Kementerian Lingkungan Hidup
Kebijakan Penyusunan SLHD dan Pengembangannya Asisten Deputi Data dan Informasi Lingkungan - KLH
Kualitas LH perlu Kapasitas Pengelolaan LH Kualitas LH tinggi
Kualitas LH tinggi Kapasitas rendah
Kualitas LH tinggi Kapasitas tinggi
Kapasitas LH rendah
Kapasitas LH tinggi
Kualitas LH rendah Kapasitas rendah
2
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Kualitas LH rendah
Kualitas LH rendah Kapasitas tinggi
3
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Capaian RPJMN 2009-2014 Sasaran Prioritas Nasional 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Capaian 2011
Perkiraan Capaian 2014
Satuan
Status Awal (2009)
Target 2014
2010
Fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas
ha
703.045
1.600.000
229.217
Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
ha
78.242
2.500.000
528.507
1.036.678
1.537.005
1
Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industry pertukangan Penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% per tahun dari rerata 2005-2009 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS)
ha
n.a
250.000
51.506
102.067
158.421
1
67,2%
83,42%
51,65%
45,11%
1
n.a
108
22
58
95
1
Jumlah Industri Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi (industri) Persentase (%) Kesinambungan system analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan Persentase (%) informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim
627
680
705
996
1312
1
75
90
90
100
100
1
45
80
50
66,67
78,78
1
% pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas Persentase (%) udara (%) Lokasi Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistic dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota)
75
90
39
68
80
1
5
77
16
265
160
1
7
2
2
2
2
1
60,25* (sementara)
n.a
2
Indikator 1
Terbentuknya satuan reaksi cepat/ SRC-PB (Lokasi)
742.364
2012 1.251.883
1
Persentase (%) 58.890 titik (rerata 2005-2009) Unit
Lokasi
*Outcome yang tidak tercantum dalam RPJMN 2010-2014 Persentase capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional (terhadap IKLH maksimal=100%)
Sudah tercapai/ on track/ on-trend
Persentase (%)
59,79
Perlu kerja keras
70,0
61,07
Sangat sulit tercapai
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Penurunan Beban Pencemaran
Penurunan Kerusakan Lingkungan
Sistem Data dan Informasi yang Handal dan Efektif Ketersediaan Data yang sahih
Pengadaan/ Pengumpulan Data
Informasi yang menunjang keputusan
Verifikasi Data
5 Sosialisasi Kebijakan SLHD
SLHI
IKLH dan Env. Dashboard
Dukungan Jaringan dan Perangkat yang optimal
Pelayan Informasi Publik yang Efektif
Pelaporan
Perpustakaan
PPID
Infrastruktur Jaringan
Aplikasi
No
I K L H 2 0 1 2 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta* Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara** Papua Barat Sosialisasi Papua Kebijakan SLHD
Indeks Udara
Indeks Air 89.65 85.50 86.02 51.91 84.49 84.06 87.26 78.44 83.93 89.46 44.31 65.53 79.27 83.65 68.88 53.13 83.64 86.20 87.84 89.19 88.48 77.46 83.94 84.90 87.96 87.98 84.65 89.17 87.03 89.71 96.94 91.03 90.19
57.00 62.00 59.29 54.30 55.00 55.00 57.40 53.29 59.50 61.00 41.05 43.75 52.40 49.04 57.09 53.50 61.50 54.00 54.82 63.25 54.25 53.26 51.39 53.85 70.00 61.00 56.50 52.19 60.84 48.67 57.57 54.50 55.00
Indeks Tutupan Hutan
IKLH
Nasional
74.15 46.06 65.36 54.81 48.29 34.68 56.54 31.15 37.85 56.09 27.99 38.49 53.66 33.59 52.93 36.95 38.87 61.74 56.70 61.89 71.00 43.80 83.69 60.00 88.16 50.05 85.83 81.22 67.86 81.02 79.71 92.52 96.97
73.65 62.67 69.74 53.79 61.16 55.59 66.01 51.98 58.17 67.57 36.80 48.18 60.96 53.25 58.96 46.77 59.09 66.76 65.48 70.49 71.22 56.74 74.07 65.62 82.65 64.72 76.68 74.90 71.51 73.92 78.24 80.67 82.34
64.21
Arti dari angka Indeks •IKLH Nasional, 64,21 adalah merupakan kondisi yang relatif kurang, walaupun mendekati cukup •Berikut ini adalah klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka Indeks
IKLH Unggul Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang Waspada 7
Sosialisasi Kebijakan SLHD
X > 90 82 < X ≤ 90 74 < X ≤ 82 66 ≤ X ≤ 74 58 ≤ X < 66 50 ≤ X < 58 X < 50
