PERLINDUNGAN KONSUMEN, TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU

Perlindungan Konsumen, Terhadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung Melamin Palsu

PERLINDUNGAN KONSUMEN, TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU Agung Nugroho1, Nur Mega Sari1 1 BM & Partners Law Office Jln. Dr. Saharjo No. 109 Tebet, Jakarta Selatan [email protected]

Abstract Tableware used in the past only made of glass / glass, kramik, plastic. With the development in various fields of science, it is currently known tableware made of melamine. Melamine is known for excellence that is not easily broken and light. Melamine is more demand led to increased production of melamine by the domestic manufacturers and overseas production of melamine. This research will discuss about the rights and obligations of consumers and businesses against products containing melamine tableware? How the security products that contain melamine tableware fake? And How is legal protection for consumers against products containing melamine tableware fake? The purpose of this study was to clarify the rights and obligations relating to consumer products containing melamine tableware false, then to explain the effects of products containing melamine tableware false, and to explain the legal protection for consumers against products containing melamine tableware false. The methodology used in this study is the Normative research is by looking at the rules relating to consumer protection as well as the issues being raised Keywords: Protecting, Consument, Melamin

sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen

Pendahuluan Perkembangan perekonomian yang sangat

(Juanus Sidabolok, 2006)

pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk

Di dalam UUPK ditekankan bahwa masalah ke-

yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan

nyamanan keamanan dan keselamatan merupakan

perkembangan produk yang semakin luas, serta de-

hal yang paling penting dalam perlindungan konsu-

ngan adanya dukungan kemajuan teknologi tele-

men, sehingga konsumen diberikan hak untuk me-

komunikasi dan informasi dimana pergerakan arus

milih barang yang dikehendakinya berdasarkan atas

transaksi produk yang melintasi batas wilayah suatu

keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

negara semakin luas, menyebabkan konsumen ber-

Dan setiap pelaku usaha harus melihat keamanan

hadapan dengan penawaran bagi jenis produk yang

terhadap produk yang mereka produksi sehingga

baik berupa produk domestik maupun produk luar

konsumen mendapatkan keamanan terhadap produk

negeri. (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2003)

yang mereka peroleh dan telah diatur pada PP No.

Dengan adanya UU No.8 Tahun 1999 ten-

28 Tahun 2004 mengatur tentang Keamanan Pangan

tang Perlindungan Konsumen “UUPK” sebagai sua-

yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk

tu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak kon-

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran bio-

sumen dan sebagai landasan hukum yang kuat bagi

logis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu,

pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Swadaya Masyarakat “LPKSM” dalam melakukan

Namun demikian masih dibutuhkannya

pembinanan dan pendidikan Konsumen, sehingga

pengawasan terhadap produk peralatan makan yang

diharapkan pelaku usaha tidak lagi bertindak

dipasarkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan makin banyak ditemukannya peralatan makan seperti

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

164


piring, mangkuk yang mengandung zat-zat berba-

lahan untuk jangka pendek ditandai seperti mulut

haya bagi kesehatan.

kering, panas, pusing-pusing. Sedangkan formalin

Salah satu zat kimia yang ditemukan dalam

yang masuk kedalam tubuh dalam jangka panjang

produk peralatan makan yang terbuat dari melamin.

akan mengakibatkan penyakit seperti kanker dan ke-

Melamin merupakan bahan kimia yang biasanya

rusakan pada sistem pencernaan seperti lambung,

digunakan dalam pembuatan plastik, pupuk, cat dan

usus, hati serta kerusakan sistem saraf otak manusia.

perekat. Melamin adalah senyawa basa organik

Apabila sudah mencapai stadium yang meng-

dengan rumus kimia C3H6N6 dan memiliki nama

khawatirkan, formalin akan mengakibatkan kerusa-

IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina, Melamin ha-

kan sistem gerak, ingatan serta pikiran manusia.

nya sedikit larut dalam air.

Formalin merupakan

komersial dengan

Peralatan makan yang dipergunakan di ma-

konsentrat 10-40% dari formaldehid. Formalin

sa lalu hanya terbuat dari bahan kaca/beling, kra-

umumnya dikenal dalam dunia kedokteran sebagai

mik, plastik. Dengan semakin berkembangnya di

bahan pengawet mayat. Selain itu, dalam industri

berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka saat ini di-

kecantikan sering ditemukan dalam pengeras cat ku-

kenal peralatan makan yang terbuat dari bahan me-

ku. Menurut Dr. Widodo Judarwanto SPA, formalin

lamin. Melamin dikenal karena keunggulannya

memiliki banyak manfaat seperti :

yang tidak mudah pecah dan ringan. Semakin ba-

“....anti bakteri atau pembunuh kuman sehingga

nyaknya permintaan melamin ini menyebabkan me-

dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang

ningkatnya produksi melamin oleh produsen dalam

dan pakaian, pembasmi lalat dan berbagai serangga

negeri maupun melamin produksi luar negeri, Con-

lain. Dalam dunia fotografi biasaya digunakan untuk

tohnya merek lokal seperti Onyx, Golden Dragon,

pengeras lapisan gelatin dan kertas. Bahan pem-

Vanda, Hoover yang aman dipergunakan, sedangan-

buatan pupuk dalam bentuk urea, bahan pembuatan

kan melamin impor yang contohnya berasal dari

produk parfum, pengawet produk kosmetika, pe-

Cina dengan merek seperti No.MC001, W Melamin

ngeras kuku”.

