PROSES SERTIFIKASI SNI UNTUK IMPOR PRODUK PERALATAN MAKAN DAN MINUM MELAMIN PADA PT. FAMOUS PACIFIC SHIPMENT INDONESIA (FPS) BRANCH YOGYAKARTA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSES SERTIFIKASI SNI UNTUK IMPOR PRODUK PERALATAN MAKAN DAN MINUM MELAMIN PADA PT. FAMOUS PACIFIC SHIPMENT INDONESIA (FPS) BRANCH YOGYAKARTA

Proposal Tugas Akhir Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Persyaratan Guna Mencapai Gelar Ahli Madya Pada Program D-3 Bisnis Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: Adi Purna Wijaya F3108008

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI PROSES SERTIFIKASI SNI UNTUK IMPOR PRODUK PERALATAN MAKAN DAN MINUM MELAMIN PADA PT. FAMOUS PACIFIC SHIPMENT INDONESIA (FPS) BRANCH YOGYAKARTA. ADI PURNA WIJAYA F3108008 Badan Standarisasi Nasional Adalah Lembaga yang mengurusi masalah sertifikasi standar produk nasional yang beredar di dalam wilaah pemasaran Indonesia. lembaga ini mengeluarkan sertifikat uji mutu suatu produk yang akan di pasarka atau di produksi di Indonesia. Peralaan makan dan minum melamin adalah alat makan berformalin yang mengandung formaldehyde yang membahayakan manusia apabila kadar penggunaanya melebihi aturan keamanan yang berlaku. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari wilayah pabean lain masuk kedalam wilayah pabean dalam negeri.(amir ms). Importasi peralatan makan dan minum berbahan melamin dari china sangat diawasi importasinya di Indonesia, karena banyak sekali produk melamin murah dari china masuk ke Indonesia dengan tidak mengindahkan keamanan yang telah di tetapkan oleh badan standarisasi nasional. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih mendalam dan pemahaman mengenai sertifikasi produk impor melamin dan importasinya. Dalam hal ini terkait dengan Badan Standarisasi Nasional dan PT. FPS Indonesia Branch Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau sejumlah fakta yang di peroleh melalui penelitian secara langsungdari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data data yang di peroleh langsung dari luar penelitian atau usmber lain yang masih berkaitan dnegan penelitian maupun sumber bacaan lainya Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi produk berbahan melamin oleh BSN sudah memenuhi dasar hukum yang digunakan yaitu manual SNI 7322-2008 tentang standarisasi produk melamin peralatan makan dan minum. Dan syarat label SNI pada produk impor peralatan makan dan minum melamin, mutlak diwajibkan untuk impor produk peralatan makan dan minum dari china. Kata Kunci : Standar Nasional Indonesia (SNI). commit to user


digilib.uns.ac.id

VISION

”Saya akan menjadi pengusaha Real Estate” (Weyjaya, Adi Purna : 2012)

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

1. ALLAH SWT atas Rahmatnya 2. Untuk Ayah dan IBU yang paling saya sayangi. Terimakasih atas kerja kerasnya, doa doa dan kasih sayangnya yang tiada akan terbalas. 3. Keluarga. 4. Semua teman - teman 5. Almamater commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabilalamin, Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan ke hadirat

ALLAH

SWT.

Karena

anugerah

dan

kehendak-Nya

penulis

menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul Proses Sertifikasi SNI Untuk Impor Produk Peralatan Makan dan Minum Melamin Pada PT. Famous Pacific Shipment Indonesia (FPS) Branch Yogyakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka sehubungan dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu hingga terselesainya tugas akhir ini, kepada: 1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bp. Drs Harimurti M.si Ketua Program Studi Diploma III Bisnis Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bp. Mulyadi selaku pembimbing magang dan tugas akhir yang sejak awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini membimbing penulis dengan sabar 4. Bp. BRM Bambang Irawan selaku pembimbing akademik penulis 5. Seluruh staff pengajar jurusan bisnis internasional yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 6. Seluruh staff

dan karyawan pengurus program diploma 3 yang telah

bersungguh sungguh membantu para mahasiswa belajar di kampus 7. PT. FPS Indonesia dan BSN yang telah berkenan memberikan izin magang kerja dan penelitian untuk penulisan laporan tugas akhir. commit to user


digilib.uns.ac.id

8. Pak Nurdin S, selaku branch manager PT. FPS Indonesia branch Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada penulis melakukan tugas belajar magang di PT. FPS Yogyakarta dan Mas Budi (Bang Butong Idar) yang sudah banyak membimbing penulis melakukan magang kerja dan memberikan banyak pengalaman menarik bagi penulis. 9. Bapak dan Ibu yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai saat ini 10. For the special one, there’s nothing else i can say ”Thank You”. 11. Teman teman seperjuangan bisnis internasional angkatan 2008, yang cowok, rhiky, mangun, dodik, tamon, afid, budi, sony, rizal, wawan, sugeng, dll dan yang cewek mami deby, mbak punker, bunga, ocyk, ocha, dyah, mbak warih, pita, lia, puput, poetri dan lain lain yang telah bersama selama 3 tahun di bangku perkuliahan. 12. Teman teman kontrakan, teman teman kos arista puri, kos dika putra, teman teman Griya bahasa solo, keluarga besar pak sular, keluarga bp sahuri, keluarga bp joko, rs dr oen solo baru dan keluarga besar PMW 2010 UNS 13. Sahabat Bayat, Agung pambudi, Andi Wibowo, Eko yulianto. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik dari pembaca snangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berhrap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. Amin. Surakarta, 22 Mei 2012

commit to user

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL............................................................................................... i ABSTRAKSI.......................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN.............................................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... iv MOTTO.................................................................................................................. v PERSEMBAHAN.................................................................................................. vi KATA PENGANTAR.......................................................................................... vii DAFTAR ISI.......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR............................................................................................. xi DAFTAR TABEL................................................................................................. xii DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xiii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...............................................................................1 B. Perumusan Masalah.....................................................................................5 C. Tujan penelitian...........................................................................................5 D. Manfaat Penelitian.......................................................................................6 E. Metode Penelitian........................................................................................8 BAB II. LANDASAN TEORI A. Pengertian Impor........................................................................................11 B. Ketentuan-Ketentuan Umum Impor...........................................................12 C. Izin Impor...................................................................................................13 D. Kontrak Impor dan Resiko Bisnis Impor………………………………...15 commit to user E. Pengertian EMKL......................................................................................19


digilib.uns.ac.id

F. Ruang Lingkup EMKL..............................................................................20 G. Dokumen-Dokumen Yang Digunakan Dalam Impor Melamin Peralatan Makan dan Minum……………………………………………………….20 H. Standar Nasional Indonesia (SNI)………………………………………..24 I. Melamin Peralatan Makan dan Minum…………………………………..33 BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Perusahaan....................................................................38 B. Pembahasan................................................................................................56 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan................................................................................................64 B. Saran-Saran................................................................................................66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 : Prosedur penyusunan Standar oleh BSN………………………….28 Gambar 2.2 Struktur Dasar Sistem………………………………………………28 Gambar 2.3 Struktur Sistem dilengkapi Kontrol………………………………...29 Gambar 2.4 Peran Standar pada Sistem Produksi………………………………..30 Gambar 2.5 Struktur Sistem pada Sistem Produksi Jasa………………………...31 Gambar 2.6 : Sumber Penyusunan Standar………………………………………33 Gambar 3.1. : Struktur Organisasi PT. Internusa Cargo Branch Office Yogyakarta……………………………………………………………………….51

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Syarat Mutu……………………………………………………………35

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat Pernyataan 2. Surat Kuasa Impor 3. Invoice 4. Packing List 5. PIB (Pemberitahuan Impor Barang) 6. Delivery Order 7. Manifest 8. SSPCP 9. Bill of Lading 10. Asuransi 11. Surat Keterangan Jalan 12. SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang)

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI PROSES SERTIFIKASI SNI UNTUK IMPOR PRODUK PERALATAN MAKAN DAN MINUM MELAMIN PADA PT. FAMOUS PACIFIC SHIPMENT INDONESIA (FPS) BRANCH YOGYAKARTA. ADI PURNA WIJAYA F3108008 Badan Standarisasi Nasional Adalah Lembaga yang mengurusi masalah sertifikasi standar produk nasional yang beredar di dalam wilaah pemasaran Indonesia. lembaga ini mengeluarkan sertifikat uji mutu suatu produk yang akan di pasarka atau di produksi di Indonesia. Peralaan makan dan minum melamin adalah alat makan berformalin yang mengandung formaldehyde yang membahayakan manusia apabila kadar penggunaanya melebihi aturan keamanan yang berlaku. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari wilayah pabean lain masuk kedalam wilayah pabean dalam negeri.(amir ms). Importasi peralatan makan dan minum berbahan melamin dari china sangat diawasi importasinya di Indonesia, karena banyak sekali produk melamin murah dari china masuk ke Indonesia dengan tidak mengindahkan keamanan yang telah di tetapkan oleh badan standarisasi nasional. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih mendalam dan pemahaman mengenai sertifikasi produk impor melamin dan importasinya. Dalam hal ini terkait dengan Badan Standarisasi Nasional dan PT. FPS Indonesia Branch Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau sejumlah fakta yang di peroleh melalui penelitian secara langsungdari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data data yang di peroleh langsung dari luar penelitian atau usmber lain yang masih berkaitan dnegan penelitian maupun sumber bacaan lainya Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi produk berbahan melamin oleh BSN sudah memenuhi dasar hukum yang digunakan yaitu manual SNI 73222008 tentang standarisasi produk melamin peralatan makan dan minum. Dan syarat label SNI pada produk impor peralatan makan dan minum melamin, mutlak diwajibkan untuk impor produk peralatan makan dan minum dari china. Kata Kunci : Standar Nasional Indonesia (SNI).

