Proses dan Masalah Penyusunan Kebijakan Sosial Edi Suharto
Menu hari ini Pemain Kebijakan Proses Perumusan Kebijakan Sosial Implementasi Kebijakan Sosial
Kawin di saat banjir • Bayangkan bahwa anda adalah sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan yang akan menikah hari ini. Sayang, karena semalam hujan lebat, air sungai di sebelah rumah anda meluap sehingga menyebabkan banjir. Rumah dan jalan terendam air setinggi lutut. Mobil, becak dan kendaraan yang biasanya beroperasi lumpuh total. • Apa yang akan keluarga anda lakukan menghadapi situasi ini?
Banjir, siapa takut?
Pasangan pengantin Mujiono dan Sulistyowati diantar keluarga mereka dengan menggunakan perahu saat menuju lokasi pesta di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kemarin. Banjir akibat luapan Bengawan Solo yang menggenangi kawasan tersebut tidak menyurutkan niat pasangan itu untuk melangsungkan pernikahan. Media Indonesia 3 Januari 2008
PEMAIN KEBIJAKAN
Social policy revisited “Broadly speaking the study of social policy is the study of the role of the state in relation to the welfare of its citizen.” Hill, 1996: 4
Pemain kebijakan dan paradigm shift
Pergeseran Paradigma • Sebagai sebuah kebijakan publik, keputusan kebijakan sosial berada di tangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. • Namun, sejalan dengan menguatnya embusan good governance, dalam proses perumusannya kebijakan sosial melibatkan tidak hanya ‘orang pemerintahan’ saja. Melainkan pula para ‘pemain’ lain, mulai dari praktisi hingga akademisi; mulai dari kelompok populis (pegiat Ornop, Orsos) hingga kalangan spesialis (analis kebijakan, think thank).
Komunitas Pembuatan Kebijakan • Banyak pihak yang melakukan riset atau terlibat dalam advokasi guna mendesakkan perubahanperubahan kebijakan. • Munculah istilah policy-making community yang menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan melibatkan banyak pihak dan lembaga, selain birokrasi dan departemen-departemen pemerintahan.
Policy Activist • Anna Yeatman (1998:7) menekankan pada peranan sekelompok orang yang disebutnya sebagai ‘policy activist’. Ialah orang-orang yang tidak bekerja di birokrasi pemerintahan. • Mereka bekerja di lembaga-lembaga nirlaba, organisasi sukarela, atau kelompok pergerakan yang mengemban misi mempengaruhi agenda kebijakan atau terlibat dalam perumusan kebijakan.
Policy Analyst • Policy activist adalah istilah lain untuk policy analyst. • Peran utama analis kebijakan adalah melakukan policy advocacy • Advokasi kebijakan: serangkaian aktivitas yang terorganisir untuk membangun argumenargumen faktual mengenai kenapa pemerintah harus melakukan sesuatu yang baru atau yang lebih baik dalam merespon sebuah masalah atau kebutuhan sosial tertentu.
Stakeholder Kebijakan Publik • Stakeholder Kunci: mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan. Mencakup unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif dan lembaga-lembaga pelaksana program pembangunan. • Stakeholder Primer: mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek. Mereka biasanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam penyerapan aspirasi publik. • Stakeholder Sekunder: mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi keputusan legal pemerintah.
Proses Perumusan Kebijakan Sosial • “We cannot make an omelet without breaking the egg.” • Lenin
A POLICY CYCLE • Policy making is a sequence of intelligence, recommendation, prescription, invocation, application, appraissal and termination (Lasswell, 1951). • Three main stages: ideation, realisation, evaluation • Less formally: thinking, doing, testing.
Berilah nomor urut secara sistematis sesuai dengan proses perumusan kebijakan yang ideal
□ Merumuskan agenda kebijakan □ Menetapkan keputusan □ Identifikasi isu kebijakan □ Melakukan evaluasi kebijakan □ Melakukan konsultasi □ Menerapkan kebijakan
Enam Langkah
Resources: •Support •Land •Labour •Equipment •Finance and capital
Alternative to the policy cycle
Government Acquires Divides Applies
Demands
Response
Policy impact
Citizenry
Policies: Goods & services Transfer payments Rules & regulations
Effects or outcomes
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN The implementation literature is a little depressing, because it is predominantly about ‘implementation failure’ (Colebatch, 1998: 56)
Mengapa Implementasi • Kebijakan sosial dibuat untuk mencapai tujuan tententu. Kebijakan tidak ada artinya jika tidak bisa diterapkan • Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal sebuah kebijakan dirumuskan. • Tugas para pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Faktor pendorong keberhasilan • Didasari teori dan kaidah ilmiah • Langkah-langkahnya tidak terlalu banyak dan kompleks • Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas • Proses perumusanya melibatkan pihak pelaksana/pemberi pelayanan • Monitoring dan evaluasi yang teratur • Perhatian yang saksama sebagaimana saat merumuskan
Implementation Trap • • • • • • • •
Spesifikasi yang tidak lengkap Lembaga yang tidak tepat Konflik tujuan Konflik petunjuk Kegagalan insentif Kurang kompetensi Sumberdaya tidak memadai Kegagalan komunikasi
Latihan • Peserta dibagi 6 kelompok sesuai dengan tahapan perumusan kebijakan • Untuk setiap tahapan perumusan kebijakan, rumuskan 3 point: 1. Apa yang harus dilakukan pada tahapan itu? 2. Apa kesulitan/hambatan yang mungkin/biasa muncul pada saat melakukan tahapan itu? 3. Apa solusinya?
EDI SUHARTO
Some publications
AT A GLANCE
• Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Indonesia, Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Publishing (2010)
The background
• “Opportunities and Challenges of Taxing the Urban Informal Economy” in Nick Devas (ed), Local Government and Local Taxation of the Informal Economies, Budapest: LGI (2010 forthcoming)
• Specialist in the area of Social Work Macro Practice: social policy, social protection, child protection, CSR, community development • Education: Bandung College of Social Welfare (BSW); Asian Institute of Technology, Thailand (MSc), Massey University, New Zealand (PhD) • Present positions: Vice Chairperson for Academic Affairs, Bandung College of Social Welfare and Lecturer (S1, S2, S3): Padjadjaran Univ. Bandung; Pasundan Univ.Bandung, Bogor Institute of Agriculture, Islamic State Univ. Yogyakarta; Univ. of Indonesia, Jakarta • Policy Fellow/Analyst and consultant: Kemenko Kesra; Centre for Policy Studies (CPS), Hungary; Local Governance Initiative (LGI), Hungary; Galway Development Services International (GDSI), Ireland; Plan International Indonesia; UNICEF, Equitas (International Organization of Human Rights Education), Canada
• “Social Protection Systems in ASEAN: Social Policy in A Comparative Analysis”, Social Development Issues, Vol.31, No.1 (2009) • Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Bandung: Alfabeta (2009) • Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta (2nd ed. 2008) • Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR, Bandung: Refika Aditama (2007) • Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta (4th ed. 2008); • Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama (2 nd ed. 2006) • “How Informal Enterprises Coped with the Asian Economic Crisis: The Case of Pedagang Kakilima in Bandung” in Edwina Palmer (ed), Asian Futures, Asian Traditions, London: Global Oriental (2005) • "Human Development and the Urban Informal Sector in Bandung, Indonesia: the Poverty Issue,“ New Zealand Journal of Asian Studies (NZJAS), Vol. 4, No. 2., 2002 • Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (1997) Mobile: 081-324-156-999 Email:
[email protected] Website: www.policy.hu/suharto