CH 13.(Ilyani S, 2004)

Manfaat Formalin ini sering disalahgunakan

Peralatan makan dari bahan melamin ini ba-

oleh segelintir orang yang hanya mencari keuntu-

nyak dijual baik di pasar tradisional maupun di pa-

ngan semata, selain itu pula penyalahgunaan for-

sar modern. Selain melamin yang asli, banyak bere-

malin juga dapat ditemukan dalam peralatan makan

dar produk peralatan makan yang mengunakan

yang terbuat dari melamin dan plastik. Pemakaian

melamin palsu. Melamin palsu diperkirakan meng-

formalin dalam perbuatan alat perlengkapan makan

andung formalin.

tersebut dapat menimbulkan warna produk menjadi

Padahal efek penggunaan formalin pada pembuatan

lebih cerahdan menarik, namun bahaya yang ditim-

peralatan makan yang terbuat dari mela-min palsu

bulkan bila dipergunakan sebagai peralatan makan

akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia,

karena unsur formalin, pada melamin palsu sangat

Formalidehid adalah aldehid berbentuk gas dengan

mudah terurai ketika terkena panas langsung.

rumus kimia H2CO formalin yang ma-suk kedalam

Konsumen sering kali membeli melamin

tubuh dapat menggangu fungsi sel, bahkan dapat

palsu dikarenakan harga yang lebih murah dari pada

pula mengakibatkan kematian sel, secara perlahan-

melamin asli. Produk melamin palsu dengan segala

165



jenis dan ukuran hanya dihargai Rp 10.000,- untuk

mengandung melamin? Bagaimana keamanan pro-

3-4 per buah. Sebaliknya, melamin lokal bermerek

duk peralatan makan yang mengandung melamin

Golden Dragon, Hoover, Onyx, Vanda berupa sen-

palsu? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi

dok, gelas, cangkir, piring, sampai mangkuk besar

konsumen terhadap produk peralatan makan yang

per satuan berkisar seharga Rp 2.000,- Rp 40.000.

mengandung melamin palsu?

Dalam Pasal 30 UUPK, disebutkan bahwa

Tujuan penelitian ini adalah untuk menje-

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindu-

laskan hak dan kewajiban konsumen berkaitan de-

ngan konsumen serta penerapan ketentuaan peratu-

ngan produk peralatan makan yang mengandung

ran perundangnya diselenggarakan oleh pemerintah,

melamin palsu, lalu untuk menjelaskan dampak dari

masyarakat, dan LPKSM. Tujuan dari Pasal 30

produk peralatan makan yang mengandung melamin

UUPK tersebut adalah untuk melakukan pengawa-

palsu, dan untuk menjelaskan perlindungan hukum

san dan pemantauan terhadap produk yang beredar

bagi konsumen terhadap produk peralatan makan

di masyarakat.

yang mengandung melamin palsu.

Oleh karena itu, sesungguhnya setiap warga

Metodologi yang digunakan dalam peneli-

negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib

tian ini adalah Penelitian Normatif yaitu dengan cara

diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang

melihat pada peraturan-peraturan yang berhubungan

wajib diberikan oleh Negara adalah Perlindungan

dengan Perlindungan Konsumen serta permasalahan

Konsumen, agar masyarakat tidak menggunakan

yang sedang diangkat.

produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu yang dapat membahayakan keselamatan,

Pembahasan

kesehatan, sehingga masyarakat merasa aman dan

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

memperoleh kesehatan, keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk peralatan makan.

Hukum Perlindungan Konsumen, lahir karena tuntutan atau gerakkan perlindungan konsumen

Dengan adanya UUPK, maka Pelaku Usaha

masyarakat ekonomi global. Menghasilkan kesepa-

dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dapat

katan tentang perlunya melindungi konsumen dari

dikenakan sanksi apabila produsen tidak sesuai de-

praktek pelaku usaha yang merugikan konsumen,

ngan keamanan produk tersebut serta standar yang

kemudian diikuti dengan terbentuknya aturan hu-

dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan

kum mengatur tentang perlindungan konsumen di

termasuk apabila pelaku usaha yang memproduksi

hampir semua negara di dunia. Masalah perlindu-

peralatan makan dari melamin palsu merugikan

ngan konsumen memang merupakan masalah lama

konsumen. Atas dasar tersebut, penulis membuat

dengan pendekatan baru.(Gunawan dan Ahmad,

penelitian berjudul: Perlindungan Konsumen, ter-

2003). Oleh karena itu pengaturan mengenai kon-

hadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung

sumen ditandai dengan UUPK. Jadi dengan adanya

Melamin Palsu. Berdasarkan latar belakang perma-

UUPK ini maka masalah Perlindungan Konsumen

salahan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka

yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan baru,

pokok permasalahan dapat diuraikan sebagai be-

yaitu menggunakan UUPK.

rikut: Apakah hak dan kewajiban konsumen dan pe-

Perlindungan Konsumen melalui Pasal 1

laku usaha terhadap produk peralatan makan yang

Angka 1 didefiniskan sebagai, “Segala upaya yang


166


menjamin adanya kepastian hukum untuk mem-

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

berikan perlindungan kepada konsumen. Dalam

keseluruhan;

Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa UUPK diundang-

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi se-

kan menjadi pelindung agar pelaku usaha tidak

luruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal

bertindak sewenang-wenangan terhadap kepen-

dan memberikan kesempatan pada Konsumen

tingan konsumen (Ahmadi dan Sutarman, 2005).

dan Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya

Kesewenang-wenangan akan berdampak buruk dan

dan melaksanakan kewajiban secara adil;

merugikan bagi konsumen, karena mengakibatkan

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk mem-

ketidak pastian hukum yang akan menimbulkan ke-

berikan keseimbangan antara kepentingan kon-

tidak nyamanan, penipuan, pemalsuan, dan hal-hal

sumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti

lainnya yang merugikan dan membahayakan kon-

materil dan spiritual;

sumen. Dengan adanya kepastian hukum untuk

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen di-

memberikan perlindungan kepada konsumen itu an-

maksud untuk memberikan jaminan atas ke-

tara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan

amanan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

martabat konsumen serta menumbuhkan sikap pela-

yang dikonsumsi atau digunakan;

ku usaha yang bertanggung jawab (Nasution, 2005)

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pe-

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya

laku usaha maupun konsumen mentaati hukum

berdasarkan hukum untuk memudahkan konsumen

dan memperoleh keadilan dalam penyeleng-

dalam memperoleh atau menentukan pilihan atas

garaan Perlindungan Konsumen, serta negara

barang kebutuhannya serta untuk memperoleh hak-

menjamin kepastian hukum.

hak apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyediaan kebutuhan konsumen. Memu-

Kata Konsumen sudah populer dikalangan

dahkan dalam proses menjalankan perkara sengketa

masyarakat, walaupun demikian untuk lebih jelas

konsumen yang timbul karena kerugian harta ben-

apa, siapa, dan bagaimana konsumen yang harus di-

danya, kesehatan tubuh dalam pemakaian, peng-

perhatikan batasan atau pengertian konsumen itu

gunaan dan pemanfaatan konsumen.