commit to user

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada tanggal 1 januari 2010, telah di tetapkan secara regional pembukaan pasar bebas wilayah Asia dan China yaitu Asia-China Free Trade Area (ACFTA). Pembukaan perdagangan pasar bebas Asia dengan China ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan persaingan perdagangan luar negerinya, mulai dari kualitas produk, harga, tenaga kerja, sampai pemasaranya. China dikenal dengan produknya yang murah dan berkualitas rendah, maka hanya di Negara-negara berkembanglah, dimana china dapat memasukkan produk ekspornya secara besar-besaran. Seiring berjalanya ACFTA, beredar isu tentang bahaya produk-produk asing, khususnya dari negara yang berwilayah terluas di Asia ini yaitu Republik Rakyat China, produk impor yang masuk dari negara ini merupakan masalah utama yang muncul dan harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Saat ini banyak melamin impor (dalam bentuk mangkuk, piring maupun gelas) membanjiri pasar dalam negeri, disinyalir mengandung formalin dengan harga yang sangat murah dibanding harga produk lokal yang ada dipasaran, sehingga masyarakat tergiur untuk membeli dan menggunakannya. Yang perlu dipahami masyarakat, penggunaan produk (melamin) ini ternyata belum memenuhi standar kesehatan, alias berbahaya untuk digunakan. Sementara melamin palsu atau melamin non food grade salah satunya terbuat dari urea formaldehida, yang mengandung formalin tinggi. Berdasarkan commit to user

2 digilib.uns.ac.id


referensi, standar yang dapat digunakan sebagai acuan adalah ISO 145283:1999 (E): Pasific - Melamine Formaldehyde Powder Maolding Compounds, yang menyatakan bahwa kandungan formaldehida pada produk melamin yang dapat ditolerir maksimal 3 ppm (3mg/l). Semua jenis dan merek produk melamin

untuk

perlengkapan

makanan/minuman

dengan

kandungan

formaldehida sampai dengan maksimum 3 ppm (3mg/l) diperbolehkan beredar di pasar. Untuk mengetahui hal tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian pada laboraturium penguji dengan mengacu pada ISO 145283:1999 (E):Pasific-Melamine Formaldehyde Powder Maolding Compounds. Beberapa hasil uji laboraturium menunjukkan bahwa produk-produk melamin yang dijual amat murah tersebut ternyata mengandung formaldehida diatas 3 ppm, yang apabila digunakan terus menerus sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan proteksi terhadap konsumen dan terhadap produk lokal serupa di Indonesia, Selain ancaman kalahnya produk Indonesia dengan produk murah China, jaminan keamanan produk terhadap kesehatan dari konsumen juga merupakan masalah pokok dalam kebijakan pemerintah. Jadi untuk mengatasi masalah ini, standarisasi produk adalah cara yang sesuai untuk memfiltrasi produk-produk yang masuk kedalam wilayah pemasaran Indonesia. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Badan Standardisasi Nasional (BSN). No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, commit to user

3 digilib.uns.ac.id


Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. SNI (standar nasional Indonesia) adalah system standar nasional yang telah lama dan menjadi acuan Negara Indonesia dibawah Badan Standarisasi nasional. BSN (Badan Standarisasi Nasional) menerapkan standarisasi produk yang di produksi di Indonesia maupun produk yang masuk dari negara lain. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian

kesesuaian

(conformity

assessment)

secara

terpadu

perlu

dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional commit to user

4 digilib.uns.ac.id


untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan

Ukuran

(KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan

pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan atau jasa dari Indonesia di pasar global. Berdasarkan keputusan Badan Standarisasi Nasional, SNI telah di wajibkan untuk semua barang impor yang masuk ke dalam wilayah pemasaran Indonesia. Dari waktu ke waktu telah banyak pencekalan terhadap produk berbahan dasar melamin formaldehyde seperti peralatan makan, minum, susu, perlengkapan bayi, dan produk lain yang tidak lolos uji kelayakan dan keamanan. karena kadar melamin yang terkandung didalamnya melebihi batas berbahaya untuk di konsumsi masyarakat. Sehubungan uraian diatas, penulis ingin mengungkapkan permasalahanpermasalahan yang berhubungan dengan kewajiban penggunaan standar nasional Indonesia untuk proses impor melamin dengan judul, Proses Sertifikasi SNI untuk Impor Produk Peralatan Makan untuk Minum Melamin Pada PT. Famous Pacific Shipment (FPS) Branch Yogyakarta. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan karya ilmiah ini sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tata cara memperoleh SPPT SNI dalam mendapatkan sertifikat SNI sebagai syarat wajib untuk proses impor produk melamin perlengkapan makan dan minum? 2. Bagaimanakah cara pengambilan contoh produk melamin perlengkapan makan dan minum? 3. Bagaimana tata cara memperoleh surat pendaftaran melamin? 4. Bagaimana tata cara pencantuman

tanda SNI produk melamin

perlengkapan makan dan minum? C. Tujuan Penelitian Penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dalam sebuah kerangka penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui tata cara memperoleh SPPT SNI dalam mendapatkan sertifikat SNI secara wajib untuk proses impor produk melamin perlengkapan makan dan minum. 2. Mengetahui cara pengambilan contoh produk melamin perlengkapan makan dan minum. 3. Mengetahui tata cara memperoleh surat pendaftaran melamin. 4. Mengetahui tata cara pencantuman tanda SNI produk melamin perlengkapan makan dan minum. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah di tentukan oleh penulis diatas, penulis ingin mengungkap fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan tentang kegiatan impor barang dari luar negeri, khususnya dari Negara china dari negara ini banyak produk yang bermasalah dengan keamananya untuk digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat di negara pengimpor, maka dalam penelitian ini banyak ditulis fakta-fakta yang mempunyai manfaat bagi banyak kalangan pengguna yaitu diantaranya: 1. Bagi Penulis Melalui penelitian ini diharapkan dapat memahami secara jelas proses kegiatan impor khususnya produk-produk berbahan dasar melamin dan sejenisnya. Dan merupakan penerapan ilmu ekonomi tentang terjadinya kegiatan ekspor-impor yang diperoleh di bangku kuliah dalam dunia praktek atau nyata. Oleh penulis, penelitian ini tidak hanya ditulis untuk semata-mata menggugurkan syarat wajib mencapai gelar ahli madya pada program D-3 Bisnis Internasional. Namun diharapkan dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui secara pasti fakta apa yang terjadi di lingkunga perdagangan internasional di Indonesia, khususnya masalah standarisasi produk dan semoga dapat bermanfaat untuk penulis saat masuk pada dunia kerja. 2. Bagi Perusahaan (PT. FPS Indonesia Yogyakarta)

commit to user


7 digilib.uns.ac.id

Memberikan sedikit pedoman tentang proses sertifikasi SNI (standar nasional indonesia) sekaligus syarat dan prasyarat tentang importasi produk melamin yang saat ini sedang membanjiri pasar Indonesia. Tentu dengan pengalaman dari PT. FPS Indonesia yang telah eksis dalam jasa perdagangan internasional selama bertahun-tahun, telah banyak wawasan dan ilmu yang diperoleh dari lapangan dibandingkan dengan penulis yang sedang belajar memasuki dunia kerja, atau dalam ekonomi yang sebenarnya. Namun penulis berharap dengan penelitian yang telah disusun ini dapat membantu kinerja dari PT. FPS Indonesia, khususnya mengenai kewajiban penggunaan tanda SNI pada produk impor melamin. 3. Bagi Perusahaan Impor (Produk Melamin) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatanya di bidang impor khususnya produk melamin, maka karya tulis ini dapat dijadikan referensi sebagai acuan dan panduan dalam rangka memenuhi syarat–syarat kelengkapan dokumen SNI. Mulai dari cara mendapatkan pengajuan SPPT SNI, sampai logo SNI diemboskan atau ditempelkan pada produk impor. Yang khususnya bagi perusahaan yang produknya belum bersertifikat SNI. 4. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lainnya Karya tulis ini merupakan tambahan referensi, bacaan dan informasi mengenai materi wawasan tentang produk impor melamin dan sertifikasi SNI (standar nasional indonesia). Khususnya bagi mahasiswa jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan pokok pembahasan dan permasalahan yang sama atau mengandung pembahasan mengenai SNI dan Melamin. commit to user


8 digilib.uns.ac.id

5. Bagi Pemerintah ( Badan Standarisasi Nasional, Jakarta ) Bagi pihak pemerintah, khususnya kementrian perdagangan Republik Indonesia, KAN (komite akreditasi nasional), LS Pro (lembaga sertifikasi produk), LSSM (lembaga sertifikasi system mutu) dan Laboratorium uji, karya tulis ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja lembaga-lembaga yang bergerak dibawah kementrian perdagangan, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pemerintah khususnya pada seleksi kegiatan impor produk melamin. E. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian terapan, dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menemukan sebanyak mungkin informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian, yang meliputi: 1. Ruang Lingkup Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi kasus, dan pendalaman materi. Studi kasus dikaji oleh penulis dengan melihat artikel media cetak seperti majalah dan koran harian, media elektronik dan berita berita dari media televisi. Sedangkan pendalaman materi yang dilakukan penulis adalah mengambil referensi publikasi dari sumber-sumber yang terkait didalam penelitian oleh penulis, diantaranya adalah Badan Standarisasi Nasional, PT. FPS Indonesia, dan pihak yang berkompeten di dalamnya sebagai narasumber seperti Staff dan Karyawan, Dosen pembimbing dan Konsultan. Ruang lingkup penelitian ini commit to user

9 digilib.uns.ac.id


mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa berdasarkan landasan teori dan memfokuskan pada satu masalah yaitu Proses Sertifikasi SNI untuk Impor Produk Peralatan Makan Dan Minum Melamin Pada PT. Famous Pacific Shipment (FPS) Yogyakarta. 2. Jenis dan Alat Pengumpul Data a. Data 1) Jenis dan Sumber data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun data yang telah diperoleh adalah: a) Publikasi SK. BSN tentang SNI No 7322-2008 tentang produk melamin perlengkapan makan dan minum. b) Hasil pertanyaan dari wawancara langsung dan tidak langsung oleh penulis dengan relasi instansi terkait yaitu BSN dan PT. FPS Indonesia Branch Yogyakarta. c) Materi dari konsultan Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung pada bagian manajemen impor dan staf/karyawan PT. FPS Indonesia, dan wawancara tidak langsung (via telepon) pada bagian pelayanan atau Customer Service Badan Standarisasi Nasional Indonesia, Jakarta. 2) Jenis dan Sumber data Sekunder Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun diantaranya: a) Buku-buku Referensi ekspor impor dari perpustakaan commit to user

10 digilib.uns.ac.id


b) Informasi resmi publik dari website Badan Standarisasi Nasional Indonesia www.bsn.go.id, PT. FPS Indonesia, Yogyakarta www.fpsindonesia.com. c) Studi kasus dan pengkajian peristiwa dari artikel dan berita media elektronik tentang masalah melamin dan SNI. d) Bank data dari internet tentang semua yang berhubungan dengan SNI, Melamin dan Impor, yang diantaranya adalah SK menteri, SK BSN, KEPRES, peraturan perundangan tentang standarisasi produk melamin, impor dan SNI serta revisinya. b. Metode Pengumpulan Data 1)

Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak perusahaan PT. FPS Indonesia Yogyakarta dan bagian informasi customer service dari BSN Indonesia. Dan wawancara tidak langsung (by phone, E-mail, Social network, dll).

