SEMINAR NASIONAL
Prosiding ISBN: 978-979-8278-89-1
“Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Aceh Berkelanjutan” Banda Aceh, 19 Maret 2013 Keynote Speaker Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan RI) Pengantar Zaini Abdullah (Gubernur Aceh) Editor Yuswar Yunus (Unsyiah) Chay Asdak (Unpad) Rusli Alibasyah (Unsyiah) Syahrul (Unsyiah) Yazid Ismi Intara (Unmul) Sugito (Unsyiah) M. Sragapa (UGL) Muhammad Idkham (Unsyiah) Muhammad Yasar (Unsyiah) Muhammad Daud (Unsyiah)
Syiah Kuala University Press
PROSIDING SEMINAR NASIONAL “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Aceh Berkelanjutan”
Penerbit Syiah Kuala University Press 2013
Hak Cipta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN 1.
2.
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada uum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
ANALISIS SPASIAL ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN KEKRITISAN LAHAN SUB DAS KRUENG JREUE
Siti Mechram dan Dewi Sri Jayanti
Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Email:
[email protected]
ABSTRAK Dalam beberapa dekade belakangan penutupan lahan Sub DAS Krueng Jreue telah banyak mengalami perubahan. Tingkat pertambahan penduduk yang begitu pesat dengan luas sub DAS relatif tetap mengakibatkan semakin meningkatnya konversi lahan yang pada umumnya kurang memperhatikan faktor konservasi tanah dan air dalam pengelolaannya. Hal ini menimbulkan masalah besar dalam kehidupan seperti terjadinya lahan kritis. Pemetaaan lahan kritis pada Sub DAS Krueng Jreue diperlukan untuk memberikan tingkat pengelolaan yang tepat sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa, kelas kekritisan lahan pada kawasan hutan lindung adalah kritis seluas 6.993,217 ha (26,97 %), agak kritis 3.216,202 ha (12,40 %), potensial kritis 2.352,916 ha (9,08 %), dan sangat kritis 14,351 ha (0.06 %). Luas kekritisan lahan pada kawasan budidaya pertanian adalah kritis 1.234,508 ha (4,76 %), potensial kritis 941,168 ha (3,63 %), tidak kritis 417,399 ha (1,61 %), dan agak kritis 46,582 ha (0.18 %). Luas kekritisan lahan pada kawasan penyangga adalah agak kritis 5.884,800 ha (22,70 %), kritis 2.148,083 ha (8,29 %), tidak kritis 1.430,358 ha (5,52 %), sangat kritis 1.046,304 ha (4,04 %) dan potensial kritis 201,058 ha (0,788 %). Fungsi kawasan terluas di Sub DAS Krueng Jreue adalah kawasan hutan lindung di Kecamatan Indrapuri dan tingkat kekritisan lahan di Sub DAS Krueng Jreue yang sangat kritis terdapat pada kawasan penyangga pada Kecamatan Indrapuri. Kata kunci : Areal penggunaan lahan, lahan kritis, Sistem Informasi Geografis (SIG)
PENDAHULUAN Sub DAS Krueng Jreue merupakan bagian dari DAS Krueng Aceh. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 284/Kpts-II/1999 Tanggal 7 Mei 1999 tentang Penetapan Urutan Prioritas DAS disebutkan bahwa Provinsi Aceh terbagi ke dalam 15 DAS dan tergolong sebagai DAS Prioritas I dengan prioritas penanganan antara lain: lahan kritis yang luas, erosi dan sedimentasi tinggi, tekanan penduduk besar serta 113
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
pengamanan hutan lindung. Penyebab utama kekritisan lahan adalah pengelolaan lahan tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan penggunaan lahan secara berlebihan. Faktor lahan kritis antara lain: penutupan lahan, kelerengan, erosi, batu-batuan dan pengelolaan lahan. Hal yang paling dominan adalah erosi, di mana erosi tanah mempengaruhi produktifitas lahan kering yang biasanya mendominasi DAS bagian hulu dan juga berdampak negatif terhadap DAS bagian hilir. Data hutan dan lahan rusak (kritis) pada tahun 2003 seluas 56 juta ha, dengan laju degradasi 1,6 juta ha/tahun (Departemen Kehutanan). Penyebab kerusakan tersebut antara lain: over eksploitasi, konversi hutan ke sektor lain, perambahan/ perladangan berpindah, illegal logging, kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, krisis ekonomi, rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem DAS. Dalam upaya melaksanakan suatu perencanaan pengelolaan DAS dan teknik konservasi terpadu, diperlukan suatu perencanaan matang dan tepat dalam pengelolaan aspek hidrologi dan konservasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan arahan fungsi lahan serta pemetaan lahan kritis yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat harus dilandasi pada data dan informasi yang akurat tentang kondisi lahan. Untuk mempermudah analisa dan penilaian data yang tersedia dapat digunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu suatu sistem analisa data geografis. Pemanfaatan SIG berdasarkan pada prinsip dasar bahwa penetapan arahan fungsi lahan berkaitan dengan data geografis, sehingga SIG dapat digunakan untuk mengidentifikasi arahan fungsi lahan dan lahan kritis secara cepat dan akurat serta membantu menganalisa kebijakan dan perencanaan bahkan pemantauan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang dapat dilakukan. SIG mampu menyimpan, mengecek, mengintegrasi, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi umum database, seperti query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa unik yang dimiliki pemetaan. SIG dapat melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi serta pangkalan data untuk membantu proses analisa penentuan keputusan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (Prasetyo, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan arahan penggunaan lahan berdasarkan kelas kekritisan lahan.