sendiri. 1. Dalam UUPK Definisi Konsumen yaitu: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

Asas Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 2 UUPK, Perlindungan Kon-

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

sumen berasaskan: “Manfaat keadilan, keseimba-

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

ngan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan ti-

kepastian hukum. Ahmad Miru menjelaskan bahwa

dak untuk diperdagangkan”.

perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu (Miru dan Yodo,2004:25):

2. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),yang dimaksud Konsumen adalah:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk meng-

“Pemakai akhir barang, digunakan untuk keper-

amanatkan bahwa segala upaya dalam menye-

luan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk

lenggarakan perlindungan konsumen harus

diperjual-belikan” (Nasution, 1980-1981)

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 167



3. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau

1. Hak-hak Konsumen adalah: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan kese-

jasa untuk tujuan tertentu (Nasution,1999)

lamatan dalam mengkonsumsi barang dan/

4. AZ. Nasution sendiri memberikan batasan ten-

atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan

tang konsumen:

keamanan dan barang dan/atau jasa yang

a. Konsumen adalah setiap orang yang men-

ditawarkan kepadanya. Produk barang dan

dapatkan barang atau jasa digunakan untuk

jasa itu tidak boleh membahayakan jika di-

tujuan tertentu;

konsumsi sehingga konsumen tidak dirugi-

b. Konsumen Antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk diguna-

kan baik secara jasmani atau rohani (Shidarta, 2004).

kan dengan tujuan untuk membuat barang

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa

dan jasa lain untuk diperdangangkan (tujuan

serta mendapatkan barang dan/atau jasa ter-

komersil). Bagi konsumen antara barang

sebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi

dan/atau jasa kapital, berupa bahan baku,

serta jaminan yang dijanjikan;

bahan penolong atau komponen dari ma-

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan

sing-masing konsumen yaitu, penggunaan

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

suatu produk untuk keperluan atau tujuan

dan/atau jasa. Informasi diperlukan agar

tertentu;

konsumen tidak sampai mempunyai gamba-

c. Konsumen Akhir adalah setiap orang alami

ran yang keliru atas produk barang dan jasa.

yang mendapatkan dan menggunakan ba-

Informasi ini dapat disampaikan dengan

rang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi

berbagai cara, seperti secara lisan kepada

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan

konsumen melalui iklan diberbagai media,

atau rumah tangga dan tidak untuk diperda-

atau mencantumkan dalam kemasan produk

gangkan kembali (non-komersial). Bagi

(barang).

konsumen akhir, (selanjutnya disebut kon-

d. Hak untuk didengar pendapat dan kelu-

sumen) mereka memerlukan produk kon-

hannya atas barang dan/atau jasa yang digu-

sumen (barang dan atau jasa konsumen)

nakan. Hak yang erat kaitanya dengan hak

yang aman bagi keselamatannya. Karena itu

untuk mendapatkan informasi adalah hak

diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum

untuk didegar. Ini disebabkan informasi

yang menjamin syarat-syarat aman bagi se-

yang diberikan pihak yang berkepintingan

tiap produk konsumen bagi konsumen, di-

atau berkompeten sering tidak cukup me-

lengkapi dengan informasi yang benar, jujur

muaskan konsumen untuk itu, konsumen

dan bertanggung jawab.

berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Hak dan Kewajiban Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 4 dan 5, menentukan Hak dan

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban Konsumen adalah sebagai berikut: Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

168


f.

Hak untukmendapatkan pembinaan dan

diberi hak untuk mendapatkan kompensasi ganti

pendidikan konsumen.

rugi dan/atau penggantian, apabila produk yang di-

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani se-

terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak se-

cara benar dan jujur serta tidak diskrimi-

bagaimana mestinya.(Gunawan Widjaya dan Ahmad

natif.

Yani)

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang

masi dan prosedur pemakaian atau

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai de-

faatan barang dan/atau jasa, demi keamanan

ngan perjanjian atau tidak sebagaimana

dan keselamatan;

mestinya. i.

a. Membaca atau mengikuti petunjuk inforpeman-

b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi

Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainya.

pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan atas suatu barang dan jaminan didalam penggunaanya tidak membahayakan

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 2. Pelaku Usaha

jika dikonsumsi sehingga konsumen (pengguna-

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Ayat 3

annya) tidak dirugikan baik secara jasmani atau ro-

UUPK yang berbunyi, “Setiap orang perse-

hani, maka konsumen diberikan hak untuk memilih

orangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

barang dan/atau jasa yang dikehendakinya. Memas-

badan hukum maupun bukan badan hukum yang

tikan bahwa konsumen telah merasa aman dan nya-

didirikan dan berkedudukan atau melakukan ke-

man dalam mengkonsumsi barang dan jasa, maka

giatan dalam wilayah hukum negara Republik

konsumen diberi hak untuk didengar pendapat dan

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

Agar tidak terjadi penyimpangan yang me-

usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

rugikan konsumen, maka konsumen dijamin dengan hak atas informasi yang benar, jujur dan jelas me-

Pelaku Usaha dapat disebut juga Produsen

ngenai kondisi dan jaminan produk. Untuk mem-

sering diartikan sebagai pengusaha yang mengha-

bantu konsumen apa bila terjadi pelanggaran hak-

silkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini terma-

hak konsumen yang merugikannya, maka konsumen

suk di dalamnya pembuat, grosir, leverensir dan pe-

diberi hak untuk mendapat perlindungan dan upaya

ngecer profesional (Agnes M, 1988), yaitu setiap

penyelesaian sengketa perlindungi konsumen secara

orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan

patut. Agar konsumen cerdas dan mandiri dalam

barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

mengkonsumsi produk. Untuk itu maka konsumen

Pelaku usaha bukan hanya berasal didalam negri

diberikan hak untuk mendapatkan pembinaan dan

pelaku usaha ada pula banyak produk berasal dari

pendidikan konsumen. Bila terbukti bahwa kon-

luar negri untuk memenuhi kebutuhan konsumen

sumen telah dirugikan maka pelaku usaha berhak

dengan cara impor barang. Impor barang adalah

mengembalikan hak-hak konsumen, konsumen

kegiatan memasukan barang kedalam pabean.

