PROSPEK PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. Muslihun Muslim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram

PROSPEK PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Muslihun Muslim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram Email: [email protected] Abstrak Dalam konteks Negara Pancasila, geliat dan keinginan kuat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangat realitas dan rasional. Ada idealisme masyarakat muslim Indonesia untuk menerapkan ajaran atau konsep Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Bagi kaum muslim Indonesia, ekonomi Pancasila adalah ekonomi Islam dalam konteks Indonesia. Ekonomi Pancasila adalah objektifikasi ekonomi Islam, walaupun harus diakui bahwa ekonomi Pancasila belum sesuai sepenuhnya dengan konsep ekonomi Islam. Menarik memperhatikan per­kembangan sistem ekonomi di Indonesia ini. Setelah melalui masa trial and error dari masa Orde Lama yang lebih miring ke Sosialisme, dan Orde Baru yang lebih kapitalistik dari negeri asal konsep tersebut, sebenarnya pemikiran ekonomi Islam banyak dilakukan oleh para ekonom muslim Indonesia dalam kerangka pemikiran ekonomi Pancasila. Ekonomi Pan­ casila sebagai bungkus, sedangkan ekonomi Islam sebagai substansi di dalamnya. Dalam hal ini ekonomi Islam lebih bersifat normatif evaluatif dan belum mampu memberikan kontribusi yang optimal. Baru pada paruh terakhir masa Orde Baru, yakni sekitar era 90-an terjadi eskalasi dan transformasi fungsional pemikiran ekonomi Islam, dari sekedar normatif evaluatif menjadi praktis empiris, ditandai dengan berdirinya, BMI, Takafful, BPR, BMT, dan lain-lain. Kata kunci: Ekonomi Islam, ekonomi pancasila, kontektualisasi

Pendahuluan Berangkat dari dasar negara Pancasila, yang pada prinsipnya memberikan ke­ bebasan seluas-luasnya bagi peme­luk­ nya untuk menjalankan ajaran agama­­ nya sesuai dengan keyakinan dan ke­­per­­cayaannya (pasal 29 ayat 2 UUD 1945), maka hal ini merupakan isyarat bagi terbukanya kontribusi ajaran

26 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

agama dalam konstelasi hukum di Indo­ nesia. Dengan memperhatikan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa UUD 1945 mengandung butirbutir pasal yang merupakan pintu gerbang bagi masuknya norma-norma hukum–yang secara kuantitatif maupun kualitatif sangat memenuhi kebutuhan

kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan sifatnya yang sangat mem­buka diri bagi masuknya nilai-nilai agama dalam sistem hukum maupun hu­kum positif di Indonesia, sekaligus bisa menjadi penggerak lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif nasional pada masa mendatang.1 Dari Ketentuan pasal 29 ayat 1 yang dengan tegas menyatakan: ”Negara ber­ dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada dasarnya mengandung maksud bah­wa negara tidak boleh membuat pe­ raturan perundang-undangan atau me­ lakukan kebijakan-kebijakan yang ber­ tentangan dengan dasar keimanan, serta berkewajiban membuat peraturan per­ undangan atau melakukan kebijakankebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan YME dari segolongan pemeluk agama yang me­ merlukannya. Dalam kerangka di atas, pemerintah telah berupaya menjadikan hukum syari’at tuan di negeri sendiri. Walaupun diakui hal ini masih terbatas pada tiga aspek hukum Islam yakni bidang perkawinan (munakahat), bidang ke­ waris­­an, dan bidang wakaf. Oleh ka­ rena itu, kita berharap pada masa-masa yang akan datang hukum warisan Be­ landa—sebagai hukum setan seperti ka­ta Hazairin—akan terkikis habis dan di­ gantikan dengan hukum responsif -yang lebih mencerminkan rasa keadilan yak­ni dengan mengadopsi hukum yang hidup di masyarakat, bukan lantas H. Hartono Marjono, Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan (PN. Mizan, Bandung, 1997), 28.

mengadopsi dari negara luar yang belum tentu memiliki persamaan situasi kehidupan sosial-budaya (sosio kultural) masyarakatnya. Salah satu alternatif yang sangat penting untuk dipikirkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah upaya mengadopsi prinsip muamalat Is­lam—khususnya yang menyangkut “perjanjian”—ke dalam hukum positif, agar memiliki kekuatan hukum (yuridisformal). Sehingga umat Islam memiliki kecendrungan yang kuat untuk mene­ rap­­­kan ajaran-ajaran, akhlak, dan syariat Islam dalam melaksanakan muamalatnya. Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Dalam upaya membangun kerangka dasar hukum nasional, postulat moral dari kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”—perlu dipahami dan dihayati, agar setiap usaha meng­kon­ struksi dan membentuk hukum dan perundang-undangan tidak menyim­ pang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang tercantum dalam UUD 1945. Kalimat tersebut menunjukkan adanya struktur rohaniah dari bangsa Indonesia –dimana cita rasa keadilan, kemerdekaan, spirit kerakyatan, kesamaan kedudukan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat—berhubungan secara ber­ jalin dan berkelindan- sehingga tidak dapat dipisahkan.2 Sumbangan Hukum Islam dalam pem­­bangunan hukum Nasional me­ nurut Yusril Ihza Mahendra, sangat

1

Artidjo Alkotsar, Identitas Hukum Nasional (Yogyakarta: PN. Fak. Hukum UII, 1997), vi.

