PROSIDING LOKAKARYA. Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna Teluk Belukar Secara Berkelanjutan. Gunungsitoli, 10 April 2008

PROSIDING LOKAKARYA Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna Teluk Belukar Secara Berkelanjutan Gunungsitoli, 10 April 2008

Green Coast For nature and people after the tsunami


Penyusun: Ferry Hasudungan

Bogor, Mei 2008


© Wetlands International - Indonesia Programme, 2008

Penyusun

:

Ferry Hasudungan

Kontributor

:

Fazedah Nasution, Irwansyah Reza Lubis, Muhammad Ilman, Nana Firman, Riama Napitupulu dan Syamsulbahri Sembiring

Desain & Tata letak

:

Triana

Foto Sampul

:

Muhammad Ilman & Ferry Hasudungan

Foto Isi

:

Muhammad Ilman & Karta Surya Telaumbanua

Laporan ini dapat diperoleh di: Wetlands International – Indonesia Programme Jl. A.. Yani No. 53 Bogor 16161 Jawa Barat – INDONESIA Tel. 0251 312189 Fax. 0251 325755 E-mail: [email protected]

Saran Kutipan: Hasudungan, F. 2008. Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna di Desa Teluk Belukar,Gunungsitoli – 10 April 2008. PROSIDING LOKAKARYA. Green Coast Project/Program Teluk Belukar. Wetlands International - Indonesia Programme, Bogor.

Pengantar Lokakarya bertajuk ”Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna di Teluk Belukar secara berkelanjutan”, telah dilakukan pada tanggal 10 April 2008 di Ruang Pertemuan – Hotel OLAYAMA, Gunungsitoli – Kab. Nias. Lokakarya ini digagas oleh Wetlands International Indonesia Program, dalam kerangka Proyek Green Coast for nature and people after tsunami. Dalam pelaksanaannya, lokakarya berlangsung atas kerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Nias (dalam hal ini, BAPPEDA Kabupaten Nias). Sejumlah 44 peserta hadir dalam lokakarya ini, yang mewakili unsur-unsur: Pemerintahan Kabupaten, dinas/badan yang terkait, BRR, NGO/LSM national-lokal serta international yang memiliki kegiatan di Nias, selain itu juga hadir aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Teluk Belukar. Laporan ini merangkum pelaksanaan kegiatan serta hasil dari lokakarya tersebut, dengan harapan informasi ini dapat diketahui oleh berbagai kalangan terutama pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemudian mengambil manfaat yang positif dan turut berperan dalam upaya pengelolaan ekosistem laguna di Desa Teluk Belukar yang disebut Luaha Talu secara berkelanjutan .

Ucapan Terima Kasih Kegiatan ini terselenggara atas dukungan dana OXFAM - Novib melalui Proyek Green Coast for nature and people after tsunami. Secara khusus, tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Nias, dalam hal ini Bapak BUPATI – yang telah mendukung kegiatan ini melalui BAPPEDA Kabupaten Nias.Tim Penyusun juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dan mendukung terselenggaranya lokakarya ini, yaitu: •

Ibu Saodah Lubis dari BRR Direktorat Lingkungan,

•

Nana Firman & Fazedah Nasution dari WWF Indonesia,

•

Segenap narasumber dan fasilitator yang terlibat,

•

Seluruh staf Wetlands International Indonesia Programme (Proyek Green Coast NAD-Nias & Kantor Bogor), atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya,

•

Semua pihak yang telah membantu namun belum tersebutkan satu persatu.

Prosiding Lokakarya Upaya Pengelolaan

Ekosistem Laguna Teluk Belukar secara berkelanjutan

iii

Daftar Istilah & Singkatan

BRR

Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi

Intrusi

masuknya air laut ke darat

IPB

Institut Pertanian Bogor

IPTEK

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kab.

Kabupaten

Kec.

Kecamatan

Kades

Kepala Desa

KK

kepala keluarga

LSM

lembaga swadaya masyarakat

NGO

Non Government Organization (organisasi non-pemerintah)

Prop.

Propinsi

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto, secara sederhana dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai tambah bruto dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah

PTB

Proyek Teluk Belukar

Ramsar

Konvensi International tentang lahan basah

SDM

sumber daya manusia

SGM

Small Grant Manager

PPI

Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan.

WI-IP

Wetlands International Indonesia Programme

iv



Daftar Isi Halaman Pengantar .................................................................................................................................................... iii Ucapan Terima Kasih .................................................................................................................................. iii Daftar Istilah & Singkatan ............................................................................................................................iv Daftar Isi .......................................................................................................................................................v Dokumentasi Foto .......................................................................................................................................vi

1.

Sambutan .......................................................................................................................................... 1

2.

Sekilas Mengenai Lokakarya ............................................................................................................ 5

3.

Makalah-Makalah .............................................................................................................................. 7

4.

Diskusi Kelompok ........................................................................................................................... 27

5.

Kesimpulan & Rekomendasi ........................................................................................................... 32

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1.

Jadwal Acara .................................................................................................................. 33

Lampiran 2.

Daftar Peserta yang Hadir dalam Lokakarya .................................................................. 34

Lampiran 3.

NOTULENSI - Diskusi/Tanya jawab pada sessi makalah ............................................... 36



v

Dokumentasi Foto

Bimbingan dan arahan dari Bupati Nias, disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kab. Nias: Ir. Agustinus ZEGA

Suasana lokakarya pada sessi pembukaan

vi



Suasana diskusi kelompok

Sebagian peserta, narasumber serta panitia Lokakarya.



vii

1. A.

Sambutan LAPORAN PANITIA PELAKSANA

(Ferry Hasudungan – Wetlands International Indonesia Program)

Yang kami hormati: • • • • • •

Bapak BUPATI Nias (diwakili oleh Kepala BAPPEDA – Ir. Agustinus ZEGA) Bapak/Ibu Kepala Dinas (atau yang mewakili) Bapak Camat Gunungsitoli Utara Bapak Kepala Desa Desa Teluk Belukar & Afia Bapak/Ibu perwakilan dari BRR, NGO internasional, nasional maupun lokal.. Bapak/Ibu narasumber, dan hadirin sekalian.

Salam sejahtera bagi kita semua, dan dalam bahasa daerah saya ucapkan YA’AHOWU.

Puji syukur kehadirat TUHAN YME, atas kehadiran bapak/ibu sekalian. Pada hari ini 10 April 2008, akan diselenggarakan acara lokakarya yang bertajuk: Upaya Pengelolaan Laguna Teluk Belukar secara berkelanjutan. Lokakarya ini masih merupakan bagian kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana gempa dan gelombang tsunami pada akhir tahun 2004, serta gempa bumi dasyat yang kembali terjadi melanda pulau ini pada akhir bulan Maret 2005. Tujuan utama dari Lokakarya ini adalah untuk menggalang aksi bersama dalam pengelolaan & pemanfaatan laguna Teluk Belukar secara bijaksana untuk manfaat berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, diharapkan Lokakarya dapat berfungsi untuk: •

Menyampaikan informasi hasil survey di Laguna Teluk Belukar bagi berbagai pemangku kepentingan;

•

Memberikan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengalaman;

•

Mendorong pelaksanaan praktek-praktek pengelolaan wilayah pesisir yang baik serta berbagai patokan untuk pemanfaatan wilayah pesisir yang bijaksana;

•

Mengkaji berbagai pengalaman dan saran-saran bagi pengelolaan wilayah pesisir secara bijaksana;

•

Pengembangan mekanisme untuk memfasilitasi keterpaduan berbagai kegiatan yang sedang maupun akan dilaksanakan, secara umum di wilayah pesisir di Nias, secara khusus untuk wilayah laguna di Teluk Belukar.

Lokakarya ini akan diikuti sekitar 40-50 orang peserta yang mewakili unsur-unsur: Pemerintahan Kabupaten, dinas-dinas yang terkait, BRR, NGO/LSM national-lokal serta international yang memiliki kegiatan di Nias, aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Teluk Belukar dan sekitarnya. Lokakarya ini terbagi menjadi dua sessi utama, yaitu: sessi penyampaian makalah serta sessi diskusi kelompok.



1

Harapan kami, lokakarya dapat menjadi suatu langkah awal untuk tercapainya suatu upaya bersama dalam pengelolaan ekosistem laguna Luaha Talu – yang bermanfaat baik bagi masyarakat Desa Teluk Belukar, Kabupaten Nias bahkan hingga tingkat propinsi. Selanjutnya, kami mohon arahan dari bapak Bupati dalam hal ini diwakili kepala Bappeda, sekaligus membuka acara ini secara resmi. Sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan secara resmi hasil kajian kami dalam bentuk laporan teknis serta booklet mengenai kondisi ekosistem laguna di Desa Teluk Belukar saat ini.

Demikian kami sampaikan laporan ini, Salam sejahtera – Ya’ahowu

Gunungsitoli, 10 April 2008

2



B.

BIMBINGAN & ARAHAN BUPATI KABUPATEN NIAS

(Disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kab. Nias: Ir. Agustinus ZEGA)

BIMBINGAN & ARAHAN BUPATI NIAS PADA PEMBUKAAN LOKAKARYA UPAYA PENGELOLAAN LAGUNA TELUK BELUKAR SECARA BERKELANJUTAN, GUNUNGSITOLI – 10 APRIL 2008.

Yang terhormat, Bapak/ibu narasumber serta para peserta lokakarya. Selamat Pagi! Salam Sejahtera bagi kita semua! Ya’ahowu Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, dimana atas anugerah kasih setiaNYA senantiasa menyertai pengabdian kita, sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka Lokakarya Pengelolaan Laguna Teluk Belukar secara berkelanjutan – Hasil Survey dari Wetlands International Indonesia Program di Pulau Nias. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Nias menyambut baik kegiatan ini dengan harapan kiranya lokakarya ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang bermanfaat dalam pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir khususnya kawasan mangrove secara lestari di Kabupaten Nias.