169



UUPK tidak memakai istilah produsen, melainkan menggunakan kata pelaku usaha, sekalipun pada dasarnya apa yang dimaksudkan dengan pelaku usaha

b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur serta tidak diskriminasi. c. Menjamin

mutu

barang

yang

diproduksi

dalam UUPK sama cakupanya dengan produsen.

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan

(Miru dan Yodo, 2004) Pelaku Usaha juga ber-

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusa-

d. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau

kan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen aki-

penggantian atas kerugian akibat penggunaan

bat mengkonsumsi atau mempergunakan

pemakaian dan pemanfaatkan barang dan/atau

barang

dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

jasa yang diperdagangkan.

Ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan dan pengawasan mutu pangan,

Prinsip tentang tanggung jawab adalah ba-

adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dengan du-

gian yang sangat penting dalam hukum perlindu-

nia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses

ngan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak

produksi dan pemasaran produk. Hanya produk hasil

konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam meng-

industri yang bermutu yang dapat memenuhi ke-

analisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa

butuhan

jauh suatu tanggung jawab dapat dibebabkan kepada

masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan masya-

pihak-pihak yang terkait.

rakat terhadap beraneka macam jenis produk per-

pasar. Agar mewujudkan kesejahteraan

alatan makan yang baik dan tidak tercemar. Disini

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Hak-hak Pelaku Usaha adalah: a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau yang diperdagangkan;

perlunya pelaku usaha menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Larangan bagi Pelaku Usaha:

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan stan-

dari tindakan konsumen yang beritikad tidak

dar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan

baik;

perundang-undangan;

c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam lebel; c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan

konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa

dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan

yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

dalam lebel; e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi

perundang-undangan lainya Kewajiban Pelaku Usaha adalah: a. Beritikad baik dalam kegiatan usahnya;

proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagai mana dalam lebel.


170


Dalam peralatan makan dari melamin palsu, plaku

kegiatan standar dan penilaian kesesuaian diber-

usaha melakukan perbuatan yang dilarang yaitu ti-

bagai negara.

dak memenuhi atau tidak sesuai standar yang di-

Peranan stadarisasi dalam perekonomian na-

persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

sional juga mengalami perkembangan yang berarti,

undangan dan pelaku usaha dilarang memproduksi

misalnya diberlakukannya UUPK yang secara spe-

dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang

sifik mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang

memproduksi dan/atau memerdangangkan produk

telah diberlakukan secara wajib. Dan pelaku usaha

yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan;

dilarang memproduksi barang atau memperda-

PP No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasio-

gangan produk yang tidak sesuai atau produk yang

nal; meningkatnya peran aktif Indonesia dalam ke-

telah tercemar, pangan yang mengandung cemaran

giatan stadarisasi regional dan internasional seperti

yang melampaui ambang batas maksimal yang telah

ISO (International Organization For Stadarization),

ditetapkan. Larang-larangan yang dimaksudkan pa-

IEC (International Electrotechnical Commision),

da dasarnya adalah untuk mengupayakan agar ba-

CAC (Codex Alimentarius Commision), ILAC (In-

rang yang beredar dimasyarakat merupakan produk

ternational Laboratory Accreditation Cooperation),

yang layak edar, seperti asal-usul, kualitas sesuai

APLAC (Asia

dengan informasi, baik melaui lebel.

Cooperation).

Pasific Laboratory Accreditation

Untuk terwujudnya kondisi yang aman bagi

Standar kadar formaldehid pada peralatan

konsumen maka Pemerintah melakukan berbagai

makan yang terbuat dari bahan melamin umumnya

upaya pengamanan dan pengawasan produk sesuai

menggunakan standar Food Grade. Food grade ada-

tugas dan fungsi masing-masing. Dengan semakin

lah salah satu istilah untuk menjelaskan golongan

maju tingkat kesejahteraan masyarakat dan ke-

material yang layak dipakai untuk memproduksi

butuhan masyarakat terhadap beraneka macam jenis

perlengkapan makan. Suatu material dianggap Food

peralatan makan maka diperlukannya pula sistem

Grade, apabila material tersebut tidak akan memin-

pengamanan dan pengawasan yang lebih kuat.

dahkan atau mentransfer zat-zat yang berbahaya atau beracun ke makanan yang kita makan. Berdasar-

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap

kan PP No. 102 tahun 2000 tentang Stadarisasi Na-

Produk Peralatan Makan yang Mengandung

sional, standar adalah:

Melamin Palsu

“spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan ter-

Perkembangan dunia usaha akhir-akhir ini

masuk tata cara dan metode yang disusun berda-

cukup pesat. Para pelaku usaha menggunakan ber-

sarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan

bagai macam cara untuk menarik konsumen dan se-

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kea-

ring kali melihat pelaku usaha yang dengan sengaja

manan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan

mengabaikan hak-hak konsumen. Oleh karena itu,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman,

peran standar dan penelitian kesesuain kini menjadi

perkembangan masa kini dan masa yang akan da-

semakain besar dalam kegiatan perdagangan inter-

tang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-be-

nasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya

sarnya.”

171



Pada saat ini, perlengkapan makanan dari bahan

Organisasi PBB) oleh karena itu konsumen perlu

melamin sudah mempunyai standar inernasioanl,

dilindungi dari produk melamin palsu yang beredar

yaitu ISO14528-3:1999 (E) : Plastics, Melamine–

dipasaran.

Formaldehyde Powder Molding Compounds (MF-

Dalam PP tentang Keamanan, Mutu, Gizi

PMCs): Part 3: Requirement for selected molding

Pangan persyaratan keamanan pangan yaitu standar

compounds, menyatakan bahwa kandungan formal-

dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi

dehid pada produk melamin yang dapat ditolerir

untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya

maksimum 3 ppm dan BSN yaitu SNI

bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan

Nomor

7322:2008.