Iqtishaduna

2

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 27

relevan karena dua alasan. Pertama, cendikiawan Muslim memiliki tang­ gung jawab moral dan akademis. Kedua, masalah pembangunan hukum me­ rupakan masalah besar bangsa kita. Menurut Yusril, bagaimana bisa in­ vestor akan menanamkan modalnya, kalau tidak ada keteraturan sosial dan ke­tertiban dan kepastian hukum.3 Masih menurut Yusril, sumbangan hukum Islam pada hukum keluarga yang men­ cakup perkawinan, perwalian, dan ke­ warisan (hukum keluarga), karena hu­ kum keluarga memang merupakan bidang-bidang hukum yang sensitif. Di bidang hukum ini, hukum Islam akan berlaku secara langsung bagi penduduk yang beragama Islam, karena itulah kesadaran hukum mereka. Pemerintah dan perwakilan tidak mempunyai pilih­ an kecuali mengangkat status hukum Islam di bidang ini dari hukum yang hidup manjadi hukum Nasional, yang berlaku khusus bagi penduduk Islam. Pemberlakuannya secara tertulis telah dilakukan oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.4 Bahkan UU Peradilan Agama ini telah diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang telah mengakomodir perkara ekonomi Islam sebagai salah satu bidang kajian Peradilan Agama. Bahkan yang paling baru adalah UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, di samping itu telah lahir pula UU Zakat dan UU Wakaf. Ali Yafie, Wacana Baru Fiqh Sosial (Bandung: Mizan,1997), 174. 3

4

Ibid, 178-180.

28 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

Jelaslah bahwa hukum Islam yang tidak memisahkan iman, moralitas dan hukum dapat menyumbangkan sesuatu yang penting dalam menggali Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum Nasional. Hukum yang diproduk di negara kita haruslah hukum yang ber­ dimensi religius, bukan hukum se­ kuler, yang bebas dari pengaruh dan pertimbangan keagamaan. Barangkali dasar berpikir seperti itulah yang men­ dasari para pendiri negara kita ini dahulu, sehingga menamakan negara In­do­nesia sebagai negara Pancasila, yang sila pertamanya memiliki dimensi ke­tuhanan yang kental. Berbicara tentang paradigma hu­ kum di Indonesia, barangkali perlu diperhatikan adanya dua konsep hu­ kum yaitu hukum positif –hukum yang disahkan oleh konstitusi atau atur­ an-aturan lain yang berlaku di negara tersebut—dan hukum yang hidup—yaitu hukum yang tersosialisasikan dan di­ terima oleh masyarakat secara per­ suasif, karena dianggap sesuai dengan kesadaran hukum dan cita-cita mereka tentang keadilan. Dalam praktik tidak jarang suatu kaidah hukum positif ber­ lawanan dengan hukum yang hidup dan berlawanan pula dengan kesadaran hukum masyarakat. Di samping itu, negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut perhitungan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah, 88,7 % penduduk Indonesia adalah muslim. Karena itu secara empiris, tidaklah ber­ lebihan dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup

(the living law), meskipun secara resmi dalam aspek-aspek tertentu ia tidak —atau belum dijadikan kaidah hukum positif,5 seperti pada masalah-masalah keperdataan (muamalat). Reformasi hukum yang sedang berjalan saat ini mestinya tak menga­ baikan sifat aspiratif dari undang-undang yang akan dibentuk. Me­ninggalkan sifat aspiratif dari suatu undang-undang sama saja de­ngan membuat kuburan baru.6 Pertanyaan­nya, mana di antara tiga jenis hukum: produk Kolonial, Adat, dan Islam yang lebih aspiratif di Indonesia? Hukum adat tampaknya tak mungkin sebab hukum adat bermacam-macam

di negeri ini.7 Dan belum tentu hukum adat satu daerah bisa cocok untuk daerah lainnya. Satu-satunya alternatif adalah hukum Islam. Berarti, peluang hukum Islam menggantikan hukum positif, yang notabene produk penjajah Belanda, sangat besar. Pertama, karena mayoritas rakyat beragama Islam. Maka wajar kalau hukum Islam yang berlaku. Kedua, jauh sebelum kolonial Belanda datang, hukum Islam sudah mengakar di masyarakat dalam praktik sehari-hari. Lebih-lebih pengadilan Agama pada sa’at itu memiliki kompetensi yang luas.8 Menurut Van Vollenhoven, sedikitnya terdapat 19 hukum adat di Indonesia. Majalah Islam Sabili, No. 24 th. VII 17 Mei 2000, 68. 7