2) Studi Pustaka Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku/referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3) Observasi Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung mengenai kegiatan impor dan proses pengajuan sertifikasi SNI yang dilakukan Yogyakarta.

oleh

PT. Famous commit to user

Pacific Shipment

Indonesia,



BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Impor Impor sebagai salah satu kegiatan perdagangan internasional yang akan berdampak pada perekonomian Negara, khususnya mengenai cadangan devisa Negara. Berdasarkan dasar kegiatanya Impor adalah proses pemasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ruddy Tri Santoso, 1994:57), adapun daerah pabean adalah wilayah RI yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU no 10/95 (pasal 1 butir 2). Selain itu tujuan dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan baran-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia didalam negeri dari luar negeri (Amir, M.S, 2003:139) dengan cara membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan (Hamdani, 2003: 2) Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah Negara yang melewati daerah pabean Indonesia. Konsekuensi dari kegiatan tersebut yaitu bahwa arus masuk barang tersebut harus melalui daerah suatu Negara agar impor tersebut dapat dianggap sebagai impor yang sah sesuai dengan peraturan perundangcommit to user



undangan yang berlaku. Jika tidak melalui prosedur yang ada, maka impor tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan penyelundupan. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean ini disebut sebagai barang impor dan terkena bea masuk. Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan barang, baik pemeriksaan terhadap fisik barang maupun pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menyertai barang-barang tersebut. Pelanggaran yang sering terjadi di pabean adalah kesalahan menentukan tarif untuk suatu jenis barang yang disebabkan oleh laporan yang tidak benar (Pasal 1 angka 1 kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003). Tentang petunjuk pelaksanan Tata laksana Kepabeanan di bidang impor.

B. Ketentuan-ketentuan Umum Impor Dalam rangka mengantisipasi dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan

internasional

yang

berkembang

pesat

saat

ini,

serta

keterlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, peningkatan tarif hidup produsen sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat dan iklim usaha yang kondusif maka pemerintah melalui Departemen Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/MDAG/PER/10/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum di bidang Impor yang di dalamnya meliputi: 1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, API merupakan kode-kode yang menerangkan pihak-pihak tertentu telah sah bertidak sebagai Importir. commit to user



2. Barang Impor harus dalam keadaan baru. Barang Impor boleh merupakan barang tidak baru selama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; Kewenangan Menteri dan atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. 3. Pengecualian Pemasukan barang-barang tersebut tidak dianggap sebagai impor jika : a.

Barang Pindahan, Barang Impor Sementara, Barang Kiriman, Barang contoh Tidak Diperdagangkan, Hadiah, Barang Perwakilan Negara Asing dan Barang Untuk Badan Internasional/Pejabatnya Bertugas di Indonesia.

b.

Kapal Pesiar dan Kapal ikan, atau Ditetapkan Lain Oleh Menteri Perdagangan.

c.

Barang Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Misalnya, pakaian dan barang-barang perhiasan milik penumpang, barang-barang untuk dipakai sendiri kecuali lemari es, TV dsb. barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan suatu Negara, barang-barang untuk

ekspedisi

(penelitian

ilmiah)

dan

eksibisi

(pameran),

pembungkus (peti kemas), uang dan surat-surat berharga.

C. Izin Impor Izin impor adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang importir. Dalam rangka meningkatkan peranan, kemampuan serta kepastian berusaha perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan impor, maka impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai izin impor yaitu yang telah commit to user



memiliki angka pengenal impor dengan tujuan untuk mempermudah pendataan, monitoring dan pengawasan yang bergerak di bidang impor. 1. Angka Pengenal Impor (API) Angka Pengenal Impor adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimilikisetiap perusahaan yang melakukan prdagangan impor. Namun, importir tertentu dapat melakukan impor tanpa memiliki API, jika Impor tidak dilakukan terus-menerus dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan, Impor Tanpa API wajib memperoleh Persetujuan Impor yang ditandatangani oleh Direktur Impor Kementerian Perdagangan. API terdiri dari 4 (empat) jenis: a. API Umum (API-U) Diberiakan kepada perusahaan dagang pemilik API-U untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat di impor tersebut tidak diatur tata niaganya, barang tersebut misalnya, Furniture, Kendaraan bermotor, Makanan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam barang untuk diperdagangkan. b. API Produsen (API-P) Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, atau barang lainya sepanjang digunakan. Barang tersebut misalnya: bahan baku produksi, mesin-mesin produksi kain, dan lain sebagainya. commit to user



c. API Terbatas (API-T) Diberikan kepada perusahaan modal/PMA (Penanaman Modal Asing ) /PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). BKPM adalah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinas antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Contoh barang untuk keperluan proses produksi. d. API Kontraktor (API-K) Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang keperluan yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama yang melakukan impor.

D. Kontrak Impor dan Resiko Bisnis Impor Surat Pesanan (Order Sheet) diisi oleh importir dan dialamatkan kepada eksportir. Secara lengkap surat pesanan itu berisikan (Amir, M.S, 2005:200) 1. Nomor order dari importir Yaitu nomor yang dibuat oleh importir pada saat bimportir melakukan order / pesanan kepada eksportir. 2. Nomor penawaran dari eksportir Yaitu nomor yang dibuat oleh eksportir pada saat melakukan penawaran harga barang kepada importer. commit to user



3. Waktu penyerahan barang Yaitu keteangan waktu yang merupakan tanggal pengiriman barang atau shipment date. 4. Cara pembayaran (Payment) Yaitu cara pembayaran yang dipilih oleh importir atas pembayaran barang impor. 5. Dokumen pengapalan yang diisyaratkan (Shipping document) Yaitu dokumen-dokumen yang diisyaratkan yang digunakan untuk pengambilan barang impor. 6. Alamat korespondensi (natify addres) Yaitu alamat korespondensi atau alamat dimana barang akan dikirim. 7. Nomor izin impor (Import licence) Yaitu nomor ijin impor yang dimiliki importir, agar dapat mengimpor barang dari eksportir. 8. Pelabuhan tujuan (destination) Yaitu pelabuhan tujuan impor dinegara importir. 9. Syarat pengapalan a. Pengapalan sebagian (Partial Shipment) 1) Diperkenankan

: Allowed

2) Dilarang

: Not Allowed

b. Pindah kapal (Transhipment) 1) Diperkenankan

: Allowed

2) Dilarang

: Not Allowed commit to user



10. Uraian barang yang dipesan, meliputi kode barang yang dipesan, jenis barang dan nama barang. 11. Harga satuan dan total Yaitu harga dari barang yang dipesan yang terdiri dari harga barang satuan dan total harga dari barang tersebut. 12. Tanggal surat pesanan Yaitu tanggal dimana importir melakukan pemesanan barang, dengan mengirimkan surat pesanan. Surat pesanan setelah diisi selengkapnya kemudian di tandatangani oleh importir dan dikirimkan ke eksportir untuk kemudian juga ditandatangani. Surat pesanan tersebut kemudian di copy dan di kembalikan kepada importir sebagai kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Tetapi ada juga setelah eksportir menerima surat pesanan, maka berdasasrkan surat pesanan itu eksportir mengirimkan konfirmasi atas pesanan itu kepada importir dalam bentukl sales contract yang perlu pula ditandatangani oleh importir dan mengembalikan copynya kepada eksportir. Dalam kegiatan ekspor impor ada resiko yang harus ditanggung oleh eksportir maupun importir. Resiko bisnis ekspor impor adalah sebagai berikut : 1. Resiko Politik a. Adanya perubahan peraturan pemerintah, misalnya ijin impor yang telah disetujui dicabut sehingga menyebabakan barang yan dikirim ditolak oleh pihak pabean. commit to user



b. Pemerintah di Negara importir melarang transfer uang ke luar negeri sehingga pembayaran tidak dapat di lakukan. c. Pemerintah di Negara importir membatalkan ijin impor yang telah diterbitkan. d. Advissing Bank yang ditunjuk inportir adalah non koresponden. 2. Resiko kredit a. Importir tidak mau membayar dokumen yang telah diterima oleh bank sedangkan kondisi dokumen clean. b. Importir menerima dokumen dalam kondisi clean tetapi barang tidak sesuai dengan keinginan importir. 3. Resiko dokumen Resiko dokumen dapat berupa : a.

Dokumen yang dikirim palsu Yaitu shipping document yang dikirimkan kepada importir adalah palsu artinya bahwa yang tertulis didalam dokumen berbeda dengan kondisi barang yang dikirim, sehingga akan mempersulit importir dalam hal pengeluaran barang dari pelabuhan.

b.

Dokumen rusak/hilang Yaitu dokumen yang dikirimkan rusak/hilang karena sesuatu hal, sehingga akan mempersulit bagi importir dalam hal pengambilan barang karena dokumen hilang/rusak maka importir diduga melakukan penyelundupan barang.

commit to user



4. Resiko Nilai Tukar Resiko kurs pada saat penyerahan jaminan yang berbeda currency terlebih lagi jika cover yang di serahkan kurang dari 100% tidak dilakukan konversi. Pada saat rupiah melemah kemungkinan importir akan menalami kerugian sangat besar sehingga tidak dapat menebus dokumen impor karaena rupiah yang disediakan tidak cukup untuk menebus.