Bapak/ibu dan hadirin yang berbahagia! Pasca bencana alam gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 yang lalu, sebagaimana kita maklumi bersama membawa dampak yang sangat meluas dalam berbagai aspek dimensi kehidupan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di Kepulauan Nias kehilangan akses dalam memenuhi kebutuhan sosial dasarnya. Salah satu contoh adalah pembalakan hutan mangrove di pesisir pantai, hal ini disebabkan oleh karena tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak tanpa memperhitungkan resiko bencana yang akan dihadapi di masa yang akan datang sebagai dampak dari kerusakan ekosistem. Untuk menghentikan kerusakan yang terus terjadi sampai saat ini diperlukan langkah-langkah yang terencana, terpadu yang melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi ekosistem tersebut. Seiring dengan itu, beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil antara lain: 1.

Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat,

2.

membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat,

3.

merehabilitasi ekosistem yang rusak,



3

4.

mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil,

5.

memperkuat kapasitas instrumen pedukung bangunan yang meliputi IPTEK, SDM dan kelembagaan,

6.

menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut dan pulau-pulau kecil.

Bapak/ibu dan hadirin yang berbahagia! Kompleksnya persoalan kerusakan lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini, menuntut komitmen supaya pihak yang ada di daerah ini untuk lebih peduli pada masalah lingkungan hidup. Dengan kondisi tersebut maka kami berharap kiranya saudara-saudara, dapat melihat secara utuh dan objektif program dan kegiatan yang sudah sedang dan harus segera diperbuat dalam upaya percepatan perbaikan ekosistem mangrove yang ada di Pulau Nias sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bapak/ibu dan hadirin yang berbahagia! Pemerintah Kabupaten Nias memahami betul arti pentingnya kehadiran berbagai donor dan NGO dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Berbagai bentuk komitmen yang sudah terlaksana selama ini cukup dirasakan sebagian manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengikuti lokakarya ini dari awal sampai selesai untuk dapat kita jadikan sebagai starting point melestarikan lingkungan dan secara moral bertanggungjawab atas masa depan generasi sekarang dan generasi seterusnya.

Bapak/ibu dan hadirin yang berbahagia! Akhir kata saya mengcapkan terimakasih kepada Wetlands International Indonesia Program yang telah memprakarsai pelaksanaan lokakarya ini. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, acara lokakarya hasil survey Wetlands International Indonesia Program di Pulau Nias, saya buka dengan resmi. Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa menyertai pengabdian kita.

Atas perhatian Bapak/ibu dan hadirin sekalian, diucapkan terimakasih. YA’AHOWU !!

Gunungsitoli, 10 April 2008 BUPATI NIAS dto Binahati B. Baeha, SH.

4



2. A.

Sekilas Mengenai Lokakarya JUDUL

Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna Teluk Belukar secara berkelanjutan

B.

LATAR BELAKANG

Gempa dan gelombang tsunami pada akhir tahun 2004 telah memberikan pengaruh terhadap Pulau Nias. Pada beberapa bagian terjadi kerusakan, terutama di bagian pesisir pulau ini. Kerusakan tersebut kemudian bertambah setelah gempa bumi yang dasyat kembali terjadi dan sangat keras melanda pulau ini pada akhir bulan Maret 2005. Selain menyebabkan korban jiwa, meluluh-lantakkan sarana dan prasarana, bencana ini juga menyebabkan rusaknya sarana produksi serta terganggunya mata pencaharian masyarakat. Sejak tahun 2005, berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan oleh pemerintah, NGO/LSM (baik dari dalam maupun luar negeri) serta berbagai pihak lainnya dengan maksud membangun kembali Pulau Nias di berbagai bidang. Sayangnya, beberapa kegiatan ternyata justru telah memberikan tekanan yang serius terhadap lingkungan. Salah satu contoh adalah ekosistem di sekitar laguna di Desa Teluk Belukar, yang merupakan ekosistem mangrove penting yang masih tersisa di Pulau Nias. Beberapa pengamatan awal menunjukan bahwa pembangunan jalan ke arah Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI, telah memberi dampak tekanan akan kebutuhan kayu yang kemudian diambil dari batang-batang bakau disekitarnya. Pembukaan/peningkatan kualitas jalan, disatu sisi menguntungkan (akses transportasi yang menjadi mudah); namun disisi lain dapat memberikan tekanan akibat pembangunan yang mengikutinya, pembukaan hutan/konversi kemudian akan mengancam kelestarian hutan mangrove yang tersisa. Berdasarkan hasil survey dari Wetlands International Indonesia Program , nilai konservasi dan jasa-jasa lingkungan yang dimiliki ekosistem ini cukup besar; misalnya sebagai pendukung keanekaragaman hayati mangroves dan hewan aquatic, pencegah intrusi air laut ke darat dan sebagai penyimpan (store) maupun penyerap (sequester) karbon, nilai-nilai tersebut belum dipahami oleh masyarakat bahkan mungkin oleh pemerintah setempat. Pengelolaan yang ramah lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan sangat penting untuk diupayakan, untuk menghindari dampak-dampak negatif di masa mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Wetlands International Indonesia Program dalam kerangka Proyek Pesisir hijau (Green Coast Project), berupaya untuk mengembangkan Rencana Pengelolaan Ekosistem Teluk Belukar – sebagai salah satu upaya pengelolaan Laguna Teluk Belukar secara berkelanjutan. Lokakarya ini merupakan salah satu bagian dari upaya-upaya tersebut.

C.

WAKTU DAN TEMPAT

Lokakarya dilaksanakan di ruang pertemuan di lantai III, Hotel Olayama, Gunungsitoli pada tanggal 10 April 2008.



5

D.

TUJUAN

Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk menggalang aksi bersama dalam pengelolaan & pemanfaatan laguna Teluk Belukar secara bijaksana untuk manfaat berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, diharapkan Lokakarya dapat berfungsi untuk: •

Menyampaikan informasi hasil survey di Laguna Teluk Belukar bagi berbagai pemangku kepentingan;

•

Memberikan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengalaman;

•

Mendorong pelaksanaan praktek-praktek pengelolaan wilayah pesisir yang baik serta berbagai patokan untuk pemanfaatan wilayah pesisir yang bijaksana;

•

Mengkaji berbagai pengalaman dan saran-saran bagi pengelolaan wilayah pesisir secara bijaksana;

•

Pengembangan mekanisme untuk memfasilitasi keterpaduan berbagai kegiatan yang sedang maupun akan dilaksanakan, secara umum di wilayah pesisir di Nias, secara khusus untuk wilayah laguna di Teluk Belukar.

E.

ACARA

Lokakarya akan dilaksanakan dengan menggabungkan antara presentasi-diskusi pleno dan diskusi kelompok, dengan gambaran acara sebagai berikut: 1.

Acara pembukaan

2.

Presentasi Makalah •

Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

•

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dalam Program BRR

•

Pembangunan dan Prospek Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Teluk Belukar.

•

Pelaksanaan Proyek Green Coast di wilayah NAD & Nias

•

Ekosistem Laguna (Luaha Talu) di Desa Teluk Belukar.

3.

Diskusi kelompok

4.

Pemaparan hasil diskusi kelompok dan kesimpulan umum

5.

Penutup

6



3.

Makalah-Makalah

MAKALAH 1 Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut & Pulau-pulai kecil/terluar di Kabupaten Nias Oleh: Meilinda L. Larosa /BAPPEDA Kab. Nias

A.

PENDAHULUAN Kabupaten Nias merupakan salah satu dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan terletak disebelah barat Pulau Sumatera yang berjarak ± 85 mil laut dari kota Sibolga. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Nias adalah 3.495,40 km2 dan termasuk daerah kepulauan yang memiliki 38 buah pulau dan 1 buah diantaranya pulau terluar yaitu Pulau Wunga. Banyaknya pulau yang dihuni penduduk adalah 12 pulau dan yang tidak dihuni sebanyak 26 pulau. Secara administrasi terdiri dari 32 wilayah Kecamatan, 1 Persiapan Kecamatan, 439 Desa dan 4 Kelurahan dengan batas-batas wilayah: •

Sebelah Utara (NAD).

: Pulau-pulau Banyak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

•

Sebelah Selatan

: Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

•

Sebelah Timur : Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

•

Sebelah Barat

Tengah dan

Natal

: berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Nias dikelilingi oleh laut dengan topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0-800m diatas permukaan laut. Kondisi topografi tersebut menyebabkan kota-kota utama dan pusat pemerintahan umumnya dibangun ditepi pantai. Selain perhubungan darat dan udara, Kabupaten Nias di dukung oleh tiga pelabuhan laut sebagai sarana trnasportasi alternatif yang terletak di Kecamatan Gunungsitoli, Sirombu dan Lahewa. Perairan pantai Kabupaten Nias sangat potensial bagi usaha pengelolaan perikanan dengan produk andalannya pengembangan rumput laut, keramba jaring apung (KJA) dan pengelolaan perikanan tangkap bernilai ekonomis tinggi. Disamping itu, kawasan pesisir juga berpotensi untuk berbagai opsi pembangunan. Dari berbagai potensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi andalan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias.



7

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil/terluar di Kabupaten Nias pada prinsipnya secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan berbagai sumberdaya yang tersedia. Karena pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Nias diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dinamis tanpa merusak sumberdaya alam. Dengan asumsi semakin tinggi intensitas pengelolaan yang dilaksanakan akan berdampak pada pemanfaatan sumberdaya dan perubahan-perubahan dilingkungan tersebut. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya. Proses pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil/terluar secara nasional sebagaimana UU 27 Tahun 2007 meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu indikator yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan potensi di Kabupaten Nias. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil/terluar di Kabupaten Nias yang hanya berlandaskan pada pengelolaan secara umum menimbulkan beberapa kelemahan antara lain, (1) terbentuknya struktur ekonomi yang sangat rapuh; (2) Ketertinggalan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat pesisir ditengah ketersediaan sumberdaya alam disekitarnya. Pada gilirannya menimbulkan kesenjangan ekonomi. Demikian halnya juga terjadi secara nasional sebelum tersusunnya suatu kebijakan, mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam diwilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terluar. Dimana penyebab utama antara lain :

B.