Sarjana Hukum Belanda, L.W.C. Van den Berg berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda, bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku motto “receptio in complexu” yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan memperlakukan syari’at secara keseluruhan. “Seluruh hukum sipil bagi perkaraperkara yang diajukan, diputus menurut hukum Islam,:, tegas Van Den Berg. Seiring masuknya kolonial Belanda, maka sedikit demi sedikit hukum Islam bergeser, lalu diganti dengan hukum kolonial Belanda. Mengenai hal ini, Mantan Hakim Agung, Busthanul Arifin menerangkan bahwa, pergeseran hukum masyarakat dari hukum Islam ke hukum kolonial lebih karena adanya rekayasa dari kolonial Belanda sendiri. “konflik hukum tersebut bukanlah konflik yang terjadi secara alami, melainkan konflik yang sengaja ditimbulkan oleh sistem kolonialisme pada waktu itu”. Tegas Busthanul. Selanjutnya karena kebutuhan kolonialisme, hukum yang ada saat itu di unifikasi, di satukan. “Itu berarti hukum yang berlaku di negeri Belanda di berlakukan juga di Indonesia”. Tegas Bustanul. Akhirnya seorang Sarjana Belanda, C. Van Vollenhoven membuat teori resepsi, yaitu hukum Islam berlaku di Indonesia karena telah di terima (diresepsi) oleh hukum adat. Maka masuklah era dimana hukum Islam terpinggirkan oleh hukum kolonial, Majalah Islam Sabili, 68. 8

5

Ibid, 176.

Sementara menurut pakar hukum Moh. Mahfud, MD. hukum yang berlaku di masyarakat selama ini, bersifat sangat ortodok. Sifat ortodok tersebut disebabkan politik yang tak demokratis. Menurut Mahfud, hukum yang ortodok itu memiliki lima ciri. Pertama, proses pembuatannya sentralistik, artinya berpusat pada pemerintah. Kedua, isinya bersifat spesifik instrumentalik, artinya membenarkan saja kehendak penguasa baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Ketiga, bersifat open interpretatif, artinya mudah ditafsirkan secara macam-macam oleh pemerintah. Keempat, hukum diupayakan untuk memberikan perlindungan bagi konstituen pemerintah. Kalau pemerintah yang melakukan kesalahan, persoalannya dimanipulir sehingga bukan kesalahan hukum dan dianggap salah prosedur. Kelima, hukum itu biasa diletakkan di bawah kebijaksanaan. Majalah Sabili, h.67. Sementara hukum responsif memiliki tiga ciri, yakni prosesnya partisipatif, isinya aspiratif, dan cakupannya limitatif. Secara dikotomis sistem politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan sistem politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang konservatif/ortodoks. Moh. Mahfud, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Penyunting Tirto Suwondo (Yogyakarta: PN. Gama Media, 1999), 83. 6

Iqtishaduna

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 29

Kuatnya desakan agar hukum Is­ lam menjadi hukum di negeri sendiri datang dari berbagai pihak. Tak ber­ lebihan memang. Menurut Hakim Agung, Bimar Siregar, hukum Islam itu sempurna. “Islam itu ciptaan Allah”, kata­nya. Hal senada diungkapkan oleh Salim Assegaf Al-Jufri. Menurutnya, kalau umat ditanya, mau memilih hu­ kum yang mana, pastilah mereka senang hukum Allah. “Karenanya menegakkan hukum Islam, bukan sudah sa’atnya, tapi sudah sewajibnya”, tegasnya.9 Analisis Kritis Ekonomi Islam Indonesia

di

Ajaran Islam mengenai ekonomi kini banyak dikaji di berbagai tempat. Hal ini terjadi setelah lembaga keuang­ an berdasarkan syari’ah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asu­ ran­si Takaful mampu eksis dan bah­ kan unggul dibanding keuangan kon­ ven­sional di tengah guncangan badai krisis ekonomi yang mendera In­ donesia—yang dalam pandangan Adiwarman Azwar Karim (Wadir Muamalat Institute) disebabkan karena mengandalkan sistem bagi hasil, maka bank-bank Syari’ah pun bermunculan. Walaupun disisi lain timbul kritikan Diakui juga bahwa banyak yang takut dengan hukum Islam, menurut Abdul Rahman Saleh, Pengamat Hukum, sekretaris Badan Pendiri YLBHI, ketakutan atau kecurigaan terhadap hukum Islam tidak disebabkan karena substansi hukumannya, tetapi pada istilah nama itu. Karena masalahnya sudah dipolitisir. Oleh karena itu menurut Abdurrahman Saleh yang paling penting bukan labelnya, tetapi nilai-nilai, ide-idenya masuk. Hal senada juga diakui oleh Bambang Widjoyanto, tidak perlu label tetapi yang penting esensinya, katanya, Majalah Islam Sabili, 73. 9