114
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
METODE PENELITIAN Penelitian dilaksanakan di daerah Sub DAS Krueng Jreue dengan mengolah data yang telah diperoleh. Data yang diperlukan berupa peta topografi, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta kedalaman tanah, data curah hujan 10 tahun serta data pendukung lainnya. Alat yang digunakan: komputer dengan perangkat lunak Arc GIS 9.3., printer, kalkulator, alat tulis dan peralatan pendukung lainnya. 1. Persiapan Peta dan Data Pendukung Lainnya Peta topografi untuk membuat batas Sub DAS Krueng Jreue dan sungai. Peta tematik yang digunakan berupa peta kelerengan, peta penutupan lahan, peta kedalaman tanah, peta intensitas hujan dan peta jenis tanah. Peta-peta tersebut dicek ulang kebenarannya seperti sistem koordinat, hasil penafsiran citra serta data atribut dan data pendukung lainnya. Selanjutnya meng-overlay peta-peta tersebut untuk mendapatkan peta arahan fungsi lahan, peta tingkat bahaya erosi dan peta lahan kritis lengkap dengan atributnya. Proses overlay berupa Intersect atau Union, dilakukan secara bertahap sampai diperoleh satu coverage yang merupakan penggabungan dari coverage terkait.
2. Penentuan Arahan Penggunaan Lahan Kriteria menentukan status kawasan berdasarkan fungsi tertuang dalam SK Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 dan No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi. 1) Kawasan Fungsi Lindung. Merupakan kawasan yang keadaan sumberdaya alam, air, flora dan fauna seperti hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, daerah sekitar sumber mata air, alur sungai dan kawasan lindung lainnya. 2) Kawasan Penyangga. Suatu wilayah yang berfungsi lindung dan budidaya seperti hutan produksi terbatas, perkebunan, kebun campur dan lainnya yang sejenis. 3) Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan. Merupakan kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan seperti hutan produksi
tetap, hutan tanaman
industri, hutan rakyat, perkebunan (tanaman keras), dan tanaman buah-buahan. 4) Kawasan Budidaya Tanaman Semusim. Kawasan yang mempunyai fungsi budidaya dan diusahakan tanaman musiman terutama tanaman pangan atau untuk pemukiman. 115
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
Tabel 1. Kriteria pembobotan parameter karakteristik DAS berdasarkan skoring Kemiringan lereng (Skor = 20) 1 0 – 8% (datar) 2 8 – 15% (landai) 3 15 – 25% (agak curam) 4 25 – 45% (curam) 5 45% (sangat curam) Sumber: Asdak, 2007 Nilai Kelas
Jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi (Skor = 15) Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik (tidak peka) Latosol (agak peka) Tanah hutan coklat, tanah medeteran (kepekaan sedang) Andosol, Laterik, Grumosol, podsol, Podsolik (peka) Regosol, Litosol, Organosol, Renzina (sangat peka)
Intensitas hujan harian rata-rata (Skor = 10) 13,6 mm/hari (sangat rendah) 13,6 – 20,7 mm/hari (rendah) 20,7 – 27,7 mm/hari (sedang) 27,7 – 34,8 mm/hari (tinggi) 34,8 mm/hari (sangat tinggi)
Arahan penggunaan lahan berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan produksi yang berkaitan dengan karakteristik fisik DAS yaitu: (1) kemiringan lereng; (2) jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi; dan (3) curah hujan rata-rata. Kemiringan lereng berdasarkan garis kontur pada peta topografi. Jenis tanah dari interpretasi peta tanah tinjau DAS/sub DAS. Besarnya curah hujan dari data hujan untuk menghitung EI30. Data-data dan peta-peta kemudian di-overlay dengan skala sama. Karakteristik DAS berupa kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan setiap satuan lahan diklasifikasikan dan diberi bobot (skor). Penetapan penggunaan lahan setiap satuan lahan ke dalam suatu kawasan fungsi dengan menjumlahkan nilai skor ketiga faktor dengan mempertimbangkan keadaan setempat (Asdak, 2007). Penilaian masing-masing parameter dapat ditentukan dengan mengalikan nilai kelas dengan nilai skor sehingga didapatkan total (jumlah) skor suatu kawasan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kelas fungsi kawasan. Tabel 2. Klasifikasi Fungsi Kawasan No 1