E. Pengertian EMKL Menurut Banu Santoso (1998:75), Ekspedisi Muatan Kapal Laut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan dokumen barang ekspor/impor/lokal khusus untuk muatan kapal laut termasuk pekerjaan pengeluaran barang dari gudang pelabuhan ke gudang pemilik barang dan sebaliknya pemasukan barang dari gudang pemilik ke gudang pelabuhan atas perintah pemilik barang. Sesuai INPRES No. 4 tahun 1985, eksportir atau pemilik barang boleh mengurus atau mengerjakan sendiri dokumen-dokumen ekspor atau impor tetapi pada umumnya eksportir atau importir lebih memilih menggunakan jasa EMKL dengan memberi surat kuasa. Dengan demikian eksportir atau importir tidak perlu repot-repot mengurus dokumen-dokumen yang menyertai barang dalam proses pengiriman barang tersebut.

commit to user



F. Ruang Lingkup EMKL Ruang Lingkup EMKL haya terbatas pada jasa Muatan Kapal Laut saja. EMKL hanya bergerak dalam pengurusan dokumen yaitu dengan pengisian PIB serta melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses Impor. Setelah dokumen sudah siap, EMKL juga mempersiapkan transportasi guna mengangkut barang tersebut sampai di tangan Importir. EMKL juga mengurus segala pembayaran Bea/pajak, serta pembayaran penyelesaian antara lain sewa penumpukan kontainer, uang dermaga, LO(Lift ON/Lift Out), Empty Countainer(kontainer kosong) danpembayaran yang lain yang berkaitan dalam proses pengeluaran barang. EMKL juga mengurus jalur impor yang ditetapkan oleh pihak bea Cukai. EMKL berbeda dengan Freight Forwarding karena EMKL hanya khusus menyediakan jasa melalui Transportasi laut saja, sedangkan Freight Forwarding bisa melalui darat, laut, dan udara serta melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan pengiriman barang tersebut.

G. Dokumen-Dokumen Yang Digunakan Dalam Impor Melamin Peralatan Makan dan Minum 1. Surat Kuasa Impor Surat kuasa impor adalah dokumen yang dibuat importir yang isinya memberikan kuasa penuh kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) atau biasa disebut EMKL. Kuasa yang dimaksud adalah untuk commit to user



mengurus segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pengeluaran barang impor. 2. Invoice Invoice / factor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh eksportir mengenai keadaan barang, jumlah, kualitas, harga, syarat syarat pembayaran dsb. Invoice dibedakan menjadi 3 macam : a. Proforma Invoice Yaitu invoice yang dikeluarkan eksportir dalam rangka penawaran penawaran barang. b. Consularl Invoice Yaitu invoice yang diterbitkan oleh consul atau perwakilan dagang negara pembeli yang berkedudukan dinegara penjual. c. Visaed Invoice Yaitu commercial invoice yang ditandaskan/perwakilan dagang negara pembeli yang berkedudukan di negara penjual. 3. Packing List Packing list adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir yang didalamnya menerangkan tentang jenis kemasan, perincian barang, berat bruto dan netto. Dan juga berfungsi sebagai dasar pembuatan dokumen PIB. 4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL dengan persyaratan tertentu yang akan diteruskan kepada bea cukai melalui system Electronic Data Interchange (EDI), proses PIB harus diketahui barangnya karena commit to user



mempengaruhi pajak, bea masuk, dan untuk mengetahui nomor HS. selain itu PIB juga digunakan sebagai dasar penjaluran pengeluaran barang. 5. Deliveri Order DO adalah dokumen yang dikeluarkan perusahaan pelayaran kepada importir yang berisi bahwa barang sudah sampai pelabuhan, untuk mengambil DO pihak EMKL harus membuat surat pengantar berupa surat pengambilan DO ke pihak pelayaran, surat kuasa (2 lembar) dan surat pinjam kontainer. 6. Manifest Manifest atau (Cargo Manifest) atau sering dikenal dengan cargo declaration menurut Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 1965 (FAL Convention of 1965) merupakan dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang barang niaga (kargo) yang diangkut

sarana

pengangkutan

(kapal)

saat

kedatangan

maupun

keberangkatan. Dengan demikian semua semua barang ekspor dan impor yang dibawa oleh sarana pengangkut akan terdata (recorded) semua dalam Cargo Manifest. Semua proses pelayanan kepabeanan yang dilakukan oleh bea dan cukai akan mengacu ke dalam dokumen manifest ini. 7. Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam rangka impor Adalah surat tanda pelunasan bahwa bea masuk terhadap barang yang diimpor sudah dibayar, nilainya tercantum dalam SSPCP juga diberikan kepada pihak bank untuk bukti tagihan jumlah pajak dan bea masuk. dari pihak bank akan memberikan stempel bank untuk memberikan bukti bahwa perusahaan tersebut sudah membayar kewajibanya. commit to user



8. Bill of Lading (B/L) Bill of Lading adalah tanda terima pengiriman barang-barang yang diberikan oleh pengangkut (carrier) kepada pengirim barang (shipper), yang isinya menyatakan bahwa barang-barang tersebut telah diterima dan disetujui oleh pengangkut untuk diangkut ke pelabuhan tujuan dan diserahkan di sana kepada penerima barang (consignee) yang ditunjuk oleh pengirim barang. 9. Asuransi Asuransi adalah persetujuan dimana pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan kerusakan, kerugian laba yang diharapkan oleh pihak tertanggung yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak disangka. 10. Surat Keterangan Jalan Surat ini dikeluarkan dengan maksud untuk mengambil barang ke CY (container yard) oleh supir trailer, selain itu juga berguna untuk mengurus sopir tersebut apabila sopir tersebut diperiksa dijalan oleh polisi. 11. Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) Adalah surat pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh bea dan cukai setelah barang melalui pemeriksaan fisik. SPPB dibuat berdasarkan DO yang akan dikeluarkan oleh pelayaran. SPPB diambil dengan menarik respon lewat Sistem Elektronik Data Interchange (EDI) ke pihak bea cukai pelabuhan semarang, biasanya SPPB dikeluarkan sekitar 15-30 menit setelah perusahaan EMKL mengirim PIB. Dokumen ini dicetak commit to user



secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas. 12. Setifikat SNI dari BSN Adalah Sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang menyatakan bahwa, produk yang terdokumentasi telah memenuhi syarat uji SNI dan diakui oleh Dirjen Industri Agro dan Kimia.

H. Standar Nasional Indonesia (SNI) 1. Definisi Standar didefinisikan sebagai : Suatu dokumen tertulis, yang naskah utamanya berisi ketentuan-ketentuan yang menunjukkan persyaratan yang perlu ditaati, dan secara umum tidak bertentangan dengan standar atau kode lain, atau bila diadopsi menjadi ketentuan hukum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Standar Nasional Indonesia Di Indonesia, Standar resmi pemerintah diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional, dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI). Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum merupakan standar baru. Standar ini disusun dalam rangka pengembangan standardisasi, khususnya produk industri aneka serta memperhatikan kebutuhan sektor industri, perdagangan dan masyarakat pada umumnya. Standar

ini disusun oleh Panitia Teknis

Perumus SNI 83-01, Industri Karet dan Plastik, dan telah dibahas dalam rapat konsensus lingkup Panitia Teknis pada tanggal 14 Desember 2005 commit to user



di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari pemerintah, produsen, konsumen, tenaga ahli dan institusi terkait lainnya. SNI ini juga telah melalui konsensus nasional yaitu jajak pendapat pada tanggal 12 Juli 2007 s.d

12 September 2007 dan

pemungutan suara pada tanggal 26 Februari 2008 s.d 26 April 2008. 3. Definisi SNI Menurut BSN SNI didefinisikan sebagai berikut : adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh Instansi terkait untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimal ditinjau dari konteks keperluan tertentu. 4. Lingkup SNI a. Ketentuan tentang kelayakan produk ditinjau dari aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kelestarian fungsi lingkungan dan kepentingan publik. b. Ketentuan tentang mutu, kinerja, kompatibilitas, interoperatibilitas, dan keragaman produk. c. Ketentuan tentang sistem manajemen kegiatan ditinjau dari aspek kepastian dan perbaikan mutu, sanitasi dan kesehatan masyarakat, serta kelestarian fungsi lingkungan. d. Persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian obyek tertentu terhadap ketentuan tersebut di atas.

commit to user



5. Manfaat SNI a.

Melindungi

kepentingan

masyarakat

dan

kelestarian

fungsi

lingkungan. b.

Menghilangkan segmentasi pasar, menghilangkan hambatan dan meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan, serta membentuk iklim persaingan yang sehat dan transparan.

c.

Meningkatkan kompatibilitas dan daya saing produk di pasar global, serta memperlancar pembentukan rantai produksi.

d.

Meningkatkan kepastian usaha bagi produsen dan melindungi kepentingan konsumen.

6. Penerapan SNI a. Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan pada dasarnya bersifat sukarela. b. Untuk keperluan melindungi keselamatan manusia, keamanan dan kesehatan

masyarakat,

kelestarian

fungsi

lingkungan,

serta

perkembangan ekonomi dan kepentingan umum lain, standar dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah sehingga menjadi persyaratan pasar yang wajib dipenuhi. c. Instansi pemerintah yang berhak memberlakukan standar wajib adalah instansi yang memiliki lingkup kewenangan meregulasi suatu kegiatan tertentu dan/atau peredaran produk yang dihasilkan oleh kegiatan itu. d. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar oleh unsurunsur yang terkait seperti pemerintah, profesi, produsen, konsumen, laboratorium dan lembaga sertifikasi. commit to user



1) Pemerintah

Standar merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pengaturan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum. 2) Profesi

Penerapan standar bagi unsur profesi sangat penting untuk pengembangan metode, sistem, ilmu pengetahuan, teknologi dan cara

pemecahan

masalah

yang

terkait

dengan

kegiatan

standardisasi. 3) Produsen

Bagi produsen, penerapan standar memingkinkan terjadinya penyederhanaan operasi proses pada semua tingkat, pengurangan jenis dan ragam persediaan bahan baku, komponen, dan produk akhir, penggunaan teknik teknik produksi massal, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. 4) Konsumen

Dengan produk standar, menunjukkan produk tersebut sesuai dengan standar nasional. Bagi konsumen yang menggunakannya akan terjamin keamanan dan keselamatannya. 5) Lembaga sertifikasi dan laboratorium

Melalui penerapan standar, lembaga sertifikasi, dan laboratorium berperan serta dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa serta kebenaran hasil pengukuran dan pengujian. commit to user