30 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

terhadap klausa di atas. Menurut Atha’ Mudzhar kemampuan Bank Syari’ah relatif bisa bertahan disebabkan karena tidak ikut dalam jual beli mata uang (valas), bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bahwa eksisnya bank syari’ah ter­ sebut tak lebih disebabkan karena me­ mang tidak memiliki keberanian untuk bersaing pada bidang yang lebih luas, tak ubahnya seperti pohon kecil yang tentunya tidak akan mendapatkan terpaan angin yang lebih kencang di bandingkan bank konvensional yang diibaratkan sebagai pohon besar. Dalam dataran lebih kecil di Indonesia, ternyata praktik per­ ekonomian Islam masih belum sepe­ nuh­nya at home.10 Sebagai contoh dunia Di Indonesia, tempat sering dikembangkan konsep ekonomi campuran (mixed economy) dalam format ekonomi Pancasila, tanpak berkali-kali mengalami trial and error. Pada era Orde Lama lebih miring kepada Sosialisme. Pada era Orde Baru lebih kapitalistik daripada di negara tempat lahirnya kapitalisme itu sendiri. Di tengah suasana dan kondisi ekonomi Orde Baru banyak dilakukan oleh para ekonom muslim dalam kerangka pemikiran ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sebagai bungkus luar, sedangkan ekonomi Islam lebih sebagai substansi dalamnya. Sebagai substansi di dalam, maka pemikiran ekonomi Islam lebih bersifat normatif evaluatif. Artinya, kalaupun ekonomi Islam ditampilkan, yang tergambar merupakan salah satu dari kedua bentuk berikut: (1) mempedulikan ekonomi Islam sekedar mencari legimitasi bagi kebijakan yang sudah diambil pemegang kebijakan, atau (2) menjadikan ekonomi Islam sebagai titik rujukan untuk mengkritisi kebijakan dan pembangunan yang sedang berlangsung. Di sini pemikiran ekonomi Islam belum mampu memberikan kontribusi yang optimal. Sudah mafhum hal itu, karena tergantung pula pada political will pemerintah dan elit pelaku ekonomi. Baru pada paruh terakhir era Orde Baru tepatnya era 90-an terjadi eskalasi dan transformasi fungsional pemikiran ekonomi Islam, dari sekedar normatif 10

perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung sistem perekonomian modern juga masih di dominasi oleh sistem Kapitalistik Konvensional. Pa­ dahal jika kelompok intelektual muslim mau sedikit bersusah payah untuk menggali khazanah perekonomian sya­riah sebagaimana di wariskan Ra­ sulullah saw., tidak ada alasan untuk terlena dalam kejumudan. Se­bagai con­ toh, kajian-kajian Muamalat di berbagai pondok pesantren baik modern maupun tradisional­—terasa cukup intensif. Namun kajian-kajian tersebut lebih ba­ nyak terfokus pada proses pencerahan intelektual dan belum menyentuh pada tataran aplikatif. Dari pengamatan di berbagai pesantren belum ada mapping persoalan yang terkait langsung dengan sistem perekonomian modern. Untuk melengkapi semua itu, sebetulnya bisa di lakukan melalui gerakan-gerakan prog­resif. Misalnya memadukan sistem per­ekonomian modern dengan sistem per­ekonomian klasik yang termaktub da­lam berbagai jenis kitab kuning.11 Namun demikian, sistem ekonomi syariah tetap dianggap lebih unggul dari sistem yang lainnya. Paling tidak Syafi’i Antonio, Direktur Tazkia Institute, me­ nilai keunggulan sistem syari’ah yang terletak pada sistem bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Se­ evaluatif menjadi praktis empiris dengan ditandai berdirinya BMI, Lembaga Asuransi Takaful, Badan Arbitrase Islam, BPR, BMT dan sebagainya, lihat M.Nur Yasin, Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1967-1997, STAIN Mataram, 1999, h.126-127. Harian Republika, Dialog Jum’at Menjadikan Ekonomi Syari’ah Tuan di Negeri Sendiri, Jum’at 5 Mei 2000, 13. 11

cara tidak langsung, mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen ter­buka. Melalui pola itulah, setiap na­ sabah bisa melakukan pemantauan ter­ hadap bank yang bersangkutan. Hal senada diungkapkan juga oleh Didin Hafiduddin, Dewan Pengawas Syariah Asuransi Takaful, bahwa keunggul­ an sistem perekonomian Islam banyak sekali. Diantaranya memiliki tiga prinsip dasar. Pertama, tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat gharar (penipuan). Kedua, tidak boleh melakukan bisnis dengan maksud menimbun (ihtikar). Ketiga, larangan berbisnis yang bersifat ribawi. Masih menurut Didin, etika bis­nis dalam sistim syari’ah terletak pada prinsip dasar kesediaan untuk saling menguntungkan. Dalam kondisi apapun, misalnya menghadapi orang yang sangat awam terhadap barang ter­ tentu, sipenjual tetap diwajibkan untuk menjual dengan harga standar, bukan menggunakan asas ‘aji mumpung’. A.M. Saifuddin, Pakar Ekonomi Islam, bah­ kan mengatakan bahwa ekonomi Is­lam lebih menekankan pada sistem per­ dagangan yang adil (fair trade) bukan perdagangan bebas (free trade) seperti yang dikumandangkan oleh negaranegara maju. Namun demikian, baik A.M. Saifuddin, Didin, maupun Syafi’i An­ tonio mengakui bahwa ekonomi sistem syari’at di Indonesia masih mengalami kendala. Syafi’i Antonio misalnya, me­ lihat kendalanya terletak pada kesan bahwa ajaran Islam yang benar-benar teraplikasi dengan baik hanya ibadah