8

1.

Kebijakan pembangunan dimasa lampau lebih diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan wilayah darat dan belum optimalnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil/terluar yang ditandai dengan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.

Belum tersusunnya suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil/terluar yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi terhadap fungsi dan peran seluruh stakeholder baik pusat maupun daerah, sehingga penanganannya terkesan bersifat parsial.

PERMASALAHAN 1.

Potensi sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum dimanfaatkan secara optimal;

2.

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara terpadu dan berkelanjutan serta lebih efisien.



C.

DASAR PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL/ TERLUAR Secara nasional kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil/terluar dapat dilihat pada (1) RPJP (UU No.17 Tahun 2007) yaitu pada Misi ke 7 yaitu: Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional; (2) RPJM 2004-2009 dimana konsep dasar pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil diletakkan kerangka pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu:

D.

1.

Menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;

2.

Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan;

3.

Mengelola wilayah kemakmuran;

4.

Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

laut

nasional

KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH /TERLUAR DI KABUPATEN NIAS. 1.

2.

mempertahankan

PESISIR

DAN

kedaulatan

PULAU-PULAU

dan

KECIL

VISI Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Tahun 2006-2011 yaitu : ’Mewujudkan Nias Baru yang Maju, Beriman, Mandiri dan Sejahtera’ •

Maju, berarti berada pada suatu kondisi tingkat perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan;

•

Beriman, berarti suatu perilaku meningkatnya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam perilaku kehidupan sehari-hari;

•

Mandiri, berarti berada pada kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada;

•

Sejahtera, berarti suatu keadaan kemakmuran yang merata dan berkeadilan dalam segala aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

MISI ke 5 •

3.

untuk

Membangun fondasi perekonomian daerah melalui akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya lokal melalui pembangunan sarana dan prasarana/infrastruktur daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antar daerah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar : •

Mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat;



9

•

Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir yang disertai dengan penegakan hUkum yang ketat;

•

Merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove dan padang lamun;

•

Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;

•

Memperkuat kapasitas instrument pendukung pembangunan yang meliputi iptek, SDM dan kelembagaan;

•

Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rumusan arah kebijakan dan strategi ini dimplementasikan pada usulan rencana program/kegiatan unit kerja terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

4.

•

Program pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kegiatan antara lain : Peningkatan ketrampilan nelayan dibidang teknologi penangkapan Pengembangan sumberdaya manusia (tenaga teknis) untuk pengelola PPI teluk belukar, PPI dan TPI sirombu, BBIP fino dan BBIAT Tetehosi Afia.

•

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut; Penyuluhan perundang-undangan dibidang perikanan dan kelautan

•

Program rehabilitasi dan pengembangan kawasan konservasi laut dengan kegiatan antara lain : Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

•

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan kegiatan antara lain : Pembinaan kelompok nelayan. Penguatan modal bagi kelompok nelayan. Pembinaan petani ikan.

•

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan kegiatan antara lain : Pengadaan sarana telekomunikasi HT dan perlengkapan bagi kelompok masyarakat pengawas daerah pesisir Kabupaten Nias. Pembentukan kelompok pengawas di wilayah pesisir.

Beberapa upaya yang ditempuh dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil/terluar di Kabupaten Nias. Untuk memberhasilkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil di Kabupaten Nias secara optimal dan berkelanjutan ditempuh melalui beberapa upaya sebagai berikut : •

10

Menyusun Data dasar potensi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil/terluar seperti pada tabel dibawah ini :



NO

POTENSI

LUAS/ VOLUME

SPESIFIKASI

KECAMATAN

1

2

3

4

5

1

Pulau

37 buah

Pulau-pulau kecil

2

Pulau Terluar

1 Buah

Pulau Wunga

3

Perikanan Tangkap Lestari

290.936 ton/thn

4

Potensi ikan unggulan

5

Mangrove

4,54 km2

Tuhemberua dan Lahewa*

6

Terumbu Karang

47,80 km2

Tuhemberua dan Lahewa*

7

Perairan Yang Sesuai Untuk Budidaya Rumput Laut

85 Ha

Lahewa

Kelapa

22.257 Ha

8

Afulu

Tuna, Tongkol, Kakap, Kerapu, Kembung, Layur, Ikan Hias, Teripang

Tuhemberua Sawo 23.381 Ton

Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Lotu, Sawo, Tuhemberua, Gido, Bawolato, Idanogawo, Afulu, Sirombu, Lahewa, Alasa

9

Karet

36.226 Ha

10

Padi Sawah

5.140 Ha

Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Lotu, Sawo, Tuhemberua, Gido, Bawolato, Idanogawo, Afulu, Sirombu, Lahewa

11

Kakao

3.413 Ha

Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Lotu, Sawo, Tuhemberua, Gido, Bawolato,

12

Palawija

432 Ha

Afulu, Sirombu, Lahewa, Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Lotu, Sawo, Tuhemberua, Gido, Bawolato, Idanogawo, Afulu, Sirombu, Lahewa, Alasa.


32.878 Ton

Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Lotu, Sawo, Tuhemberua, Gido, Bawolato, Idanogawo, Afulu, Sirombu, Lahewa, Alasa


11

NO

POTENSI

LUAS/ VOLUME

SPESIFIKASI

KECAMATAN

1

2

3

4

5

13

Wisata Bahari Muara Indah

Panorama Pantai

Gunungsitoli Utara

Pantai Karlita

Sda

Sda

Pantai Laraga

Panorama Pantai

Gunungsitoli Selatan

Pantai Bunda

Sda

Sda

Pantai Bozihona

Panorama pantai

Idano Gawo

Pulau Onolimbu

Sda

Pantai Nalawo

Panorama pantai

Pantai Sifahandro

Panorama Pantai

Pantai Teluk Bekuang

Sda

Teluk Siabang

Teluk Yang Menarik

Pantai Lafau

Panorama Pantai

Lahewa

Toyolawa

Perkebunan Kelapa

Afulu

Pantai Afulu

Panorama Pantai

Fari’i Faro’a

Pulau Karang dan Panorama Pantai

Pulau Asu

Panorama Pantai Dan Objek Olah Raga Selancar

Pulau Bawa

Sda

Bawolato Sawo

Sirombu

Keterangan: * Merupakan hasil penelitian Tim CRITC-LIPI Jakarta

•

•

12

Menyusun arah dan fungsi pengelolaan wilayah pesisir, laut, pulau kecil/terluar Kabupaten Nias. o

Arah : a. Pengelolaan dan pendayagunaan potensi Sumber Daya Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil/Terluar secara berkelanjutan dengan berbasis masyarakat; b. Berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat.

o

Fungsi : a. Menjadikan laut sebagai lahan/mata pencaharian utama demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, laut dan pulaupulau kecil/terluar; b. Menjadikan pulau terluar menjadi beranda depan Negara Republik Indonesia.

Menyusun rencana aksi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil/Terluar.



E.

PENUTUP Kompleksnya persoalan dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau diperlukannya kebijakan pengelolaan komperhensif dan spesifik serta membutuhkan sumberdaya yang sangat besar. Pemerintah Kabupaten Nias menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki. Pemanfaatan dan pengelolaan haruslah senantiasa dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengaturan-pengaturan tidak akan berfungsi efektif tanpa didukung oleh penegakan hukum yang memadai, penyadaran masyarakat dan partisipati aktif dari semua pemangku kepentingan di dalam mewujudkannya. Demikian pemaparan ini kami sampaikan dengan harapan bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Nias kedepan dapat lebih baik dan berkesinambungan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih … Ya’ahowu

Gunungsitoli,

April 2008

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NIAS

Ttd Ir. AGUSTINUS ZEGA PEMBINA TK I NIP.080099811



13

MAKALAH 2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dalam Program BRR Oleh: Saodah Lubis /BRR Direktorat Lingkungan & Konservasi

STATUS SAAT INI REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS PASCA TSUNAMI

UU 10/2005 (BRR) UU UU UU UU UU

5/90 4/92 24/92 23/97 41/99

Peraturan Pemerintah 30/2005 (Blue Print) Pasal 3 (Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam)

Prosedur dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Lainnya

Keputusan Menteri 308/2005 (Percepatan Proses AMDAL untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Pembangunan Fisik Sektor Lingkungan

Penelitian dan Pengkajian

Kebijakan dan Panduan Pengelolaan Lingkungan

14

Sistem RAND


Yang Berkaitan dengan Lingkungan


A.

B.

PRINSIP DASAR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 1.

Orientasi berbasis masyarakat dan partisipatif

2.

Pembangunan berkelanjutan

3.

Menyeluruh, Terpadu

4.

Efisien, transparan, dan akuntable

5.

Monitoring and evaluation

6.

Mengacu pada UU 18/2001

7.

Prioritas pada masyarakat yang terkena langsung oleh tsunami

8.