Nilai Indeks Kawasan 124
2 125 – 174 3 175 Sumber: Asdak, 2007
Klasifikasi Fungsi Kawasan Kawasan Fungsi Budidaya Tanaman Tahunan dan Semusim Kawasan Fungsi Penyangga Kawasan Fungsi Lindung
116
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
3. Pendugaan Laju Erosi Wischmeir dan Smith (1978) dalam Asdak (2007), membuat rumus pendugaan besarnya erosi dan dikenal persamaan Universal Soil Loss Equation (USLE), yaitu: A = R.K.LS.CP
(1)
Indeks erosivitas hujan diperoleh dengan menghitung besarnya energi kinetik hujan yang ditimbulkan oleh intensitas maksimum selama 30 menit (EI30). Indeks erosivitas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Bols:
Rm = 6,119 × (Rain) m1,21 × (Days) m-0,47 × (MaxP) m0,53 (2)
Pendugaan nilai erodibilitas tanah (K), faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) menggunakan nilai indeks dari literatur. Indeks pengelolaan tanaman (C) pada beberapa penggunaan lahan di Aceh dan indeks pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) disesuaikan dengan ketentuan Departemen Kehutanan (1998). Tingkat bahaya erosi dihitung dengan membandingkan bahaya erosi pada suatu lahan dengan kedalaman tanah (solum). Penentuan dan klasifikasi tingkat bahaya erosi mempergunakan ketentuan dari Departemen Kehutanan.
4. Penentuan Tingkat Kekritisan Lahan Penentuan tingkat kekritisan lahan dapat dilakukan dengan metode skoring yaitu dengan cara penjumlahan nilai yang diperoleh pada masing-masing lahan, yaitu:
Tingkat Kekritisan Lahan =
n i=1
% Bobot × Skor
(3)
Untuk penilaiannya, masing-masing kelas diberi bobot, besaran/deskripsi serta skor. Tingkat kekritisan lahan dihitung dengan mengalikan persentase bobot dan skor sehingga diperoleh suatu jumlah total skor masing-masing kawasan. Hasil dari penskoringan selanjutnya diklasifikasikan seperti pada tabel berikut:
117
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Kekritisan Lahan Berdasarkan Nilai Skor
No
Tingkat Kekritisan Lahan
Total
Kawasan Hutan Lindung
Skor Total Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung di Luar Hutan
1.
Sangat Kritis
120 – 180
115 – 200
110 – 200
2.
Kritis
181 – 270
201 – 275
201 – 275
3.
Agak Kritis
271 – 360
276 – 350
276 – 350
4.
Potensial Kritis
361 – 450
351 – 425
351 – 425
5.
Tidak Kritis
451 – 500
426 – 500
426 – 500
Sumber: (Departemen Kehutanan, 1998)
5. Tahap Penyajian Hasil Tahap ini merupakan bagian akhir dari kegiatan penelitian, yaitu penyajian data, hasil analisis SIG, peta-peta dan penyusunan laporan dalam kaitannya dengan penentuan dan pemetaan arahan penggunaan lahan, TBE dan tingkat kekritisan lahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum
Secara geografis Sub DAS Krueng Jreue merupakan bagian dari DAS Krueng Aceh yang terletak antara 5º12’36” – 5º26’09” LU dan 95º20’36” – 95º30’28” BT, pada tiga wilayah kecamatan yaitu: Kec. Indrapuri dan Kec. Seulimeum di Kab. Aceh Besar serta Kec. Jaya di Kab. Pidie. Luas wilayah berdasarkan perhitungan ArcGIS seluas 26.227,701 ha. Sub DAS Krueng Jreue beriklim tropis dengan curah hujan berkisar 1.269,3–1.993,9 mm/tahun, jumlah hari hujan antara 105–163 hari/tahun dan temperatur rata-rata 26–34°C serta termasuk ke dalam iklim tipe C dengan Q = 34,722.