Iqtishaduna

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 31

mahdlah. Sedangkan aspek Muamalat, seperti sisitem ekonomi syariah, masih sebatas wacana. Semen­tara menurut Didin Hafiduddin, mayo­ritas umat Islam belum sepenuhnya merespon sis­tem itu, antara lain disebabkan be­ lum memasyarakatnya sistem ter­sebut, karena kalah populer dengan sistem kapitalistik. Selain itu terjadinya pe­ mahaman yang parsial terhadap Islam. Bahkan mungkin di sebabkan karena memang ada se­kelompok orang yang phobi terhadap Islam. Dalam pandangan Adiwarman Karim, adanya musibah krisis di negara kita justeru menjadi pendulum bagi per­­ tum­­­buhan dan perkembangan eko­ nomi syariah. Syafi’i Antonio me­ lihat ada blessing in disguise dibalik krisis tersebut. Masih menurut Syafi’i Antonio, paling tidak, musibah tersebut selain mengajak banyak pihak untuk melakukan introspeksi diri, sekaligus juga melakukan terobosan-terobosan kontemplatif. Karenanya tak meng­heran­ kan jika dalam waktu relatif singkat, kini mulai menjamur sistem perbankan syari’ah di daerah. Melihat gejala-gejala di atas, penulis teringat kembali terhadap tulisan Moch. Mahfud, Guru Besar Hukum Tata Negara, yang menganggap bahwa hu­kum adalah produk politik sebagai suatu aksioma. Sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum de­ ngan karakter teretentu pula.12 Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan hukum yang responsif -yang di dalamnya 12

Moch. Mahfud, MD, Pergulatan Politik…, 70.

32 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

memiliki ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif-, maka diharapkan pemerintah bersama DPR memiliki political Will untuk bukan saja melahirkan aturan hukum bidang muamalat (KHI bidang perdata) tetapi juga harus mendorong pelaksanaan yang mencerminkan cita ideal dari peratrah yang telah dibentuk. Mewujudkan Hukum Perdata Islam di Indonesia Agama Islam merupakan agama yang universal, syariat Islam tidak hanya me­ngatur hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah ibadah atau hu­ bungan dengan Tuhan (hubungan ver­ tikal) saja yang dikenal dengan “hablum minallah”, akan tetapi Islam telah me­ ng­ajarkan bagaimana cara kita ber­­ hubungan dengan sesama manusia (secara horizontal) yang dikenal dengan “hablum minannas”. Konsep dasar pola pikir dan tindak tanduk tersebut sangat sederhana tapi pas dimana kedua pola di atas lengkap dengan nilai azasnya, yaitu “Jangan lakukan hal-hal yang tidak diperintahkan “ dalam konteks hablum minallah atau ibadah, dan “Lakukan apa saja yang baik yang kau mau menurut akalmu, kecuali dilarang Allah”, dalam konteks hablum minannas. Hubungan jenis kedua ini, dalam literatur Fiqh Islam banyak dikenal dengan istilah muamalat. Kata muamalat itu sendiri memiliki arti khusus dan arti umum. Secara bahasa, muamalat artinya per­ hubungan atau pergaulan. Namun dalam tulisan ini, yang kami maksudkan dengan muamalat adalah muamalat dalam arti khusus yakni hubungan antar ma­ nusia dengan manusia yang lainnya,

yang berhubungan dengan masalah ekonomi.13 Bidang-bidang hukum dalam ke­ hidupan kemasyarakatan yang men­ dapatkan pengaturan normatif yang terperinci hanyalah terbatas di bidang hukum perkawinan dan hukum ke­ waris­an. Sedangkan dibidang yang lain­ nya, corak pengaturan normatif yang diberikan Qur’an dan Hadits pada umumnya terbatas pada norma-norma dasar.14 Sedangkan pelaksanaannya di­ rinci baik melalui ijtihad secara per­ orangan (fiqh), maupun dituangkan dalam hukum positif yang dibuat oleh negara (qânun). Moch. Kosnoe menjelaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 memiliki empat nilai dasar, nilai dasar yang kedua adalah hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di sini keadilan sosial bukan semata-mata sebagai tujuan. Akan tetapi sekaligus pegangan yang konkret dalam membuat peraturan hukum.15 Jadi dalam ke­ Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalat) (Surabaya: Central Media, 1992), 31. 13

Aturan dalam Islam ada yang bersifat global dan ada yang rinci. Yang global biasanya untuk halhal yang memungkinkan berubah karena faktor waktu maupun tempat, sedangkan yang rinci untuk hal-hal yang baku. Masalah ekonomi dan politik sering berubah temporal, menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk masalah ini Islam cukup meletakkan aturan dasarnya saja, Yusuf Qardhawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, Terj. Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 22. 14

Nilai dasar tersebut berasal dari ide nilainilai dasar dari tata hukum, menurut filsafat hukum bangsa kita, yang dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 –sementara dalam 15

hidupan kenegaraan kita, khususnya yang berkenaan dengan pandangan dasar Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”. Fakta ini menunjukkan tingginya citacita keadilan dalam konsep kenegaraan kita. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” merupakan tujuan negara kita. Penulis melihat bahwa sistem ekonomi yang diperaktikkan oleh negara kita, yang dalam lingkup tarik menarik antara dua ideologi besar yakni Kapitalisme Barat dan Sosialisme Timur, sebenarnya lebih dekat kepada sistem ekonomi yang ditemukan dalam Islam, walaupun belum diperaktikkan secara maksimal. Hal ini mungkin di sebabkan karena memang secara inklusif sebenarnya ajaran Islam tersebut telah merambah sistem ekonomi kita. Sementara per­ soalan keadilan ini merupakan suatu persoalan pokok yang disadari umat manusia semenjak mereka berpikir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tema pokok usaha perbaikan (ishlah) masyarakat yang dilakukan oleh para Rasul adalah menegakkan keadilan (Qs.Yunus: 47). Menurut Mubyarto sistem ekonomi kapitalis dan sosialis mengandung ke­ lemahan yang sangat mendasar, yaitu makin menjauhi unsur-unsur moralitas Pembukaan itu sendiri terdapat pendirianpendirian yang asasi yang berhubungan dengan soal: kemerdekaan, penjajahan, ketuhanan, kebebasan, dan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya baca: Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita oleh Moch. Kosnoe dalam Artidjo Alkotsar, Identitas Hukum…,30-42.