Prioritas pada daerah yang terkena bencana

PERANAN BRR : •

FUNGSI KOORDINASI

•

FUNGSI IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR STRATEGI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Rehabilitasi dan Rekonstruksi Untuk Lingkungan dan Sumber Daya Alam (Peraturan Pemerintah 30/225) Kebijakan 1: Mengembalikan daya dukung lingkungan dalam mengantisipasi ancaman bencana Strategy – 1 •

Menginformasikan wilayah yang terpolusi dan bahaya Gempa bumi

•

Membersihkan wilayah bencana

•

Merehabilitasi lahan (darat)

•

Merehabilitasi terumbu karang

•

Merehabilitasi dan mengembangkan wilayah pesisir berdasarkan tata ruang dan karakteristik pesisir

•

Melindungi fungsi-fungsi kawasan konservasi Merehabilitasi daerah aliran sungai

>> 21 Kegiatan utama Kebijakan 2: Mengembalikan aktivitas ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam Strategy - 2 •

Memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pertanian

•

Memperbaiki dan mengembangkan kegiatan perikanan

•

Menyediakan material dasar bangunan dari alam yang tidak mengancam lingkungan

>> 15 Kegiatan utama



15

Kebijakan 3:

Melibatkan masyarakat dan memanfaatkan Infrastruktur social dan budaya dalam menangani bencana

Strategy – 3 •

Membangun sistem peringatan dini

•

Mempertinggi kewaspadaan pada bencana

•

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana

>> 8 Kegiatan utama

Kebijakan 4 : Mengembalikan sistem Sumberdaya Alam

Kelembagaan

Pemerintah:

Sektor

Pengelolaan

Strategy – 4 •

Menyempurnakan dan mengisi kebutuhan formasi pegawai (staf ahli dan staf pendukung)

•

Memperbaiki tata pemerintahan (tool and pre-tool) Dinas-dinas pengelola sumberdaya alam dan lingkungan

>> 3 Kegiatan utama

16



MAKALAH 3 Pembangunan dan Prospek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara Oleh: Dalizanolo Hulu /BRR Perwakilan VI Kepulauan Nias

A.

PROSPEK PPI

B.

TUJUAN

C.

1.

Perolehan harga ikan yang layak bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan pembeli.

2.

Pemutusan terhadap ikatan-ikatan yang bersifat monopoli dan monopsoni terhadap pemasaran ikan milik nelayan.

3.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan retribusi lelang.

4.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

5.

Pengembangan usaha koperasi

PEMBANGUNAN PPI 1.

Pembangunan PPI telah direncanakan sejak tahun 2005, namun pelaksanaan di Tahun 2006.

2.

Paket Lanjutan Dermaga PPI (Tahap I Tahun 2006)

3.

4.

a.

Perencanaan PPI (2 paket) Rp 256.000.000,-

b.

Pengawasan Pembangunan PPI Rp 181.000.000,- (Realisasi 49%)

c.

Pembangunan Dermaga PPI Rp 3.757.414.618 (Realisasi 75%)

Paket Lanjutan Dermaga PPI (Tahap II Tahun 2007) Rp 2.349.009.000 a.

Lanjutan Pembangunan Dermaga PPI,

b.

Pembangunan Rumah Dinas Type 36 (2 unit),

c.

Kantor Administrasi Pos Satpam (3 Unit),

d.

Gudang

e.

Toilet Umum

f.

Rumah Genset & Jaringan listrik dan

g.

Balai pertemuan nelayan

Pembangunan PPI Teluk Belukar dan Sarana Pendukungnya/ Penuntasan 2.750.000.000 (Thn 2008).



Rp

17

MAKALAH 4 Pelaksanaan Proyek Green Coast di wilayah NAD & Nias Penyediaan Dana untuk Peningkatan Pendapatan dan Rehabilitasi Ekosistem

Oleh: Muhammad Ilman /Wetlands International Indonesia Program

Merupakan kelanjutan Green Coast Phase I yang sebelumnya dilaksanakan di 5 negara: India, Srilanka, Thailand, Malaysia, Indonesia. GC-2 hanya dilaksanakan di Indonesia oleh WWF dan WIIP, terdiri dari 8 komponen (A sampai H). 1.

Penyediaan dana peningkatan pendapatan masyarakat untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem (A, B)

2.

Melanjutkan monitoring kegiatan GC-1 (C)

3.

Memberikan masukan bagi pihak terkait dengan rekonstruksi infrastruktur di wilayah yang memiliki ekosistem bernilai penting (D)

4.

Pengembangan kegiatan peningkatan kepedulian pada kelestarian alam melalui penyediaan materi pendidikan lingkungan (E)

5.

Membentuk kelompok kerja (jaringan) pemantauan kondisi ekosistem pesisir, memperkuat kelembagaannya dan mengembangkan dialog yang lebih erat antar stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pesisir (F)

6.

Melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memantau kegiatan rehabilitasi ekosistem baik oleh Green Coast (G)

7.

Belajar dari kegiatan rehabilitasi ekosistem yang dilakukan di Aceh dan Nias sehingga diperoleh panduan yang dapat diterapkan di daerah-daerah lain yang sesuai (H).

18

•

Target fisik rehabilitasi diarahkan lebih berbasis ekosistem dengan menanam berbagai jenis spesies yang sesuai dengan target penanaman jauh lebih besar.

•

Pengelolaan dana “peningkatan pendapatan” lebih ketat, kelompok harus mampu menjalankan lembaga keuangan mikro sehingga dana pinjaman bisa bergulir.

•

Jenis usaha ditekankan pada pengaktifan sumberdaya lokal seperti tambak.

•

Umumnya ditambah kegiatan penyusunan kesepakatan masyarakat untuk melindungi ekosistem yang sudah direhabilitasi.



Perkembangan Green Coast 2 Kegiatan

Perencanaan

Perkembangan

Penanaman mangrove

800 ribu tanaman (Pulau Nias, 60ribu)

570 ribu (25 ribu di nias selatan)

Penanaman tanaman pantai

50 ribu tanaman

45 ribu

Penyusunan peraturan desa

Sekitar 8 desa (2 Pulau Nias)

Tahap konsultasi publik 5 desa

Pengembangan kawasan konservasi desa

Sekitar 7 desa (1 di Nias)

Tahap pemetaan 3 desa, Terbentuk kawasan 1 desa



19

MAKALAH 5 Ekosistem Laguna (Luaha Talu) di Desa Teluk Belukar Oleh: Ferry Hasudungan /Wetlands International Indonesia Program

Luaha, demikian masyarakat di Nias menyebutkan untuk bagian muara sungai. Luaha Talu, merupakan sebutan untuk muara dari dua (2) sungai yaitu, Boe dan Lawu-lawu yang terletak di Desa Teluk Belukar. Muara ini membentuk sebuah laguna yang unik (menyerupai ikan pari) dan dikelilingi oleh vegetasi mangrove serta hutan pantai.

A.

DESKRIPSI WILAYAH & AKSESIBILITAS Desa Teluk Belukar berjarak sekitar 15 Km di sebelah utara Kota Gunung Sitoli, dapat ditempuh dengan kendaraan umum sekitar 20 menit. Kondisi jalan raya dari Gunung Sitoli menuju Desa Teluk Belukar relatif mulus dan nyaman untuk dilalui. Jalan ini diperbaiki setelah bencana gempa yang menimpa Nias pada bulan Maret 2005. Sebelum tahun 2005, desa ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tuhemberua, namun pasca pemekaran wilayah pada tahun 2005, desa ini masuk kedalam wilayah Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Desa Teluk Belukar lebih dikenal dengan adanya Muara Indah, sebuah lokasi tujuan wisata domestik yang dikelola oleh Dinas Pariwisata & Budaya bekerjasama dengan pihak swasta. Untuk mencapai Kota Gunung Sitoli, dari Medan, dapat melalui beberapa cara, yaitu: 1.

Perjalanan darat & laut: •

2.

Perjalanan udara: •

B.

Perjalanan darat dari Medan ke Sibolga, sekitar 8 jam menggunakan travel (L300), kemudian dilanjutkan Perjalanan laut dari Sibolga ke Pelabuhan Gunung Sitoli, sekitar 8 jam menggunakan Kapal Ro-ro PT. ASDP atau 3 jam menggunakan Kapal Cepat.

Perjalanan Udara dari Polonia Medan ke BINAKA, sekitar 1 jam menggunakan jasa penerbangan (MERPATI Airlines, SMAC atau Susi Air). MERPATI Airlines memiliki jadwal penerbangan paling banyak yaitu 3 – 4 kali setiap harinya.

PENDUDUK Jumlah penduduk Desa Teluk Belukar pada tahun 2004 adalah sebanyak 2407 (terdiri dari 1015 pria dan 1392 wanita) dan ia merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama Kristen Protestan (83%), sebagian lainnya adalah Islam (11%) dan Katolik (6%). Mata pencaharian penduduk umumnya bertani, memiliki kebun karet, kelapa atau coklat. Sebagian lainnya yang berada di dekat pantai adalah nelayan.

20



C.

DIMENSI LAGUNA Berdasarkan pengukuran dari citra landsat tahun 2005, luas permukaan/badan air laguna adalah sekitar 47,4 ha dengan dimensi kurang lebih 616 m x 712m, sementara perkiraan luas vegetasi mangrove disekitarnya adalah 66 ha. Kedalaman laguna yang terdalam berdasarkan pengukuran pada bulan Agustus 2007, adalah 13,8 m.

D.