7. Prosedur Penyelenggaraan Standar Prosedur penyelenggaraan standar oleh BSN ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 : Prosedur penyusunan Standar oleh BSN. Sumber: www.bsn.go.id, 2011. 8. Penerapan Standar Pada Sistem Sistem didefinisikan sebagai kesatuan dari unit-unit yang bekerja secara erat untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem mempunyai struktur dasar yang terdiri dari Input (masukan), proses dan output (keluaran). Struktur dasar dari sistem ditunjukkan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Struktur Dasar Sistem. Sumber: www.bsn.go.id, 2011. commit to user



Struktur dasar sistem ini, biasanya pada pembuatan produksi tunggal, di mana pemberi tugas merangkap seluruh pekerjaan konstruksi, kualitasnya ditentukan oleh pemberi tugas sendiri, biaya dan waktu penyelesaiannya bukan menjadi masalah. Sebaliknya, apabila produksi sudah dalam jumlah masal, dengan biaya, kualitas dan waktu penyerahan tertentu, maka rangka dasar sistem ini perlu dilengkapi dengan “Kontrol” (diterjemahkan sebagai pengendalian), dan ditunjukkan pada gambar 2.3

Gambar 2.3 Struktur Sistem dilengkapi Kontrol. Sumber: www.bsn.go.id, 2011. 9. Standar Sebagai Sarana Jaminan Mutu a. Mutu Beberapa pakar mengartikan “mutu” sebagai berikut : 1) Philip B. Crosby

: Mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan

2) W. Edward Dening : Mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus menerus 3) Joseph. M. Juran

: Mutu berarti kesesuain dengan penggunaan

4) K. Ishikawa

: Mutu berarti kepuasan pelanggan commit to user



Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan “Mutu” lebih ditekankan pada pemenuhan persyaratan dan kepuasan pelanggan daripada harga atau merk. b. Standar merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk suatu produk agar selalu memberikan rasa puas dan aman bagi pemakainya. c. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang bermutu selalu memenuhi standar. 10. Jaminan Mutu Produk a. Standar merupakan persyaratan yang digunakan untuk menjamin mutu (kualitas) produk barang dan jasa.

Gambar 2.4 Peran Standar pada Sistem Produksi. Sumber: www.bsn.go.id, 2011. b. Standar merupakan sarana untuk melakukan kontrol mutu dalam sistem produksi. Gambar 2.5 menunjukkan peran standar sebagai alat kontrol untuk menjamin mutu.

commit to user



11. Peran Standar Pada Sistem Produksi Jasa

Gambar 2.5 Struktur Sistem pada Sistem Produksi Jasa. Sumber: www.bsn.go.id, 2011. Sebagai ilustrasi, struktur sistem untuk pekerjaan konstruksi ditunjukkan pada gambar 2.5. Struktur sistem ini berdasarkan kondisi lapangan saat ini, dan bukan merupakan sistem yang harus ditaati. Berdasarkan gambar tersebut, maka tugas : a. Perencana Menghasilkan produk berupa Desain, Spesifikasi teknis, dan anggaran biaya (bila tidak menggunakan jasa quantity surveyor). b. Pelaksana Melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah ditetapkan dalam desain, spesifikasi teknis dan dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta jadwal waktu yang telah ditentukan. commit to user



c. Pengawas Konstruksi Melaksanakan pengendalian kualitas pada tahap pelaksanaan sesuai dengan desain, spesifikasi teknis, anggaran biaya dan jadwal waktu yang tersedia. 12. Proses Penyusunan Standar a. Penyusunan standar di Indonesia, di dasarkan atas 2 sumber, yaitu ; standar internasional yang telah diakui oleh mayarakat profesi, dan standar yang disusun dari konsep murni dan hasil perkembangan penelitian. b. Apabila sumber diambil dari standar internasional, adopsi yang dilakukan dapat dengan 2 cara, yaitu : 1) Adopsi identik, artinya standar internasional tersebut tidak harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, andaikan di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harus bersifat timbal balik, artinya bila standar yang berbahasa Indonesia dikembalikan ke bahasa aslinya, tidak berubah. 2) Adopsi

modifikasi,

artinya

standar

internasional

tersebut

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan isinya disesuaikan dengan kondisi Indonesia, peterjemahannya secara bebas, dan apabila terjemahan bahasa Indonesia tersebut dikembalikan ke bahasa aslinya tidak harus sama.

commit to user



Gambar 2.6 : Sumber Penyusunan Standar. Sumber: www.bsn.go.id, 2011.

I. Melamin Peralatan Makan dan Minum 1. Pengertian Produk Melamin Melamin adalah perlengkapan makan dan minum terbuat dari melamin yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minumann sesuai dengan SNI 7322:2008 atau revisinya yang dibuat dari resin sintetis hasil kondensasi melamin dan formaldehid. Produk melamin merupakan salah satu jenis produk perlengkapan makan dan minum yang banyak digunakan untuk keperluan makan dan minum. Hal ini dikarenakan produk melamin mempunyai

beberapa

kelebihan antara lain ringan, dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan desain yang menarik serta

tidak mudah pecah. Namun demikian

penggunaan

dan

produk melamin

sejenisnya

harus

diwaspadai

terutama dengan semakin maraknya peredaran produk-produk tersebut di pasaran yang mutunya tidakto user bisa dipertanggungjawabkan karena commit



beberapa produk tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia apabila digunakan. Dengan menetapkan syarat mutu produk melamin

untuk perlengkapan makan dan minum, diharapkan

dapat

menjadi acuan bagi produsen serta membantu upaya perlindungan konsumen. Melamin hanya sedikit larut dalam air kebanyakan berbentuk kristal putih atau tepung putih yang kaya nitrogen. Melamina adalah trimer dari sianamida,

dan

seperti

sianamidaia

mengandung

66%

nitrogen

(berdasarkan massa). Ia merupakan metabolit darisiromazina, sejenis pestisida. Melamina terbentuk dalam tubuh mamalia yang mengkonsumsi siromazina. Istilah melamina digunakan juga untuk merujuk pada resin melamina yakni plastic yang dibuat dari melamina dan formal dehida. a. Resin Thermosetting Resin yang berasal dari hasil kondensasi antara melamin dan formaldehid, urea dengan formaldehid, fenolic dengan formaldehid dan atau gabungan antara ketiganya dengan formaldehid. b. perlengkapan untuk makan dan minum Produk yang dipergunakan untuk makan dan minum yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman. c. For food used packaging Kemasan atau wadah yang dapat digunakan tanpa adanya pengaruh atau migrasi kemasan terhadap produk yang dikemas, sehingga aman bagi kesehatan manusia. commit to user



d. Prinsip Produk melamin untuk perlengkapan makan dan minum harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan yang meliputi sifat yang dipersyaratkan for food used packaging. e. Syarat Mutu Tabel 2.1 Syarat Mutu.

Sumber : SNI 7322 : 2008, 2008. 2. Ketentuan Umum SNI Peralatan Makan dan Minum Melamin a. Menteri adalah Menteri Perindustrian b. Produk melamin-perlengkapan makan dan minum yang selanjutnya disebut melamin adalah perlengkapan makan dan minum terbuat dari melamin yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minumann sesuai dengan SNI 7322:2008 atau revisinya yang dibuat dari resin sintetis hasil kondensasi melamin dan formaldehid c. Sistem manajemen mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau commit to user ISO 9001-2000 atau revisinya atau system manajemen lain yang diakui



d. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI e. Lembaga Sertifikasi system manajemen muitu (LSSM) adalah lembaga telah diakreditasi oleh KAN atau Badan akreditasi lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM f. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh melamin sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI g. Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) melamin adalah sertifikat yang diberikan oleh LS Pro kepada pelaku usaha yang mampu memproduksi melamin sesuai dengan persyaratan atau revisinya h. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh melamin menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang di terbitkan oleh laboratorium Uji i.

Surat Pendaftaran Melamin adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Industri Agro dan Kimia sebagai bukti bahwa jenis melamin commit to user



yang akan di produksi atau di impor telah didaftarkan atau sesuai dengan penerapan tanda SNI j. Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan KAN Indonesia dengan badan akreditasi Negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil hasil penilaian kesesuaian 3. Lingkup Pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib a. Penerapan SNI secara wajib diberlakukan pada melamin yang diproduksi sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor …/M-IND/11/2008 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) Produk melamin-perlengkapan makan dan minum secara wajib. b. Pemberlakuan SNI melamin secara wajib berlaku terhadap produk melamin perlengkapan makan dan minum dengan nomor HS 3924.10.00.00 dan nomor SNI 7322:2008.

commit to user



BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Perusahaan PT. Internusa Hasta Buana atau PT. Internusa Cargo merupakan salah satu perusahaan Freight forwarder atau jasa pengurusan trasportasi. Perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa pengurusan muatan dan pada umumnya dilakukan dari pintu ke pintu, yaitu melakukan semua kegiatan kepengurusan dan semua kegiatan yang diperlukan guna terlaksananya kegaitan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara. Freight Forwarder bertanggung jawab atas barang, mulai dari di serahkannya barang oleh Shipper hingga barang diterima pihak Consignee. PT. Internusa Cargo didirikan oleh Bp. Iskandar Zulkarnain pada 26 September 1990, perusahaan yang memiliki slogan "Tumbuh dan Peduli" pada awalnya menempati sebagian dari lantai tiga kantor milik PT. Harta Hariman yang mengageni perusahaan pelayaran Taiwan Yang Ming Line. Dua tahun kemudian, Harta Hariman memindahkan kantor dan menawari Intemusa untuk membeli gedung tersebut Di gedung Jl. RE Martadinata, Tanjung Priok, disanalah Pt. Internusa berkantor. Gedung tersebut terus dipertahankan meskipun kantor pusat pindah ke Atrium Senen. Kantor lama tersebut tetap digunakan sebagai kantor operasional. Internusa roengawali dengan usahanya membuka layanan Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL) dengan bermodalkan kemampuan menangani kargo serta commit to user