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan

Sementara itu, standar nasiaonal untuk

membahayakan kesehatan manusia.

produk perlengkapan makan yang terbuat dari ba-

Saat ini, sudah ada SNI mengenai peralatan

han melain harus memenuhi standar yang telah

makan yang terbuat dari melamin yaitu konsumen

ditentukan oleh BSN. Serta kalangan produsen dan

dilindungi dari tindak pelaku usaha yang merugikan

konsumen syarat mutu perlengkapan makan yang

konsumen. Dan didukung oleh perlindungan kon-

disepakati panitia teknis penyusun draf SNI produk

sumen berdasarkan UUPK ini adalah dalam bentuk

melamin meliputi tingkat kandungan logam berat

larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan

antara lain kadmiun kromium heksavalen, raksa,

perbuatan yang merugikan konsumen. Berdasarkan

dan timbal dengan batas maksimal 100 ppm. syarat

Pasal 8 ayat (1) hufuf a dan ayat (2) UUPK, pelaku

berikutnya, formaldehid (formalin) terekstrksi mak-

usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau mem-

simal 3 ppm, air suling batas maksimal 60 ppm dan

perdagangkan produk dan Pasal 7 hufur a, b dan d

n-heptan (minyak zaitun), minyak bunga matahari

yaitu kewajiban pelaku usaha.

dengan batas maksimum 60 ppm.

Dalam hal ini pelaku usaha dilarang mem-

Sedangan pada produk peralatan makan

perdagangkan produk peralatan makan yang me-

palsu kadar formaldehid dalam proses pembuatan

ngandung melamin palsu. Melamin palsu tersebut

produk pelaratan makan yang terbuat dari melamin

dapat mencemarkan makan karena unsur formal-

pengunan formalin lebih dari 3 ppm apabila per-

dehid yang akan terurai pada makanan atau minu-

alatan makan tersebut terpapar panas akibatnya ma-

man yang panas, dalam mempergunakan produk

kan akan tercema oleh formalin. Bedasarkan uji ka-

peralatan makan melamin palsu tersebut.

dar formaldehid dengan Pharmacopeia standard

Berdasarkan Pasal 10 huruf c UUPK, pelaku

(Baku Mutu Farmakop) yang dilakukan oleh YLKI

usaha dilarang untuk menawarkan, memproduksi,

dan FMIPA

Universitas Indonesia beredar dipa-

mengiklankan atau membuat pertanyaan yang tidak

saran tradisional ternyata masih beredar poduk me-

benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tang-

lamin palsu berkadar formaldehid tinggi, yaitu an-

gungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu pro-

tara 4,76-9,22 ppm. Sementara itu, merek lokal

duk. Berdasarkan ketetuan dalam pasal ini, maka

seperti Onyx, Golden, Dragon, Vanda, Hoover ber-

konsumen dilindungi dari perbuatan pelaku usaha

kadar kurang dan 0,05 ppm. Padahal maksimum

menawarkan produk melamin palsu dengan jaminan

kadar formalin pada melamin yang diperbolehkan

atau pernyataan bahwa produk ini aman untuk digu-

adalah 3 ppm, (IPCS Lembaga Khusus Dari Tiga

nakan untuk mewadahi makanan atau minuman


172


yang panas. Dalam PP No. 102 tahun 2000 tentang

menuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang telah

SN. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu

diberlakuakan secara wajib.

yang dibakukan termasuk tata cara dan metode

2. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya

yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak

telah memperoleh sertifikat

produk dan tanda

yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat

SNI dari lembaga sertifikat

produk, dilarang

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hi-

memproduksi dan mengedarkan barang dan atau

dup, perkembangan ilmu pengetahuan dan tekno-

jasa yang tidak memenuhi SNI.

logi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh

Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Kon-

manfaat yang sebesar-besarnya.

sumen Terhadap Pelaku Usaha yang Mem-

Tujuan Standarisasi Nasional adalah Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku

produksi Peralatan Makanan yang Mengandung Melamin Palsu

usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Oleh karena itu, setiap barang yang diproduksi, pengertian barang dalam PP No. 102 tahun 2000 tentang SN, Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas produk produk peralatan makan yang menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immaterial setelah melakukan pembelian suatu produk (Pasal 19 ayat (1) UUPK yang berbunyi “….bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (UU Tentang Perlindungan Konsumen,Loc.Cit,Ps.19 Ayat 1) dapat melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen di Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK Pasal 45 ayat

Jika BSN sudah menetapakan SNI untuk produk melamin, maka bagi pelaku usaha yang masih memproduksi dapat dikenakan pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produk

(2) UUPK tentang Penyelesaian Sengketa, yang mengatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar Pasal 18 PP No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional, yaitu:

Pasal 45 ayat (2) UUPK dihubungkan dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, tidak me173

Dengan demikian berdasarkan ketentuan

a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan kosumen) tanpa



melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan

c. LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu yang

Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab melalui

berbentuk badan hukum atau yayasan, yang

Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal

dalam anggaran dasarnya menyebutkan de-

tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-

ngan tegas bahwa tujuan didirikannya

syarat dan kekuatan hukum dan mengikat per-

organisasi tersebut adalah untuk kepenti-

damaian;

ngan perlindungan konsumen dan telah me-

b. Penyelasaian melalui pengadilan. Penyelesaian

laksanakan kegiatan perlindungan konsumen

sengketa konsumen melalui pengadilan menga-

dan telah melaksanakan kegiatan sesuai de-

cu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum

ngan anggaran dasarnya;

yang berlaku;

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila

c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK.

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian ma-

Sebagaimana sengketa hukum pada umum-

teri yang besar dan atau korban yang tidak

nya, sengketa konsumen harus diselesaikan. Pe-

sedikit.

nyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan de-

Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 46 ayat

ngan menempuh salah satu dari ketiga cara pe-

(1) UUPK maksudnya adalah:

nyelesaian yang ditawarkan oleh Pasal 45 ayat (2)

1. Bahwa secara personal (gugatan seorang konsu-

di atas, sesuai keinginan dan kesepakatan para pihak

men yang dirugikan atau ahli waris yang ber-

yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hu-

sangkutan) sebagaimana yang dimaksud dalam

bungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen.

huruf a Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui

Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

Umum

konsumen yaitu melalui BPSK sebagaimana Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat

yang ditentukan dalam UUPK atau melalui peradilan di lingkungan Peradilan Umum.

