hampir tidak jauh berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Visi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mampu menghasilkan konsepsi baru yang konsisten dengan perkembangan tatanan masyarakat dan tatanan ekonomi yang berbasis informasi. Inovasi menjadi kata kunci. Dean Joseph Nye dari Kennedy School’s of Government mengatakan bahwa pemerintah dengan jelas harus melakukan perubahan yang berkesinambungan sebagai proses fundamental. Inovasi dalam pemerintahan tidak hanya mencakup perubahan menuju “best practice� atau menyediakan informasi yang mudah diakses, tetapi lebih penting inovasi itu sendiri harus melembaga dalam pola pikir aparatnya dan benar-benar dipahami. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 1 February, 2017, 01:50
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Persoalannya adalah dimana Pemerintah harus belajar untuk melakukan inovasi yang lebih baik dan lebih cepat? Pemerintah dapat belajar dari siap saja dan belajar tentang proses inovasi yang sesungguhnya, baik dari sisi kewirausahaan maupun dari sisi korporat, ini akan membantu Pemerintah menemukan jalan terbaik dalam berinovasi. Sekarang harus ada perubahan berpikir manajerial di kalangan birokrasi pemerintahan, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Sekarang bukan lagi kita menanyakan, “How are we doing?�, tetapi, “What are we going to do next?�. Mengapa demikian? Karena tuntutan masyarakat mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pemerintah harus senantiasa beberapa langkap di depan agar mampu membangkitkan kepercayaan kepada warganya.
Kolaborasi Visi dalam Misi Pembangunan?
Misi sangat berhubungan erat dengan visi tetapi kemudian misi bukan cara untuk mencapai tujuan, sebagaimana hal-hal yang telah berkembang pada saat pelaksanaan workshop “Shared Vision on Mission and Strategic Breakthrough� (21/02) baru-baru ini Wakil Gubernur Gorontalo, Ir. Gusnar Ismail, M.M., menyimpulkan tiga hal pokok yakni kemandirian, produktivitas, dan religius, sehingga melahirkan misi Gorontalo adalah Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif, dan Religius.
Dengan demikian maka yang menjadi Grand Strategies dalam mewujudkan mimpi-mimpi sebagaimana tertuang dalam visi dan misi adalah inovasi kepemerintahan entrepreneur dengan kinerja nyata yang membangun kepercayaan rakyat. Inovasi SDM yang berjiwa entrepreneur, mandiri, dan religius. Inovasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi rakyat berbasis desa serta inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pengalaman Gorontalo 5 Tahun Belakangan dalam Ber�inovasi� Membangun daerah dalam perspektif manajemen kewirausahaan bukan sekedar menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih mengedepan adalah melakukan inovasi yang berkesinambungan sehingga dicapai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek penting yang sering kurang mendapat perhatian adalah melakukan penataan manajemen pemerintahan daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melihat aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan proses pengembangan ekonomi daerah merupakan penentu penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena itu, elemen ini menjadi prioritas penataan agar Pemerintah Daerah Gorontalo memiliki watak kewirausahaan.
Kelembagaan Pemerintah Daerah adalah bagian yang menjadi perhatian utama dalam inovasi. Organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo ditata ulang berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit Pemerintah Daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.ÂÂ
Inovasi kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui capacity building dan perubahan orientasi mindset dari mindset birokratik ke mindset entrepreneur, terakhir dibumbui dengan pembentukan emosi/watak sesuai dengan nilai luhur/agamis dalam ESQ. lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian, dan kesehatan ditata ulang agar kinerjanya lebih baik karena fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian itu merupakan inti dari kapasitas manajemen Pemerintah Daerah. Upaya yang telah dilakukan adalah :
Memindahkan Biro Keuangan yang sebelumnya berada di bawah Sekretariat Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan antara Biro Keuangan dengan Dinas Pendapatan Daerah. Kepala Badan Keuangan ini dalam organisasi Pemerintah Daerah berfungsi sebagai Chief Financial Officer yang bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan daerah. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 1 February, 2017, 01:50
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Merubah Biro Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah/Diklat Daerah, terakhir diarahkan menjadi Badan Pengembangan Aparatur Daerah. Sejalan dengan garis kebijakan Pemerintah Provinsi yang mengutamakan pada peningkatan kualitas SDM maka diperlukan suatu institusi yang mampu mengembangkan potensi SDM daerah agar berkinerja maksimal. Badan kepegawaian ini didedikasikan sebagai lembaga yang mampu memfasilitasi potensi dan kreativitas pegawai daerah yang berkinerja maksimal.
Pembentukan Badan Pelaksana Kesehatan Mandiri (BAPELKESMAN). Masalah kesehatan terutama di kawasan timur Indonesia sangat pelik. Pada satu sisi, kekurangan tenaga medis, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Pada sisi lain, jaminan kesehatan untuk rakyat miskin masih belum terbentuk. Melalui hasil studi dan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, dibuat kerjasama yang merupakan terobosan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat miskin di Gorontalo dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik.