Esensi IKLH Udara masih relatif baik • Titik pantau dilakukan di 243 kabupaten/kota, mayoritas kota sedang dan kecil • Parameter NOx kecenderungan meningkat (memburuk). Hal ini seiring dengan pertambahan kendaraan bermotor • Parameter SOx kecenderungan menurun (membaik). Parameter ini dominan nya berasal dari industri (batubara dan solar)
Air berada dalam kondisi sangat kurang atau mengkhawatirkan • Titik pantau dilakukan terhadap 52 sungai di 33 provinsi, pada umumnya sungai utama yang lintas provinsi • Pada umumnya kondisi air di seluruh bagian Indonesia masih mengkhawatirkan kecuali di beberapa di wilayah Sulawesi
Tutupan Hutan relatif kurang • Pada umumnya kondisi tutupan hutan di Jawa dan Sumatera yang mengkhawatirkan 8
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Kapasitas Pengelolaan LH vs Kualitas LH Kualitas LH tinggi
Kualitas LH tinggi Kapasitas rendah
Kualitas LH tinggi Kapasitas tinggi
Kapasitas LH rendah
Kapasitas LH tinggi
Kualitas LH rendah Kapasitas rendah
9
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Kualitas LH rendah
Kualitas LH rendah Kapasitas tinggi
Data dan Informasi Lingkungan
PENINGKATAN KAPASITAS PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
Kelembagaan Lingkungan TERUKUR Standar/Baku Mutu dan Standar/Baku Penaatan Lingkungan Sumber Daya Manusia : Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi Pemantauan Kualitas Lingkungan Pe Pengawasan ngawasan Lingkungan
10
TERVERIFIKASI TERSERTIFIKASI
KUALITAS LINGKUNGAN
TERPANTAU PENINGKATAN KAPASITAS PROGRAM PENGENDALIAN KERUSAKAN
“UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” Sosialisasi Kebijakan SLHD
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP (SILH) D A S A R
• Amanah UU32/2009 • UU KIP 14/2008 • Kebutuhan akan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
• Penatakelolakan data dan informasi • Pemanfaatan Data dan Informasi • untuk mendukung berbagai kebutuhan, a.l. SLHI – IKLH – Dashboard IPH
• Penjaminan kualitas data dan informasi (KLH, pemda dan K/L) Kerangka Kerja Daur Hidup Informasi Lingkungan • Penyediaan data dan pemastian berbagi data Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) : • Pemanfaatan SI/TI : keamanan, pertukaran dan aliran data • Laporan SLHD • Evaluasi SILHD 11
Sosialisasi Kebijakan SLHD
I M P L E M E N T A S I
Strategi menuju Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang handal dan efektif • Kesepakatan Jenis dan Klasifikasi Data dan Informasi • Penguatan tata kelola penghimpunan, analisa/verifikasi, dan diseminasi data dan informasi KLH • Pengembangan Pertukaran Data Terpusat • Pembangunan Basisdata • Penguatan Prosedur Keamanan Jaringan Data • Penguatan PPID • Optimalisasi dukungan teknis dalam rangka penyelenggaraan e-government dan kinerja unit teknis KLH. SINERGITAS ANTAR K/L DAN PEMERINTAH DAERAH 12 Sosialisasi Kebijakan SLHD
2008: Perubahan yang diharapkan Sistem Data dan Informasi LH NO
SAAT INI
PERMASALAHAN/PELUANG
MASA DEPAN
1.
Umumnya sharing informasi dilakukan secara manual dengan cara menginput ulang
Data re-entry dan duplikasi
Eliminasi proses input data ulang. Sistem akan memroses dan mengirimkan data secara elektronik tanpa perlu intervensi manual dari operator.
2.
Data dan informasi tersebar dan terkotak-kotak di setiap lokasi dan unit organisasi. Dengan demikian banyak terjadi duplikasi data tanpa proses update yang dapat menjamin integritasnya
Pulau informasi (islands of information) tidak terkoneksi
Data dan informasi sebisa mungkin dipusatkan dan diakses bersama sehingga tidak ada duplikasi data dan masalah konflik data tereliminasikan. Jika tidak mungkin, maka alur transfer data/informasi dipelajari dan diotomatisasi sehingga integritas data dapat terus terjaga.
3.
Terbatasnya akses terhadap informasi karena tidak dimungkinkan
Pulau informasi (islands of informae-Government on) tidak terkoneksi
Akses terhadap informasi akan terbuka sesuai dengan kebutuhan dan profil security masingmasing pengguna. Informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja diperlukan.
4
Informasi yang tersedia memenuhi kebutuhan saat ini saja
Lemahnya standarisasi data
Dibutuhkan informasi baru untuk menunjang pelaksanaan implementasi e-Government. Informasi itu antara lain tentang industri, kader, lembaga, PPNS, kode lokasi, dsb.
5.
Tidak ada standardisasi data dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi tidak jelas.