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas me-

2. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh seke-

nyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

lompok konsumen, LPKSM atau pemerintah

usaha atau melalui peradilan yang berada di ling-

sebagaimana yang dimaksud huruf b, huruf c

kungan peradilan umum mengacu pada ketentuan

dan huruf d Pasal 46 ayat (1) UUPK, penye-

tentang peradilan umum yang berlaku dengan

lesaian sengketa konsumen diajukan melalui pe-

memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas. Adapun

radilan umum. Penyelesaian melalui pengadilan

yang berhak melakukan gugatan terhadap pelang-

mengacu pada ketentuan tentang peradilan

garan yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pa-

umum yang berlaku saat ini. Mengenai gugatan sekelompok konsumen

sal 46 ayat (1) UUPK, yaitu: a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana yang diatur huruf b Pasal 46 ayat (1) UUPK,


174


dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK,

inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di

ditegaskan bahwa: "Undang-undang ini mengakui

mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai peme-

gugatan kelompok atau Class Action". "Gugatan ke-

rantara dan atau penasehat. Pada dasarnya me-

lompok atau class action harus diajukan oleh kon-

diasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga

sumen yang benar-benar dirugikan dan dapat di-

suatu pihak luar yang netral terhadap sengketa,

buktikan secara hukum

mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati.

Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan

Sesuai batasan tersebut, mediator berada di te-

Umum

ngah-tengah dan tidak memihak pada salah satu Untuk mengatasi berikutnya proses penga-

pihak (Yusuf Shofie).

UUPK membe-

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada

rikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen

hakekatnya hanya menolong para pihak untuk

di luar peradilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK

men-cari jalan keluar dari persengketaan yang

menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian

mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian ter-

sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan me-

letak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak

lalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya

dan kekua-tannya tidak secara mutlak meng-

itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak

akhiri sengketa secara final, serta tidak pula

atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini ber-

mengikat secara mutlak tapi tergantung pada iti-

arti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap di-

kad baik untuk mematuhinya. Keuntungan yang

buka setelah para pihak gagal menyelesaikan seng-

didapat jika menggunakan mediasi sebagai ja-

keta mereka di luar pengadilan.

lan penyelesaian sengketa adalah: karena cara

dilan di peradilan umum, maka

Pasal 47 UUPK menyebutkan penyelesaian

pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja-

sengketa konsumen di luar pengadilan diseleng-

sama untuk mencapai kompromi maka pem-

garakan untuk mencapai kesepakatan mengenai

buktian tidak lagi menjadi bebas yang mem-

bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan

beratkan para pihak, menggunakan cara mediasi

tertentu untuk "menjamin" tidak akan terjadi kem-

berati pe-nyelesaian sengketa cepat terwujud,

bali atau tidak akan terulang kembali kerugian

biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka

yang diderita konsumen.

untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa artibrase, mediasi, konsiliasi, Dari sekian ba-

pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.(Miru dan Yodo, 2004) b. Artibrase

nyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa

UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewe-

perdata di luar peradilan umum yang didasarkan

nang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara pe-

pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para

nyelesaian sengketa, yaitu:

pihak yang bersengketa. Dalam mencari penye-

a.

Mediasi

lesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepe-

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyele-

nuhnya kepada Majelis BPSK untuk memu-

saian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas

tuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen

175



yang terjadi. Kelebihan penyelesaian sengketa

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah me-

melalui arbitrase ini karena keputusannya lang-

lakukan pelanggaran terhadap perlindungan kon-

sung final dan mempunyai kekuatan hukum te-

sumen;

tap dan mengikat para pihak (dalam UU No. 30

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli

tahun 1999 yang terdapat di Pasal 60 yang ber-

dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui

bunyi “Putusan arbitrase bersifat final dan

pelanggaran terhadap undang-undang ini;

mempunyai kekutan hukum tetap dan mengikat

i.

para pihak”).

pelaku usaha, saksi, saksi ahli,atau setiap orang

c. Konsiliasi Konsiliasi

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan

sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan sebagai

alternatif

penyelesaian

huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan

sengketa konsumen berdasarkan UUPK. Penyelesaian sengketa ini banyak kesamaan dengan

badan penyelesaian sengketa konsumen; j.

Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat,

arbiterase, dan juga menyerahkan kepada pihak

dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan

ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang

dan/atau pemeriksaan;

sengketa yang disampaikan oleh para pihak.

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak

Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikat-

adanya kerugian di pihak konsumen; l.

Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha

nya putusan arbiterase. Keterikatan para pihak

yang melakukan pelanggaran perlindungan kon-

terhadap pendapat dari konsiliator menyebab-

sumen;

kan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak.

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang

Secara lengkap tugas dan wewenang BPSK

ini.

menurut Pasal 52 UUPK, adalah: a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian

Pertanggung Jawaban dan Sanksi pada Pe-

sengketa konsumen, dengan cara melalui me-

laku Usaha Terhadap Produk Peralatan Ma-

diasi atau arbitrase atau konsiliasi;

kan yang Mengandung Melamin Palsu

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

atau jasa yang dihasilakan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap pere-

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila ter-

daran pralatan makan yang mengandung melamin

jadi pelanggaran ketentuan dalam undang-

palsu adalah pelaku usaha yang memproduksi pe-

undang ini;

ralatan makan yang mengandung melamin palsu.

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak

Wujud ganti rugi dapat berupa pengembalian uang,

tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pe-

penggantian barang yang sejenis, penawatan kese-

langgaran terhadap perlindungan konsumen;

hatan dan pemberian santunan apabila terjadi keru-

Melakukan penelitian dan pemeriksaan seng-

gian pada konsumen. Atau pelaku usaha yang mem-

f.

keta perlindungan konsumen; Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

176


produksi barang dibebaskan dari tanggung jawab

rupiah). Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang

atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

melanggar UUPK adalah sebagai berikut;

a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak di-

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1): “terhadap pelaku usaha yang melanggar keten-

edarkan; b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;

tuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal

c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan me-

9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1)

ngenai kualifikasi barang;

huruf a,b dan c, serta huruf e ayat (2), Pasal 18

d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun se-

tahun atau pidana denda paling banyak Rp

jak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu

2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).’’

yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 62 ayat 2: Sedangan diliat dari KUHPER tentang dalu-

“ terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan

warsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu

sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13

atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan

ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan

lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat

f, dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,-

yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu alasan

(lima ratus juta rupiah).”