kepercayaan para eksportir yang jadi pelanggannya. Lima belas tahun setelah berdiri, PT. Internusa Hasta Buana memiliki 13 cabang di seluruh Indonesia mulai Jakarta, Bandung, Cikarang, Cirebon, Medan. Semarang, Yogyakarta, Jepara, Jogyakarta, Surabaya, Denpasar, hingga Mataram di Lombok. PT. Internusa Hasta Buana juga tidak lagi menjadi perusahaan tunggal, melainkan telah mengembangkan beberapa perusahaan yang berkaitan dengan forwarding Laut, Udara, Logistik, Perusahaan Bongkar Muat, Pelayaran, dan MIS. Diantaranya adalah PT. Internusa Cargo, PT. Internusa Intan Segara, PT. Internusa Mitra Sedaya, PT. FPS Indonesia, PT. Interlogistic PT. Gesa Air, PT. Airfast dan di Sertifikasi System Management pada PT. Intra Asia Internasional yang mendapat lisensi dari WQA (Worldwide Quality Assurance) UK sebagai regional office di Asia dengan akreditasi dari UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Sementara jaringan antar negara mencakup 108 negara dan lebih dari 300 pelabuhan dunia di bawah bendera Famous Pacific Shipment(FPS) Group. IHB (Internusa Hasta Buana) adalah salah satu pendiri FPS Group ini. Pada tanggal 8 Maret 2004 management membuka sub branch JOGYAKARTA guna memperkuat jaringan serta untuk membuka pangsa pasar baru. PT. Internusa Cargo Branch Jogyakarta kini beralamat di Gedung Griya Jogyakarta Pos, Jl. Adisucipto No. 190, Jogyakarta. Dari segi jaringan di Jawa Tengah nampaknya Internusa sudah cukup memenuhi syarat, tinggal melengkapi dengan beberapa prasarana yang ada, yang sedang digalakkan dalam pengembangannya saat ini adalah commit to user



bisnis import / eksport konsolidasi. Bahkan dalam setahun setelah dibuka ke pulbik dengan mengedepankan branding membernya yaitu FPS. Indonesia Obsesi dan rencana pengembangan kedepan mendatang adalah EMKL. yang telah direalisasikan. 2. Mengenal FPS ( Famous Pacific Shipment) Indonesia Peluncuran FPS (Famous Pacific Shipment) Indonesia menindak lanjuti persetujuan dari mentri Transportasi Indonesia, PT Internusa Hasta Buana, partner di Indonesia untuk FPS merustrukturisasi operasi bisnisnya dan memperkenalkan brand FPS ( Famous Pacific Shipment) untuk beberapa pengiriman dan pelayanan yang di tawarkannya pada clien. Dari juni 2006, PT. FPS (Famous Pacific Shipment) Indonesia yang baru, akan bertanggung jawab untuk semua pengiriman dan logistik, dengan berfokus pada pemasaran sistem pengiriman melalui laut. Sebagai perusahaan baru PT. FPS (Famous Pacific Shipment) Indonesia yang dipimpin oleh Hendratmo sebagai Direktur dan Iskandar Zulkarnaen sebagai Chairman Staff dari PT. Internusa Hasta Buana akan di pindahkan ke kantor baru, dan dua kantor itu akan digabungkan. Mengomentari perubahan ini, Izkandar Zulkarnaen berkata, merestrukturisasi operasi kami di Indonesai adalah langkah penting untuk mengklarifikasi layanan kami untuk pelanggan. Peluncuran PT. FPS Indonesia diadakan pada 30 April 2006 di Jakarta, bersamaan dengan ulang tahun ke 15 PT. Internusa Hasta Buana. Acara di hadiri oleh lebih dari 1000 orang, termasuk para pemegang saham dan commit to user



perwakilan perusahaan dari Singapura, Malaysia, China, Filipina, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Didirikan Juni 2006 Sebagai bagian dari Internusa Cargo, FPS Indonesia memiliki banyak pengalaman dan keunggulan teknis di bidang Cargo, baik rute domestik maupun internasional. Di tengah-tengah persaingan global dalam industri pengiriman yang memanas seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, perusahaan bersyukur dapat bertahan dan bahkan berkembang hingga memiliki 13 cabang di Jakarta, Bandung, Cikarang, Tangerang, Cirebon, Medan, Semarang, Yogyakarta, Jepara, Jogyakarta, Surabaya, Denpasar (Bali) dan Mataram (Lombok). a. Bisnis Utama : 1) Pengiriman muatan domestik dan Internasional 2) Penyedia Logistik 3) Persekutuan yang strategis b. FPS Indonesia adalah salah satu Pendiri dan Anggota dari “Famous Pacific Shipment (FPS) Group” Bisnis-bisnis yang berhubungan : 1) PT FPS movers 2) PT IHS Multi Engineering 3) PT Ultrafilter Indonesia 4) Saham dalam FPS Group 5) Gudang-gudang FPS di Singapura 6) Kanntor FPS di New York dan Los Angelos c. Kelebihan FPS Indonesia : commit to user



1) Kami diprakarsai dan memiliki staff ahli yang berpngalaman 2) Dokumentasi lengkap dan memahami kebutuhan pengiriman cargo 3) Memiliki jaringan luas di lebih dari 108 negara dan 300 pelabuhan di bawah FPS Group 4) Jasa yang disediakan dan dikelola oleh sistem yang berbasis computer 5) Memiliki lebih dari 300 pekerja d. Pengiriman melalui Laut Pengiriman melalui laut merupakan layanan yang paling banyak digunakan para eksportir, karena dinilai lebih efisen yang berpegaruh pada pembiayaan. Dalam pelayanan, perusahaan akan melayani pengiriman barang customer dengan cepat dan aman. PT. Internusa Hasta Buana memiliki harga standar dengan pelayanan yang kompetitif untuk FCL dan LCL untuk mencocokkan harga dengan keinginan harga. Karena kepuasan pelanggan merupakan bagian keberhasilan kami selaku pihak yang memberikan layanan jasa. e. Transport Multimodal Sistem

pengiriman

yang

cepat

akhir-akhir

ini

menjadi

pertimbangan dalam pengiriman cargo. FPS (Famous Pacific Shipment) Indonesia menyediakan baik transportasi darat-laut (yang selanjutnya disebut transportasi multi modal) untuk mengakomodasi kebutuhan, didukung oleh lebih dari 30 staff yang berpengalaman dalam pengiriman melalui laut terutama Jakarta, Bali, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarya. commit to user



f. Konsolidasi Jasa dengan Distribusi Global Perusahaan menyediakan jasa konsolidasi untuk berbagai tujuan di lima benua. Jasa konsol langsung ini memungkinkan cargo pelanggan diantar dengan aman dan lebih cepat. g. Penanganan dan Pemindahan Proyek Cargo Team profesional PT. Internusa Hasta Buana siap mengantarkan berbagai macam cargo dari dan keluar negeri, seperti contohnya cargo yang berat dan berbahaya, barang-barang pameran, dan juga barangbarang lain untuk waktu yang ditentukan. Pelayanan ini akan menjamin keamanan pegiriman kargo pelanggan menuju berbagai macam tujuan, bisa juga untuk jasa impor. Jasa ini juga melayani pelayanan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor. Reputasi baik FPS (Famous Pacific Shipment) Indonesia juga digambarkan untuk kesuksesannya dalam menangani beberapa proyek kargo. Beberapa instansi pemerintahan telah menggunakan jasa PT. Internusa Hasta Buana, misalnya : 1) Departemen Pertahanan dan Keamanan 2) Perusahaan minyak negara (pertamina) 3) PLN 4) Departemen Komunikasi 5) Agen-agen Departemen Ekspor-Impor commit to user



Jaringan luas PT. Internusa Hasta Buana di tiga belas cabang dan juga dipelabihan-pelabuhan memungkinkan impor kargo anda dikirimkan memalui dan ke beberapa titik impor di Indonesia. Jasa ini juga melayani berbagai industri lokal yang melakukan pengiriman antarpulau dengan harga yang memadai. h. Sistem Kargo “Track and Trace” Sistem ini merupakan pelayanan grup PT. Internusa Hasta Buana yang memungkinkan klien melacak status pengiriman ke tujuan. Klien juga bisa melacak laporan pengiriman, jadi mereka bisa tahu jumlah pengiriman, tujuan dan si penerima. i.

Gudang / Warehouse : FPS (Famous Pacific Shipment) Indonesia juga menyediakan jasa penyimpanan untuk mengakomodasi kebutuhan manajemen distribusi impor.

Dengan

banyak

pengalaman,

proses-proses

termasuk

penyimpanan, gudang, menjaga stock, memberi label dan distribusi, jasa kami juga dapat diperhitungkan. Jasa gudang perusahaan difasilitasi dengan : 1) Area seluas 5000m2 2) Staff yang bertanggung jawab & berdedikasi 3) Surveyor bebas 4) CCTV

commit to user



3. Budaya Perusahaan Dalam menjalankan usaha PT. Internusa Hasta Buana mempunyai value yang dijabarkan segitiga sama sisi. Sisi pertama adalah Sumber Daya Insani (SDI) atau karyawan. Sisi kedua adalah perusahaan. Dan sisi ketiga adalah kegiatan amal. Puncak dari segitiga sama sisi ini (tujuan utama) adalah untuk mencapai ridlo Allah SWT. Karena itu, sejak awal motto dari perusahaan ini adalah: "Bekerja sebagai ibadah". Dalam menjalankan

usahanya,

IHB

mempunyai

Budaya

Perusahaan;

"Trustworthy is Forever" untuk itu perusahaan harus mempunyai Sumber Daya Insani yang handal. Maka 9 Internusa Value adalah butir-butir sifat utama yang harus dihayati oleh seluruh Insan Internusa. a. Value pertama adalah jujur (Honest). Salah satu kunci sukses sebuah perusahaan

jika

semua

individu

didalamnya

mengedepankan

kejujuran, bersikap amanah terhadap semua tugas yang diemban. Tanpa kejujuran, aktivitas apapun tidak akan berhasil. b. Kedua, bertanggung jawab (Responsible). Artinya, setiap individu harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang ditugaskan dan yang dikerjakan. c. Ketiga, disiplin (Discipline). Artinya, setiap individu harus menaati aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Jika budaya disiplin bisa diterapkan dalam bekerja, niscaya pekerjaan akan bisa diselesaikan dengan mudah dan tertib. commit to user



d. Keempat, cepat dan akurat (Fast and Accurate). Artinya, setiap karyawan

harus

bekerja

cepat

dan

tangkas

namun

tetap

mempertahankan kualitas yang ada, dan harus bekerja secara teliti dan akurat e. Kelima, bisa bekerja dalam tim (Teamwork). Artinya, seluruh individu harus bekerja dalam sebuah tim yang kompak dan solid. Jika tim solid, maka akan lahir kekuatan yang bisa mengalahkan hambatan didepannya. f. Keenam, adil (Fairness). Artinya, seluruh individu harus benar-benar menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya. g. Ketujuh, mempunyai rencana ke depan (Visionary). Artinya, tim yang tergabung dalam kelompok kerja harus mempunyai rencana jauh ke masa depan dengan benar. Ide-ide haras dimunculkan untuk perkembangan perusahaan ke masa depan. h. Kedelapan, ada rasa empati (Empathy). Artinya, seluruh individu haras mempunyai rasa empati dan saling tolong-menolong terhadap semua. i.