KUALITAS AIR & PERIKANAN Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa secara umum air laguna Teluk Belukar bersifat asin (pengaruh air laut sangat kuat) dan memperlihatkan adanya pelapisan masa air yang terbalik (inverse stratification). Kondisi demikian terlihat dari semakin tingginya kadar garam di bagian dasar perairan dan juga suhu airnya. Semakin dekat dasar, kandungan oksigen terlarut semakin berkurang sebagai akibat meningkatnya bahan organik (BOD) di dasar, namun demikian kondisi perairan ini masih dalam kondisi yang cukup baik (tidak ada indikasi terjadinya pencemaran bahan organik) untuk mendukung berbagai jasad akuatik di dalamnya. Parameter

Permukaan

Tengah

Dasar

Suhu (oC)

29,8

30

30,9

Conductivity (µmhos/cm)

39800

41000

35000

Salinitas (‰)

29,5

30

34,5

pH

7,72

7.86

8,21

O2 (mg/l)

5,83

4.57

2,72

BOD5

2.80

4.00

5.20

Dari sisi keanekaragaman planktonnya, di perairan Laguna dijumpai tidak kurang dari 3 kelompok Klas fitoplankton, yaitu: Cyanophyceae, Bacilllariophyceae dan Dinophyceae. Peridinium sp (dari Klas Dinophyceae) dengan kepadatan hingga 6 juta indivindu/m3 air (79% dari total fitoplankton) dan Chaetoceros sp (dari Klas Bacillariophyceae) dengan kepadatan 1,4 juta ind/m3 air (18% dari total fitoplanton) mendominasi perairan ini. Sedangkan untuk zooplankton banyak dijumpai Crustaceae dalam stadia nauplius (kepadatannya sekitar 325,000 ind/m3 air) dan ini tentunya akan menjadi pendukung tingginya potensi perikanan di perairan Teluk Belukar. Penduduk Desa Teluk Belukar yang tinggal di dekat Luaha Talu, sebagian adalah nelayan. Sebagian lainnya adalah petani (kebun karet, kelapa, coklat) dan pedagang. Jumlah armada nelayan di desa ini adalah 15 unit perahu bermotor kecil (mesin honda, berkekuatan 5 PK) dan 20 unit perahu bermotor besar (Mesin Dongfeng, berkekuatan 13 – 26 PK). Perahu besar umumnya pergi melaut ke laut lepas dan setelah 3-4 hari perjalanan baru kembali ke desa. Sementara perahu kecil biasanya berangkat dini hari dan kembali siang pada hari yang sama, radius jangkauannya pun relatif dekat. Beberapa orang kadang hanya mencari ikan di sekitar Luaha Talu.



21

Ferry Hasudungan Ferry (C)Hasudungan WIIP, 2007 (C) WIIP, 2007

Jenis-jenis ikan (nama lokal) yang bernilai ekonomis dan sering tertangkap dalam jaring nelayan, antara lain: Balono (sejenis Belanak Mugil sp.); Fina-fina (Upeneus vittatus), Babate (Caranx sp.), Gambrula (Megalops sp.), Lew’u (Gerres sp.), Lawi-lawi (Pseudorhombus sp.), Tetebala (Sphyraena sp.). Untuk ikan berukuran kecil, biasanya dijual dengan ukuran per-ember1 (berkisar antara Rp. 20.000 -50.000,-/ember), sementara untuk ukuran sedang hingga besar biasanya dijual per-kilo tergantung jenisnya. Selain jenis-jenis ikan, nelayan dan penduduk di sekitar Luaha Talu juga mengumpulkan kepiting bakau dan lokan/kijing (Corbiculidae). Kepiting bakau dengan ukuran besar bernilai ekonomis cukup tinggi, bisa mencapai Rp. 30.000,-/kg. Sementara itu, Lokan sejenis Corbiculidae (oleh penduduk setempat disebut Bayowu) biasanya dikumpulkan oleh para perempuan dari lantai hutan mangrove yang berlumpur, atau di dasar tepi sungai. Harga jual lokan tidak terlalu tinggi, di desa mereka menjual seharga Rp. 5.000,- untuk 100 keping lokan dari berbagai ukuran. Pembeli biasa datang langsung kepada pengumpul untuk kemudian menjualnya ke kota (Gunung Sitoli). Dalam satu hari, seorang pengumpul dapat mengumpulkan hingga 1.000 keping lokan.

E.

VEGETASI Ekosistem laguna Teluk Belukar terdiri dari dua type vegetasi utama yaitu Hutan Mangrove dan Vegetasi Pantai daratan. Hutan mangrove berada disekeliling laguna dan disepanjang sungai, baik yang menuju ke muara maupun yang menuju ke hulu. Sementara, vegetasi pantai daratan berada di garis depan pantai, tepat di depan hutan mangrove di bagian timur laguna. Mangrove Berdasarkan survey vegetasi pada bulan Agustus 2007, di Teluk Belukar terdapat 20 spesies mangrove (mangrove sejati) ini berarti 41,6 % dari total 48 jenis mangrove yang terdapat di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya adalah jenis pohon sementara 4 jenis lainnya adalah herba (Daftar jenis-jenis mangrove yang ditemukan terlampir.) Rhizophora apiculata merupakan jenis yang dominan, sementara, Xylocarpus granatum sangat banyak dijumpai dizona belakang hutan mangrove (yang menuju darat/inland). Diantara semua jenis mangrove yang ada, Rhizophora mucronata dan Lumnitzera littorea adalah jenis yang sangat jarang. Selama survey dilakukan, team hanya menjumpai 2 pohon Rhizophora mucronata dan 3 pohon Lumnitzera littorea. Keberadaan kedua jenis ini sangat terancam seiring dengan meningkatnya kegiatan penebangan kayu di hutan mangrove ini. Vegetasi pantai Vegetasi pantai tumbuh diatas substrat tanah berpasir disepanjang pantai dan didominasi oleh Cemara laut, Casuarina equisetifolia. Beberapa jenis vegetasi lain yang umum ditemukan antara lain Malapari Pongamia pinnata, Putat laut Barringtonia asiatica, Waru Hibiscus tiliaces, Bintaro Cerbera Manghas, Premna corymbosa, Scaevolia taccada, Gelam tikus Eugenia spicata, Gloichidion spp., Laban Vitex pubescens, Ketapang Terminalia cattapa, Ara Ficus microcarpa, Ficus septica, Dalbergia tamarindifolia, Oncosperma tiggilarium, dan beberapa jenis lainnya.

1

Ember yang dimaksud berukuran sekitar 7-8 liter, penjualan dengan ukuran ember ini umum dilakukan di Desa Teluk Belukar.

22



Selain kedua tipe vegetasi utama diatas, juga terdapat areal perkebunan yang didominasi oleh komoditas Karet Havea brasiliensis dan Kelapa dalam Cocos nucifera. Sementara di sekitar desa dan pekarangan, dijumpai bermacam-macam jenis tumbuhan antara lain Oroxylon indica, Simalambua Laphopetalum spp, Mahoni Swietenia mahagony, Kuda-kuda Lannea spp., Belimbing wuluh Averhoea bilimbi, Nauclea spp., Jarak pagar Jathropa curcas, Durian Durio zibethinus, Mangga Mangifera indica.

F.

KEANEKARAGAMAN SATWA LIAR Berdasarkan hasil kajian pada bulan Agustus 2007, tercatat 47 species burung ditemukan dan teridentifikasi di Luaha Talu dan daerah sekitarnya. Dari kelompok Herpetofauna tercatat 21 species, termasuk diantaranya 11 species katak/kodok (Anura), sementara itu dari kelompok Mammalia teridentifikasi 8 jenis, antara lain: Bajing Kelapa Callosciurus notatus, Kera ekor-panjang Macaca fascicularis, dan Babi hutan Sus sp.

G.

AVIFAUNA Dari 47 species burung yang ditemukan, tujuh (12) spesies diantaranya merupakan spesies yang dilindungi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jenis yang dilindungi tersebut berasal dari kelompok burung pemangsa Accipitridae (3 spesies), kelompok raja-udang Alcedinidae (3 spesies), kelompok burung madu (5 spesies) dan Gajahan Numenius spp. (1 spesies). Burung-pantai Bermigrasi Penduduk sekitar menyebut kelompok burung ini dengan nama SI’ATE dan ditemukan pada waktu-waktu tertentu saja. Jenis-jenis yang teramati di lokasi survey ada enam (6) species, yaitu: Gajahan Pengala Numenius phaeopus, Biru-laut ekor-blorok Limosa lapponica, Cerek Kalung-besar Charadrius leschenaulti, Cerek Kalung-kecil Charadrius mongolus, Trinil bedaran Tringa cinereus dan Trinil Pantai Tringa hypoleucos. Total jumlah individu yang ditemukan relatif kecil, yaitu sekitar 20 ekor dan sebagian besar ditemukan di bagian muara sungai –dekat dengan areal wisata Pantai Indah.

H.

MAMMALIA Mammalia yang masih tinggal di hutan mangrove di sekitar Luaha Talu, sangat sedikit. Satu kelompok Kera ekor-panjang Macaca fascicularis, dan beberapa mammalia kecil seperti: yaitu: Bajing Kelapa Callosciurus notatus, dan sejenis tikus Rattus sp., tinggal di daerah tersebut. Sementara jenis mammalia lain seperti: Babi hutan Sus sp., Kalong Pteropus vampirus, hanya mengunjungi daerah ini untuk mencari makanan (tidak tinggal menetap di daerah ini). Rusa sambar Cervus unicolor tercatat pernah ditemukan masyarakat di sekitar Muara Indah, namun ini merupakan kejadian khusus karena rusa tersebut dalam pengejaran pemburu dari arah perbukitan.



23

I.

HERPETOFAUNA Dari 21 species yang ditemukan, sebagian besar merupakan Amphibia dari keluarga Anura atau kelompok katak/kodok, yaitu 11 species katak/kodok. Sebagian besar ditemukan dibagian sungai yang berair tawar. Tiga jenis ular ditemukan di daerah ini, yaitu: Cincin Mas Boiga dendrophila, Ular bakau Cerberus rhyncops, dan sejenis ular air Xenochrophis trianguligera. TALAHO, adalah sebutan masyarakat Teluk Belukar untuk kelompok kodok/katak. Menarik untuk dicermati, karena dari satu nama ini saja, terwakili tidak kurang dari sebelas (11) jenis kodok/katak yang ditemukan di wilayah Desa Teluk Belukar. Hasil tersebut merupakan temuan dari mulai muara Sungai Boe hingga ke bagian hulu. Katak panggul Limnonectes blythi dan Katak hijau Fajervarya cancrivora, merupakan jenis yang umum dan ditemukan hingga bagian muara sungai Boe, yang mulai berair asin/payau. Catatan menarik untuk kelompok katak karena sangat jarang ditemukan hingga ke bagian muara yg berair payau/asin. BAYAKOMO, sebutan untuk jenis-jenis kadal dakam bahasa Nias. Ada dua (2) jenis kadal yang teramati pada saat survey, yaitu: Mabuya multifasciata dan satu jenis lainnya yang belum teridenfikasi hingga species (Mabuya sp.) Bunglon Bronchocella christatella dan Kadal terbang Draco volans sumatranus juga teramati dalam lokasi survey, penduduk menyebut kedua jenis reptil ini dengan nama yang sama yaitu: Lowa.