Lemahnya standarisasi data Peran dan tanggung jawab pengelolaan informasi
Dibuat sebuah data dictionary/ meta-data yang menetapkan standard-standard data serta menjelaskan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan data Sumber: Laporan Akhir Rencana Induk E-Government KNLH, 2008
13
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Konsep dan Lingkup SILH Sistem Informasi
SLH
Lingkup SILH, yang diamanahkan: 1.UU32/2009 2.Agenda Pembangunan Nasional 3. Peraturan Pemerintah/ Menteri (akan dikembangkan)
14
Antar Muka (Interface), standar, protokol, format baku
(Jaminan tentang ketersediaan, aksesibilitas/ penyampaian, kualitas siklus hidup data)
Sistem Informasi
Sistem Informasi terkait lainnya : - Internal KLH - K/L terkait - Pemerintah Daerah - Masyarakat dan swasta
PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sosialisasi Kebijakan SLHD
UU32/2009, SILH memuat sekurangnya: • SLH • Peta Kerawanan/Kerentanan LH • Informasi LH lainnya
Terkait Agenda Pembangunan Nasional, • IKLH • SLHI • Dashboard Indeks Pembangungan Hijau, dan lainnya 15
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Lingkup SILH
Permen SILH, memuat informasi tematik: • AMDAL • Ijin Lingkungan • Kualitas Air • Kualitas Udara, • Kualitas ekosistem gambut, karst, mangrove, dan lainnya
Jumlah Provinsi Pengirim SLHD 2008-2012 28
30
31
29
24 25
20 20
15
10
5
0
2008
2009
2010
Provinsi yang tidak mengirim : Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau 16
2011
2012
Jumlah Kab/Kota Pengirim SLHD 2008-2012 268
300
229
250
200
212
186 200
150
100
50
0 2008
2009
2010
2011
2012
*data per-29 April 2013 17
Hasil Evaluasi SLHD Provinsi Tahun 2012
• Nilai rerata 69,73 (↑) • Nilai maksimum 94,46 (↑) • Nilai minimum 32,33 (↑)
18
Hasil Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota Tahun 2012
•
Nilai rerata 68,68 (↓)
•
Nilai Maksimum 95,77 (↑)
•
Nilai minimum 17,86 (↑)
Nilai Akhir SLHD Kab/Kota terdiri dari : 80% nilai tim penilai KLH dan 20% nilai tim penilai provinsi 19
PETA JALAN Pengembangan SLHD ke SILHD SLHD
SILHD : Bridging
SILHD
< 2009
2009 – 2012
2013
2014 > (tentatif)
SLHD
Laporan dan buku analisis : • Media dibahas pada setiap sub bab • SPR dilakukan pada setiap sub bab (media) • Fokus pada kemampuan analisis Buku data :
Laporan dan buku analisis : • Pemisahan yang jelas pada SPR per bab • Analisis sederhana • Fokus pada kemampuan BLH mengkoordinasi pengumppulan data Buku data • Pengelompokan lebih sistematis
Masih sama dengan 2009 – 2012 • Perubahan format tabel
Laporan dan buku analisis : • SPR detil pada isu prioritas • Analisis pada satu tematik yang didukung pemodelan • Fokus pada pemanfaatan SLHD
Aliran data dan info
Pengumpulan Hardcopy
Pengumpulan hardcopy, elektronik voluntary
Hardcopy dan elektronik (wajib) Buku Analisis : Pdf Buku data : pdf dan spreadsheet
Hardcopy dan elektronik (wajib) Buku Analisis : pdf Buku data : pdf, spreadsheet
Data kualitas air sungai dekon via aplikasi modular tematik
5 aplikasi modular tematik Aplikasi modular tematik selain mereport pada unit teknis berfungsi sebagai sumber data SLHD
SILH
20
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Tahapan Pengembangan SLHD ke SILHD Buku Analisis :
Buku Data :
• Mencantumkan profil daerah • Memberi penjelasan pemanfaatan SLHD di daerah masing-masing • Disarankan untuk membuat perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
• Penyederhanaan tabel • Perubahan beberapa format tabel TIDAK ADA PENAMBAHAN DATA BARU
• WAJIB mengumpulkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy • Buku analisis dalam bentuk pdf • Buku data dalam bentuk pdf dan spreadsheet (excel) Kebutuhan Pelaporan Dokumen Kalangan Terbatas Pemanfaatan terbatas 21
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Masukan bagi Kebijakan Dokumen Publik Pemanfaatan lebih luas
PENUTUP • Status Lingkungan Hidup merupakan salah satu elemen utama dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia; • Pengembangan SLHD menuju SILHD masih memerlukan saran dan masukan, khususnya dari para pelaku/penyusun SLHD; • Sinergitas dan kerjasama merupakan kunci sukses perwujudan SILHD yang lebih baik.
22
Sosialisasi Kebijakan SLHD
Terima kasih