Kesembilan, kasih sayang (Grateful). Artinya, jalinan kekerabatan yang ada pada keluarga besar Internusa didasarkan pada rasa saling mengasihi dan sayang.

4. Produk Jasa Yang Ditawarkan a. Sea Freight (Layanan Jasa Laut) 1) Consol (Less than Container Load atau LCL) LCL/LCL (Port to Port), pelayaran bertanggung jawab sejak atas barang yang diterima dari shipper di container freight station commit to user



(CFS) di pelabuhan muat sampai dengan barang diserahkan ke consignee dari CFS dipelabuhan bongkar. Consol/CargoConsolidation/Konsolidasi Muatan atau juga disebut grotipage, adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa eksportir/shipper di tempat asal yang akan dikirimkan untuk beberapa consignee ditempat tujuan, yang dikemas dalam satu unit paket muatan, lalu muatan terkonsolidasi tersebut dikapalkan dan ditujukan ke agen konsolidator di tempat tujuan. Agen kemudian melaksanakan penyerahan barang kepada pihak consignee masing-masing. b. LCL (Less than Container Load ) Ciri-cirinya adalah: 1) Petikemas berisi muatan dari beberapa shipper dan ditujukan untuk beberapa consignee 2) Muatan diterima dalam keadaan breakbulk dan diisi (stuffing) di container freight station (CFS) oleh perusahaan pelayaran. 3) Di pelabuhan bongkar, petikemas di-unstuffing di CFS oleh perusahaan pelayaran dan diserahkan kepada beberapa consignee dalam keadaan breakbulk. 4) Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dalam petikemas. 5) NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) - ( Full Container Load atauFCL) commit to user



NVOCC, merupakan sebuah usaha cargo consolidation yang muatannya dikumpulkan dalam petikemas yang sebetulnya lebih merupakan usaha freight

forwarding. Namun, dengan cara

pengiriman dan penerimaan barang dengan jadwal tetap karena menggunakan space charter dari kapal linear petikemas dengan jadwal yang tetap. Space charter ini dinamakan slot charter atau boxtime. Untuk mengirim petikemasnya, NVOCC menggunakan ocean bill of lading dari carrier, sedangkan untuk para pelanggannya ditarik

biaya

dengan

menggunakan

house

bill

of

lading,

Keuntungannya adalah carrier dibayar box rate sedangkan untuk pelanggan ditarik "ongkos parcel" disertai minimum tarif bila parcelnya kecil. Keuntungannya diambil dari perbedaan antara freight dari petikemas yang dibayar kepada carrier dan freight parcel yang ditarik dari pelanggannya atau NVOCC membayar petikemas kepada carrier secara FCL dan menarik parcel dari pelanggannya secara LCL. c.

Full Container Load (FCL) Ciri-cirinya adalah : 1) Berisi muatan dari satu shipper dan dikirirn untuk satu consignee. Petikemas diisi (stuffing] oleh shipper (shipper load and count) dan petikemas yang sudah diisi diserahkan di container yard (CY) pelabuhan muat. commit to user



2) Di pelabuhan bongkar, petikemas diambil oleh consignee di CY dan di-unstuffing oleh consignee. 3) Perusahaan pelayaran tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang ada dalam petikemas. 4) CFS Impor (Container Freight Station Impor ) Container Freight Station adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan stuffing/unstuffing, dan untuk menimbun break-bulk cargo yang akan di-stuffing ke petikemas atau di-unstuffing dari petikemas. 5) Air Freight Menyediakan berbagai akomodasi yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan atau udara. 6) Project Menyediakan akomodasi untuk proyek besar maupun kecil. 7) EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut ) - C. Clearance Adalah pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurasan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK Menhub No. KM 82/AL 3Q5/PHB-85. Di commit to user



pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan Bea Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. 8) Domestic (Transportasi Dalam Negeri) Melayani berbagai jasa pengangkutan antar kota/propinsi dalam negeri. 5. Bentuk dan Sruktur Organisasi Struktur organisasi merupakan

suatu

bentuk kerangka yang

mencerminkan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan sebuah team kerja yang kompak dan bekerja dengan semangat yang tinggi agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai, untuk itu suatu perusahaan dalam menentukan bentuk dan struktur organisasinya harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan tersebut. Struktur organisasi yang diterapkan pada PT. Internusa Cargo berbentuk organisasi garis atau line, pada bentuk ini tugas dan wewenang mengalir dari atas kebawah. Sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Keuntungan yang diperoleh dari bentuk organisasi ini adalah adanya kesatuan perintah, pengawasan lebih efektif dan koordinasi akan mudah dijalankan. Jadi, dalam hal ini pemilik perusahaan memegang kekuasaan dan tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan.

commit to user



Berikut adalah struktur organisasi dari PT. FPS Indonesia Branch Yogyakarta :

BRANCH MANAGER

ACCOUNTING

KASIR

SALES

COSTUMER

MARKETING

SERVICE

OPERASIONAL

COLLECT

ADM

ADM

PAYMENT

KANTOR

UMUM

Gambar 3.1. : Struktur Organisasi PT. Internusa Cargo Branch Office Jogyakarta Sumber Data : PT. Internusa Cargo Branch Jogyakarta.

Adapun masing-masing bagian mempunyai tugas sebagai berikut ini : a. Branch Manager

commit to user



Bertugas untuk memimpin kantor cabang, mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan bawahan agar mencapai sasaran yang diinginkan dan bertanggung jawab kepada kantor pusat atas kinerja kantor cabang. b. Accounting Bertanggungjawab atas semua masalah keuangan perusahaan, baik pencatatan kas masuk maupun kas keluar dan membuat laporan keuangan tiap tutup buku. Tanggung jawab : 1) Menerbitkan laporan keuangan 2) Mengendalikan efektifitas dan efisiensi operasional, dan 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen Tugas : 1) Memeriksa kebenaran bukti transaksi 2) Melakukan inputing data transaksi, membuat jurnal-jurnal penyesuaian 3) Membuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajemen 4) Menerbitkan laporan keuangan 5) Membuat evaluasi efektifitas operasional, dan 6) Mendokumentasi bukti transaksi

c. Bagian Administrasi Kantor, Umum, dan Kasir Tanggung jawab : commit to user



1) Menyelenggarakan kas kecil, 2) Menjalankan administrasi perusahan untuk mendukung operasi, dan 3) Menyiapkan daftar pembayaran kas besar. Tugas: 1) Menyiapkan dokumen pembukuan yaitu dengan membuat bukti pengeluaran dan pemasukan uang yang dilampiri dengan bukti pendukung 2) Mempersiapkan gaji mingguan karyawan 3) Membuat pembukuan kas, dan 4) Membuat surat-surat d. Collect payment Bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman barang dan bertugas atas pengambilan pembayaran oleh customer. e. Sales Marketing Tanggung jawab : 1) Memperluas pemasaran dan pengenalan produk 2) Menjaga hubungan baik dengan pelanggan luar negeri maupun dalam negeri 3) Memenuhi target minimum perusahaan 4) Memajukan target penjualan Tugas : 1) Menyusun target penjualan commit to user



2) Mengevaluasi prestasi penjualan 3) Menyusun jadwal prioritas penjualan 4) Mengorganisasi pengiriman penjualan 5) Berinteraksi dengan Customers sebaik mungkin 6) Loyal terhadap perusahaan, dan 7) Menjawab semua permasalahan yang timbul dari kegiatan pengiriman barang yang telah diajukan oleh pelanggan, baik dalam maupun luar negeri f. Customer Service Bertugas

dan

bertanggung

jawab

melayani

pelanggan,

berhubungan dengan pihak luar yang terkait dengan perusahaan dan mengurusi masalah dokumen pengiriman barang. g. Operasional Bertugas dan bertanggungjawab atas kinerja lapangan dan mengawasi jalannya pengiriman barang. Bertanggungjawab atas barang mulai dari diterimanya barang dari pihak shipper, hingga barang diserahkan kepada pihak consignee udara.

6. Deskripsi Ekspor Barang PT. Internusa Cargo Ekspor via udara jarang dilakukan oleh perusahaan ekspor dibandingkan dengan ekspor via laut, karena biaya pengiriman via udara commit to user relatif lebih mahal dan barang yang dikirim bersifat urgent. PT. Internusa



Cargo selalu berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru, tentunya sesuai dengan visi dan misinya. PT Internusa Cargo juga berupaya untuk mempertahankan pelanggan lama yaitu dengan cara: a. Selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, kecepatan dan ketepatan waktu. b. Selalu memperhatikan dan menindaklanjuti usulan pelanggan sehingga kualitas perusahaan dapat terjaga. c. Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Alasan/alternatif buyer maupun seller menghendaki pengiriman lewat udara dikarenakan sifat barang bersifat urgent, atau barang yang sifatnya sangat penting dan segera digunakan setelah sampai di negara tujuan. Contoh: sayur, buah, ikan segar. Kalau pengiriman dilakukan lewat laut, jelas tidak dapat bertahan lama/busuk. Oleh sebab itu dikirim lewat udara dengan harapan barang diterima kemungkinan besar masih dalam keadaan segar dan cepat sampainya, meskipun pihak eksportir harus mengeluarkan biaya yang mahal, jika pengiriman dilakukan melalui via udara.