Iqtishaduna

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 33

dan ajaran agama. Ekonomi komunis sudah jelas didasarkan atas teori materialisme sejarah, yang menganggap urusan materi menentukan sejarah umat manusia. Sebaliknya filsafat eko­nomi Kapitalis Liberal bersumber pada psikologi hedonisme yang mendewa-dewakan ke­ senangan, terutama dari komoditas yang bersifat materi.16 Konsep moralitas ekonomi Islam di sini tentunya konsep moral yang merujuk pada nash. Sehingga dalam situasi di atas, barangkali moral ajaran-ajaran Islam akan lebih pas jika diposisikan sebagai dasar perekonomian di Indonesia. Sementara negara In­ donesia yang berdasarkan Pancasila, tidak mendasarkan diri pada suatu agama tertentu –sekalipun umat Islam mayoritas- tidak menjadikan negara kita ini sebagai negara Islam. Oleh karena itu, masalah yang sangat krusial adalah bagaimana ajaran agama Islam— khususnya tentang muamalat—yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat itu menjadi dasar hukum dan pedoman bagi pemeluknya. Salah satu solusinya adalah berusaha mentransformasikan nilai-nilai moral dan keadilannya da­ lam tataran pergulatan ekonomi di In­ donesia. Sementara, Hartono Marjono me­ ngatakan bahwa pada pasal 27 ayat (1) Sudjangi (editor), Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun BPPA 1975 (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 1992/1993),115-116.Berdasarkan analisa Kuntowijaya dan Dawam Raharjo dapatlah disimpulkan bahwa baik sistem Kapitalis maupun sistem Komunis, keduanya berdasarkan pengejaran material, sedangkan ekonomi Islam berdasarkan moral dan spiritual atau akhlak dan etika. M. Nur Yasin, Pemikiran Ekonomi…,75.

UU No. 14 tahun 1970 tentang ke­ tentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan jelas mengata-kan:”Hakim se­ bagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.17 Walaupun demikian, Hartono Marjono menilai secara teoritis bahwa dalam melakukan kegiatan keuangan, telah pula disediakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sehingga setiap Muslim dapat sepenuhnya menjalankan ke­ giatan­nya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam bila ia menghendaki. Sedang di ling­­kungan muamalat lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, perjanjian usaha dalam bentuk per­­serikatan perdata (maatschap), peni­ tip­an barang, perjanjian pinjampakai, perjanjian pinjam-pakai-habis (verbruiklening), pemin-jaman dengan hasil, perjanjian penanggungan hu­ tang, dan perjanjian perdamaian, yang merupakan perjanjian-perjanjian de­ ngan nama seperti tersebut dalam KUH Perdata, serta perjanjian-perjanjian de­ ngan nama apapun, bila kaum muslim menghendakinya, maka melalui asas ke­bebasan berkontrak sebagaimana di­ sebut­kan pada pasal 1338 KUH Perdata, mereka dapat sepenuhnya me­lakukan

16

34 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

Meskipun hakim mengetahui ada rumusan norma hukum positip tertulis, hakim dapat saja mengesampingkannya jika ia berkeyakinan bahwa kesadaran hukum positip tertulis itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kesadaran hukum masyarakat, yang mungkin konsep ini lebih mendekati konsep anglo saxon (Barat). Yusril Ihza Mahendra, dalam Ali Yafie, Wacana Baru …,176. 17

hal itu berdasarkan ajaran-ajaran dan akhlak Islam.18 Namun, dalam rangka mem­ peroleh kepastian hukum dan me­ mudahkan bagi hakim dalam menye­ lesai­kan sengketa perkara perdata bagi umat Islam yang menginginkan pe­ nye­­lesaiannya dengan hukum Islam, maka saat ini pemerintah Indonesia telah menggolkan KHI bidang eko­ nomi syariah. Di samping itu, te­lah dikeluarkan oleh DPR UU per­bankan syariah, UU Zakat, dan UU wakaf. Hal ini diperlukan, dalam rang­ka mengantisipasi kecendrungan masya­ rakat muslim untuk menerapkan ajaranajaran, akhlak dan syariat Islam dalam aktivitas muamalat-nya dan memudahkan para hakim menye­lesaikan perkara umat Islam pada masalah muamalat atau ekonomi Islam. Mendialogkan Nama “Ekonomi Islam” dan Ikhtiar Positivisasinya Untuk sebagian orang, nama “eko­ nomi Islam” masih menjadi masalah. Dalam al-Qur’an, ekonomi Islam diidentikkan dengan iqtishâd, yang arti­ nya “umat yang pertengahan”. Atau bisa diartikan mengunakan rizki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar menjadi manusia yang baik dan tidak merusak nikmat-Nya. Dari sini, bisa dinyatakan bahwa nama ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam. Tidak ada peraturan atau un­ dang-undang yang menyatakan harus