118
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
2. Arahan Penggunaan Lahan dan Kekritisan Lahan
Berdasarkan hasil analisis dan overlay peta-peta, fungsi kawasan di Sub DAS Krueng Jreue adalah sebagai berikut: Tabel 4. Kawasan Fungsi Lahan berdasarkan Kecamatan di Sub DAS Krueng Jreue Kecamatan Darul Kamal Indrapuri Ingin Jaya Jaya Kuta Baro Kuta Cot Glie Kuta Malaka Lho’nga/Leupu ng Simpang Tiga Suka Makmur
Kawasan Hutan Lindung Luas (Ha) % 49,214 0,19 4.281,620 16,32 0,00 30,988 0,12 2,257 0,01 7,141 0,03 2.542,094 9,69 1.647,687
Kawasan Budidaya Pertanian Luas (Ha) % 0,00 0,00 1.567,963 5,98 0,00 569,084 2,17 0,00 0,00
6,28
Kawasan Penyangga Luas (Ha) % 567,351 2,16 2.504,303 9,55 180,962 0,69 259,470 0,99 480,419 1,83 1.611,969 6,15 1.723,469 6,57
Luas (Ha) 616,564 6.785,923 1.748,925 290,458 1.051,760 1.619,110 4.265,562
-
0,00
663,520
2,53
2.311,207
90,413 0,34 4.013,138 15,30 541,488 12.664,55 Jumlah 48,29 2.678,535 1 Sumber: Hasil perhitungan Arc GIS, 2013
0,00 2,06
618,154 2.274,998 10.884,61 5
2,36 8,67
708,567 6.829,624 26.227,70 1
10,21
41,5
Fungsi kawasan terluas pada kawasan hutan lindung dengan luas areal 12.664,552 ha (48,29 %) dari luas keseluruhan sub DAS Krueng Jreue. Kawasan penyangga menempati kawasan kedua terluas dengan luasan 10.884,615 ha (41,50 %) sedangkan kawasan yang paling kecil adalah kawasan budidaya pertanian seluas 2.678,535 ha (10,21 %). Berdasarkan kecamatan, kawasan fungsi lahan yang terluas adalah Kecamatan Suka Makmur seluas 6.829,624 ha (kawasan hutan lindung 15,30 %; kawasan penyangga 8,67 %; dan kawasan budidaya pertanian 2,06 %). Sedangkan kawasan fungsi lahan yang terkecil adalah Kecamatan Jaya seluas 290,458 ha (kawasan penyangga 0,99 %; dan kawasan hutan lindung 0,12 %). Peta arahan penggunaan lahan Sub DAS Krueng Jreue disajikan pada Gambar 1.
119
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
Gambar 1. Peta Arahan Penggunaan Lahan Sub DAS Krueng Jreue
Tingkat kekritisan lahan setiap fungsi kawasan yang diperoleh dari hasil perhitungan dan overlay peta-peta pada Sub DAS Krueng Jreue adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Tingkat Kekritisan Lahan Berdasarkan Kawasan Kelas kekritisan Lahan
Kawasan Hutan Lindung Luas (Ha)
%
Tidak Kritis Agak Kritis Potensial Kritis
3.216,202 2.352,916
0,00 12,40 9,08
Kritis
6.993,217
26,97
Kawasan Budidaya Pertanian Luas % (Ha) 417,399 1,61 46,581 0,18 941,168 3,63 1.234,50 4,76 8 120
Kawasan Penyangga
Luas (Ha)
Luas (Ha)
%
1.430,358 5.884,800 201,058
5,52 22,7 0,78
1.847,757 9.147,583 3.495,142
2.148,083
8,29
10.375,80
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
Sangat Kritis 14,351 0,06 Jumlah 12.664,55 48,51 2.678,53 Sumber: Hasil perhitungan Arc GIS, 2013
0,00 10,18
1.046,304 10.884,61
4,04 41,3
1.060,655 26.227,70
Klasifikasi kekritisan lahan berdasarkan besaran nilai setiap kawasan disajikan pada Tabel 5. Pemetaan kekritisan lahan dilakukan dengan overlay semua parameter (penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi dan pengelolaan lahan). Pembobotan nilai berbeda-beda sesuai dengan peranan masing-masing parameter dalam terbentuknya kekritisan lahan. Hasil overlay akan mempunyai nilai hasil penggabungan dari beberapa parameter yang digunakan. Luasan kelas kekritisan lahan pada kawasan hutan lindung adalah kritis 6.993,217 ha (26,97 %), agak kritis 3.216,202 ha (12,40 %), potensial kritis 2.352,916 ha (9,08 %), dan sangat kritis 14,351 ha (0.06 %) dari luas keseluruhan. Kelas potensial kritis memiliki penutupan lahan yang sangat rapat berupa hutan primer dan sekunder dengan kelerengan sangat curam, TBE berat dan pengelolaan lahan baik. Kelas agak kritis pada umumnya penutupan lahan berupa hutan, kebun campur dan tegalan, kelerengan sangat curam dan TBE sangat berat. Untuk kelas kritis dan sangat kritis pada hutan lindung