hak Daluwarsa memiliki hak 20 tahun apa bila karena suatu yang cacat dalam bentuk caranya tidak

Bedasarkan Pasal 62 ayat 3:

dapat kenakan daluwarsa. Dan daluawrsa tidak da-

“terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka

pat dikenakan apabila pelaku usaha dapat mem-

berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diber-

buktikan bahwa produk tersebut aman bagi kese-

lakukan ketentuan hukum yang berlaku.”

hatan dan tidak minimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Tentunya sanksi kurungan (penjara) atau denda setiap kasus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Dengan adanya Pasal 61 UUPK, yang me-

Sanksi Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang me-

nentukan: “bahwa penuntutan

pidana dapat

langgar ketentuan UUPK meliputi sanksi pidana

dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengu-

serta adminstrasi.

rusnya” maka yang dapat dipidana karena adanya

1. Sanksi Pidana

unsur kriminal pada kasus pelanggaran konsumen

177

Selain itu, UUPK memberikan ancaman sanksi

tidak saja orang dalam pengertian alam tetapi juga

pidana pada pelaku usaha yang memproduksi

yang dilakukan oleh badan hukum.

dan atau mendistribusikan produk melamin pal-

Terhadap sanksi pidana sebagaimana di-

su yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2) me-

maksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman

ngenai barang yang tidak memenuhi standar

tambahan, berupa:

yang telah ditetapkan, yaitu pidana penjara pa-

a. Perampasan barang tertentu;

ling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda pa-

b. Pengumuman kepurusan hakim;

ling banyak RP 2.000.000.000,00 dua miliar

c. Pembayaran gati rugi;



d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang

terhadap bahan baku dan hasil industri yang ber-

menyebabkan timbulnya kerugian konsu-

bahaya dan upaya penjamin keamanan dan kese-

men;

lamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran,

serta hasil produksi.

atau;

Semetara itu, sanksi pidana yang dapat di-

Pencabutan izin.

kenakan pada pelaku usaha yang melanggar ke-

2. Sanksi Administrasi

tentuan Pasal 18 PP No.102 tahun 2000 tentang

f.

Sanksi andministrasi bagi pelaku usaha yang

SN, dalam hal ini adalah pelaku usaha yang

melanggar UUPK berdasarkan Pasal 60 ayat 2;“

memproduksi produk pralatan makan yang me-

terhadap pihak produsen yang melanggar aturan

ngandung melamin palsu tidak sesuai SNI yang

hukum perlindungan konsumen dikenakan ganti

telah diberlakukan secara wajib.

rugi paling banyak RP. 200.000.000,- (dua ratus

Pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung ja-

juta rupiah)’’.

wab jika kerugian diakibatkan karena kelalaian

Terhadap

Pelaku

Usaha

yang

melakukan

konsumen. Seringkali hal ini dijadikan dalil bagi

pelanggaran dapat dikenakan sanksi adminis-

pelaku usaha untuk melepaskan tanggung ja-

trasi berupa: pemusnahan barang bermasalah,

wab, maka konsumen harus berhati-hati. Kon-

pencabutan barang dari peredaran, pencabutan

sumen dalam UUPK diberikan sejumlah hak

izin usaha, dan atau penutupan kegiatan pro-

yang dipergunakan untuk melindungi konsumen

duksi.

dari pelaku usaha yang tidak bertanggung ja-

Dalam SNI produk pralatan makan yang me-

wab, hak tersebut antara lain hak atas ke-

ngandung melamin palsu, maka pelaku usaha

nyamanan, keamanan, dan keselamtan dalam

melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2)

mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen di-

PP No. 102 tahun 2000 tentang SN dapat dike-

samping menuntut hak, juga harus memper-

nai sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

hatikan kewajibannya, serta membaca atau me-

Sanksi administratif dapat berupa pencabutan

ngikuti petunjuk informasi dan prosedur pema-

sertifikat produk dan atau pencabutan hak peng-

kaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa de-

gunan tanda SNI, pecabutan ijin usaha, dan atau

mi keamanan dan keselamatan.

penarikan produk dari peredaran. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak peng-

Pencegahan Perilaku Pelaku Usaha Ter-

gunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga ser-

hadap Produk Peralatan Makan yang Me-

tifikasi produk. Sanksi pencabutan ijin usaha

ngandung Melamin Palsu

dan atau penarikan produk dari peredaran dite-

Dengan beredaranya produk melamin palsu

tapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan

yang beredar dipasaran dan sangat merugikan kon-

atau Pemerintah Daerah. Diatur pada Pasal 24

sumen. Disini lah peranan pemerintah terhadap pro-

Ayat 1 yaitu pelanggaran atas ketentuan izin

duk peralatan makan yang aman dengan cara so-

usaha ini mengakibatkan pelaku usaha dikena-

sialisasi kemedia-media (tv, radio, koran atau

kan sanksi tindak pidana atau dengan hukuman

penyuluhan) terhadap poduk melamin yang aman

tambahan pencabutan izin usaha industri,

dipergunakan dan bagimana cara membedakan


178


antara melamin palsu dengan yang asli, dampak

Kesimpulan

pengunaan melamin palsu bagi kesehatan.

Dari pembahasan tersebut di atas, maka

Peranan LPKSM sangat diperlukan untuk

dapat penulis sampaikan bahwa Peralatan makan

mewujudkan perlindungan konsumen untuk me-

melamin palsu tidak aman digunakan sebagai wa-

lindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang

ah makanan dan minuman yang panas khususnya

tidak bertanggung jawab dalam memproduksi pro-

pada suhu 80 0C karena pada suhu tersebut for-

duk yang mereka akan edarkan disinilah tugas

aldehid yang terdapat pada peralatan makan me-

LPKSM diperlukan untuk menyebarkan informasi

amin dapat keluar dan masuk ke dalam tubuh

dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan

manusia. Masyarakat sebaiknya tidak tergiur de-gan

kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam

harga peralatan makan melamin yang murah karena

mengkonsumsi produk, memberikan nasihat kepada

tidak menjamin bahwa peralatan makan melamin

konsumen yang memerlukan, bekerja sama dengan

tersebut aman digunakan sebagai wadah makanan

instansi terkait dlam upaya mewujudkan perlin-

dan minuman yang panas. Masyarakat sebaiknya le-

dungan, membantu konsumen dalam memper-

ih teliti terhadap barang yang akan dibeli atau dikon-

uangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau

sumsi memilih produk yang murah padahal dan tidak

pengaduan konsumen, melakukan pengawasan ber-

jelas apakah produk tersebut sudah SNI atau belum

ama pemerintah dan masyarakan terhadap pelaksa-

padahal efek samping yang dihasilkan dari produk

aan perlindungan konsumen.