J.

POTENSI JASA LINGKUNGAN Selain keanekaragaman hayati flora-fauna yang terkandung di dalam Laguna Teluk Belukar dan sekitarnya, kiranya tidak berlebihan kalau keberadaan hutan mangrove seluas ± 66 ha di sekeliling laguna kita kaji dari sisi peran dan kemampuannya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Belakangan ini isue akan perubahan klim global dan meningkatnya muka air laut telah merebak keseluruh dunia. Kini banyak orang membicarakan pentingnya fungsi dan manfaat hutan mangrove sebagai benteng daratan terdepan dalam mengantisipasi adanya perubahan iklim, diantaranya:

2

•

Hutan mangrove dapat mengendalikan resiko bencana alam (disaster risks mitigation) baik yang berasal dari laut (berupa abrasi pantai, badai, gelombang pasang, bahkan tsunami) maupun dari daratan (berupa banjir),

•

Hutan mangrove memberikan jasa perlindungan (adaptasi) bagi pemukiman yang terdapat di belakang hutan mangrove, jika nanti muka air laut meningkat. Karena dengan adanya hutan bakau di depan pantai (yang mampu memerangkap lumpur), maka ke depan akan terbentuk daratan baru yang menjorok ke arah laut dan ini diharapkan akan dapat melindungi daratan lama dibelakangnya jika muka air laut meningkat,

•

Hutan mangrove mampu mengendalikan (mitigasi) laju perubahan iklim global akibat lepasnya gas rumah kaca seperti CO2 ke atmosfer. Menurut Ong dkk2 (2004) pada 1 ,

J. E. Ong , W. K. Gong and C. H. Wong, 2004. Allometry and partitioning of the mangrove, Rhizophora apiculata. Forest Ecology and Management, Vol 188, Issue 1-3 p: 359 – 408 (abstract)

24



ha lahan mangrove (Rhizophora apiculata) yang berumur 20 tahun, dengan kepadatan 1975 pohon dan diameter pohon (setinggi dada) rata-rata adalah 122,5 cm, maka tidak kurang dari 114 ton Carbon tersimpan di dalamnya (ini setara 418 ton CO2/ha yang terserap dalam 20 tahun). Jika data Ong ini kita terapkan di kawasan mangrove Teluk Belukar, maka jasa hutan mangrove disini diduga mampu menyimpan karbon sebesar 7.524 ton C (atau setara 27.588 ton CO2). Dari uraian di atas dapat kita bayangkan berbagai kerugian dan bencana fisik akan dialami, jika kawasan hutan mangrove di Teluk Belukar rusak/sirna.

K.

ASPEK KONSERVASI Bencana akibat gempa & gelombang tsunami pada akhir tahun 2004, serta gempa dasyat pada bulan Maret 2005, tidak secara langsung memberi berpengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekosistem di sekitar laguna/Luaha Talu. Namun, dampak dari kegiatan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi teramati telah merusak beberapa bagian dari daerah ini. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta wawancara dengan penduduk di sekitar areal survey, teridentifikasi beberapa hal yang baik secara langsung maupun tak langsung mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah survey. Ancaman tersebut, antara lain: •

Gangguan terhadap vegetasi mangrove berupa: penebangan kayu bakau serta pembukaan bagian hutan mangrove untuk dijadikan jalan ke arah laguna.

•

Pembangunan jalan menuju PPI (Pelabuhan Pelelangan Ikan): kegiatan ini secara langsung maupun tidak langsung telah mempermudah akses untuk memasuki kawasan bervegetasi mangrove. Kebutuhan kayu-kayu cerucuk untuk penahan tanah di tepi jalan (agar tidak longsor) juga diambil dari vegetasi mangrove disekitar Luaha Talu.

•

Pembukaan areal wisata baru yang dikelola oleh pihak swasta dengan aktivitasnya yang menghasilkan dampak seperti: sampah wisata (jika tidak dikelola dengan baik) berpotensi mencemari laguna.

Keunikan Laguna Luaha Talu (Teluk Belukar), potensi wisata berupa bentang alam/landscape dan panorama indahnya, keanekaragaman hayati dan manfaat/jasa lingkungan hutan mangrove ditinjau dari sudut perubahan iklim, hutan pantai serta komponen–komponen didalamnya telah tergambarkan diatas dengan jelas, demikian juga halnya dengan berbagai potensi acaman terhadap daerah ini. Dari uraian di atas, tampak adanya dua sisi keinginan yang saling berhadapan, yaitu antara keinginan untuk melestarikan dan keinginan untuk memanfaatkan. Yang terakhir ini, jika tidak direncanakan dengan baik maka akan berpotensi merusak/menghilangkan nilai-nilai fungsi dan manfaat yang terkandung di dalam kawasan Teluk Belukar. Dan jika ini sampai terjadi maka bencana ke depan tidak diragukan lagi akan menimpa kawasan Desa Teluk Belukar dan sekitarnya. Adalah penting bagi masyarakat (nelayan, pengusaha wisata, pengguna lahan), pemerintah (desa, kecamatan & kabupaten) serta para pihak lain yang memiliki kepentingan di daerah ini (NGO, BRR) untuk dapat memahami manfaat dan fungsi ekosistem Luaha Talu (Teluk Belukar) untuk kemudian dapat duduk bersama dalam menentukan langkah-langkah yang strategis agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.



25

LAMPIRAN: Spesies mangrove yang dijumpai di Teluk Belukar No

Spesies

Nama lokal

Family

Kelimpahan

Kelompok Pohon 1

Rhizophora apiculata

Tongo sowa’a

Rhizophoraceae

+++++

2

Rhizophora mucronata

-

Rhizophoraceae

+

3

Xylocarpus granatum

Maramba batu

Meliaceae

+++

4

Ceriops decandra

Langade

Rhizophoraceae

++

5

Ceriops tagal

-

Rhizophoraceae

++

6

Aegiceras corniculatum

Tongo lada

Myrsinaceae

++

7

Scyphiphora hydrophyllacea

-

Rubiaceae

++

8

Sonneratia caseolaris

Meramba pinang

Sonneratiaceae

+

9

Sonneratia alba

-

Sonneratiaceae

++

10

Bruguiera gymnorriza

Tongo saite

Rhizophoraceae

++

11

Bruguiera cylindrica

-

Rhizophoraceae

++

12

Lumnitzera littorea

Tongo kelera

Combretaceae

+

13

Avicennia marina

Meramba bunga

Avicenniaceae

++

14

Dolichandrone spathacea

Du’u gerbau

Bignoniaceae

++

15

Nypa fruticans

Palmae

++

16

Heritiera littoralis

Sterculiaceae

+++

-

Kelompok semak (Herbs) 17

Acanthus ebracteaus

Acanthaceae

++

18

Acanthus ilicifolius

Acanthaceae

++

19

Acrostichum aureum

Pteridaceaea

++

20

Acrostichum speciosum

Pteridaceaea

++

Keterangan : +++++ = Dominan ++++ = Banyak +++ = Sedang ++ = Sedikit

26

+ = Sangat Jarang



4.

Diskusi Kelompok

Kelompok 1. Kebijakan & Kelembagaan Fasilitator: Riama Napitupulu (P3MN) Notulensi: Irwansyah Reza Lubis (WIIP) Anggota Kelompok: •

Dede Adam

BRR – Direktorat Lingkungan & Konservasi

•

Edison Lase

BRR - Perwakilan Nias/ LSM Forbes

•

F. Waruwu

Dinas Pariwisata & Budaya Kab. Nias

•

Yusniar Zebua, SE

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Nias

•

Yeroeinu Telaumbanua

Dinas Kimpraswil

•

Haposan Simbolon

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias

•

Fangaro Ziliwu

Kecamatan Gunung Sitoli Utara

•

Y. Mendrofa

Kepala Desa Teluk Belukar

•

Andreas S.

UNDP

•

Asari Buleloto

Bag, HUMAS SETDA Nias

Hasil & Rekomendasi dari Kelompok 1: Kearifan lokal: 1.

Dulu dari Dep. Kehutanan menghimbau jika tebang 1 bakau, harus menanam kembali 5 batang bakau,

2.

Tanah kepemilikan di luahu talu merupakan tanah ulayat (kenyataan dikuasai perorangan/keluarga),

3.

Tidak ada kelompok yang memberikan perhatian khusus untuk kelestarian TB, juga tidak ada peraturan (desa),

4.

Status: 50m dari tepi laguna dirawat (?),

5.

Tidak ada koordinasi antara instansi terkait,

6.

Tidak ada perda untuk melindungi kawasan ini.

Pelaksanaan kebijakan: 1.

Saat ini menjadi sulit, karena tidak ada perda/aspek hukum yang menaunginya,

2.

Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan daerah/Bupati dengan melibatkan masyarakat,



27

3.

Pemerintah diharapkan memberikan solusi misalnya dengan membentuk koperasi nelayan, LKMD (atau suatu wadah yang dapat menampung aspirasi upaya pengelolaan secara berkelanjutan di tingkat desa?),

4.

Pada tahun 2006 ada kelompok yang dibentuk oleh COREMAP, sayangnya panduan teknis tidak tepat/sesuai (dengan kondisi masyarakat setempat) sehingga program gagal,

5.

UPT dan DKP, Pariwisata, Kehutanan, ETSP (sedang buat perahu) Æ instansi terkait,

6.

DKP bekerjasama dengan LSM untuk melakukan penghijauan

7.

DKP mengajukan peraturan pengelolaan teluk belukar.

Kendala Kebijakan: 1.

Perbedaan persepsi,

2.

Tidak ada perda,

3.

Anggaran,

4.