pada umumya penutupan lahan berupa rumput dengan vegetasi buruk, kelerengan sangat curam, dan TBE berat sampai sangat berat. Kelas kritis dan sangat kritis terdapat pada di Kec. Indrapuri. Untuk menangani lahan kritis dapat dilakukan program reboisasi yang bertujuan untuk mempertahankan mutu hutan lindung dan diharapkan dapat meningkatkan daya pulih fungsi ekosistem hutan. Kawasan budidaya pertanian paling banyak terdapat pada Kec. Ingin Jaya, Kec. Kuta Baro, dan Kec. Suka Makmur. Berdasarkan analisis spasial, kelas kekritisan lahan didominasi kelas kritis dengan luas 1.234,508 ha (4,76 %) dan luasan terkecil kelas agak kritis sebesar 46,581 ha (0,18 %). Pada lahan kritis umumnya penutupan berupa semak dan pemukiman dengan pengelolaan lahan buruk. Pada kawasan penyangga kelas kekritisan lahan paling besar adalah kelas agak kritis 5.884,800 ha (22,70 %) dengan penutupan lahan semak, kebun campuran dan tegalan dan vegetasi sedang sampai baik serta pengelolaan lahan baik. Kelas sangat kritis terdapat pada Kec. Indrapuri dengan penutupan lahan rumput dan vegetasinya buruk serta kelerengan sangat curam. Pengelolaan dalam penggunaan lahan juga diperlukan agar tanah tidak rusak dan tanah dapat digunakan secara berkelanjutan. Persentase kekritisan lahan yang paling dominan pada Sub DAS Krueng
121
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
Jreue adalah kategori kritis sebesar 40,02 %. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih lanjut agar tidak terjadi kekritisan lahan yang lebih besar misalnya dengan melakukan penghijauan, menekan besarnya bahaya erosi serta praktek sistem pertanian yang harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah. Peta tingkat kekritisan lahan pada Sub DAS Krueng Jreue dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Tingkat Kekritisan Lahan Sub DAS Krueng Jreue
KESIMPULAN Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut: 1. Fungsi kawasan terluas di Sub DAS Krueng Jreue adalah kawasan hutan lindung di Kecamatan Indrapuri. 2. Tingkat kekritisan lahan di Sub DAS Krueng Jreue yang sangat kritis terdapat pada kawasan penyangga pada Kecamatan Indrapuri 122
Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat untuk Hutan Aceh Berkelanjutan Banda Aceh, 19 Maret 2013
PENGHARGAAN Terima kasih kami ucapkan kepada Panitia Seminar Nasional “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Aceh Berkelanjutan” dan semua pihak yang telah membantu demi terlaksananya artikel ini.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB, Bogor. Asdak, C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Departemen Kehutanan. 1998. Pedoman Penyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai. Direktorat Jenderal RRL, Jakarta. Departemen Kehutanan. 2004. Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Jakarta. GIS Consortium Aceh Nias. 2007. Modul Pelatihan Arc GIS Tingkat Dasar. GIS Consortium Aceh Nias. Banda Aceh. Jayanti, D.S. 2005. Identifikasi Tingkat Kekritisan Lahan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Sub DAS Krueng Aceh Hilir. Skripsi. Fakultas Pertanian, Unsyiah, Banda Aceh. Nurwijayanto, E. 2008. Analisis Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung dalam Rangka Arahan Penataan Ruang di Kab. Deli Serdang. Tesis. Pasca Sarjana. IPB, Bogor. Prahasta, E. 2002. Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Informatika, Bandung. Prasetyo, D.H. 2003. Sistem www.IlmuKomputer.com.
Informasi
Geografis
untuk
Tata
Guna
Lahan.
Putera, A.S. 2000. Identification of Critical Land using Geographic Information System (Case Study in Poleang Sub Watershed). Tesis. Pasca Sarjana. IPB, Bogor. Rahim, S.P. 2000. Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup. Bumi Aksara, Jakarta. Rukmana, R. 1995. Teknik Pengelolaan Lahan Berbukit dan Lahan Kritis. Kanisius, Jakarta.
123