tersebut merugikan kesehatan. Perlu dilakukan pe-

Pengawasan perhadap produk pralatan ma-

nelitian lebih lanjut mengenai kandungan for-

an yang mengandung melamin palsu agar tidak be-

maldehid

edar luas di pasar dengan dilakukanya dengan cara

melamin berdasarkan suhu makanan dan minuman

penelitian, pengujian, dan/atau survei oleh masya-

yang dimasukkan ke dalam peralatan makan me-

akat dan LPKSM. Dan memberikan sanksi terhadap

lamin. Tujuan dengan berlakunya UUPK yaitu untuk

pelaku usaha yang terbukti telah merugikan kon-

meningaktkan kesadaran, kemampuan dan keman-

umen tidak memberikan hak-hak konsumen terha-

dirian dan cara menghindarkan dari akses negatif pe-

ap mengkonsumsi produk yang telah mereka beli.

makaian peralatan makan yang mengandung mela-

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha

min. Dengan berlakunya UUPK maka pelaku usaha

yang telah melakukan perbutan yang dilarang bagi

harus beritikat baik seperti untuk bersikap jujur,

pelaku usaha yang telah diatur dalam UUPK ter-

bertanggung jawab, dan berusaha meningkatkan

adap produk yang beredarannya peralatan makan

kualitas produk yang menjamin kenyamanan, ke-

yang mengandung melamin palsu. Sedangkan pe-

amanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen dan

anan BPOM terhadap beredarnya produk makan

lebih memperhatikan kepentingan konsumen yang

yang mengandung melamin palsu yaitu dengan

telah dilindungi oleh perangkat hukum seperti wajib

caranya memberikan informasi dan edukasi publik

mengganti kerugian pada konsumen atas produk

termasuk peringatan publik atas produk yang ber-

tersebut. Dengan berlakunya UUPK maka pelaku

ahaya yang tidak layak dikonsumsi atau dipakai

usaha harus menjahui perbutan yang dilarang bagi

oleh konsumen.

pelaku usaha yaitu tidak memenuhi susuai standar yang

179

pada

penggunaan

dipersyaratkan


dan

peralatan

ketentuan

makan

peraturan


perundang-undangan yang berlaku, agar meng-

melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

hasilkan produk yang berkualitan tanpa merugian konsumen yang mengunakan produk tersebut.

Daftar Pustaka

Dengan berlakunya UUPK dituntut harus

Agnes, “Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Per-

memperhatikan dan memahami makna isi UUPK

kembangan di Beberapa Negara”, Alumni,

terutama hak dan kewajiban konsumen serta upaya

Bandung, 1988.

penyelesaian yang dilakukan konsumen ke pelaku

Ahmadi Miru, dan Yodo, Sutarman, “Hukum

usaha baik didalam persidangan ataupun diluar, de-

Perlindungan Konsumen:, Raja

ngan pemahaman cukup maka konsumen tidak be-

persada, Jakarta, 2004.

Grafindo

rada pada posisi yang lemah dihadapan pelaku

Andang Ilyani S, “Melamin Ilegal, Biang Kanker.”

usaha. Lembaga yang terkait seperti pemerintah,

Warta Konsumen, September 2004.

BPOM RI, serta pihak terkait atas perlindungan

Andang Ilyani S, “Teknik Jitu Membedakan

konsumen tersmasuk para penegak hukum ter-

Melamin Asli dan Aspal.” Warta Konsumen

masuk penyidik hukum (polisi) harus menindak dan

September 2004.

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan per-

Az Nasution, “Berlakunya UU Perlindungan Kon-

lindungan konsumen dilingkungan masing-masing

sumen pada Seluruh Barang dan/atau Jasa:

secara tegas dan bertanggung jawab (sesuai fungsi

Tinjauan Pada UU No. 8 Tahun 1999”,

dan tugas kewenangnya). Kesemuanya untuk mem-

Diadit Media, Jakarta, 2001.

berikan perlindungan hukum yang optimal. YLKI dan LPKSM ialah wakil aspirasi masyarakat khususnya melindungi konsumen seharunya lebih tang-

Az.Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Diadit Media, Jakarta, 2001. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “Hukum

gap menyelidiki permasalahan yang merugikan

tentang

Perlindungan

Konsumen”,

konsumen seperti permasalahan produk peralatan

Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

PT

makan yang mengandung melamin palsu tanpa ha-

Indonesia, “Undang-Undang tentang Perlindungan

rus menunggu laporan dari konsumen yang telah

Kosumen”, UU No.8 Tahun 1999. LN

menjadi korban. Serta berinisiatif memberikan

No.42 Tahun 1999, TLN. No. 3821.

kritik/masukan ke Pemerintah, BPOM RI, serta pi-

Juanus Sidabolok, “Hukum tentang Perlindungan

hak terkait atas perlindungan konsumen termasuk

Konsumen di Indonesia”, Citra Aditiya

para penegak hukum (polisi). Termasuk sistem pe-

Bakti, Bandung, 2006.

ngawasan untuk menjalankan UUPK dapat berjalan

Shidarta,

“Hukum,

Perlindungan

Konsumen

dengan baik tanpa merugiakan konsumen maupun

Indonesia”, Grasindo, Jakarta, 2004.

pelaku usaha. YLKI dan LPKSM melakukan pe-

Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”,

nelitian, pengujian dan/atau survei atas produk per-

Cet.3, Penerbit UI, Jakarta, 1986.

alatan makan yang beredar dipasaran apakah produk tersebut layang untuk diedarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Perlu dilakukan sosialisasi UUPK yang berkesinambungan dan terus menerus sehingga konsumen dan pelaku menyadari dan Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

180

PERLINDUNGAN KONSUMEN, TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU

Recommend Documents