Belum ada identifikasi mengenai potensi TB (sebelum kajian WIIP),

5.

Kurang sosialisasi dan keterlibatan masyarakat.

Yang harus dilakukan: 1.

Peraturan Daerah (Bupati) untuk mengatur pengelolaan TB

2.

Pembuatan RTR (Rencana Tata Ruang) TB yang dituangkan dalam Tata Ruang Daerah

3.

Penguatan peraturan mengenai penanganan limbah

4.

PPI TB dikelola oleh swasta kerja sama dengan LSM

5.

Adanya wadah yang terdiri dari berbagai pihak tokoh masyarakat, masyarakat, dll.

6.

Penamaan ditekankan jadi Luaha Talu.

Pertanyaan I •

28

Adanya peraturan di Tingkat 1, lebih tepat jika ada aturan di tingkat daerah - karena belum tentu bisa diaplikasikan.



Kelompok 2. Rehabilitasi & Livelihood Fasilitator: Samsulbahri Sembiring (Dinas Kelautan & Perikanan) Notulensi: Muhammad Ilman (WIIP) Anggota Kelompok: •

Marthin Luther Zendrato

BAPPEDA Kabupaten Nias

•

Yusniar Zebua, SE

Badan Pemberdayaan Masyarakat

•

Helumbowo Zendrato

Pengelola Muara Indah

•

Dorothea Telaumbanua, SE.


•

Faozanolo Hulu, SE

Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Nias

•

Megawandi TRH

AUSTCARE

•

Buttiar

Wahana Lestari

•

Sabarniati Zega

Binaswadaya

•

Alfian Harefa


•

Honazawulo Lase


Hasil & Rekomendasi dari Kelompok 2: 1.

Rehabilitasi berupa penanaman tidak perlu diprioritaskan karena secara alami sudah tumbuh kembali.

2.

Jika ada dana rehabilitasi sebaiknya diarahkan ke pengembangan mata pencaharian masyarakat.

3.

Livelihoods difokuskan pada dua hal yaitu: •

Perikanan (nelayan dan budidaya)

•

Pariwisata

•

Pengembangan perkebunan/pertanian

4.

Alternatif lain adalah pertanian di lahan kosong yang relatif jauh dari mangrove dan pembuatan kerajinan tangan.

5.

Pilih anggota masyarakat yang benar-benar sesuai mata pencaharian

6.

Pilihan besar dan kecil jumlah anggota kelompok ada kelemahan dan kelebihan.

7.

Kelompok besar akan berjalan efektif jika kebersamaan saling terjaga dan terjadi persaingan sehat.

8.

Kelompok kecil akan lebih mudah dikelola dan tanggung jawab lebih jelas.

9.

Manajemen yang bagus mencakup aturan main yang jelas akan membantu kesuksesan kelompok dan meningkatkan kreativitas.



29

Kelompok 3. Pemanfaatan & Pelestarian Fasilitator: Nana Firman (WWF Indonesia) Notulensi: Fazedah Nasution (WWF Indonesia) Anggota Kelompok: •

Toro Mendrofa

Perwakilan masyarakat dari Desa Teluk Belukar

•

Ernibadi Mendrofa

Yayasan Rajawali

•

Yamani Waruwu

Binaswadaya

•

Sdr. Halawa, ST, M.Si.

Dinas Kimpraswil

•

Rosmeyni Harefa, SE


•

Hester Smidt

OXFAM – Novib, Banda Aceh

•

Meilinda L. Larosa


Hasil & Rekomendasi dari Kelompok 3: Status Teluk Belukar? •

bukan kawasan lindung

•

500 m

•

3 marga

•

Luaha Talu Æ pemulihan

•

Nama: site fatö, Tölu Balugu

•

Sepuluh tahun lalu sudah pernah ada rancangan untuk pariwisata

•

Kepemilikan tanah (status – kepemilikan individu), sudah ada yang dijual (1 ha = 1 juta).

Kendala pemanfaatan:

30

•

Tidak ada koordinasi dalam pengelolaan,

•

Pemanfaatan masih bersifat individual (ambisi masing-masing),

•

Ecoturisme bukan hal yang menarik bagi masyarakat Nias, hanya bagi orang masyarakat luar

•

Hasil-hasil ikan Nias banyak dijual keluar Æ karena tidak ada processing

•

Jika ada processing sebaiknya tidak di TB



Kondisi sosial saat ini •

Kurang harmonis – ada pengelompokan antar kelompok masyarakat

•

Transparansi dari aparat desa sangat terbatas, informasi cenderung tidak tersebar merata - ada kecenderungan berpihak pada kelompok tertentu.

USULAN •

Aturan desa saat ini belum ada yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan secara terpadu untuk wilayah di Teluk Belukar.

•

Ketegasan aturan dengan melibatkan masyarakat,

•

Pembentukan suatu wadah/kelembagaan yang diakui baik di tingkat masyarakat desa, maupun pemerintah daerah di level yang lebih tinggi/kabupaten.



31

5.

Kesimpulan & Rekomendasi

Lokakarya bertajuk ”Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna di Teluk Belukar secara berkelanjutan”, telah dilakukan selama satu hari penuh, pada tanggal 10 April 2008 di Ruang Pertemuan – Hotel OLAYAMA, Gunungsitoli – Kab. Nias. Sejumlah 44 peserta hadir dan terlibat aktif dalam lokakarya ini, yang mewakili unsur-unsur: Pemerintahan Kabupaten Nias (dinas/badan yang terkait), BRR, NGO/LSM national-lokal serta international yang memiliki kegiatan di Nias, juga hadir aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Teluk Belukar. Hal-hal yang terangkum dan disepakati dalam lokakarya ini, yaitu:: A.

B.

32

KESIMPULAN •

Segenap pihak yang berkepentingan yang hadir dalam lokakarya, menyadari akan penting pengelolaan ekosistem Laguna Teluk Belukar yang kemudian disepakati untuk disebut Ekosistem Luaha Talu, secara terpadu dan berkelanjutan.

•

Koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah daerah dalam pengelolaan Ekosistem Luaha Talu perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut.

•

Perlunya suatu Peraturan Daerah untuk menguatkan Undang-undang yang telah ada, dalam upaya pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Nias secara umum, dan secara khusus untuk Ekosistem Luaha Talu di Desa Teluk Belukar.

•

Perlunya menyusun rencana pengelolaan Ekosistem Luaha Talu yang kemudian dimasukannya kedalam Rencana Umum Tata Ruang Daerah, Kabupaten Nias.

•

Perlunya penegasan status kepemilikan lahan yang mendukung upaya pengelolaan Ekosistem Luaha Talu yang berkelanjutan

•

Perlunya suatu wadah/lembaga yang secara khusus mendukung upaya pengelolaan Ekosistem Luaha Talu, yang dapat mewakili semua pihak yang berkepentingan.

REKOMENDASI •

Perlu adanya aturan desa untuk mendukung upaya pengelolaan Ekosistem Luaha Talu.

•

Pembentukan wadah/lembaga yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan Ekosistem Luaha Talu yang berkelanjutan.

•

Sosialisasi lebih lanjut tentang upaya pengelolaan Ekosistem Luaha Talu, sehingga dapat menjangkau banyak pihak.

•

Pengelolaan PPI harus diupayakan untuk sedikit mungkin mengakibatkan gangguan terhadap Ekosistem Luaha Tahu, serta diharapkan dapat melibatkan unsur masyarakat Desa Teluk Belukar.

•

Mencari alternatif mata pencaharian lain di bagian kawasan yang tidak mengganggu Ekosistem Luaha Talu.



Lampiran-Lampiran LAMPIRAN 1. JADWAL ACARA Waktu (WIB)

Acara

08.30 – 09.30

Pendaftaran Peserta

09.30 – 10.00

Pembukaan (Protokoler - BAPPEDA) Laporan Panitia Pelaksana Arahan & Pembukaan BUPATI Nias

10.00 – 10.15

Coffee Break

Sesi Makalah (Moderator: Dorothea Telaumbanua, SE./ BAPPEDA Kab. Nias) 10.15 – 11.30

Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Meilinda L. Larosa /BAPPEDA Kab. Nias)

10.31 – 11.45

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dalam Program BRR (Saodah Lubis /BRR Direktorat Lingkungan & Konservasi)

10.46 – 11.00

Pembangunan dan Prospek PPI di Desa Teluk Belukar (Dalizanolo Hulu /BRR Perwakilan Nias)

11.01 – 11.15

Pelaksanaan Proyek Green Coast di wilayah NAD & Nias (Muhammad Ilman /Wetlands International Indonesia Program)

11.16 – 11.30

Ekosistem Laguna (Luaha Talu) di Desa Teluk Belukar (Ferry Hasudungan /Wetlands International Indonesia Program)

11.30 – 12.00

Tanya Jawab

12.00 – 12.30

Penjelasan dan pembagian kelompok (Irwansyah Reza Lubis, MSc.)

12.30 – 13.30

ISHOMA

13.30 – 15.00

Diskusi kelompok Kelompok I : Kebijakan & Kelembagaan (Fasilitator: Riama Napitupulu) Kelompok II : Rehabilitasi & Livelihood (Fasilitator: Syamsulbahri Sembiring) Kelompok III : Pemanfaatan & Pelestarian (Fasilitator: Nana Firman)

15.00 – 15.15

Coffee Break

15.16 – 16.50

Laporan Diskusi Kelompok (Perwakilan masing-masing kelompok)

16.50

Kesimpulan umum & Penutupan (Ferry Hasudungan /WIIP)

Keterangan:

acara terlambat dimulai, kondisi hujan tampak membuat sebagian peserta mengalami kesulitan mencapai lokasi acara dan hadir pada waktu yang ditentukan.



33

LAMPIRAN 2. Daftar Peserta yang Hadir dalam Lokakarya No.

34

Nama

Instansi/asal lembaga

1

Agustinus Zega, Ir.