Pembentukan/mengembangkan lembaga pendidikan unggulan berbasis keunggulan kawasan. Di Indonesia pada umumnya pendidikan dikembangkan hampir seragam tanpa memperhatikan keunikan dan potensi daerah. Gorontalo mengambil inisiatif mengembangkan pendidikan yang berbasis pada keunggulan kawasan. Pola pengembangan ilmiah pokok di Gorontalo berbasis pada bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian diharapkan nantinya lulusan sekolah-sekolah di Gorontalo sangat mengenai potensi yang dimiliki daerahnya dan mampu memanfaatkan kesempatan yang berkembang di daerah.
Implementasi zero red tape yaitu meniadakan hambatan birokrasi.
Di bidang kepegawaian, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inovasi yang cukup radikal. Konsep pengembangan pegawai diarahkan agar pegawai itu inovatif, mampu bekerja secara teamwork, dapat dipercaya, mampu bekerja cepat dan akurat, serta dapat menciptakan kemakmuran daerah. Terobosan yang dilakukan adalah menciptakan nilai-nilai kerja untuk membangun entrepreneurial spirit dalam birokrasi pemerintahan yang mengutamakan pada inovasi, teamwork, trustworthiness, prosperity, dan speed. Ini adalah inovasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia yaitu menciptakan semacam corporate culture seperti yang ada pada sektor swasta.
Manajemen keuangan daerah merupakan aspek penting yang mempengaruhi kinerja daerah karena merupakan unsur yang sangat vital dalam membentuk kapasitas manajemen Pemerintah Daerah. Inovasi yang dilakukan adalah menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah agar sistem tersebut menjamin terwujudnya akuntabilitas publik. Upaya yang dilakukan saat ini adalah:
- Membuat neraca keuangan daerah. Gorontalo adalah salah satu daerah yang pertama membuat Neraca Keuangan Daerah. - Penerapan tunjangan kinerja pegawai yang tidak berpengaruh terhadap penambahan anggaran pembiayaan daerah. Ini adalah penerapan prinsip performance pays.ÂÂ
Terobosan lainnya adalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi daerah. Gorontalo adalah daerah yang tidak http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 1 February, 2017, 01:50
Sekretariat Negara Republik Indonesia
dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan bukan daerah industri yang sudah maju. Oleh karena itu, perlu ada inovasi untuk membangkitkan potensi ekonomi daerah menjadi sesuatu yang nyata. Kekuatan ekonomi Gorontalo terletak pada dua sektor yaitu pertanian dan perikanan.
Pengembangan pertanian difokuskan pada budidaya jagung karena merupakan tanaman yang secara tradisional sudah dikenal dan dibudidayakan. Maize economy adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo. Melalui maize economy dibangun interlinkage antara sektor hulu dan hilir untuk mengembangkan nilai tambah komoditas jagung.
Pengembangan ekonomi jagung dengan membangun infrastruktur ekonomi jagung yaitu menyediakan akses jalan produksi, sistem irigasi lahan kering dengan mengandalkan pompa sistem gravitasi, dan stasiun pengumpul telah berhasil membentuk sabuk jagung di Gorontalo. Keberhasilan ini juga didukung dengan melibatkan lokal manajer yaitu para camat sebagai gugus terdepan pelaksana kegiatan ekonomi jagung sehingga Pemerintah dapat dengan cepat dan akurat memperoleh umpan balik tentang kondisi lapangan.
Dalam waktu satu tahun terjadi peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan. Jagung Gorontalo telah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Belakangan ini Korea sangat menginginkan Jagung Gorontalo. Di kawasan persawahan sekitar Bandara Jalaludin Gorontalo, Perusahaan Korea membuat contoh budidaya jagung modern dalam rangka berpartisipasi dalam Gorontalo Maize Economy.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui program “Etalase Kelautan: yang diarahkan sebagai wahana transformasi masyarakat nelayan dan pesisir, dari nelayan tradisional menuju nelayan modern yang berorientasi komersil. Melalui penetapan harga dasar ikan, dan fasilitas pendingin movable, serta dukungan perbengkelan telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan produksi ikan tangkap di Gorontalo.
Dampak kebijakan inovatif yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo (2002-2004) adalah ekonomi tumbuh 7% pada 2004 melampaui Sulut, Sulteng, Sulsel, dan terpaut sedikit lebih rendah dari Sultra, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 3,8 juta. Angka kemiskinan menurun dari 72,14% pada tahun 2000 menjadi 32,29% versi BKKBN. Indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan yang signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia Se-Provinsi Gorontalo
Daerah 1999 2002 2004
Prov. GorontaloKab. GorontaloKota GorontaloKab. BoalemoKab. PohuwatoKab. BonebolangoNasional na63,366,7nanana64,3 64,164,767,863,9nana65,8 66,3965,9869,7064,3764,0765,0266,24
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 1 February, 2017, 01:50
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Sumber : HDR-UNDP 2001, 2004. Untuk data 2004 dari BPS Gorontalo.
Pengalaman seperti ini perlu dipertukarkan sebagai bahan masukan menetapkan kebijakan pembangunan yang mampu memberikan dampak kemakmuran.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 1 February, 2017, 01:50