B. Pembahasan 1. Tata Cara Memperoleh SPPT SNI a. Perusahaan industri Melamin dapat memperoleh SPPT SNI Melamin yang diberlakukan wajib apabila telah : commit to user



1) Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro yang meliputi : a) Permohonan SPPT SNI b) Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya c) Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal

Hak

Kekayaan

Intelektual

(HKI)

Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek. 2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan melakukan : a) Audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI 199001-2001/ISO 9001:2000 dan revisinya, atau SMM lain dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN b) Audit pada seluruh klausula untuk perusahaan yang sudah menerapkan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM c) Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji dengan ketentuan sebagai berikut : Sertifikat Hasil Uji (SHU) disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) dengan contoh uji yang diambil dari aliran produksi. commit to user



b. Penilaian

kesesuaian

yang

dilakukan

oleh

LS

Pro,

LSSM,

Laboratorium Uji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara lain. c. Perusahaan industri Melamin yang mengajukan permohonan SPPT SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib : 1) Menyatakan

semua

lokasi

pabrik

yang

diajukan

untuk

mendapatkan SPPT SNI 2) Menerapkan SMM di semua lokasi pabrik dan 3) Menerima penetapan LS Pro tentang lokasi unit produksi yang akan diaudit. d. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 25 hari kerja, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian. e. Biaya penerbitan SPPT SNI merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. f. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. g. Alur proses pembuatan SPPT SNI Melamin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I JUKNIS MELAMIN ini. 2. Cara Pengambilan Contoh Melamin Peralatan Makan dan Minum commit to user



a. Untuk Permohonan dan Pengawasan SPPT SNI 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang berwenang 2) Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek 3) Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) dengan sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan perincian 20 (dua puluh) buah untuk pengujian dan 10 (sepuluh) buah untuk arsip uji laboratorium yang disimpan di laboratorium, yang mewakili setiap kelompok yang berdasarkan pengelompokan jenis produk 4) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditugaskan oleh LS Pro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM. 5) Pada setiap pengujian, contoh uji diambil dari jenis Melamin dengan tata cara pengambilan contoh sesuai SNI dan jumlah contoh uji diambil secara acak minimum 10 - 30 contoh uji dengan memperhatikan populasi dalam partai untuk tiap jenis produk dan warna dari aliran produksi. b. Untuk Pengawasan SPPT SNI di Pasar Jumlah contoh yang diambil 10 buah/tipe. c. Pengemasan Contoh Uji Contoh dimasukkan ke dalam suatu tempat (wadah) yang tidak merusak isinya dan memberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen dan petugas pengambil contoh. d. Tata Cara/Pelaksanaan Pengambilan Contoh 1) Di Pabrik

commit to user



a) Memberitahukan kepada pihak produsen terhadap waktu dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) b) Menyiapkan surat tugas pengambilan contoh c) Menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji d) Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan e) Pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen f) Contoh dikemas dan diberi label kemudian ditanda tangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen. g) Berita acara pengambilan contoh ditanda tangani dan dicap oleh pihak yang terkait. h) Contoh kemudian dikirim ke laboratorium uji oleh pihak perusahaan. 2) Di Pasar a) Menyiapkan surat tugas pengambilan contoh b) Menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji c) Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan d) Pengambilan contoh dibuktikan dengan kuitansi/ bon/ bukti pembelian lainnya yang sah e) Contoh dikemas dan diberi label f) Membuat berita acara pengambilan contoh g) Contoh kemudian dikirim ke laboratorium uji oleh LS Pro 3. Tata Cara Memperoleh Surat Pendaftaran Melamin commit to user



a. Perusahaan yang akan memproduksi Melamin

yang SNI-nya

diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Melamin yang akan diproduksi kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara: 1) Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Melamin 2) Menyampaikan rencana produksi setiap tahun. b. Perusahaan

yang

akan

mengimpor

Melamin

yang

SNI-nya

diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Melamin yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara: 1) Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Melamin 2) Menginformasikan Data Perusahaan dan Spesifikasi Teknis Melamin dengan mengacu format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Juknis Melamin ini 3) Melampirkan foto kopi SPPT SNI yang telah dilegalisasi oleh LS Pro 4) Menyampaikan rencana impor. c. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan pendaftaran Melamin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Melamin dengan mengacu pada sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Juknis Melamin ini. d. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya (dua) hari kerja sejak diterima permohonan, commit to user



Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan. e. Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon. f. Perusahaan dan importir Melamin diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari Melamin yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia minimal setiap 6 bulan. 4. Tata Cara Pencantuman Tanda SNI a. Perusahaan industri Melamin yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Melamin wajib mencantumkan tanda SNI pada setiap produk dengan cara embos atau stiker. b. Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, sedangkan ukuran dan desain stiker sebagai pengganti embos ditentukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia dan pengadaan stiker tanda SNI dikoordinir oleh Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS). c. Asosiasi INAPLAS melaporkan realisasi pencantuman stiker tanda SNI kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kimia (IAK) commit to user



d. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan oleh produsen atau importir melamin dan wajib direkatkan pada setiap produk melamin pada posisi yang mudah dibaca sebelum dipasarkan. e. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan 2 (dua) tahun sejak pemberlakuan SNI Melamin Secara Wajib oleh Menteri. f. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Melamin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. g. Penandaan lainnya pada kemasan produk Melamin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Produk melamin

untuk perlengkapan makan dan minum minimal

harus diberi tanda : 1) Nama merek produk 2) Kode produk 3) Tulisan melamin 4) Harus dicetak dan mudah dibaca.

Kemasan produk melamin

untuk perlengkapan makan dan

minum minimal harus diberi tanda : 1) Nama merek produk 2) Kode produk 3) Tulisan melamin 4) Jumlah produk yang dikemas commit to user



5) Harus dicetak dan mudah dibaca. Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Penerapan

dan

Pengawasan

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk melaminPerlengkapan makan dan minum ini merupakan salah satu pedoman yang

ditetapkan

berdasarkan

peraturan

yang

berlaku

dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

commit to user

untuk



BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari keseluruhan penulisan karya ilmiah ini, penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai beberapa faktor yang berkaitan dengan proses sertifikasi SNI untuk Impor Produk Peralatan Makan untuk Minum Melamin Pada PT. Famous Pacific Shipment (FPS) Yogyakarta. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Tata cara memperoleh SPPT SNI Seluruh kegiatan untuk mendapatkan SPPT SNI ini akan memakan waktu 25 hari kerja. Syarat administrasi yang merupakan syarat pertama yang mutlak harus dipenuhi oleh perusahaan importer melamin peralatan makan dan minum. Selain itu perusahaan juga wajib melakukan protokol system manajemen mutu SNI 19-9001-2001 / ISO 9001:2000 dan telah mendapat sertifikat hasil uji (SHU) dari laboratorium uji. Setelah semua syarat dilakukan oleh perusahaan pemohon SPPT SNI maka penilaian kesesuaian akan dilakukan oleh LS Pro, LSSM, Lab uji, dan lembaga inspeksi dari luar negeri yang berhubungan bilateral dan multilateral. Dengan catatan jika perusahaan mempunyai lebih dari satu unit produksi maka perusahaan harus menyatakan semua lokasi pabrik yang diajukan SPPT SNI nya untuk diterapkan SMM di semua lokasinya atas ketetapan LS Pro dengan membebankan biaya kepada perusahaan kepada pemohon sebelum SPPT SNI di terbitkan.

commit to user



2. Cara pengambilan contoh produk melamin perlengkapan makan dan minum Pengambilan contoh produk dilakukan oleh LS Pro dengan dibantu oleh petugas pengambilan contoh (PPC) yang ditugaskan LS pro untuk melakukan pengambilan contoh di lapangan sebagai tindak lanjut dari permohonan SPPT SNI. Pengambilan contoh dilakukan di dua tempat yaitu di pabrik dan dipasar dengan cara mengambil secara acak berdasarkan merek, warna, dan populasi dari aliran produksi. selanjutnya sample akan dikemas dan diuji oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dengan dibuatkan berita acara resmi. 3. Tata cara memperoleh surat pendaftaran melamin Perusahaan yang melakukan impor melamin wajib mendaftarkan porduk melemin yang akan diimpor kepada dirjen industry agro dan kimia dibawah kementrian perdagangan. Setelah pengajuan permohonan dan syarat administrasi diterima maka untuk memperoleh surat pendaftaran melamin diperukan SPPT SNI dalam bentuk yang telah diterbitkan sbelumnya. Hal ini dilakukan dengan mengikuti standar petunjuk teknis sertifikasi melamin peralatan makan dan minum. 4. Tata cara pencantuman tanda SNI Perusahaan yang telah mendapatkan SPPT SNI dan surat pendaftaran melamin wajib mencantumkan tanda SNI yang berisi nama produk, kode, tulisan dan melamin dan logo SNI pada bagian yang mudah dibaca pada produk. Ada dua cara mencantumkan tanda SNI pada produk melamin yaitu dengan cara diembos dan stiker berdasarkan UU no. 102 th 2000 tentang standarisasi nasional. commit to user



B. Saran – Saran Sehubungan dengan penelitian dan magang kerja yang dilakukan penulis, sehingga dapat dikaji secara cermat dan mendalam tentang permasalahan proses sertifikasi produk impor melamin. Maka penulis ingin memberikan masukan dan saran bagi perusahaan yang bersangkutan: 1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat aman dan terjaga dari bahaya melamin perlengkapan makan dan minum, diharapkan Badan Standarisasi Nasional dapat menjalankan tugas secara procedural sesuai peraturan perundangan dan manual yang berlaku. 2. Diharapkan Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dapat menjalankan perundangan dari BSN yang berlaku tentang tata cara pengambilan contoh produk melamin peralatan makan dan minum secara taat pada undang-undang, supaya tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan dengan adanya berita acara dalam rangka pengambilan contoh produk melamin peralatan makan dan minum. 3. Dalam rangka memperoleh surat pendaftaran melamin, diharapkan dirjen industri agro dan kimia dapat mempermudah birokrasi yang bisa ditempuh oleh pemohon surat pendaftaran melamin. Dan kementrian perdagangan yang membawahinya dapat memberikan pengawasan secara ketat. 4. Khusus bagi perusahaan produsen dan importer melamin, diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan peraturan perundangan tentang tata cara pencantuman tanda SNI yang berlaku. Supaya masyarakat awam tidak kesulitan dalam memilih produk yang aman dengan produk yang illegal secara mudah.

commit to user

PROSES SERTIFIKASI SNI UNTUK IMPOR PRODUK PERALATAN MAKAN DAN MINUM MELAMIN PADA PT. FAMOUS PACIFIC SHIPMENT INDONESIA (FPS) BRANCH YOGYAKARTA

Recommend Documents