2

Alfian Harefa


3

Amoni Mendrofa

Desa Teluk Belukar

HP: 081396248040

4

Andreas S.

UNDP

HP: 081362613696

5

Asari Buleloto

Bag. HUMAS SETDA Nias

6

Buttiar

Wahana Lestari

HP: 081365941009

7

Dalizanolo Hulu

BRR - Perwakilan Nias

-

8

Dorothea Telaumbanua, SE.


HP: 08126302090

9

Edison Lase


HP: 085296712820

10

Elyson Lase

WORLD Harvest

HP: 085275954028

11

Ernibadi Mendrofa

Yayasan Rajawali

HP: 081396069837

12

Evan


-

13

Faboo Waruwu

Dinas Pariwisata & Budaya Kab. Nias

HP: 081396706485

14

Fangaro Ziliwu

Kecamatan Gunung Sitoli Utara

15

Faozanolo Hulu, SE

Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Nias

HP: 08126262888

16

Fenueli Zalukhu


HP: 08129392000

17

Haposan Simbolon

Badan Pertanahan Nasional - Kabupaten Nias

HP: 081370153396

18

Helumbowo Zendrato (Ama Gawati)

Pengelola Muara Indah

HP: 085262896250

19

Honazatulo Laia


20

Marthin Luther Zendrato


21

Megawandi TRH

AUSTCARE

22

Meilinda L. Larosa


23

Nuski Caniago

Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Nias

24

Oktameyer

LSM - ASRI

25

Riama Napitupulu

LSM - P3MN

HP: 081375760069

26

Rosmeyni Harefa, SE


HP:

27

Sabarniati Zega

Binaswadaya

HP: 08126266697

28

Samsulbahri Sembiring

Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Nias

HP: 081361585019

29

Sdr. Halawa, ST, M.Si.

Dinas Kimpraswil

30

Toro Mendrofa, SH

Desa Teluk Belukar

31

Yamani Waruwu

Binaswadaya

32

Yanueli Mendrofa

Kepala Desa Teluk Belukar

HP: 085261028614

33

Yasoaro Zai

BRR - Sekber Nias

HP: 08128662683


No. Kontak/ email

HP: 081370488438 -

HP: 081310876361


No.

Nama

Instansi/asal lembaga

No. Kontak/ email

34

Yerveinu Telaumbanua

Dinas Kimpraswil

HP: 081361291469

35

Yusniar Zebua, SE

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Nias

HP: 081361205174

36

Dede Adam


HP: 081973738899

37

Fazedah Nasution

WWF Indonesia - Kantor Banda Aceh

HP: 081315800396

38

Hester Smidt

Perwakilan OXFAM N(o)vib

39

Nana Firman

WWF Indonesia - Kantor Banda Aceh

[email protected]

40

Saodah Lubis


HP: 0811681472

41

Muhammad Ilman

WIIP – Perwakilan NAD & Nias

42

Irwansyah Reza Lubis

WIIP Bogor

43

Ferry Hasudungan

WIIP Teluk Belukar

44

Karta Surya Telaumbanua

WIIP Teluk Belukar

Keterangan: BRR = Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi; WIIP = Wetlands International Indonesia Programme; WWF = World Wide Fund for Nature;



35

LAMPIRAN 3. NOTULENSI - Diskusi/Tanya jawab pada sessi makalah

12.25 WIB: Syamsulbahri Sembiring (Dinas Kelautan & Perikanan) Tanya: 1.

Mengenai PPI, apa yang menjadi latar belakang penentuan lokasi PPI di Desa Teluk Belukar?

2.

Mengapa BRR di Nias tidak ada yang menangani bagian lingkungan?

12.27 WIB: Faozanolo Hulu, SE (Dinas Pertanian & Kehutanan) Informasi: yang saat ini terjadi adalah dilemma antara pembangunan dan pelestarian. Dalam upaya pelestarian, Dinas Pertanian & Kehutanan melalui Proyek GNRHL telah melakukan penanaman bakau pada tahun 2005 sebanyak 132.000 bibit dan selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan serta penyulaman sebanyak 10 % (13.200 bibit) untuk tahun 2008). Jadi untuk rahabilitasi telah dilakukan oleh GNRHL. Saran: pembangunan harus disesuaikan tata ruang supaya tidak ada masalah di kemudian hari.

12.30 WIB: Riama Napitupulu (P3MN) Tanya: 1.

Mengenai PPI, apa yang menjadi latar belakang penentuan lokasi PPI di Desa Teluk Belukar?

2.

Apakah sudah dilakukan kajian, bagaimana nilai ekonomis dari PPI ini dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan?

12.32 WIB: Andreas Suwito (UNDP) Tanya:

36

1.

Mengenai pengaruh pembangunan PPI: UPL-UKL sudah ada? Apakah akan disiapkan unit pengelola tersendiri?

2.

Mengenai kajian lingkungan yang dilakukan WIIP, sejauh mana dampak positif dari kelestarian mangrove terhadap wilayah disekitarnya, serta bila mangrove rusak – sejauh mana pengaruh negatifnya?

3.

Status Luaha Talu saat ini?



12.34 WIB: Fenueli Zalukhi (BRR Regional Nias) Informasi tambahan: •

Saat kami masuk ke Nias, DIPA yang diberikan sudah jadi, jadi BRR hanya bisa melakukan justifikasi karena DIPA tidak bisa diganggu-gugat. Pembangunan PPI telah melalui kajian – dan merupakan rangkaian program perikanan, termasuk diantaranya program penyediaan 300 unit kapal dengan bobot 3GT untuk mendukung potensi perikanan di Kab. Nias. Sayangnya, program pengadaan kapal tersebut gagal – dan mengalami kendala hingga dihentikan.

•

Selanjutnya ada dana MDF sekitar 22 – 26 juta USD akan menindak lanjuti kegiatan pasca-BRR. Mungkin ini dapat diakses untuk mendukung upaya pengelolaan ekosistem luaha Talu secara berkelanjutan, terutama dalam penguatan ekonomi masyarakat disekitar.

•

Untuk BRR Direktorat Lingkungan agar dapat mengakomodasi kebutuhan akan pelatiha AMDAL untuk Kab. Nias (pelatihan dan beasiswa?).

Jawaban: 1.

2.

3.

Dalizanolo Hulu (BRR Regional Nias): •

Pemerintah Daerah (kabupaten) yang mengusulkan penempatan daerah/lokasi PPI tersebut. Dan menyediakan lahan yang dibutuhkan yang cukup luas – lahan tersebut merupakan hibah.

•

UKL/UPL tidak dipertimbangkan mengingat target realisasi serta tahapan kerja BRR (masih merupakan acuan kondisi darurat)

Meilinda L. Larosa (BAPPEDA Kab. Nias): •

Pengelolaan TB diharapkan dapat dimasukan dalam RUTR Kab. Nias – namun masalahnya saat ini RUTR masih belum definitif. Harapannya agar pasca-lokakarya ini dapat dikawal hingga masuk dalam RUTR.

•

Jika berfungsi – dan diperlukan, maka akan dipertimbangkan untuk dibentuk suatu UPT tersendiri.

Saodah Lubis (BRR Direktorat Lingkungan): •

Mengapa di NAD lebih banyak program lingkungan, hal ini mengingat kerusakan yang terjadi sangat besar dan luas, hampir seluruh kabupaten yang memiliki wilayah pesisir. Sementara untuk wilayah Nias, dampak dari tsunami tidak terlalu besar – sementara akibat gempa tidak banyak mempengaruhi wilayah pesisir.



37

4.

•

Mengenai pelatihan AMDAL, kebetulan dalam waktu dekat sekitar bulan Juni 2008 akan diadakan pelatihan AMDAL brevet A, yang akan difasilitasi oleh BAPEDALDA SUMUT, di Medan. Ini dapat juga dimintakan agar ada perwakilan dari Kab. Nias. Namun, minimal untuk peserta adalah lulusan S1 atau D3.

•

Sekiranya sebelum PPI ini dibangun ada AMDALnya, dapat dilihat adanya potensi dan dampak penting dari Teluk Belukar ini - sehingga dapat dihindari penempatan pelabuhan didaerah ini – oleh karena itu pentingnya AMDAL atau UKL/UPL sebelum dilakukan suatu pembangunan.

Muhammad Ilman (WIIP): •

5.

38

Hanya menekankan kembali mengenai ada peluang untuk maju serta adanya potensi ancaman, harapannya mudah-mudahan dalam lokakarya ini dapat memulai sesuatu untuk bagaimana mengembangkan peluang serta mengatasi ancaman terhadap ekosistem yang ada.

Ferry Hasudungan (WIIP): •

Mengenai kajian dampak negatif dan positif dari kerusakan atau kelestarian ekosistem Luaha Talu – kajian yang kami lakukan terbatas untuk wilayah Desa Teluk Belukar, dan lebih khusus untuk wilayah di sekitar Luaha Talu. Beberapa dampak dapat kami prediksikan melalui kajian kami namun masih terbatas di wilayah Desa Teluk Belukar. Detail kajian dapat dilihat dalam hasil survey kami – bila dibutuhkan laporan dalam bentuk soft-file akan kami kirimkan.

•

Mengenai status – apabila mengacu pada informasi dari Departemen Kehutanan tahun 2003, areal ini masuk kedalam wilayah APL (Areal Penggunaan Lain). Namun apabila kita mengacu pada beberapa peraturan yang menyebutkan bahwa sempadan sungai sejauh 100 – 500 m perlu dilindungi, maka daerah ini sebaiknya juga dilindungi.

•

Kami mengucapkan terimakasih juga atas informasi dari Dinas Pertanian & Kehutanan mengenai rencana pemeliharaan di tahun 2008 ini (masih dalam program GNRHL).



PROSIDING LOKAKARYA. Upaya Pengelolaan Ekosistem Laguna Teluk Belukar Secara Berkelanjutan. Gunungsitoli, 10 April 2008

Recommend Documents