bernama ekonomi Islam. Sehingga bisa saja orang menyebutnya “ekonomi Ilahiyah”, “ekonomi syariah”, “ekonomi Qur’ani”, atau “ekonomi” saja.19 Menurut Dawam Raharjo, ada tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. Pertama, yang dimaksud adalah “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud adalah”sistem ekonomi Islam”. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Oleh sebab itu, “sistem” bersifat normatif. Ada kalanya pe­ngaturan itu dilakukan secara terbatas, um­pamanya dalam perusahaan atau desa. Ketiga, adalah sebagai “perekonomian Islam” atau mungkin lebih tepat, “per­ ekonomian dunia Islam”.20 Menurut Prof Dawam Rahardjo, Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari prilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihanpilih­an dalam penggunaannya sesuai syariat Islam. Sementara menurut M. Abdul Mannan ekonomi Islam adalah “Islamic economics is a social which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam”. [Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), 6. 19

M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 3 20

18

53.

Hartono Marjono, Menegakkan Syari’at…,

Iqtishaduna

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 35

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam].21

dengan tenaga atau ongkos yang sekecilkecilnya.23

Syed Nawab Haider Naqvi me­ ngata­kan bahwa sebagai mainstream perbankan Islam, ilmu ekonomi Islam harus dikembangkan secara simultan dalam dua tingkat. Pertama, ia harus me­refleksikan suatu pemahaman dan pengenalan yang jelas terhadap esensi nilai-nilai etik Islam yang fundamental. Kemudian dengan mengubah nilai-nilai etik tersebut ke dalam aksioma-aksioma yang bersifat operatif. Kedua, karena meng­gunakan masyarakat Muslim se­ bagai counter part ilmu ekonomi Islam dalam konteks dunia riil, maka se­ rangkaian hipotesis tentang perilaku Muslim yang dipandang representatif harus ditetapkan.22

Meski tujuan dan prinsip sama, tetapi pelaksanaan ekonomi Islam dan ekonomi Barat tetap berbeda. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh garisgaris ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis, yang dikembangkan oleh para ulama yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Islam mengakui motif laba (profit) dalam kehidupan ekonomi, namun terikat oleh moral dan soial. Moral dan sosial merupakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Di era pembangunan eko­ nomi setiap negara dewasa ini, peranan lembaga perbankan sangat besar dan menentukan. Dengan beroperasinya bank yang berdasarkan prinsip syariat Islam, diharapkan punya pengaruh yang besar terhadap terwujudnya suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.”

Syafruddin Prawiranegara menge­ muka­kan pandangannya seputar eko­ nomi Islam. Menurut beliau, dari tuju­ an, prinsip, atau motif ekonomi, tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Barat. Se­mua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, bekerja atas dasar dua hal (1) tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan masyarakat secara keseluruhan, (2) prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terj. Drs M. Nastangin, PT Dhana (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1997), 19 21

Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 35. 22

36 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

Ada beberapa hal penting yang menarik untuk digarisbawahi dari pe­ mikiran Safrudin di atas bahwa sistem ekonomi Islam, terutama, dicirikan oleh sumber inspirasinya yaitu wahyu Allah, dengan model pendekatan normatifdeduktif. Syafruddin Prawiranegara ,Sistem Ekonomi Islam (Jakarta:Publicita, tt.), 10, 15, dan 27. 23

Berkaitan dengan pola akomodasi sistem ekonomi Indonesia terhadap sis­ tem ekonomi yang ada, dalam penelitian Yasin digambarkan keadaan ekonomi Indonesia selama ini. Di Indonesia sering dikembangkan konsep ekonomi campuran (mixed economy) dalam format ekonomi pancasila, tampak berkali-kali mengalami trial and error. Pada era Orde Lama lebih miring kepada sosialisme. Pada era Orde Baru lebih kapitalistik daripada di negara tempat lahirnya kapi­ talisme itu sendiri.

ransi Takaful, Badan Arbitrase Islam, BPR, BMT, dan sebagainya.24

Di tengah suasana dan kondisi ekonomi Orde Baru banyak dilakukan oleh para ekonom muslim dalam ke­ rangka pemikiran ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sebagai bungkus luar, sedangkan ekonomi Islam lebih sebagai substansi dalamnya. Sebagai substansi di dalam, maka pemikiran ekonomi Islam lebih bersifat normatifevaluatif. Artinya, kalaupun ekonomi Islam ditampilkan, yang tergambar me­ rupakan salah satu dari kedua bentuk berikut: (1) mempedulikan eko­nomi Islam sekedar mencari legimitasi bagi kebijakan yang sudah diambil pemegang kebijakan, atau (2) menjadikan eko­ nomi Islam sebagai titik rujukan untuk mengkritisi kebijakan dan pembangunan yang sedang berlangsung. Di sini, pe­ mikiran ekonomi Islam belum mampu memberikan kontribusi yang optimal. Baru pada paruh terakhir era Orde Baru tepatnya era 90-an terjadi eskalasi dan transformasi fungsional pemikiran ekonomi Islam, dari sekedar normatifevaluatif menjadi praktis-empiris dengan ditandai berdirinya BMI, Lembaga Asu­

2. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengakomodir perkara atau sengketa syariah;

Berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Syariah ke depan telah ber­ munculan regulasi yang telah di­hasilkan di negara kita ini, di antaranya: 1. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; ketiga, Instruksi Presiden No.13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;

3. Kompilasi Ekonomi Syariah Islam; 4. UU No.7 Tahun 1992 jo. PP No.70 dan No.72 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang per­ bankan yang mengakomodasi bank syariah jo UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 ten­tang Pengelolaan Zakat; 6. UU RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 7. KHI ekonomi Syariah.25

M. Nur Yasin, Pemikiran Ekonomi Islam 19671997, Penelitian Individual (Mataram: STAIN Mataram, 1999), 75. 24

Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), 277-278.

Iqtishaduna

25

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 37

Kesimpulan Ajaran Islam tentang aturan ber­ muamalat tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya, walaupun dalam tatar­ an praktis masih perlu dielaborasi sedemikian rupa agar tidak menyimpang dari nilai dasarnya, yakni keadilan dan nilai etika bisnis yang memiliki kesediaan untuk saling menguntungkan. Oleh karena itu, realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas dan dukungan formal dari semangat Pancasila dan UUD 1945, mengharuskan bagi semua umat Islam di Indonesia baik dari kalangan praktisi hukum, MUI, dan organisasiorganisasi keagamaan untuk mendorong agar pemerintah bersama DPR sebagai wakil rakyat memiliki political will dalam mewujudkan bukan saja terbentuknya KHI bidang perdata ini atau undangundang terkait, tetapi bagaimana peme­ rintah dalam menjalankan system eko­ nomi yang lebih berempati kepada ke­pen­tingan rakyat pada umumnya. Bagi kaum muslim Indonesia, eko­ nomi Pancasila adalah ekonomi Islam dalam konteks Indonesia. Dalam is­ tilah Kontowijoyo, ekonomi Pancasila adalah objektivikasi ekonomi Islam, walaupun harus diakui bahwa ekonomi Pancasila belum sesuai sepenuhnya de­ ngan konsep ekonomi Islam. Namun demikian, menarik memperhatikan per­kembangan sistem ekonomi di In­ donesia ini. Setelah melalui masa trial and error dari masa Orde Lama yang lebih

38 |

Iqtishaduna

Jurnal Ekonomi Islam

miring ke Sosialisme, dan Orde Baru yang lebih Kapitalistik dari negeri asal konsep tersebut, sebenarnya pemikiran ekonomi Islam banyak dilakukan oleh para ekonom muslim Indonesia dalam kerangka pemikiran ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sebagai bungkus, sedang­kan ekonomi Islam sebagai substansi di dalamnya. Dalam hal ini ekonomi Islam lebih bersifat normatif evaluatif –ekonomi Islam belum mampu memberikan kontribusi yang optimalbaru pada paruh terakhir masa Orde Baru, yakni sekitar era 90-an terjadi eskalasi dan transformasi fungsional pe­mikiran ekonomi Islam, dari sekedar normatif evaluatif menjadi praktis empiris, di­tandai dengan berdirinya, BMI, Takafful, BPR, BMT, dan lain-lain. Namun saat ini seiring dengan ke­ naikan harga BBM terhembus isu yang sangat kencang bahwa besaran kenaikan harga BBM saat ini yang mencampai angka Rp 2.000.000,- merupakan pe­ san­an IMF. Kalau isu ini benar, maka sangat kuat dugaan orang bahwa sistem ekonomi di negara kita saat ini disetir oleh Amerika yang nota bene negara Kapitalis. Penulis berharap Indonesia tetap menjaga kemandirian sistem eko­ nomi yang diterapkan tanpa harus di­ intervensi oleh negara luar, apalagi sistem ekonomi yang dipaksakan adalah sistem ekonomi yang tidak selaras dengan ideologi rakyat Indonesia secara umum.

Daftar Pustaka Ali Yafie, Wacana Baru Fiqh Sosial Bandung: Mizan,1997. Artidjo Alkotsar, Identitas Hukum Nasional Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1997. H. Hartono Marjono, Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan Bandung: Mizan, 1997. Harian Republika, Dialog Jum’at, Menjadikan Ekonomi Syari’ah Tuan di Negeri Sendiri, Jum,at 5 Mei 2000. Heri

Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003.

M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terj. Drs M. Nastangin, PT Dhana. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1997. M.

Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

M. Nur Yasin, Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia 1967-1997, STAIN Mataram, 1999.

Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalat) Surabaya: Central Media,1992. Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Penyunting Tirto Suwondo. Yogyakarta: Gama Media, 1999. Muhammad, Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006. Sudjangi (editor), Kajian Agama dan Masyarakat, 15 tahun BPPA 1975, Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, 1992/1993. Syafruddin Prawiranegara, Sistem Ekonomi Islam Jakarta: Publicita, tt. Yusuf Qardhawi, “Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishad al-Islami, Terj. Norma dan Etika Ekonomi Islam Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Majalah Islam Sabili, No. 24 th. VII 17 Mei 2000.

Iqtishaduna

Volume 5 Nomor 1 Juni 2014

| 39